Syarat dan Ketentuan PPDB Semua Tingkat Pendidikan Tahun Pelajaran 2015/2016Posted by Blogger Name. Category: 2015/2016 , PPDB , SD , SMA , SMK , SMP

PPDB akan segera dilaksanakan tentunya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku untuk

Tahun Pelajaran 2015/2016 mulai dari jenjang PAUD TK, SD, SMP, SMA/K, dan sederajat.

Persyaratan khusus yang terkait adalah pada usia pada masing-masing jenjang pendidikan

yang akan ditempuh Calon Peserta.

Model terbaru saat ini untuk peserta didik baru pada jenjang SMP, SMA/K dan sederajat

di[erlukan adanya Surat Tanda Lulus (STL) atau disebut juga surat yang berguna untuk

menerangkan bahwa calon peserta tersebut sudah lulus dari sekolaj asal misal dari jenjang SD

maupun SMP. Surat Tanda Lulus ini diterbitkan sebelum ijazah resmi diterima oleh peserta

didik yang bersangkutan.

Agar lebih jelas mengenai persyaratan dan ketentuan peserta didik yang dapat

diterima pada masing-masing jenjang pendidikan perhatikan berikut ini:

PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)

Persyaratan calon peserta didik PAUD melalui Jalur Pendikan Formal/Taman Kanak-kanak (TK)

adalah:

a.    Berusia 4 sampai dengan 5 tahun untuk kelompok A;

b.   Berusia 5 sampai 6 tahun untuk kelompok B.

Bagi peserta didik PAUD melalui jalur Nor Formal berbentuk Taman Penitipan Anak (TPA) atau

bentuk lainnya yang sederajat (0-<2 Th, 2-<4 Th, 4-<6 Th), dan Kelompok Bermain (KB) atau

bentuk lain yang sederajat dengan program untuk anak usia 2-<4 Th dan 4-<6 Th.

Sedangkan persyaratan untuk calon peserta didik PAUD Jalur Pendidikan Formal/Taman

Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB) adalah anak yang berusia minimal 4 Tahun.

SD (Sekolah Dasar) dan sederajat

Syarat dan ketentuan bagi calon peserta didik kelas 1 SD adalah:

a.    Berusia 7 – 12 Tahun wajin diterima di SD/Sekolah bentuk lain yang sederajat.

b.   Tepat/dan atau telah berusia 6 tahun dapat diterima di SD/Sekolah bentuk lain yang

sederajat.

Sedangkan persyaratan calon peserta didik kelas 1 SD Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB)

adalah anak yang memiliki usia minimal 6 Tahun.

SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan Sederajat

Syarat dan ketentuan calon peserta didik untuk kelas VII SMP adalah sebagai berikut:

a.    Telah dinyatakan Taman dari tingkat sebelumnya atau SD/SDLB/MI/Program Paket A dan

dibuktikan dengan STL (Surat Tanda Lulus).

b.   Memiliki Daftar Nilai Ujian Akhir Sekolah atau Daftar Nilai Ujian Persamaan Tamat SD atau

Daftar Nilai Penilaian Hasil Belajar Tahap Akhir Nasional (Pehabtanas) Program Paket A.

c.    Berusia setinggi-tingginya 18 tahun pada awal tahun Pelajaran Baru.

Dan syarat calon peserta didik kelas VII SMP Luar Biasa (SMPLB) adalah tamatan

SD/SDLB/MI/Paket A dan memiliki STL (Surat Tanda Lulus).

 SMA (Sekolah Menengah Atas) dan Sederajat

Syarat dan ketentuan calon peserta didik kelas X SMA adalah sebagai berikut:

a.    Telah dinyatakan tamat dari tingkat sebelumnya atau SMP/SMPLB/MTs/Paket B dan memiliki

STL (Surat Tanda Lulus).

b.   Memiliki Daftar Nilai Ujian Nasional SMP atau MTs atau Daftar Nilai Ujian Persamaan Tamat

SMP atau Daftar Nilai Penilaian Hasil Belajar Tahap Akhir Nasional (Pehabtanas) Program Paket

B.

c.    Berusia setinggi-tingginya 21 tahun pada awal tahun Pelajaran Baru.

Kemudian persyaratan untuk calon peserta didik kelas X SMA Luas Biasa (SMALB) adalah anak

tamat dari SMP/SMPLB/MTs/Paket B dan memiliki STL (Surat Tanda Lulus).

SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) dan Sederajat

Syarat dan ketentuan calon peserta didik kelas X SMA adalah sebagai berikut:

a.    Telah dinyatakan tamat dari tingkat sebelumnya atau SMP/SMPLB/MTs/Paket B dan memiliki

STL (Surat Tanda Lulus).

b.   Memiliki Daftar Nilai Ujian Nasional SMP atau MTs atau Daftar Nilai Ujian Persamaan Tamat

SMP atau Daftar Nilai Penilaian Hasil Belajar Tahap Akhir Nasional (Pehabtanas) Program Paket

B.

c.    Berusia setinggi-tingginya 21 tahun pada awal tahun Pelajaran Baru.

d.   Memenuhi syarat sesuai ketentuan spesifik program pendidikan sekolah yang dituju.

Pada kondisi khusus jika persyaratan usia masuk SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK

tidak dapat dipenuhi maka sekolah diberikan kewenangan untuk mengatur sesuai dengan

kebutuhan masyarakat setempat, dengan tetap mengacu pada peraturan perundangan yang

berlaku.