BAOAN INFORMASIGEOSPASIAL

SURAT PERJANJIAN KERJA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

DENGAN

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

TENTANG

PEMBUATAN DRAF PETA USULAN CALON DAERAH PERSIAPANKABUPATEN TABIR RAYA DI KABUPATEN MERANGIN

PROVINSI JAMBI

NOMOR : 04/Pem/2018NOMOR : 6.1/PPKS-BIG/PK.05/2/2018

Pada hari ini, SELASA tanggal ENAM bulan FEBRUARI tahun DUA RIBU DELAPANBELAS bertempat di CIBINONG, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. H. SIBAWAIHI Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin, dalam halini bertindak untuk dan atas nama PemerintahKabupaten Merangin, berkedudukan di JalanJenderal Sudirman Nomor 01 Kelurahan PematangKandis, Kecarnatan Bangko, Kabupaten Merangin,Provinsi Jambi, selanjutnya disebut PIHAKKESATU.

2. WIWIN AMBARWULAN Kepala Pusat Penelitian, Promosi dan Kerja Sarna,Badan Informasi Geospasial, dalam hal inibertindak untuk dan atas nama Kepala BadanInformasi Geospasial, sehingga sah untukbertindak untuk dan atas nama Badan InformasiGeospasial, berkedudukan di Jalan Raya Jakarta-Bogor KM. 46, Cibinong, Kabupaten Bogor,Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagaiPIHAK KEDUA

Halaman 1 dari 9

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya secara bersama-samadisebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulumengingat:1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah

Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah,sebagairnana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan DaerahTingkat II Tanjung Jabung;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara BukanPajak;

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan KabupatenSarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan KabupatenTanjung Jabung Timur, sebagairnana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

sebagairnana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-UndangNomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian UrusanPemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi danPemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara PelaksanaanKerja Sama Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2017 tentang Tata CaraPembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif AtasJenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan InformasiGeospasial;

14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah sebagairnana telah diubah, terakhir dengan Peraturan PresidenNomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan PresidenNomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

15. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan InformasiGeospasial, sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun2011 tentang Badan Informasi Geospasial;

Halaman 2 dari 10

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang PetunjukTeknis Tata Cara Kerja Sarna Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang PedomanPenetapan Penegasan Batas Desa;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2016 tentang Batas DaerahKabupaten Kerinci dengan Kabupaten Merangin Provinsi Jambi;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2016 tentang Batas DaerahKabupaten Merangin dengan Kabupaten Tebo Provinsi Jambi;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2016 tentang Batas DaerahKabupaten Merangin dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2017 tentang BatasDaerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dengan Kabupaten Musi RawasUtara Provinsi Sumatera Selatan dan Batas Daerah Kabupaten SarolangunProvinsi Jambi dengan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi SumateraSelatan;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang PedomanPenegasan Batas Daerah;

23. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 47/PMK.02/2017tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;

24. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 661/KMK.02/2016 tentangPersetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajakyang Berlaku pada Badan Informasi Geospasial;

dan memperhatikan:Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan BadanInformasi Geospasial Nomor: 08/Pem/2016 dan Nomor: B-13.4/KA/PK/05/2016 tanggal 13 Mei 2016, tentang Penyelenggaraan,Pengembangan, Pemanfaatan Data dan Informasi Geospasial untukMendukung Pembangunan di Kabupaten Merangin; danPerjanjian Kerja Sama antara Badan Informasi Geospasial dengan PemerintahKabupaten Merangin Nomor: B-13.2/PPKS/PK/05/2016 dan Nomor:10/Pern/2016 tanggal 13 Mei 2016, tentang Pembuatan Peta PemekaranDaerah Persiapan Otonomi Baru di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk bekerja samadalam Pembuatan Draf Peta Usulan Calon Daerah Persiapan Kabupaten TabirRay a di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, yang dituangkan dalam SuratPerjanjian Kerja, selanjutnya disebut "Kontrak", dengan ketentuan dan syaratsebagai berikut:

Halaman 3 dari 10

PASAL 1MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Kontrak ini adalah untuk melaksanakan Kesepakatan Bersamaantara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan Badan Informasi GeospasialNomor: 08/Pem/2016 dan Nomor: B-13.4/KA/PK/05/2016 tanggal 13 Mei2016 tentang Penyelenggaraan, Pengernbangan, Pemanfaatan Data danInformasi Geospasial untuk mendukung pembangunan di KabupatenMerangin dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama antara Badan InformasiGeospasial dengan Pemerintah Kabupaten Merangin Nomor: B-13.2/PPKS/PK/05/2016 dan Nomor: 10/Pem/2016 tanggal 13 Mei 2016,tentang Pembuatan Peta Pemekaran Daerah Persiapan Otonomi Baru diKabupaten Merangin Provinsi Jambi.

(2) Tujuan Kontrak ini adalah untuk melaksanakan kerja sama dalampembuatan draf peta usulan calon daerah persiapan Kabupaten Tabir Raya diKabupaten Merangin Provinsi Jambi, dengan memanfaatkan sumber dayayang dimiliki PARA PIHAK.

PASAL 2OBJEK

Objek Kontrak ini adalah Draf Peta Usulan Calon Daerah Persiapan KabupatenTabir Raya di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi,

PASAL 3RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kontrak ini meliputi:a. persiapan, yang meliputi:

1. pengumpulan data;2. reviu data; dan3. kompilasi data.

b. verifikasi data batas wilayah;c. pencetakan peta, yang meliputi:

1. Draf Peta Induk Kabupaten Merangin Provinsi Jambi SebelumPembentukan Daerah Persiapan Kabupaten Tabir Raya;

2. Draf Peta Induk Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Setelah PembentukanDaerah Persiapan Kabupaten Tabir Raya; dan

3. Draf Peta Usulan Daerah Persiapan Kabupaten Tabir Raya Provinsi Jambi.d. pelaporan.

Halaman 4 dari 10

PASAL4KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KESATU

(1) PIHAK KESATU wajib:a. menetapkan Kerangka Acuan Kerja;b. memberikan bahan dan data yang diperlukan dalam pelaksanaan

pekerjaan sesuai ruang lingkup Kontrak ini kepada PIHAK KEDUA;c. memberikan fasilitasi dan dukungan dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai

ruang lingkup Kontrak ini kepada PIHAK KEDUA; dand. menyiapkan anggaran dan melakukan pembayaran atas pekerjaan yang

dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan Kerangka Acuan danruang lingkup Kontrak ini.

(2) PIHAK KESATU berhak:a. memperoleh informasi geospasial PIHAK KEDUA yang mendukung

pelaksanaan Kontrak ini;b. memperoleh daftar nama pejabat, pegawai atau tenaga kerja yang

melaksanakan pekerjaan;c. memperoleh hasil pekerjaan yang meliputi:

- Draf Peta Induk Kabupaten Merangin Provinsi Jambi SebelumPembentukan Daerah Persiapan Kabupaten Tabir Raya;

- Draft Peta Induk Kabupaten Merangin Provinsi Jambi SetelahPembentukan Daerah Persiapan Kabupaten Tabir Raya; dan

- Draf Peta Usulan Daerah Persiapan Kabupaten Tabir Raya ProvinsiJambi.

d. memperoleh laporan hasil pekerjaan Kontrak ini; dane. melakukan berbagi pakai informasi geospasial hasil Kontrak ini kepada

SOPD di lingkungan PIHAK KESATU.

PASAL5KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA

(1) PIHAK KEDUA wajib:a. memberikan informasi geospasial kepada PIHAK KEDUA yang mendukung

pelaksanaan Kontrak ini;b. melaksanakan kegiatan ini sesuai Kerangka Acuan Kerja dan ruang

lingkup Kontrak ini;c. menyerahkan daftar nama pejabat, pegawai atau tenaga kerja yang

melaksanakan Kontrak ini;d. menyerahkan hasil pekerjaan berupa:

- Draf Peta Induk Kabupaten Merangin Provinsi Jambi sebelumpembentukan Daerah Persiapan Kabupaten Tabir Raya;

- Draft Peta Induk Kabupaten Merangin Provinsi Jambi setelahpembentukan Daerah Persiapan Kabupaten Tabir Raya; dan

- Draf Peta Usulan Daerah Persiapan Kabupaten Tabir Raya ProvinsiJambi.

Halaman 5 dari 10

e. menyerahkan laporan hasil kegiatan Kontrak ini; danf. memberikan konsultasi dan supervisi dalam berbagi pakai informasi

geospasial hasil Kontrak ini.(2) PIHAK KEDUA berhak:

a. memperoleh bahan dan data dari PIHAK KESATU yang diperlukan dalampelaksanaan pekerjaan sesuai sesuai Kerangka Acuan Kerja dan ruanglingkup Kontrak ini;

b. memperoleh fasilitasi dan dukungan dari PIHAK KESATU dalampelaksanaan sesuai ruang lingkup Kontrak ini;

c. menerima pembayaran atas pekerjaan yang dilaksanakan sesuai denganKerangka Acuan Kerja dan ruang lingkup Kontrak ini; dan

d. menggunakan dan memanfaatkan hasil pekerjaan sesuai ruang lingkupKontrak dalam rangka pembangunan nasional.

PASAL6JANGKA WAKTU

(1) Kontrak ini berlaku sejak ditandatangani dan berakhir pada 31 Desember2018.

(2) Kontrak ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARAPIHAK melalui pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis kepada salahsatu PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kontrak.

(3) Untuk perpanjangan Kontrak ini, PARA PIHAK terlebih dahulu melakukankonsultasi atas rancangan Kontrak yang baru, paling lambat 30 (tiga puluh)hari sebelum berakhirnya Kontrak ini.

(4) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Kontrak inisebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka wajibmemberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 30(tiga puluh) hari sebelum keinginan diakhirinya Kontrak ini.

PASAL7PEMBIAYAAN

(1) PARA PIHAK telah sepakat untuk menyetujui harga pekerjaan PembuatanDraf Peta Usulan Galon Daerah Persiapan Kabupaten Tabir Raya diKabupaten Merangin Provinsi Jambi adalah sebesar Rp340.000.000,00 (tigaratus empat puluh juta rupiah).

(2) Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Kontrak ini dibebankan padaAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin ProvinsiJambi Tahun Anggaran 2018, pada Kegiatan Fasilitasi Penyiapan Data danInformasi Pendukung Proses Pemekaran Daerah (Kode Kegiatan4.01.4.01.01.15.01), Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan (Rekening5.2.2.21.02).

Halaman 6 dari 10

PASAL8CARA PEMBAYARAN

(1) Pembayaran dilakukan secara langsung transfer ke rekening PNBP BIG diBank BNI 46 Cabang Cibinong, Bogor Nomor 0003889370 atas nama BPn139 Satker Sekretariat Utama Badan Informasi Geospasial.

(2) Pembayaran biaya pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh PIHAK KESATUkepada PIHAK KEDUA dengan cara 2 (dua) kali angsuran (termin), yaitusebagai berikut:a. Tahap Pertama (Termin I): pembayaran sebesar 50% (lima puluh persen)

atau sebesar Rp 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) palinglambat 14 (empat belas) hari kalender setelah penyerahan LaporanPendahuluan; dan

b. Tahap Kedua (Termin II): pembayaran sebesar 50% (lima puluh persen)atau sebesar Rpl70.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) palinglambat 14 (empat belas) hari kalender setelah PIHAK KESATU menerimaBerita Acara Serah Terima.

PASAL9HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

(1) Hak Atas Kekayaan Intelektual masing-masing PIHAK yang dimiliki sebelumpelaksanaan Kontrak ini akan tetap menjadi Hak Atas Kekayaan Intelektualmasing-masing PIHAK yang dimiliki sebelumnya.

(2) Hak Atas Kekayaan Intelektual yang dihasilkan setelah pelaksanaan Kontrakini akan menjadi Hak Atas Kekayaan Intelektual PARA PIHAK, kecuali diaturlain berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 10KERAHASIAAN

(1) PARA PIHAK wajib untuk menjaga kerahasiaan semua data/informasi yangberhubungan dengan pelaksanaan serta hasil Kontrak ini.

(2) PARA PIHAK dilarang untuk membuat pengumuman atau memberikandata/informasi, kecuali dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.

(3) Kewajiban menjaga kerahasiaan sebagaimana ketentuan pasal ini, akan tetapberlaku dan mengikat PARA PIHAK meskipun Kontrak ini telah berakhir.

Halaman 7 dari 10

PASAL 11FORCE MAJEURE

(1) Keadaan memaksa (Force Majeure) adalah hal-hal yang mempengaruhipelaksanaan Kontrak ini yang terjadi diluar kekuasaan PARA PIHAK, sepertikerusakan akibat alam, hujan besar, angin puting beliung, banjir, tanahlongsor, angin topan, gunung meletus, gempa bumi, tsunami, wabahpenyakit, kebakaran, gangguan keamanan, unjuk rasa, pemogokan,kerusuhan, pemberontakan, penutupan jalan, peledakan, perburuhan,gangguan industri lainnya, revolusi, kekacauan politik dan keamanan,kebijakan pemerintah yang mengakibatkan masing-masing pihak tidak dapatmelaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Perjanjianini dan keadaan-keadaan lainnya yang diatur dalam Undang-Undang.

(2) Apabila terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yangmengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Kontrak ini, maka PARA PIHAKdengan iktikad baik telah sepakat menyelesaikannya secara musyawarahdengan prinsip tidak saling merugikan.

PASAL 12KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

(1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaanatau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Kontrak ini harus dibuatsecara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh PARAPIHAK.

(2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi PARA PIHAKsebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:a. PIHAK KESATUPEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

u.p. Bagian Pemerintahan Seketariat Daerah Kabupaten Merangin ProvinsiJambiJalan Jenderal Sudirman Nomor 01 Kelurahan Pematang Kandis,Kecarnatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi JambiTelepon : (0746) 21067Faksimili : (0746) 21876Email : meranginkab@yahoo.co.idWebsite : www.meranginkab.go.id

b. PIHAK KEDUABAD AN INFORMASI GEOSPASIALu.p. Kepala Pusat Penelitian, Promosi dan Kerja SamaJalan Raya Jakarta-Bogor KM.46, Cibinong, Bogor, Jawa Barat 16911Telepon : (021) 87908988Faksimili : (021) 87908988Email : info@big.go.idWebsite : www.big.go.id

Halaman 8 dari 10

PASAL 13PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Kontrak ini,akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK dengantetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 14TRANSPARANSI

Pelaksanaan Kontrak ini dilaksanakan berlandaskan pada prinsip kerja sama,keterbukaan inforrnasi publik, transparansi dan antikorupsi sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 15ADENDUM/AMANDEMEN

Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Kontrak ini akan diatur danditetapkan kemudian dalam suatu adendum/amandemen atas kesepakatan PARAPIHAK dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Kontrak ini.

PASAL 16LAIN LAIN

(1) Informasi geospasial yang dihasilkan dari Kontrak ini diselenggarakan sesuaidengan kaidah teknis yang berlaku.

(2) Dalam hal inforrnasi geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akandigunakan untuk keperluan pemekaran wilayah, pembentukan daerahotonom baru, atau hal-hal lain yang mengikat secara hukum, maka inforrnasigeospasial tersebut tidak mengikat kedudukan PIHAK KEDUA di dalamforum dan/atau legislatif terkait pemekaran wilayah atau pembentukandaerah otonom baru.

Halaman 9 dari 10

PASAL 17PENUTUP

Kontrak ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimanatersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup yang masing-masingmempunyai kekuatan hukum yang sama.

DUA PIHAK KESATU

iARWULAN

Halaman 10 dari 10