PENYESUAIAN HARGA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DAN DEPARTEMEN KEUANGAN

Lampiran : 1 (satu) set

Perihal : Penyesuaian Harga Satuan Dan Nilai Kontrak proyek Pembangunan

Kepada Yth :

1. Para Sekretaris Jenderal Lembaga Tinggi/Tertinggi Negara 2. Para Sekretaris Jenderal Departemen 3. Wakil Ketua/Deputi Administrasi Lembaga Pemerintahan Non-Departemen 4. Para Gubenur KDH Tingkat I 5. Para Bupati/Walikotamadya KDH Tingkat II

SURAT EDARAN BERSAMA

SE-100/A/21/0689 No. : 2916/D.VI/06/1998

Guna menjaga kesinambungan pelaksanaan proyek (pemerintah) berhadapan dengan perubahan (kenaikan) harga khususnya dalam tahun anggaran 1998/1999, Maka perlu pedoman penyesuaian harga satuan dan nilai kontrak sebagai berikut:

1. Karena adanya perubahan/kenaikan harga satuan barang dan jasa (yang dijadikan dasar perhitunga nilai kontrak), maka kontrak berjalan dapat dilakukan dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut:

Hn=Ho (a+b.Bn/Bo+c.Cn/Co + d.Dn/Do + .....)

Hn : Harga Satuan barang/Jasa pada saat pekerjaan dilaksanakan Ho : Harga satuan barang/jasa pada saat penyusunan harga penawaran (28

hari sebelum pemasukan penawaran) a : Koefisien tetap yang terdiri dari keuntungan dan overhead. Besaran

koefisien tetap (a) adalah 0,15 b,c,d : Koefisien komponen utama kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat

kerja dsb. Penjumlahan a+b+c+d+...dst. adalah 1,00 Bn,Cn,Dn : Index harga komponen utama pada saat pekerjaan dilaksanakan Bo,Co,Do : Index harga komponen utama pada saat penyusunan harga

penawaran (28 hari sebelum pemasukan penawaran)

Catatan : 1. Index harga yang digunakan bersumber dari penerbitan Badan Pusat Statistik (BPS) Jika index harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, maka digunakan index harga yang disiapkan oleh departemen teknis atau index asosiasi yang disetujui departemen teknis terkait

2. Penetapan koefisien komponen utama kontrak pekerjaan dilakukan oleh Departemen Pekerjaan Umum/departemen teknis yang bersangkutan

Berdasarkan perhitungan tersebut maka penyesuaian nilai kontrak menggunakan rumusan

Pn=(Hn1 x VI)+(Hn3 x V2)+(Hn3xV3)+..... dst

Pn : Nilai kontrak setelah dilakukan penyesuaian harga satuan barang/jasa Hn : Harga Satuan baru setelah dilakukan penyesuan harga menggunakan

rumusan diatas Vi : Volume pekerjaan utama yang dilaksanakan

2. Penyesuaian harga satuan dan nilai kontrak diberlakukan pada:

a. Kontrak pengadaan barang dan jasa dalam mata uang rupiah untuk tahun jamak(multi year) Maupun untuk tahun tunggal (single year) yang sedang berjalan termasuk yang dibiayai pinjaman.hibah luar negeri dengan memperhatikan persyaratannya

b. Kontrak tahun jamak yang telah mencantumkan rumusan penyesuaian harga kontrak, sepanjang dikehendaki oleh rekanan

Catatan : Bagian kontrak atau pekerjaan yang terlambat dilaksanakan karena kesalahan rekanan memperoleh penyesuaian harga satuan dan nilai kontrak menggunakan index harga sesuai jadwal pelaksanaan yang ditetapkan pada kontrak awal

3. Penyesuaian harga satuan dan nilai kontrak tidak diberlakukan pada :

a. Komponen biaya langsung personil (remunerasi) pada kontrak tahunan jasa konsultan

b. Bagian kontrak atau pekerjaan senilai uang muka, sepanjang uang diterima rekanan kurang dari tiga bulan setelah pemaasukan penawaran

c. Bagian kontrak atau pekerjaan yang menggunakan valuta asing

4. Kebutuhan dana untuk menampung penyesuaian harga satuan dan nilai kontrak diselesaikan sebagai berikut:

a. Dibebankan pada sisa anggaran yang tersedia dalam proyek bersangkutan atau melalui revisi/ pergeseran anggaran

b. Jika tidak tersedia dana untuk menampung penyesuaian harga tersebut, maka supaya dilakukan optimasi

c. Jika tidak tersedia dana dalam tahun anggaran yang bersangkutan maka pembiayaan tambahan yang diperlukan ditampung (diluncurkan) pada tahun anggaran berikutnya

5. Dengan ditertibkan Surat Edaran Bersama ini, maka Surat Edaran bersama Nomor

SE-140/A/21/1297-7173/D.VI/12/1997 tanggal 15 Desember 1997 dinyatakan tidak berlaku

6. Pelaksanaan penyesuaian harga satuan dan nilai kontrak akan diaudit oleh BPKP

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan

Jakarta, 11 Juni 1998

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/

Kepala Bappenas u.b

Deputi Bidang Pembiayaan dan Pengendalian Pelaksanaan

Menteri Keuangan u.b

Direktur Jenderal Anggaran

MUHAMAD ABDUH NIP.060024214

DARSJAH NIP.060031003

Tembusan Kepada Yth :

1. Menteri Negara Koordinasi Bidang Ekonomi Keuangan dan Industri; 2. Menteri Negara Koordinasi Bidang Pengawasan Pembangunan dan

pendayagunaan Aparatur Negara; 3. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas; 4. Menteri Keuangan; 5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; 6. Semua Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran; 7. Semua Kantor Perbendaharaan Negara.