BUPATI MAGETAN Magetan, 5 Maret 2012

Kepada Nomor : 895.1/213/403.203/2012 Yth. Sdr. Kepala Dinas/Badan/ Sifat : Penting Kantor/Bagian/Camat Lampiran : - se-Kabupaten Magetan Hal : Ketentuan Ijin Belajar PNS di MAGETAN

SURAT EDARAN

Memperhatikan surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal

9 Januari 1990 Nomor : 802/303/SJ perihal Petunjuk Pemberian Ijin Belajar PNS, surat

edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia tanggal 24 Mei

2004 Nomor : SE/18/M.PAN/5/2004 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar

Bagi Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia

tanggal 19 Mei 2011 Nomor 20 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan program

pendidikan diluar domisili perguruan tinggi dan surat Gubernur Jatim tanggal 29 Juni

2001 Nomor : 895.1/6460/032/2001 perihal Penerbitan Surat Ijin Belajar dan Surat

Keputusan Tugas Belajar, maka guna kepentingan tertibnya pemberian ijin belajar bagi

PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan, dengan ini disampaikan bahwa

surat ijin belajar untuk mengikuti pendidikan tertentu dapat diberikan kepada PNS

dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Permohonan ijin belajar diajukan sebelum mendaftarkan di lembaga pendidikan.

2. Pegawai Negeri Sipil sudah bekerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak

pengangkatan sebagai PNS.

3. Pembelajaran/perkuliahan diselenggarakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu

kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan.

4. Biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh PNS yang bersangkutan.

5. Pegawai Negeri Sipil tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijasah.

6. Konduite (kesetiaan, disiplin, tanggung jawab, prestasi kerja) PNS yang

bersangkutan baik, dan tidak pernah terkena sanksi indisipliner.

7. Program studi pendidikan harus linier atau ada relevansi dengan pendidikan

sebelumnya, serta harus dapat mendukung pelaksanaan tupoksi PNS yang

bersangkutan.

8. Pembelajaran/perkuliahan yang ditempuh bukan merupakan program kuliah jarak

jauh. Dalam hal ini pembelajaran/perkuliahan dilakukan pada lembaga pendidikan

yang berada di wilayah ex. Karesidenan Madiun (Magetan, Ngawi, Madiun dan

Ponorogo), kecuali Universitas Terbuka.

9. Permohonan ijin belajar diajukan dalam dua tahap sebagai berikut :

Tahap 1 :

Sebelum mendaftarkan pada lembaga pendidikan, terlebih dahulu mengajukan

permohonan kepada Bupati Magetan dengan berkas persyaratan :

a. Surat permohonan dari PNS yang bersangkutan ditujukan kepada pimpinan unit

kerja.

b. Surat pengantar dari pimpinan unit kerja ditujukan kepada Bupati Magetan Cq.

Kepala BKD Kab. Magetan, dengan isi surat meneruskan dan menyetujui

permohonan PNS yang bersangkutan untuk melanjutkan pendidikan.

c. Surat pernyataan pimpinan unit kerja yang menyatakan bahwa PNS yang

bersangkutan memiliki konduite baik dan tidak pernah dijatuhi hukuman/ sanksi

indisipliner.

d. Surat pernyataan PNS yang bersangkutan tidak akan menuntut penyesuaian

ijasah dengan bermaterai cukup.

e. Foto copy ijasah terakhir dilegalisir.

f. Foto copy SK pangkat terakhir dilegalisir

g. Foto copy SK jabatan bagi PNS yang telah menduduki jabatan.

h. Foto copy DP 3 tahun terakhir.

i. Daftar Riwayat Hidup.

Tahap 2 :

Setelah mendapatkan persetujuan Bupati Magetan, yang bersangkutan baru bisa

mendaftarkan pada lembaga pendidikan. Apabila lulus seleksi dan diterima agar

menyerahkan surat keterangan/rekomendasi dari pimpinan lembaga pendidikan

yang menerangkan :

a. Lulus tes seleksi pendaftaran.

b. Diterima pada lembaga pendidikan.

c. Pembelajaran/perkuliahan dilakukan di kampus induk (bukan kelas jauh).

d. Program pendidikan bukan program khusus/accelerasi (percepatan).

Dengan berlakunya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Bupati Magetan

Nomor : 895.1/148/403.204/2008 tanggal 29 Pebruari 2008 perihal Ijin Belajar dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku.

Kepada SKPD yang memiliki jajaran dibawahnya (UPTD/UPTB/Sekolah/

Puskesmas/Kelurahan) agar meneruskan surat edaran ini.

Demikian untuk menjadikan pedoman dan perhatiannya.

.

BUPATI MAGETAN

TTD

Drs. H. SUMANTRI, MM