Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor Se50_su03_2015

SURAT EDARAN SEKRETARIS UTAMA NOMOR SE-50/SU/03/2015PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN BPKP

BIRO KEUANGAN

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Dalam Rangka Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran dan Keseragaman Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran di

Lingkungan BPKP Tahun Anggaran 2015

SURAT EDARAN SEKRETARIS UTAMA NOMOR SE-50/SU/03/2015PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN BPKP

SURAT EDARAN SEKRETARIS UTAMA NOMOR SE-50/SU/03/2015

SURAT EDARAN SEKRETARIS UTAMA NOMOR SE-50/SU/03/2015 (lanjutan)

Pembentukan dan pemberian honorarium mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014

(PMK 53/2014) tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015

Pembayaran honorarium menggunakan akun 521115

Pengenaan pajak penghasilan pasal 21 dengan tarif :

Kode jenis setoran di SSP yang digunakan oleh Bendahara :

Golongan Tarif PPh 21

Gol.IV 15%

Gol.III 5%

Gol.II 0%

MAP 411121

Jenis Setoran 100

SE SESMA NOMOR SE-50/SU/03/2015

Pembentukan dan pemberian honorarium mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014

(PMK 53/2014) tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015

Pembayaran honorarium menggunakan akun 521213

Pengenaan pajak penghasilan pasal 21 dengan tarif :



Gol.IV 15%

Gol.III 5%

Gol.II 0%

Pajak MAP Jenis Setoran

PPh 21 Bulanan411121

100

PPh 21 Final atas Honorarium dan sejenisnya 402



Ketentuan Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan1.Mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;2.Bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan unit eselon I/Kementerian/Lembaga lainnya;3.Bersifat temporer, pelaksanaanya perlu diprioritaskan;4.Merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada pegawai negeri di samping tugas pokoknya sehari-hari;5.Dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien; dan6.Tim yang telah terbentuk selama tiga tahun berturut-turut, dilakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektivitas keberadaan tim untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu unit organisasi.

Keikutsertaan pegawai negeri dalam tim pelaksana kegiatan tidak dibatasi Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan setiap bulannya diatur dalam PMK Nomor

53/PMK.02/2014 sebagai berikut :

Pembayaran honorarium dapat dilakukan dengan mekanisme langsung (LS) kerekening bank pelaksana kegiatan


Satuan Pemberian Honorarium Ket

Eselon I/II OB 2

Bersumber dari DIPA BPKPEselon III OB 3

Eselon IV kebawah OB 4


Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

Dibebankan tiap bulan pelaksanaan pengadaan/penerima barang/jasa.

Dibebankan per paket pengadaan/ penerimaan barang/jasa.

Diberikan kepada Pegawai Negeri yang diangkat oleh Kuasa pengguna Barang/Jasa untuk melaksanakan pengadaan/penerimaan Barang/Jasa untuk paket pengadaan/penerimaan Barang/Jasa yang nilainya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan


Penunjukan dan pembayaran honorarium mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 (PMK 53/2014) tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015

Pembayaran honorarium menggunakan akun 521111 Dapat dialokasikan tambahan honorarium sebanyak satu bulan sebagai tunjangan

hari raya keagamaan Apabila dalam suatu wilayah upah minimum lebih tinggi daripada satuan biaya dalam

PMK 53/2014 maka satuan biaya ini dapat dilampaui mengacu pada ketentuan tersebut sepanjang anggaran tersedia dengan memperhitungkan efisiensi dan efektifitas


Pembentukan dan pembayaran honorarium narasumber dan moderator mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 (PMK 53/2014), tidak termasuk untuk

kegiatan diklat dan pelatihan, tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 Pembayaran honorarium menggunakan akun 522151 Pengenaan pajak penghasilan pasal 21 dengan tarif :



Gol.IV 15%

Gol.III 5%

Gol.II 0%

MAP 411121

Jenis Setoran 402


Honorarium Narasumber dan Moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

1.Berasal dari luar lingkup unit eselon I penyelenggara.

2.Berasal dari lingkup unit eselon I penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama

kegiatan berasal dari luar lingkup unit eselon I penyelenggara/masyarakat; dan

3.Satuan jam yang digunakan untuk kegiatan adalah 60 menit

SPJ :1.SPD2.Kuitansi3.Rincian Biaya4.Daftar Pengeluaran Riil

SPJ :1.Boleh Tanpa SPD2.Hanya Transport Lokal3.Daftar Hadir

Standar Biaya1.PMK 53/20142.Surat Edaran3.Nota Dinas Perwakilan


Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip selektif, ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja, efisiensi, akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas, dan pembebanan biaya perjalanan dinas.





Melibatkan unit eselon I lainnya/masyarakat

Kegiatan dilengkapi dengan ST, Permintaan Biaya (costsheet), Surat Undangan dan Daftar Hadir

Kegiatan rapat/pertemuan yang dihadiri paling sedikit oleh :

1. Kegiatan rapat/pertemuan diluar kantor pejabat eselon I/II yang dihadiri paling sedikit satu orang pejabat eselon I/II

2. Kegiatan rapat/pertemuan diluar kantor pejabat eselon III yang dihadiri paling sedikit satu orang pejabat eselon III


Kegiatan yang bersifat konsinyering yang dilaksanakan di luar kantor di luar kota sehari penuh dan menginap.

Menggunakan akun 524119. Unsur biaya kegiatan tersebut terdiri atas:• Uang harian berdasarkan lokasi provinsi sesuai lampiran I PMK 53/2014.• Uang representasi bagi pejabat eselon I sebesar Rp200.000,00 dan eselon II

sebesar Rp150.000,00. • Uang transpor dalam kota. Melampirkan SPD sebagai bukti pertanggungjawaban.


Untuk paket fullboard yang dilaksanakan oleh beberapa unit eselon I/II, biaya dapat dibebankan kepada unit penyelenggara atau dibebankan bersama

Pejabat eselon I dan eselon II menggunakan satu kamar untuk satu orang, sedangkan Pejabat eselon III kebawah satu kamar untuk dua orang

Bagi peserta yang karena faktor transportasi memerlukan waktu tambahan untuk berangkat/pulang diluar waktu pelaksanaan kegiatan dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas untuk satu (1) hari sebelum dan/atau satu (1) hari sesudah pelaksanaan kegiatan sesuai.


Kegiatan yang bersifat konsinyering yang dilaksanakan di luar kantor di dalam kota sehari penuh dan menginap

Unsur biaya kegiatan tersebut terdiri atas :

Peserta Dalam Kota Peserta Luar Kota

Uang Harian Lampiran I PMK 53/2014 sesuai lokasi provinsi pelaksanaan

Lampiran I PMK 53/2014 sesuai lokasi provinsi pelaksanaan

Uang Representasi• Eselon I• Eselon II

• Rp100.000,00• Rp 75.000,00

• Rp200.000,00• Rp150.000,00

Uang Transpor Rp 110.000,00 At cost


Melampirkan SPD sebagai bukti pertanggungjawaban.

Untuk paket fullboard yang dilaksanakan oleh beberapa unit eselon I/II, biaya dapat dibebankan kepada unit penyelenggara atau dibebankan bersama

Pembebanan uang harian, uang representasi, uang transpor, paket fullboard unit penyelenggara menggunakan akun 524114, sedangkan bagi peserta luar kota menggunakan akun 524119

Pejabat Eselon I dan eselon II menggunakan satu kamar untuk satu orang, sedangkan Pejabat eselon III kebawah satu kamar untuk dua orang


Kegiatan yang bersifat konsinyering yang dilaksanakan di luar kantor di dalam kota minimal delapan (8) jam tanpa menginap.

Menggunakan akun 524114. Unsur biaya kegiatan tersebut terdiri atas:• Uang harian berdasarkan lokasi provinsi sesuai lampiran I PMK 53/2014.• Uang transpor dalam kota Rp 110.000,00 Untuk paket fullday yang dilaksanakan oleh beberapa unit eselon I/II, biaya dapat

dibebankan kepada unit penyelenggara atau dibebankan bersama


Kegiatan yang bersifat konsinyering yang dilaksanakan di luar kantor didalam kota selama setengah hari minimal lima (5) jam.

Menggunakan akun 524114 Unsur biaya kegiatan tersebut terdiri atas:• Uang harian berdasarkan lokasi provinsi sesuai lampiran I PMK 53/2014.• Uang transpor dalam kota Rp 110.000,00 Untuk paket halfday yang dilaksanakan oleh beberapa unit eselon I/II, biaya dapat

dibebankan kepada unit penyelenggara atau dibebankan bersama

Biaya paket fullboard/fullday/halfday hotel berdasarkan at cost



Kriteria Pembayaran Uang Saku Rapat di Dalam Kantor sebagai berikut :

1.Dihadiri peserta dari eselon II lainnya;2.Dilaksanakan minimal 3 jam di luar jam kerja pada hari kerja;3.Tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur;4.Dilengkapi dengan surat undangan yang ditandatangani oleh pejabat minimal setingkat eselon II/Kepala Satker;5.Surat tugas bagi peserta dari unit penyelenggara yang ditanda tangani oleh pejabat minimal setingkat eselon II/Kepala Satker; dan6.Surat pernyataan pelaksanaan kegiatan yang ditandatangani oleh penanggung jawab kegiatan minimal pejabat setingkat eselon III (format lihat Lampiran 6)


Satuan Biaya Uang Saku Rapat di dalam kantor belum termasuk konsumsi rapat Bagi peserta yang berasal dari luar unit penyelenggara dapat diberikan uang transpor

sepanjang kriteria pemberian uang transpor terpenuhi Pembayaran uang saku rapat menggunakan akun 524114 Uang Saku Rapat di dalam kantor sebesar Rp 300.000 dan tidak dikenakan pajak, Pertanggungjawaban dilengkapi dengan notulensi hasil rapat, daftar hadir rapat, dan

didukung dengan finger print.


Dasar Peraturan:

a) Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1217/K/SU/2010 Tanggal 17 Desember 2010, dan Perubahannya PERKA Nomor 21 Tahun 2013 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Negeri di Lingkungan BPKP.

b) Peraturan Kepala BPKP Nomor 21 Tahun 2014 Tanggal 22 September 2014 tentang Jabatan, Kelas Jabatan dan Tunjangan Kinerja di Lingkungan BPKP

c) Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor SE-2453/SU/02/2011 Tanggal 29 Desember 2011 tentang Pembayaran Tunjangan Kinerja .

Pencairan Tunjangan Kinerja dilakukan oleh masing-masing unit kerja melalui KPPN setempat berdasarkan DIPA masing-masing Satker


Pengajuan SPP Tukin dengan mempertimbangkan Kelas Jabatan, Potongan disiplin Pegawai (cut off potongan 16 bulan sebelumya s.d. 15 bulan berkenaan)

Pembayaran setiap tanggal 25 (jika 25 hari libur maka dibayar setelahnya) dengan metode transfer langsung ke rekening pegawai.

Bukti pertanggungjawaban penerimaan tunjangan kinerja pegawai dapat berupa bukti transfer dana tunjangan kinerja setiap pegawai dari Bank Operasional masing-masing unit kerja BPKP (validasi transfer dari Pejabat yang ditunjuk oleh Bank Operasional), atau daftar penerimaan tunjangan kinerja yang ditandatangani oleh masing-masing pegawai


Setiap transaksi harus dibebankan pada jenis belanja dan akun yang tepat. Apabila jenis belanja dan akun tersebut tidak tersedia dalam DIPA/RKA-KL TA 2015, maka sebelum melakukan transaksi DIPA/RKA-KL tersebut harus direvisi terlebih dahulu;

Revisi tersebut dapat dilaksanakan oleh Ditjen Anggaran, Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan, Eselon I, dan Kuasa Pengguna Anggaran. Sampai Surat Edaran Sekretaris Utama ini terbit Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2015 masih dalam proses penyelesaian, namun dari hasil sosialisasi tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2015 tidak berbeda secara signifikan dengan Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2014


Pembayaran dengan Uang Persediaan (UP) oleh Bendahara Pengeluaran (BP)/Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) kepada satu (1) penerima /penyedia barang/jasa paling banyak sebesar Rp50.000.000,00, kecuali untuk pembayaran honorarium dan perjalanan dinas

Pada setiap akhir kerja, uang tunai yang berasal dari UP yang ada pada Kas BP/BPP paling banyak sebesar Rp50.000.000,00

Penggantian (Revolving) UP dilakukan apabila UP telah dipertanggung-jawabkan dan dibayar oleh BP/BPP


Kuitansi pembayaran langsung (format lihat Lampiran 7), dan pembayaran UP (format lihat Lampiran 8)

Setiap pengambilan uang ke Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pembantu Pengeluaran, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat Surat Perintah Bayar (SPBy) (format lihat Lampiran 9)

Bukti-bukti yang sah dan asli harus dilampirkan dalam setiap SPP Batas waktu penyelesaian tagihan sejak dari pengajuan tagihan yang lengkap dan

benar dari penerima hak kepada PPK sampai dengan SPM diterbitkan dan selanjutnya disampaikan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) adalah sebagai berikut :


No Uraian Penyampaian Tagihan Jangka Waktu Keterangan

a. ADK Ringkasan Kontrak atas setiap SPK/ Kontrak disampaikan dari PPK ke KPPN

Paling lambat 5 hari kerja sejak SPK/Kontrak ditandatangani

Untuk Unit Kerja di lingkungan Kantor Pusat BPKP,Ringkasan Kontrak disampaikan ke Biro Keuangan paling lambat 3 hari kerja sejak SPK Kontrak di tandatangani

b. Dari Penerima Hak ke PPK Paling lambat 5 hari kerja sejak timbulnya bukti tagih

Bila melampaui perlu penjelasan dari penerima hak kepada PPK

c. PPK menolak/mengembalikan tagihan karena dokumen pendukung tidak lengkap dan benar

Paling lambat 2 hari kerja setelah diterimanya surat tagihan

d. SPP-GUP dari PPK kepada PPSPM

5 Hari kerja setelah bukti diterima lengkap dan benar


No Uraian Penyampaian Tagihan

Jangka Waktu Keterangan

d. SPP-LS Belanja Pegawai dari PPK ke PPSPM


e. SPP-LS Non Belanja Pegawai dari PPK kepada PP-SPM


f. Pengujian SPP-GUP oleh PP-SPM


g. Pengujian SPP-LS oleh PP-SPM 5 Hari kerja setelah bukti diterima lengkap dan benar

h. Pengembalian SPP oleh PP-SPM 2 Hari kerja setelah bukti diterima SPP Dibuat alasan tertulis

i. SPM dari PP-SPM kepada KPPN 2 hari kerja setelah SPM terbit


Adanya pembatasan penggantian (revolving) sebesar 50% dari dana UP yang dikelola, mengharuskan unit kerja untuk : Mengelola UP dengan baik, antara lain dengan memberikan uang muka kegiatan tidak melebihi 25% dari total nilai biaya kegiatanMengatur ketersediaan dana melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS);Kegiatan yang sifatnya mendesak yang tidak dapat dipenuhi dengan Uang Persediaan, dapat dimintakan dengan mekanisme Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang dipertanggungjawabkan selambat-lambatnya satu bulan setelah SP2D terbit.; danMempercepat pertanggungjawaban sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012


Hal-hal lain yang belum diatur dalam Surat Edaran ini dapat dilihat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN, dan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015, serta ketentuan lain terkait bidang keuangan

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Documents

Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor Se50_su03_2015