Upload
truongnga
View
242
Download
2
Embed Size (px)
Citation preview
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SURAT EDARAN
NOMOR SE- 40/PJ/2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR
PER- 18/PJ/2017 TENTANG TATA CARA PENELITIAN BUKTI PEMENUHAN
KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI
PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN, DAN PERJANJIAN
PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA
PERUBAHANNYA
A. Umum
Dalam rangka melaksanakan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-18/PJ/2017
tentang Tata Cara Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak
Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, dan
Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya,
maka perlu diatur tentang tata cara pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak
tersebut melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak.
B. Maksud dan Tujuan
1. Maksud
Surat Edaran ini memberikan petunjuk mengenai tata cara pelaksanaan penelitian
bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan
dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, dan Perubahan Perjanjian
Pengikatan Jual Beli (PPJB) atas tanah dan/atau bangunan.
- 2 -
2. Tujuan
Tujuan diterbitkannya Surat Edaran ini adalah untuk memberikan standardisasi tata
cara pelaksanaan penelitian bukti pemenuhan kewajiban penyetoran PPh atas
penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, dan perubahan
PPJB atas tanah dan/atau bangunan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
C. Ruang Lingkup
Ruang lingkup Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini meliputi:
1. Tata cara penyelesaian penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyetoran
PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, dan
perubahan PPJB atas tanah dan/atau bangunan di KPP yang wilayah kerjanya
meliputi lokasi tanah dan/atau bangunan yang dialihkan haknya.
2. Tata cara penyelesaian penelitian material bukti pemenuhan kewajiban penyetoran
PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, dan
perubahan PPJB atas tanah dan/atau bangunan di KPP Wajib Pajak terdaftar atau
tempat tinggal Wajib Pajak.
D. Dasar
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas
Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian
Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan Atas
Penghasilan Dari Pengalihan Real Estat Dalam Skema Kontrak Investasi Kolektif
Tertentu;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 261/PMK.03/2016 tentang
Tata Cara Penyetoran, Pelaporan, dan Pengecualian Pengenaan Pajak
Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan,
dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta
Perubahannya;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 37/PMK.03/2017 tentang
Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari
Pengalihan Real Estat Dalam Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu;
6. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-18/PJ/2017 tentang Tata Cara
Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan atas
- 3 -
Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian
Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya.
E. Materi
I. Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran PPh atas Penghasilan
dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, atau Perubahan PPJB
atas Tanah dan/atau Bangunan
1. Penelitian bukti pemenuhan kewajiban penyetoran PPh atas penghasilan dari
pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, atau perubahan PPJB atas
tanah dan/atau bangunan yang diajukan oleh Wajib Pajak atau kuasanya,
meliputi:
a. penelitian formal; dan
b. penelitian material.
2. Penelitian formal sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dilakukan oleh:
a. KPP; atau
b. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP)
yang wilayah kerjanya meliputi lokasi tanah dan/atau bangunan, yang
selanjutnya disebut KPP lokasi.
3. Penelitian material sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dilakukan
melalui penelitian kantor dan/atau penelitian lapangan oleh KPP:
a. tempat Wajib Pajak terdaftar, di mana:
1) Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Wajib Pajak
diadministrasikan; atau
2) kegiatan usaha dilakukan, dalam hal Wajib Pajak merupakan Wajib
Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah
dan/atau bangunan,
atau
b. yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang pribadi, dalam hal
belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
yang selanjutnya disebut KPP domisili.
II. Penelitian Formal
1. Penelitian formal dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
a. mengecek kelengkapan berkas surat permohonan dengan mengisi daftar
kelengkapan (checklist);
- 4 -
b. memastikan kesesuaian identitas Wajib Pajak berupa NPWP, KTP, atau
Paspor dengan data yang dimiliki DJP;
c. memastikan jumlah PPh yang telah disetor oleh Wajib Pajak telah sesuai
dengan PPh yang seharusnya terutang berdasarkan surat pernyataan; dan
d. memastikan kode akun pajak, kode jenis setoran, Nomor Transaksi
Penerimaan Negara (NTPN), dan jumlah PPh yang disetor, berdasarkan
Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang
dipersamakan dengan SSP, telah sesuai dengan data penerimaan pajak
dalam Modul Penerimaan Negara (MPN).
2. Setelah menyelesaikan penelitian formal, KPP menerbitkan:
a. Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban
Penyetoran Pajak Penghasilan, dalam hal penelitian formal berkas
permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 telah terpenuhi atau
sesuai; atau
b. Surat Pemberitahuan Permohonan Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban
Penyetoran Pajak Penghasilan Tidak Lengkap dan/atau Tidak Sesuai,
dalam hal penelitian formal berkas permohonan sebagaimana dimaksud
pada angka 1 tidak terpenuhi atau tidak sesuai.
Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan penelitian
bukti pemenuhan kewajiban penyetoran PPh diterima.
3. Dalam hal jangka waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud pada angka 2
terlampaui, Permohonan penelitian bukti pemenuhan kewajiban penyetoran
PPh dianggap dikabulkan, dan pada hari kerja berikutnya KPP harus
menerbitkan Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban
Penyetoran Pajak Penghasilan.
4. Untuk kepentingan penelitian material, berkas permohonan yang telah
dilakukan penelitian formal selanjutnya dikirimkan kepada:
a. Seksi terkait di KPP lokasi, dalam hal KPP domisili sama dengan KPP
lokasi; atau
b. KPP domisili, dalam hal KPP domisili tidak sama dengan KPP lokasi.
III. Penelitian Material
1. Penelitian material harus dilakukan setelah penelitian formal selesai dilakukan.
2. Penelitian material dilakukan dengan cara:
- 5 -
a. memastikan bahwa lokasi dan luas tanah dan/atau bangunan yang
dicantumkan dalam surat pernyataan WP telah sesuai dengan keadaan
sebenarnya;
b. meneliti kebenaran nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau
perubahan PPJB atas tanah dan/atau bangunan yang terdapat dalam bukti
penjualan/ bukti transfer/ bukti penerimaan uang, dalam hal pengalihan
tanah dan/atau bangunan berupa jual beli yang tidak dipengaruhi hubungan
istimewa; dan
c. menentukan kewajaran nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan
atau perubahan PPJB atas tanah dan/atau bangunan yang dinyatakan oleh
Wajib Pajak dengan harga pasar berdasarkan pendekatan penilaian
(appraisal), dalam hal pengalihan tanah dan/atau bangunan berupa jual beli
yang dipengaruhi hubungan istimewa atau melalui tukar-menukar,
pelepasan hak, penyerahan hak, hibah, waris, atau cara lain yang
disepakati antara para pihak.
3. Penelitian material dimulai dengan penyusunan Laporan Analisis Kewajaran
Nilai Pengalihan oleh Account Representative (AR), yang menyatakan bahwa
terdapat atau tidak terdapat indikasi ketidakwajaran nilai pengalihan hak atas
tanah dan/atau bangunan atau perubahan PPJB atas tanah dan/atau bangunan
yang dinyatakan oleh Wajib Pajak.
4. Indikasi ketidakwajaran sebagaimana dimaksud pada angka 3, antara lain
dalam hal:
a. terdapat hubungan istimewa;
b. nilai pengalihan lebih kecil dibandingkan NJOP yang tercantum dalam SPPT
Tahun Terakhir;
c. nilai pengalihan lebih kecil dibandingkan dengan nilai yang tercantum dalam
brosur/leaflet/pricelist;
d. terdapat beda lokasi dan/atau luas atas tanah dan/atau bangunan yang
dialihkan antara yang dicantumkan dalam surat pernyataan dengan yang
tercantum dalam bukti kepemilikan (sertifikat) untuk luas tanah, dan/atau
Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk luas bangunan; dan/atau
e. nilai pengalihan lebih kecil dibandingkan dengan nilai pasar indikasi yang
diperoleh DJP dari data, informasi dan/atau keterangan lain, baik dari
sumber internal maupun eksternal.
- 6 -
5. Dalam hal terdapat indikasi ketidakwajaran sebagaimana dimaksud dalam
angka 4, AR menyusun Laporan Analisis Kewajaran Nilai Pengalihan
sebagaimana dimaksud pada angka 3, dan dalam hal diperlukan penilaian:
a. AR dapat meminta bantuan kepada Fungsional Penilai atau Petugas Penilai
Pajak; atau
b. berdasarkan pertimbangan Kepala KPP, KPP domisili dapat melakukan
permintaan bantuan kepada KPP lokasi.
untuk melakukan penilaian atas nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau
bangunan atau perubahan PPJB atas tanah dan/atau bangunan, sesuai dengan
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-61/PJ/2015 tentang
Optimalisasi Penilaian (Appraisal) Untuk Penggalian Potensi Pajak dan Tujuan
Perpajakan Lainnya, beserta perubahannya.
6. Dalam hal terdapat permintaan bantuan penilaian, Fungsional Penilai atau
Petugas Penilai Pajak harus melakukan penilaian atas nilai pengalihan hak atas
tanah dan/atau bangunan atau perubahan PPJB atas tanah dan/atau
bangunan, hasil penilaian kemudian dituangkan dalam Laporan Penilaian
sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-54/PJ/2016
tentang Petunjuk Teknis Penilaian Properti, Penilaian Bisnis, Penilaian Aset
Takberwujud Untuk Tujuan Perpajakan beserta perubahannya.
7. AR menindaklanjuti Laporan Penilaian dengan membuat Laporan Hasil
Penelitian.
8. Dalam hal berdasarkan penelitian material, disimpulkan bahwa nilai pengalihan
hak atas tanah dan/atau bangunan atau perubahan PPJB atas tanah dan/atau
bangunan yang dinyatakan oleh Wajib Pajak tidak sesuai dengan nilai yang
sesungguhnya atau yang seharusnya diterima atau diperoleh Wajib Pajak, KPP
menindaklanjuti hasil penelitian tersebut melalui mekanisme surat permintaan
penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK) sesuai Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-39/PJ/2015 tentang Pengawasan Wajib
Pajak Dalam Bentuk Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan,
dan Kunjungan (visit) Kepada Wajib Pajak, beserta perubahannya.
9. Penelitian material diprioritaskan untuk dapat diselesaikan dalam jangka waktu
paling lama 6 (enam) bulan setelah penelitian formal bukti pemenuhan
kewajiban penyetoran PPh selesai dilakukan.
- 7 -
F. Lampiran
1. Prosedur kerja berupa:
a) Tata Cara Penyelesaian Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban
Penyetoran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Tanah
dan/atau Bangunan, dan Perubahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas
Tanah dan/atau Bangunan, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1 Surat
Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
b) Tata Cara Penyelesaian Penelitian Material Bukti Pemenuhan Kewajiban
Penyetoran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Tanah
dan/atau Bangunan, dan Perubahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas
Tanah dan/atau Bangunan, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 2 Surat
Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
2. Format surat dan formulir ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 3
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
G. Penutup
1. Untuk kepentingan penelitian material, KPP lokasi mengirimkan berkas permohonan
Wajib Pajak yang telah dilakukan penelitian formal berdasarkan Surat Edaran
Direktur Jenderal ini kepada KPP domisili paling lama 14 (empat belas) hari kerja
setelah dilakukan penelitian formal.
2. Pada saat Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini berlaku, terhadap:
a) permohonan penelitian bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak
Penghasilan yang telah dinyatakan lengkap berdasarkan Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-81/PJ/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2010 tentang Tata Cara
Penelitian Surat Setoran Pajak atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas
Tanah dan/atau Bangunan, namun belum selesai dilakukan penelitian, tetap
dilakukan penelitian berdasarkan SE-81/PJ/2010; dan
b) permohonan penelitian bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak
Penghasilan yang telah selesai dilakukan penelitian berdasarkan Surat
Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-81/PJ/2010 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2010
tentang Tata Cara Penelitian Surat Setoran Pajak atas Penghasilan dari
Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, maka masih dapat dilakukan
penelitian material berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal ini.
- 8 -
3. Dengan berlakunya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini, maka Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-81/PJ/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2010 tentang Tata Cara
Penelitian Surat Setoran Pajak atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah
dan/atau Bangunan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
9
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
LAMPIRAN 1
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE-40/PJ/2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR
PER- 18/PJ/2017 TENTANG TATA CARA PENELITIAN BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN
PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK
ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN, DAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI
ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA
- 1 -
Tata Cara Penyelesaian Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban
Penyetoran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak, dan
Perubahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/atau Bangunan
di Kantor Pelayanan Pajak
A. Prosedur Kerja
1. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) menerima berkas permohonan dari Wajib
Pajak (WP) melalui Prosedur Penerimaan surat di Tempat Pelayanan Terpadu
(TPT). Selanjutnya Petugas TPT melalui aplikasi yang tersedia:
merekam berkas permohonan;
mengisi checklist kelengkapan;
mencetak Bukti Penerimaan Surat (BPS) untuk diserahkan kepada WP; dan
mencetak Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD) untuk disatukan pada
berkas permohonan,
selanjutnya meneruskan berkas permohonan kepada Kepala Seksi Pelayanan.
2. Sistem akan memberikan notifikasi kepada Kepala Seksi Pelayanan, dan selanjutnya
memberikan disposisi kepada Pelaksana yang ditunjuk untuk menindaklanjuti berkas
permohonan dengan melakukan penelitian formal.
3. Pelaksana Seksi Pelayanan yang ditunjuk (selanjutnya disebut Petugas Peneliti),
menginput data permohonan WP ke dalam sistem, dan melakukan penelitian
terhadap berkas permohonan untuk memastikan kesesuaian:
a. identitas WP dalam bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan,
dengan data di Direktorat Jenderal Pajak dan/atau fotokopi Kartu Tanda
Penduduk atau Paspor;
b. jumlah Pajak Penghasilan yang telah disetor oleh WP, dengan Pajak
Penghasilan yang seharusnya terutang berdasarkan surat pernyataan; dan
c. kode akun pajak, kode jenis setoran, Nomor Transaksi Penerimaan Negara
(NTPN), dan jumlah PPh yang disetor, berdasarkan Surat Setoran Pajak (SSP)
atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan SSP, telah sesuai
dengan data penerimaan pajak dalam Modul Penerimaan Negara (MPN).
4. Petugas Peneliti melalui sistem, mengusulkan kepada Kepala Seksi Pelayanan untuk
dibuatkan:
a. konsep Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban
Penyetoran Pajak Penghasilan, dalam hal berkas permohonan telah lengkap
dan sesuai;
- 2 -
b. konsep Surat Pemberitahuan Permohonan Penelitian Bukti Pemenuhan
Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan Tidak Lengkap dan/atau Tidak sesuai,
dalam hal berkas permohonan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai.
5. Selanjutnya berdasarkan notifikasi pada sistem, Kepala Seksi Pelayanan meneliti
dan menyetujui usulan dari Petugas Peneliti.
6. Petugas Peneliti melakukan pencetakan konsep Surat yang telah disetujui oleh
Kepala Seksi Pelayanan melalui sistem, selanjutnya menyerahkan kepada Kepala
Seksi Pelayanan.
7. Kepala Seksi Pelayanan menyetujui dan menandatangani Surat Keterangan
Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan atau
Surat Pemberitahuan Permohonan Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban
Penyetoran Pajak Penghasilan Tidak Lengkap dan/atau Tidak Sesuai, selanjutnya
menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk menindaklanjuti.
8. Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak
Penghasilan atau Surat Pemberitahuan Permohonan Penelitian Bukti Pemenuhan
Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan Tidak Lengkap dan/atau Tidak Sesuai,
harus diambil langsung oleh WP/kuasanya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat
WP/kuasanya melakukan permohonan, dengan memperlihatkan Bukti Penerimaan
Surat (BPS) atas permohonan yang ditujukan.
Untuk kepentingan penelitian material, Petugas Peneliti mengadministrasikan
permohonan WP tersebut dengan mengikuti SOP Tata Cara Produksi dan
Pengolahan Hasil Produksi Data Sehubungan Dengan Tugas dan Fungsi di KPP.
9. Proses selesai.
Jangka Waktu Penyelesaian :
1. Penyelesaian penelitian formal dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal
diterimanya berkas permohonan;
2. Dalam hal jangka waktu 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud terlampaui, Permohonan
penelitian bukti pemenuhan kewajiban penyetoran PPh dianggap dikabulkan, dan pada hari
kerja berikutnya KPP harus menerbitkan Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti
Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan
- 3 -
B. Bagan Alur Kerja
Penyelesaian Permohonan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak,
Dan Perubahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/atau Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak
Petugas Peneliti/Pelaksana Seksi Pelayanan Kepala Seksi PelayananPetugas TPTWajib Pajak
Menerima Berkas
permohonan
Mulai
Mengisi data permohonan
WP ke dalam sistem,
Melakukan pengecekkan
kesesuaian data
permohonan melalui sistem
Kriteria
terpenuhi ?
Membuat konsep
Surat Keterangan
Penelitian Formal
secara Sistem
Membuat Konsep surat
pemberitahuan
permohonan tidak
dapat diterima secara
sistem
Ya Tidak
Memberikan
disposisi dan
menugaskan
untuk
menindaklanjuti
Mencetak
dokumen sesuai
persetujuan
Merekam berkas
permohonan,
Mencetak BPS, LPAD
dan melakukan
checklist kelengkapan
secara sistem, serta
meneruskan berkas
permohonan untuk
diteliti formal
Tata Cara
Penerimaan
surat di TPT
Meneliti dan
Menyetujui
1
1
BPS
Master File
DJPMPN
Identitas Pembayaran
Berkas
Permohonan
Surat Keterangan
Penelitian Formal;
Surat pemberitahuan
permohonan tidak
dapat diterima
Mengambil
langsung ke KPPMemperlihatkan BPS
Surat Keterangan
Penelitian Formal;
atau
Surat pemberitahuan
permohonan tidak
dapat diterima
Tata Cara Produksi dan
Pengolahan Hasil
Produksi Data
Sehubungan Dengan
Tugas dan Fungsi di
KPP
Selesai
Menyetujui dan
menandatangani
- 4 -
Tata Cara Penyelesaian Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban
Penyetoran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak, dan
Perubahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/atau Bangunan
di Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP)
A. Prosedur Kerja
1. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) menerima berkas permohonan dari Wajib
Pajak (WP) melalui Prosedur Penerimaan surat di Tempat Pelayanan Terpadu
(TPT). Petugas TPT melalui aplikasi yang tersedia:
merekam berkas permohonan;
mengisi checklist kelengkapan;
mencetak Bukti Penerimaan Surat (BPS) untuk diserahkan kepada WP; dan
mencetak Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD) untuk disatukan pada
berkas permohonan,
selanjutnya meneruskan berkas permohonan kepada Kepala Kantor Pelayanan,
Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).
2. Kepala KP2KP akan menerima notifikasi secara sistem, dan selanjutnya memberikan
disposisi kepada Pelaksana yang ditunjuk untuk menindaklanjuti berkas permohonan
dengan melakukan penelitian formal.
3. Pelaksana KP2KP yang ditunjuk (selanjutnya disebut Petugas Peneliti), menginput
data permohonan WP ke dalam sistem, dan melakukan penelitian terhadap berkas
permohonan untuk mengetahui kesesuaian:
a. identitas WP dalam bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan
dengan data di Direktorat Jenderal Pajak dan/atau fotokopi Kartu Tanda
Penduduk atau Paspor;
b. jumlah Pajak Penghasilan yang telah disetor oleh WP dengan Pajak
Penghasilan yang seharusnya terutang berdasarkan surat pernyataan; dan
c. kode akun pajak, kode jenis setoran, Nomor Transaksi Penerimaan Negara
(NTPN), dan jumlah PPh yang disetor, berdasarkan Surat Setoran Pajak (SSP)
atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan SSP, telah sesuai
dengan data penerimaan pajak dalam Modul Penerimaan Negara (MPN).
4. Petugas Peneliti melalui sistem, mengusulkan kepada Kepala KP2KP untuk
dibuatkan:
- 5 -
a. konsep Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban
Penyetoran Pajak Penghasilan, dalam hal berkas permohonan telah lengkap
dan sesuai;
b. konsep Surat Pemberitahuan Permohonan Penelitian Bukti Pemenuhan
Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan Tidak Lengkap dan/atau Tidak
Sesuai, dalam hal berkas permohonan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai.
5. Selanjutnya berdasarkan notifikasi pada sistem, Kepala KP2KP meneliti dan
menyetujui usulan dari Petugas Peneliti.
6. Petugas Peneliti melakukan pencetakan konsep Surat yang telah disetujui oleh
Kepala KP2KP melalui sistem, selanjutnya menyerahkan kepada Kepala KP2KP.
7. Kepala KP2KP menyetujui dan menandatangani Surat Keterangan Penelitian Formal
Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan atau surat
Pemberitahuan Permohonan Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran
Pajak Penghasilan Tidak Lengkap dan/atau Tidak Sesuai, selanjutnya menugaskan
Pelaksana KP2KP untuk menindaklanjuti.
8. Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak
Penghasilan atau Surat Pemberitahuan Permohonan Penelitian Bukti Pemenuhan
Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan Tidak Lengkap dan/atau Tidak Sesuai,
harus diambil langsung oleh WP/kuasanya di KP2KP tempat WP/kuasanya
melakukan permohonan, dengan memperlihatkan bukti penerimaan surat (BPS) atas
permohonan yang ditujukan.
9. Untuk kepentingan penelitian material, Petugas Peneliti Selanjutnya
mengadministrasikan permohonan WP tersebut dengan mengikuti SOP Tata Cara
Produksi dan Pengolahan Hasil Produksi Data Sehubungan Dengan Tugas dan
Fungsi di KP2KP.
10. Proses selesai.
Jangka Waktu Penyelesaian:
1. Penyelesaian penelitian formal dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal
diterimanya berkas permohonan;
2. Dalam hal jangka waktu 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud terlampaui, Permohonan
penelitian bukti pemenuhan kewajiban penyetoran PPh dianggap dikabulkan, dan pada hari
kerja berikutnya KP2KP harus menerbitkan Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti
Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan
- 6 -
B. Bagan Alur Kerja
Penyelesaian Permohonan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak,
Dan Perubahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/atau Bangunan di KP2KP
Petugas Peneliti/Pelaksana KP2KP Kepala KP2KPPetugas TPTWajib Pajak
Menerima Berkas
permohonan
Mulai
Mengisi data permohonan
WP ke dalam sistem,
Melakukan pengecekkan
kesesuaian data
permohonan melalui sistem
Kriteria
terpenuhi ?
Membuat konsep
Surat Keterangan
Penelitian Formal
secara Sistem
Membuat Konsep surat
pemberitahuan
permohonan tidak
dapat diterima secara
sistem
Ya Tidak
Memberikan
disposisi dan
menugaskan
untuk
menindaklanjuti
Mencetak
dokumen sesuai
persetujuan
Merekam berkas
permohonan,
Mencetak BPS, LPAD
dan melakukan
checklist kelengkapan
secara sistem, serta
meneruskan berkas
permohonan untuk
diteliti formal
Tata Cara
Penerimaan
surat di TPT
Meneliti dan
Menyetujui
1
1
BPS
Master File
DJPMPN
Identitas Pembayaran
Berkas
Permohonan
Surat Keterangan
Penelitian Formal;
Surat pemberitahuan
permohonan tidak
dapat diterima
Mengambil
langsung ke KPPWP memperlihatkan BPS ke Petugas
Surat Keterangan
Penelitian Formal;
Surat pemberitahuan
permohonan tidak
dapat diterima
Tata Cara Produksi dan
Pengolahan Hasil
Produksi Data
Sehubungan Dengan
Tugas dan Fungsi di
KP2KP
Selesai
Menyetujui dan
Menandatangani
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
LAMPIRAN 2
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE-40/PJ/2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR
PER- 18/PJ/2017 TENTANG TATA CARA PENELITIAN BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN
PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK
ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN, DAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI
ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA
- 1 -
Tata Cara Penyelesaian Penelitian Material Bukti Pemenuhan Kewajiban
Penyetoran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas
Tanah dan/atau Bangunan, dan Perubahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli
Atas Tanah dan/atau Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Terdaftar
atau KPP Tempat Tinggal Wajib Pajak
A. Prosedur Kerja
1. Account Representative (AR) Seksi Pengawasan dan Konsultasi II/III/IV atau Account
Representative (AR)/Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan, menerima bekas
permohonan Wajib Pajak (WP) yang telah diperiksa formal berdasarkan SOP
Penyelesaian Permohonan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran
Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak, dan Perubahan Perjanjian
Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/atau Bangunan di KPP.
2. Atas berkas permohonan WP tersebut, Account Representative (AR) Seksi
Pengawasan dan Konsultasi II/III/IV atau Account Representative (AR)/Pelaksana Seksi
Ekstensifikasi dan Penyuluhan:
a. Melakukan analisis kewajaran terhadap nilai pengalihan yang tercantum dalam
berkas permohonan; dan
b. Membuat serta menandatangani konsep Laporan Analisis Indikasi Ketidakwajaran
Nilai Pengalihan, selanjutnya meneruskannya kepada Kepala Seksi Pengawasan
dan Konsultasi II/III/IV atau Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan.
3. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi II/III/IV atau Kepala Seksi Ekstensifikasi dan
Penyuluhan meneliti, menyetujui, dan menandatangani konsep Laporan Analisis
Indikasi Ketidakwajaran Nilai Pengalihan, selanjutnya menugaskan Account
Representative (AR) Seksi Pengawasan dan Konsultasi II/III/IV atau Account
Representative (AR)/Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan, untuk
menindaklanjuti Laporan Analisis Indikasi Ketidakwajaran Nilai Pengalihan.
4. AR Seksi Pengawasan dan Konsultasi II/III/IV atau AR/Pelaksana Seksi Ekstensifikasi
dan Penyuluhan, menindaklanjuti Laporan Analisis Indikasi Ketidakwajaran Nilai
Pengalihan. Dalam hal hasil analisis menyatakan bahwa:
a. nilai pengalihan wajar, maka proses selesai.
b. terdapat indikasi nilai pengalihan tidak wajar, maka AR Seksi Pengawasan dan
Konsultasi II/III/IV atau AR/Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan, dapat
melakukan penilaian sendiri sebagai Petugas Penilai Pajak, atau dapat meminta
bantuan penilaian kepada Fungsional Penilai/Petugas Penilai Pajak di KPP Domisili
atau di KPP Lokasi melalui prosedur permintaan bantuan penilaian.
- 2 -
5. Berdasarkan Surat Tugas Penelitian Lapangan, Fungsional Penilai/Petugas Penilai
Pajak:
a. melakukan penilaian atas objek pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan,
atau perubahan PPJB atas tanah dan/atau bangunan; dan
b. membuat konsep laporan penilaian, menandatangani, selanjutnya meneruskan
kepada Kepala KPP.
6. Kepala KPP menyetujui, dan menandatangani konsep Laporan Penilaian, dan
mengembalikan kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi II/III/IV atau Kepala
Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan untuk ditindaklanjuti.
7. Kepala Seksi menugaskan AR Seksi Pengawasan dan Konsultasi II/III/IV atau
AR/Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan, untuk menindaklanjuti Laporan
Penilaian dari Fungsional Penilai /Petugas Penilai Pajak.
8. AR Seksi Pengawasan dan Konsultasi II/III/IV atau AR/Pelaksana Seksi Ekstensifikasi
dan Penyuluhan menindaklanjuti Laporan Penilaian dengan membuat dan
menandatangani konsep Laporan Hasil Penelitian, Selanjutnya meneruskan konsep
Laporan Hasil Penelitian Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi II/III/IV atau Kepala
Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan.
9. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi II/III/IV atau Kepala Seksi Ekstensifikasi dan
Penyuluhan meneliti, menyetujui, dan menandatangani konsep Laporan Hasil
Penelitian, selanjutnya meneruskan kepada Kepala KPP.
10. Kepala KPP menyetujui, dan menandatangani Laporan Hasil Penelitian, selanjutnya
menyerahkannya kepada Seksi terkait untuk ditindaklanjuti.
11. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II/III/IV atau Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan
menindaklanjuti Laporan Hasil Penelitian. Dalam hal:
a. tidak perlu tindak lanjut atas Laporan Hasil Penelitian, maka proses selesai.
b. diperlukan tindaklanjut atas Laporan Hasil Penelitian, selanjutnya mengikuti
Prosedur Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan.
12. Proses selesai.
Jangka Waktu Penyelesaian :
Penelitian material bukti pemenuhan kewajiban penyetoran atas penghasilan dari pengalihan hak,
dan perubahan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan, diprioritaskan untuk
dapat diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah penelitian formal bukti
pemenuhan kewajiban penyetoran PPh selesai dilakukan.
- 3 -
B. Bagan Alur Kerja
Penyelesaian Permohonan Penelitian Material Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan
Hak, dan Perubahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/atau Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Tempat Tinggal atau
Tempat Kedudukan Subjek Pajak/Wajib Pajak
Kepala KPPFungsional Penilai/
Petugas Penilai Pajak
Petugas Peneliti/Seksi
Pelayanan KPP/KP2KP
Kepala Seksi Pengawasan dan
Konsultasi II/III/IV atau Kepala
Seksi Ekstensifikasi dan
Penyuluhan
AR Seksi Pengawasan dan Konsultasi II/III/IV atau AR/
Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan
Mulai
Penyelesaian Permohonan
Penelitian Formal Bukti
Pemenuhan Kewajiban
Penyetoran Pajak Penghasilan
Atas Penghasilan dari
Pengalihan Hak, Dan Perjanjian
Pengikatan Jual Beli Atas Tanah
dan/atau Bangunan Beserta
Perubahannya di Kantor
Pelayanan Pajak
Berkas Permohonan
melakukan
Analisis indikasi
kewajaran nilai
pengalihan;
membuat dan
menandatangani
konsep Hasil
Analisis indikasi
ketidakwajaran
nilai pengalihan
Nilai
pengalihan
wajar?Selesai
Membuat dan
menandatangani
Konsep Laporan
Hasil Penelitian
Tindak
lanjut?tidak
ya
Meneliti,
Menyetujui, dan
Menandatangan
Menyetujui, dan
Menandatangan
Laporan Hasil
Penelitian
Hasil Analisis
indikasi
ketidakwajaran
nilai pengalihan
Permintaan
Bantuan
Penilaian
meneliti, menyetujui,
dan menandatangani
konsep Hasil Analisis
indikasi
ketidakwajaran nilai
pengalihan
Surat tugas
penelitian
lapangan
Melakukan
penilaian dalam
rangka penelitian
material
Membuat konsep
laporan penilaian
Meneliti, Menyetujui,
dan Menandatangani
konsep laporan
penilaian
Laporan PenilaianMenugaskan
untuk
menindaklanjuti
Prosedur
Permintaan
Penjelasan
Data dan/atau
Keterangan
Selesai
Melakukan
penilaian
sendiri
tidak
tidak
pembuatan
surat tugas
ya
ya
Melakukan
penilaian dalam
rangka penelitian
material
Membuat konsep
laporan penilaian
1
1
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
LAMPIRAN 3
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE-40/PJ/2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR
PER- 18/PJ/2017 TENTANG TATA CARA PENELITIAN BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN
PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK
ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN, DAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI
ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA
- 1 -
A. LAPORAN ANALISIS INDIKASI KETIDAKWAJARAN NILAI PENGALIHAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERALPAJAK
KANTOR WILAYAH DJP ………………(1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK ………………………(2)
………………………………………………………………………………………….
LAPORAN ANALISIS KEWAJARAN NILAI PENGALIHAN
A. IDENTITAS WAJIB PAJAK DAN OBJEK PENGALIHAN
1. Nama Wajib Pajak :…………………………………………………………………………(3)
2. NPWP :…………………………………………………………………………(4)
3. Alamat :…………………………………………………………………………(5)
…………………………………………………………………………
4. Objek Pengalihan :…………………………………………………………………………(6)
5. NOP :…………………………………………………………………………(7)
6. Lokasi :…………………………………………………………………………(8)
B. IKSHTISAR ANALISIS
1. Latar Belakang
a) Dasar Hukum
1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2008.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas
Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan
Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta
Perubahannya.
3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan
Atas Penghasilan Dari Pengalihan Real Estat Dalam Skema Kontrak
Investasi Kolektif Tertentu;
4) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 261/PMK.03/2016
tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak
Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau
Bangunan Beserta Perubahannya.
5) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-18/PJ/2017 tentang Tata Cara
Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan atas
Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan
Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta
Perubahannya.
b) Reviu Penelitian Formal
Berdasarkan kelengkapan dokumen Formulir Penelitian Bukti Pemenuhan
Kewajiban Penyetoran PPh atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perubahan
NAGARA DANA RAKCA
- 2 -
Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan, yaitu sebagai
berikut:
i. ……………………………………………(9)
ii. ……………………………………………
iii. ……………………………………………
iv. dst.
telah dilakukan penelitian formal oleh KPP Pratama……../KP2KP………..*,(10)
yang selanjutnya diteruskan untuk kepentingan penelitian material dengan
S……………… tanggal ……………...(11)
2. Indikasi Ketidakwajaran
Berdasarkan pengecekan yang dilakukan Account Representative atas kelengkapan
dokumen Formulir Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran PPh atas
Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau
Bangunan Beserta Perubahannya yang diterima setelah penelitian formal selesai,
ditemukan/tidak ditemukan* adanya indikasi ketidakwajaran nilai pengalihan hak atas
tanah dan/atau bangunan atau Perubahan PPJB atas tanah dan/atau bangunan
yang dinyatakan oleh Wajib Pajak, yaitu sebagai berikut:
a) ………………………………………………………(12)
b) ………………………………………………………
c) ………………………………………………………
d) dst.
C. USULAN
Atas uraian di atas, maka berdasarkan analisis tersebut perlu/tidak perlu* dilakukan
penilaian dalam rangka penelitian lapangan Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran
PPh atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perubahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli
atas Tanah dan/atau Bangunan.
Menyetujui, ……………, ……….….20..... Kepala Seksi ………………... Account Representative, ………………………………… ……………………………… NIP …………………………… (13) NIP ………………………… (14)
- 3 -
PETUNJUK PENGISIAN ANALISIS INDIKASI KETIDAKWAJARAN NILAI PENGALIHAN
Nomor (1) : Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJP
Nomor (2) : Diisi dengan nama dan alamat Kantor Pelayanan Pajak.
Nomor (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak
Nomor (4) : Diisi dengan NPWP
Nomor (5) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak
Nomor (6) : Diisi dengan jenis objek pengalihan tanah dan/atau bangunan
Nomor (7) : Diisi dengan NOP
Nomor (8) : Diisi dengan lokasi tanah dan/atau bangunan
Nomor (9)
Nomor (10)
:
:
Diisi dengan uraian kelengkapan dokumen permohonan
Diisi dengan nama KPP Pratama/KP2KP
Nomor (11) : Diisi dengan nomor dan tanggal surat.
Nomor (12) : Diisi dengan uraian indikasi ketidakwajaran nilai pengalihan
Nomor (13) : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Kepala Seksi Pengawasan dan
Konsultasi/Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan
Nomor (14) : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Account Representative di Seksi
Pengawasan dan Konsultasi/Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan
Nomor Laporan :
Tanggal Laporan :
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
Nama Pemilik/Wajib Pajak :
Alamat :
Objek Penilaian :
Nomor Objek Pajak (NOP) :
Lokasi : ..................................................................................................
..................................................................................................
DALAM RANGKA PENELITIAN LAPANGAN
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYETORAN PPh
ATAS
..................................................................................................
Tanah dan/atau Bangunan*)
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP ...........
KANTOR PELAYANAN PAJAK ..........
LAPORAN HASIL PENILAIAN
PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
ATAU
PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA
PERUBAHANNYA
- 4 -
B. SURAT TUGAS PENELITIAN LAPANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERALPAJAK
KANTOR WILAYAH DJP ………………(1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK ………………………(2)
………………………………………………………………………………………….
SURAT TUGAS PENELITIAN LAPANGAN
NO: ……………………………………………………..(3)
Dalam rangka pelaksanaan proses pengawasan penelitian bukti pemenuhan
kewajiban penyetoran atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan,
dan perjanjian pengikatan jual beli beserta perubahannya, dipandang perlu untuk
melaksanakan penelitian lapangan. Dengan ini ditugaskan kepada:
No Nama (4) NIP (5) Pangkat/Golongan (6)
1
2
dst
untuk melaksanakan penelitian lapangan pada hari ………….,(7) tanggal……….(8)
terhadap:
Nama : …………………(9)
NPWP : …………………(10)
NOP : …………………(11)
Alamat Objek : …………………(12)
Tujuan penelitian :
1. memastikan bahwa lokasi dan luas tanah dan/atau bangunan yang dicantumkan
dalam surat pernyataan Wajib Pajak telah sesuai dengan keadaan sebenarnya; dan
2. meneliti kebenaran nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau
perubahan PPJB atas tanah dan/atau bangunan yang terdapat dalam bukti
penjualan/bukti transfer/bukti penerimaan uang, dalam hal pengalihan tanah
dan/atau bangunan berupa jual beli yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa;
dan/atau
NAGARA DANA RAKCA
- 5 -
3. menentukan kewajaran nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau
perubahan PPJB atas tanah dan/atau bangunan yang dinyatakan oleh Wajib Pajak
dengan harga pasar berdasarkan pendekatan penilaian (appraisal), dalam hal
pengalihan tanah dan/atau bangunan berupa jual beli yang dipengaruhi hubungan
istimewa atau melalui tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, hibah, waris,
atau cara lain yang disepakati antara para pihak.
Kepala Kantor,
……………………….
NIP ……………….(13)
- 6 -
PETUNJUK PENGISIAN SURAT TUGAS PENELITIAN LAPANGAN
Nomor (1) : Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJP
Nomor (2) : Diisi dengan nama dan alamat Kantor Pelayanan Pajak.
Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat tugas penelitian lapangan.
Nomor (4) : Diisi dengan nama petugas peneliti.
Nomor (5) : Diisi dengan NIP petugas peneliti
Nomor (6) : Diisi dengan pangkat/golongan petugas peneliti.
Nomor (7) : Diisi dengan hari penelitian lapangan dilakukan.
Nomor (8) : Diisi dengan tanggal penelitian lapangan dilakukan.
Nomor (9) : Diisi dengan nama WP.
Nomor (10) : Diisi dengan NPWP.
Nomor (11) : Diisi dengan NOP tanah dan/atau bangunan.
Nomor (12) : Diisi dengan alamat objek pajak
Nomor (13) : Diisi dengan nama, NIP, dan tandatangan Kepala Kantor Pelayanan Pajak
- 7 -
C. CONTOH FORMAT LAPORAN HASIL PENELITIAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERALPAJAK
KANTOR WILAYAH DJP ………………(1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK ………………………(2)
……………………………………………………………………………………….
LAPORAN HASIL PENELITIAN
Nomor: LHPt-……….............(3)
Tanggal:……………...........(4)
A. Umum
1. NPWP :……………………………………(5)
2. Nama Wajib Pajak :……………………………………(6)
3. NIK/No. Paspor :……………………………………(7)
4. Alamat :……………………………………(8)
5. Telepon/Hp :……………………………………(9)
6. dst…
B. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2008.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan
atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan
Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta
Perubahannya.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan
Atas Penghasilan Dari Pengalihan Real Estat Dalam Skema Kontrak
Investasi Kolektif Tertentu;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 261/PMK.03/2016
tentang Tata Cara Penyetoran, Pelaporan, dan Pengecualian Pengenaan
Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah
dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah
dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya.
5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-18/PJ/2017 tentang Tata
Cara Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan
atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan
NAGARA DANA RAKCA
- 8 -
Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta
Perubahannya.
C. Surat Permohonan Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran PPh
Wajib Pajak menyampaikan Surat Permohonan Penelitian Bukti Pemenuhan
Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak
atas Tanah dan/atau Bangunan atau Perubahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli
atas Tanah dan/atau Bangunan ke Kantor Pelayanan Pajak …......................... dan
diterima dengan Bukti Penerimaan Surat (BPS)
nomor…………….tanggal…………………(10)
D. Hasil Penelitian Material
1. Berdasarkan penelitian formal yang dilakukan oleh…………….(11), diketahui
bahwa:
a. …………………..
b. …………………..
2. Berdasarkan penelitian kantor dan/atau lapangan diketahui hal-hal sebagai
berikut: (12)
No. Unsur yang diteliti
Data Menurut Uraian hasil penelitian
SSP/SPPT
Bukti atau
Hasil
Penelitian
Sesuai Tidak
Sesuai
1. Luas Tanah ………….m2 ………….m2
Luas Bangunan ………….m2 ………….m2
2. Nilai Pengalihan Rp……………. Rp…………….
3. Perhitungan PPh:
1) Nilai Pengalihan Rp……………. Rp…………….
2) Tarif 0,5% atau 1%
atau 2,5%
0,5% atau 1%
atau 2,5%
3) PPh yang
Terutang
Rp……………. Rp…………….
4. Kekurangan
Pembayaran PPh
Rp…………….
3. …. Dst
- 9 -
E. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian data dan informasi di atas, dengan ini disimpulkan
bahwa atas WP tersebut:
1. Diterbitkan SP2DK
2. Diusulkan pemeriksaan
3. Tindakan lain yang diperlukan………………………………..(13)
Mengetahui, ……......, ……….….20.....
Kepala Seksi ………………... Account Representative/
Pelaksana Seksi ............
………………………………… …………………………
NIP …………………………… (14) NIP ..…………………. (15)
Menyetujui,
Kepala Kantor,
…………………………….
NIP ………………………. (16)
- 10 -
PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN HASIL PENELITIAN (LHPt) Nomor (1) : Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJP
Nomor (2) : Diisi dengan nama dan alamat Kantor Pelayanan Pajak.
Nomor (3) : Diisi dengan nomor Laporan Hasil Penelitian (LHPt)
Nomor (4) : Diisi dengan tanggal LHPt
Nomor (5) : Diisi dengan NPWP
Nomor (6) : Diisi dengan nama WP
Nomor (7) : Diisi dengan NIK atau No. Paspor
Nomor (8) : Diisi dengan alamat WP
Nomor (9)
Nomor (10)
:
:
Diisi dengan Telepon atau Mobilephone
Diisi dengan nama KPP Pratama/KP2KP, nomor dan tanggal BPS
Nomor (11) : Diisi dengan nama petugas peneliti formal
Nomor (12) : Diisi dengan uraian hasil penelitian kantor dan/atau lapangan
Nomor (13) : Diisi dengan simpulan tindak lanjut penelitian material
Nomor (14) : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Kepala Seksi Pengawasan dan
Konsultasi/Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan
Nomor (15) : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Account Representative di Seksi
Pengawasan dan Konsultasi/Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan
Nomor (16) : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Kepala Kantor
- 11 -
D. SURAT PERMINTAAN PENJELASAN ATAS DATA DAN/ATAU KETERANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERALPAJAK
KANTOR WILAYAH DJP ………………(1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK ………………………(2)
………………………………………………………………………………………….
Nomor : ……………(3)
Lampiran : …………....(4)
Perihal : Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan
Yth. ....................................(5)
............................................
di ........................................
Sehubungan dengan Bukti Penerimaan Surat (BPS) Saudara Nomor ................... (6)
tanggal............... (7) hal......... (8) dan berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Lapangan
Nomor ........ (9) Tanggal..... (10) atas nama Wajib Pajak......... (11) NPWP .......... (12) dan
NOP .......... (13), dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil penelitian material atas
permohonan penelitian bukti pemenuhan kewajiban penyetoran PPh atas penghasilan dari
pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perubahan PPJB atas tanah dan atau
bangunan, yang terdapat kekurangan pembayaran PPh yang masih harus disetor, dengan
uraian hasil penelitian sebagai berikut:
No. Unsur yang diteliti
Data Menurut Uraian hasil penelitian (19)
SSP/SPPT Bukti atau Hasil
Penelitian Sesuai Tidak Sesuai
1. Luas Tanah …….m2 (14) …….m2 (14)
Luas Bangunan …….m2 (15) …….m2 (15)
2. Nilai Pengalihan Rp………(16) Rp………(16)
3. Perhitungan PPh:
1) Nilai Pengalihan Rp………(16) Rp………(16)
2) Tarif 0,5% atau 1%
atau 2,5%
0,5% atau 1%
atau 2,5%
3) PPh yang Terutang Rp………(17) Rp………(17)
4. Kekurangan Pembayaran
PPh
Rp……….(18)
NAGARA DANA RAKCA
- 12 -
Berdasarkan Hasil Penelitian, atas bukti pemenuhan kewajiban penyetoran PPh atas
penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan atau Perubahan PPJB
atas tanah dan/atau bangunan yang Saudara sampaikan masih terdapat kekurangan
pembayaran Pajak Penghasilan yang masih harus disetor sebesar Rp. ........ (20). Melalui
surat ini, kami meminta agar Saudara memberikan penjelasan atau klarifikasi beserta bukti
pendukung atas Data dan/atau Keterangan yang dimaksud secara langsung/tertulis
kepada kami paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal surat ini dikirim. Saudara
juga dapat langsung menyetorkan kekurangan pembayaran PPh tersebut dan menunjukkan
bukti pembayarannya kepada kami.
Apabila Saudara membutuhkan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Petugas
Peneliti Nama ......... (21) di nomor telepon..... (22) extension ....... (23) atau menghubungi
Kantor Pelayanan Pajak .......... (24).
Demikian disampaikan.
.........,.................(25) Kepala Kantor,
........................... NIP. ...................(26)
Tembusan : 1. Kepala KPP ......... (27) (tempat lokasi tanah dan/atau bangunan yang dialihkan haknya)
- 13 -
PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN PENJELASAN ATAS DATA DAN/ATAU
KETERANGAN
Nomor (1) : Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJP.
Nomor (2) : Diisi dengan nama dan alamat Kantor Pelayanan Pajak.
Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat.
Nomor (4) : Diisi dengan lampiran surat
Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak Badan/Orang Pribadi, NPWP dan alamat
Nomor (6) : Diisi dengan nomor BPS
Nomor (7) : Diisi dengan tanggal BPS
Nomor (8) : Diisi dengan perihal yang terdapat dalam BPS
Nomor (9) : Diisi dengan nomor Laporan Hasil Penelitian Lapangan (LHPt)
Nomor (10) : Diisi dengan tanggal Laporan Hasil Penelitian Lapangan (LHPt)
Nomor (11) : Diisi dengan nama Wajib Pajak dalam Laporan Hasil Penelitian (LHPt)
Nomor (12) : Diisi dengan NPWP dalam Laporan Hasil Penelitian (LHPt)
Nomor (13) : Diisi dengan NOP dalam Laporan Hasil Penelitian (LHPt)
Nomor (14) : Diisi dengan luas Bumi per m² menurut SSP/SPPT serta berdasarkan hasil penelitian
Nomor (15) : Diisi dengan luas Bangunan per m² menurut SSP/SPPT serta berdasarkan hasil penelitian
Nomor (16) : Diisi dengan nilai jual menurut formulir penelitian SSPserta berdasarkan hasil penelitian
Nomor (17) : Diisi Pajak Penghasilan yang terutang menurut SSP serta berdasarkan hasil penelitian
Nomor (18) : Diisi dengan kekurangan pembayaran Pajak Penghasilan yang masih harus disetor
Nomor (19) : Diisi dengan checklist hasil uraian penelitian apakah sudah sesuai atau tidak sesuai
Nomor (20) : Diisi dengan kekurangan pembayaran Pajak Penghasilan yang masih harus disetor
Nomor (21) : Diisi dengan nama petugas peneliti yang melakukan penelitian
Nomor (22) : Diisi dengan nomor telepon KPP
Nomor (23) : Diisi dengan nomor extension telepon KPP
Nomor (24) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang melakukan penelitian
Nomor (25) : Diisi dengan tempat dan tanggal surat
Nomor (26) : Diisi dengan tanda tangan, nama dan NIP Kepala Kantor
Nomor (27) : Diisi nama Kantor Pelayanan Pajak lokasi tanah dan/atau bangunan yang dialihkan haknya