SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANDUNG KELAS I A KHUSUS

NOMOR :W11-U1/ /KP.05.6/SK/I/2017

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENGADILAN NEGERI BANDUNG KELAS I A KHUSUS

KETUA PENGADILAN NEGERI BANDUNG KELAS I A KHUSUS

Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal

4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman

Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi

Pemerintah;

2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan

Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2004 – 2009, dan dimulainya

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun

2004 – 2009 maka Mahkamah Agung perlu meninjau kembali

atau mereview untuk penyempurnaan Indikator Kinerja

Utama (IKU).

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan

kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang

Mahkamah Agung.

2. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman.

3. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan

kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang

Peradilan Umum.

4. Undang-undang Nomor :50 Tahun 2009 tentang perubahan

kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Negeri.

5. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

6. Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun

2004-2009.

7. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang

Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.

8. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang

Sekretariat Mahkamah Agung.

9. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang

Kepaniteraan Mahkamah Agung.

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007

tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.

Memperhatikan : Pembahasan Review Indikator Kinerja Utama (IKU)

disinkronisasikan dengan Rencana Strategis (Renstra)

PENGADILAN NEGERI BANDUNG KELAS I A KHUSUS Tahun 2015 –

2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANDUNG KELAS I A

KHUSUS TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENGADILAN NEGERI BANDUNG KELAS I A KHUSUS TAHUN

2017.

Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran

peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh

Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk menetapkan rencana

kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran,

menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan

akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja

sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung

Republik Indonesia 2010 - 2035.

Kedua Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap

pencapaian kinerja dan disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Jawa

Barat

Ketiga Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan

keputusan/peraturan ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas

untuk :

a. Melakukan review atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam

rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam

laporan akuntabilitas kinerja.

b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan

melaporkan kepada KETUA PENGADILAN NEGERI BANDUNG

KELAS I A KHUSUS

Keempat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan

diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada Tanggal : Januari 2017

KETUA

PENGADILAN NEGERI BANDUNG KELAS I A

KHUSUS

BUDI SANTOSO SH., MH

NIP. 196202251988031002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENGADILAN NEGERI BANDUNG KELAS I A KHUSUS

NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA Penjelasan

Penang

gung

Jawab

Sumber

Data

1

Peningkatan

Pelaksanaan

Tertib

Administrasi dan

Kearsipan

Perkara

a.

Prosentase Penanganan

Administrasi Perkara melalui

Sistem Informasi Penelusuran

Perkara (SIPP)

I. PIDANA

i. Pidana Singkat

ii. Pidana Biasa

1. Dewasa

2. Anak

iii. Pidana Cepat

1. Tipiring

2. Lalu

Lintas

II. PERDATA

i. Permohonan

ii. Gugatan

III. PHI

i. Perselisihan

Hak

ii. Perselisihan

Kepentingan

iii. Perselisihan

Pemutusan

Hubungan

Kerja

iv. Perselisihan

antar serikat

pekerja /

serikat buruh

hanya dalam

satu

perusahaan

IV. TIPIKOR

Perbanding

an antara

jumlah

perkara

dalam SIPP

yang akan

dicapai

dengan

data

sebenarnya

baik

perkara

pidana,

perdata,

phi dan

tipikor

Panitera

Muda

Pidana,

Panitera

Muda

Perdata,

Panitera

Muda

PHI,

Panitera

Muda

Tipikor

Laporan

Bulanan

dan

Laporan

Tahunan

NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Penjelasan

Penang

gung

Jawab

Sumber

Data

b.

Prosentase file elektronik

putusan perkara yang

diarsipkan dalam

Database

I. PIDANA

i. Pidana Singkat

ii. Pidana Biasa

1. Dewasa

2. Anak

iii. Pidana Cepat

1. Tipiring

2. Lalu

Lintas

II. PERDATA

i. Permohonan

ii. Gugatan

III. PHI

i. Perselisihan Hak

ii. Perselisihan

Kepentingan

iii. Perselisihan

Pemutusan

Hubungan

Kerja

iv. Perselisihan

antar serikat

pekerja /

serikat buruh

hanya dalam

satu

perusahaan

IV. TIPIKOR

Perbanding

an antara

jumlah

perkara

dalam

Database

yang akan

dicapai

dengan

data

sebenarnya

baik

perkara

pidana,

perdata,

phi dan

tipikor

Panitera

Muda

Pidana,

Panitera

Muda

Perdata,

Panitera

Muda

PHI,

Panitera

Muda

Tipikor

Laporan

Bulanan

dan

Laporan

Tahunan

NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Penjelasan

Penang

gung

Jawab

Sumber

Data

c.

- Prosentase file elektronik

putusan perkara yang

dipublikasikan melalui

Direktori Putusan

I. PIDANA

i. Pidana Singkat

ii. Pidana Biasa

1. Dewasa

2. Anak

iii. Pidana Cepat

1. Tipiring

2. Lalu

Lintas

II. PERDATA

i. Permohonan

ii. Gugatan

III. PHI

i. Perselisihan Hak

ii. Perselisihan

Kepentingan

iii. Perselisihan

Pemutusan

Hubungan

Kerja

iv. Perselisihan

antar serikat

pekerja /

serikat buruh

hanya dalam

satu

perusahaan

- IV. TIPIKOR

Perbanding

an antara

jumlah

perkara

dalam

Direktori

Putusan

yang

dipublikasik

an dengan

data

sebenarnya

baik

perkara

pidana,

perdata,

phi dan

tipikor

Panitera

Muda

Pidana,

Panitera

Muda

Perdata,

Panitera

Muda

PHI,

Panitera

Muda

Tipikor

Laporan

Bulanan

dan

Laporan

Tahunan

NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Penjelasan

Penang

gung

Jawab

Sumber

Data

d.

- Prosentase pengajuan

upaya hukum secara lengkap

melalui Direktori Putusan

I. PIDANA

i. Pidana Singkat

ii. Pidana Biasa

1. Dewasa

2. Anak

iii. Pidana Cepat

1. Tipiring

2. Lalu

Lintas

II. PERDATA

i. Permohonan

ii. Gugatan

III. PHI

i. Perselisihan Hak

ii. Perselisihan

Kepentingan

iii. Perselisihan

Pemutusan

Hubungan

Kerja

iv. Perselisihan

antar serikat

pekerja /

serikat buruh

hanya dalam

satu

perusahaan

- IV. TIPIKOR

Perbanding

an antara

jumlah

perkara

dalam

Direktori

Putusan

yang

diajukan

dengan

data

sebenarnya

baik

perkara

pidana,

perdata,

phi dan

tipikor

Panitera

Muda

Pidana,

Panitera

Muda

Perdata,

Panitera

Muda

PHI,

Panitera

Muda

Tipikor

Laporan

Bulanan

dan

Laporan

Tahunan

NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Penjelasan

Penang

gung

Jawab

Sumber

Data

e.

Jumlah pelaporan /

pengarsipan Manual di

Kepaniteraan Hukum

I. Pelaporan

i. Laporan

Bulanan

ii. Laporan

Empat Bulanan

iii. Laporan

Enam Bulanan

iv. Laporan

Tahunan

II. Arsip Pidana

i. Pidana

Singkat

ii. Pidana Biasa

iii. Pidana Cepat

III. Arsip Perdata

i. Gugatan

ii. Permohonan

IV. Arsip Pidana Tipikor

Perbanding

an antara

jumlah

Laporan

yang

diarsipkan

yang akan

dicapai

dengan

data

sebenarnya

Panitera

Muda

Hukum

Laporan

Bulanan

dan

Laporan

Tahunan

NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Penjelasan

Penang

gung

Jawab

Sumber

Data

2

Peningkatan

Penyelesaian

Perkara a.

Prosentase penyelesaian

perkara dalam jangka

waktu maksimal 5 bulan

I. PIDANA

i. Pidana Singkat

ii. Pidana Biasa

1. Dewasa

2. Anak

iii. Pidana Cepat

1. Tipiring

2. Lalu

Lintas

II. PERDATA

i. Permohonan

ii. Gugatan

III. PHI

i. Perselisihan

Hak

ii. Perselisihan

Kepentingan

iii. Perselisihan

Pemutusan

Hubungan

Kerja

iv. Perselisihan

antar serikat

pekerja /

serikat buruh

hanya

dalam satu

perusahaan

IV. TIPIKOR

Perbanding

an perkara

yang

diselesaika

n dalam

jangka

waktu

maksimal 5

bulan

dengan

perkara

yang harus

diselesaika

n dalam

waktu

maksimal 5

bulan

(diluar sisa

perkara)

Hakim

Majelis

dan

Panitera

Laporan

Bulanan

dan

Laporan

Tahunan

NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Penjelasan

Penang

gung

Jawab

Sumber

Data

b.

Prosentase perkara dengan

putusan lengkap saat

dibacakan

I. PIDANA

i. Pidana Singkat

ii. Pidana Biasa

1. Dewasa

2. Anak

iii. Pidana Cepat

1. Tipiring

2. Lalu

Lintas

II. PERDATA

i. Permohonan

ii. Gugatan

III. PHI

i. Perselisihan

Hak

ii. Perselisihan

Kepentingan

iii. Perselisihan

Pemutusan

Hubungan

Kerja

iv. Perselisihan

antar serikat

pekerja /

serikat buruh

hanya dalam

satu

perusahaan

IV. TIPIKOR

Perbanding

an antara

jumlah

perkara

dengan

putusan

lengkap

saat

dibacakan

dengan

data

sebenarnya

baik

perkara

pidana,

perdata,

phi dan

tipikor

Panitera

Muda

Pidana,

Panitera

Muda

Perdata,

Panitera

Muda

PHI,

Panitera

Muda

Tipikor

Laporan

Bulanan

dan

Laporan

Tahunan

NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Penjelasan

Penang

gung

Jawab

Sumber

Data

c.

Prosentase Minutasi

Perkara dalam jangka

waktu maksimal 14 Hari

I. PIDANA

i. Pidana Singkat

ii. Pidana Biasa

1. Dewasa

2. Anak

iii. Pidana Cepat

1. Tipiring

2. Lalu

Lintas

II. PERDATA

i. Permohonan

ii. Gugatan

III. PHI

i. Perselisihan

Hak

ii. Perselisihan

Kepentingan

iii. Perselisihan

Pemutusan

Hubungan

Kerja

iv. Perselisihan

antar serikat

pekerja /

serikat buruh

hanya dalam

satu

perusahaan

IV. TIPIKOR

Perbanding

an minutasi

perkara

yang

diselesaika

n dalam

jangka

waktu

maksimal

14 hari

dengan

minutasi

perkara

yang harus

diselesaika

n dalam

waktu

maksimal

14 hari

Hakim

Majelis

dan

Panitera

Laporan

Bulanan

dan

Laporan

Tahunan

NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Penjelasan

Penang

gung

Jawab

Sumber

Data

d.

Prosentase

Pemberitahuan/Penyampai

an Salinan Putusan dalam

jangka waktu maksimal 14

Hari

I. PIDANA

i. Pidana Singkat

ii. Pidana Biasa

1. Dewasa

2. Anak

iii. Pidana Cepat

1. Tipiring

2. Lalu

Lintas

II. PERDATA

i. Permohonan

ii. Gugatan

III. PHI

i. Perselisihan

Hak

ii. Perselisihan

Kepentingan

iii. Perselisihan

Pemutusan

Hubungan

Kerja

iv. Perselisihan

antar serikat

pekerja /

serikat buruh

hanya dalam

satu

perusahaan

IV. TIPIKOR

Perbanding

an

penyampai

an salinan

putusan

yang

diselesaika

n dalam

jangka

waktu

maksimal

14 hari

dengan

penyampai

an salinan

putusan

yang harus

diselesaika

n dalam

waktu

maksimal

14 hari

Hakim

Majelis

dan

Panitera

Laporan

Bulanan

dan

Laporan

Tahunan

3

Peningkatan

Efektivitas

Penyelesaian

Perkara Perdata

melalui Mediasi

a. Jumlah Mediasi yang

berhasil

Jumlah

mediasi

yang

diterima

dan

berhasil

Panitera

Laporan

Bulanan

dan

Laporan

Tahunan

b.

Prosentase Mediasi

yang berhasil dengan

Akta Perdamaian

Perbanding

an antara

mediasi

yang

berhasil

dengan

jumlah

mediasi

yang

diterima

dan

menjadi

perkara

Panitera

Laporan

Bulanan

dan

Laporan

Tahunan

NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Penjelasan

Penang

gung

Jawab

Sumber

Data

4

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap

peradilan (acces to justice)

a.

Persentase (amar) putusan

perkara (yang menarik

perhatian masyarakat) yang

dapat diakses secara on line

dalam waktu maksimal 1 hari

kerja sejak diputus.

I. PIDANA

i. Pidana Singkat

ii. Pidana Biasa

1. Dewasa

2. Anak

iii. Pidana Cepat

1. Tipiring

2. Lalu

Lintas

II. PERDATA

i. Permohonan

ii. Gugatan

III. PHI

i. Perselisihan

Hak

ii. Perselisihan

Kepentingan

iii. Perselisihan

Pemutusan

Hubungan

Kerja

iv. Perselisihan

antar serikat

pekerja /

serikat buruh

hanya dalam

satu

perusahaan

IV. TIPIKOR

Perbanding

an persen-

tasi proses

putusan

perkara

yang sudah

diminutasi

dan dapat

didownload

di website

Pengadilan

Tingkat

Pertama

(sesuai SK

KMA No

144 Th

2007

tentang

Keterbukaa

n informasi

peradilan)

dengan

perkara

yang

diputus.

Petugas

Informas

i

Register

Perkara

NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Penjelasan

Penang

gung

Jawab

Sumber

Data

b.

Pelayanan Lainnya

i. Pencatatan

Pendaftaran Akta

Notaris

ii. Pembuatan Catatan

Penolakan Warisan

iii. Pembuatan

Legalisasi Surat

Pernyataan

Ahliwaris

iv. Pencatatan Akta

dibawah tangan

v. Pembuatan Surat

Keterangan

vi. Legalisir bukti

Perkara

vii. Pendaftaran Surat

Kuasa Perkara

Perdata/Pidana

viii. Surat Izin Insidentil

ix. Melayani

Mahasiswa yang

mencari data

Perbanding

an antara

jumlah

Pelayanan

lain yang

akan

dicapai

dengan

data

sebenarnya

Panitera

Muda

Hukum

Laporan

Bulanan

dan

Laporan

Tahunan

5

Meningkatnya kepatuhan

terhadap putusan pengadilan.

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

Perbandinga

n pening-

katan

kepercayaan

masyarakat

terhadap

putusan

pengadilan

yang

mempunyai

keku-atan

hukum

tetap.

Ketua

Pengadila

n Negeri,

Panitera

Permoho

nan

Eksekusi

6

Meningkatnya kualitas

pengawasan

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Perbandingan jumlah

pengaduan masyarakat

yang ditindaklanjuti dengan

jumlah pengaduan yang harus ditindaklanj

uti

Ketua Pengadil

an, Panitera, Panitera Muda

Hukum

Laporan Pengadu

an

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

Ketua Pengadil

an, Panitera