Baca di Hal 9

Bupati PertanyakanSikap Perhutani

Baca di Hal 3

Gubernur LampungDidesak Copot KadisKelautan dan PerikananBUPATI Garut, Rudy Gunawan mengaku

heran dengan pihak Perum Perhutaniyang dinilai kurang terbuka dalam mem-bongkar pelaku perambahan dan ...

Ahmad ZayadiAkui BerikanKeterangan PalsuSIDANG lanjutan perkara perdata guga-tan tanah yang berada di Kampung ...

Kejati AkanUsut Proyek IrigasiPawelutan dan SukraBandung, SNP

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) JawaBarat, Ferry Wibisono, beserta jajarannyaakan terus berupaya mengusut penyimpan-gan atau dugaan korupsi proyek Rehabili-tasi Jaringan Irigasi (JI) SS Pawelutan danSukra yang dikerjakan Balai Besar Wilayah

Terkait Eksekusi Mati Terpidana Narkoba

Jokowi: Kedaulatan HukumTidak Bisa Ditawar

Vonis Hakim Atas Perkara Khusus Kurang dari 2/3

“Korupsi Wajib Banding,Narkoba Tidak Harus”

Bersambung ke hal 11

Kejati DidesakTuntaskan DugaanKorupsi Deposito APBDLampung, SNP

Kesatuan Aksi Mahasiswa dan PemudaUntuk Demokrasi (KAMPUD) mendesakKepala Kejakasaan Tinggi (Kajati) Lam-pung yang baru, Suyadi, untuk menun-taskan atau melakukan peninjauan kembali

Bersambung ke hal 11

Revalina S TematGelar PengajianSebelum NikahPEMANDANGAN berbeda nampak terlihat

di kediaman Revalina S Temat yangberlokasi di bilangan Rempoa, Jakarta

Selatan. Para pekerja terlihat sibuk mendirikantenda di halaman depan rumah bintang filmPerempuan Berkalung Sorban itu. “Tadi sihsudah disuruh beres-beres bersihin sekitar.Mereka sudah mulai pasang tenda dari pagitadi, pengajiannya sih hari Minggu sekitar jam10 pagi,” ucap penjaga komplek tempat tinggalReva, Jumat pekan lalu.

Pemilik rumah sendiri, menurut salahseorang pembantu rumah tangga sedang tidakberada di rumah. “Lagi pergi ke luar, katanyasih sebentar, paling bentar lagi pulang,” katanyasambil masuk kembali ke dalam rumah.

Seperti diketahui, pada 15 Maret 2015nanti, status lajang Revalina akan bergantimenjadi istri dari Rendy Aditya Gunawan. Acarasakral itupun rupanya tidak digelar di Jakarta,

melainkan di Bali.Hal itu

diketahui dariHj.IdaysebagaiBagian Tata

Usaha KUAKecamatan

Ciputat, JakartaSelatan,beberapa waktu

lalu.

Bersambung ke hal 11

Bekasi, SNPPada tahun 2013, Pemerin-

tah Kabupaten Bekasi menga-lokasikan dana melalui DinasKependudukan dan CatatanSipil (Disdukcapil) Rp1.930.850.000 untuk pengadaan danpemeliharaan jaringan sistiminformasi administrasi kepen-dudukan (SIAK). Besaran danatersebut diproyeksikan untukdua kegiatan, yakni; penyedi-aan jaringan SIAK di 5 (lima),yaitu Kelurahan Jatimulya,Kebalen, Wanasari, Sertajayadan Kelurahan Bahagia sebe-sar Rp757.900.000. Selebih-nya untuk pemeliharaan pe-rangkat jaringan SIAK sebesarRp1.172.950.000.

Sesuai dengan laporan kete-rangan pertanggung jawaban(LKPJ) Bupati Kabupaten Be-kasi tahun 2013 untuk penyedi-aan jaringan SIAK di lima kelu-rahan terealisasi 96,86 persenatau Rp734.105.000, realisasi

fisik 100 persen. Sementarauntuk kegiatan pemeliharaanperangkat jaringan SIAK terea-lisasi Rp990.457.000 (84 per-sen) dengan fisik 95 persen.

Sebelum dituangkan dalamLKPJ Bupati, pengguna angga-ran dalam hal ini DisdukcapilPemkab Bekasi diduga kuat

Dugaan Korupsi JaringanSIAK Disdukcapil TA 2013

Bersambung ke hal 11

Jakarta, SNPDewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD) DKI Jakartadidesak untuk mencabut hakangket yang ditujukan kepadaGubernur, Basuki Tjahaja Pur-nama, atau yang lebih akrabdisapa Ahok. Desakan itu di-sampaikan Sekretaris Jenderal(Sekjen) Forum Indonesia un-tuk Transparansi Anggaran(FITRA) Yenny Sucipto. “Hen-tikan akrobat politik tidak be-retika,” kata Yenny dalam se-buah diskusi di Hotel DoubleTree by Hilton, Cikini, Men-teng, Jakarta Pusat, Sabtupekan lalu.

Menurut Yenny, DPRD

Mendagri Akan Ambil SikapDPRD Didesak Cabut Hak Angket Ahok

Bersambung ke hal 11

Bekasi, SNPDiawali pulbaket dan pul-

data, Kejaksaan Negeri KotaBekasi, dibawah komandoEnen Saribanon SH.MH me-nyelidiki dugaan raibnya danakompensasi (pengganti) lahanTPU dari pengembang peru-mahan yang diperkirakanmencapai puluhan miliar. Se-lain harapan kasus ini menda-pat kepastian hukum, keseriu-san kejaksaan mengusut ka-sus-kasus dugaan korupsi,juga akan berdimensi terhadapmainset pemangku kebijakandi Pemkot Bekasi dalam pen-gelolaan keuangan negara.

Menurut Kepala Seksi In-

telijen (Kasi Intel) KejaksaanNegeri Kota Bekasi, Ade Her-mawan SH.MH, sedikitnya 28pengembang diundang gunamendapat penjelasan prosesperijinan properti yang mereka(pengembang-Red) miliki. Ke-terangan dari pengembangmemang sangat signifikanmenjadi pintu masuk menelu-suri siapa, dan bagaimana pe-mangku kebijakan atau ma-sing-masing SKPD terkait da-lam menerapkan Perda No16tahun 2011 tentang penyedi-aan dan penyerahan sarana

Puluhan Miliar Dana Kompensasi Lahan TPU Dikorup?

Bersambung ke hal 11

Bekasi, SNPHaeri Parani semasa

menjabat Ketua Komisi A-DPRD Kota Bekasi periode2009-2014, kepada koranini menyebut akan pemang-gilan 340 pengembang pe-rumahan untuk menanya-kan lahan konfensasi keter-sediaan tempat pemakamanumum (TPU). “Pengem-bang harus mampu mem-buktikan sertifikat tanahuntuk ketersediaan lahanTPU atau bukti setor danakompensasi lahan TPU ter-sebut,” tegas politikus Fraksi Demokrat ini.

Menurut Haeri, 340 pen-gembang di Kota Bekasi ha-rus mampu membuktikankewajibannya, khusus keter-sediaan lahan TPU sebesar 2persen dari luas lahan yangdibebaskan. Termasuk fa-sos/fasum sebesar 40 persendari luas lahan, harus terse-dia dan diserahkan untukdikelola Pemerintah setelahpengembang menyelesaikanpembangunan.

“Ketersediaan lahanTPU merupakan salah satupersyaratan untuk mempe-roleh ijin bagi pengembangperumahan. Kalau pemban-gunan sudah berjalan, be-rarti persyaratan A sampaiZ sudah dilengkapi pen-gembang. Dan jika sudahmengantongi ijin, berartisudah menyerahkan lahanTPU atau menyetor danakonvensasi,” tegasnya se-raya menyebut ini adalah

Haeri Parani:Pengembang Harus

Membuktikan Lahan TPU

Bersambung ke hal 11

Bekasi, SNPHukuman mati terhadap pengedar

narkotika dan obat-obat berbahaya(Narkoba) diharapkan menjadi efek jerabagi pebisnis barang haram tersebut.Genderang perang ditabuh PemerintahIndonesia sebagai upaya pencegahanperedaran barang laknat ini. Tapi yang

menjadi pertanyaan, apakah lang-kah pemerintah ini benar-benarmendapat dukungan penuh dariaparat penegak hukum dan sege-nap lapisan masyarakat.

Menjawab pertanyaan tersebut, marikita simak perkara terdakwa Uche Ke-vin, warga Negara Nigeria, bersama is-trinya Farida Handayani, dan Ika Prawi-ra, Saut, berikut Eni Yulita yang dijeratpasal 114 (2) UU No.35 tahun 2009,masing-masing dituntut 15 tahun pen-jara. Sementara perkara splitan, ter-dakwa Nurjanah dan Nurman alias Ko-meng yang dijerat pasal yang sama,

menggunakan hak angket lan-taran Ahok dianggap menye-rahkan Rancangan AnggaranPendapatan dan Belanja Da-erah DKI Jakarta 2015 yangbukan dari kesepakatan ke-dua pihak. Sedangkan menu-rut Ahok, dalam RAPBD 2015versi wakil rakyat dicurigaiterdapat dana siluman sebe-sar Rp12,1 triliun.

Kementerian Dalam Ne-geri telah memediasi Ahokdengan DPRD pada Kamis, 5Maret 2015. Namun mediasiitu menemui jalan buntu.

pun. Indonesia melihat danmemperhatikan pendapatAustralia. Namun, jika men-genai persoalan hukum, pe-merintahannya tetap me-laksanakan kedaulatanhukum bangsa Indonesia.“Kita ini ingin bersahabatdengan negara mana pun,juga dengann negara tetang-ga kita. Tapi, untuk masalah

yang berkaitan denganhukum kita, itu kedaulatanhukum kita, tidak bisa di-tawar,” tegasnya.

Seperti diketahui, saatini sembilan terpidana matiyang sudah berada di Nusa-kambangan belum meng-huni ruang isolasi yang telahdisiapkan. Terpidana matiseperti duo Bali Nine, An-drew Chan dan Myuran Su-kumaran, telah dipindah-kan dari LP Kerobokan, Balike LP di Pulau Nusakam-bangan. Sedangkan, 1 terpi-dana mati lain yaitu WN Fi-lipina bernama Mary JaneFiesta Veloso masih beradadi LP Wirogunan, Yogya-karta, sebab belum ada pu-tusan atas peninjauan kem-bali yang diajukan terpida-na mati Mary Jane.

Jateng, SNPPresiden Republik Indonesia, Joko Widodo(Jokowi) membantah pemerintah sengajamenunda-nunda pelaksanaan eksekusi matitahap dua, khususnya duo ‘Bali Nine’. Ek-sekusi itu kata mantan Gubernur DKI Jakartaini akan tetap dilakukan, karena hukum diIndonesia tidak bisa ditawar. Namun, Pres-iden enggan membeberkan kapan hukumanmati tersebut dilaksanakan.

Bersambung ke hal 11

Baca di Hal 7

Hanif Zulkifli

Presiden Joko Widodo didampingi Panglima TNI, Moeldoko dan Wakapolri, Komjen Pol. Badrodin Haitipada acara Rapim TNI dan Polri tahun 2015 di Gedung STIK, Jakarta

LEMBAGA Swadaya Masyarakat AmanatPenderitaan Rakyat (LSM Ampera) Lam-pung dan gabungan LSM NCW...

Bersambung ke hal 11

Harian Umum

14tahuntahuntahuntahuntahunMENGEMBAN ASPIRASI UNTUK DEMOKRASI

Harga: Rp. 4.500,- (Luar Jawa tambah ongkos kirim)EDISI 555 THN XIV 9 - 16 MARET 2015 email: swaranasional@yahoo.com

Ruko Nagoya Hill Blok J No.25Batam-Indonesia

Telp: 0812 6871 3333

Kejari Bekasi mulai melakukan langkah-langkah hukum yangdiawali dari pulbaket dan puldata dugaan korupsi kompensa-si lahan TPU

Gubernur DKI Jakarta bersama pihak Kemendagri dan KetuaDPRD saat proses mediasi yang berakhir ricuh

Haeri Parani, SH.MH

“Tidak ada penundaan,hanya waktunya itu memangtidak disampaikan kapan.Masa disampaikan kapan, yaenggak bisa,” kata Presiden diBlora, Jawa Tengah (Jateng),Sabtu pekan lalu.

Ditegaskan Presiden,bahwa pemerintah Indonesiatidak menginginkan adanyakonflik dengan negara mana

Ferry Wibisono

Beton yang sudah retak,diduga karena komposi-si pasir dan semen yangtidak sesuai

KAMPUD saat menyampaikan pernya-taan sikap.

Warga Australia, Andrew Chan dan Myu-ran Sukumaran, terpidana mati dalam ka-sus penyelundupan narkoba.

EDISI 555 THN XIV 9 - 16 MARET 20152 Swara Nasional

Menurut Ferry, pajak ter-sebut cukup dipungut sekalisaat seseorang membeli ataumembangun di tanah yang iatempati. “Tuhan itu mencipta-kan tanah sekali, kok kita tegamemajakinya setiap tahun.Pajak bumi dan bangunan itucukup sekali saja saat orangtersebut mengambil hak ta-nahnya,” ujar Ferry.

Ferry melanjutkan, ku-rang pantas apabila ban-gunan-bangunan yang dipe-runtukkan menunjang ma-syarakat, seperti rumah sakit,sekolah, dan tempat tinggaldikenai pajak tersebut. Pajaktersebut lebih efektif bila ha-nya dikenakan kepada proper-ti komersial. Ferry pun men-gusulkan untuk menerapkanpola penetapan harga padasatu kawasan yang bisa diper-barui setiap tahun untukmenggantikan NJOP. Dengandemikian, masyarakat bisamenggunakan standar yangsudah ditetapkan pemerintah.Hal tersebut didasarkan atastujuan pemerintah untuk me-ngelola keadilan atas tanah.

Saat ini, menurut Ferry,rencana penghapusan NJOPdan PBB masih dalam proseskajian di Kementerian Agra-ria dan Tata Ruang serta Ke-menterian Keuangan. “Inikita matangkan dulu, semogaditerima Pak Menkeu (Men-teri Keuangan BambangBrodjonegoro). Karena pastimemang ada pendapatan ne-gara yang berkurang jadi-nya,” tutup Ferry.

Namun menurut TeguhSatria, Ketua Komite Tetap

Kebijakan Bidang Propertidan Kawasan Industri KadinIndonesia, rencana tersebutmasih jauh dari kenyataan.“Ini saya ingin meluruskan.Saya sudah bertemu denganMenteri Agraria, Ferry Mur-syidan Baldan. SebenarnyaFerry bilang ini hanya piki-ran liar saja, jadi masih jauhdari kenyataan,” ujar Teguh.

Teguh menambahkan,bahwa untuk merealisasikan-nya diperlukan kajian men-dalam terhadap NJOP danhal lainnya. Selain itu, peme-rintah juga perlu membahas-nya dengan Pemda karena haltersebut akan berdampakpada pemasukan PBB ke kan-tong Pemda. Meskipun demi-kian, Teguh menilai rencanapenghapusan PBB tersebuttentu akan disambut baikoleh pengembang propertikarena akan lebih mengun-tungkan dan penjualan jadilebih lancar. Namun, Teguhtetap mengingatkan bahwasaat ini rencana tersebut ma-sih sebatas wacana liarnyaMenteri Ferry saja.

Menurut sumber SNP,Pemerintah Kota (Pemko)Medan diprediksi akan kehi-langan Pendapatan Asli Dae-rah (PAD) Kota Medan seba-nyak 70 persen, jika peme-rintah menghapus pajakbumi dan bangunan (PBB)dan nilai jual objek pajak(NJOP) dan Bea PerolehanHak atas Tanah dan Ban-gunan (BPHTB) pada 2016.Pasalnya, sumber-sumberpajak tersebut menjadi sum-ber utama PAD yang di da-

lamnya didominasi 80% ru-mah hunian.

Menanggapi isu yang kon-troversial itu, Prof KHM Yus-har Jusuf,MM, PhD, RektorUniversity of Sumateramengusulkan sebagai solusiseyogyanya pemerintah su-dah saatnya menggantikanPBB dengan mengoperasio-nalkan zakat. Zakat adalahjumlah harta tertentu yangwajib dikeluarkan oleh orangyang beragama Islam dan di-berikan kepada golongan yangberhak menerimanya (fakirmiskin dan sebagainya) me-nurut ketentuan yang telahditetapkan oleh syariat Islam.Zakat merupakan rukun keti-ga dari rukun Islam.

Yushar menambahkan,setiap muslim diwajibkanmemberikan sedekah dari re-zeki yang dikaruniakan Allah.Kewajiban ini tertulis di da-lam Alquran. Umat Islam di-perintahkan untuk membay-ar zakat. Nabi Muhammadmelembagakan perintah za-kat ini dengan menetapkanpajak bertingkat bagi merekayang kaya untuk merin-gankan beban kehidupanmereka yang miskin.

Pada zaman khalifah, za-kat dikumpulkan oleh pe-gawai sipil dan didistribusi-kan kepada kelompok terten-tu dari masyarakat. Kelom-pok itu adalah orang miskin,janda, budak yang ingin

membeli kebebasan mereka,orang yang terlilit hutang dantidak mampu membayar.

Zakat merupakan salahsatu rukun Islam. Oleh sebabitu hukum zakat adalah wajib(fardhu) atas setiap muslimyang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat terma-suk dalam kategori ibadah se-perti salat, haji, dan puasayang telah diatur secara rinciberdasarkan Alquran danSunah. Zakat juga merupakansebuah kegiatan sosial ke-masyarakatan dan kemanusi-aan yang dapat berkembangsesuai dengan perkembanganumat manusia dimana pun.

Zakat terbagi atas dua je-nis yakni: Zakat fitrah, yangwajib dikeluarkan muslimmenjelang Idul Fitri padabulan suci Ramadan dan Za-kat maal (harta) yakni Zakatyang dikeluarkan seorangmuslim yang mencakup hasilperniagaan, pertanian, per-tambangan, hasil laut, hasilternak, harta temuan, emasdan perak. Masing-masingjenis memiliki perhitungan-nya sendiri-sendiri.

Yushar menambahkan,delapan pihak yang berhakmenerima zakat, tertera da-lam Surah at-Taubah ayat 60yakni: Fakir - Mereka yanghampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampumemenuhi kebutuhan pokokhidup. Miskin - Mereka yangmemiliki harta namun tidakcukup untuk memenuhi ke-butuhan dasar untukhidup.Amil - Mereka yangmengumpulkan dan memba-gikan zakat. Mu’allaf - Me-reka yang baru masuk Islamdan membutuhkan bantuanuntuk menyesuaikan diridengan keadaan barunya.Hamba sahaya - Budak yangingin memerdekakandirinya.Gharimin - Merekayang berhutang untuk kebu-tuhan yang halal dan tidak

sanggup untuk memenuhi-nya. Fisabilillah - Merekayang berjuang di jalan Allahmisal: dakwah, perang dansebagainya. Ibnus Sabil - Me-reka yang kehabisan biaya diperjalanan.

Zakat merupakan saranauntuk membantu dalam me-menuhi hajat hidup para fakirmiskin yang merupakan ke-lompok mayoritas sebagianbesar negara di dunia. Mem-berikan dukungan kekuatanbagi kaum miskin dan men-gangkat eksistensi mereka.Zakat bisa mengurangi ke-cemburuan sosial, dendamdan rasa dongkol yang adadalam dada fakir miskin. Ka-rena masyarakat bawah biasa-nya jika melihat mereka yangberkelas ekonomi tinggimenghambur-hamburkanharta untuk sesuatu yang ti-dak bermanfaaat bisa tersulutrasa benci dan permusuhanmereka. Jikalau harta yangdemikian melimpah itu di-manfaatkan untuk mengen-taskan kemiskinan tentu akanterjalin keharmonisan dancinta kasih antara si kaya dansi miskin. Zakat akan mema-cu pertumbuhan ekonomi pe-lakunya dan yang jelas ber-kahnya akan melimpah. Zakatmenambah pendapatan nega-ra untuk proyek-proyek yangberguna bagi ummat.

Mutatis mutandis ( den-gan merubah apa yang perludirubah), Yushar mengusul-kan agar Pemerintah Pusatmengoperasikan zakat untukmengentaskan kemiskinan.Menurut Yushar,yang dekatdengan wong cilik itu, imple-mentasi zakat dan sedekahmerupakan pil ampuhmengobati dan menuntaskankemiskinan. Zakat harus di-salurkan untuk kepentingan8 ashnaf penerima zakat se-bagaimana dinyatakan dalamQS 9 : 60. Yushar menje-laskan, implikasi positifikasi

zakat dalam pengembanganekonomi umat dikarenakanmayoritas rakyat Indonesiaumat Islam, yang persentase-nya hampir mencapai 90persen. Jika pada pertenga-han tahun 1998 Biro PusatStatistik (BPS) menerbitkandata penduduk miskin seba-nyak 79,4 juta atau sekitar39,01% dari total pendudukIndonesia.

Pada saat ini, menurutYushar, dapat dipastikanjumlah penduduk miskinmencapai lebih dari 100 jutadari total penduduk Indone-sia. Total penduduk miskintersebut dapat dipastikanmayoritas dari mereka kaummuslimin. Oleh karena itu se-gala upaya apapun yang dila-kukan oleh pemenintah di bi-dang pemberdayaan ekonomirakyat, akan turut dirasakanoleh umat Islam, sebagaimayoritas penduduk negaraIndonesia. Demikian jugahalnya, upaya mengoperasi-kan zakat, mengakomodasi-kan dan melembagakan zakatsecara yuridis formal, akanturut dirasakan implikasinyaoleh ummat Islam. Dalam 10tahun, yakni 2 periode peme-rintahan Jokowi-JK , jumlahpenduduk miskin di Indone-sia akan mencapai angkazero alias nol alias masyara-kat adil makmur.

Dengan mengoperasikanzakat, pemerintah Pusat tu-rut berpartisipasi memban-gun hubungan rakyatnya yai-tu: secara vertikal denganAllah SWT (habl min Allah),dan secara horizontal dengansesama manusia (habl minal-nas/mu„amalah ma’a al-nas). Kedua hubungan terse-but dilambangkan denganketentuan ibadah shalat danzakat. Shalat tiang agama, za-kat tiang sosial ekonomi ke-masyarakatan menuju Bal-datun Thayyibatun waRabbun Ghafur. TOB

DILANDASI pera-saan Hati Nuraniyang cukup dalam,

diimbangi pola pikir manusiayang cukup mapan, canggihdan berwawasan luas melihatperkembangan dunia yangcukup tua, apalagi memasukiera globalisasi internasional,negara Indonesia yang ber-landaskan Pancasila sebagaidasar negara, agaknya sudahluntur/merosot secara dras-tis. Yang mestinya negara kitadisegani manca negara,

cukup berwibawa dan berbu-di pekerti luhur.

Namun dengan adanyaarus jaman, kemajuan tekno-logi dan informasi serta ko-munikasi (TIK), baik di seko-lah-sekolah mulai tingkatmenengah sampai perguruantinggi, kantor dinas pemerin-tah baik negeri maupun swas-ta, dengan alat mediator/sa-rana prasarana seperti HP,laptop, internet komputerhingga berjalan cepat, ber-kembang pesat dan bisa dili-

hat dunia luas, tapi bisa di-perhitungkan antara untungdan ruginya. Malahan banyakyang tidak menguntungkan,contohnya kencan berbuatselingkuh. Anak sekolah ku-rang memperhatikan kegia-tan belajar mengajar (KBM),dari segi bahasa tidak meng-gunakan berbahasa yangbaik, suka bermain, bersifatboros, etika dan tata kramamenurun, seperti anak ura-kan dan berlagak galau seper-ti penyanyi dalam TV dan bu-daya seni lainya.

Mestinya dengan di-dukung alat dan sarana yangcukup canggih, cepat menye-rap dan menyampaikan ins-

pirasi, inovasi kreasi seni danhakekatnya akan meningkat-kan kreatifitas dalam pembe-lajaran baik di sekolah mau-pun di rumah. Apalagi kalaumelihat tayangan televisi baikmilik pemerintah maupunswasta, banyak seni budayagagrag dunia sudah tua. Ti-dak ada yang menarik, mala-han banyak yang mengarahtidak etis baik ungkapan kata-kata, maupun penampilanberpakaian, dan gayanya lainyang tidak sesuai kultur orangIndonesia sebagai budaya ke-timuran.

Sebagai peragawan/pera-gawati yang tampil di layarTV, bicara yang menge-

sankan, kecuali yang berpe-ran sebagai pelaku orang ka-sar, sifatnya lagak dan gaya-nya jangan mencotoh negeribarat. Berpakainya yang fan-tastis selaras norma Pancasi-la orang Indonesia, jangantergiur negeri barat. Menga-pa demikian? mungkin kare-na pengaruh reformasi, yangbebas berbicara, berpakaian,bicara dimana saja lugas ka-rena dilindungi undang-un-dang yang mengatur Hukumdan HAM.

Yang perlu disayangkansetelah reformasi Indonesia,Departemen Penerangan su-dah tidak ada, siaran TV, me-dia cetak dan elektronik yang

mengatur lembaga penyiarandan komunikasi, sehingga si-aran TV yang akan ditayang-kan oleh pembuat naskah/sutradara semuanya lulussensor. Seharusnya yang kira-nya tidak mendidik apalagimemancing generasi masakini terpengaruh siaran TVyang justru akan merosotkannama baik negara Indonesiayang ramah, sopan santundan disegani oleh negara luartetap terjaga dengan baik danpara pejabat yang berperanmenjaga nama baik Indone-sia baik DPR maupun lemba-ga eksekutif berperan aktifsesuai visinya masing-ma-sing. (**)

Wartawan yang namanya tidak tercantum dalam boks redaksi, bukan wartawan SWARA NASIONAL POS. Segala perbuatannya di luar tanggung jawab redaksi.NB: Wartawan-wartawati dilengkapi KARTU PERS / surat tugas. Penempatan / Surat Tugas dikeluarkan oleh Pemimpin Redaksi di Jakarta.

PERWAKILAN JAWA BARAT : Winner SH (Ka.Perwakilan), Sahala Simangunsong | Biro Kota Bandung: Robert MD Simamora | Biro Kab Bandung : Budiman MM | Biro Kota Bekasi : Richy Richardo, T.Andreas Tambunan | Biro Kab Bekasi : Bandar Siagian (Ka.Biro), Surya Suaeb, Julham Harahap | Biro Kab.Bogor: Dede Indriyani (Ka.Biro), Ade Suryadi, Rahmat, Edi Mur ti, Rizal Azka | Biro Depok :Hendry| Biro Karawang: Iwan Setiawan (Ka.Biro), Halimi Saprudin | Biro Kab.Subang : Ida Farida (Ka.Biro), Iwan Suheri, Djayusman, Uus Kusnaedi | Korwil Subang/Indramayu/Cirebon: Darudin | BiroIndramayu : Tarsono (Ka.Biro) M. Abdul Rohman, Asep Sutisna, Zainuddin, Asep Sai, Rakim AS, Pangihutan | Biro Kota Sukabumi : Hary HP Pane (Ka.Biro) | Biro Kab.Sukabumi : Nasrul Sikumbang

(Ka.Biro) | Biro Kota Tasikmalaya : Dheny Edward (Kabiro), Irpan Hidayat | Biro Kab Tasikmalaya : Ir fan Hidayat (Ka.Biro), Endang | Biro Garut: Agus Somantri | Biro Garut Kota: Nanang Solihin, | PERWAKILAN PROV BANTEN: Rimpun (Ka.Perwakilan) | Biro Cilegon:Rahmatulloh, Budi Ismanto | Biro Kab/Kota Serang: Baybay S | Biro Lebak: | Biro Pandeglang: Juprani, Risman | Biro Tangerang: Tigo Pardosi (Kabiro) | PERWAKILAN JAWA TENGAH : Nano Prayogo (Ka.Perwakilan), Setiawan | Biro Purworejo : Jasman (Ka.Biro),Darmanto | Biro Cilacap: Taslim Indra, Josua Zendrato|Biro Banyumas: Joko Susilo | PERWAKILAN JAWA TIMUR : Yusuf | Biro Surabaya/Sidoarjo : Harianja (Ka.Biro) | Biro Pasuruan : Taufik Ismail | Biro Madura : Saiful Badri | Biro Blitar: Dodik Firmansyah|PERWAKILANPROV BALI: Gede Siwa (Ka.Perwakilan)| PERWAKILAN PROV LAMPUNG: Isrin TN (Ka.Perwakilan), Edriansyah SH, Arsid Selajim SH MM, TB Soeherman, Erwin M, Andi K, Suprihatin SP, Elizar, Husman E, Firman G, Eddy S, Sumarah | Biro Kota Bandar Lampung : AndrianusAdu, Eddy Sutarman, Muhammad, Arianto | Biro Lampung Utara: | Biro Way Kanan: | Biro Lampung Barat : | Biro Lampung Timur: | Biro Lampung Selatan: Nasoha, Andi R | Biro Lampung Tengah: Aji Siswanto (Ka.Biro), Muhapip, Nurjius | Biro Kab Pesawaran :Syarifudin (Ka.Biro) | Biro Kab Mesuji : Anci Larici (Kabiro) | Biro Tanggamus: Tarmizi, Amroni | Biro Tulangbawang/Tuba Barat: Zaenal Arifin | Biro Tulang Bawang Barat : Dedi Riadi (Ka.Biro) | Biro Pringsewu: Jhono Julian AP (Ka.Biro), Lasiman R (Waka.Biro), ArbiJ | PERWAKILAN SUMATERA SELATAN : Edi Gebuk (Ka.Perwakilan) |Biro OKI: Jhon Heri Gelek (Ka.Biro) | Biro Belitung/Belitung Timur: Tarmiji (Ka.Biro) | Biro Palembang: H. Enri Aprianto (Ka.Biro) | PERWAKILAN SUMATERA BARAT: Zakirman Ka.Perwakilan) | BiroPadang Panjang: Zakirman, Suar ti Nurlandia | Biro Kab Solok/Sijunjung/Dharmasraya: Amril Mail SE | PERWAKILAN SUMATERA UTARA: M. Nababan (Ka.Perwakilan), Parlindungan Nadeak, (Waka.Perwakilan) | Biro Kota Medan: Gabriel L Tobing (Ka.Biro), DasmahitaSijabat, Tanju Barnat | Tapanuli Raya/Tobasa: Sabam Simanjuntak (Korwil) | Biro Taput/Humbahas: Robin Simaremare (Ka.Biro) | Biro Labuhan Batu: Pamilangan Sinaga (Ka.Biro) | Biro Dharmas Raya: Rita Yulnetti (Ka.Biro) | Biro Labuhan Batu Selatan: Sutrisno Atmajal PERWAKILAN BATAM /KEPRI: Edi Maeda | Biro Batam: Erik Ompusunggu (Ka.Biro), Erik Aritonang, Desmon Aritonang | Biro Tanjung Balai Karimun : Jhony Tamba (Ka.Biro), Lemiser Tinambunan (Waka.Biro) | Biro Tanjungpinang/ Bintan: Robin Simanungkalit (Ka.Biro)| PERWAKILAN JAMBI : Sumardi (Ka.Perwakilan), | Biro Kota Jambi: Sumardi | Biro Muara Tebo : T R Sianturi (Ka.Biro) | Biro Muro Jambi: Sumardi (Kabiro) | PERWAKILAN SULAWESI: Yansen Saputra (Ka.Perwakilan) |Biro Kab Gowa: Ramsi | PERWAKILAN SULUT: Zulkifli Abidjulu (Ka.Perwakilan) | Biro Toraja: Amon Godjang, Titus Samara, YM Lumanto SE SPd MSi| Biro Kab Bone: Andi Thalib (Ka.Biro) | Biro Bitung: | PERWAKILAN PALU (SULTENG) : Hardiman (Ka.Perwakilan) | Biro Donggala: Indra Patroni (Ka.Biro) |PERWAKILAN KALIMANTAN TENGAH: Roy Medi (Ka.Perwakilan), Eko, Yusuf, Siti | Biro Nunukan : Siti Sumarni (Ka.Biro) | Biro Palangkaraya: Icen (Ka.Biro) | PERWAKILAN KALIMANTAN TIMUR: Darius M Butar-butar (Ka.Perwakilan) | PERWAKILAN PAPUA/ PAPUABARAT : Guntur | Biro Sorong: Rio Hutapea

Wartawan yang namanya tidak tercantum dalam boks redaksi, bukan wartawan SWARA NASIONAL POS. Segala perbuatannya di luar tanggung jawab redaksi.NB: Wartawan-wartawati dilengkapi KARTU PERS / surat tugas. Penempatan / Surat Tugas dikeluarkan oleh Pemimpin Redaksi di Jakarta.

Pemberitahuan kepada seluruh Wartawan HU Swara Nasional Pos, naskah berita sudah harus masuk ke Redaksi paling lambat Hari Jumat, Pukul 15.00 WIB Berita terlambat dimuat pada edisi berikutnya. Demikian untuk diperhatikan. Redaksi

Pendiri : Djunjungan PS (Almarhum)Dewan Pembina : Marsma (Purn) TNI AU

Drs Robert S MBA,DR. H Marsaid, SH. MSiDR. Sujanto SE, MKes.Irjen Pol. (Purn)Drs. Logan Siagian, SH,Drs. YusranHotlan Pardosi SHM Sitorus SEBelly Bilalus SalamYusrizalDarwin Siregar

Pemimpin Umum : Hendry AritonangWakil Pemimpin Umum : TigorPenasihat Hukum : Sabar Ompusunggu, SH, MH

TM Mangunsong SH,Saor Siagian & PartnersMarulam Rafael Pardosi, SH

Pemimpin Redaksi:Aris Kuncoro

Wa. Pemimpin Redaksi:

Redaktur Eksekutif:Yul Chaidir

Redaktur Pelaksana:Jhonson Arios

Redaktur:Gorga Siagian

Liputan Khusus:M.A Opunsunggu

Koordinator Liputan:Abdul Manalu

Pimpinan Perusahaan:Samuel H.S

Wa. PemimpinPerusahaan:H.M. Syafei

Manager Iklan:Marihot Panjaitan

Manajer Keuangan:Yohanna 9 Giant

Sekretaris Redaksi:

Produksi:

Sirkulasi:Sarudin

Staf Redaksi:Vendi Simbolon, Ali Idrus, Bambang, Lintoni,

Bangun Siringo-ringo, Drs Henry Lasben, Nur Efendi,Bernando Lomo Hotlan Siagian, Hotbatahan Manalu

Tata Letak : Devi

Rekening:Bank Mandiri, Kantor Cabang Bekasi,

Sentra Niaga, Kalimalang, a/n: Hotma Ida AritonangNo. Rek: 900-00-1359734-0

Bank BRI No Rek: 0139-01-023668-50-1a/n: Hotma Ida Aritonang

Terdaftar pada Direktorat Jenderal Merk & PatenDepartemen Kehakiman dan HAM, No.: 506403/14-6-2001

Penerbit: PT Trio Marsalju Abadi

Alamat Redaksi/Tata Usaha:Jln. Asam Baris No. 7, Tebet Jakarta Selatan

Telp. (021) 8352 175 - 8293 214

Percetakan: PT Wahana Semesta Intermedia(Isi diluar tanggung jawab percetakan)

Dewan Redaksi:MA. Op Sunggu, Aris Kuncoro, Jhonson Arios

Biro Kabupaten Bekasi

Muhammad Ajai Fajar Rohmatillah Muhammad Hafifi Rian Parlin S

Biro Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung Sudarwanto

Segala tindak tanduknya bukan lagi tanggung jawab redaksi

Diberitahukan, mengingat Pemimpin Redaksiterdahulu (Herman Godjang) telah meninggaldunia, maka perlu dilakukan registrasi ulang.

Untuk itu seluruh Wartawan/Kepala BiroSwara Nasional Pos supaya mengirimkan pasphoto ukuran 2 x 3 (2 lembar) dan photocopyKTP/biodata, guna kepentingan penggantian

Kartu Tanda Anggota (KTA).

Pengiriman lewat email selambat-lambatnyasatu minggu sejak pemberitahuan ini

diumumkan.Bagi yang terlambat mengirimkan biodata

tersebut dianggap telah mengundurkan diri.Demikian agar maklum.

TtdPemimpin Redaksi

PENGUMUMAN

Nama-nama di bawah ini bukan lagiwartawan Swara Nasional Pos

STOP PERS

Prof KHM Yushar Jusuf, MM, PhD:

Seyogyanya PemerintahGanti PBB dengan Zakat

Medan, SNPMenteri Agraria, Ferry Mursyidan Baldanberencana akan menghapus NJOP dan PBB.Rencana tersebut diutarakannya dalam RapatKoordinasi Nasional (Rakornas) DPP-DPD RIdi Hotel JS Luwansa Jakarta, Kamis (29/1).

Merosotnya Moral Pancasila Bangsa Indonesia Pada Era GlobalisasiOleh : Jasman WiratmokoWartawan SNP, Kabiro Purworejo

Prof KHM Yushar Jusuf, MM, PhD

Asda II Resmi Menutup Diklat SAKIP 2015Karawang, SNP

Pemerintah Kabupaten Ka-rawang melalui Badan Kepegawai-an Daerah (BKD) dan Diklat telahselesai melaksanakan kegiatan pen-didikan dan latihan SAKIP (SistemAkuntabilitas Kinerja Pemerinta-han) selama sembilan hari. Kegia-tan itu diikuti 40 Kasubag Programseluruh OPD yang ada di PemkabKarawang. Sehingga pada Kamis(5/3) Asisten Bid PembangunanSetda Karawang, Ramon WLmewakili Plt Bupati Karawang den-gan resmi menutup kegiatan terse-but. Sebagaimana diketahui, kegi-atan diklat tersebut mulai dilaksa-nakan sejak 23 Februari sampai 5

Maret 2015 di lingkungan kampus Diklat BKD Kab Karawang, Jln.Ciremai Karawang.

Penutupan dihadiri KepalaBKD dan Diklat Karawang, Haryan-to, MM dan Kabid APD PerwakilanBPKP Prov Jabar, John Z Nasapu-tra, yang sekaligus memberikansambutan dan arahan pada penu-tupan kegiatan diklat SAKIP kaliini. Pada kesempatan itu diharap-kan kepada para peserta dapatmenerapkan pengetahuan yang di-peroleh selama Diklat denganmembuat LAKIP dengan baik danbenar di lingkungan kerjanya ma-sing-masing.

Sementara Haryanto dalam

sambutannya mengatakan bahwaIlmu SAKIP sangat berat, namundalam pelaksanaannya harus dite-rapkan di masing masing OPD, se-hingga berdampak pada program dimasing-masing OPD. “Karena sete-lah mengikuti Diklat ini juga kitasemua yang tadinya tidak tahumenjadi tahu. Terakhir saya ucap-kan terimakasih kepada jajaranBadan Pengawas Keuangan danPembangunan yang juga menjadipemberi materi kepada peserta Di-klat yang kami selenggarakan ini.Kerjasama yang dilakukan ini se-moga terus berjalan, tidak hanyapada moment Diklat SAKIP ini,”katanya. IST/HAL

EDISI 555 THN XIV 9 - 16 MARET 20153 Swara PolhukamPolsek Gadingrejo Dirikan PosPembantu di Pekon MataramPringsewu, SNP

Untuk mengatisipasi tindak kejahatan d iwilayah Pol-res Tanggamus, Polsek Gadingrejo bersama masyarakatPekon Mataram dan Pekon Tegalsari, Kecamatan Gadin-grejo, Kabupaten Pringsewu mendirikan Pos Polisi Pem-bantu di Pekon Mataram. Peletakan batu pertama dilaku-kan Kapolsek Gadingrejo, AKP.Efendi Koto, didampingiKepala Pekon Mataram, Wagino Ardi dan Suharto selakuKepala Pekon Tegalsari. Pos Polisi Pembantu tersebut be-rukuran 6 meter kali 8 meter yang berdiri di atas tanah se-luas 420 meter persegi.

Menurut Wagino Ardi, pendirian Pos Polisi PembantuPolsek Gadingrejo atas inisiatif warga, karna pada lokasiitu rawan tindak kejahatan, seperti; penjambretan dan be-gal serta tindak kejahatan lain-nya.

“Dari situ kami bersama masyarakat Pekon MataramdanTegalsari mengadakan musyawarah, agar di sekitarwaduk didirikan Pos Pembantu Kepolisian. Akhirnya ha-sil musyawarah kami sampaikan kepada Kapolsek Gadin-grejo, hingga direspon dengan baik. Mengenai lokasi, kamimendapat hibah dari bapak Sarno, salah seorang pengusa-ha batu seluas 420 meter. Biaya pembangunan yang diper-kirakan sekitar Rp50 juta kami peroleh dari swadayamasyarakat Mataram dan Tegalsari,” katanya.

Ditambahkan Ardi, dengan adanya pos pembantu Ba-binkamtimas, tugas kemanan dari aparat kepolisian Gadin-grejo akan terbantu dalam menjalankan tugas keamanandi kedua pekon. “Dengan berdirinya pos pembantu di seki-tar waduk, mudah-mudahan dapat menekan tindak keja-hatan di sekitar lokasi tersebut,” kata Ardi.

Terpisah Brigpol Marzuki selaku Babinkamtimas Bu-lurejo dan Jogyakarta, mengatakan pada Koran ini bahwadengan dibangunnya Pos Pembantu di Pekon Mataram iaselaku Babinsa sangat mendukungnya. Karna menurut-nya, bahwa di lokasi waduk dimana didirikan Pos Pembantutersebut, tempat cukup setrategis bagi penjahat yang akanmelakukan aksinya. “Harapan kami selaku Babin, denganadanya pos di lokasi waduk akan menjadi aman, sehinggamasyarakat tidak takut lagi,” katanya.

Wagino menambahkan bahwa banguan Pos Pemban-tu Kepolisian Sektor Gadingrejo dalam waktu dekat su-dah dapat diselesaikan. “Karna semua material sudahkami persiapkan dan para pekerja silih berganti. Khusustukang kami ambil dari Pekon Mataram dan Pekon Te-galsari, jadi material cukup serta pekerjaan terus,” pung-kasnya. JHONO YULIAN

tur, dan kebutuhan Organisa-si Perangkat Daerah (OPD).Mantan anggota DPRD Garutperiode 2009-2014 dari Frak-si PPP itu pun menyatakangembira dengan adanya ke-bulatan tekad semua unsuruntuk mengegolkan peneta-pan DOB Garsel itu.

“Kita akan mempersiapkansegala sesuatu yang dimintapusat. Termasuk memintaGarsel ditetapkan, sesuai UU32 tahun 2004 tentang Peme-rintah Daerah dan PP 78/2007. Sebab, dulu yang ditang-guhkan itu hanya penetapanGarsel, dan 20 calon DOB lain-nya tidak terpengaruh UU 23tahun 2014,” katanya.

Bupati Garut, Rudy Guna-wan menyatakan, persoalanDOB Garsel akan menjadi ska-la prioritas dalam kegiatanMusyawarah PerencanaanPembangunan (Musrenbang).

Sementara, Sekda ImanAlirahman menambahkan, pi-haknya segera menyiapkan

beberapa proyeksi untukpenghitungan aset, jabatan,dan calon kantor pemerinta-han dalam bentuk pengisianformulir. Penyusunan Mana-jemen Transisi akan diperce-pat melalui diskusi antara Pre-sidium Garsel dengan SKPDtertentu. Sebab kalau melaluikajian, itu akan memakanwaktu lama, imbuhnya.

Sedangkan menyangkutposisi jabatan SKPD belumakan ditentukan melainkanhanya menentukan SusunanOrganisasi dan Tata Kerja(SOTK)-nya dulu, dan pen-gisiannya diasumsikan me-reka yang duduk menjabatsekarang, terutama camatyang dipastikan berjumlah 16di DOB Garsel. “Intinya, kitaakan melakukan pemutakhi-ran data dukungan. Terma-suk aset yang ada penam-bahan dari Dinas Kesehatandan Dinas Pendidikan. Jugaaset personel dan keuangan,”pungkasnya. NNG

Solok, SNPDalam rangka persiapan

pelaksanaan Pilkada tahun2015, KPU Kota Solok mela-kukan rapat koordinasi den-gan Forkominda Kota solokpada Januari lalu. Acara itudihadiri Walikota Solok, IrzalIlyas dt. Lawik Basa, WakilWalikota, Zul Elfian, KetuaDPRD Kota Solok, Yutris Can,Kapolres Solok Kota, Dandim0309 Solok, Kajari Solok, Ke-tua Pengadilan Negeri Solok,Ketua Bundo Kanduang KotaSolok, Ketua MUI Kota Solok,Ketua KPEPD Kota Solok.

Sedangkan dari KPU KotaSolok hadir Ketua KPU KotaSolok, Budi Santosa, yang di-dampingi para anggota KPUKota Solok, Asraf DanilHandhika, Ilham Eka Putra,Jonnedi, Drs. MaqomamMahmuda, dan Kasubag.Teknis KPU Kota Solok, Edi

Erawadi. Selain itu hadir pulaKasat Intel, Kepala Dinas Ke-pendudukan, Kabag. Peme-rintahan, Kesbangpol, danCamat Se-Kota Solok.

Walikota Solok dalamsambutannya meminta kepa-da seluruh jajaran ForumKomonikasi Pimpinan Dae-rah (Forkominda) Kota Solok

untuk mendukung pelaksa-naan Pilkada 2015. “Pilkada2015 harus berjalanan aman,tertib, dan lancar untuk me-lahirkan Pimpinan DaerahKota Solok periode 2015-2020,” katanya.

Dalam pembukaannyaBudi Santosa, berterimaka-sih dan memberi penghar-

gaan yang setinggi-tingginyaatas dukungan penuh dariPemerintah Daerah Kota So-lok dalam rangka persiapanpelaksanaan Pilkada, yangtelah mengesahkan anggaranPilkada 2015 sebesar Rp5miliar untuk putaran I, dantahap pertama dapat diguna-kan anggaran sebesarRp3,65 miliar.

KPU Kota Solok juga telahsiap melaksanakan Pilkada2015, sesuai dengan draf ran-cangan PKPU tentang Taha-pan, Program, dan JadwalPenyelenggaraan PemilihanGubernur, Bupati, dan Wa-likota yaitu tanggal 16 Desem-ber 2015. Tanggal tersebutbertepatan dengan HUT KotaSolok ke-45, dan akan men-jadi sejarah pertama dan se-jarah baru di Kota Solok.

Berdasarkan Pasal 167ayat 2 (a) Perpu No. 1 tahun

2014, dinyatakan bahwaKab/Kota dengan jumlahpenduduk sampai 100.000jiwa tidak memiliki WakilBupati/Wakil Walikota. Iniakan menjadi babak barubagi pemerintahan Kota So-lok, dimana dengan jumlahpenduduk sekitar 65 ribujiwa Kota Solok dalam Pilka-da 2015 hanya akan memilikiWalikota saja.

Dalam pelaksanaan Pilka-da serentak 2015 Kota Solokmenjadi satu-satunya kotayang akan memilih Walikotauntuk periode 2015-2020.KPU Kota Solok berharap ke-pada Forkominda untukmemberikan dukungan penuhdalam Pilkada 2015. Uji publikakan dilaksanakan 5 orangterdiri dari : 2 orang dari aka-demisi, 2 orang dari unsurtokoh masyarakat, dan 1 orangdari KPU Kab/Kota. Materi

Uji Publik adalah : pemaparanprofil, visi dan misi, serta pro-gram bacalon, pendalamanmengenai integritas, pendala-man mengenai kompetensi,dan klarifikasi tanggapan danmasukan masyarakat.

Partai politik/gabunganparpol dalam mendaftarkanbalon Walikota Solok harusmemenuhi persyaratan me-miliki 20% kursi di DPRDKota Solok atau 25 % suarasah Pemilu 2014. Calon dariperseorangan harus di-dukung oleh 6,5 % jumlahpenduduk, atau sekitar4.000 – 4.500 dukunganfoto copy KTP dan surat per-nyataan dukungan. Pilkada2015 adalah pertaruhan be-sar bagi KPU Kota Solok da-lam mengemban tugas me-nyukseskan perwujudan de-mokrasi untuk masyarakatKota Solok. AMMA/REL

Walikota Minta Forkominda Sukseskan Pilkada Kota Solok

Irzal Ilyas

Garut, SNPPihak eksekutif dan legis-

latif serta komponen masya-rakat selatan Kabupaten Ga-rut menyatakan kebulatantekad mewujudkan terbentu-knya Daerah Otonomi BaruKabupaten Garut Selatan(DOB Garsel) pada 2015. Se-telah sempat tertunda, semuaoptimis pembentukan DOBGarsel menjadi prioritas da-lam Sidang Paripurna DPR RIpada 2015 ini.

“Berbeda dengan calonDOB Sukabumi Utara dan Bo-gor Barat yang sudah memilikiManajemen Transisi, Garutjustru belum ada ManajemenTransisinya. Hanya dibandin-gkan Sukabumi Utara maupunBogor Barat, DOB Garsel su-dah punya calon ibu kota pe-merintahan,” kata Dewan Pe-nasehat Presidium Garut Sela-tan, Suryaman Anang Suatma,saat berlangsung Rapat Persi-apan Pembentukan DOB Gar-sel di Ruang Rapat Paripurna

DPRD Garut Jalan Patriot, Ka-mis (5/3).

Menurutnya, ManajemenTransisi semestinya sudahada, agar ketika DOB Garseldiundangkan, sudah ada pe-doman yang dapat langsungdiimplementasikan. Hal itujuga sesuai amanat pasal 24Peraturan Pemerintah No-mor 78/2007 tentang TataCara Pembentukan Pengha-pusan dan PenggabunganDaerah. Selain susunan Ma-najemen Transisi, kata Surya-man, dalam menyongsongdiundangkannya DOB Garseljuga mendesak dilakukan pe-mutakhiran data, khususnyamenyangkut aset daerah.

Senada dengan itu, KetuaPembentukan KabupatenGarsel, Dedi Kurniawan,mengatakan penyusunanManajemen Transisi melipu-ti penyusunan Rencana TataRuang Wilayah (RTRW),Rencana Detail Tata Ruang(RDTR), inventarisasi struk-

Turut hadir menyaksikanjalannya proses pemeriksaansetempat Kepala KelurahanRorotan, Berkah Shadaya be-rikut staf yang ditunjuk untukmewakili Kepala Kelurahansebagai saksi adalah KepalaSeksi Pemerintahan, Bam-bang Sularno.

Pihak Penggugat lewat pe-nasehat hukumnya dari Pos-bakumadin Pengadilan Nege-ri (PN) Jakarta Utara mengha-dirkan 3 orang saksi yang te-lah disumpah pada persidan-gan sebelumnya. Sementarapihak Tergugat hanya meng-hadirkan 1 orang saksi dan

saksi dari Badan PertanahanNasional (BPN) Jakarta Uta-ra yang menerbitkan Sertifikatmilik Tergugat tidak pernahdihadirkan, baik pada persi-dangan sebelumnya maupunpada sidang pemeriksaan se-tempat, padahal merupakankewajiban dari pihak Tergu-gat. Sidang pemeriksaan se-tempat dipimpin HakimTunggal Jeferson Tarigan, SH,MH didampingi PaniteraPengganti Syaiful, SH.

Informasi yang berhasildihimpun SNP di lokasisidang pemeriksaan setem-pat, bahwa atas perintah Ha-

kim, proses jalannya peme-riksaan setempat diawali olehPenasehat Hukum Penggu-gat, untuk menjelaskan danmenunjukkan batas-batas se-suai dengan yang tercantumdalam Leter C 1215 atas namaH. Umar. Selanjutnya kuasahukum Penggugat memintakepada saksi Bambang Sular-no, Ibu Hamdah dan H. Zam-huri, agar menjelaskan letakdan batas-batas tanah milikadat atas nama H. Umar. Ke-tiga orang saksi memberikanketerangan yang sama bahwabangunan tersebut berdiri di-atas tanah H. Umar. Dan ke-tiga saksi tersebut menje-laskan dengan seksama tanparagu-ragu kepada hakim dilokasi pemeriksaan setempat.

Sementara itu saksi dariPihak Tergugat H. Ahmad Zay-adi yang mengaku-ngaku bah-wa bangunan tersebut adalahmiliknya, di luar dugaan keti-ka dikonfrontir pihak Penggu-gat tanpa disadari melontar-kan ucapan yang pada saat per-sidangan sebelumnya tidak

pernah diungkapkan di hada-pan majelis hakim. Pernyataanitu juga didengar langsung olehHakim Jeferson Tarigan. “Me-mang bangunan ini bukan mi-lik saya, tapi milik TantenyaRofi,” kata Zayadi. Pada saatitu Penasehat Hukum paraTergugat Tony dan Rofi tengahsibuk membuat dan menje-laskan gambar (Peta) posisi bi-dang tanah yang berbentukLeter L kepada Hakim.

Sidang pemeriksaan se-tempat berlangsung singkat.Hakim Tunggal Jeferson Ta-rigan, SH.MH kepada parapihak dengan tegas menyam-paikan bahwa pemeriksaanhanya dilakukan pada objekperkara. “Kami hanya akanmelakukan pemeriksaanlangsung kepada obyek yangdiperkarakan. Mengenaiobyek yang lain kami anggapcukup. Bilamana ada keku-rangan, silahkan dituangkansaja dalam kesimpulan nan-ti. Kita sidang lagi tanggal 9Maret 2015,” kata JefersonTarigan. AM

Bangunan Salah Lokasi Digugat

Ahmad Zayadi AkuiBerikan Keterangan Palsu

Bangunan kontrakan yang berdiri diatas tanah Leter C 1215 milik H. Umar dalam sengketa di PN Jakarta Utara

Jakarta, SNPSidang lanjutan perkara perdata gugatantanah yang berada di Kampung Kandang SapiJl. Rorotan II RT 004/04 Kelurahan Rorotan,Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara denganNo. Reg. 252/Pdt/G/2014/PN.JU, denganagenda sidang pemeriksaan setempat telahdilaksanakan pada Jum’at (27/2) lalu.

Manajemen Transisi Garut Selatan Mendesak Dibentuk

Pungli Dana Sertifikasi GuruDilaporkan ke Kejari PurworejoPurworejo,SNP

Oknum pejabat Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemu-da dan Olahraga (Disdikbudpora) Kabupaten Purworejo di-laporkan Ketua LSM Formatur, Basuki Rahmat, dan KetuaFPI Purworejo, Mustakim ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Pur-worejo pada Kamis (5/3), karena diduga melakukan pun-gutan liar (Pungli) terhadap para guru penerima dana tun-jangan sertifikasi.

Menurut Basuki, upaya pelaporan tersebut dilakukankarena pungutan liar itu benar-benar sudah merugikan paraguru. “Setiap guru ditarik Rp200.000 setiap dana sertifi-kasi diterima. Dana sertifikasi diterima para guru setiaptiga bulan sekali,” ujar Basuki.

Data yang diperoleh LSM Formatur dan FPI Purwo-rejo, jumlah guru bersertifikasi di Kabupaten Purworejosekitar 4.000 orang. Dengan demikian dana pungli yangberhasil dikumpulkan oknum pejabat Disdikbudporayang berperan sebagai koordinator setiap tiga bulanmencapai Rp800 juta. Artinya dalam setahun dana pun-gutan liar tersebut mencapai Rp3 miliar lebih. Padahalpungutan liar tersebut, kata Mustakim, sudah berlang-sung sejak tahun 2008 dan sampai sekarang masih ber-lanjut. Belum diketahui pasti dana sebesar itu dimanfa-atkan untuk apa dan siapa saja oknum yang menerimajatah dana siluman tersebut.

Dijelaskan Basuki Rahmat dan Mustakim, modus ope-randi yang dilakukan dengan mengirim surat resmi kepa-da para guru profesional untuk melakukan pemberkasan.Pada saat para guru profesional berkumpul, kemudian di-beri pengarahan tertentu. Sayangnya, entah lantaran takutatau karena kepatuhan guru, banyak yang tidak mau men-gutarakan kebusukan yang terjadi di Disdikbudpora, meskipara guru sudah dirugikan.

“Karena itu kami mohon kepada Kejaksaan Negeri Pur-worejo untuk menyelidiki dan menyidik pengaduan dugaanpungutan dana sertifikasi ini. Agar tidak menjadi fitnah,kami ingin persoalan ini diselesaikan melalui legal action,”kata Basuki.

Lebih lanjut dikatakan, berdasarkan data-data yang diamiliki, distribusi pungutan liar tersebut sampai ke pimpinandaerah. “Dan tidak menutup kemungkinan modus-modusseperti ini juga terjadi di dinas lain dengan dalil yang ber-beda,” tegasnya. JW

Wagino Ardi bersama pekerja bangunan

Jakarta, SNPSalah seorang pengun-

jung sidang yang enggan di-sebut identitasnya, ketikamengikuti perkara No. 1241/pit .Sus/2014/PN.Jkt.Utatasnama terdakwa Ong Ju-naedi Widjaja (35) menilaiisi surat pembelaan ter-dakwa tidak masuk akal dantidak relevan. Karena isi su-rat pembelaan yang dibuatterdakwa, seolah-olah kasusyang menimpanya di rekay-asa Istrinya.

Adapun isi surat pembe-laan yang dibuat terdakwapada intinya, bahwa saksikorban Julia Godjali (istri-nya) melakukan kesaksianpalsu dengan bersandiwaratidak dapat berbicara karenaterdakwa di tuduh mencekik,itu tidak benar. Justru seba-liknya, terdakwalah yang se-ring dianiaya istrinya, namunterdakwa tidak pernah berni-at melaporkannya ke Kepoli-sian mengigat masa depankedua anak mereka.

Sidang digelar di Pengadi-lan Negeri Jakarta Utara,yang dipimpin ketua majelishakim Dasma, SH dan diha-diri jaksa pengganti, Guruh T.Kusuma, SH dan terdakwaserta kuasa hukum terdakwa.

Terdakwa menuding istri-nya dan di bantu keluarganyamerekayasa perkara ini den-gan tujuan supaya menguasaihartanya sepenuhnya. Selainitu supaya istrinya bebas,bahkan ia menduga istrinyaberniat kawin lagi.

Dalam surat pembelaa-nya, terdakwa juga menceri-takan latar belakang pendidi-kan mereka. Dimana pendidi-kan istrinya hanya sempatduduk di bangku kelas 3 SD,sementara ia sarjana. Ia me-nerima apa adanya meskipunmengetahui istrinya tidakpunya jati diri bahkan wanitapenghibur (lembah hitam).

Sidang sebelumnya, da-lam surat tuntutan yang diba-cakan Jaksa Penuntut Umum(JPU), Tiodora Marpaung,SHdi hadapan majelis hakim,JPU mengatakan berdasar-kan keterangan para saksi-saksi maupun ahli serta vi-sum yang dikeluarkan olehRumah sakit yang terungkapdi persidangan dimana ter-dakwa dikatakan telah mela-kukan kekerasan terhadap is-trinya dengancara mencekikleher istrinya.

Atas perbuatannya, ter-dakwa terbukti secara sahdan meyakinkan melakukantindak pidana sebagaimana

di atur dalam Pasal 44 UU RINo. 23 tahun 2004, tentangpenghapusan kekerasan da-lam rumah tangga (KDRT).Sehingga meminta majelishakim menghukum terdakwaselama 7 bulan penjara danmemerintahkan terdakwa su-paya segera ditahan di rumahtahanan negara.

JPU mengatakan, akibatperbuatan terdakwa, istrinyayakni Julia Godjali terpaksadirawat di Rumah Sakit Mi-tra Keluarga Kelapa Gading,Jakarta Utara selama empathari dan tidak bisa melaku-kan aktifitas (bekerja).

Perbuatan terdakwa dila-kukan dirumah mereka di Ja-lan Bukit Gading MediteraniaBlok DA. No. 11 Kelapa Ga-ding Jakarta Utara pada tang-gal 28 April 2014 ketika istri-nya tidak sengaja menyeng-gol hendpone terdakwa didalam kamar sehingga jatuh.Terdakwa tidak terima, se-hingga ia marah-marah se-lanjutnya menerjang badanistrinya serta mencekik.

Itu dapat dilihat dimanaberdasarkan surat visumyang di ajukan JPU yakni ha-sil visum et repertum yang dikeluarkan oleh Rumah SakitMitra Keluarga dengan No-mor: 06/Ver/RSMKKG/VI/2014 tertanggal 18 Mei 2014yang ditandatangani oleh dr.Vera Romauli siregar me-nyimpulkan,

‘pada pemeriksaan terha-dap perempuan yang berusia34 tahun ini ditemukan ada-nya luka-luka lecet dan me-mar pada leher depan, pem-bengkakan pangkal tenggoro-kan dan pita suara, akibat ke-kerasan tumpul yang menye-babkan nyeri tekanan, kesu-litan menelan dan hilangnyasuara.’

Perbuatan kekerasan inisudah yang ke dua kali diala-mi istrinya, dimana sebelum-nya yakni tahun 2012, ter-dakwa telah pernah dilapor-kan istrinya ke Polres MetroJakarta Utara dengan tu-duhan melakukan kekerasanterhadap dirinya. Dengan bu-jukrayu terdakwa dan berjan-ji tidak mengulanginya sertasaran dari para keluarga, se-hingga terpaksa kasus ini diSP3 kan oleh Polres MetroJakarta Utara.

Namun oleh terdakwa,kasus ini di SP3 kan karenabukti-bukti yang diajukan is-trinya ke penyidik kepolisiankatanya tidak cukup. Hal itudikatakan terdakwa di dalamsurat pembelaannya. GS

Pembelaan Ong JunaediTerkesan Tidak Masuk Akal

Sidang terdakwa Ong Junaedi Widjaja

EDISI 555 THN XIV 9 - 16 MARET 20154 Swara Megapolitan

Dengan kondisi tersebut,Badan Pengelolaan Lingkun-gan Hidup Daerah (BPLHD)Kabupaten Bekasi seharus-nya memanggil developerPerumahan Griya Jatireja.Pemanggilan itu diperlukanuntuk mempertanggung-jawabkan tindakan pen-gembang yang membuanglimbah perumahan ke tam-bak ikan warga.

Sebagaimana diberitakansebelumnya, bahwa Nalim,warga RT.02/RW.01 DesaJatireja mengatakan, bahwalimbah cair dari PerumahanGriya Jatireja tersebut telahmemasuki tambak ikannyadan beberapa warga sekitar.“Selama ini pengembang dariPerumahan Griya Jatireja ti-dak pernah mendatangikami,” ujarnya.

Dijelaskan Nalim, pihak-nya telah terlebih dahulumembuat tambak ikan sebe-

lum Perumahan Griya Jatire-ja dibanguan. “Namun sete-lah pengembang perumahanGriya Jatireja membangunaperumahanannya, kami ti-dak pernah diajak koordinasiserta tidak mendapatkankompensasi. Bahkan ikankami di tambak sering matikena air sabun dan air lim-bah lainnya dari perumahantesebut. Karena muaraairnya langsung ke tambakikan kami,” keluhnya.

Sementara itu KepalaDesa Jatireja, Ganda, ketikadikonfirmasi SNP mengata-kan bahwa terkait keluhanwarga tersebut agar pen-gembang mencarikan solusidengan membuat saluran air.“Pengembang Griya Jatirejamembeli tanah warga sepan-jang 93 meter untuk pembu-atan saluran air. Sampai saatini penghuni perumahan ter-paksa membuang air melalui

saluran itu, karena tanahyang dibeli hanya 93 meter,”katanya.

Terpisah, Tokoh Masya-rakat yang namanya mintadilindungi saat diminta tang-gapan terkait limbah Peru-mahan Griya Jatireja membe-narkan, bahwa perumahantersebut tidak memiliki pem-buangan air limbah warga.Padahal kata dia, unit Peru-mahan Griya Jatireja sudahbanyak yang ditempati. “Airlimbah dari pemukiman ma-suknya ke tambak ikan war-ga, karena Perumahan GriyaJatireja tidak memilik pem-buangan air limbah pemuki-man dan juga tidak memilikijalan utama,” katanya.

Nita selaku Marketing Pe-rumahan Griya Jatireja saatdihubungi via selularnya ber-kilah, kalau pembuangan lim-bah perumahan tidak mence-mari tambak ikan warga. Ia

mengklaim bahwa perusa-haan telah mengeluarkan bi-aya besar untuk pemban-gunan saluran limbah rumahtangga. “Kami sudah menge-luarkan uang Rp200 juta un-tuk membuat saluran tese-but,” kilahnya.

Masyarakat sekitar Peru-mahan Griya Jatireja saat inisangat berharap kepadaPemkab Bekasi agar segeramengambil langkah tegasdan memberikan sanksi ke-pada PT. Dwi Mitra Satya se-laku pengembang. Karenaselain mematikan usaha pe-rikanan warga, limbah yangdihasilkan juga akan ber-dampak pada pola hidup ber-sih atau kesehatan warga.Melalui pihak terkait, seper-ti; Camat dan Dinas TataRuang dan Pemukiman ser-ta Dinas Lingkunagn Hidupdiharapkan mendengar ke-luhan warga. JULHAM

Tak Miliki Amdal ?

Pengembang Griya JatirejaTerancam Sanksi

Bekasi, SNPPemkab Bekasi menegaskan bahwa Peruma-han Griya Jatireja, yang beralamat di JalanRaya Citarik, Desa Jatireja, KecamatanCikarang Timur, hingga saat ini belum memil-iki Analisa Dampak Lingkungan (Amdal),padahal sudah banyak unit yang ditempatioleh pembeli. Tidak adanya Amdal perumah-an itu disampaikan Kasi Amdal, Gusman,kepada SNP belum lama ini. “Sepenge-tahuan kami belum ada Amdal perumahantersebut,” katanya.

Bogor, SNPRatusan pedagang kaki

lima (PKL) yang berjualandi bahu jalan pasar Citeu-reup mengeluhkan penerti-ban yang dilakukan SatpolPP Kabupaten Bogor, bah-kan menuai kritik berbaukecaman. Seperti yang di-sampaikan Acang (30), se-orang pedagang ikan. Iamengeluh lantaran penerti-ban akan mempengaruhi

pendapatnnya.“Seharusnya jangan di-

pindah ke belakang. Kalaukita dipindah kesana pastisepi, kita jadi rugi,” kata ayahtiga anak yang mengaku su-dah puluhan tahun berda-gang ikan di Pasar Citereupsebelum ada pembangunanpasar tahap satu.

Acang juga menambah-kan, pembangunan pasarmengharuskan kiosnya di-

bongkar. Padahal, kata dia,harga kios cukup mahal.“Dengan adanya pemban-gunan pasar, kios saya maugak mau ikut dibongkar.Kalau sekarang harga kiosmahal. Walaupun diberitempat penampungan itukan hanya sementara, ujug -ujugnya dibongkar lagi danpedagang gulung tikar,” ke-luhnya.

Sementara itu Kepala

Pasar Citereup, Mira Vatria-na, mengatakan bahwa pen-ertiban ratusan PKL yang di-lakukan Satpol PP beberpahari lalu bertujuan untukmengoptimalkan kembali ja-lur angkutan umum yangmasuk ke pasar. “Sebenar-naya itu point utamanya. Ke-dua, menertibkan pedagangagar masuk ke dalam pasaryang sudah disediakan pihakpasar,” katanya.

Saat ini lanjutnya, sudahdisediakan tempat penam-pungan sementara untuk pe-dagang yang berada di bela-kang pasar tahap satu. “Pe-nampungan ini diberikan se-cara gratis sampai pemban-gunan tahap dua selesai. Se-dikitnya seratus pedagangakan mengisi tempat penam-pungan sementara,” ujarnya.

Sementara itu, selain pe-dagang, keluhan juga turut

disampaikan seorang pem-beli. Tati, warga Desa San-jaya, mengatakan bahwa pe-mindahan pedagang ke areapasar memang sangat bagus,namun tidak untuk pembelijarak jauh dari pemberhenti-an angkutan umum. “Daripa-da saya harus kedalam pasartahap satu yang lumayanjauh, saya lebih memilih yangdekat pasar lama saja,” kata-nya. DRY

Pembeli dan Pedagang Keluhkan Pembongkaran Kios PKL

Bekasi, SNPPemerintah melalui Ke-

menterian Pekerjaan Umum,Direktorat Jendral SumberDaya Air, Balai Besar Wilay-ah Sungai Citarum telah me-lakukan Rehabilitasi TarumBarat. Proyek tersebut disera-hkan kepada PT.Sacna Basukiyang beralamat Lina BuildingJl.H.R.Rasuna Said Kav.B-7,Kuningan, Jakarta Selatan.Dana tersebut bersumber dariDana ADB Loan No.2501-SFand 2500 INO ICWRMIP se-

bagimana tertulis pada papanproyek.

Pekerjaan dengan kon-trak HK.02.03/PPK-PAB/SNVT-PJPAC/01, ditentukanmasa pekerjaannya mulai 6Febuari 2013. Pelaksana re-habilitasi kali tarum didugamengabaikan azas transpa-ransi dalam pengelolaan ke-uangan negara. Pasalnya, ti-dak ditemukan besar angga-ran pada papan proyek di lo-kasi kegiatan.

Pengawasan lapangan

PT.Scana Basuki, Simanjun-tak, ketika dikonfirmasi SNPmengatakan, bahwa lumpurhasil pengerukan proyek re-habiltasi Kali Tarum Baratdibuang ke lahan PJT seluas11 Hektar di Desa MulyaJaya, Kabupaten Karawang.Lahan tersebut diperuntu-kan pembuangan Limbahlumpur PJT.

Untuk kedalaman pengu-rugan, kata Simanjuntak, ber-pariasi antara 2,5 meter dan3 meter. “Mengenai pengeru-

kan lumpur yang sudah dian-gkat, kalau sudah bersih kamifoto dan kalau ada tumbuhrumput itu bukan tanggungjawab kami lagi,” ujarnya.

Menurut informasi, pe-kerjaan Rehabilitasi KaliTarum Barat di wilayah Ka-bupaten Bekasi tidak per-nah ditinjau oleh Konsultandan Balai Besar WilayahSungai Citarum, sehinggaberpotensi pada pelangga-ran teknis yang ditentukan.

JULHAM

Rehabilitasi Kali Tarum BaratDiduga Tanpa Pengawasan, PT Sacna Basuki Tidak Transparan

Bogor, SNPmemang bukan hal mu-

dah untuk meminimalisir an-gka pengangguran. Berbagaimacam permasalahan darisektor pendidikan formalmaupun non formal kerapmenjadi alasan tingginya an-gka pengangguran di suatudaerah, tanpa terkecuali diKecamatan Cileungsi.

Camat Cileungsi, AdeMulyana, mengaku masih ba-

nyak pemuda di wilayahnyayang berstatus pengangguran.Keberadaan pengangguran itumenjadi salah satu pekerjaanrumah yang perlu dituntaskansecara perlahan. “Saya akancoba menggandeng KNPI Ke-camatan Cileungsi agar me-reka mau merangkul pemudayang tidak memiliki pekerjaanuntuk kemudian diberikan pe-latihan, agar mereka memilikiketerampilan lebih,” ujarnya.

Ade Mulyana menje-laskan, pabrik atau perusa-haan didaerah itu bukannyaenggan menerima pekerjadari warga sekitar, akan teta-pi karena persoalan minim-nya kemampuan serta sum-ber daya manusia yang men-jadi factor utama dalam pere-krutan tenaga kerja. “Di sinikan banyak perusahaan danpabrik. Salah satu alasan ke-napa pabrik enggan meneri-

ma pekerja, lantaran tidakmemiliki kererampilan kerjasesuai kebutuhan pabrik atauperusahaan,” katanya.

Oleh karena itu sambungAde, kedepan pihaknya seba-gai aparatur pemerintahantentu akan mencoba memfasi-litasi masyarakat yang belumbekerja, dengan cara memak-simalkan peran CSR yang di-berikan oleh perusahaan me-lalui perbaikan SDM. DRY

Camat Cileungsi Akan Gandeng KNPI Atasi Pengangguran

Jakarta, SNPPemkot Administrasi Jakarta

Utara mengawasi ketat 40 titikyang diketahui menjadi lokasirawan pembuangan sampah liar.Nantinya, warga yang kepergokmembuang sampah sembaran-gan, akan dikenai sanksi mulaidari teguran sampai tindak pida-na ringan (tipiring).

Ke-40 titik lokasi pembuangan

sampah liar yang diawasi terse-but umumnya berada di bantarankali dan jalan utama yang terse-bar di enam wilayah kecamatan diJakarta Utara. Puluhan titik itu di-antaranya, Jalan Gunung Sahari,Jalan Budi Mulya, perlintasan ke-reta di lingkungan RW 01, 05, 06,08 Kelurahan Koja, Jalan Boule-vard Ar tha gading, Jalan BukitGading Timur ser ta Jalan Boule-

vard Barat. “Kami sudah mulai mengawa-

si sejak Kamis (5/3) malam hing-ga Senin (9/3). Operasi tangkaptangan (OTT) ini difokuskan ke se-jumlah kali dan jalan utama,” kataSophian Hadi, Kepala Satpol PPJakarta Utara, Jumat pekan lalu.

Sophian menuturkan, wargayang kedapatan membuang sam-pah akan dikenakan sanksi. Pen-

gawasan akan dilakukan secaraketat selama 24 jam.

Wakil Walikota Jakarta Utara,Wahyu Haryadi menambahkan,OTT bertujuan meningkatkan ke-sadaran warga dan menciptakankota Jakar ta Utara yang bersih.“Semoga dengan OTT akan mem-bangkitkan kesadaran masyarakatmembuang sampah pada tempat-nya,” pungkasnya. BJ/GS

Pemkot Jakut Awasi Pembuangan Sampah Liar

Jakarta, SNPRatusan pedagang kaki

lima (PKL) yang menggelarlapaknya di Jalan Raya Jati-negara, Jalan MatramanRaya, Jalan Jatinegara Barat,depan Pasar Burung Jatine-gara, depan Pasar RegionalJatinegara dan TerminalKampung Melayu, yang sela-ma ini membuat semrawutserta mengganggu arus lalulintas akan dipindahkan keLapangan Jenderal Oerip So-emohardjo.

Walikota Jakarta Timur,Bambang Musyawardhanamengatakan, pada tahun1980-an, Lapangan JenderalOerip Soemohardjo pernahdimanfaatkan menjadi lokasipenampungan PKL. Hal initernyata mampu membuatkawasan Jatinegara dan seki-tarnya lebih rapi dan lancar.“Saya sudah pernah membica-rakan dengan Pangdam Jayasoal rencana relokasi PKL ini.Karena lapangan JenderalOerip kosong, saya usul agardigunakan untuk penampun-gan PKL. Pangdam Jaya setu-ju dan saya diminta koor-dinasi dengan Direktorat Te-ritorial TNI AD,” ujar Bam-bang, Sabtu pekan lalu.

Bambang berharap tero-

bosannya ini dapat mengata-si keruwetan yang selama inikerap dikeluhkan pejalankaki dan pengendara bermo-tor saat melintasi kawasanJatinegara dan sekitarnya.Pasalnya, PKL ini selain ber-jualan di trotoar, juga meng-gelar dagangan hingga badanjalan. Tak ayal kondisi inimembuat arus lalu lintas ter-sendat.

Sementara Lurah Bali-mester, Agustinah mengung-kapkan, PKL yang berjualandi wilayahnya mencapai 600PKL. Ratusan PKL menem-pati trotoar dan bahu jalan diJalan Matraman Raya, JalanJatinegara Timur dan JalanJatinegara Barat. Selain ituterdapat 360 PKL binaan Su-din Koperasi, UKM dan Per-dagangan Jakarta Timur.“Kami sudah bersurat ke Wa-likota dan Sudin KUKMP Ja-karta Timur, mengenai kebe-radaan PKL binaan yang ter-lihat kumuh dan tak tertata,”ujarnya.

Menurut Agustinah, pi-haknya juga telah melayang-kan surat ke Sudin Peterna-kan dan Perikanan agarmembenahi PKL yang men-jual binatang langka di PasarBurung Jatinegara. NEF

Bogor, SNPDiduga menjadi penye-

bab warga miskin, akibatmenerapkan bunga tinggisaat memberi pinjaman, pen-duduk enam desa di Kabupa-ten Bogor mendeklarasikanpenolakan rentenir. Wargamenyebut bank keliling ataurentenir sangat bertentangandengan norma agama, kare-na menerapkan bunga diataskemampuan warga yangmenjadi konsumen mereka.

“Bunga awal saja sudahtinggi. Kalau tidak bayar,bunga tadi dilipatgandakan.Bahkan saat pinjam Rp1 juta,dikasih hanya Rp900 ribu. Inilintah darat benar, makanyakami sepakat tolak,” kata Su-geng, warga Bogor.

Bahkan Tim Penilai Lom-ba Desa tingkat KabupatenBogor juga menyoroti perso-alan rentenir berkedok BankPerkreditan Rakyat (BPR)yang masih terjadi di masya-rakat. Pelaku rentenir me-manfaatkan kemiskinanmasyarakat untuk mengaiskeuntungan dan bukan padafaktor pemberdayaan pereko-nomian. Atas temuan ini, timpenilai menjadikan indikatorpenting dalam penilaian lom-ba desa tingkat KabupatenBogor 2015.

Ketua Tim Penilai LombaDesa Tingkat Kabupaten Bo-gor 2015, Barkah Rizaldimengatakan, pemerintahandesa dituntut mampu menge-lola sistim perekonomiandesa yang dapat melibatkan

potensi desa dan sumber dayamanusia (SDM) yang ada.

Ia menambahkan, perso-alan praktek rentenir yangberkedok BPR harus menja-di perhatian dan prioritasbagi pemerintah desa untukhadir di tengah masyarakat,agar warga miskin tidak lagiberurusan dengan jasa kreditdengan bunga yang tinggi.“Jika setiap desa memilikikoperasi atau Badan UsahaMilik Desa (BUM Des) sedi-kit banyak dapat merin-gankan kebutuhan perekono-mian warga, keswadayaanekonomi salah satunya,” ka-tanya.

Menurutnya, praktik ren-tenir cenderung merugikanmasyarakat dan dapat menje-rat masyarakat itu sendiri ke-pada kemiskinan. MelaluiKoperasi atau BUMDes terse-but, lanjut dia, diharapkantingkat perekonemian masya-rakat di masing-masing desaakan semakin berkembangsesuai dengan potensi yangada diberbagai hal. Deklarasienam desa yang menolak ma-suknya rentenir, harus di-dukung.

Komitmen warga DesaBojong Gede, Desa Sukahar-ja, Desa Sukaraja, Desa Su-kamaju, Desa Kemang, danDesa Cikeas Udik, harus dia-presiasi Pemkab Bogor. Se-mentara Kepolisian PolresBogor menyambut positif niatwarga menolak bank kelilingdengan bungan tinggi masukdaerah mereka. PK/DRY

PKL Jatinegara Akan Direlokasike Lapangan Oerip Soemohardjo

Enam Desa DeklarasikanPenolakan Rentenir

Warga Bidara Cina IkutiSosialisasi Sodetan Ciliwung-KBTJakarta, SNP

Sebanyak 48 warga RW 05 dan 14, Kelurahan BidaraCina, Kecamatan Jatinegara mengikuti sosialisasi sodetanCiliwung-Kanal Banjir Timur (KBT) di kantor KecamatanJatinegara, Jumat pekan lalu.

Camat Jatinegara, Sofyan Taher mengatakan, wargasudah setuju lahannya dibebaskan. Terlebih, kebanyakanwarga menempati lahan milik pemerintah. Untuk pem-bayaran ganti rugi, tentu disesuaikan jenis surat yang di-miliki warga.

Untuk pemegang sertifikat hak milik (SHM), kata So-fyan, akan dibayar 100 persen dari NJOP (nilai jual obyekpajak). Sedangkan pemegang akta jual beli atau girik, di-bayar 80 persen dari NJOP. Namun untuk penggarap ta-nah negara, hanya diberikan 25 persen dari NJOP. Hal inisesuai dengan Pergub DKI nomor 290/2014 tentang gantirugi tanah di DKI Jakarta. “Untuk besaran ganti rugi darimasing-masing pemilik lahan, kami masih menunggu daritim appraisal. Kami hanya memfasilitasi dan mensosiali-sasikan kepada para pemilik lahan yang terkena pembeba-san untuk proyek sodetan Ciliwung-KBT,” ujarnya.

Heru Satmoko (50), warga RT 04/14 Bidara Cina men-gatakan, setuju lahannya dibebaskan. Apalagi ia hanya me-miliki girik dan program tersebut untuk penanganan ban-jir di ibu kota. “Kalau mau dibebaskan tentu kami harusmendapatkan ganti rugi yang layak,” kata Heru.

Kasudin Perumahan dan Gedung Pemda Jakarta Timur,Ujang Zainudin menambahkan, nantinya warga akan dire-lokasi ke Rusun Komarudin, Rusun Pulogebang dan RusunPinus Elok. Warga yang akan direlokasi harus memenuhipersyaratan diantaranya menyerahkan berkas mulai dariKTP DKI, buku nikah dan kartu keluarga (KK). “Bagi wargayang mau ke rusun akan kita fasilitasi. Secepatnya harus me-nyerahkan berkas persyaratan,” tandasnya. BJ/NEF

Tak Miliki SLOTiga Kapal NelayanAsal Brebes DiamankanJakarta, SNP

Tiga kapal nelayan asal Brebes, Jawa Tengah, terpaksadiamankan pihak berwajib. Ketiga kapal jenis pursin dengankapasitas 6 gross ton bernama KM Bahtera Jaya, Sami Asih01 dan KM Sami Asih 02 itu tertangkap basah petugas saatsedang memasuki perairan Jakarta tanpa dilengkapi izin.

Saat diperiksa, ketiganya diketahui tidak miliki doku-men resmi seperti Surat Laik Operasi (SLO) dari kantordinas asal kapal serta Surat Izin Andon (menangkap ikandi suatu wilayah) dari Dinas Kelautan, Pertanian dan Keta-hanan Pangan Provinsi DKI Jakarta.

Kepala Suku Dinas Kelautan, Pertanian dan KetahananPangan Jakarta Utara, Una Rusmana mengatakan, penan-gkapan kapal dilakukan karena ketiga kapal tersebut tidakdapat menunjukkan dokumen resmi SLO dan Izin Andon.Namun demikian, karena mereka tergolong nelayan kecil,pihaknya hanya melakukan pembinaan saja. “Tadi sudahdilakukan pembinaan dan diminta membuat pernyataanmelengkapi dokumen sebelum kita lepas. Kapalnya masihkita tahan di Muara Angke,” ujarnya, Jumat pekan lalu.

Una menambahkan, langkah tegas ini juga merupakanbagian shock therapy bagi nelayan-nelayan lain dari luarDKI Jakarta. Bila ingin melaut di wilayah perairan Jakar-ta, mereka harus melengkapi dengan SLO dan Izin Andon.Khusus untuk Andon, setiap 6 bulan harus diperpanjangkembali. “Mereka berkilah Andonnya mati. Tapi sudah kitaminta diurus,” ucapnya.

Salah seorang nelayan yang kapalnya diamankan, Ja-zuri (30) berkilah, memiliki Andon tapi sudah tidak berla-ku lagi. Menurut warga RT 01/05, Desa Pulo Gading, Ke-camatan Bulak Kamba, Brebes, Andonnya belum diperpan-jang karena selama ini tidak melaut akibat cuaca ekstrem.“Niatnya kita mau mencari ikan di sekitar Muara Angke,”tandasnya. BJ/GS

Kejari Cibinong SosialisasikanPos Layanan Hukum GratisBogor, SNP

Kejaksaan Negeri (Kejari) Cibinong, Kabupaten Bogor,Jawa Barat, mensosialisasikan pos pelayanan hukum gra-tis bagi masyarakat yang terbelit kasus hukum. “Tujuan-nya agar masyarakat dapat mengetahui bahwa selain me-nyediakan pos pelayanan hukum gratis, kami juga menje-laskan tugas, fungsi dan wewenang kejaksaan di bidangperdata dan tata usaha negara,” kata Kepala Seksi Perdatadan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Cibinong, SektiAnggraini, Sabtu pekan lalu.

Menurut Sekti, dengan langkah ini diharapkan masya-rakat lebih mengenal fungsi dan tugas bidang perdata tatausaha negara (datun) baik di bidang pembinaan, pencega-han dan penindakan.

Ia juga menegaskan bahwa tugas, fungsi dan wewenangkejaksaan bidang datun juga bersifat preventif. Pihaknyamengimbau agar masyarakat mampu mengenali hukumuntuk dapat menghindari hukuman. “Bina dan lakukanlahpencegahan dimulai dari diri sendiri, bahwa hukum ituwajib dilaksanakan bukan untuk diabaikan apalagi dilang-gar atau disimpangi,” katanya.

Selain kepada masyarakat, pihaknya juga melakukansosialisasi di lingkungan Pemkab Bogor. Hal ini dilakukanuntuk mencegah aparatur Pemkab Bogor agar tidak mela-kukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkankerugian keuangan atau perekonomian negara. BS/DRY

EDISI 555 THN XIV 9 - 16 MARET 20155 Swara Nusantara

Ponpes Ash-Shiddiqiyyah dan Al-HidayahGelar Haflah At Tasyakur Lil IhtitamPurworejo,SNP

Pondok Pesantren (Ponpes) Ash-Shiddiqiyyah dan Al-Hidayah Berjan, menggelar Haflah At Tasyakur Lil Ihtitamke 14. Haflah At Tasyakur Lil Ihtitam merupakan sebuahacara syukuran atas berhasilnya para santri menempuhpelajaran dalam waktu satu tahun. Acara itu digelar di Kam-pus I Ponpes Ash Shiddiqiyyah Berjan, yang dihadiri Ke-pala Bagian Umum Setda Purworejo, Drs FatkhurohmanMM, mewakili Bupati, pada Rabu malam (4/3).

Fatkhurohman dalam sambutannya mengatakan bahwakehadiran pondok pesantren telah nyata membantu peme-rintah mencerdaskan kehidupan bangsa. Di samping itu,pesantren telah menawarkan jenis pendidikan alternatifbagi pengembangan pendidikan nasional. “Sejak awal ber-dirinya pondok pesantren dikenal sebagai lembaga peng-kaderan ulama, tempat pengajaran ilmu agama, dan me-melihara tradisi Islam,” katanya.

Lebih lantut ia mengatakan, peran Pondok Pesantrenbukan saja sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga seba-gai lembaga keagamaan dan lembaga sosial. Peran pon-dok pesantren pun melebar menjadi agen perubahan danpembangunan masyarakat. “Kita semua berharap, Pon-dok Pesantren menjadi pusat pemberdayaan masyarakat,melalui berbagai kegiatan yang sangat menunjang dalammenciptakan SDM yang memiliki kompetensi yang ting-gi,” harapnya.

Selain Haflah At Tasyakur Lil Ihtitam ke 14, acara inijuga gelar dalam rangka memperingati Maulud NabiMuhammad SAW, khaul Syech Abdul Qodir Jailani Ra danMasyayikh. Hadir sebagai pembicara adalah Maulana AlHabib Muhammad Bin Ja’far Al Habsy dari Purwokerto danMaulana Al Habib Much Luthfi Bin Ali Bin Yahya PresidenThoriqoh Al Mu’tabaroh An Nahdliyah RI. JW

Pandeglang, SNPSerah terima jabatan

(Sertijab) pengurus koperasiTabungan Guru Menes (Ta-gum) yang diadakan belumlama ini berjalan lancar.“Saya selaku pembina men-gucapkan selamat kepadapengurus yang baru dan men-gucapkan terima kasih kepa-da pengurus yang lama, su-dah berbakti kepada koprasiini,” kata Kepala UPT PDNK,Rii Djueni.

Djueni mengharapkanagar koperasi kedepannya le-bih maju dalam mengelolaperekonomian. Selain itu di-butuhkan cara agar semuaanggota bisa datang ke kopra-si tersebut, baik simpan pin-jam atau pun belanja kebuu-tuhan.

“Saya akan memberikanarahan kepada anggota, khu-susnya guru-guru yang ada diMenes, agar bisa bekerjasama dengan baik. Seperticontoh guru akan mengaju-kan kredit ke luar Bank lain,kita akan croscek dulu kepa-

da koperasi terkait keanggo-taanya. Bila tidak ada, tetapkita minta rekomdasi darikoperasi untuk pengajuan keBank lain. Karena untukmenjaga anggota agar tidakberserakan tersangkut kredit-nya. Tujuanya demi keseja-htraan kelurganya agar tidakhabis potongan kredit,” kataDjueni.

Djueni juga berencana

memberikan arahan kepadasemua sekolah terkait penga-juan kredit ke Luar, harus adarekomdasi dari koperasi ter-lebih dahulu, agar tidak tum-pang tindih. “Dengan keber-samaan itu saya yakin kopra-si ini akan maju, bila kita ker-ja sama yang baik,” katanya.

Menurut H.Sopyani sela-ku pengurus koperasi yangbaru, pada kesempatan itu ia

belum bisa berbicara banyakterkait koperasi, karena be-lum bekerja. Ia meminta bim-bingan dan dukungan darisemua pengurus lama, sete-lah menerima berkas. “Untukmewujudkan koperasi Tagumini, saya meminta aplikasicara kerja pengurus awal yai-tu pembukuan Koperasi Ta-gum. Karena itu akan dijadi-kan dasar hukum,” katanya.

Sopyani juga menyampai-kan rasa kepada penguruslama soal cara kerjanya. “Ke-tika memasukan data tagihanpagi, sorenya sudah ada hasiluntung dan ruginya, itulahyang harus kami tiru. Dari itupengurus lama dan pengurusbaru tetap kerja sama yangbaik demi kemajuan Kopera-si Tagum ini. Insallah kamipengurus baru akan menga-dakan audit setiap bulan padatanggal 26, agar diketahuisaldo dan kreditnya. MohonDukungan dari semua pihak,guna kelancaran usaha bersa-ma,” katanya.

Pemilihan Ketua Baru di-laksanakan pada 28 Pebuari2015 di Aula Kecamatan Me-nes, yang dipilih semua anggo-ta Koperasi. Untuk Ketua Ko-perasi terpilih dijabatH.Supiyani, Sekertaris Sopiya-nurdin, Bendahara Muksindan Pengawasan, Ebi SuhaebiS.Pd, priode 2015-2019.

Menurut Oma dan Edi se-laku pengurus lama, bahwapengurus lama telah menyia-

pkan berkas untuk diserah-kan kepada pengurus baru se-jak selesai pemilihan ketuayang baru. “Ini sudah lengkapneraca januari sampai bulanMaret, baik penghitunganlaba maupun daftar sim-panan guru per tanggal 2Maret. Memang buku ini se-bagai acuan bagi pengurusbaru. Untuk itu sudah diper-siapkan dari awal,” katanya.

Oma menambahkan, pi-haknya selama ini merasa be-lum maksimal dalam menja-lankan kepengurusan, danmasih banyak kekurangan.Apalagi, kata dia, secara tekh-nis hasil pengawasan setiapbulan saldo dan kas hasilnyadiberitahukan kepada Benda-hara agar semua anggotamengetahuinya. “Mudah-mudahan pengurus yangbaru bisa menjalankan tugas-nya dengan baik dan bisamemajukan Koperasi ini. Ha-rapan keterbukaan denganprogram yang bisa dirasakanoleh anggota koperasi,” pung-kasnya. JU

Sertijab Pengurus Koperasi Tagum Kec. Menes Berjalan Mulus

Rii Djueni beserta pengurus Koperasi Tagum.

Menurut Ketua ForumKomunikasi Masyarakat Ta-sikmalaya (FKMT), Dani Sa-fari Efendi, munculnya termi-nal bayangan Kota Tasik-malaya merupakan kepentin-gan bisnis para teras. Sehing-ga kata dia leluasa melabrak

aturan yang telah ditentukan.“Operasi dua terminal bayan-gan itu sangat sangat ber-pengaruh terhadap kelang-sungan terminal tipe A. Dankeberadaannya akan menu-runkan target pendapatanasli daerah (PAD) sektor ter-

minal, karena berkurangnyajumlah armada yang seharus-nya masuk terminal resmi,”katanya.

Pemerintah Kota Tasik-

malaya pun, dituding tidakbecus dalam mengelola assetPemerintah. “Seandainya ti-dak ada unsure kepentingandengan keberadaan terminal

bayangan itu, tentunya Ter-minal tipe A yang luasnyahampir 7 hektar tidak akanmubazir,” pungkasnya.

Dijelaskan Dani, sesuaiaturan yang ada, yaitu Un-dang-Undang Nomor 22 ta-hun 2009 tentang LLAJ danPeraturan Pemerintah No-mor.43 tahun 1993 tentangPrasarana LLAJ serta Kepu-tusan Menteri Perhubungan(Kepmenhub) Nomor KM 66tahun 1993 tentang fasilitasparkir untuk umum ditam-bah Kepmenhub Nomor KM31 tahun 1995 tentang Termi-nal Transportasi Jalan,bahwa keberadaan dua termi-nal bayangan tersebut telahmelanggar.

“Perlu diketahui, selama

terminal tipe A masih dapatmenampung armada ataubus, maka wajib diperguna-kan dan harus merasa memi-liki bagi setiap pengusaha an-gkutan. Sehingga bersediamenutup terminal milik Pri-badi. Sekarang yang menjadipertanyaan, apakah mau tun-duk pada aturan yang ada.Dan seandainya mengakuisebagai warga Negara, tentu-nya akan patuh kepada atu-ran Hukum. Karna aturanHukum itu equality beforelaw,” kata Dani.

Sementara, hingga beritaini diturunkan, pemilik termi-nal bayangan yang hendakdikonfirmasi SNP tidak berha-sil, karena sedang tidak beradadi tempat. D SAEPUDIN

Operasi Terminal PO Budimandan Primajasa Diduga Melanggar

Tasikmalaya, SNPSejumlah element masyarakat dan LSMKota Tasikmalaya mempertanyakan legalitasdua areal terminal bayangan, yaituPO.Budiman dan PO Primajasa. Lokasi itudiduga beralihfungsi dengan modus sebagaiagen atau pool. Keberadaan kendaraan dilokasi itu tidak berbeda jauh dengan termi-nal tipe A di Kota Tasikmalaya.

Karawang, SNPPeringatan hari jadi Sat-

pol PP ke-65 dan hari jadi ke-53 Linmas Nasional digelar dilapangan Gasibu, Bandungpada Selasa (3/3). Peringatankali ini mengambil tema,“Dengan Semangat HariUlang Tahun Satuan PolisiPamong Praja ke-65 dan Sa-tuan Perlindungan Masyara-kat ke-53 Kita TingkatkanKemampuan ProfesionalAnggota Dalam PenegakanPerda, Pembinaan Ketentra-man Dan Ketertiban Umum,Serta Pemberian PertotonganPada Mayarakat”.

Acara itu dihadiri Guber-nur Jabar, Ahmad Heryawandan Wagub, Deddy Mizwarserta perwakilan Satpol PPseluruh Indonesia. Bertindaksebagai Inspektur Upacara,Menteri Dalam Negeri, Tja-hyo Kumolo.

Dalam sambutannya,Mendagri berpesan agar SatpolPP tidak bertindak kasar dankeras dalam pelaksanaantugas. “Dalam menegakan Per-da, sebaiknya Satpol PP tidakmelakukan kekerasan denganalasan apapun. Sebaiknya ke-depankan cara-cara dialog danpersuasive,” katanya.

Menurut Mendagri, pe-ringatan hari jadi ke-65 ini

sebaiknya dijadikan momen-tum perubahan sikap dancara pandang Satpol PP. “Da-lam kesempatan ini, saya ins-truksikan agar peringatanhari jadi kali ini dijadikanmomentum perubahan sikapdan cara pandang Satpol PP,sebagai pelayan masyarakatsekaligus penegak Perda didaerahnya masing-masing,”tegasnya. IST

Karawang, SNPSetelah proses pemban-

gunan selama beberapa wak-tu yang lalu, Alhamdulillah gedung kantor Desa Kutane-gara, Kecamatan Ciampel initelah selesai dan siap untukdigunakan. pada kesempatanini juga, diresmikan peng-gunaannya. Demikian dikata-kan Plt Bupati Karawang, drCellica pada Peresmian Kan-tor Desa Kutanegara padaSabtu (28/2).

Plt Bupati menyampaikanbahwa aparatur pemerinta-han Desa merupakan ujungtombak dan garda terdepandari pemerintah daerah da-lam memberikan pelayanankepada masyarakat. Karenabaik buruknya kinerja peme-rintahan Desa tentu akansangat berpengaruh terhadap

pemerintahan pada level diatasnya, mulai dari di tingkatkecamatan, Kabupaten, Pro-vinsi dan pusat.

“Peresmian gedung kan-tor desa ini sebagai upayaagar dapat menumbuhkansuasana baru, yang dapatmendorong gairah dan se-mangat kerja yang produktifdisertai pengabdian yang ber-pihak kepada rakyat. Karenabetapapun megahnya kantordesa, tentunya tidak berartiapa-apa apabila insan-insandi dalamnya tidak memilikidisiplin dan mentalitas yangtinggi, baik dalam menja-lankan roda pemerintahandesa, peningkatan pemban-gunan desa dan pembinaanmasyarakat,” katanya.

Oleh karena itu, sebagaiPlt Bupati, Cellica mengingat-

kan kepada Kepala Desa be-serta jajarannya untukmampu menjaga kepercay-aan yang telah diberikan Pe-merintah Daerah dan masya-rakat Kabupaten Karawang.Caranya adalah denganmemelihara gedung, sehing-ga dapat digunakan dalamjangka waktu yang lama. “Ka-rena membangun gedungbaru lebih mudah bila diban-dingkan dengan merawat danmemelihara gedung, sehinggabisa terus dalam keadaanbaik,” katanya.

Pada kesempatan terse-but turut hadir, Assisten IDrs.E.Soemantri, KabagHumas, Kepala OPD terkait,Camat Ciampel dan beberapapejabat di lingkungan Pem-kab Karawang serta jajaranMuspika setempat. IST

Karawang, SNPSebagai bentuk sinergitas

antara Pemerintah Daerahdengan Polri, Plt.Bupati Ka-rawang dr.Cellica Nurachadi-ana beserta jajaran Forko-minda menghadiri acara pe-resmian Gedung Polsek Jati-sari dengan ceremony penan-datanganan prasasti oleh Ka-polres Karawang, Daddy Har-tadi serta Pengguntingan Pitaoleh Plt.Bupati Karawang dihalaman Kantor Polsek Jati-sari, Kamis (5/3).

Dalam sambutannyaPlt.Bupati Karawang me-nyampaikan, bahwa jaminankeamanan dan ketertibanmasyarakat merupakan salahsatu prasyarat terselenggara-nya proses pembangunan na-sional. Pembangunan itu di-dukung tegaknya hukum ser-ta terbinanya kemampuanuntuk mengembangkan po-

tensi dan kekuatan masyara-kat dalam mencegah, menan-gkal dan menanggulangi se-gala bentuk pelanggaranhukum dan bentuk ganguan-gangguan lainnya.

“Oleh karena itu, upayapelaksanaan serta pemeliha-raan keamanan dan ketertiban,sudah merupakan suatu kewa-jiban yang harus kita tingkat-

kan secara berkesinambungan.Diantaranya melalui penye-lenggaraan tugas kepolisian,yang meliputi pemeliharaankeamanan dan ketertibanmasyarakat, penegakkanhukum, perlindungan, pengay-oman dan pelayanan kepadamasyarakat. Tugas tersebut ke-mudian dibantu masyarakatitu sendiri serta didasari den-gan menjunjung tinggi hakasasi manusia, sebagaimanaditegaskan dalam Undang-Un-dang Nomor 2 Tahun 2002tentang Kepolisian Negara Re-publik Indonesia,” katanya.

Sementara itu KapolresKarawang menekankan kepa-da seluruh jajaran anggotanyaagar dapat memberikan rasanyaman dan perlindungan ke-pada masyarakat, sebagaima-na moto Polri, yaitu, melin-dungi, melayani dan mengay-omi masyarakat. IST

Kades Gombongsari RealisasikanPembangunan dan Utamakan PelayananKarawang SNP

Kepala Desa (Kades) Gombongsari, Kecamatan Rawamerta,Kabupaten Karawang, Lili, dinilai lebih berhasil dalam membangundan memberikan pelayanan kepada masyarakat setempat. Ditinjaudari sektor pembangunan jauh lebih baik dan maju dibanding sebe-lumnya. Hal itu dikatakan Sekertaris Desa (Sekdes) Gombongsari,H.Odim, kepada SNP baru-baru ini.

Menurut Odim, sejak Lili memimpin Desa Gombongsari, telahbanyak pembangunan yang diwujudkan. Setelah dilantik menjadiKades, Lili langsung mendapat proto tyfe desa, pengecoran jalandesa, Bangub, PPIP, PNPM, dan bantuan lainnya. “Pengerjaannyatelah diselesaikan semua. Selama pengerjaan hanya mengawasi,karena sudah ada poksinya masing- masing, sehingga para stafmerasa bangga dan nyaman punya pemimpin seperti beliau. Se-lain berkomitmen memberikan pelayanan yang terbaik kepadamasyarakat, pada saat jam kerja pak Kades selalu ada di kantorDesa Gombongsari ini,” kata Odim.

Sementara itu, Lili yang dikonfirmasi SNP mengatakan bahwasetiap anggaran yang turun selalu secepatnya direalisasikan. Se-lain itu, kata dia, semaksimal mungkin berupaya memberikan pelay-anan yang terbaik kepada masyarak. “Saya sudah merealisasikansetiap anggararan yang turun untuk pembangunan. Saya selalu adadi kantor Desa Gombongsari saat jam kerja, karena merupakan kewa-jiban. Selain itu juga untuk memudahkan warga yang ada keperluandengangan saya selaku Kades,” kata Lili. HAL

Warga Harapkan PerbaikanJalan dan Gorong-GorongPringsewu, SNP

Masyarakat memohon perhatian Pemkab Pringsewu untuk mem-perbaiki jalan penghubung Pekon Tambahrejo dan Bulurejo, karenakondisinya yang memperihatinkan. Pada musim penghujan, bakkubangan yang mengharuskan pengendara ekstra hati-hati.

Menurut Kepala Pekon Bulurejo, Suherman, saat ditemui di kedia-mannya, belum lama ini, pihak pekon sudah berapa kali mengusulkanperbaikan jalan tersebut kepada pemerintah, namun hingga saat inibelum ditanggapi. Padahal, kata dia, jalan tersebut adalah jalur alterna-tive untuk menuju kantor pusat Pemda Pringsewu, serta SMK Negeriyang setiap hari dilalui siswa dan para guru ke sekolah.

Selain jalan yang butuh perbaikan kata Kepala Pekon, perbatasanantara Tambahrejo dan Bulurejo juga ada satu gorong-gorong yangkini kondisinya mengkhawatirkan. Bentuk lubang yang mengangaseakan siap menelen korban, bila tidak hati-hati melalui jalan terse-but. “Gorong-gorong yang dibangun sejak tahun 1996 itu kontruksi-nya tidak menggunakan rakitan besi, sehingga cepat atau lambat lo-bang itu akan terkikis. Harapan kami, agar dari instansi terkait mem-prioritaskan perbaikan gorong-gorong itu,” katanya.

Sementara menurut salah seorang warga TM, yang tinggal ti-dak jauh dari sekolah tersebut mengatakan bahwa kerusakan jalantidak hanya dikeluhkan siswa dan para guru, akan tetapi para pe-gawai Pemda Pringsewu. Jalan tersebut katanya merupakan jalanpintas bagi para pegawai yang secara kebetulan tinggalnya di Ban-dar Lampung.

Terpisah, Babinkamtimas Brigadir Marzuki berharap agar Pem-da Kabupaten Pringsewu cepat tanggap dengan kondisi jalan dangorong-gorong saat ini. “Jangan sampai ada korban baru pemerin-tah turun tangan. Bagi para wakil rakyat yang kebetulan juga tinggaldi pekon ini agar dapat memediasi ke dinas terkait. Toh ini jugauntuk kepentingan umum,” pungkasnya. JHONO

Suheran menunjukkan gorong-gorong yang rusak

Peringatan HUT Satpol PPTingkat Nasional di Bandung

Karawang, SNPTepat pada 5 Maret 2015, Ba-

dan Penanaman Modal dan Peri-zinan Terpadu (BPMPT) Kabupa-ten Karawang genap berusia 3 ta-hun. Berkenaan dengan itu, jaja-ran pegawai BPMPT merayakanhari jadinya secara sederhana diLantai III Gedung Singaperbang-sa, Komplek Pemda Karawang,pada Kamis (5/3) pekan lalu. Aca-ra HUT kali ini dilakukan denganceremony pemotongan Tumpengoleh Plt.Bupati Karawang dr. Ce-llica Nurachadiana, yang dihadiripara Kepala Dinas dan Camat dilingkungan Pemkab Karawangserta tamu undangan.

Dalam perjalanannya, BPMPTselalu berupaya meningkatkanjumlah investasi dan pelayananperizinan di Kabupaten Karawang,sebagai upaya mewujudkan visidaerah yaitu Karawang SejahteraBerbasis Pembangunan Berkeadi-lan dilandasi Iman dan Taqwa.

Proses dibentuknya lembagakhusus pengelola perizinan danpenanaman modal di KabupatenKarawang sendiri telah dimulai se-jak diterbitkannya Perda No.9 ta-hun 2011 tentang Sekretariat Dae-rah, Sekretariat DPRD, Dinas Dae-rah, Lemtekda, Kecamatan danKelurahan. Perda tersebut selanjut-nya ditindaklanjuti Perda Nomor 17Tahun 2012 tentang Penyelengga-raan Pelayanan Terpadu Satu Pin-tu dan Perbup Nomor 23 Tahun2013 tentang Pelimpahan sebagi-an Urusan Pemerintah dari BupatiKarawang kepada Perangkat Dae-rah Kabupaten Karawang sebagaikomitmen terhadap pelayanan pe-rizinan daerah.

BPMPT dibentuk dengan visiuntuk menciptakan pembangunanyang berkeadilan melalui pening-katan investasi dan pelayananperizinan yang prima menuju ka-rawang yang sejahtera, denganmisi antara lain untuk meningkat-

kan investasi yang kondusif, me-ningkatkan promosi dan kerjasa-ma investasi, serta meningkatkankualitas pelayanan perizinan.

Guna mendukung peningka-tan kualitas pelayanan perizinansaat ini, BPMPT Kabupaten Ka-rawang sudah mulai menerapkandua system perizinan berbasiselektronik. System pertama ada-lah Sistem Pelayanan Informasidan Perizinan Investasi SecaraElektronik (SPIPISE) yang menja-di bagian dari system perijinanmilik Badan Koordinasi Penana-man Modal (BKPM) Republik In-donesia. System ini merupakansystem untuk mengelola adminis-trasi izin prinsip penanaman mo-dal, dan izin usaha.

Sedangkan system kedua ada-lah system informasi BPMPT, yangdikembangkan pihak BPMPT Kabu-paten Karawang sendiri. System inimerupakan system untuk mengelo-la administrasi izin lokasi, izin men-dirikan bangunan, izin gangguan/HO,serta izin-izin teknis lainnya.

Dalam kesempatan tersebutPlt.Bupati Karawang menyampai-kan bahwa keberadaan BPMPTsendiri turut memberikan dampakyang cukup siginifikan bagi per-kembangan investasi di Kabupa-ten Karawang. “Hal ini terlihat darimeningkatnya perkembangan in-vestasi Kabupaten Karawang,”kata Cellica. IST

BPMPT Pemkab Karawang Rayakan HUT Ke-3

Plt Bupati Hadiri Peresmian Polsek Jatisari

dr.Cellica Nurachadiana

Cellica Resmikan Kantor Desa Kutanegara

EDISI 555 THN XIV 9 - 16 MARET 20156 Swara Pendidikan

SMKN 4 PurworejoJuara Voly Tingkat NasionalPurworejo, SNP

Bermodalkan etikat baik dan percaya diri, team bolavoly SMKN 4 Purworejo berhasil membawa nama baik Ka-bupaten Purworejo, dengan meraih juara bola voly tingkatnasional yang digelar di Cilacap dalam rangka Dies NatalisAkper Seruling Mas. Tentunya menjadi suatu kebangganyang luar biasa bagi SMKN 4 yang berdomisili di DesaBriyan, Kecamatan Ngombol atau sering disebut SMK Ke-lautan ini.

Kepala SMK Negeri 4 Purworejo, Wahyono, sosokyang cukup supel dan berwawasan luas ini mengatakanbahwa setelah ambil bagian pada even yang cukup pro-fesional, anak didiknya berhasil meraih juara III dan IVtingkat nasional. “Suatu prestasi yang cukup membag-gakan. Oleh karena itu akan kita tingkatkan, khususnyadalam mendidik atlet-atlet berbakat. Tentunya tidak ter-lepas dari bimbingan pak Sigio sebagai guru olahraga,”katanya.

Wahyono menjelaskan, mencetak anak yang berpres-tasi membutuhkan waktu yang cukup dan jangan sam-pai mengganggu pelajaran akademik. Oleh karena itu,kata dia, cara yang akan dilakukan yaitu dengan menin-gkatkan kegiatan ekstra untuk membina atlet berpresta-si secara kesinambungan, yang dilaksanakan setiap hariutamanya latihan fisik. “Dengan dilandasi etikat baik,berahklaq mulia semoga para peserta didik akan mem-peroleh prestasi baik dalam bidang akademika maupunolahraga dan bermanfaat untuk bangsa dan negara, khu-susnya Kabupaten Purworejo,” katanya. JW

KKN Unila Tahun 2015di Mesuji BerakhirMesuji, SNP

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Lam-pung Tahun 2015 di Kabupaten Mesuji berakhir. Acara ra-mah tamah sekaligus pelepasan KKN Unila dilaksanakandi Rumah Dinas Jabatan Bupati Mesuji, Sabtu (28/2) lalu.Acara tersebut dihadiri para pejabat struktural, Camat danKepala Desa lokasi KKN, serta Dosen Pembimbing Lapan-gan (DPL) Unila, serta seluruh mahasiswa peserta KKNUnila Tahun 2015 di Mesuji.

Bupati Mesuji, Khamami mengucapkan terima kasihdan apresiasinya kepada para mahasiswa peserta KKNUnila yang telah berperan serta dalam membangun Mesu-ji. Ia berharap kepada para mahasiswa peserta KKN agartetap menjaga komunikasi walaupun kegiatan KKN ini te-lah berakhir.

“Saya atas nama Kepala Pemerintahan dan masyarakatKabupaten Mesuji mengucapkan terima kasih kepada paramahasiswa peserta KKN Unila dan para pembimbing ka-rena telah ikut serta dalam membangun Mesuji. Kami mo-hon maaf jika dalam penerimaan dan selama pelaksanaanKKN masih banyak kekurangan, hal ini karena keterbata-san yang kami miliki,” ujar Bupati yang kerap turun kebawah ini.

Selain ramah tamah, Bupati Mesuji juga menyerahkansecara langsung piagam penghargaan kepada para dosenpembimbing lapangan dan seluruh mahasiswa pesertaKKN. Seperti diketahui, kegiatan KKN Unila Tahun 2015di Kabupaten Mesuji ini berlangsung selama 40 hari, yaknipada 21 Januari hingga 28 Februari 2015 dan diikuti seba-nyak 111 mahasiswa yang tersebar di 16 desa yang beradadi Kecamatan Tanjung Raya, Panca Jaya, Simpang Pema-tang, dan mesuji timor. TRIYONO

SMK TKM Salurkan BantuanPendidikan Kepada SiswaPurworejo, SNP

SMK Taman Karya Madya (TKM) Purworejo memberi-kan bantuan pendidikan kepada peserta didiknya. Bantuansecara simbolis diserahkan Bupati Purworejo, Drs H Mah-sun Zain kepada 11 dari 12 siswa penerima program pedulipendidikan, di halaman sekolah, beberapa waktu lalu.

Kepala TKM Tamansiswa Purworejo, Ki Gandung Nga-dina, mengungkapkan, setiap peserta didik mendapatkanbantuan peduli pendidikan sebesar Rp1.020.000 untukmembantu membiayai kebutuhan sekolah. “Dari programini siswa penerima langsung bisa mengurus administrasiuntuk keperluan pendidikan,” katanya.

Bantuan peduli pendidikan merupakan sumbanganyang dikumpulkan oleh pihak sekolah. Dana berasal dariberbagai pihak yang secara sukarela memberi melalui ko-tak amal atau melalui kegiatan legalisir ijazah.

Dalam kesempatan itu Bupati Purworejo menyampaikanamanat agar SMK TKM dapat meningkatkan mutu dan pelay-anan pendidikan, sehingga bisa menciptakan lulusan yangmemiliki kualitas yang memadai. “SMK TKM diharapakanmampu memberikan kontribusi yang signifikan sebagai upayamemecahkan persolan pendidikan,” harapnya. JW

Pringsewu, SNPDinas Pendidikan, Kebu-

dayaan dan Pariwisata (Dis-dikbupar) Pemkab Pringsewumenggelar penghitungan sisahasil usaha (SHU) KoperasiPegawai Republik Indonesia(KPRI) Beguai Sewu, per 31Desember 2014, sebesarRp706,6 juta. Hal itu dilapor-kan Ketua KPRI Beguai Sewu,H.M Riduan, S.Pd pada rapatanggota tahunan (RAT) ke VKPRI beberapa waktu lalu diBalai Pekon Margomulyo,Kecamatan Pardasuka.

Menurut Riduan, perhi-tungan per 31 Desember seni-lai Rp706,6 juta sebelum pa-jak, merupakan pendapatandan penerimaan dari jasa sim-

pan senilai Rp1,4 M jasa Bank,Rp9,5 juta jasa provisi Rp44,3juta serta jasa administrasiRp8,7 juta. Maka jumlah pe-nerimaan secara keseluruhansekitar Rp1,506 miliar.

Riduan memaparkan,dari jumlah penerimaan itumasih dikurangi biaya bebansenilai Rp800,3 juta denganrincian untuk Alat Tulis Kan-tor (ATK) sebesar Rp7,7 juta,kosumsi kantor Rp32,8 juta,listrik dan kebersihan Rp6juta, transport rapat Rp18,5juta, intensif kehadiranRp55,7 juta dan administrasibank Rp348 ribu serta provi-si bank Rp20 juta.

“Kemudian Rapat Anggo-ta Tahunan (RAT) Rp49 juta,

beban sosial Rp11 juta, bebankelembagaan Rp7,4 juta,bunga bank Rp554,5 juta, be-ban komunikasi Rp6,1 juta,kesejahteraan Rp8,87 jutadan penyusutan aktiva tetapRp21,3 juta, Jadi jumlah pe-nerimaan Rp1,506 miliar di-kurangi beban biaya Rp800juta. Maka tersisa Rp706.6juta sebelum panjak,” ujarRiduan.

Sedang rencana alokasipembagian SHU tahun buku2014 sebesar Rp706,6 jutaitu, kata Riduan, sesuai den-gan AD/ART BAB XI pasal 42yakni cadangan koperasi 35persen, perbandingan sim-panan 15 persen, perbandin-gan jasa transaksi 25 persen,

dana pengurus 10 persen,dana karyawan 10 persen,dana pendidikan 10 persendan dana social 2,5 persenserta dana pembangunan DK2,5 persen. “Bahwa jumlahanggota KPRI Beguai Sewuyang masih aktif hingga 31Desember 2014 sebanyak2.052 orang, yang tersebar disembilan kecamatan serta dijajaran Dinas Pendidikan,”pungkasnya.

Hadir pada kesempatantersebut Kepala Disdikbud-par Kabupaten Pringsewu,Heri Iswahyudi, perwakilanDinas Koperindag dan UKM,Pansuri selaku Kabid Ke-lemnbagaan dan PembinaKoperasi, Ketua 2 H.Ali Am-

ran Mirya.MM dan 134 oranganggota.

Kadisdikbudpar saatmembuka agenda tersebutmengharakan agar denganadanya Rapat Anggota Tahu-nan (RAT) ke V ini dapatmenghasilkan pemikiran gunapengembangan KPRI BeguaiSewu yang bergerak di bidangjasa simpan pinjam dan pe-nyediaan pesanan dagangandengan semaksimal mungkin.“Karna hal ini nantinya akanbermuara dan dapat menseja-hterakan seluruh anggota. Si-lahkan dikembangkan kope-rasi ini dengan baik, bila per-lu simpanan wajib dapat ber-tambah,” pesannya.

Lebih lanjut Kadis me-

nambahkan, di sisi lain saat inibanyak bermunculan kopera-si di Kabupaten Pringsewu.Sehingga ia menghimbau ke-pada para guru dan juga pihakKUPT Pendidikan se-Kabupa-ten Pringsewu agar jangan ter-giur dengan iming-iming den-gan keuntungan yang besar.

“Kita harus waspada, se-bab kita sebagai seorang pen-didik agar dapat memberikancontoh kepada bawahannya,supaya bisa berpikir secaralogis dan masuk akal. Jangansampai kita terjebak memilihkoperasi yang sifatnya instan,ingin meraih keuntunganyang cepat dan besar, namunmalah sebaliknya,” tegas HeriIswahyudi. JOY/AN

Garut, NSPKelompok Kerja Madra-

sah (KKM) wilayah 2 Cibatu,Kabupaten Garut menggelarKompetisi Sains MadrasahIbtidaiyah (KSMI) dan Aksi-oma tahun 2015. Perlombaantersebut diikuti seluruh MIyang ada di wilayah KKM 2Cibatu. Adapun jenis lombayang menjadi yang dinilaiadalah; Calistung, IPA, Lom-ba PAI, Matematika, Sains,Qasidah, Puisi, Pidato, Kali-grafi, MTQ, Futsal, Bola Voly,Catur, Badminton, TenisMeja, dan atletik.

Menurut Ketua KKMWilayah 2 MI Cibatu, Ulumu-din, upaya peningkatan mutupendidikan di lingkunganMadrasah merupaan suatukegiatan yang tidak lepas dariperhatian semua pihak, olehkarena itu perlu adanya lang-kah strategi yang tepat untukmelaksanakannya. “Salahsatu program yang akan di-laksanakan dalam upaya pe-ningkatan mutu peserta didikdi lingkungan madrasah Ibti-daiyah lingkungan KKM 2 Ci-batu yang terdiri dari 12 MIswasta dan 1 MI Negeri, ada-lah dengan mengadakan

Lomba KSMI-Aksioma danmemotivasi siswa dalam pro-ses belajar,” katanya.

Ulumudin juga menje-laskan, secara umum manfa-at pendidikan olahraga danseni bagi peserta didik adalahuntuk membentuk potensidiri dan kebersamaan dansportifitas setiap individu da-lam melakukan suatu kegia-tan yang bersifat positif. “Se-hingga kami sadar bahwa ola-hraga dan seni perlu dilaksa-nakan demi meningkatkanpotensi akademik maupunnon akademik bagi pelajar itusendiri,” ujarnya.

Pelasanaan kegiatan pen-

didikan olahraga dan seni,kata dia, dimaksudkan untukmencetak dan menghasilkancalon penerus bangsa yangberdedikasi tinggi dengan se-genap kemampuan dan kete-rampilannya. “Sasaran padakegiatan ini yaitu pada siswaatau siswi Madrasah Ibti-daiyah se-KKM 2 Cibatu.Adapun target kegiatan iniyaitu diharapkan agar sete-lah kegiatan ini berlangsungpara siswa dan siswi dapatterus mengembangkan krea-tivitasnya dan semangatjuang serta rasa solidaritasdan sportivitas yang tinggi,”tutupnya. AGS

Sebanyak 214 orang anakbelajar dan menimba ilmu disekolah tersebut denganGuru PNS sebanyak 4 orangplus Kepala sekolah dan GTT5 orang serta penjaga sekolah1 orang. Walau sekolah jauhdari keramaian kota dan be-rada di plosok desa, akan te-tapi cukup handal di bidangakademik/non akademik.

Kepala SDN TanjungJaya, Dida Ahmad Hidayat,S.Pd merupakan sosok orangyang santun arif dan bijaksa-

na kepada guru bawahannyajuga kepada para orang tuasiswa lainnya. Ia mempunyaicita-cita mulia serta menga-jak kepada guru-guru danpara orang tua siswanya un-tuk mencintai serta bisa men-jaga sekolah. “Punya rasamemiliki yang tinggi penuhrasa tanggung jawab bersamaantara guru, para orang tuasiswa dan juga lingkunganagar sekolah kita ini bisa te-rawat dengan baik dan tidakkesat mata bila dipandang,”

katanya.Ditambahkan Dida, yang

didampingi Jumnah Herya-na, S.Pd (Wakil Kepsek) danPujiyanto (Guru Olahraga),walau berada di pelosok pe-desaan yang jauh dari kera-maian kota, bagi guru dananak didiknya tidaklah men-

jadikan patah semangat un-tuk belajar. Bahkan dari ha-sil pembelajaran di atletikbisa menyumbangkan yangterbaik, dengan meraih 2buah medali Perak pada ta-hun 2013. “Bagi kami danpara orang tua siswa, khusus-nya UPTD Pendidikan Keca-

matan Cipunagara, merupa-kan satu kebanggaan tersen-diri. Maka tidaklah heran jikaSDN Tanjung Jaya banyakpara orang tua yang menitip-kan anak-anaknya berseko-lah di sini,” katanya.

Tanggapan yang samajuga disampaikan Ketua Ka-

rang Taruna Dusun Sawin(Kuping) dan Ketua KarangTaruna Desa Dang Agung.Atas nama para orang tuasiswa sangat mendambakanKator Guru dan Pagar seko-lah yang saat ini amburadulatau nyaris ambruk. Padahalmenurut Ketua Karang Ta-runa tersebut, sekolah ini di-kelilingi perusahaan-peru-sahaan.

“Masalah pagar kamimencoba memberikan suratpermohonan bantuan kepadaperusahaan di sekitar lin-gkungan sekolah. Akan teta-pi hingga saat ini tidak adatanggapanya. Selain itu jugakami mengharapkan SDNTanjung Jaya mendapat per-hatian dari pihak terkait, agarmemberikan bantuan pagarsekolah dan ruang kantoryang selama ini kami damba-kan,” katanya. WOK/US

Pandeglang, SNPUPT Disdik Kecamatan La-

buan, Kabupaten Pandeglang ber-hasil melaksanakan Festival danLomba Seni Siswa Nasional(FL2SN). Keberhasilan itu tidaklepas dari dorongan Kepala UPTDisdik Labuan dan kerja kerasPSB juga pihak terkait lainnya.

Hal itu disampaikan PanitiaPelaksana, Parta Adirahman S.Pddan Ketua PSB Kecamatan La-buan, Kosim S.Pd saat berlang-sungnya FL2SN di SDN Labuan 3,Sabut (7/3) pekan lalu. “Alhamdu-lillah semua SD yang ada mengi-

rimkan peserta untuk semua lom-ba. Itu satu tanda kebersamaanuntuk meningkatkan dan membe-rikan suport kepada peserta yangmengikuti lomba,” kata Parta.

Menurutnya, kegiatan yang di-lombakan adalah Lomba Bernya-nyi Solo, Pidato, Cerita Bergambar,Tari Daerah, Anyaman, Memban-tik, Seni Tradisional, Baca Puisidan Pantomin. “Untuk Tingkat Ke-camatan ini kami akan mengambiljuara sampai 3. Tapi untuk mewa-kili kecamatan ke tingkat kabuptenhanya juara 1. Mudah-mudahanKecamatan Labuan ini bisa meraih

juara tingkat Kabupaten, karenamasih ada waktu untuk pembinaanbagi peserta yang akan mewakilikecamatan,” katanya.

Sementara menurut KepalaUPT Dinas Pendidikan KecamatanLabuan, Azis Safarudin, M.Pd,kegiatan harus dilaksanakan den-gan spor tif, khususnya bagidewan juri. Caranya adalah den-gan menghindarkan rasa belas ka-sihan untuk meraih juara. Karenaapabila hal itu terjadi, kata Azis,akan menjadi beban terhadapsiswa yang akan berlaga di Ting-kat Kabupaten. “Biarkan siswa-siswi kita berkreatifitas serta ber-pikir sendiri untuk meningkatkanprestasi mereka, sehingga murnikreatifitas peserta, bukan bantuannilai dari juri,” katanya.

Azis berharap kegiatan berja-lan lancar hingga tuntas, walau-pun tidak puas dengan hasildewan juri dari masing masingsekolah. “Diharapkan konsulatasidengan panitia, jangan ada prila-ku yang tidak diinginkan. Semo-ga peser ta yang mewakili nantibisa membawa nama baik keca-matan,” pungkasnya. JU

Subang, SNPSDN Kenanga yang bera-

lamat di Desa Tanjung, Keca-matan Cipunagara, Kabupa-ten Subang merupakan salahsatu sekolah yang kaya pres-tasi. Sekolah dengan jumlahsiswa 302 orang ini memilikiguru berstatus PNS 7 orangdan GTT sebanyak 6 orang,yang sangat luar biasa mem-berikan pendidikan Akademimaupun Non Akademik ke-pada siswanya. Prestasimembanggakan yang disu-guhkan hingga mengangkatnama baik Kecamatan Cipu-nagara dan Kabupaten Sub-ang, sudah 4 kali mewakiliKabupaten Subang di O2SNtingkat Provinsi Jawa Barat.

Menurut Nurhana Pi-asyah, selaku guru olahragakepada SNP, ragam prestasiyang diraih para siswa/I, di-antaranya; Tenis Meja Putra/i tingkat Provinsi (2013), BolaVolly Putra/i tingkat Kabu-paten Subang, LPBB di seti-ap tahun mewakili Kecama-tan Cipunagara juga IPSmewakili tingkat Kecamatandan ke tingkat Kabupaten.“Dari sekian banyak prestasiyang diraih, yang cukup me-nonjol adalah pada CabangOlahraga Tenis Meja tingkat

Provinsi Jabar. Akan tetapiMeja untuk Tenis Meja hing-ga saat ini pihak sekolah be-lum punya, padahal di bidangcabang olahraga tersebutcukup dikuasai oleh siswaSDN Kenanga,” katanya.

Sementara Kepala SDNKenanga, Memen Hidayat,S.Pd yang didampingi Nur-hana dan Erik (TU), membe-narkan bahwa pihak sekolahhingga saat ini belum mem-punyai Meja Tenis, yang notabene menjadi kebanggaansekolah tersebut. “Kenyataa-nya SDN Kenanga sudahmampu dan bisa menyuguh-kan yang terbaik serta bisamengharumkan KecamatanCipunagara dan KabupatenSubang lewat olahraga terse-but,” katanya.

Memen menjelaskan,mekanisme penyusunan ku-rikulum dilakukan denganbeberapa cara, seperi; meli-batkan tim penyusun (Kep-sek), Guru, Komite Sekolah,dan melalui Workshop, Kegi-atan Reviu dan Revisi. Selainitu dapat dilakukan denganmenghadirkan nara sumber,Finalis Kurikulum, Pemanta-pan dan penilaian, maupunDokumen hasil penyusunankurikulum, juga visi misi SDN

Kanaga.Adapun Visi sekolah ada-

lah Menjadi sekolah yang ter-percaya di Masyarakat untukmencerdaskan Bangsa dalammensukseskan Wajib Belajar,Mengembangkan pengetahu-an di bidang IPTEK, Bahasa,Olahraga dan Seni Budayasesuai dengan bakat anakyang dimilikinya. Sementarauntuk misi yang diemban,yaitu Menginginkan Genera-si yang unggul, memiliki po-tensi di bidang Imtaq danImtek dan Membentukswadaya manusia aktif, krea-tif, Inovatif sesuai denganperkembangan zaman sertaMembangun citra sekolah se-bagai mitra terpercaya dimasyarakat.

Dengan prestasi yang te-lah diraih, baik pihak sekolahmaupun orang tua siswa ber-harap kepada pihak terkaitagar segera memberikan ban-tuan sarana dan prasaranatersebut guna kepentinganevent-event berikutnya. “Ka-rena dengan adanya saranatersebut, anak-anak bisa ber-latih lebih bagus lagi untukdapat menjaga dan bisa mem-pertahankan apa yang sudahdiraih untuk daerahnya,” ha-rap Memen. WOK/US

Bandar Lampung, SNPBupati Lampung Timur, H. Er-

win Arifin SH.MH, secara resmimembuka festifal Musik PascaSarjana Universitas Sang BumiRuwai Jurai di Halaman KampusUniversitas Saburai, Kamis (5/3).Acara itu dihadiri para Kepala Di-nas/Badan /Kantor dan BagianPemerintah Kabupaten LampungTimur, para juri, Rektor UniversitasSaburai beserta jajarannya ser ta26 peserta grup band umum dangrup band pelajar se-ProvinsiLampung dalam festifal Musikyang akan mengkreasikan lagudaerah menjadi lebih menarik.

Tujuan digelarnya acara ada-lah untuk menggali dan melesta-rikan serta mengembangkan senibudaya daerah tradisional danmodern yang merupakan bagiandari kebudayaan nasional dan se-bagaimana yang terkandung padanilai-nilai luhur Pancasila. Se-lanjutnya, pemukulan dram olehBupati menyatakan bahwa seca-ra Resmi festifal Musik Pasca Sar-jana Universitas Sang Bumi Ruwaidibuka.

Bupati dalam sambutannyamenyampaikan terimakasih kepa-da Universitas Sang Bumi RuwaiJurai terutama program PascaSarjana yang telah berkontribusidalam mewujudkan festival musikitu. “Semoga didapatkan talenta-talenta yang bisa diandalkan dan

menjadi kebanggaan kita bersamaser ta dapat meningkatkan rasacinta daerah di dalam jiwa gene-rasi muda dan menumbuh kem-bangkan apresiasi seni masyara-kat untuk selalu berkarya dan ber-kreatifitas,” ujarnya.

Erwin menjelaskan, event inidiharapkan dapat dijadikan seba-gai media untuk promosi berba-gai potensi Lampung Timur yangbelum banyak diketahui, baik diaspek Seni Budaya tradisional danmodern, agro wisata, industri dankerajian seperti Dam Swadaya,Danau Negara Batin, Danau kemu-ning, Desa Tradisional Wana, Pan-tai Kerang Mas, Islamic Center Su-kadana, Kaliaro, Gedung SesatAgung Sukadana, taman NasionalWay gambas, Rumah Informasi

Sukadana, Way kanan Resort danKuala Kambas, Taman PurbakalaPugung Raharjo, Wisata Agro Ba-lai Benih Induk dan HoltikulturaSerta Tari Melinting yang merupa-kan tari Asli Daerah KabupatenLampung Timur.

“Penyelenggaraan kerjasamadi bidang seni Musik merupakansarana aktif untuk pencapaianpembangunan di Kabupaten Lam-pung Timur dalam membina danmengembangkan seni budaya tra-disional maupun modern gunamemacu pertumbuhan kebuday-aan Nasional sebagai jati diribangsa. Disamping itu diharapkanapresiasi dan kreatifitas remaja,generasi muda dan masyarakatmelalui musik dapat meningkat,”katanya. ERWIN

UPT Disdikbud PagelaranHarapkan Pembangunan Kantor

Pandeglang, SNPUPT Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan (Dis-dikbud) Kecamatan Pagela-ran, sudah lama tidak me-miliki kantor dan hanyahanya menumpang. Hal itudisampaikan Kepala UPT,Acep Jumhani S.Pd, MMketika ditemui di RuangKoperasi belum lama ini.“Dulu sebelum saya, di pe-rumahan guru dan seka-rang di Gedung Koperasi

Kecamatan Pagelaran,” ujarnya.Menurut Acep, pihaknya berkeinginan meningkatkan

mutu pendidikan dan semaksimal mungkin dalam menja-lankan tupoksinya, serta memberikan kenyamanan bagipara stafnya. “Ketika guru maupun Kepala Sekolah ke Kan-tor Dinas pun merasa nyaman, tidak terbuka seperti tem-pat umum. Tapi dengan keadaan seperti ini, bagaimanauntuk meningkatkan mutu serta para staf mau maksimaldalam menjalankan tugasnya, bila kantor masih menum-pang,” keluhnya.

Acep menambahkan, pihak UPT Disdik sebenarnya su-dah menyediakan lahan untuk kantor seluas 700 meter,hibah dari Koperasi Pagelaran. Pihaknya hanya menunggubantuan dari Pemerintah, baik pusat maupun daerah.“Kami berharap pengajuan bantuan gedung kantor direa-lisasikan guna meningkatkan mutu pendidikan dan kenya-manan dinas pendidikan serta meningkatkan kedisplinanPegawai,” harapnya. JU

SDN Tanjung Jaya HarapkanPerbaikan Kantor dan Pagar

Pagar sekolah dan ruang kantor nyaris ambruk

Subang, SNPPendidikan merupakan pondasi untuk men-imba ilmu pengetahuan, selain itu jugaPendidikan merupakan bekal hidup, sepertihalnya siswa/i SDN Tanjung Jaya, DusunTanjung, Desa Tanjung, KecamatanCipunagara, Kabupaten Subang.

Disdikbudpar Gelar Penghitungan SHU KPRI Beguai Sewu

SD Negeri Kenanga Kaya Prestasi

KSMI dan Aksioma TingkatKKM Cibatu Berjalan Sukses

Lomba Qiroat KSMI dan Aksioma KKM 2 Cibatu

SDN se-Kecamatan Labuan Gelar FL2SN

Kepala UPT Disdik Kecamatan Labuan, Azis Saparudin ber-sama Pengawas, Dadang Effendi, Ketua Panitia Pelaksana,Parta Adirahman, serta Ketua PSB, Kosim

Bupati Buka Festival MusikPasca Sarjana Universitas Saburai

Pembukaan secara resmi dilakukan Bupati dengan memukuldrum.

Acep Djumhani

EDISI 555 THN XIV 9 - 16 MARET 20157 Swara Nusantara

Prof KH.Anwar Musaddad AkanDiusulkan Jadi Pahlawan NasionalGarut, SNP

Pemerintah Kabupaten Garut melalui Dinas Sosial Tenaga Kerjadan Transmigrasi kembali mengajukan putra terbaiknya untuk di-kukuhkan menjadi Palawan Nasional yaitu Almarhum Prof. KH. AnwarMusaddad. “Pemda Garut bekerjasama dengan UIN Bandung untukbersama-sama mengusulkan Rektor pertamanya Prof. KH. AnwarMusaddad Almarhum untuk dikukuhkan menjadi Pahlawan Nasio-nal, karena fakta-fakta sejarah yang ada menguatkan kiprah beli-au,” kata Bupati Garut, Rudy Gunawan, di sela-sela kegiatan semi-nar pengusulan Anwar Musaddad sebagai Pahlawan Nasional digedung Pendopo Garut, Kamis pekan lalu.

Menurut Rudy, pihaknya telah melakukan pengkajian permu-laan bahkan melakukan komunikasi dengan Kepala pusat sejarahkodam III Siliwangi. Hasilnya ditemukan sejumlah dokumen pen-ting terkait KH. Anwar Musaddad dalam merebut dan memeperta-hankan kemerdekaan. “Data beliau ada di pusat sejarah Kodam IIISilawangi, baik saat mengangkat senjata merebut, mempertahankanbahkan mengisi kemerdekaan Republik ini. Maka berdasarkan fak-ta-fakta sejarah tersebut yang bersangkutan, Prof. Anwar Musad-dad dinilai memenuhi kriteria untuk diusulkan sebagai PahlawanNasional,” katanya.

Rudy menjelaskan, kegitan seminar yang dilaksanakan di Pen-dopo sebagai langkah awal memenuhi tahapan-tahapan sesuai ke-tentuan dalam mengusulkan seseorang menjadi Pahlawan Nasio-nal. “Keuntungannya jika Prof. Anwar Musaddad dikukuhkan men-jadi Pahlawan Nasional, maka dengan sendirinya Garut memilikitokoh panutan sebagai ulama besar dan tokoh intelektual yang da-pat menjadi kebanggan kita bersama,” pungkasnya. NNG

Tiga Warga Terserang DBD

Masyarakat Desa GunungsariMinta Segera Dilakukan FoggingSubang, SNP

Warga Desa Gunungsari, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Sub-ang, Provinsi Jawa Barat, diresahkan dengan tiga orang warga yangterserang wabah Demam Berdarah Dengue (DBD), pada Rabu (4/3) pekan lalu. Tiga warga Kampung Gardulangkap itu dirawat diKlinik Mutiara Hati di Rancabogo, Desa Sukamulya. Kiki Rohaeni(28) dan anaknya Restu (5) terpaksa dirujuk ke RS PPN Subangsetelah dinyatakan positif DBD. Sementara Marcel (7) masih terba-ring lemas di Klinik Mutiara Hati.

Salah seorang Kader Posyandu Desa Gunungsari, Cucu, mengha-rapkan dengan kejadian tersebut, agar para pihak melapor kepadaKepala Desa Gunungsari, Muspan Supriatna. Selain itu juga kata Cucuperlu dilaporkan kepada Bidan Desa, Dede, di bagian Fogging Pus-kesmas Gunungsembung, untuk diteruskan kepada pihak terkait.

Sementara, Tokoh Masyarakat Desa Gunungsari, Yudi, dan AtingHedi Irawan Tokoh Pendidik di SMPN 4 Pagaden, mengatakan bahwahampir di setiap plosok desa di berbagai kecamatan jumlah warga yangterserang DBD cukup signifikan. “Atas nama warga masyarakat pades-aan di berbagai kecamatan terutama di Desa Gunungsari, dengan ba-nyaknya masyarakat terserang DBD hampir setiap hari selalu menghantuimasyarakat desa, dimohon kepada pihak terkait segera tanggap dalammengatasi hal tersebut. Selain menghantui, DBD juga mengancamnyawa, khususnya warga Gunungsari,” harapnya. WOK/US

Sekda Kabupaten Sukabumi menyampaikan sambutannya

Sekda Buka Bintek MekanismeSertipikasi dan Pengelolaan TKDPalabuhanratu, SNP

Kebijakan Permendagri 4 Tahun 2007 tentang TanahKas Desa (TKD) diharapkan benar – benar dapat menjadisumber kekayaan pendapatan asli desa yang dapat menun-jang APBDES sehingga penyelenggaraan pemerintah desadan pembangunan/pemberdayaan masyarakat dalam ran-gka mewujudkan kemandirian masyarakat sesuai yang di-harapkan.

Demikian dikatakan Sekretaris Daerah Kabupaten Su-kabumi Drs. H. Adjo Sardjono, MM pada acara PembukaanBimbingan Teknis Mekanisme Sertipikasi dan PengelolaanTanah Aset Desa, di Aula Desa Purabaya Kecamatan Pura-baya, Rabu (4/3). Hadir pada kesempatan tersebut Assis-ten Sekda Bidang Tata Pemerintahan, Kepala BPMPD, Ka-bag Pertanahan Setda dan undangan lainnya.

Sekda mengatakan, untuk meminimalisir persoalan ter-sebut, pihak desa agar segera melakukan inventarisir ter-hadap aset-aset yang dimiliki, baik aset yang berasal daripembiayaan daerah maupun yang dibiayai secara nasional.“Desa agar melaksanakan proteksi diri terhadap aset yangdimiliki dengan memberikan kepastian dalam tertibhukum, tertib peruntukan dan tertib penatagunaannya.Sehubungan dengan hal tersebut sertifikasi tanah aset desamenjadi mutlak dan harus segera diagendakan oleh ma-sing-masing desa,” kata Sekda.

Lebih lanjut Sekretaris Daerah berharap, para pesertaagar benar-benar dapat memanfaatkan kegiatan ini untukmenambah wawasan dan dapat dijadikan acuan kedepandemi kemajuan pembangunan di Kabupaten Sukabumi.

Sementara Kepala Bagian Pertanahan Drs. Taufik Gu-milar, MM melaporkan, kegiatan ini diikuti oleh 164 orangpeserta, yang terdiri dari 10 orang Camat, 77 Kepala Desadan 77 BPD. “Dengan tujuan untuk memberikan tuntunanatau arahan mengenai Tanah Kas Desa (TKD),” pungkas-nya. NS

Garut, SNPSosialisasi ketiga revitali-

sasi pasar Limbangan Kabu-paten Garut pada 4 Maret2015 digelar di Gedung pasaryang sedang dibangun. Aca-ra dihadiri unsur Muspida,Muspika, DPRD KabupatenGarut, para tokoh masyara-kat, alim ulama dan para pe-dagang.

Dalam sambutannya, Di-rektur PT. Elva Primandiri,Elva Waniza mengatakanbahwa sosialisasi itu meru-pakan sosialisasi ketiga, di-mana sebelumnya sudah di-laksanakan pada April danJuni 2013. “Sosialisasi te-rakhir maksudnya untukmenyampaikan secara me-nyeluruh tentang kondisipasar Limbangan, baik seca-ra fisik bangunan maupunadministrasi yang sudahkami lakukan. Secara fisikbangunan sudah mencapaiprogres 70 persen dengankomposisi hampir seluruhmaterial sudah ready stockdi gudang suplier, tinggaldikirim sesuai kebutuhanlapangan,” katanya.

Menurut Elva, PT. ElvaPrimandiri memakai materi-al dengan kualitas nomor

satu, seperti beton k 300, Besibeton standar SNI Full, Catmerk Catilac, Rolling DoorStandar, Mall/STC, dan ma-terial lainnya. Kesempatan inijuga kata Elva untuk men-dekatkan semua pihak, yaitupengembang, pedagang,masyarakat, tokoh masyara-kat dan pejabat terikat.

“Selama ini kita sepertidibatasi oleh tembok yangkokoh, jarak nan jauh ini ka-rena kesibukan kita masing-masing dalam mencari naf-kah. Semoga silaturahmi inidapat mempererat persauda-raan diantara kita semua,menyatukan visi dan misi da-lam kemajuan perekonomianuntuk masa depan yang lebihbaik khususnya untuk masya-rakat pedagang pasar Lim-bangan,” katanya.

Dijelaskan, bahwa pasarLimbangan merupakan pasarTradisional Modern yangmerupakan icon di Kabupa-ten Garut, baik dilihat daristruktur bangunan, saranadan prasarana, zonning. Pi-hak pengembang tidak hanyamembangun pasar yang baiksecara kualitas, tapi menitik-beratkan agar Pasar Limban-gan dapat dikunjungi pembeli

untuk semua lantai. “Kamiingin merubah paradigmabahwa lantai atas akan sepipembeli. Salah satu trobosanyang kami buat adalah den-gan menyediakan sarana pra-sarana yang cukup lengkap,antara lain: Galeri ATM-BankPembantu, dimana pedagangyang membeli kios/los den-gan kredit, dapat membayarcicilan pada bank pembantuyang terletak di lantai dua,”jelasnya.

Selain itu PT. Elva Pri-mandiri juga merencanakanadanya tempat berjualanmakanan siap saji, anekaminuman yang dapat men-jadi pilihan, arena bermainanak, Zonning yang lengkapdengan aneka jenis kebutu-han sehari-hari. Untuk lan-

tai dua akan disediakan duaunit eskalator. “Pasar Lim-bangan secara ekonomissangatlah murah. Denganuang muka Rp24 juta, cici-lan kredit perbulan sekitarRp1,5 juta selama lima ta-hun. Artinya uang muka da-lam setahun dapat balikmodal, sementara diambildari keuntungan,” ujarnya.

Dipaparkan, bahwa pi-haknya telah melakukan sur-vey, diperkirakan keuntun-gan pedagang Pasar Limban-gan rata-rata minimal Rp500ribu per hari atau Rp15 jutaper bulan. Sehingga yangagak memberatkan kata diaadalah uang muka. “Namunbila dicicil selama satu tahuntidak akan terasa. Cicilan kre-dit yang dibayar per bulan

dapat diambil dari keuntun-gan para pedagang tersebut,”imbuhnya.

Kesimpulan yang dapatdiambil bahwa Pasar Lim-bangan secara ekonomis: pe-dagang hanya membayaruang muka sebesar 30% dancicilan setiap bulannya dibay-ar dari keuntungan yang di-peroleh para pedagang terse-but, berarti kios ini dapat di-kategorikan Gratis bagi peda-gang lama/Exiting selama 25tahun bahkan kami pastikanbangunan bertahan sampaiusia 40 tahun. “Pada kesem-patan ini izinkanlah kamimenghimbau kepada seluruhmasyarakat pedagang pasarlimbangan untuk meakukanpembayaran uang muka 30%bagi yang mepergunakan fa-silitas kredit bank,” katanya.

Waktu yang diberikankhusus untuk pedaganglama/existing sampai dengan26 Maret 2015. Bupati dalamsurat himbauannya memberibatas waktu sampai 26 Janu-ari 2015 untuk melakukan fa-lidasi bagi pedagang lamam/exiting. Pendaftara maupunpembayaran untuk pedaganglama/exiting. “Pada kesem-patan yang baik ini kami sam-

paikan ucapan terima kasihatas dukungan dan kerjasamayang baik, kepada Bapak Bu-pati selaku Kepala DaerahKabupaten Garut beserta ja-jarannya, Ketua DPRD Kabu-paten Garut, Ketua Komisi A,B, C Kabupaten Garut, Mus-pida Kabupaten Garut, Mus-pika Kecamatan Limbangan,para tokoh masyarakat danalim ulama kecamatan lim-bangan, para pedagang danmasyarakat limbangan,” pun-gkasnya.

Masih menurut Elva, pi-haknya meminta maaf kepa-da Muspika dan tokoh masya-rakat terkait kondisi jalanyang sekarang rusak. Padapenghujung penyelesaianpembangunan pasar, jalantersebut akan diperbaiki danakan dikembalikan sepertisemula, supaya bisa lagi dipa-kai untuk warga limbangan.

Di sisi lain dalam sambu-tannya Bupati Garut diwakiliCamat Limbangan Drs. AdjidSyayidin mengatakan, selakupimpinan daerah meminta ke-pada pihak pengembang su-paya pekerjaan cepat diselesai-kan dan pedagang lama harusdiperhatikan lebih dahulu se-suai daftar yang ada. AGS

“Kami juga tidak mengertimengapa dokumen dalamfoto-fotonya ada, tetapi me-nurut Perhutani hanya seki-tar 1,8 hektar saja. Ini yangmasih perlu diluruskan kare-

na datanya tidak begitu,” kataRudy, Kamis pekan lalu.

Menurut Rudy, Perhuta-ni harus bisa menjelaskanterkait dengan hak peneban-gan hutan, mana saja yang

termasuk hutan produksiatau hutan lindung. “Fakta-nya memang banyak hutanlindung yang mengalami ke-ruskan, makanya kami me-minta perhutani harus men-jelaskan mana saja yang ter-masuk hutan poduksi danhutan lindung. Jangan sam-pai hutan lindung diambilalih menjadi hutan produk-si,” tegasnya.

Rudy menambahkan pi-haknya akan melayangkanprotes ke pihak Perhutaniuntuk meminta penjelasan.“Makanya terkait hutan Ca-gar alam itu kita akan me-

minta agar tetap terjaga,jangan sampai perhutanimemperoleh keuntungankarena dijadikan hutan pro-duksi sementara kita jugabutuh keutuhan hutan Ca-gar alam itu,” ujarnya.

Pada hari jadi Garut ke202 ini, lanjut Rudy pemerin-tah Kabupaten Garut menca-nangkan penanaman 2 jutapohon aren di kawasan kon-servasi. “Kami sudah memu-lai menaman 12 ribu pohonaren kemarin. Intinya me-mang karena kami ingin me-lestarikan alam,” pungkas-nya. NNGGarut, SNP

Pamor cengkeh KecamatanCikelet telah menjadi bagian daricerita sukses hasil bumi dariwilayah Selatan Kabupaten Garut.Cengkeh dari Cikelet khususnyadari desa Kertamukti dan sekitar-nya dinyatakan sebagai cengkehdengan kualitas nomor satu dariKabupaten Garut. Tidak heranapabila para petani cengkeh DesaKertamukti menjadikan hasil olahper taniannya tersebut sandaranbagi kehidupan sehari-harinya.Hasil cengkeh dari Desa Ker ta-mukti menjadikan para petaninyamasuk pada petani yang tingkatkesejahteraanya di atas rata-rata.

Sebanyak 70 persen pendu-duk desa yang berjarak 18 Km daripusat kota Kecamatan Cikelet kearah utara tersebut, menurut Ca-mat Cikelet H Asep, merupakanpetani cengkeh. Selain sebagaipenghasil cengkeh yang memilikikualitas baik juga secara kuantitaspaling banyak selain dari desaAwasagara dan Linggamanik.“Sekali panen, para petani bisamenghasilkan pundi-pundi rupiahmencapai ratusan juta. Tak heranbila di sini rumah-rumah pendu-duknya yang bermata pencahari-an sebagai petani cengkeh memi-liki rumah permanen yang bagus,”ujar Asep.

Asep menjelaskan, pendudukDesa Kertamukti sangat konsistenmempertahankan bertani cengkeh

sebagai mata pencaharian utama-nya. Persemaian pembibitan cen-gkeh tersebar hampir di setiap ha-laman rumah. “Itulah yang mem-buat cengkeh bisa bertahan den-gan baik disini. Desa Kertamuktijuga merupakan desa yang meng-hasilkan hasil pertanian lain. Buahdurian dan manggis menjadi salahsatu ciri khas dari hasil pertaniandesa Kertamukti,” katanya.

Sementara Bupati Garut, HRudy Gunawan, saat melakukankunjungan kerjanya ke KampungCibitung, Desa Kertamukti, Keca-matan Cikelet, baru-baru ini, me-nyampaikan proyeksinya menja-dikan Desa Ker tamukti sebagaisentra utama cengkeh di Kabupa-ten Garut.

“Cengkeh harus menjadi ba-gian pola hidup masyarakat Ker-tamukti khususnya dan Cikeletumumnya. Saya harap kawasanDesa Kertamukti menjadi daerahagrowisata. Kawasan ini sangatpotensial untuk itu. Untuk mem-bantu mempercepat pertumbuhanperekonomian, akan dilakukanpembenahan infrastruktur jalan,”kata Bupati. NNG

Tasikmalaya, SNPMasyarakat mengeluhkan

tinggi harga gas elpiji 3 Kg be-lakangan ini. Tingginya har-ga didahului dengan kelang-kaan, yang dinilai disebabkanlemahnya pengawasan Perta-mina dan instansi terkait.Meroketnya harga gas terse-but diduga karena permainanagen dan pengecer yang sesu-ka hati menetapkan harga di-atas HET Pertamina. Di Ta-sikmalaya, gas 3 kg dijualdengan kisaran Rp22.000 pertabungnya.

Menurut salah satu pen-gecer salah satu Warung ke-pada SNP, seharusnya agen

menjual kepada pangkalanseharga Rp14.600 per ta-bung, agar dapat dijual kem-bali ke warung dengan hargaRp16.000, sehingga masyara-kat atau pengguna gas elpijihanya membeli Rp18.000 pertabung. “Kalau sekarang ti-dak mungkin menjual denganharga seperti itu, karena dariagen juga sudah naik. Tentukita juga akan menaikkanharga, untuk mengambil se-dikit untung,” katanya.

Pantauan SNP, kebera-

daan antara agen dan pangka-lan sulit dibedakan, hinggakesulitan juga dalam mengon-trol harga. Agen yang diha-ruskan memasak spandukdari pertamina dengan menu-liskan harga per tabungnya ja-rang ditemukan. Tidak adanyaspanduk disinyalir sebagaiupaya mengelabui public un-tuk tidak mengetahui hargapasar Pertamina.

Bahkan para agen den-gan terang-terangan meng-gunakan angkutan kecil un-tuk diecerkan ke warung-warung, tujuannya untukmemperbesar keuntungan.Bisnis terselubung ini dila-

kukan dengan permainanharga, sehingga membuatmasyarakat menjerit.

Terpisah, Humas Perta-mina, Mila, ketika dikonfir-masi SNP mengatakan, apa-bila menemukan Agen ataupangkalan yang menyimpangdari aturan Pertamina danPemerintah termasuk menai-kan harga agar segera dila-porkan. “Tolong laporkan kekami atau ke pihak Kepolisi-an, agar segera ditindak,” te-gasnya. D.SAEPUDIN

Hutan Pakenjeng Rusak

Bupati PertanyakanSikap Perhutani

Garut, SNPBupati Garut, Rudy Gunawan mengaku herandengan pihak Perum Perhutani yang dinilaikurang terbuka dalam membongkar pelakuperambahan dan perusakan hutan yang telahmengakibatkan 600 hektar hutan di Kecama-tan Pakenjeng rusak parah.

Sosialisasi Ketiga Revitalisasi Pasar Limbangan Berjalan Lancar

Elva Waniza beserta Muspika dan tokoh masyarakat

Garut, SNPDalam rangka peningka-

tan penyelenggaraan Peme-rintahan Daerah, PemerintahKabupaten Garut menjalinkerjasama dengan Pemerin-tah Kabupaten TulungAgung, Propinsi Jawa Timur.Penandatanganan Kesepaka-tan bersama yang meliputibidang penataan ruang, pen-gendalian lingkungan hidup,pariwisata, pertanian, peri-kanan, koperasi dan usahakecil menengah, perindustri-an dan penanaman modaltersebut dilaksanakan di Ge-dung Pendopo KabupatenGarut, Kamis (5/3) malam.

Bupati Garut, Rudy Guna-wan dan Bupati TulungAgung, Syahri Mulyo lang-sung memimpin penandatan-gan MOU tersebut. Turut ser-ta melakukan penandatan-ganan, Sekretaris Daerah, HIman Alirahman; Ketua Bap-peda, H Widiana; Kadis Ke-budayaan dan Pariwisata;Mlenik Maumeriadi, KadisTPH ;Tatang Hidayat; KadisPerikanan kelautan, Indria-na; Kadis Perdagangan danpengelolaan pasar, Eko Yuli-

anto; serta Kadis KoperasiUKM dan BMT, Budi GanGan. Dari Tulung Agung, pe-nandatangan juga dilakukansecara langsung oleh paraKepala Dinas bersangkutan.Hadir pula pada kesempatantersebut Wakil Bupati darikedua Kabupaten.

Optimalisasi dan efesien-si pengelolaan potensi dansumber daya untuk mening-katkan kesejahteraan masya-rakat merupakan tujuan uta-ma dari penyelengaraan pe-merintahan. “Namun demi-kian pada kenyataanya seti-ap daerah mempunyai ke-

unggulan dan kekuranganmasing-masing. Dalam halinilah pentingnya kerjasamadilakukan,” ujar Rudy Guna-wan saat memberikan sam-butannya.

Menurutnya, Pemkab Ga-rut akan belajar dari kelebi-han yang ada di TulungAgung, begitupun sebaliknya.“Tulung Agung, berprestasidalam hal penataan kota dankebersihan, sehingga merekamendapatkan penghargaanadipura dan adipura kencanasecara berturut-turut. Jugamempunyai rumah sakit yangsangat membanggakan dan

menjadi rujukan di Jawa Ti-mur, kami akan belajar darimereka,” katanya.

Dipaparkan Rudy, Garutsiap mentransfer pengetahu-an dalam hal pengelolaan pe-merintahan. Kabupaten Ga-rut mempunyai prestasi ter-baik di Jawa Barat dalam pe-nyelenggaraan pemerinta-han. “Kerjasama ini disam-ping dalam upaya menyela-raskan program dan kegiatanpenyelenggaraan pemerinta-han dalam pelaksanaan pem-bangunan, juga sebagai bagi-an dari mempererat hubun-gan antar kedua daerah,” pa-par Rudy.

Hal senada disampaikanBupati Tulung Agung, SyahriMulyo. Menurut Bupati Ka-bupaten yang berpenduduk1,5 jiwa tersebut, KabupatenGarut mempunyai banyakpotensi yang harus ditiru da-lam hal penyelenggaraan pe-merintahan. “Kerjasamamenjadi suatu kebutuhansuatu daerah, terlebih bagiupaya mempercepat pening-katan kesejahteraan masya-rakat di suatu daerah,” pung-kas Syahri. NNG

Tingkatkan Penyelenggaraan PemerintahanPemkab Garut Jalin Kerjasama dengan Tulung Agung

Penyerahan cenderamata

Gas Elpiji 3 Kg Rp22 Ribu

Pertamina Minta WargaLaporkan Agen Nakal

Bupati Proyeksikan KertamuktiJadi Sentra Cengkeh

EDISI 555 THN XIV 9 - 16 MARET 20158 Swara Nusantara

RAT KUD Sumber SentosaBerjalan LancarKayuagung, SNP

Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Unit Desa(KUD) Sumber Sentosa pada Kamis (5/3) berjalan lancar.KUD yang terdiri dari 778 anggota ini manyoritas mempu-nyai kebun plasma kelapa sawit.

Dalam sambutannya, Ketua KUD Sumber Sentosa, Jay-usman, mengatakan bahwa dari tahun sebelumnya penge-lolaan perekonomian koperasi jauh meningkat. “Terutamakita lihat dari Sisa Hasil Usaha (SHU) meningkat signifi-kan pada tahun 2014. RAT sekarang ini juga untuk kerjayang dilaksanakan pada tahun 2015,” ujarnya.

Kades Sumber Hidup, Kecamatan Pedamaran Timur,Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Hairul Sulaiman,mengatakan bahwa RAT sangat penting karna melaporkankegiatan selama 12 bulan atau satu tahun, sesuai denganUndang- Undang koperasi, pasal 33 ayat 2.

Kades Sumber Hidup mengatakan, sejak menjabat se-kitar satu tahun, pemerintahan Desa belum menerima la-poran pertanggungjawaban dua rupiah dari keuntunganplasma sawit yang dikelolah KUD sumber sentosa. “Duarupiah untuk Desa dan Aset lahan plasma Desa 5 kaplingdianggunkan ke KUD senilai Rp1,3 miliar sampai sekarangbelum diterima laporan pertanggungjawabannya,” kataSulaiman.

Sementara Kepala Dinas Koperasi OKI, Heri Susantomelalui Idrus mengatakan Koperasi Unit Desa di kecama-tan Pedamaran Timur ada enam, akan tetapi hanya duaKUD yang baru menjalankan RAT tepat waktu. “Maka kamimengucapkan terimakasi karena RAT dilaksanakan tepatwaktunya,” katanya. EDG/H.HNR

Bandar Lampung, SNPAnggota DPR RI Komisi

V, Abdul Hakim menjadi sak-si dalam acara penyerahandokumen perencanaan pem-bangunan jalan tol Bakauhe-ni Terbanggi Besar, di RuangRapat Utama Kantor Guber-nur Lampung. Hadir dalamacara tersebut Direktur BinaTekhnik Kementerian PU danPerumahan Rakyat Ir. Suba-gio, Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo, Anggota DPRRI Komosi V Abdul Hakim,PT. Hutama Karya, KepalaBPN Lampung, kepala SKPD

terkait Provinsi Lampung.Pada kesempatan itu, Gu-

bernur Lampung M. RidhoFicardo, menyampaikanapresiasinya kepada Kemen-terian PU dan PerumahanRakyat yang telah serius akanmewujudkan impian masya-rakat Lampung untuk memi-liki jalan Tol. “Dengan hara-pan adanya jalan tol di lam-pung, transportasi darat se-makin lancar, tertip danaman sehingga akan mengu-rangi kecelakaan lalu lintas,”kata Alumni Lemhanas RI ta-hun 2009, M. Ridho Ficardo,

di Ruang Rapat Utama Kan-tor Gubernur.

Dikatakannya, pemban-gunan jalan tol BakauheniTerbanggi Besar tersebut se-panjang 140 Km. Yang akanmelewati 3 Kabupaten dian-taranya Lampung Selatan,Pesawaran dan LampungTengah, 18 Kecamatan, 70Desa. “Pelaksanaan pemban-gunan jalan tol ini dibagimenjadi 2 Tim yaitu Tim Ba-kauheni Terbanggi Besar I(Bakauheni-Tegineneng) danTim Bakauheni-TerbanggiBesar II. (Tegineneng-Ter-

banggi Besar),” katanya.Selain itu, dilanjutkannya,

guna percepatan pelaksanaanpembangunan itu, PemprovLampung akan segera mem-bentuk 3 tim yaitu tim persia-pan pengadaan tanah, tim se-kretariat khusus dan tim pen-gaduan masyarakat. “Dalamwaktu dekat tim ini akan se-gera terbentuk,” pungkasnya.

Penyerahan dokumen pe-rencanaan jalan tol bakauhe-ni hingga terbanggi besar inidilakukan oleh GubernurLampung M. Ridho Ficardo,kepada Direktur Bina Tekh-

nik Kementerian PekerjaanUmum dan PerumahanRakyat Republik Indonesia.Agenda penyerahan doku-men perencanaan pemban-gyunan jalan tol bakauheniterbanggi besar ini akan ber-langsung di Ruang rapat uta-ma kantor gubernur lam-pung, Jumat (13/2) lalu.

Proyek infrastruktur terse-but diharapkan dapat lebihmengintegrasikan dan menin-gkatkan konektivitas di PulauSumatera. Dengan diserah-kannya dokumen itu, makaPemerintah Provinsi Lam-

pung khususnya Satuan KerjaPerangkat Daerah (SKPD) ter-kait, harus sejak dini memper-siapkan segala sesuatu yangdiperlukan, termasuk melaku-kan koordinasi secara intensif,sehingga diharapkan pelaksa-naanya nanti dapat berjalandengan lancar dan sukses.“Saya minta kepada mediamassa agar ikut mensosialisa-sikan agar masyarakat betul-betul mendukung program inisehingga pelaksanaannya da-pat berjalan lancar dan kon-dusif,” kata Gubernur Lam-pung. MARA

Sumber tepercaya mediaini yang tidak bersedia jatidirinya dipublikasikan men-gatakan bahwa untuk biayapernikahan di pekon/desaharus merogoh kocek sebesarRp1 juta. Pungutan yang di-berlakukan Pegawai PencatatNikah (P2N) tersebut dinilaitidak sesuai ketentuan danberkategori liar atau pungli.

Kepada koran ini salahseorang warga mengutara-kan bahwa sesuai ketentuanyang ia pahami, P2N dalammenarik dana tidak berda-sarkan aturan. “Bahwa dipekon kami saat ini untukmenikah, biayanya cukupmahal. Padahal pemerintahtelah mengeluarkan aturan

bahwa setiap pernikahaan dikantor urusan agama (KUA)pada saat jam kerja itu bebasbiaya. Tapi kalau di luar jamkerja atau di rumah si calonpengantin itu dikenakanbiyaya sebesar Rp500 ribu.Namun kenyataannya, masihsaja ada pekon/desa yangmemungut di luar ketentuanyang dikeluarkan pemerin-tah,” keluhnya.

Keluhan masyarakat itusangat beralasan apabilamengacu pada ketentuanyang ada, yaitu PeraturanMenteri Agama Republik In-donesia Nomor 11 Tahun2007 tentang Pencatatan Ni-kah dan Peraturan Pemerin-tah (PP) Nomor 48 Tahun

2014 tentang Tarif Atas JenisPenerimaan Negara BukanPajak yang Berlaku pada De-partemen Agama. Dimanadalam PP tersebut ditegaskanbahwa penerimaan dari KUAKecamatan per peristiwa ni-kah atau rujuk hanya sebesarRp600 ribu.

Padahal sesuai denganpantuan SNP di pekon/desaKecamatan Pagelaran, didu-

Tebo, SNPPemerintah Daerah Ka-

bupaten Tebo menginstruksi-kan kepada perusahaan- pe-rusahaan yang berada diBumi Seentak Galah Seren-gkuh Dayung KabupatenTebo untuk segera mening-katkan status para karyawan-nya. Atas dasar ini Pemerin-tah Daerah mengatakan, ba-nyak ditemukan di beberapaperusahaan yang ada di Ka-bupaten Tebo, para pekerjahanya berstatus sebagaiBuruh Harian Lepas (BHL)dan belum ditetapkan sebagaikaryawan tetap.

Kepala Dinas Sosial Tena-ga Kerjaan dan Transmigrasi(Sosnakertran) KabupatenTebo, Alfi Rinaldi melalui

Kabid Pelatihan, PenempatanTenaga Kerja, Hubungan In-dustrial dan Syarat Kerja(BPPTKH-ISK), Adawi men-gatakan, meminta kepada pe-rusahaan agar melakukan pe-ningkatan jabatan dari statusBHL yang telah lama bekerjamenjadi karyawan tetap. “Ba-nyak mereka yang sudah be-kerja bertahun-tahun masihjuga berstatus BHL, ini me-mang tidak etis,” ungkapnya.

Kalau sudah menjadikaryawan tentu katanya me-ningkatkan kesejahteraanbuat keluarga mereka. Selainitu saat pentingnya para pe-rusahaan juga harus memi-kirkan setidaknya parakaryawan harus memilikiJaminan Sosial Tenaga Kerja

(Jamsostek) demi keselama-tan dan jaminan masa depanpara pekerja.

“Saya menyarankan kepa-da perusahaan terkait, agarada peningkatan status.Kalau sudah bertahun-tahunberstatus BHL seharusnyadijadikan Karyawan tetap.Jangan hanya BHL terus,agar nanti kalau sudah dian-gkat menjadi karyawan tetapada Jamsostek, Jaminan Kes-elamatan Kerja dan JaminanKematian,” ungkapnya.

Pihaknya menjelaskan,BHL itu sendiri memilikimasa kerja yang durasinyaantara tiga bulan hinggaenam bulan. Bisa lebih dariitu, apabila ada pemberhen-tian dan dilanjutkan dengan

kontrak baru pada pekerjaandi lapangan pada periodeyang akan datang terhadappara pekerja yang bersediadijadikan BHL yang mengu-rus di bagian lapangan yangdirekomendasikan dari peru-sahaan. “Untuk BHL sendiri,ada batasan masa kerja, an-tara tiga bulan hingga enambulan,” tambahnya lagi.

Tak kalah pentingnyaAdawi menekankan, perusa-haan harus memberi gajikaryawan sesuai denganUpah Minimun Provinsi(UMP) dan tidak boleh mem-beri upah karyawan dengancara atas kehendak pribadisendiri.”Untuk upah (gaji)harus standar, sesuai denganUMP,” tegasnya. TR

Perayaan Hari Raya Nyepi

Sambut Nyepi Warga KeturunanBali Siap BerpuasaBandar Lampung, SNP

Menyambut pelaksanaan perayaan Hari Raya Nyepi (Tahun BaruSaka 1937) oleh umat Hindu pada Sabtu (21/3) mendatang, tidakada persiapan istimewa yang dilakukan. Hal itu dikatakan I GustiNyoman Adi Jaya, warga Garuntang, Teluk Berung, Bandar Lam-pung. Menurutnya, pada perayaan hari raya nyepi khususnya diLampung itu terbilang biasa saja. “Lain kalau di Bali, kalau di sanapasti rame,” ujarnya belum lama ini.

Dipaparkannya, perayaan Hari Raya Nyepi dalam satu hari satumalam warga keturunan bali tidak diperkenankan untuk menyala-kan api atau memasak apapun. “Karena perayaan nyepi ini kalaubagi kaum Muslim itu bulan puasa,” lanjut Nyoman.

Ditambahkan, Hari Raya Nyepi atau Tahun Baru Saka tersebutkalau etnis Tionghoa, itu Tahun Baru Imlek. “Bedanya warga ketu-runan cina menyalakan lilin, sementara kita tidak dibolehkan me-nyalakan api. Karena kita semua sedang puasa,” paparnya, semba-ri mengatakan, dalam menyambut perayaan pergantian Tahun BaruSaka 1937 Tahun 2015 ini umat Hindu tidak memiliki kesibukanataupun persiapan istimewa.

Selain itu, warga keturunan Bali (Umat Hindu) menjelang peray-aan Tahun Baru Saka 1937 telah mengaku siap lahir batin untuk me-laksanakan puasa saat menyambut Hari Raya Nyepi pada Tahun 2015.

Kesiapan melaksanakan ibadah bagi umat Hindu ini sebagaiwujud ketaatan dan kewajiban atas perintah Tuhan. “Secara fisiksaya sudah siap menjalankannya, karena ini sudah kewajiban bagikami,” kata Ibnu Saputra (9), putra bungsu dari I Gusti Nyoman AdiJaya, warga Garuntang, Teluk Berung, Bandar Lampung, yang biasadipanggil Nyoman oleh warga sekitarnya ini.

Hal senada juga diungkapkan Sayu Putu Fika Tiarani (14), yangmenyatakan dalam pelaksanaan perayaan Hari Raya Nyepi padaTahun 2015, sudah menyiapkan diri untuk menjalankan ibadah pu-asa tersebut. “Seperti tahun tahun lalu kita selalu dapat melewati-nya dengan rasa sukur. Dan berharap di tahun ini bisa membawaperubahan yang lebih baik,” kata Ayu sapaan akrap Sayu Putu FikaTiarani. MARA

Bandar Lampung, SNPSebagai upaya menun-

jang penghasilan masyarakat,Pemerintah Provinsi (Pem-prov) Lampung tahun inifokuskan pembangunan un-tuk pelayanan publik. Seper-ti pembangunan jalan tol,bendungan atau dam danperbaikan jalan dan jembatanyang telah didukung Peme-rintah Pusat melalui APBN.

Sebagaimana diungkap-kan Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo, Pemprov Lam-pung akan tetap menjunjungperintah yang telah diinstruk-sikan Presiden RI, Joko Wido-do. Lampung pada tahun initidak diperbolehkan ada pem-bangunan kantor pemerintah.Instruksi ini disampaikan Pre-siden dihadapan Gubernurdan Kapolda se-Indonesia be-berapa waktu lalu.

Oleh karenanya, PemprovLampung memfokuskanpembangunan pada jalan,dam, dan kebutuhan pertani-an. Hal ini merupakan bentukperhatian dan dukungan ter-hadap pengembangan dalammenunjang peningkatan pen-dapatan masyarakat.

Menurut Gubernur,APBD Pemprov Lampung ta-hun 2015 ini fokus pemban-gunan infrastruktur jalan danjembatan, pertanian, sertapengembangan potensi wisa-ta. “Progam kita saat ini un-tuk kepentingan rakyat sesu-ai program presiden yangprorakyat. Kalau pemban-gunan kantor itu bukan untukrakyat, spesifikasi itu sudahdijelaskan presiden,” kataRidho Ficardo.

Dikatakannya, terkait pe-nundaan pembangunan Ge-dung Perkantoran (KotaBaru) Pemprov Lampung bu-kan tidak mau melanjutkan,karena pemerintah pusat su-dah mengeluarkan kebijakanyang mendukung pemban-gunan untuk kesejahteraanmasyarakat. “Pemerintah Pu-sat melalui APBN sudah me-nyetujui pembangun jalan. Seperti jalan tol, bendunganatau dam ini untuk menun-jang kebutuhan masyarakatdan diharapkan akan dapatmenunjang penghasilanmasyarakat di bidang perta-nian,” pungkasnya. MARA

Lampung, SNPAnggota Komisi V DPR RI

Abdul Hakim, menyatakanpembebasan lahan jalan tolBakauheni hingga TerbanggiBesar tidak akan menemuikendala, karena KementerianPekerjaan Umum dan Peru-mahan Rakyat sudah menyi-apkan anggarannya.

Menurut Abdul, untukpembebasan lahan jalan tolBakauheni hingga TerbanggiBesar tersebut PemerintahPusat melalui APBN telahmenyiapkan anggaran untukpembebasan lahan. Dan saatini pemerintah hanya me-nunggu kesiapan dari masya-rakat. “Berapapun anggaranyang dibutuhkan untuk pem-bangunan jalan tol ini, telahdisiapkan melalui APBN,”kata Abdul Hakim, belumlama ini.

Anggota Komisi V DPRRI yang membidangi tentanginfrastruktur ini minta kepa-da Gubernur Lampung sege-ra memproses masalah pem-bebasan lahan. Diakuinya,masalah penyerahan doku-men jalan tol itu sudah lamatertunda rencana pemban-gunannya, karena ada berba-gai kendala, tapi akan terse-lesaikan melalui Pem-bahasan APBN Pusat saatini. Dijelaskan, waktu itu be-lum ada investor yang bermi-nat karena dianggap secarabisnis kurang menguntung-kan. Sekarang sudah di backup dari penanaman modalnegara untuk pembiayaanBUMN Hutama Karya yangakan membangun jalan toltersebut.

Kementerian PekerjaanUmum dan Perumahan Rak-

yat Republik Indonesia targe-tkan lahan yang akan dibe-baskan untuk jalan tol Ba-kauheni Terbanggi Besar se-banyak 2.100 hektar. Seba-gaimana dikatakan Subagyo,Menteri Pekerjaan Umumdan Perumahan Rakyat RIketika penyerahan dokumenperencanaan jalan tol Ba-kauheni Terbanggi Besar, diRuang Rapat Utama Kantor

Gubernur Lampung.Menurutnya, panjang tol

Bakauheni Terbanggi Besarsekitar 140 kilometer, denganluas jalan 120 meter. Dan luasjalan 120 meter itu dalam ke-adaan datar, jadi rata-rata le-bar jalan tol tersebut 150 me-ter. Lahan tol Bakauheni Ter-banggi Besar membutuhkansekitar 2.100 hektar.

Subagyo menjelaskan,tim penilai dan evaluasi un-tuk pembebasan lahan sudahharus mulai dibentuk setelahpenyerahan dokumen peren-canaan pembangunan jalantol Bakauheni Terbanggi Be-sar. Karena menurutnya, ber-dasarkan Undang undangnomor 2 Tahun 2002, ten-tang Pekerjaan Umum, makadiperlukan waktu sekitar 4bulan mengkaji pembebasanlahan tersebut. MARA

Warga Sukoharjo DemonstrasiTuntut Perbaikan JalanPringsewu, SNP

Masyarakat Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Pro-vinsi Lampung, beramai-ramai turun ke jalan menggelar aksi demountuk menuntut Pemprov Lampung segera memperbaiki jalan yangsudah rusak parah di daerah itu. Aksi yang dilakukan pada Selasa(24/2) itu mendesak Pemkab Pringsewu untuk menyampaikan as-pirasi masyarakat kepada pemprov Lampung dan mengambil lang-kah cepat, untuk mencegah terjadinya kecalakaan lalu lintas.

Aksi damai masyarakat Sukoharjo yang diikuti sekitar 1000orang ini menutut agar jalan sepanjang satu kilo meter segera di-perbaiki. Kondisi jalan di depan Lapangan Sukoharjo sudah rusakparah, bagaikan kubangan sapi, dan merupakan jalan Propinsi. Orasidisampaikan oleh tokoh pemuda dan tokoh masyarakat.

Beberapa anggota DPRD Kabupaten Pringswu, putra asli Suko-harjo seperti H.Salim hadir saaat itu didampingi tokoh masyarakatsetempat. Ia mengatakan, pihaknya akan meminta Pemprov Lam-pung agar segera menanggapi aspirasi masyarakat Kecamatan Suko-harjo. “Tangap apa? yang menjadi tututan masyarakat Sukoharjo yangselama ini pemerintah hanya janji-janji saja,” kata H. Salim.

Hadir juga Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Pringsewu, AntonSubagio, yang selama ini telah mengusahakan untuk realisasi pem-bangunan di Kecamatan Sukoharjo. Anton telah membuktikan ke-pada masyarakat Sukoharjo bahwa seorang dewan sangup berlu-mur dengan lupur demi prinsip pro rakyat. Dengan sikap lantang iaberjanji untuk mengusulkannya kepada pemerintah provinsi.

“Bila nanti pembangunan terealisasi, saya akan mengawal pem-bangunan di jalur Sukoharjo agar sesuai sepesifikasi. Saya akanberusaha meminta anggraan tambahan dari Rp5 miliar yang ditelahdisiapkan untuk pembaangunan infatruktur di Kecamatan Sukohrjo.Komisi 3 akan berkomitmen menjaga dan mengawal jalanya pem-bangunan di Kabupaten Pringsewu,” tegasnya. AR

Waspada Konsumsi Makanan Sembarangan

Bandar Lampung, SNPPT Taspen Lampung pada

Kamis pekan lalu meluncur-kan mobil pelayanan Taspenuntuk Kabupaten dan Kotase-Provinsi Lampung. Pelun-curan kendaraan pelayananini dilaksanakan di HalamanKantor Gubernur Lampung.Acara itu dihadiri Asisten Bi-dang Adm Umum, Hamar-toni Ahadis, Kepala PT Tas-pen Bandar Lampung, Ris-man Darmadi dan KepalaBKD Provinsi, Kabupaten,Kota se Provinsi Lampung.

Peluncuran Mobil Lay-anan Taspen tersebut untukmempercepat layanan kepa-da peserta, khusus untuk pe-serta yang berada di wilayahProvinsi Lampung. Mobil inidilengkapi perangkat kompu-ter beroperasi secara online,sehingga dapat memberikanlayanan baik dalam penyele-saian klim maupun non klim.

Kepala Taspen Lampung,Risman Darmadi mengata-kan, Peserta PT Taspen yangberada diwilayah ProvinsiLampung atau wilayah kerjaPT Taspen (Persero) BandarLampung berjumlah 122.337peserta, yang terdiri dari PNSDaerah sebanyak 106.705 pe-serta, PNS Pusat 15.479 pe-serta, BUMN 152 peserta, danPensiun 48.154 peserta.

Lebih lanjut dikatakan-nya, Penerimaan iuran WajibPegawai (8 persen ProgramPensiun dan THT) yang dipo-tong melalui BendaharawanGaji, yang disetorkan melaluiKas Negara dari seluruh kotadan kabupaten di wilayahProvinsi Lampung, pada ta-hun 2014 diterima sebesar Rp401,684 miliar, dengan rinci-an PNS Daerah sebesarRp352,161 miliar, atauRp29,346 miliar perbulan.PNS Pusat Rp49, 523 miliaratau Rp4,126 miliar perbulan.

Dikatakannya, adapunbeban yang dipertanggungjawablan Kantor Cabang Ban-dar Lampung pada tahun2014 adalah pada ProgramTabungan Hari Tua sebesarRp119, 534 miliar, atau seki-tar Rp10 miliar perbulan.Pensiun sebesar Rp1,3 triliunatau Rp108 miliar perbulan.

Sementara itu, dalamprogram peluncuran kenda-raan pelayanan Taspen,Asisten Bidang Umum SetdaProvinsi Lampung mengha-rapkan pihak PT Taspen un-tuk dapat mempergunakanmobil dengan baik dan men-jalankan agenda kunjunganmobil secara rutin dalammensosialisasikan kepadamasyarakat.

Dikatakannya, bahwaagenda kunjungan mobil lay-anan Taspen hingga Juni2015 mendatang. Pada tang-gal 18 hingga 20 Maret bera-da di Kota Metro, tanggal 25sampai dengan 27 Maret diKabupaten Mesuji, tanggal20 hingga 22 April di Pesawa-ran, dan 27 sampai dengan 29April di Pringsewu, tanggal20 hingga 22 Mei berada diTanggamus, lalu 27 sd 29 Meidi Kabupaten Way Kanan,dan tanggal 3 sampai dengan5 Juni di Lampung Barat. Ke-mudian pada tanggal 10 hing-ga 12 Juni di Pesisir Barat.“Agenda kunjungan mobilpelayanan ini hendaknya da-pat disosialisasikan kepadamasyarakat, sesuai denganjadwal yang telah ditentukanagar masyarakat mengetahu-inya,” kata Hamartoni.

Harapan itu menurutHamartoni Ahadis, berda-sarkan peserta Taspen yangberada di wilayah ProvinsiLampung atau wilayah ker-ja PT Taspen (Persero) Ban-dar Lampung berjumlah122.337 peserta. MARA

Tebo, SNPSetiap makanan yang di-

jual di pinggir jalan terkesantidak higenis karena banyak-nya polusi udara dan tempatyang terbuka. Apalagi yang ti-dak menggunakan kemasanplastik, akan banyak udara ko-tor yang menempel pada ma-kanan tersebut dan jelas tidaklayak untuk dikonsumsi.

Kepala Dinas KesehatanKabupaten Tebo, M. Ridwanpada Selasa (3/3) lalu menga-takan, untuk makanan yangdiperjual-belikan di pinggirjalan memang kurang baikuntuk dikonsumsi karena ter-

kesan tidak higenis. Apalagikeberadaannya di tempatyang terbuka yang menyeba-bkan pencemaran terhadapmakanan tersebut melaluidebu yang menempel padamakanan, jelas menjadi tan-da-tanya apakah layak atau ti-dak untuk dikonsumsi. “Un-tuk makanan seperti gorenganyang dijual di pinggir jalan,jelas tak layak, apalagi terce-mar debu dan terletak di ru-ang terbuka,” ungkap Ridwan.

Namun, meskipun tidakhigenis, Ridwan menje-laskan, bahwa pihaknya tidakbisa mengambil tindakan

tegas secara langsung. Yangjelas harus ada penelitian dariBalai Pengawasan Obat danMakanan (BPOM) ProvinsiJambi terhadap semua jenismakanan, apabila ditemukankejanggalan, barulah Dinkesbisa mengambil tindakan.

“Yang jelas diperiksa duluoleh pihak BPOM Jambi den-gan melakukan uji makanan,air dan segala macamnya.Apabila ditemukan akan me-nimbulkan penyakit, baruDinkes mengambil tindakan,”jelasnya.

M.Ridwan kembali men-jelaskan, untuk temuan jenis

makanan yang tidak higenis,bisa saja dari Dinkes Kabupa-ten Tebo langsung men-gambil tindakan apabila dite-mukan ada makanan yangsesudah dimakan langsungmenimbulkan penyakit. Se-perti keracunan makanan,namun untuk penyakit yangditimbulkan dalam jangkawaktu panjang, itu harus adapenelitian dari BPOM Provin-si. Untuk kunjungan BPOMsendiri, itu dilakukan sekalidalam sebulan. “Kalau penya-kit yang bersifat spontan, bisakita ambil tindakan lang-sung,” ujar Ridwan. TR

Pungutan Tak Sesuai Ketentuan

Warga KeluhkanBesarnya Biaya Nikah

Buku Nikah

Pringsewu, SNPWarga Kecamatan Pagelaran, KabupatenPringsewu, Provinsi Lampung, belakangan inimengeluhkan besarnya biaya yang harusdikeluarkan apabila ingin melangsungkanpernikahan.

ga masih banyak pekon/desayang meminta biaya nikahmelebihi ketentuan tersebut,bahkan hingga kisaran Rp1juta. “Seharusnya aparatpekon berupaya membantumasyarakat, karena P2Nadalah pelayan masyarakatyang telah dipilih dan dibe-rikan kepercayaan olehmasyarakat itu sendiri,” katasumber. AR

Gaji Karyawan Harus Sesuai UMPPerusahaan Diminta Perhatikan Kesejahteraan Karyawan

Penyerahan Dokumen Perencanaan Jalan Tol Disaksikan Anggota DPR

Pemerintah Siapkan Anggaran Pembebasan Lahan Tol Bakauheni

Abdul Hakim

Pemprov Lampung FokuskanPembangunan Sarana Publik

M. Ridho Ficardo

PT Taspen LampungLuncurkan Mobil Layanan

EDISI 555 THN XIV 9 - 16 MARET 20159 Swara NusantaraPT KNS Janji Akan SantuniKaryawan CacatTebo, SNP

Kecelakaan kerja yang menimpa salah satu karyawan PT.KNS,Nur Ali yang menyebabkan empat jari tangan kanannya putus hing-ga cacat seumur hidup, diketahui pihak perusahaan tidak memberisantunan yang layak dan patut kepada korban. Hal tersebut mem-buat pihak Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosna-kertran) Kabupaten Tebo akan segera mengusut perusahaan yangtidak perduli terhadap karyawan.

Saat dikonfirmasi, Kabid PPTK-HISK Dinsosnakertran Kabupa-ten Tebo, Adawi mengatakan, bahwa akan terus melakukan pengu-sutan terhadap peristiwa kecelakan kerja didalam perusahaan,apalagi karyawan yang bekerja jadi korban, bahkan sampai cacathingga putus jari tangan sebelah kanan, dan perusahaanpun kata-nya harus bertanggung jawab penuh terhadap korban.

“Seharusnya, setiap karyawan yang bekerja pada perusahaan,maka perusahaan wajib memberi perhatian dan peduli pada kese-lamatan kerja karyawan, seperti terjadi kecelakaan kerja, dari peru-sahaan harus memberi santunan,” jelas Adawi.

Jika memang benar dari pihak perusahaan tidak memperhati-kan dan tidak memberi santunan yang layak tehadap korban, makaDinas tentunya akan memanggil dan menyurati pihak PT.KNS, un-tuk diminta kejelasan terhadap korban yang mengalami cacat tan-gan seumur hidup.

Adawi kembali mengatakan, jari tangan kanan yang putus ter-kena gergaji molding di tempat kerja itu bukan hanya cacat seumurhidup, malah tangan itu adalah kebutuhan utama pada tubuh. “Ten-tu perusahaan tidak bisa lepas tangan dalam persoalan ini. Bahwasetiap perusahaan yang karyawannya lebih dari sepuluh orang ha-rus ikut serta dan mendaftar ke Jamsostek Ketenaga Kerjaan mau-pun BPJS Keselamatan Ketenaga Kerjaan, dan itu sudah ketentuandalam peraturan dan perundang-undangan ketenaga kerjaan. Jikaperusahaan mendaftarkan karyawannya ke Jamsostek dan BPJS,tentu korban mendapat santunan berupa dana,” terangnya.

Sementara itu, Mashuri selaku Pengawas Tenaga Kerja Dinas Sos-nakertran menambahkan, perusahaan PT.KNS baru saja melaporkanke Dinas Sosnakertrans tentang peristiwa korban kecelakaan kerja,itupun dilaporkan setelah sekitar dua minggu kejadian. “Ya, pihak pe-rusahaan berjanji akan menyantuni pihak korban dalam pengurusanBPJS, dan perusahaan berkilah bahwa karyawan yang bekerja tidakpunya KTP, jadi tidak bisa didaftarkan ke BPJS,” ujarnya. TR

Solok, SNPDPRD Kota Solok, Suma-

tera Barat, melaksanakan Ra-pat Paripurna tentang Pe-nyampaian Jawaban Peme-rintah atas PandanganUmum Anggota melalui Frak-si-Fraksi terhadap Nota Pen-jelasan Ranperda PerubahanKeempat Atas Peraturan Da-erah Kota Solok Nomor 1 Ta-hun 2005 tentang Kedudu-kan Protokoler dan keuanganpimpinan dan angota DPRDKota Solok. Rapat Paripurnatersebut dilaksanakan padaSenin (2/3 ) di Ruang RapatParipurna DPRD Kota Solok.

Rapat Paripurna dipimpinKetua DPRD Kota Solok, Yu-tris Can, SE dan Wakil KetuaDPRD Kota Solok Martin Jo-fari, S.Sos. Pada kesempatanitu Walikota Solok H. IrzalIlyas, Dt. Lawik Basa,MM menyampaikan jawabanatas pandangan umum fraksi. Turut hadir dalam rapat ter-sebut segenap anggota DPRDKota Solok, SKPD dilingkun-gan Pemerintah Kota Solok, ,Perwakilan Kodim 0309, Wa-likota Solok H. Irzal Ilyas Dt.Lawik Basa. MM memberikantanggapan atas masukan, usu-lan dan saran yang diajukanoleh beberapa fraksi, dianta-ranya dari Fraksi PAN, FraksiRestorasi Nurani Indonesia,Fraksi Bintang PembangunanKeadilan, Fraksi Partai Demo-

krasi dan Fraksi Golkar Indo-nesia Raya.

Walikota Solok dalamjawabannya menjelaskanPandangan umum Fraksiyang di sampaikan pada hariJumat tanggal 27 Februari2015 telah dapat membukti-kan bahwa DPRD secarasungguh – sungguh berupayamemerankan fungsi legislasi-nya secara cermat dan baik.Secara umum tanggapanfraksi – fraksi Ranperda yangdisampaikan oleh pemerin-tah Daerah kepada DPRDcukup positif dan perlu di-lanjutkan pembahasannyasesuai dengan agenda yangtelah ditetapkan BadanMusyawarah DPRD Kota So-lok, diantaranya; Pandangandan kritik saran atas pandan-gan umum dari fraksi PartaiAmanat Nasional, yang tidakdisampaikan secara lisan danberdasarkan keputusan Ra-pat Paripurna, jawaban ataspandangan umum tersebutpemerintah daerah sangatmemahaminya.

Pandangan dari FraksiDemokrat dapat dipahamibersama bahwa nantinya da-lam pembahasan Ranperdaada keselarasan yang sesuaidengan tuntutan kebutuhansehingga dapat mendorongpeningkatan kerja DPRD danpemerintah Daerah dalammewujudkan penyelengga-

raan pemerintahan yang baik.Pandangan dari Fraksi

Restorasi Nurani Indonesiadi jelaskan oleh Walikota So-lok, berkenaan dengan pasarsemi modern yang telah sele-sai pembangunannya, saat initelah dilakukan verifikasi danidenfikasi terhadap para pe-dagang yang akan menempa-ti pasar semi modern. Padatanggal 23 s/d 27 Februari2015 telah dibuka pengumu-man bagi pedagang yang te-lah mempunyai hak sewa danberdagang di lokasi penam-pungan seperti, PedagangToko Mini, Pedagang beraspasar batang lembang, Peda-gang ayam pasar batang lem-bang, pedagang daging pasarbatang lembang, pedagangTahap III Blok VII. Mengenaikepastian penempatan peda-gang pada pasar semi modernakan dilakukan setelah seles-ainya verifikasi penempatan

pedagang dan penetapan re-gulasi tentang retribusi jasaumum dan sebagian lokasiyang rusak akan segera diperbaiki.

Masalah tempat latihansenam atlit digedung SKBKelurahan Nan Balimo tidakada permasalahan dan dapatdipakai kapan saja dibutuh-kan dan latihan senam sudahdipindahkan kegedung sportHall yang lebih representa-tife, selain itu dengan telahselesainya Porprov Sumbar2014 lalu bonus yang di ang-garkan untuk atlit maupunpelatih sudah di berikan se-cara langsung oleh pengurusKONI pada hari senin 26 Ja-nuari 2015 bertempat di AulaSMK I Kota Solok.

Sehubungan dengan ban-gunan gedung pasar Raya So-lok Tahap IV pasca kebakarantanggal 3 Agustus 2014 dije-laskan bahwa berdasarkan

hasil pemeriksaan lapanganmelalui pengujian laborUPTD Balai pengujian kons-truksi dan lingkungan dinasPrasjaltarkim Provinsi Sum-bar ada kegiatan yang dilaku-kan seperti, Hasil peme-riksaan visual ( Kolok, Balok,Lantai ) secara umum di ka-tegorikan dalam rusak se-dang, Hasil pemeriksaanHammer test pada beton inti,penetrasi panas serta ujipembebanan yang di lakukanpada plat maka dikategorikanke dalam rusak sedang, Ber-dasarkan hasil pemeriksaanlapangan dan SNI 03-2846-2002 bagian struktur pascakebakaran masih boleh di-gunakan tetapi dengan ting-kat pembebanan yang lebihrendah berdasarkan hasil ujidan analisis yang di setujuioleh Pejabat Bangunan yangberwenang. Mengenai kejela-san lokasi GOR di jelaskanbahwa cadangan lokasi GORtahun ini di anggarkan sebe-sar Rp3 Milyar dan telah di-tindak lanjuti dengan menca-dangkan 5 lokasi lahan yangditetapkan.

Jawaban atas pandanganumum Fraksi Bintang Pem-bangunan Keadilan di je-laskan bahwa, saran yang di-sampaikan oleh Fraksi Bin-tang Pembangunan Keadilanakan menjadi pertimbanganuntuk masa yang akan datang.

Jawaban atas pandanganumum dari Fraksi Golkar di-jelaskan bahwa,PemerintahDaerah mengucapkan terimakasih atas apresiasi yang diberikan, Dimana PemerintahDaerah selaku Mitra Kerjadalam menjalankan pemerin-tahan untuk menciptakanhubungan yang harmonis an-tara DPRD dengan Pemerin-tah Daerah. berkenaan den-gan Perda yang selama ini te-lah di bentuk secara bersamatetap akan di taati dan di jun-jung tinggi tanpa mengabai-kan peraturan perundang –undangan, selain itu pada ak-hir maret 2015 masa jabatanDirektur PDAM akan segeraberakhir dan pada saat seka-rang sedang berlangsung pro-ses rekrutmen direkturPDAM yang baru, Pemko So-lok melalui Panitia seleksidan tim ahli dari akademisidalam pelaksanaan seleksitetap mengacu kepada pera-turan perundang-undangan.

Jalan lingkar utara padasaat sekarang telah banyakmemakan korban yang di se-babkan oleh remaja yang me-manfaatkan jalan tersebutsebagai arena balap liar di je-laskan bahwa tahun ini akandi pasang rambu – rambu lalulintas dan untuk penertibandan pengawasan dilapanganakan berkoordinasi denganinstansi terkait. AMMA

Solok, SNPWalikota solok H. Irzal

Ilyas Dt.Lawik Basa, MM me-nyampaikan Nota Penjelasanterhadap Ranperda Peru-bahan Keempat Atas Peratu-ran Daerah Kota Solok No-mor 1 Tahun 2005 TentangKedudukan Protokoler danKeuangan Pimpinan danAnggota DPRD Kota Solokpada Rapat Paripurna DPRDKota Solok, pada Kamis (26/2). Kemudian dilanjutkandengan berlangsungnya Ra-pat Paripurna DPRD KotaSolok pada Jumat (27/02),dengan agenda PandanganUmum Fraksi-fraksi terha-dap Nota Penjelasan Ranper-da Perubahan Keempat AtasPeraturan Daerah Kota SolokNo.1 Tahun 2005 TentangKedudukan Protokoler danKeuangan Pimpinan dan ang-gota DPRD Kota Solok ber-tempat di Ruang Rapat Pari-purna DPRD Kota Solok.

Rapat paripurna dipim-pin langsung oleh KetuaDPRD Kota Solok Yutris Can,SE, dihadiri oleh anggotaDPRD Kota Solok, WalikotaSolok, Wakil Walikota Solok,Staf Ahli, Asisten dan parapimpinan SKPD dilingkun-gan Pemda Kota Solok danundangan lainnya.

Ketua DPRD Kota SolokYutris Can, SE saat memim-pin rapat meminta semuaFraksi di DPRD Kota Solokuntuk menyampaikan pan-dangannya mengenai NotaPenjelasan Ranperda Peru-bahan

Keempat Atas PeraturanDaerah Kota Solok No.1 Ta-hun 2005, Adapun fraksi-fraksi yang menyampaikanPandangan Umum adalahFraksi Partai Demokrasi,Fraksi Restorasi Nurani Indo-nesia, Fraksi Bintang Pem-bangunan Keadilan, FraksiGolkar Indonesia Raya, Frak-si Partai Amanat Nasional.

Penyampaian PandanganUmum Fraksi Golkar Indone-

sia Raya yang di sampaikanoleh H. Dalius selaku WakilKetua Fraksi Golkar Indone-sia Raya. Penyampaian Pan-dangan Umum Fraksi Bin-tang Pembangunan Keadilanyang di sampaikan oleh Her-diyulis, SH, MH selaku ang-gota Fraksi Bintang Pemban-gunan Keadilan.

Penyampaian PandanganUmum Fraksi Restorasi Nura-ni Indonesia yang di sampai-kan oleh Zulkarnain selakuWakil Ketua Fraksi RestorasiNurani Indonesia. Penyam-paian Pandangan UmumFraksi Demokrasi yang disam-paikan oleh Bayu Kharismaselaku Sekretaris, Fraksi Par-tai Demokrasi. AMA/REL

Wagub Terima KadiswatpersalBahas Upaya Perangi NarkobaBandar Lampung, SNP

Wakil Gubernur (Wagub) Lampung, Bachtiar Basri, pada Kami(5/4) sore menerima kunjungan kerja Kepala Dinas Perawatan Per-sonil TNI AL (Kadiswatpersal), Laksamana TNI Teguh Widodo, MSibeserta rombongan di ruang kerjanya. Kunjungan kerja Kadiswat-persal yang didampingi oleh Danpalaksa Lanal Letkol Laut (P) JokoWahyu Utomo, dan Wadan Brigif Letkol Marinir Asril, dengan Pe-merintah Provinsi (Pemprov) Lampung ini dalam agenda memeran-gi peredaran narkoba.

Pada kesempatan tersebut Bachtiar Basri, mengatakan bahwaLampung merupakan daerah yang rawan akan peredaran narkobakarena pintu masuknya banyak dan kurangnya personil keamanan. Iajuga meminta kepada Teguh Widodo, agar personil TNI AL yang be-rada di Lampung dapat ikut serta membantu keamanan di ProvinsiLampung, baik dari segi kriminalitas maupun peredaran narkoba.

Permintaan itu langsung direpon Teguh Widodo, bahwa pihak-nya siap memerangi peredaran narkoba dan kejahatan. “Personil TNIAL (Marinir 2.285 dan Angkatan Laut 350 termasuk yang di Proki-mal) serta peralatan cukup akan mampu membuat efek jera bagi pe-laku begal atau kejahatan dan peredaran narkoba,” sambut Teguh.

Teguh juga menegaskan, bila perlu tim terpadu dengan kenda-raan roda dua (trail) dan tank dikeluarkan untuk mengamankan Lam-pung. Pihaknya juga akan menggelar latihan bersama dalam pe-nanganan peredaran narkoba dan kejahatan. MARA

Menurut Apriyansyah, se-laku koordinator dari LSMAmpera dan perwakilan ga-bungan LSM saat menggelar

aksi damai di Kantor Guber-nur Lampung, Kamis (5/3)bahwa dugaan korupsi terja-di pada anggaran belanja hi-

bah barang yang berupa pe-ngadaan kapal ikan 30 GT

dan alat tangkap 3 unit de-ngan nilai Rp4.867.500.000,

tahun 2013 dan 2014.Selain itu menurut

Apriyansyah, pada pemban-gunan Kapal 30 GT besertaalat tangkap 2 unit dengannilai Rp2.838.800.000 ta-hun 2013, 2014, dan Belan-ja gedung dan bangunanBreak Water yang nilainyamencapai Rp.3.8200.000.000 pada anggaran ta-hun 2014. “Copot jabatanoknum yang ada di DinasKelautan dan PerikananProvinsi Lampung yang ter-bukti terlibat memanfaat-kan serta mencari keuntun-gan pada beberapa programdan pekerjaan di Dinas Ke-lautan dan Perikanan Pro-

Diduga Korupsi Pengadaan Kapal

Gubernur Lampung Didesak CopotKadis Kelautan dan Perikanan

Bandar Lampung, SNPLembaga Swadaya Masyarakat AmanatPenderitaan Rakyat (LSM Ampera) Lampungdan gabungan LSM NCW, LIAR, BPD, danAKOR meminta Pemerintah Provinsi untukmencopot Kepala Dinas Kelautan dan Peri-kanan Provinsi Lampung dari jabatannya.Sementara penegak hukum didesak untukmengusut dugaan tindak pidana korupsi yangtelah dilakukan.

vinsi Lampung ini,” kataApriyansyah.

Dalam orasinya, Apri-ansyah mengharapkan pihakpenegak hukum Polda danKejati Lampung agar dapatmembentuk tim penyidik un-tuk menuntaskan adanya In-dikasi pengondisian peker-jaan dan memeriksa secaradetail seluruh pekerjaanyang ada pada Dinas Kelau-tan dan Perikanan ProvinsiLampung. “Kita berharapkepada Bapak GubernurLampung untuk dapat mela-kukan evaluasi jajaran peja-bat di Dinas Kelautan danPerikanan Provinsi Lam-pung,” tegasnya. MARA

Pringsewu, SNPDalam rangka memperin-

gati Hari Ulang Tahun (HUT)Kabupaten Pringsewu, Pro-vinsi Lampung yang ke-6,Pemkab Pringsewu melaluiBadan Keluarga Berencanadan Pemberdayaan Perem-puan (BKBPP) melaksanakanpelayanan KB di setiap keca-matan dan pekon/kelurahan.Layanan itu diprioritaskanbagi keluarga prasejahteradan Pasangan Usia SuburMuda Usia Paritas Rendah(Pusmupar). Selain itu, jugadigelar pelayanan KB dengan Metode Kontrasepsi JangkaPanjang (MKJP) untuk pria melalui tindakan Medis Ope-rasi Pria (MOP).

Kegiatan tersebut dibukaBupati Pringsewu, H.Sujadidi RS Mitra Husada, Sidohar-jo, Pringsewu, pada Rabu

(25/2) lalu. Turut hadir padakesempatan itu, Ketua TP-PKK Kabupaten PringsewuNy.Hj.Nurrohmah Sujadi,Kepala BKKBN ProvinsiLampung yang diwakili KabidAdvokasi, Data dan Informa-si Drs.Parada Kurnaidi, ang-gota DPRD Pringsewu Suher-man, Kepala BKBPP dr.Hj.Endang Budiati, Dandim0424 yang diwakili PerwiraPenghubung KabupatenPringsewu Mayor Inf. Frengki,serta para peserta KB MOP.

Menurut Kabid Advokasi,Data dan Informasi BKKBNProvinsi Lampung Drs. Para-da Kurnaidi, bahwa Pringse-wu merupakan wilayah pe-nyangga Ibukota ProvinsiLampung, baik dari segi letakgeografis maupun kelengka-pan sarana dan prasarana,termasuk fasilitas kesehatan

yang memadai. Keberhasilanprogram KB di KabupatenPringsewu, kata dia, akanmempengaruhi keberhasilanprogram serupa pada tingkatprovinsi Lampung. “Pada2014 lalu, bahkan Pringsewutermasuk dalam kelompok 3daerah terbaik dan berhasildalam pelaksanaan programKB di Provinsi Lampung,”ungkapnya.

Parada juga memberikanpresiasi kepada PemerintahKabupaten Pringsewu seba-gai Kabupaten pertama diProvinsi Lampung yang men-gawali program KB Pria den-gan MOP.

Sementara itu, BupatiPringsewu H.Sujadi dalamkesempatan tersebut jugamendukung kegiatan pelay-anan KB pria. Bupati jugamemberikan penghargaan danapresiasi kepada para pesertaKB tersebut, yang merupakansalah satu bentuk dukunganakan keberhasilan programKeluarga Berencana yang dica-nangkan pemerintah.

Tampak pada pelaksanaanpelayanan KB, Bupati berdia-log dengan para peserta KBMOP di RS Mitra Husada, Si-doharjo, Pringsewu. AR

Tebo, SNPAnggota DPRD Kabupa-

ten Tebo cukup serius mem-bentuk Panitia Khusus (Pan-sus) tentang sengketa lahanperkebunan antara wargaDesa Tanjung Aur dan DesaTanjung Aur Seberang den-gan pihak PT.Regunas AgriUtama. Keseriusan itu terli-hat di Gedung DPRD Tebopada Rabu (4/3), dimanaanggota DPRD Tebo mulaimenggalang atau mengum-pulkan tanda tangan daripara anggota dewan.

Wakil Ketua DPRD Tebo,Wartono Tryian Kusumo se-bagai inisiator pembentukanPansus tentang sengketa la-

han perkebunan antara war-ga dengan PT.RAU memberi-kan keterangan. “Yang jelasdari Fraksi Partai DemokrasiIndonesia Perjuangan (PDI-P) di Dewan menyetujui ada-nya Pansus Perkebunan itudibentuk,” ungkap Wartono.

Hasil dari pengumpulantanda tangan itu, baru adaenam anggota Dewan yangmenyetujui Pansus dibentuk.“Sudah ada enam anggotaDewan yang telah membu-buhkan tanda tangan, untukbentuk Pansus Pekebunandan penggalangan tanda tan-gan terus berjalan ke anggotaDewan yang lainnya,” ujarnya.

Adapun anggota Dewan

yang telah ikut tanda tanganpembentukan Pansus lahanperkebunan terdiri dari, War-tono Tryian Kusumo, WakilKetua Syamsu Rizal, Husni,Dani Hermansah, Salimardan Mazlan. “Mengenai pe-nambahan tanda tangan te-rus berjalan sampai padasemua anggota Dewan,” jelasWartono.

Dikatakannya lagi, bilasemua tanda tangan anggotaDewan telah terkumpul,maka akan diajukan kepadaPimpinan DPRD Tebo, AgusRubiyanto. Setelah disetujuioleh Pimpinan, baru dibawakedalam Rapat PeripurnaDewan. TR

BPK dan BPKP Bekali ParaPejabat OKI Kelola KeuanganKayuagung, SNP

Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan Badan Pemeriksa Ke-uangan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Sela-tan (Sumsel) membekali pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir(OKI), dalam hal pengelolaan keuangan.

Secara bergantian Kepala Perwakilan BPKP dan BPK PerwakilanSumsel memberi materi pelaporan LKPD berbasis akrual kepada parapejabat Pemkab OKI di Ruang Rapat Bende Seguguk I, Kamis (5/3).

Wakil Bupati OKI, H. M. Rifa’I, SE yang menerima rombonganmengatakan, Pemkab OKI akan terus melakukan pembenahan danpenyempurnaan pengelola keuangan yang mengacu kepada atu-ran-aturan yang berlaku. Wabup juga mohon bimbingan dari BPKdan BPKP dalam penerapan standar akutansi ini.

“Kami terus berkomitmen untuk melakukan perbaikan dalampengelola keuangan daerah yang baik. Seiring dengan diberlaku-kannya aturan pengelolalan keuangan berbasis akrual, kami terusmohon bimbingan dari BPKP Sumsel dalam menerapkan standarakutansi ini.” Ujarnya.

Rifa’i juga mengucap terimakasih atas bimbingan BPKP Sum-sel Kabupaten OKI mampu meraih opini Wajar tanpa Pengecualian(WTP) untuk pelaporan keuangan daerah.

Kepala Perwakilan BPK Sumsel, I Gede Kastawa mengemuka-kan, LKPD Berbasis Akrual merupakan audit standar internasionaldan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010, LKPDberbasis akrual ini wajib dilaksanakan mulai tahun 2015 ini. “Standarakutansi yang digunakan selama ini yakni berbasis kas, dinilai ku-rang tepat dan masih banyak kekurangan yang harus dibenahi. Makakedepannya dengan adanya program Akrual basis bisa diterapkansesegera mungkin bagi akutansi Pemerintahan Daerah,” katanya.

Kastawa mengatakan, BPK dan BPKP siap mendampingi Pem-da dalam menerapkan standar akuntasi berbasis akrual ini. “Jikapemerintah daerah mengalami kesulitan membuat LKPD, maka da-pat berkonsultasi dengan BPKP, sehingga tidak ada kendala dalampenyampaian laporan keuangan,” jelasnya.

Senada dengan itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumsel,IGB Surya Negara mengatakan, pihaknya dapat membantu peme-rintah daerah dalam menyusun pelaporan keuangan.

Menurutnya, BPKP merupakan auditor internal pemerintah, se-dangkan BPK adalah auditor eksternal pemerintah. Dikemukakan,tidak ada perbedaan persepsi dalam melaksanakan audit oleh BPKPdan pemeriksaan oleh BPK. Karena semua sesuai dengan SOP danstandar audit sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing lem-baga. “Jika diibaratkan, maka peran BPKP sebagai pemberi bimbin-gan kepada pemerintah daerah, sedangkan BPK merupakan pen-guji dan pemda yang diuji,” pungkas IGB Surya Negara. EDG

Walikota Berikan Jawaban Atas Pandangan Umum Fraksi DPRD

DPRD Bentuk Pansus Sengketa Lahan Perkebunan

Rapat Paripurna DPRD denganAgenda Pandangan Umum Fraksi

Bupati Pringsewu Apresiasi Program KB MOP

Bupati berdialog dengan para peserta KB MOP

Pringswu, SNPDalam rangka persiapan meng-

hadapi Musabaqah Tilawatil Quran(MTQ) tingkat Provinsi Lampungdan juga sebagai upaya memasya-rakatkan MTQ, Pemkab Pringsewumenggelar MTQ ke-4 di Pekon Wo-nosari, Kecamatan Gading Rejo.Acara diisi dengan kapilah yangmengirimkan masing-masing per-sertanya. Acara dimulai dengan hi-buran dari siswa SMAN 1 , pemba-caan ayat-ayat suci Al,Quran olehIbu Nur sebagai juara pertama Pro-pinsi Lampung.

Pembukaan MTQ tersebut diha-diri pejabat seluruh SKPD, BupatiPringsewu, H,Sujadi berserta WakilBupati, Haditiya Narapati, para Ca-mat, Kepala Pekon, para Tokoh Aga-ma dan masyarakat sekitar.

Bupati dalam samnutannya

mengatakan bahwa dalam rang-ka menggelar MTQ di Pekon Wo-nosari, berbagai persiapan telahdilakukan demi kelancaran acaratersebut. “Saya mengucapkan tri-makasi kepada seluruh masyara-kat yang telah membantu lancar-nya pelaksana MTQ ini,” kata H.Sujadi.

Sujadi menambahkan, ia berha-rap kepada seluruh perserta kafilahsupaya dalam mengikuti lomba te-tap ikhlas dan semangat. “Nantidalam lomba ini, supaya dijalankandengan ikhlas, agar menghasilkannilai yang baik. Mari kita sama-samamengharumkan Kabupaten Pring-swu,” ajak Bupati. AR

Persiapan Lomba ke ProvinsiPemkab Pringsewu Gelar MTQ ke-4

Bupati dan Wabup Pringswu saat membuka MTQ ke-4

EDISI 555 THN XIV 9 - 16 MARET 201510 Swara Nusantara

Aksi damai yang digelar,Kamis (5/3) dimulai dari pen-gumpulan kamera dan kartupers. Selanjutnya awak mediamelakukan aksinya di TuguAdipura, dan menaburkanbunga sebagai bentuk dukacita atas kematian kebebasanpers di Lampung.

Menurut Indra Simanjun-tak, bidang advokasi PFILampung, Polda Lampungseharusnya bekerja sesuaiprosedur. Mengedapankan

asas praduga tidak bersalahdan tidak mempergunakanancaman dan teror. Selain itumelakukan penyelidikan ter-lebih dulu terhadap wargaNegara dalam NKRI sebelummelakukan tindakan, karenaIndonesia adalah Negarayang memiliki hukum dansetiap warga negara mempu-nyai hak dalam perlindun-gannya.

Tindakan anggota PoldaLampung itu, menurut In-

dra, merupakan intimidasikepada jurnalis. PFI mintaPolda Lampung untuk mem-berikan jaminan keamanankepada jurnalis dalam men-jalankan pekerjaannya yangdilindunggi Undang undangnomor 40 Tahun 1999. Ter-lebih lagi pers adalah mitrakerja aparat Pemerintah.“Diharapkannya jajaran Pol-da dapat mengedepankanasas praduga tidak bersalah,”katanya.

Dalam aksi tersebut IJTILampung juga mengecamtindakan oknum polisi yangmemaksa menggeledah danmemeriksa korban RidwanHardiansyah dengan dugaanrumahnya tempat transaksinarkoba. IJTI meminta kepo-lisian meminta maaf secaraterbuka dan bekerja profesi-onal. IJTI juga mengajak se-luruh jurnalis di Lampung

menentang dan melawanbentuk aksi pengancam danintimidasi.

Sebelumnya, Rabu (4/3),jurnalis Harian Tribun Lam-pung, Ridwan Hardiansyahdigerebek Polda Lampungdengan dugaan terlibat tran-saksi narkoba. Tindakan jaja-ran kepolisi lampung ini ha-nya karena seorang targetoperasi yang masuk dalamDaftar Pencarian Orang(DPO) atas kasus narkoba,berinisial R memasang fotobersama Ridwan di profilBBM-nya.

Karena foto itu, Poldamenggerebek rumah Ridwan.Dan Polisi bersikeras meme-riksa rumah bahkan memak-sa Ridwan melakukan tes uri-ne di tempat. Dan hasilnya ti-dak ditemukan narkoba didalam tubuh yang bersangku-tan. MARA

Polisi Diduga Intimidasi Wartawan

Jurnalis LampungGelar Aksi Damai

Bandar Lampung, SNPGabungan komunitas Jurnalis Pewarta FotoIndonesia (PFI) Lampung, Aliansi JurnalisIndependen (AJI) dan Ikatan Jurnalis TelevesiIndonesia (IJTI) di Provinsi Lampung mengge-lar aksi damai terkait intimidasi seorangwartawan oleh anggota Polda Lampung.

Yutris Can Hadiri RitualTolak Bala di Sawah SolokSolok, SNP

Dengan dimulainya musim tanam padi di hamparansawah Solok, masyarakat tani yang tergabung di sawah so-lok Kecamatan Lubuk Sikarah, Kabupaten Sumatera Baratmenyelenggarakan kegiatan ritual “Tolak Bala” yang men-jadi acara rutin tiap tahunnya.

Ritual tolak bala dilakukan dengan mengumandang-kan tahlil dan shalawat untuk junjungan nabi MuhammadSAW dipimpin dan dipandu oleh seorang ulama Kota So-lok, yaitu H. Rusli Khatib Sulaiman serta diikuti masya-rakat yang tergabung dalam kelompok Tani Banda Tan-gah sawah Solok. Kegiatan itu dilakukan dengan berjalankaki menelusuri pematang sawah yang terhampar disawah solok. Ritual tolak bala bertujuan agar tanamanpadi terhindar dari serangan hama dan penyakit sehing-ga hasil panen berlimpah.

Ritual di hamparan sawah solok belum lama ini men-dapat perhatian Ketua DPRD Kota Solok Yutris Can, SE.Pada kesempatan itu Yutris mengungkapkan bahwa kegia-tan tolak bala di hamparan sawah Solok merupakan kegia-tan rutin yang di lakukan setiap tahunnya. Kegiatan ritualtolak bala diharapkan menjadi agenda tahunan dan sudahmenjadi tradisi setiap di mulainya musim tanam.

Selain itu Yutris Can yang sekaligus Ketua P3A (Pem-berdayaan Petani Pemakai Air) Sawah Solok mengatakanbahwa kegiatan ritual tolak bala merupakan salah satu buktikepedulian pemerintah daerah untuk mempertahankantradisi daerah yang telah diwarisi secara turun temurun.

Turut hadir pada acara ritual tolak bala yaitu, KetuaLKAAM Kota Solok H. Rusli Khatib Sulaiman, perwakilanDinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Solok,Hermanto, Lurah IX Korong, Lurah Sinapa Piliang, LurahTanah Garam, serta anggota kelompok Tani dan P3A Ban-da Tangah dan Bareh Solok serta masyarakat. amma

OKI, SNPGubernur Sumatera Sela-

tan, Ir. H. Alex Noerdin me-negaskan bahwa kebakaranhutan dan lahan yang menye-babkan terjadinya kabut asapagar jangan terulang lagi. Halini ditegaskan Alex saat men-canangkan Gerakan Pencega-han Kebakaran Hutan danLahan tahun 2015 di area PT.OKI pulp & paper di Desa Sun-gai Baung, Kecamatan Air Su-gihan, Kabupaten Ogan Kome-ring Ilir (OKI), Selasa, (3/2).

“Kami baru saja terbangdi pesisir timur KabupatenOKI, terlihat dari atas hampa-ran hutan dan perkebunan,serta sawah. Terlihat juga sisakebakaran hutan pada bulanseptember 2014 tahun lalu.

Kita semua berkomitmenagar kebakaran hutan dan la-han di Sumsel jangan teru-lang lagi di tahun-tahun men-datang,” ujar Alex.

Sementara Wakil BupatiOKI, H.M. Rifai, SE yang tu-rut mendampingi Gubernurmenyatakan, pihaknya berko-mitmen untuk mewujudkanOKI bebas kebakaran hutandan lahan di tahun-tahunmendatang. Dikatakan Rifa’ibeberapa progam sperti hu-tan lesatari disiapkan Pem-kab OKI untuk menaggulan-gi asap. “Kebakaran hutan diOKI banyak disebabkan olehkelalaian masyarakat dalammengelola lahan, seperti sis-tem membuka lahan denganmembakar atau sonor. Kede-

pan kita bantu masyarakat,kita siapkan bantuan untukmasyarakat dengan pola hu-tan lestari” ujar Rifai.

Hutan lestari menurut Ri-fai, yaitu lahan masyarakattani yang tidak memiliki sta-tus yang jelas. Dimana dalampola kemitraan lahan kehidu-pan ini, statusnya lahannyatetap milik negara, namundapat diusahakan olehmasyarakat dalam jangkawaktu panjang sekitar 35tahun. Selain itu Pemkab OKIkata Rifai akan Mengopti-malkan Gerakan PencegahanKebakaran Hutan dan Lahanmelalui Regu Kebakran DesaTerlatih (RKDT) dan Masya-rakat Peduli Api (MPA).

Sementara itu, Gubernur

Sumsel juga menyampaikandengan berdirinya perusahaan- perusahan Hutan Taman In-dustri sangat membantu da-lam mensejahterakan masya-rakat sekitar dan penghijauanhutan kembali, serta yang ter-penting penanganan dalambencana kebakaran hutan.

“Berkaitan dengan keba-karan hutan yang terus men-erus terjadi pada tiap tahunbelakangan ini, kita tidak bo-leh berpangku tangan denganapa yang telah terjadi. Sayamenegaskan tidak boleh lagiterjadi kebakaran hutan di ta-hun mendatang di PropinsiSumsel, dan Sumatera Selatanharus menjadi contoh untukpropinsi lain,” tegas Alex. H.HENRI APRIANTO

Bandar Lampung, SNPKaryawan ‘fermentach’

PT. Indo Miwon Citra Inti(IMCI) meminta kepada Di-nas Tenaga Kerja (Disnaker)Provinsi Lampung agar me-nindak tegas pihak perusa-haan atas pemberhentian se-cara sepihak (PHK). MenurutAgus Saprudin selaku kuasapekerja, awalnya outsourcingdari PT. Indo Miwon CitraInti (IMCI) adalah CV. Mar-ga Sekampung, PT. MiwonIndonesia lalu menjadi PT.Kirin Miwon Foods, dan padatahun 2011 dioutsourcing kePT. Suko Agung.

Namun nasib karyawanyang bermula dipekerjakanpada PT. Indo Miwon CitraInti ini tidak diakui oleh pi-hak PT. Suko Agung, dan me-lalui Agus Saprudin selakukuasa pekerja menyampaikankeluhan para karyawan kepi-hak dinas tenaga kerja danperusahaan untuk memintakeadilan atas nasib parakaryawan.

Dipaparkannya, dari ta-hun 1992 sebanyak 40 orangdipekerjakan pada PT. IMCI,dan penandatanganan kon-trak kerja diwakilkan satuorang. “Tahun 2001 terjadiperubahan nama perusahandari IMCI ke PT. Miwon In-donesia lalu outsoursing CV.Marga Sekampung pekerjadioutsourcingkan hingga ta-hun 2006, lalu ada renovasi

perusahaan pada 6 bulan ke-mudiannya,” kata Saprudin.

Lebih jauh dikatakannya,pada tahun 2007, Samin se-laku pekerja dan kawankawan tinggal berjumlah 10orang, dan dipanggil untukbekerja lagi karena materialimport sudah datang dannama perusahaan bergantilagi dari PT Miwon Indonesiamenjadi PT. Kirin Miwon Fo-ods, pekerja satu orang men-gundurkan diri, sisanya dipe-kerjakan hingga tahun 2009.“Pada tahun 2010 perjanjiankontrak yang ditandatanganioleh managernya Drs. Soeli-ono, dengan Prihandhoko se-laku HRD perusahaan terse-but, dan yang bekerja Saimandan kawan kawan. Dan tahun2011 dioutsoursing lagi ke PT.Suko Agung, dan mereka ti-dak diakui selaku karyawanoleh pihak PT Suko Agung,”paparnya.

Disnaker LemparTanggung Jawab

Sementara itu, Dinas Te-naga Kerja Provinsi Lampungterkait karyawan di PHK se-cara sepihak oleh PT SukoAgung, menyatakan tidak adasanksi bagi perusahaan danmasalah tersebut wewenangDinas Tenaga Kerja Daerah diKabupaten Lampung Timur.

Sebagaimana dikatakanHenny S Mempuni KasiHubungan Prindustrian diru-

angan sekretaris Dinas Tena-ga Kerja Provinsi LampungParijan, mewakili Dra. Hj.Sumiarti, Kadis Tenaga Ker-ja, Selasa (3/3). mengatakan.“Dinas tidak ada sanksi, ka-rena masalah ini sudah sele-sai. Pihak perusahaan sudahmemberikan tali asih ke me-reka,” kata Henny.

Sementara untuk pembe-rian sosialisasi Henny jugamenyatakan kalau pihak dinastidak ada program untuk so-sialisasikan Undang-undangNomor 13 Tahun 2003. Seba-gaimana diamanatkan dalamPasal 87 Undang-undang No-mor 13 Tahun 2003, dan dia-tur dalam Peraturan Pemerin-tah Nomor 50 Tahun 2012.

Pemerintah ProvinsiLampung pada peringatanhari Keselamatan dan Kese-hatan Kerja (K3), yang meru-pakan salah satu aspek pen-ting dalam perlindungan ke-tenagakerjaan dan hak dasardari setiap tenaga kerja patutuntuk dilaksanakan.

Namun, Dinas TenagaKerja Provinsi Lampung me-nyatakan pihaknya tidak adaprogram untuk mensosiali-sasikan Undang undang ter-sebut. “Untuk tahun ini tidakada program sosialisasi, danmasalah untuk K3 yangmembidangi sedang keluar,”lanjut Henny yang diaminioleh Parijan selaku Sekreta-ris Dinas. MARA

Pencanangan Gerakan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan 2015

Alex Noerdin: Jangan Sampai Terulang Lagi Kebakaran di Sumsel

Gubernur Sumsel didampingi Wakil Bupati OKI melaku-kan pencangan gerakan anti kebakaran hutan dan lahandi Air Sugihan

Mesuji, SNPPemerintah Kabupaten

Mesuji kembali melakukanevaluasi terhadap tenaga ho-nor/Tenaga Harian Lepas(THL) di lingkungannya. Halitu dilakukan Bupati Mesuji,Khamami dengan mengun-dang para tenaga honor diaula rumah dinasnya untukdievaluasi, pada Rabu (4/3)pekan lalu.

Selain evaluasi, BupatiMesuji juga memberikanpembinaan kepada para tena-ga honor. Ia juga memintaagar pelayanan kepadamasyarakat ditingkatkan lagi.Ditambahkannya, evaluasiterhadap tenaga honor akandilakukan rutin 1-2 kali seti-

ap tahunnya. “Saya mengin-gatkan kepada para tenagahonor agar senantiasa me-nunjukkan disiplin kerja, ki-nerja yang baik, dan loyalitaskepada pimpinan. Amankandan aminkan setiap kebijakan

pimpinan,” tegasnya.Bahkan dirinya menegas-

kan tidak segan-segan untukmemecat tenaga honor yangtidak disiplin. Jika dibiarkansaja akan menjadi contoh yangtidak baik bagi pegawai lain-

nya. Pada evaluasi kali ini dii-kuti sebanyak 116 tenaga ho-nor dari delapan SKPD, anta-ra lain; Inspektorat, BadanPerencanaan PembangunanDaerah (Bappeda), Badan Ke-pegawaian dan Diklat Daerah(BKDD), Badan Pemberday-aan Perempuan dan KeluargaBerencana (BP2KB), DinasKependudukan dan CatatanSipil (Disdukcapil), DinasPendapatan Daerah (Dispen-da), Dinas Perhubungan Ko-munikasi dan Informasi (Dis-hubkominfo), dan Dinas Sosi-al. Rencananya kegiatan seru-pa akan dilanjutkan esok ha-rinya kepada tenaga honor diSKPD lainnya, hingga Jumat(6/3). SUDAR/HENDI

Pemkab Mesuji Kembali Evaluasi Tenaga Honor

Disnaker Lempar Tanggung Jawab

Perusahaan FermentachTidak Perduli Nasib Karyawan

Pringswu, SNPBelakangan ini, Jalan

Lintas Barat KabupatenPringsewu, persisnya di JalanSudirman atau di Depan Mas-jid Agung Pringsewu kerapterjadi kemacetan. Kondisitersebut diakibatkan banyak-nya kendaraan yang parkir dibahu jalan, serta keberadaanpedagang kaki lima (PKL)yang tidak tertata. PantauanSNP, Jumat (6/3) bahwa ku-rangnya disiplin pengguna ja-lan, khususnya angkutan kotadalam memarkir kendaraan-nya ditengarai jadi penyebabutama kemacetan.

Menurut penuturan be-berapa warga kepada koranini, jika tatanan lalu lintas dijalan tersebut tidak segeradibenahi, maka semakinlama kondisinya akan sema-kin semrawut. “Karena se-lain banyaknya kendaraanangkutan kota yang parkir dibahu jalan, juga banyak parapedagang kaki lima yang ber-

jualan di daerah itu. Apabilatidak segera diatasi pemerin-tah daerah atau PemprovLampung, maka akan mem-buat Kota Pringswu terkesansemeraut,” kata Pendi di-dampingi rekannya Kuswan-to dan Paiman kepada SNP,Jum’at (6/3).

Padahal menurut Pendi,di sepanjang Jalan Sudir-man sudah jelas-jelas terpa-sang rambu-rambu lalulintas larangan berhenti danparkir, tetapi para penge-mudi angkutan kota tetapsaja tidak mengindahkan la-rangan itu. “Masih saja me-markir kendaraannya sem-barangan di bahu jalan.Kami berharap kepada dinasterkait agar segera melaku-kan penertiban, agar nantidaerah tersebut tidak men-galami kemacetan, sehinggaPringsewu menjadi daerahdengan estetika kota yangterawatt dan tertata rapih,”pungkasnya. AR

Parkir Sembarangan AkibatkanJalan Sudirman Macet

Jalan Sudirman tampak semrawut

Bandar Lampung, SNPPembangunan jalan tol

Bakauheni hingga Terbang-gi Besar di Kabupaten Lam-pung Tengah, Provinsi Lam-pung membutuhkan lahanseluas 688 hektar. Rencana-nya, pembangunan jalan tolyang akan melintasi 4 keca-matan dan 14 kampung inidiperkirakan sepanjang30,11 kilometer. Hal itu di-sampaikan Edison selakuPejabat Pembuat Komitmen(PPK) dari Kementerian Pe-kerjaan Umum kepada awakmedia, usai acara sosialisa-si pengadaan lahan jalan tol,di Balai Kampung Sidowa-ras, Kecamatan BumiratuNuban, Lampung Tengah,Selasa (3/4).

Menurut Edison, persia-pan awal yang dilakukan da-lam pembangunan adalahpemasangan batas-batas la-han. “Tahapan yang harusdilakukan dalam pemban-gunan, saat ini adalah pema-sangan patok. Dan ada tigajenis patok, untuk per 2,5 ki-lometer, lalu patok per 25meter untuk jalan, dan tahapselanjutnya patok kirikanan,” kata Edison.

Dikatakannya, dalampembangunan awal, akan di-buat sistem dua jalur yangmenggunakan empat lajur.Dan lahan yang digunakanlebarnya 120 meter. Padapembangunan selanjutnya, ditengah tengah jalur diberi ja-rak untuk keperluan lain. “Se-perti kabel telekomunikasidan pipa perusahaan. Kemu-dian, di sisi jalur tol dibangunrel kereta api dan jaringansaluran tegangan ekstra ting-gi atau sutet,” jelasnya.

Ditambahkannya, sosiali-sasi pengadaan lahan untukjalan tol itu adalah dalamupaya penyampaian informa-si kepada warga yang lahan-nya akan terkena jalur tol.“Hari ini kita sudah menyam-paikan kepada warga yangakan terkena jalur tol ini. Danini adalah kebutuhan negara.Selanjutnya, tim dari peme-rintah mengajak warga ber-musyawarah,” paparnya.

PPK dari Kemen PU inijuga mengtakan dalam aloka-si pembangunan jalan tol Ba-kauheni Terbanggi Besar, diKabupaten Lampung Tengahada dua pintu, satu pintu un-tuk di Kabupaten Pesawaran.“Gerbang satu di BandarJaya, gerbang kedua di Gu-nung Sugih, dan satunya lagiada di Kabupaten Pesawa-ran,” ujarnya.

Masih menurut Edison,pembangunan jalan tol se-panjang 30.11 Km ini akanmelintasi Kecamatan BumiRatu Nuban, Kecamatan Gu-nung Sugih, Kecamatan Tri-murjo, dan Kecamatan Ter-banggi Besar. “Yang akanmelintasi Desa Sukajaya, Su-kajadi, Wates, Bumi Raharjo,Sidowaras, Desa Gunung Su-gih Raya, Gunung Sugih,Buyut Udik, Desa Pujo Asridan Pujo Basuki, dan di DesaIndrapura Subing, BandarJaya, Karang Endah, Ter-banggi Besar,” paparnya.

Soal harga lahan, dikata-kannya, akan ada tim konsul-tan yang ahli untuk mengin-ventarisir dan melakukanpendataan terkait harga lahantersebut, dan akan di-musyawarahkan kembali den-gan masyarakat. MARA

Ketua DPRD Kota SolokBuka Khatam Al Qur’anSolok, SNP

Ketua DPRD Kota Solok, Yutris Can, SE membuka aca-ra Khatam Al Qur’an di masjid Nurul Taqwa Kelurahan KTKbelum lama ini. Acara juga dihadiri tokoh masyarakat danorang tua murid yang ikut khatam Al quran.

Pada kesempatan tersebut, Ketua DPRD memberikanapresiasi kepada orang tua, pemuka masyarakat dan selu-ruh khalayak yang telah memberikan dorongan dan ara-han kepada anak-anaknya untuk bisa baca tulis Al qur’an.“Kecintaan dan gemar membaca Al Quran harus ditanam-kan sejak dini,” ujar Yutris.

Yutris mengungkapkan bahwa kepada anak MDA/TPAyang khatam Al Qur’an diharapkan untuk tidak berhentimembaca dan mendalami Al Qur’an, akan tetapi harus ja-dikan sebagai awal untuk lebih memahami isi kandunganAl Qur’an dan melaksanakan ajarannya dalam kehidupansehari-hari, sehingga menjadi masyarakat yang lebih seja-htera. “Baca tulis Al Qur’an juga telah menjadi syarat bagiseorang anak ketika hendak memasuki pendidikan seko-lah dasar,” katanya.

Kegiatan Mabit (Malam Bina Iman Dan Taqwa) yangtelah dicanangkan oleh Kementrian Agama mengenai bacatulis Al Quran dilakukan sebagai bentuk perhatian Peme-rintah Daerah akan pentingnya pendidikan Al Qur’an bagimasyarakat. Yutris Can berharap agar kegiatan ini menja-di motifasi kaum muslimin untuk lebih meningkatkan ke-cintaan terhadap Al Quran. AMMA

Pembayaran Dana Pembebasan LahanDitargetkan Rampung Akhir AprilTulangbawang, SNP

Puluhan warga Tiyuh Panaragan Jaya, Kecamatan Tu-langbawang Tengah dan Tirta Makmur, Tulangbawang Ba-rat, Provinsi Lampung memadati kantor Bagian Tata Pe-merintahan (Tapem) Pemkab Tulangbawang. Warga me-nunggu cairnya dana ganti rugi pembebasan lahan peleba-ran jalan kabupaten. Pemkab menjadwalkan realisasi pen-cairan itu akan rampung pada akhir April mendatang.

Desmi anwar kepada SNP pekan lalu di ruang kerja-nya mengatakan jika selama ini baik dalam proses sosia-lisasi maupun pencairan dana masih menemukan kenda-la ringan dari warga sekitar. Namun hal tersebut, setelahmediasi pemkab terhadap pihak terkait, warga dapat me-nerimanya demi kelancaran program pembangunan Pem-kab Tubabar.

“Kita sudah menargetkan sebelumnya akhir Maret 2015ini pembayaran dana pembebasan lahan penggusuran ja-lan kabupaten milik warga rampung, namun adanya ken-dala keuangan, kita tunda hingga akhir April mendatang.Semoga dapat rampung seluruhnya,” Desmi.

Eko winarto (35), warga Tirta Makmur membenarkanjika para warga dapat menerima tawaran pemerintah dae-rah. Sebab kata dia, pemerintah telah memproses data se-belumnya dan memperhitung angka yang patut ditawar-kan kepada masyarakat. “Tetap memikirkan nasib parawarga. Ya jika bicara untung atau rugi pastinya rugi mas.ya kita kan wajib berpartisipasi selaku warga yang baik,tetap medukung apapun program pemerintah. Aapa lagidemi kemajuan pembangunan kabupaten kita sendiri,”katanya. DEDI

Sosialisasi Pengadaan LahanTol Bakauheni-Terbanggi Besar

EDISI 555 THN XIV 9 - 16 MARET 201511

Kejati Didesak Tuntaskan Dugaan Korupsi Deposito APBD

Sambungan

perkara Deposito APBD tahun2011 dan 2012. Desakan terse-but disampaikan melalui pernya-taan sikap dengan tembusan su-rat nomor: 038/B/Sek/KAMPUD/Lampung/III/2015 yang disampai-kan kepada pihak terkait.

Pernyataan sikap tersebut di-lakukan dengan mumunculkanGrand Issue “Digugurkanya UnsurPidana Perkara Deposito APBDLampung Timur Sebagai WujudAdanya Indikasi Mafia HukumDan Indikasi Adanya Suap Seto-ran Jabatan Kepada Bupati Lam-pung Timur”.

KAMPUD menilai LampungTimur merupakan kabupaten yangmemiliki anggaran terbesar di Pro-vinsi Lampung untuk dijadikanmodal pembangunan dan rodapemerintahan Kabupaten Lam-pung Timur, namun anggaranyang seharusnya digunakan un-tuk kepentingan masyarakat Lam-pung Timur malah digunakan un-tuk kepentingan pejabat dan go-longanya.

Dalam pernyataan sikap yangdilakukan pada Kamis (5/3), indi-kasi penyimpangan keuangan ne-gara dalam penempatan Deposi-to APBD Lampung Timur berawaldari adanya temuan BPK RI atasLaporan Keterangan PertanggungJawaban (LKPJ) Bupati LampungTimur (Erwin Arifin) Tahun 2012yang tidak sesuai dalam hal pen-dapatan bunga dari penempatanDeposito APBD TA 2011-2012.Dalam LKPJ dituliskan besaranbunga yang didapatkan dari pe-nempatan deposito sebesar Rp458.696.247, seharusnya bungayang didapatkan dari penempatandeposito adalah sebesar Rp7.858.219.117.

Kejanggalan itu menuai ba-nyak pertanyaan, mengingat po-tensi selisih PAD mencapai

Rp7.399.522.870. Selain itu, pe-nempatan deposito dilakukan se-cara diam-diam tanpa melaluimekanisme pembahasan dan per-setujuan DPRD Lampung Timur.“Berangkat dari kekurangan PADyang diperoleh dan adanya seli-sih yang begitu besar, pada BulanJuli 2013, sembilan LembagaSwadaya Masyarakat KabupatenLampung Timur melaporkan indi-kasi korupsi bunga depositoAPBD Lampung Timur kepada Ke-jaksaan Tinggi Lampung.

Atas laporan tersebut, Kejatimengeluarkan surat perintah pe-nyelidikan (Prinlid). Setelah dila-kukan pendalaman perkara, dipe-roleh keterangan baru bahwaAPBD Lampung Timur bukan ha-nya di depositokan dari tahun2011 dan 2012, namun 2013 jugadan bunga yang diperoleh seha-rusnya Rp12 miliar, sehingga to-tal APBD yang didepositokan se-besar Rp300 miliar,” kutipan per-nyataan sikap yang disampaikankepada SNP.

Koordinator lapangan KAM-PUD Lampung, Slamet Riadi, padakesempatan tersebut menjelaskanbahwa seiring waktu proses pen-gakkan hukum terjadi, pihak Pem-kab Lampung Timur mengirimkansurat tagihan kekurangan bungadeposito ke pihak Bank, dan ak-hirnya Desember 2013 pen-gembalian sisa bunga depositodianggap selesai oleh BPK atauBPKP, dan kemudian pihak KejatiLampung membuat sebuah ske-nario tentang koordinasi denganpihak BPK dan BPKP serta OJKsehingga menyimpulkanpenghentian proses hukum perka-ra deposito dengan dalih tidak adakerugian negara sehingga tidakcukup alat bukti.

“Yang menjadi per tanyaanadalah apakah bisa gugur unsur

pidana suatu tindak kejahatanwalaupun uang hasil bunga depo-sito sudah dikembalikan ke KasDaerah? Kalau unsur pidanaupaya korupsi bunga depositoyang sudah terjadi dianggap gu-gur, setelah uang dikembalikanberarti pencuri ayam yang ter tan-gkap oleh penegak hukum, kemu-dian pencuri tersebut mengemba-likan ayam hasil curianya kepadapemiliknya, pencuri tersebut tidakbisa dihukum. Sepertinya kons-truksi hukum pidana di Indonesiatidak seperti itu, dengan cara Ke-jati Lampung yang menggugurkanunsur pidana para koruptor makakoruptor di Lampung akan mera-jalela dan melenggang bebas,”kata Slamet Riadi dalam pernya-taan sikapnya.

Dipaparkan Slamet, sempatterjadi perdebatan perihal perkaradeposito ini antara publik denganpihak Kejaksaaan Tinggi. Pasal-nya, Kejati yang dipimpin MomockBambang Soemiarso, sempatmenetapkan Junaidi sebagai ter-sangka bahkan dilakukan pena-hanan. Hal tersebut diperkuat den-gan adanya pemberitaan di bebe-rapa media terkait penetapan ter-sangka tersebut. Ironisnya, publikdikejutkan setelah adanya penga-nuliran status tersangka bahkanperkara deposito dihentikan olehKejati Lampung Pimpinan Sri Ha-rijati Puji Lestari melalui Kasi-penkum Yadi Rachmat.

“Yang menjadi per tanyaanadalah apakah pihak media yangbenar dalam memberikan infor-masinya atau pihak Kejati Lam-pung pimpinan Sri Harijati yangtidak konsisten terhadap prosespenegakkan hukum?. Perlu dike-tahui bahwasanya media dalammemberikan informasi melaluibentuk berita selalu bekerja se-cara profesional sesuai dengan

kode etik jurnalistik dan menjun-jung tinggi Undang-undang pers.Apalagi terhadap informasi pene-tapan tersangka kalau media ti-dak memberitakan sesuai denganfakta yang berimbang, maka me-dia tersebut sudah menyalahikode etik jurnalistik karena beritatersebut menjadi fitnah yang ha-rus dipertanggungjawabkan,” pa-parnya.

Sehubungan dengan itu,KAMPUD menyimpulkan bahwaKejati Lampung sengaja tidak ber-pedoman kepada 3 azas penegak-kan hukum pidana yaitu keadilan,kepastian hukum, dan kemanfaa-tan. Di sisi lain Bupati LampungTimur sangat berperan dalampenghentian penanganan kasusAPBD Lampung Timur ini, men-gingat tersangka yang ditetapkanKejaksaan Tinggi Lampung di-bawah Pimpinan Momock Bam-bang Soemiarso yaitu Junaidimasih merupakan kerabat dekatBupati Lampung Timur.

“Tak heran jika Erwin Arifinmemasang badan untuk melaku-kan misi penyelamatan kerabat-nya tersebut dari status tersang-ka dengan melakukan skenariopenghentian perkara Depositoyang sedang ditangani oleh Ke-jaksaan Tinggi Lampung. Indika-si adanya permainan kasus da-lam upaya pemberhentian perka-ra deposito APBD Lampung Ti-mur ini juga dikuatkan denganadanya upaya menghilangkanberkas perkara penanganan de-posito di Kejaksaan Tinggi Lam-pung. Hal tersebut diungkapkanPlh. Seker taris Daerah (Sekda)Kabupaten Lampung TimurAlmaturidi, yang menyatakanbahwa berkas penanganan per-kara deposito APBD LampungTimur tahun 2011-2013 hilangtanpa ada rimbanya. Selain itu

Almaturidi juga menyatakanbahwa Kasipenkum Kejati Lam-pung pernah melakukan komuni-kasi melalui telpon ke ProtokolerBupati Lampung Timur (Evi) un-tuk meminta agar Bupati Lam-pung Timur dapat mendinginkansituasi atas desakan penanganankasus deposito,” kata Slamet.

Slamet dalam pernyataan si-kapnya juga mengutarakan bahwadidorong keinginannya untuk me-nyelamatkan kerabatnya dari be-lenggu penjara, Erwin Arifin puntidak segan memberikan proyekatau kegiatan kepada 9 LSM yangtergabung dalam Aliansi Amputa-si yang menjadi pendorong ber-gulirnya kasus deposito di Ke-jaksaan Tinggi Lampung. Hal initerungkap dari pernyataan KepalaSeksi Sarana dan Prasarana DinasPendidikan, Pemuda dan Olahra-ga Kab. Lampung Timur MisSusanto yang menyatakan bahwaada bentuk pemberian proyekpengadaan buku SMK Kurikulum2013 senilai Rp1,041 miliar kepa-da 9 LSM yang tergabung dalamAliansi Amputasi. Proyek itu me-rupakan arahan dari Bupati Lam-pung Timur yang diduga untukmeredam Aliansi tersebut dalamupaya melakukan pengawasandalam kasus deposito APBD Lam-pung Timur yang ditangani olehKejaksaan Tinggi Lampung.

“Selain perkara deposito,kami juga menemukan adanyapernyataan Bupati Lampung Ti-mur (Erwin Arifin) atas pengakua-nya meminta upeti atau setorankepada kepala-kepala SKPD seba-gai kewajiban atas jabatan yangdiberikanya. Dimana dalam per-nyataan tersebut, Bupati memang-gil Ismansyah (mantan Kepala Di-nas PU Lampung Timur) memper-tanyakan posisi dia di dinas ter-sebut. Dari ratusan milyar proyek

kegiatan dibawah naungan Is-mansyah, Bupati hanya diberikanuang sebesar Rp350.juta. Karenadianggap tidak sesuai atas pem-berian upeti tersebut maka Is-mansyah dinonjobkan dan digan-tikan dengan Sandaria/Alex,” ka-tanya.

Sehubungan dengan itu makaKAMPUD Provinsi Lampung men-desak Kepada Kepala KejaksaanTinggi Lampung untuk meninjaukembali perkara deposito APBDLampung Timur Tahunn 2011/2013 senilai Rp300 miliar denganmengedepankan komitmen pem-berantasan korupsi.

Selain itu, KAMPUD juga me-minta Kejati beserta jajaran terkaituntuk tidak menggugurkan unsurpidana perkara deposito APBDLampung Timur dan melanjutkanproses hukumnya dengan menge-depankan tiga azas penegakkanhukum yaitu keadilan, kepastianhukum dan kemanfaatan, sehing-ga memberikan efek jera terhadapkoruptor atas perbuatanya.

“Meminta Kejaksaan TinggiLampung untuk memeriksa BupatiLampung Timur atas pernyataa-nya yang menerangkan permin-taan setoran jabatan /suap seni-lai Rp 350 juta dari mantan Kepa-la Dinas PU Lampung Timur, Is-mansyah. Kami juga mendesakKajati Lampung untuk memanggildan memeriksa Plh. Sekda Lam-pung Timur dan Kepala DP2KADLampung Timur yaitu Almaturiditerkait keteranganya yang menya-takan bahwa berkas penangananperkara deposito hilang di KejatiLampung dan atas komunikasi ter-selubung antara Kasipenkum Ke-jati Lampung (Yadi Rachmat) den-gan protokoler Bupati LampungTimur yang bernama Evi,” tegasSlamet dalam pernyataan sikap-nya. ISRIN

yakni: pasal 114 (2) UU No.35tahun 2009 tentang narkotika ha-nya dituntut 10 tahun penjara.

Mendengar tuntutan pidanayang dibacakan Jaksa PenuntutUmum (JPU), Fitri SH. MH yangjuga selaku Kasubagbin KejariBekasi ini, nampaknya tidak mem-buat raut wajah para terdakwabergeming menunjukan rasa pe-nyesalan. Begitu pula ketika ma-jelis hakim membacakan putusan(Vonis) 9 tahun penjara terhadapUche Kevin bersama istrinya Fari-da Handayani, dan Ika Prawira,Saut, berikut Eni Yulita, yang ter-pancar dari wajah ke lima terpi-dana justru keceriaan. Demikianhalnya terpidana Nurjanah danNurman alias Komeng yang ditun-tut 10 tahun penjara divonis 7 ta-hun masih bisa terseyum mening-galkan ruang sidang.

Entah apa yang terbersit di-benak para terpidana yang diketa-

hui tergolong kelas kakap dalam mengedarkan narkoba ini, yangterlihat hanyalah paras wajah me-reka, sama sekali “tidak” menyesaliapa yang terjadi. Ke 7 terpidanayang diketahui sebagai gembongpengedar barang haram lintas nu-santara ini berhasil diringkus pe-tugas di dua tempat yang berbeda,yakni, Bekasi Kota, Jawa Barat danKota Surabaya, Jawa Timur.

Terpidana Uche Kevin bersa-ma istrinya Farida Handayani, IkaPrawira, Saut, dan Eni Yulita di-ringkus petugas di Kota Sura-baya, Jawa Timur, hasil pen-gembangan setelah terpidanaNurjanah dan Nurman alias Ko-meng ditangkap di PerumahanMutiara Gading, Pondok Timur,Kota Bekasi, berkat informasi darimasyarakat. Dari tangan para ter-pidana, Polisi menyita barangbukti berupa 2 paket sabu-sabuseberat 497,3 gram dan 303,7

gram, satu (1) unit mobil merkXenia, uang tuai Rp140 juta danemas sekitar 800 gram.

Dalam putusan majelis hakim,barang bukti berupa uang tunaiRp.140 juta, dan mobil merk Xe-nia dirampas untuk Negara, narko-ba jenis sabu dirampas untuk di-musnakan, sementara emas se-berat 800 grm dikembalikan ke-pada pemiliknya, yakni: terpidana.Terhadap putusan tersebut, ma-sing-masing terpidana menyata-kan menerima, JPU Fitri SH.MHmenyatakan pikir-pikir.

Ketika JPU Fitri SH.MH dikon-firmasi Swara Nasional Pos, Rabu(4/3), sper waktu yang diatur da-lam KUHAP untuk menyatakanbanding sekaligus memasukanmemori banding berakhir sudahsejak putusan dibacakan mejelishakim, dan JPU menyatakan pi-kir-pikir. Artinya, kendati putusanmajelis hakim terhadap perkara

yang masuk kategori khusus inikurang dari 2/3 (9 tahun penjara),dari tuntutan JPU 15 tahun, kes-empatan banding sudah tidak da-pat dipergunakan lagi.

Menyimak kronologis perka-ra ini, dukungan masyarakat ter-hadap upaya pemerintah menin-dak dan mencegah peredaran ba-rang haram ini dapat dirasakanlewat informasi yang mereka be-rikan kepada petugas kePolisian.Kepedulian warga masyarakat itupatut mendapat apresiasi dari se-genap elemen bangsa.

Keberhasilan Polri dalam me-nyikapi informasi dari masyara-kat, khususnya perkara ini jugapatut diapresiasi. Lalu bagaima-na ketika perkara itu sudah me-masuki penuntutan dan peme-riksaan di persidangan. Majelishakim memvonis para terdakwamasing-masing 9 tahun dari tun-tutan JPU 15 tahun atau putusan

itu kurang dari 2/3.Tuntutan JPU selama 15 ta-

hun tergolong maksimal, tapi ke-tika diputus 9 tahun, JPU tidakbanding, karena menurut Fitri se-laku jaksa penuntut umum tidakada kewajiban untuk bandingwalau tidak terpenuhi 2/3 dari tun-tutan, terkecuali perkara korupsidiwajibkan banding apabila tidakterpenuhi 2/3 dari tuntutan.

“Peraturan Jaksa AgungNo.013/A/JA/XII/2011 tentangpedoman tuntutan tindak pidanamengatur, bahwa ½ atau kurangdari 2/3, atau sebahagian, atau seluruhnya putusan hakim men-gambil alih tuntutan, tidak harusbanding,” ujar Fitri SH.MH serayamenyebut yang wajib bandingapabila putusan tidak terpenuhi 2/3 adalah perkara tindak pidanakorupsi.

Ditanya, apakah sudah selu-ruhnya isi putusan dilaksanakan

kejaksaan selaku eksekutor, misal-nya uang tunai yang dirampasuntuk Negara, apakah sudah di-setor, Fitri mengaku sudah setorsenilai Rp14 juta, dan emas se-berat 800 gram yang menurutputusan harus dikembalikan kepa-da pemiliknya, apakah sudah di-kembalikan, menurut Fitri semuaisi putusan sudah dieksekusi.

Ketika ditanya, bukankah ni-lai rupiah yang dirampas untukNegara senilai Rp140 juta, Fitrimembantah, menurutnya hanyaRp14 juta dan sudah disetor kekas negara. Dikejar per tanyaan,berapa hari setelah putusan diba-cakan dana itu disetor ke kas Ne-gara, dan BB berupa emas dikem-balikan, Fitri yang juga Kasubag-bin ini tidak menjelaskan secaraeksplisit, tapi menurutnya, sesu-ai SOP, secepat mungkin, diperja-lanan harus dilengkapi administra-sinya. MA

“Korupsi Wajib Banding, Narkoba Tidak Harus”

prasarana dan utilitas kawasanperumahan, perdagangan dan in-dustri ini.

Informasi yang disampaikanke kejaksaan, sejumlah pen-gembang perumahan di Kota Be-kasi, mengaku telah menyetordana konfensasi ke Pemkot Beka-si, sebagai pengganti lahan TPUmemenuhi Peraturan Daerah (Per-da) No.16 tahun 2011. Namun,dana yang diperkirakan mencapaipuluhan miliar tersebut didugakeras jadi, “bancakan alias raib”.

Perda tentang penyediaan danpenyerahan sarana prasarana danutilitas kawasan perumahan, per-dagangan dan industri ini mewa-jibkan pengembang menyediakanlahan TPU siap pakai sebesar 2persen dari luas lahan yang ber-hasil dibebaskan. Konon, jika pen-gembang tidak mampu mencari-kan lahan, diberi kemudahan den-gan cara menyetor dana penggan-

ti ke kas daerah senilai luas lahanyang dibutuhkan.

Ketersediaan lahan TPU terse-but merupakan salah satu persya-ratan untuk memperoleh pengesa-han site’plan dan ijin mendirikanbangunan (IMB). Akan tetapi, ke-mudahan yang diberikan kepada pengembang itu justru terindikasidimanfaatkan sejumlah oknumpejabat daerah untuk meraup ke-untungan tanpa memperhatikansisi kebutuhan masyarakat.

Dana konfensasi yang diper-kirakan mencapai puluhan miliardari kurang lebih 39 pengembangperumahan di Kota Bekasi, seha-rusnya dibelanjakan tahun berja-lan. Tapi apa yang terjadi, empat(4) jona TPU yang tercatat seba-gai aset Pemkot Bekasi, hinggasaat ini tidak ada penambahanluas. Indikasi raibnya dana konfen-sasi itu diperkuat karena sejum-lah satuan kerja perangkat daerah

(SKPD) mengaku tidak tahu kebe-radaan lahan TPU tersebut.

Penelusuran Koran ini, mulaidari Dinas Tata Kota, Bagian Per-tanahan, Bidang Asset, dan BPPT,masing-masing saling lempartanggungjawab. Dinas Tata Kotasemasa kepemimpinan Koswaramenyebut Bagian per tanahansewaktu itu dibawah kepemim-pinan Aang Sumarna yang palingmengerti dan bertanggungjawabmengenai lahan TPU tersebut.

Sementara Aang Sumarna me-nolak disebut lebih bertanggung-jawab. Menurut Aang, tupoksi Ba-gian pertanahan hanya sebagai timsurvey, itu pun kalau ada undangan.Dan selama dia menjabat KepalaBagian pertanahan baru satu kaliikut survey lahan TPU, yakni, daripengembang PT. Kota Bintang RayaTri seluas 12.458 meter persegi.

Selebihnya ujar Aang Sumar-na, bagian pertanahan belum per-

nah survey ke lokasi TPU dari pen-gembang. Aang menyebut, karenaketersediaan lahan TPU merupakanpersyaratan mutlak dalam pengu-rusan site’plan dan IMB, maka di-nas teknis seperti Dinas Tata Kotadan badan pengelolaan perijinanterpadu (BPPT) dan bidang assetlebih mengetahui dimana lahanTPU masing-masing pengembang.

Kepala Bidang Asset, AsepGunawan ketika dikonfirmasimengaku tidak paham soal meka-nisme ketersediaan lahan TPU daripengembang. “Kita hanya admi-nistrasi, proses serah terima daripengembang kita tidak campurtangan karena bukan tupoksi kita.Sekedar ikut survey memang ikut,itu pun jika diundang, jadi bukankeharusan. Tapi kalau sudah men-jadi asset Pemkot yang dibuktikandengan sertifikat tanahnya, barukita catatankan diarsip,” ujarnya.

Keterangan dari BPPT Kota

Bekasi, sedikit lebih abu-abu.Menurut Lintong Ambarita mela-lui Sudrajat, kewajiban beberapapengembang sedang dalam pro-ses. Seperti kewajiban PT. Sum-marecon 4 hektar (40.000 M2),PT. Agung Sedayu 1.400 meterpersegi, Apartemen Mutiara 8.000meter persegi, Apartemen Perum-nas (sentre point) 8.700 meterpersegi, dan PT. Kota BintangRaya Tri 12.458 meter persegi.

Menurut BPPT, kewajiban ke4 pengembang tersebut sedangproses. Jika benar demikian, nam-paknya sangat bertentangan den-gan Perda No16 tahun 2011, ka-rena ketersediaan lahan TPU me-rupakan persyaratan untuk penge-sahan site’plan dan IMB.

Ketika hal ini ingin dikonfirma-si kepada Walikota Bekasi,Rachmat Effendi, Walikota yangakrab disapa Pepen ini hanya me-nyarankan agar dikonfirmasi ke

Asda-I. Asda I semasa kepemim-pinan J. Luthfi, hanya bisa berjanjiakan mencari tahu ke SKPD ter-kait. “Tolong dikasih waktu, sayabelum tahu masalah ini karenasaya masih baru disini (Asda,I-Red),” ujar Luthfi. Berulangkalidiper tanyakan, lagi-lagi gagalmendapat penjelasan. Luthfi seo-lah-olah tidak ada niat atau kese-riusan menjaga amanah rakyat itu.

Mendapat Laporan Informasidari koran ini, Kejari Kota Bekasi,mengambil sikap dan mulai me-lakukan langkah-langkah hukumyang diawali dari pulbaket danpuldata. Sedikitnya 28 pen-gembang sudah dipanggil, Camatdan Lurah di empat (4) lokasi TPUjuga dimintai keterangan. Keteran-gan dari Camat menurut Kasi In-telijen Kejari sangat dibutuhkanterkait surat pelepasan hak atastanah yang dibeli pengembang,atau Pemkot. MA

Puluhan Miliar Dana Kompensasi Lahan TPU Dikorup?

Sungai (BBWS) Citarum TA 2014sebesar Rp4.607.355.000 (APBN),Rp13.203.143.000 (Loan WorldBank-WISMP) dan Rp1.221.142.000 (APBN), Rp2.956.018.000 Loan World Bank – WISMP.Rencana pengusutan tersebut di-sampaikan Kasi Penkum Kejati Ja-bar, Suparman SH.MH kepada SNPdi ruang kerjanya.

Menurut Suparman, KajatiJabar mempunyai komitmentinggi dalam pemberantasan ko-rupsi, karena sebelumnya men-jabat sebagai Direktur Penuntu-

tan Komisi Pemberantasan Ko-rupsi (KPK) dan Kajati Banten.“Bapak Kajati sangat tanggapapabila adanya dugaan penyim-pangan yang berpotensi merugi-kan keuangan Negara dalam se-tiap pekerjaan proyek, apalagiadanya laporan, baik yang resmiatau pun melalui media. Akan te-tapi semua laporan atau pembe-ritaan tidak langsung dilakukanpenyelidikan, kami terlebih dahulumempelajari dan menelaah. Se-telah ditelaah dan ada potensikerugian negara maka dilakukan

penyelidikan. Untuk masalah inidimulai dengan memanggil peja-bat yang berkompeten, bisa dariPPK, Satker dan bila perlu Kepa-la BBWS Citarum untuk dimintaketerangan,” kata Suparmanyang dimintai tanggapan terkaitpemberitaan media ini.

Sebagaimana investigasi SNP,proyek Rehabilitasi Jaringan Iriga-si SS Pawelutan dan Sukra1.766,78 hektar di KabupatenSubang, Proyek Rehabilitasi Jarin-gan Irigasi SS Sukra 1.868,83hektar di Kabupaten Indramayu

diduga dikerjakan asal jadi dan ti-dak tidak sesuai spek. Pelangga-ran spesifikasi ditengarai terjadipada penggunaan adukan pasirdan semen yang tidak sesuaikomposisi dan sebelumnya tidakdilakukan penggalian.

Ketika dugaan pelanggaranspek tersebut dikonfirmasi kepa-da Kepala Satker, Engkus Kusma-na, di kantor BBWS Citarum, iamengarahkan agar dikonfirmasikepada Pejabat Pembuat Komit-men (PPK). “Masalah pekerjaanproyek itu jangan tanya kepada

saya, lebih baik wartawan lang-sung temui PPK nya, Bapak IwanKustawan yang akan memberikanpenjelasan,” katanya.

Sementara itu PPK, Iwan Kus-tawan, kepada koran ini ia berke-lit bahwa proyek sudah dikerjakandengan baik dan tidak ada masa-lah. “Jadi wartawan tidak benar.Kalau wartawan menemukan ada-nya temuan, silakan beritakan biarsaya sebagai PPK siap memper-tanggungjawabkan pekerjaan,” ki-lahnya sambil berlalu meninggal-kan wartawan.

Terpisah, masyarakat di loka-si proyek di Desa Bogor, Keca-matan Sukra, Kabupaten Indra-mayu kepada wartawan mengun-gkapkan bahwa proyek tersebutdiduga tidak sesuai dengan spekdan rawan mark’up. “Penegakhukum seper ti Kejati Jawa Baratatau Polda Jawa Barat dimintaharus menunjukan keberanian-nya untuk membongkar dugaanpenyimpangan pelaksanaanproyek ini untuk mengetahui ke-rugian negara yang timbul,” ha-rapnya. WIN

Kejati Akan Usut Proyek Irigasi Pawelutan dan Sukra

Kementerian lalu memberi ba-tas waktu tujuh hari kepada Ahokdan DPRD untuk segera menye-lesaikan kisruh APBD 2015.

Yenny berharap Ahok danDPRD segera mencapai kesepa-katan dengan memperbaiki komu-nikasi politik di antara kedua be-lah pihak. “Supaya tidak terjadikebuntuan. Sebab, membangunkepercayaan publik itu susah,”ujarnya.

Ditambahkan, jika polemic takkunjung selesai, menurut Yenny,masyarakat yang menjadi korban.Sebab, program-program yangditujukan untuk masyarakat akantertunda lantaran APBD 2015 takkunjung cair. “Harus mengede-pankan kepentingan masyarakat,”pungkasnya.

Sementara itu, Menteri DalamNegeri, Tjahjo Kumolo mengulti-matum DPRD dan Ahok agar se-gera merevisi hasil evaluasi ang-garan yang tertuang dalam Ran-cangan Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah 2015. Evaluasi ter-sebut telah dilakukan Kementeri-an Dalam Negeri.

“Pada 8 Maret 2015 kami be-rikan hasil evaluasinya seper tiapa, dan akan kami berikan wak-tu selama seminggu untuk mem-perbaiki. Jika tidak dapat diopti-malkan oleh DPRD dan GubernurDKI Jakarta, Mendagri akan men-gambil sikap,” ujar Tjahjo.

Namun Tjahjo enggan menje-laskan langkah yang bakal di-ambilnya jika Ahok dan DPRD ti-dak segera merevisi RAPBD 2015berdasarkan hasil evaluasi terse-but. “Bisa juga kembali ke APBD2014. Atau nanti dilihat dalam se-minggu ke depan, mungkin adapergerakan intensif DPRD danpemerintah DKI Jakar ta untukmerevisi dengan baik,” katanya.

Tjahjo juga berharap konflikantara DPRD dan pemerintah DKIJakarta tidak sampai menyande-ra anggaran daerah, kepentinganmasyarakat, dan kepentingan pe-gawai negeri sipil. Jika ada per-masalahan politik dan Dewan in-gin menggunakan hak angket ter-hadap Ahok, Tjahjo mempersila-kan proses itu berjalan sebagai-mana semestinya. R-03

DPRD Didesak Cabut Hak Angket ...

Sementara untuk menjaminkeamanan jelang eksekusi di lo-kasi, Panglima TNI Jenderal Mo-eldoko mengatakan pihaknyasiap membantu pihak kepolisian.“Kita lebih baik memikirkan kea-daan yang terburuk dari setiapsituasi, untuk itulah TNI membe-rikan kesiapan untuk membantukepolisian,” ujar Moeldoko, Sab-tu Pekan lalu di Lanud Halim Per-danakusuma.

Jenderal bintang empat itumengatakan pihaknya akan sela-lu melakukan analisa terkait situ-asi keamanan terkini sebelum pe-laksanaan eksekusi mati. Apabila

tidak ditemukan ancaman yangdapat mengganggu kedaulatannegara, maka pihak kepolisiansaja cukup. “Sepanjang kepolisi-an itu bisa menjalankan tugasnyadengan baik dan kita selalu mela-kukan analisis. Apabila tidak adahal-hal yang berkaitan denganupaya yang mengganggu kedau-latan, maka kami tidak turunkan(personel TNI),” tegasnya serayamenyebutkan manakalaý menim-bulkan hal-hal yang berkaitan den-gan terganggunya kedaulatan,maka bagi TNI itu adalah satu-sa-tunya alasan terbaik menurunkanpasukan. R-03

Jokowi: Kedaulatan Hukum Tidak ...

prosedur.Namun ujar Haeri, lahan TPU

dari pengembang tersebut belumpernah dia lihat secara ril dimanaletak dan tempatnya. “Selamasaya di DPRD, belum pernah sayalihat satu pun letak dan tempat la-han TPU yang ri l dari pen-gembang. Hanya ada bahasa le-taknya di Bantargebang,” ujarnya.

Dalam rapat koordinasi den-gan dinas ujar Haeri, masalah la-han TPU sudah diper tanyakanDPRD. Dinas sudah menyerahkandata. DPRD sudah sampling, ter-nyata antara fakta dan data tidakakurat. Salah satu masalah se-

hingga Kota Bekasi tidak pernahmendapat penilaian WTP (wajartanpa pengecualian) karena admi-nistrasi dengan data sering tidaksesuai.

Padahal, ujar Haeri lebihlanjut, jika persyaratan ini sudahdipenuhi pengembang, lalu dima-na tempat dan letaknya, Pemkotharus mampu menunjukkan seca-ra ril dan factual, bukan hanyacatatan diatas kertas. Dan kalauternyata ada oknum yang berne-gosiasi dengan cara-cara tidakbaik, Haeri berjanji akan meng-gunakan politik will agar ditindaklanjuti kejaksaan. CHA/MA

Pengembang Harus Membuktikan ...

“Jadi memang betul nikahnyadi Bali, kita hanya buatkan suratrekomendasi nikah, memang be-tul Revalina Tri Novianti telah da-tang ke sini tanggal 8 Januari,”pungkasnya.

Minta Diberi PrivacyRencana pernikahan tersebut

pun disambut bahagia oleh ba-nyak pihak. Sayangnya, hanyasedikit bocoran yang mau diung-kapkannya ke publik. Menurut pi-hak keluarga, Revalina memintaagar privacynya tetap dijaga. “Adiksaya sudah nitip ke saya, tolongdijaga privasinya saat ini, karenabagaimanapun juga dia berharap

lancar. Dan ini sakral ya pernika-han dan syukur-syukur hanyasekali,” ungkap Rangga, yangmerupakan kakak pertama Reva-lina di kediamannya, Rempoa Tan-gerang Selatan.

Rangga mengakui sedangmelakukan persiapan untuk renca-na pernikahan itu. Rencana meng-gelar resepsi di Bali ternyata jugakeputusan dua mempelai. Saatditanya konsep pernikahan diPulau Dewata nantinya, Ranggahanya menimpali jika hal tersebutmerupakan sebuah kejutan. Ten-tu saja nih, pernikahan Revalinasemakin bikin fans penasaran dankepo terus. KPL

merekayasa laporan kegiatan.Pasalnya, realisasi sebagaima-na disampaikan tidak sesuaidengan kondisi di lapangan. Duakegiatan itu diduga berindikasikorupsi dan disinyalir terjadinyapenggelumbungan harga ataumark’up.

Penelusuran ke beberapa ke-lurahan, sebagaimana disampai-

kan sumber tepercaya koran inimengatakan bahwa untuk proyekpenyediaan jaringan di lima kelu-rahan, setiap kantor kelurahan ha-nya menerima 1 unit komputer,satu printer dan satu unit tower.“Sesuai berita acara penyerahanbarang, pihak kelurahan menga-ku hanya menerima 3 item barangtersebut pada bulan Juli lalu,” kata

sumber.Kegiatan yang harusnya me-

nyita perhatian penegak hukumkata sumber adalah pemeliha-raan jaringan yang menelan ang-garan hingga miliaran rupiah.Selain rawan dengan mark’up,kegiatan tersebut juga berpoten-si difiktifkan karena objek kegi-atan adalah piranti atau perang-

kat lunak. “Untuk penyediaanatau pembuatan baru saja belumtentu menghabiskan anggaransebesar itu. Ini untuk pemeliha-raan jaringan mencapai miliaranrupiah. Jaringan seper ti apa dandimana itu dikerjakan,” katasumber.

Sementara itu, ketika dugaankorupsi jaringan SIAK TA 2013 ini

dikonfirmasi kepada mantan Ke-pala Bidang data dan evaluasi Dis-dukcapil Pemkab Bekasi yang ber-tugas sebagai Pejabat PembuatKomitmen (PPK), Hanif Zulkifli,membantah ada masalah denganproyek tersebut. “Tidak ada ma-salah dengan kegiatan tersebut.Kalau bermasalah, tidak mungkinkantor lurah dan kecamatan bisa

online,” kata Hanif ketika dikonfir-masi via ponselnya, Jumat (6/3)pekan lalu.

Sementara Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan (PPTK) penyedi-aan jaringan SIAK Disdukcapil Ka-bupaten Bekasi TA 2013, AchmadSyarief, SE, M.Si , hingga beritaini diturunkan belum berhasil di-mintai keterangannya. IOS

Dugaan Korupsi Jaringan SIAK Disdukcapil TA 2013

Gelar Pengajian Sebelum Nikah

Palabuhanratu, SNPMemasuki usia yang ke-65,

Satuan Polisi Pamong Praja (Sat-pol PP) dituntut bekerja profesio-nal, kompeten dan berdedikasitinggi untuk meningkatkan kinerjadalam menjalankan tugas pokok dilapangan, terutama dalam penega-kan peraturan daerah (Perda). Se-lain itu juga, Satpol PP punya tugasuntuk dapat meningkatkan keterti-ban umum, menjaga keamananserta melindungi masyarakat. Per-tama-tama saya mengucapkanselamat HUT Satpol PP danLinmas. Terus tingkatkan kualitas,loyalitas kerja sebagai abdi negaradan abdi masyarakat. Demikian di-katakan Ketua DPRD KabupatenSukabumi, Agus Mulyadi, pada hariulang tahun (HUT) ke-65 Satpol PPdan HUT ke-53 Satuan Perlindun-gan Masyarakat (Satlinmas) pekanlalu.

Agus meminta agar Satpol PPdapat mengawasi, menegakkanPerda dan mengamankan aset-aset milik daerah, sehingga perantersebut harus ditingkatkan. “Se-bab jika tugas ini tidak dilaksana-kan akan berdampak kurang baikbagi daerah. Satpol PP harusmandiri, berwibawa dalam men-jalani tugas mengawasi dan me-negakkan perda ser ta menga-mankan aset-aset daerah dalampembangunan. Jika menemukanperusahaan atau bangunan tanpa

izin segera ditindak sesuai kewe-nangannya,” tegasnya.

Agus mengatakan, tugas uta-ma Satpol PP bukan hanya men-jaga rumah dinas Bupati dan Wa-kil Bupati. Tugas paling berat yak-ni menegakkan Perda, maka pe-ran Satpol PP harus dimaksimal-kan, karena wewenang penuh un-tuk menegakkan perda sudah di-berikan. “Jika Satpol PP tidak me-negakkan Perda dan mengawasiperusahaan tanpa izin, maka sek-tor pendapatan daerah akanhilang. Sehingga ke depan peranSatpol PP harus maksimal dalammenegakan perda yang menun-jang pembangunan,” jelasnya.

Kendati begitu kata Agus, sa-rana dan prasarana Satpol PP ter-masuk Linmas harus diperbaharuiuntuk menunjang peningkatan ki-nerjanya. Sebab keberadaan Sat-pol PP dan Linams sangat pentingdalam melaksanakan tugas menin-gkatkan ketertiban umum, menja-ga keamanan ser ta melindungimasyarakat. Terlebih di tahun iniakan dilangsungkan pesta demo-krasi pemilihan Bupati dan WakilBupati. Satpol PP dan Linmas san-gat berguna membantu dalam pen-gamanan pilkada. “Saya sangatapresiasi dan mengucapkan terimakasih serta penghargaan setulus-nya terhadap dedikasi dan loyalitaskinerja Satpol PP dan Satlinmasselama ini,” ungkap Agus. NS

Peringatan HUT Satpol dan Linmas

Tingkatkan LoyalitasSebagai Abdi Masyarakat

Harian Umum

Harga: Rp. 4.500,- (Luar Jawa tambah ongkos kirim)MENGEMBAN ASPIRASI UNTUK DEMOKRASI

email: swaranasional@yahoo.com

Anda InginPasang Iklan

Hubungi:Telepon

0813 8306 705514tahuntahuntahuntahuntahun

EDISI 555 THN XIV 9 - 16 MARET 2015

Bandung, SNPBoy, ayah terdakwa Zacky

Rahman Bin Boy Rahman menga-ku tidak terima dengan vonis 5tahun penjara yang dijatuhkanKetua Majelis Hakim, Joseph V.Rahantoknam, SH.MH didampingHakim Anggota Yohanes Hero,SH, MH dan M.Siraj SH, MH ke-pada anaknya pada pembacaanPutusan di Pengadilan Negeri BaleBandung, 9 Februari 2015 lalu.Pasalnya, keluarga terdakwa telahmenyerahkan uang sebesarRp190 juta kepada Jaksa Penun-tut Umum (JPU) berinisial AWS,setelah dijanjikan mendapat vonisringan maksimal 1 tahun. Hal itudisampaikan Boy pada saat jum-pa pers di depan Kantor KejaksaanNegeri Bale Bandung. Pihak kelu-arga terdakwa pun berencanamelaporkan kasus suap atau gra-tifikasi tersebut ke Kejaksaan Ting-gi (Kejati) Jawa Barat.

Menurut Boy, penyerahanuang itu dilakukan dua tahap. Ta-hap pertama sebesar Rp150 Jutadi dalam mobil keluarga di depanKantor Kejaksaan Negeri BaleBandung lama, yang diterima JPUAWS. Uang tersebut diserahkanlangsung orangtua terdakwa,Mona, Desember 2014. Semen-tara untuk kedua kalinya diserah-kan sebesar Rp40 Juta di KafeBale di depan Kantor KejaksaanJawa Barat, Jalan Riau Bandung,juga diterima AWS pada Januari2015. Penyerahan kali ini disak-sikan oleh dua orang.

Dipaparkan Boy, pihak kelur-ga bersedia dengan berbagaiupaya menyerahkan uang sebesaritu karena JPU dengan meya-kinkan mengatakan bahwa uangtersebut akan dibagi-bagi AWS ke-pada pihak yang berperan di per-sidangan. “Uang ini bukan untuksaya semuanya, harus dibagi-bagi

sama atasan dan Majelis Hakimyang menangani perkara terdakwadan juga wartawan,” kata Boymenirukan AWS.

Bahkan AWS menurut Boysudah membeberkan settinganyang akan dimainkan pada saatpersidangan dilangsungkan. “JPUmengatakan akan menuntut ter-dakwa dengan tuntutan 1tahun 2bulan, agar Majelis Hakim memu-tus terdakwa dengan vonis 1 ta-hun ke bawah, nyatanya terdakwadivonis 5 tahun penjara. Kamimenuntut JPU dengan janjinyaatau JPU mengembalikan uangyang kami serahkan dan kami ti-dak mau tahu siapa yang terlibatdalam permainan ini,” kata Boydengan nada geram.

Ditambahkan, pada saat pe-nyerahan uang, AWS mengatakankepada keluarga terdakwa bahwadia sudah ditunggu atasan, yaituKajari Bale Bandung dan Kasi Pi-

dum Kejaksaan Negeri Bale Ban-dung dan Majelis hakim serta pen-gacara. “Katanya AWS yang disu-ruh mengatur semuanya, makakami percaya,” ujar Boy.

Masih menurut Boy, awalnyainisiatif pemberian uang itu datang-nya bukan dari keluarga terdakwa,akan tetapi dari hasil pertemuankeluarga dengan JPU. “Pada saatitu keluarga dibawah JPU keru-mahnya yang terletak di MetroMargahayu Raya Bandung. Padasaat itulah JPU meminta uang se-besar Rp190 Juta,” ucapnya.

Keluarga terdakwa kata dia ti-dak akan tinggal diam dan akanterus mengejar AWS yang telahmembohongi keluarga terdakwadan memuarakan masalah ini ke-pada Kejaksaan Tinggi, bahkanKejaksaan Agung. “Agar dia jugadapat ditindak atau diproses se-cara hukum. Ini kan sudah terma-suk gratifikasi atau menyalahi

sumpah jabatan jaksa. JPU iniakan kami laporkan kepada KejatiJawa Barat, agar dipanggil dan di-proses sesuai hukum yang berla-ku. Apabila tidak ada respon dariKejati, kami akan bawa ini ke Ke-jaksaan Agung. Karena Kejagungtelah berkomitmen menindak apa-ratur kejaksaan yang masih bera-ni bermain nakal. Sampai kema-na pun akan kami kejar, selamauang kami tidak dikembalikan,” te-gasnya.

Ketika dugaan gratifikasi inihendak dikonfirmasi kepada Ke-pala Kejaksaan Negeri Bandung,tidak berhasil. Ragam alasan yangdisampaikan Sekretaris Kajari, adaalasan sibuk, rapat, keluar dan ala-san lainnya. Demikian juga den-gan Kasi Pidum Kejaksaan NegeriBandung tidak pernah berhasil di-temui. Dikonfirmasi via pesan sin-gkat selularnya, tidak mendapatbalasan. WIN

Ironisnya, pihak SatpolPP Pemkab Bekasi sebagaiaparatur penegakkan peratu-ran daerah (Perda) dinilaimandul dalam menjalankantugasnya. Walaupun telahberulangkali diinformasikantentang bangunan beralihfungsi yang dijadikan tempathiburan dengan layanan ber-kategori maksiat, para aparatpimpinan Dikdik JasmeldiAstra ini memilih diam. De-mikian juga dengan BPMPPTyang hanya berkutat pada sta-tement bahwa V2 motel be-lum diberikan izin usaha.Pembiaran yang dilakukanpihak terkait di Pemkab Be-kasi ini semakin menguatkaninformasi yang menyebutkanbahwa pengusaha V2 Moteltelah memberikan upeti ke-pada oknum pejabat di Pem-kab Bekasi, hingga ratusanjuta rupiah agar usahanyaberjalan lancar.

Ketika SNP memperta-nyakan isi surat rekomendasiyang diserahkan kepada V2Motel Raja Sentosa, KepalaDisparbudpora Pemkab Be-kasi, Ir. H. Agus Trihono, ti-dak bersedia menunjukkanatau memberitahukannya.Patut diduga ada kejangga-lan dalam surat rekomendasitersebut, sehingga terkesansakti digunakan pengusahaV2 Motel. Selain itu, masaberlaku surat rekomendasijuga patut dipertanyakan.“Apabila pemberkasannya ti-dak ada di dinas lain, sayaakan memanggil dinas-dinasyang terkait untuk memper-tanyakan berkas surat Reko-mendasi V2 Motel Raja Sen-tosa,” kilahnya.

Kepala Bidang Pariwisa-ta, Disparbudpora PemkabBekasi, Doni Sirait yang saatitu mendampingi Agus Tri-hono mengatakan bahwa

bangunan Ruko V2 MotelRaja Sentosa baru diberikanRekomendasi. “NamunRekomedasi tersebut bukansebagai surat izin usaha,”katanya.

Terpisah, Kepala SeksiEvaluasi dan PengendalianBPMPPT Pemkab Bekasi,Wowo Fadilah, menybutkanbahwa mengenai bangunanV2 Motel Raja Sentosa yangberada di Lippo CikarangRuko UnionTambrin, sebe-lum dikeluarkan Perda ten-tang tempat hiburan malamtidak akan diberikan izin usa-hanya. “kami tidak berikanizin usaha,” imbuhnya.

Sementara Kepala BidangEvaluasi dan PengendalianBPMPPT, Eddy Yusup, jugamenegaskan bahwa ban-gunan V2 Motel Raja Sento-sa belum diberikan izin usa-ha karena belum melengkapisurat-surat pengalihan fung-si peruntukan bangunan.“Maka kami tidak berikan izinusaha,” tegasnya.

Selain itu, rencana ins-peksi mendadak (Sidak)yang dilontarkan Ketua Ko-misi B DPRD Kabupaten Be-kasi, H.Mulyana Muhtar, be-lum lama ini patut diperta-nyakan. Belum lama ini iamenuding bahwa menjamur-nya bangunan beralih fungsiyang dijadikan tempat mak-siat di Kabupaten Bekasi ka-rena tidak adanya tindakantegas dan kemauan dari di-nas terkait, seperti Disparbu-dpora dan Satpol PP sertaBPMPPT.

Mulyana Muhtar me-negaskan bahwa pihaknyaakan melakukan sidak ke be-berapa lokasi atau bangunanberalih fungsi yang dijadikantempat maksiat. Adapun lo-kasi yang dijadwalkan akandisidak adalah Lippo Cika-rang, Ruko Union Thamrindan Singaraja, Cibitung danPasir Konci serta Tegal Danasserta sepanjang Bantaran Ka-limalang.

“Apabila banguan terse-but dijadikan tempat maksi-at, maka anggota dewan akanmengumpulkan para TokohAgama untuk membicarakansebaiknya seperti apa aturan-nya. Karena Pemerintah Da-erah saja belum dapat untukmelakukannya, dan anggotadewan akan membuat PerdaHiburan Malam sebagai pay-ung hukum tempat hiburanmalam,” kata Mulyana belumlama ini.

Selain diduga menerimaupeti dari pengusaha V2 Mo-tel, pembiaran yang dilaku-kan oknum pejabat dinas ter-kait di Pemkab Bekasi disi-nyalir merugikan keuangannegara/daerah dari sektorpajak dan retribusi. Pasalnyapotensi pendapatan asli dae-rah (PAD) menguap dan tidakdapat dikelolah oleh PemkabBekasi.

Sebagaimana dijabarkandalam Undang-Undang No-mor 28 tahun 2009 tentangPajak Daerah dan RetribusiDaerah, bahwa operasi V2Motel diharuskan membayarpajak hiburan antara 35 per-sen hingga 75 persen. “Akantetapi untuk V2 Motel itu be-lum bisa diterapkan karena

belum memiliki izin usaha.Seharusnya pihak terkait se-perti Disparbudpora,BPMPPT dan Satpol PPberkoordinasi untuk menu-tup tempat tersebut, agarpengusaha melengkapi izin-nya dulu, bukan malah me-nerima upeti seperti yangsanter terdengar. Selanjut-nya DPRD menggodok Per-da Hiburan, sehingga akanmeningkatkan PAD Kabupa-ten Bekasi,” kata salah seo-rang pemerhati di KabupatenBekasi.

Para Pemerhati danTokoh di Kabupaten Bekasimendesak Bupati Bekasi dr.Hj. Neneng Hasah Yasin un-tuk menunjukkan ketega-sannya dalam menrtibkanbangunan beralih fungsiyang dimiliki pengusahaberkantong tebal. Selain itu,Bupati juga diminta menge-valuasi kinerja aparaturnyadi tiga SKPD, yaitu Dispar-budpora, BPMPPT dan Sat-pol PP, khususnya dugaanaliran dana atau upeti daripengusaha V2 Motel.

“Bupati jangan hanyamampu menertibkan ban-gunan tak berijin yang di-gunakan masyarakat takmampu untuk tempat tinggalatau membuka usaha berta-han hidup, akan tetapi harusmampu menertibkan ruko-ruko mewah yang menyala-hi aturan atau beralih fungsimilik pengusaha berkantongtebal. Tujuannya juga untukkepentingan masyarakatKabupaten Bekasi, dengancara meningkatkan PAD,”kata salah satu tokoh masya-rakat. JULHAM

Kayuagung, SNPNarkoba yang diduga berasal

dari Malaysia yang diselundupkanke Indonesia berhasil digagalkanKepolisian Resort (Polres) OganKomering Ilir (OKI) pada Selasa(3/3) sekitar pukul 22.30 Wib saatmelintas di Jalan Lintas Timur(Jalintim), Desa Tugu Mulyo, Ke-camatan Lempuing, OKI.

Tak Tanggung-tanggung,narkoba yang berhasil diamankanpetugas jumlahnya fantastis yak-ni 11,5 Kg sabu-sabu dan 24.506butir pil ekstasi berbagai warna.Jumlah ini menjadi pengungkapanterbesar dalam sejarah pengung-kapan narkoba di Polda Sumsel.Narkoba tersebut dibawa 2 angg-gota sindikat pengedar narkobaasal Aceh, Muntala (50), wargaMatang Lumpang Dua, KabupatenAceh Utara, Provinsi Aceh danZulkifli Hasan (44), warga SerangKubu Aceh Utara, Provinsi Aceh.

Kapolres OKI, AKBP ErwinRahmat mengatakan bahwa pihka-nya mendapat informasi bahwaada mobil Avanza hitam nopol BK1967 ZE, membawa narkoba den-gan jumlah besar, lantas pihak ke-polisian melakukan razia dibebera-pa titik untuk mencegat pelaku.Namun saat dicegat di Kayuagungternyata pelaku sudah lewat danPolres OKI langsung menginstruk-sikan kepada jajaran. Selanjutnyajajaran Polsek Lempuing mengge-lar razia di ruas Jalan Lintas Timur.“Saat Polsek Lempuing mengge-lar razia, ternyata mobil yang men-jadi Target Operasi (TO) melintas,”kata Kapolres.

Saat itu juga Polisi langsungmelakukan penggeledahan di da-lam Mobil warna Hitam tersebut.Setelah digeledah petugas men-dapatkan alat hisap dan beberapagram sabu-sabu. Petugas kembalimelakukan penggeledahan, hasil-nya, ditemukan Narkoba jenissabu-sabu sebanyak 11,5 kg danPil ekstasi sebanyak 24,506 butiryang disimpan di dalam dindingpintu mobil sebelah kiri dan sebe-lah kanan ser ta dashboard mobil.

“Barang bukti yang kita sita,satu unit Mobil Avanza Hitam, duaUnit HP merk Nokia, 23 kantongbesar Narkotika jenis Shabu 500gram/kantong, 8 kantong berisi pilekstasy warnamerah Logo Nike,berjumlah 17,158 dan tiga kan-tong plastik pil ekstasi warna biruberjumlah 1.500 butir dan 8 kan-tong ekstasy warna Kuning logosupermen. Selanjutnya para ter-sangka dan barang-bukti langsungdiamankan di Polsek Lempuing,”jelas Erwin.

Menurut Erwin pengungkapanNarkoba kali ini adalah pengung-kapan Narkoba terbesar di Sum-sel untuk jenis sabu-sabu. “Ka-sus ini akan terus dikembangkan,karena pengakuan tersangka ba-rang ini dari aceh dan akan diki-rim ke Lampung. Maka selanjut-

nya kita akan koordinasi denganPolda Aceh dan Polda Lampunguntuk mengungkap jaringan yanglain,” terangnya.

Sementara itu Direktur Direk-torat Narkoba, Polda Sumsel, Kom-bes Pol Dedy Yudo Setyo Pranoto,menambahkan bahwa barang-buk-ti yang berhasil disita itu sebagiandiperkirakan sudah diturunkan diPalembang dan beberapa wilayahyang sudah dilewati. “Saya yakinBB itu ada sebagian sudah ditu-runkan di Palembang dan sekitar-nya, karena bungkusnya sudah ti-dak rapi lagi,” katanya.

Dir Narkoba memastikan ba-rang haram itu berasal dariMalaysia, masuk ke Indonesiamelalui jalur laut. “Bisa jadi ba-rang itu masuk dari Bireun Aceh,karena beberapa kasus narkobayang kita ungkap beberapa te-rakhir ini semuanya masyoritasberasal dari aceh. Bentuk danjenis barangnya sama, Narkobamerupakan kejahatan transsak-sional,” jelasnya.

Menurut Dedy, dengan pen-gungkapan narkoba sebanyak 11,5Kg sabu dan 24,506 butir ini Ke-polisian telah berhasil menyelamat-kan sebanyak 189.506 orang daripemakaian Narkoba. Untuk pen-gembangan selanjutnya prosespenyidikan diambil alih oleh PoldaSumsel. Selanjutnya nanti jika ma-suk tahap penuntutan akan dikem-balikan ke Polres OKI.

“Yang terpenting dari pengun-gkapan Narkoba ini, ternyata kitasudah berhasil menyelamatkan189.506 warga dari pengaruhnarkoba. Anggota yang berhasilmengungkapnya tentunya akankita berikan Reward sebagai apre-siasi kita, agar anggota lebih ter-motivasi,” terangnya.

Ditegaskan Dir Narkoba,bahwa para tersangka pantas di-jerat dengan pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009,dengan ancaman hukuman seu-mur hidup atau hukuman mati.“Saya berharap majelis hakimnanti dapat bermurah hati dengan

memberikan hukuman kepadapara tersangka dengan hukumanmati, karena barang-bukti yangdibawa oleh tersangka sangat be-sar dan membahayakan asetbangsa,” tegasnya.

Sementara itu menurut kete-rangan tersangka Muntala, barangharam tersebut milik tersangkaUdin (DPO) yang merupakan war-ga Medan. Ia diminta mengantar-kan Narkoba tersebut ke daerahKalianda, Provinsi Lampung Se-latan dengan upah Rp 100 jutadan sudah dipanjar Rp10 juta.

Kemudian Muntala mengajaktemannya Zulkifli untuk melakukanpekerjaan mengantarkan narkoba,lalu keduanya berangkan dari Acehpada Kamis malam dengan mobilrental, kemudian berjanji bertemudi Medan. “Saya ajak Zul karena diabisa nyetir, jadi bisa bergantianmembawa kendaraan,” katanya.

Sampai di Medan, sambung-nya, ada orang suruhan udinmenghubungi kedua tersangka,lalu mobil yang digunakan dibawapergi sekitar 2 jam. Setelah kem-bali, mobil kembali diserahkan, ke-duanya meneruskan perjanan.“Hanya saja saya tidak tahu bera-pa banyak barang mau diantar-kan kepada siapa, karena Udinhanya menyuruh mengantarkanke daerah Kalianda, Lampung Se-latan. Jika sudah sampai disana,kata Udin nanti ada yang menjem-put,” ujar Muntala saat dimintaiketerangan di ruang Riksa Sat-narkoba Polres OKI.

Tersangka juga mengaku barukali ini dirinya menjadi kurir Narko-ba, karena memang tidak mempu-nyai pekerjaan tetap. “Dulu sayamemang sering ke luar daerah un-tuk berjualan klontongan. Tapi su-dah lama tidak lagi berjualan. Nahwaktu bertemu Udin, saya dimintauntuk mengantar Narkoba. Karenaupahnya besar langsung saya te-rima,” akunya seraya menyebutbahwa mobil Avanza hitam nopolBK 1967 ZE yang digunakan untukmengantarkan narkoba itu adalahmobil rental. H.HENRI

Kayuagung, SNPDealer Toyota bernama Toyota

Auto 2000 yang beralamat di Ja-lan Veteran, Kota Palembang, Su-matera Selatan diduga menggela-pkan Buku Pemilik Kendaraan Ber-motor (BPKB) salah satu konsu-mennya, bernama Neni Ningsih.Hal itu disampaikan Susilo, ayahkorban, warga Desa Sumber Hi-dup, Kecamatan Pedamaran Timur,Kabupaten Ogan Komering ilir(OKI), kepada SNP belum lama ini.

Menurut Susilo, dugaan peng-gelapan itu berawal ketika anaknya,Neni Ningsih membeli mobil Toyotamerk Fortuner pada 22 Mei 2012.Neni bersama temannya pergi keJalan Veteran Palembang, yang di-

terima seorang sales bernamaRicky Rahman Lubis. Pada saattransaksi, Neni menyerahkan DanaPertama (DP) sebesar Rp10 juta.“Pada tanggal 8 Juni 2012 Nenimenransfer ke rekening Astra In-ternasional, dengan alamat Palem-bang melalui BNI nomor rekening00.705.6887.7,” kata Susilo.

Dijelaskan, pada saat pen-gambilan mobil tanggal 13 Juni2012, Neni bersama temannyajuga Susilo sendiri menyerahkanuang tunai Rp60 juta dan Rp7 jutauntuk menambah panjar kedua,termasuk asuransi mobil. “Kemu-dian Nani melakukan transfer pada29 Juni 2012 ke rekening nomor0230763210 milik Ricky Lubis

melalui bank BNI sebesar Rp50juta,” katanya.

Kemudian dijelaskan Susilo,pada tanggal 15 Agustus 2012,Sales Auto tersebut mendatangiNani ke rumahnya di Desa Sum-ber Hidup, Kecamatan PedamaranTimur, Kabupaten OKI. Ricky me-minta bayaran kekurangan sebe-sar Rp70 juta. “Jadi total uangyang sudah dibayarkan kepadaAuto 2000 yang berlamat di jalanVeteran Nomor 6857 Palembangberjumlah Rp340 juta, ditambah-kan dana asuransi Rp7 juta,” kataayah korban.

Dipaparkan Susilo, ketika Nanimenagi janji Ricky untuk men-gambil BPKB dan pelunasan mo-

bil for tuner sebesar Rp80 juta,sales Auto 2000 ini hanya men-gatakan kepada korban agarmembayarkan kekurangan pelu-nasan mobil, agar BPKB nya da-pat dikeluarkan dalam waktu satubulan. Akan tetapi Nani tidakmeyerahkan uang tersebut dika-renakan jangka waktu penerbitanBPKB terlalu lama. “Pada tanggal7 November 2012 Nani mendapattelepon dari pihak TAF, bahwanama Ricky Rahman Lubis tidaklagi bekerja di Auto 2000 karenasudah diberhentikan. Nani bersa-ma dua temanya kemudian mena-nyakan langsung kepada managerAuto 2000 tetang keberadaanBPKB mobil Fortuner yang ia beli.

Pihak Auto mengatakan sudah di-lesingkan di TAF,” paparnya.

Karena merasa ditipu danBPKB nya digelapkan, ia melaporke Polda Sumatera Selatan den-gan Laporan Polisi Nomor:LPB/612/IX/2013/SPKT tertanggal 27September 2013, yang diterimaKompol M.Pahri, dengan namakorban Neni Riasari Ningsih, ke-lahiran 26 Juni 1984.

Susilo mengaku kecewa den-gan kinerja Polda Sumsel yang di-nilai lamban dalam menangani la-poran masyarakat. “Kami sangatkecewa dengan kinerja Polda Sum-sel. Laporan yang sudah satu tahun,tidak ditindaklanjuti, hanya berjalandi tempat,” keluhnya. EDG/H.HR

Lampung, SNPLembaga Swadaya Masyara-

kat (LSM) Koalisi Percepatan Pem-berantasan Korupsi (KPPK) Provin-si Lampung merupakan merupa-kan komunitas masyarakat mada-ni yang bersifat non pemerintahanyang lahir atas semangat gerakanreformasi dengan mengembanfungsi pengawasan publik atas ki-nerja dan kebijakan pemerintah daripraktek-praktek penyalahgunaanwewenang dan jabatan. Dalammenjalankan tugasnya lembagatersebut berupaya mewujudkanpenyelenggaraan yang bersih danbebas dari Korupsi, Kolusi danNepotisme (KKN) sebagaimanaditetapkan asas-asas umum penye-lenggaraan negara. Hal itu disam-paikan Koordinator Wilayah (Korwil)Lampung LSM KPPK, Aji Siswantokepada SNP belum lama ini.

Menurut Aji, pihaknya akanmeningkatkan kinerja untuk dapatmemerangi tindak pidana korupsidi wilayahnya. Upaya itu akan di-lakukan dengan pembenahan polakerja, mengevaluasi sumber daya

anggota, dan manajemen controlserta pelaporan. “Korupsi adalahmusuh utama negeri ini yang ha-rus diperangi dan dimusnahkan.Para pelaku korupsi atau korup-tor pada umum mempunyai dayayang tinggi, sehingga untuk dapatmelakukan control, minimal harusbisa mengimbangi. Itulah perlunyadilakukan evaluasi sumber dayapersonil di lembaga ini,” katanya.

Sementara untuk manajemencontrol dan pelaporan, kata Aji,perlu dilakukan pengumpulan datadan investigasi yang lengkap ter-hadap suatu dugaan tindak pida-na korupsi, sehingga pada saattemuan dilaporkan kepada pihakyang berwenang dapat segera di-proses. “Untuk dapat mengawasipenyerapan anggaran, minimalkita harus memiliki data awal se-misal sumber dana dan pengalo-kasiannya. Untuk tingkat daerahmisalnya perlu kita ketahui APBD,teknis kegiatan dan laporan per-tanggungjawaban,” jelasnya.

Pola tersebut kata Aji akan pi-haknya terapkan dalam menja-

lankan tugas pokok dan fungsinyauntuk menghantarkan para korup-tor yang telah menyengsarakanrakyat ke balik jeruji besi. “Akantetapi dalam menjalankan tugas,kita juga tetap mengedapankanazas praduga tidak bersalah, danberjalan para koridor undang-un-dang pemberantasan korupsi, ser-ta ketentuan yang mengatur pe-ran serta masyarakat,” ujarnya.

Aji yang disigung perihal ba-nyaknya tantangan yang dihadapipara penggiat anti korupsi bela-kangan ini, semisal penembakanpenggiat anti korupsi di Medan, iamengatakan bahwa kemungkinanitu adalah resiko dari pekerjaan-nya. “Jangankan menjadi penggi-at anti korupsi atau LSM, setiappekerjaan pasti ada resiko. Hidupdan mati manusia itu telah diten-tukan oleh Allah,” tegasnya.

Sementara untuk komunikasisecara horizontal, ia dan KetuaUmum DPP KPPK, Suprihatin,SPmengaharapkan agar semua LSMyang focus menyoroti pemberan-tasan korupsi bisa bersama-samamelaporkan temuan tindak pidanakorupsi yang dilakukan penyeleng-gara negara. “Kami siap mendam-pingi dan menggiring laporan ada-nya dugaan korupsi tersebut hing-ga tuntas, sampai ke meja hijau.Dengan harapan tindak pidana ko-rupsi minimal bisa berkurang, wa-lapun tidak biasa diberantas seca-ra keseluruhan. Target dan sasa-rannya dikemudian hari adalah pro-vinsi Lampung akan terbebas daritindak pidana korupsi, demikianjuga Negara Indonesia yang kitacintai,” tegasnya. ISRIN

Pengungkapan Terbesar Polda Sumsel

Polres OKI Gagalkan Pengiriman11,5 Kg Sabu dan 24.506 Ekstasi

LSM KPPK Tingkatkan Kinerja Perangi Korupsi

Aji Siswanto bersama Ketua Umum LSM KPPK bersama be-berapa Ketua Umum LSM dan Tokoh Masyarakat saat meng-gelar acara syukuran di Kecamatan Bumi Rumbia, Kabupa-ten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, belum lama ini.

V2 Motel Diduga Beroperasi Tanpa Izin Usaha

Disparbudpora Terbitkan‘Surat Sakti’, Satpol PP Mandul?

Hasil Sidak DPDR Dipertanyakan

Dikdik Jasmedi Astra

Bekasi, SNPV2 Motel Raja Sentosa di wilayah LippoCikarang, Ruko Union Thamrin, KecamatanCikarang Selatan bebas beroperasi ber-modalkan ‘surat sakti’, berupa rekomendasiyang diterbitkan Dinas Pariwisata, Budaya,Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora)Pemkab Bekasi. Bangunan beralih fungsitersebut belum memiliki izin usaha se-bagaimana disampaikan pihak Badan Pen-anaman Modal dan Pelayanan PerizinanTerpadu (BPMPPT).

Laporan Polisi Jalan di Tempat

Toyota Auto 2000 Diduga Gelapkan BPKB

Serahkan Uang Rp190 Juta, Zacky Tetap Divonis 5 Tahun

Keluarga Terdakwa Akan Laporkan JPU ke Kejati Jabar

Ir.H.AgusTrihono