SURAT PERJANJIAN KONTRAK KERJA

Nomor : 02 / ST-YURDA / SPKK / 10 09 - 2012

PT. SEKAR TIRTALUHUR

Dengan

PT. YURDA ADHI SENGGARAPROYEK PEMBANGUNAN PASAR INDUK DAN TERMINALBIS MAJALAYA KABUPATEN BANDUNGPada hari ini Senin tanggal sepuluh bulan September Tahun Dua Ribu Dua Belas ( 10 - 09 - 2012), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a

: ATANG SUKMANA

J a b a t a n

: Direktur Utama PT. SEKAR TIRTALUHURAlamat: Jl. Olah Raga No. 55, Sukanegla, Majalaya-Kab. BandungDalam hal ini bertidak untuk dan atas nama Pemilik Proyek atau Owner yang selanjutnya disebut dalam perjanjian ini sebagai PIHAK PERTAMA

Dalam hal ini bertidak untuk dan atas nama Ketua Umum Yayasan Damarjati atau Owner Project yang selanjutnya disebut dalam perjanjian ini sebagai PIHAK PERTAMA

N a m a

: Ir. SUNARLIANSYAH TAHAJ a b a t a n

: Direktur PT. YURDA ADHI SENGGARAAlamat

: Jl. Tenggilis Baru No. 25 SurabayaDalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan atau Penyedia Barang/Jasa (Kontraktor), yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA setuju dan sepakat membuat perjanjian bersama dalam pelaksanaan pekerjaan seperti diuraikan dalam pasal-pasal di bawah ini : PASAL 1TUGAS PEKERJAAN

PIHAK KESATU dalam kedudukan seperti disebut diatas memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dan menyanggupi pelaksanaan pekerjaan PROYEK PEMBANGUNA PASAR INDUK DAN TERMINAL BIS MAJALAYA _ KABUPATEN BANDUNGPASAL 2

DASAR PELAKSANAAN PEKERJAANPelaksanaan pekerjaan yang tersebut pada pasal 1 di atas, harus dilaksanakan dan berpedoman kepada :

Gambar dan RAB ;

Surat Penunujukan (SP) ;

Surat Perjanjian Kontrak Kerja ( SPKK ) ;

Surat Perintah Mulai Kerja ( SPMK ) ;

Surat Penyerahan Lapangan ( SPL ) ;

Legalitas Perijinan dari Dinas Tata Ruang Pemerintah Kabupaten Bandung

Ijin IMB

Legalitas Studi Kelayakan DAN RKSPASAL 3

LOKASI DAN LINGKUP PEKERJAAN1. Lokasi proyek pembangunan Pasar Induk dan Terminal Bis MajalayaKabupaten Bandung-Jawa BaratPekerjaan meliputi Pembebasan dan Pematangan Tanah,Pembangunan gedung Toko,Kios,Los dan Terminal Bis,serta Pekerjaan Infrastruktur pendukung,Fasilitas umum dan Fasilitas Sosial yang kesemua jenis pekerjaan tersebut sebagaimana yang terlampir pada Rencana Anggaran Biaya yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini.

PASAL 4

HARGA BORONGAN (KONTRAK)

1. Jumlah harga borongan (Kontrak) untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut pada Pasal 1 dIi atas, sebesar Rp 98.543.000.000,- ( Sembilan Puluh Delapan Miliyar Lima Ratus Empat puluh Tiga Juta Rupiah ), Nilai kontrak sebagaimana tersebut diatas sudah termasuk jasa keuntungan kontraktor dan Pajak Pertambahan Nilai ( Ppn ).PASAL 5

ANGGARAN BIAYA & SPESIFIKASI TEKNIS

Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai berikut :

NO.URAIAN PEKERJAANJUMLAH HARGA (RP)

IPekerjaan Persiapan & Pengadaan TanahRp. 15.000.000.000,-

IIPekerjaan Pengurugan & Pematangan LahanRp. 3.000.000.000,-

IIIPekerjaan perencanaan & PengawasanRp. 1.536.500.000,-

IVPengerjaan Kontruksi & MERp. 55.118.496.600,-

VPekerjaan Marketing & SosialisasiRp. 663.500.000,-

VIPengerjaan ExposeRp. 800.000.000,-

VIIAdministrasi Talangan Aktivasi & PenerbitanRp. 2.500.000.000,-

VIIIOver HeadRp. 3.500.000.000,-

JUMLAH TOTALJASA KONTRAKTOR 10%

PPN 10%Rp. 82.118.496.600,-

Rp. 8.211.849.660,-

Rp. 8.211.849.660,-

JUMLAH TOTAL

DIBULATKANRp. 98.542.195.920,-

Rp. 98.543.000.000,-

Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Spesifikkasi teknis terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 6CARA PEMBAYARAN

Tata cara pembayaran PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA adalah dengan system FULL FINANCE SHIRING (TURN KY PROJECT) dengan dijamin Sertifikat Deposito Berjangka (SDB) dari BANK Mandiri (Persero) Tbk.PASAL 7

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan pekerjaan pada pasal 1 tersebut diatas, setelah tanggal Surat Perjanjian Kontrak kerja ditandatangani oleh kedua belah pihak dan sekaligus sebagai Surat Penyerahan Lapangan (SPL) diterima oleh PIHAK KEDUA. 2. Pelaksanaan pekerjaan pada pasal 1 tersebut diatas, harus selesai seluruhnya dan dapat diterima dengan baik oleh PIHAK KESATU BERDASARKAN Berita Acara Serah Terima pekerjaan selambat-lambatnya 300 (tiga ratus) hari kalender, sejak tanggal Surat Penyerahan Lapangan (SPL) diterima oleh PIHAK KEDUA.PASAL 8

JANGKA WAKTU PEMELIHARAAN1. Selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender setelah pekerjaan diserahterimakan untuk pertama kalinya, pengawasan dan pemeliharaan tetap menjadi tanggungan PIHAK KEDUA, dan PIIHAK KEDUA diwajibkan atas permintaan PIHAK KESATU secara tertulis supaya segera memenuhi segala kekurangan-kekurangan.

2. Apabila PIHAK KEDUA tidak mengindahkan perintah itu, maka pekerjaan pemeliharaan tersebut akan dilakukan olh PIHAK KESATU, dan biaya-biaya yang ditimbulkan seluruhnyamenjadi beban PIHAK KEDUA.PASAL 9

LAPORAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. PIHAK KEDUA wajib membuat laporan kegiatan dan kemajuan pelaksanaan pekerjaan secara berkala PIHAK KEDUA yang diserahkan kepada Pengawas Lapangan setiap minggu.

2. Laporan kegiatan berisi pemasukan bahan / material, jumlah tenaga kerja, kondisii cuaca / curah hujan dan prestasi pekerjaan serta hal-hal yang dianggap perlu untuk dilaporkan.

3. PIHAK KEDUA wajib membuat rencana kerja pelaksanaan dan melaporkan apabila ada perubahan rencana kerja pelaksanaan yang telah diserahkan kepada PIHAK KESATU.

PASAL 10

PENGAWAS PELAKSANA PEKERJAAN 1. Dari PIHAK KESATU ditunjuk konsultan pengawas.

2. Dari yang ditunjuk pelaksana Profesional untuk mengawasi selama pekerjaan itu dilaksanakan untuk dapat menerima dan menyelesaikan segala perintah dari PIHAK KESATU atau wakil PIHAK KESATU yang ditunjuk.

PASAL 11

PEMBATALAN / PEMUTUSAN PERJANJIAN

PIHAK KESATU mempunyai hak untuk membatalkan / memutuskan surat perjanjian pada pasal di atas apabila :1. Ternyata PIHAK KEDUA telah menyerahkan / memborongkan pekerjaan pada pasal 1 di atas keseluru hannya atau sebagian kepada Pihak Ketiga lainnya tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK KESATU.2. PIHAK KEDUA menurut pertimbangan PIHAK KESATU ternyata tidak mampu menyelenggarakan pekerjaan pada pasal 1 di atas.

3. Dengan pemutusan / pembatalan surat perjanjian ini, maka semua pekerjaan yang telah selesai dan terpasang termasuk bahan-bahan yang ada di Plant Site menjadi milik PIHAK KESATU.

4. Dengan pemutusan / pembatalan surat perjanjian ini maka nilai pekerjaan yang telah diselesaikan oleh PIHAK KEDUA akan dibayar oleh PIHAK KESATU sesuai prosentase penyelesaian pekerjaan tersebut didasarkan pada laporan dari Pengawas Lapangan yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU.

PASAL 12

PENAMBAHAN / PENGURANGAN PEKERJAAN (ADDENDUM)

1. Penyimpangan-penyimpangan dan atau perubahan-perubahan yang merupakan penambahan ataupun pengurangan dari pekerjaan baru boleh dikerjakan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari PIHAK KESATU.

2. Perhitungan penambahan / pengurangan terjadi atas dasar harga yang telah disepakati oleh Kedua Belah Pihak jika tidak tercantum dalam daftar kesatuan dalam buku harian.3. Kesepakatan yang timbul akibat Penambahan / Pengurangan, akan dituangkan dalam bentuk perjanjian Kesepakatan Bersama yang merupakan Perjanjian Tambahan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 13

FORCE MAJEURE

Bilamana dalam waktu pelaksanaan pekerjaan terjadi hal-hal diluar dugaan atau kemampuan PIHAK KEDUA yang dianggap FORCE MAJEURE seperti banjir, gempa bumi, dan bencana alam lainnya dan atau Peraturan MONETER Pemerintah maka PIHAK KEDUA dapat mengajukan / meminta pertimbangan kepada PIHAK KESATU untuk mendapatkan perpanjangan batas waktu penyelesaian pekerjaan dan eskalasi harga.

PASAL 14

SANKSI SANKSI1. Jika PIHAK KEDUA tidak dapat menyerahkan pekerjaan seperti pada pasal 2 surat perjanjian kerja ini danbukan dikarenakan adanya force majeure, maka PIHAK KESATU akan mengklaim.

2. Jika PIHAK KEDUA lalai menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan yang dihasilkan tidak memuaskanPIHAK PERTAMA, kelalaian mana cukup dibuktikan dengan hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan mutu atau waktu sesuai dengan bestek/hal hal lainnya bertentangan dengan isi surat perjanjian ini, maka perjanjian ini menjadi batal.

3. Sehubungan dengan ketentuan ketentuan pasal ini maka dalam hal batalnya perjanjian ini, PIHAK KESATU mempunyai hak secara penuh untuk menentukan kontraktor lain atau Pihak Ketiga yang telah lulus pra kualifikasi standar operation, sebagai pengganti untuk melanjutkan pekerjaan atas beban PIHAK KEDUA.

4. Biaya untuk melanjutkan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pihak Ketiga dihitung berdasarkan sisa nilai pekerjaan, dimana kelebihan biaya dari nilai kontrak antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA setelahperhitungan kembali , maka biaya pekerjaan yang akan diberikan kepada Pihak Ketiga sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA. Dalam hal ini Pihak Kedua harus memberikan persetujuan pembayaran Pihak Ketiga.

5. Pihak pihak dengan tegas menerangkan dengan ini, bahwa berkenaan dengan batalnya perjanjian yang Berdasarkan peristiwa peristiwa tersebut masing masing melepaskan dasar dasar dan atau upaya upaya yang menurut pasal pasal 1266 dan 1267 kitab undang undang hukum perdata diberikan kepada Pihak pihak dalam surat perjanjian ini.

PASAL 15

PERSELISIHAN

1. Para Pihak sepakat bahwa apabila terjadi perselesihan antara kedua belah pihak, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah.

2. Para Pihak sepakat bahwa apabila terjadi perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarahmaka perselesihan ini akan diputuskan melalui Badan Atribasi Nasional Indonesia ( BANI ) yang mengikat secara mutlak tingkat pertama dan terakhir.

3. Biaya penyelesaian dimaksud dalam ayat-2 pasal ini, akan ditanggung bersama yang sama besarnya.

PASAL 16

LAIN LAIN

1. Para Pihak sepakat bahwa segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini atauperubahan perubahan yang dipandang perlu oleh Para Pihak akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (Adendum) dan merupakan perjanjian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

2. Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 3 ( tiga), diberi materai secukupnya untuk PIHAK KESATU danPIHAK KEDUA selebihnya diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan ada hubungan dengan pekerjaan pemborongan ini3. Para Pihak sepakat bahwa untuk kepentingan Nota Kesepaham,an ini, mengabaikan Pasal 1266 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.4. Para Pihak sepakat bahwa tidak diperkenankan mengadakan perjanjian atau mengikatkan diri pada Pihak Ketiga atau Pihak Lain, selama jangka waktu 21 (dua puluh satu) bulan, untuk maksud serta isi dalam perjanjian yang sama dengan Nota Kesepahaman ini

PASAL 17

P E N U T U P

Demikian Surat Perjanjian Kontrak Kerja (SPKK) ini dibuat selanjutnya para pihak menandatangani secara bersama sama dan dibuat rangkap 3 ( Tiga ) bermenterai cukup sehingga mempunyai hukum yang sama PIHAK KEDUA

PT. YURDA ADHI SENGGARA IR. SUNARLIANSYAH TAHA Direktur Utama PIHAK PERTAMA PT. SEKAR TIRTA LUHUR ATANG SUKMANA

Direktur Utama

MENGETAHUI/MENYUTUJUIInvestor Otoritas Pendana/Penanggung Jawab

PT. TRUST WINANGUN SARI JAYADADANG KURNIA, BE

Direktur Utama