Upload
others
View
6
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Click to edit Master title style
Click to edit Master subtitle style
11/28/2019 1
PENCEGAHAN KORUPSI DI SEKTOR PENDIDIKAN
Surabaya, 28 November 2019
Anisa Nurlitasari
Fungsional Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat – KPK RI
Click to edit Master title style
Click to edit Master subtitle style
11/28/2019 2
Click to edit Master title style
11/28/2019 2
Berkenalan dengan KPK
SEKILAS KPK
Q&A
• Independen• Bertanggung jawab ke publik• Diaudit oleh BPK, Laptah ke DPR, Presiden
dan BPK• Kewenangan lid-dik-tut• Koordinasi dan supervisi penegak hukum
lain• Yurisdiksi: Penyelenggara Negara, Penegak
Hukum dan pihak terkait
Komponen :• 5 Pimpinan• 3 Penasihat (4)• 1557 pegawai (hanya di Pusat/Jakarta)• 490 pegawai (31 %) di Penindakan
3 Lembaga Antikorupsi Indonesia
KPK
Law 30/2002
POLISI
Law 2/2002
KEJAGUNG
Law 16/2004
Penyelidikan Penyidikan Penuntutan
PengadilanTIPIKORPenyelidikan
Penyidikan
Penyidikan Penuntutan
Kewenangan Penindakan KPK (UU No. 30 Tahun 2002) :
1. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan
tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara
2. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau Hilang di UU. No.19/2019
3. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
Penyelidikan
PRISON
KORUPSI ADALAH KEJAHATAN LUAR BIASA
UNITED NATION CONVENTION AGAINST CORRUPTION (UNCAC) / UU NO. 7 TAHUN 2006
DAMPAK KORUPSI
MENYEBABKAN KEJAHATAN LAIN BERKEMBANG
MERUNTUHKAN HUKUM
PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA
MERUSAK PASAR, HARGA, & PERSAINGAN
USAHA YANG SEHAT
MENURUNKAN KUALITASHIDUP / PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
MERUSAK PROSES DEMOKRASI
6
2628 28
3032 32
3436 37 37 38
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
TREND CPIINDONESIA DALAM SATU DEKADE
Capaian Pemberantasan Korupsi
PERC:• Persepsi korupsi sektor publik :
a. Pimpinan politik nasional dan lokalb. PNS Pusat dan Daerah
• Persepsi Korupsi pada instansi tertentu: (Kepolisian, pengadilan, BC, Pajak, Perijinan, Pengawasan, militer)
Economist Intelligence Unit/EIU (Country Risk Rating):• Akuntabilitas dana publik• Penyalahgunaan dana publik• Pendanaan khusus yang tdk akuntabel• Rekrutmen PNS• Independensi Badan Audit• Independensi Peradilan• Kebiasaan suap u/ kontrak
International Country Risk Guide:
• Suap terkait ijin ekspor-impor, kontrolperdagangan, penghitunganpajak, perlindungan polisi, pinjaman
• Potensi atau korupsi aktual dalam bentukkroni, nepotisme, pendanaanrahasia, kedekatan politik dan bisnis
Bertlesmann Transformation Index:
• Efektivitas pemidanaan tipikor pada pejabatpublik
• Kesuksesan mengontrol korupsi dan efektivitas penegakan integritas
IMD world Competitiveness:
• Eksistensi Suap dan Korupsi
World Justice Project:
• Mengukur ketaatan satu negara dalampenegakan hukum (rule of law)
• Mengukur penyalahgunaan kewenanganpublik pada: Eksekutif, Yudisial, Polisi/Militerdan Legislatif
World Economic Forum –Executive Opinion Survey:
• Seberapa lazim perusahaan tidak mendokumentasikansuap terkait Impor-Ekspor, fasilitas publik, pembayaranpajak tahunan, kickback kontrak, memenangkan putusanpengadilan?
• Seberapa lazim dana publik dialihkan kepadaswasta, individu atau kelompok terkait korupsi?
Varities Democracy Project (baru masuk di 2017)
• Mengukur 7 prinsip demokrasi suatu negara : electoral, liberal, participatory, deliberative, egalitarian, majoritarian and consensual
37
50
50
37
38
Global Insight (Country Risk Rating):• Korupsi, dampaknya terhadap operasional bisnis (analisis
penyebab politis & ekonomi)• Assessmen pengalaman pebisnis dalam proses perjinan
dan regulasi pendukung
47
33
20 30
CPI SCORE
38
SUBYEK HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI
PEGAWAI NEGERI UU. 31 Tahun 1999
1. UU Kepegawaian2. dimaksud dlm KUHP
3. Menerima Gaji atau upah dari keuangan negara / daerah
4. menerima gaji / upah dari korporasi yg mennerimabantuan dari keuangan negara/daerah
5. menerima gaji/upah dari korporasi yang menggunakan modal / fasilitas dari negara atau
masyarakat.
PENYELENGGARA NEGARA
Pengertian Penyelenggara Negara dirumuskan dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepostisme. Penyelenggara negara meliputi :
1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;
6. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
KORPORASI
UU 31 Tahun 1999Kumpulan orang dan atau kekayaan yang
terorganisasi baik merupakan budaya hukum maupun bukan badan hukum
Kebanyakan orang awam beranggapan bahwa yang dimaksud Pegawai Negeri hanyalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), padahal Undang-Undang mengatur lebih luas bahwa Pegawai Negeri meliputi:1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau yang saat ini disebut Aparatur Sipil Negara (ASN);2. Pejabat publik (pemangku jabatan/ambtenaar) yaitu:
a. Orang yang memegang jabatan atau profesi yang diangkat oleh instansi umum atau kekuasaan umum atau kekuasaan negara
b. Orang yang memangku jabatan umumc. Orang yang melakukan tugas negara atau sebagian tugas negara
3. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;4. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari
keuangan negara atau daerah; atau5. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau
fasilitas dari negara atau masyarakat.
YANG TERMASUK
Pn/PNPasal 1 angka 2 UU No. 20/2001 tentang Perubahan atas UU No.
31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor)
Click to edit Master title style
Click to edit Master subtitle style
11/28/2019 12
Jenis Tipikor (UU No.31/1999 Jo.UU No.20/2001)
Korupsi dirumuskan dalam 30 jenis tipikor, dikelompokkan menjadi tujuh jenis besar.
Click to edit Master title style
Click to edit Master subtitle style
11/28/2019 13
PAHAMI BEDANYA
Click to edit Master title style
Click to edit Master subtitle style
11/28/2019 14
Click to edit Master title style
11/28/2019 14
12 Jenis Gratifikasi yang Tidak Wajib Lapor KPK
1Karena hubungan keluarga, tidak ada konflik kepentingan
2 Terkait musibah /bencana maksimal 1 juta
3Pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitan/ upacara adat lain maks 1juta
4
Sesama pegawai pada pisah sambut, pensiun, promosi, ultah (bukan uang maks nilai 300 ribu dan total setahun maks 1 juta dari pemberi yang sama)
5
Hidangan/sajian yang berlaku umum
6Prestasi akademis/non akademis yang menggunakan biaya sendiri (tidak terkait kedinasan)
7Keuntungan/bunga dari investasi/saham pribadi yang berlaku umum
8Manfaat bagi semua peserta koperasi/organisasi yang berlaku umum
9Seminar kit/sertifikat dari kegiatan resmi kedinasan yang berlaku umum
Hadiah/beasiswa/tunjangan dari Pemerintah sesuai peraturan yang berlaku
Dari kompensasi/profesi di luar kedinasan yg tidak terkait dengan tupoksi, tidak ada konflik kepentingan & tidak melanggar kode etik
Sesama rekan kerja (bukan uang maks nilai 200 rb dan total setahun 1 jt dari pemberi yang sama)
11
12
10
Gratifikasi Online KPK
Click to edit Master title style
Click to edit Master subtitle style
11/28/2019 15
POTRET KORUPSI DI INDONESIA
Click to edit Master title style
Click to edit Master subtitle style
11/28/2019 16
M. Nazaruddin dan Neneng Sri Wahyuni(Kasus: Hambalang, PLTS, dst)
Zulkarnaen Djabar dan Dendy Prasetya(Kasus: Korupsi Pengadaan Al-qur’an)
SUAMI & ISTRI BAPAK & ANAK
Djoko Susilo dan ketiga istrinya(Kasus: Simulator SIM)
Angelina Sondakh(Kasus: Korupsi Wisma Atlet)
Aset untuk istrinya Aset untuk siapa ?
Potret Korupsi di Indonesia
Click to edit Master title style
Click to edit Master subtitle style
11/28/2019 17
Click to edit Master title style
11/28/2019 17
Generasi Muda
Koruptor
• Fahd El Fouz (29 tahun)
• Wa Ode Nurhayati (30 tahun)
• M. Faisal Azwan(31 tahun)
• Eka Dharma Putra (32 tahun)
• Agung Purno Sarjono (35 tahun)
• Muhammad Nazarudin (33 tahun)
• Pelaku korupsi rata-rata berpendidikan tinggi• Semakin tinggi tingkat pendidikan, Semakin
canggih korupsi yang dilakukan
Potret Korupsi di Indonesia
Click to edit Master title style
Click to edit Master subtitle style
11/28/2019 18
SELESAI DENGAN
DIRINYA?
Click to edit Master title style
Click to edit Master subtitle style
11/28/2019 19
R U T A N K P K
KEBEBASAN YANG HILANG
Jabatan Tersangka Korupsi2004 - 2019
Es.I/II/III
203
Swasta
258
DPR/DPRD
255Walkot/ Bupati & Wakilnya
108
Lainnya
114Menteri/
Kepala K/L
27
Hakim
22
Gubernur
20
Pengacara
11
Komisioner
7
Jaksa
7
Dubes
4
Korporasi
6
Polisi
2
Sumber: Data Penindakan KPK, Juni 2019
JENIS PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSIBerdasarkan data KPK Tahun 2004 s.d 2019
PENYUAPAN6 0 2 P e r k a r a
PENGADAAN
BARANG & JASA1 9 5 P e r k a r a
65%
21%
PENYALAHGUNAAN ANGGARAN
TPPU
PUNGUTAN/PEMERASAN
PERIZINAN
MERINTANGI PROSES KPK
5%
3%
3%
2%
1%
47 Perkara
31 Perkara
25 Perkara
23 Perkara
10 Perkara
Sumber: Data Penindakan KPK, Juni 2019
APBN 2019 untuk PENDIDIKAN (20%)Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke IV, pasal 31 ayat 4)
Alokasi 2019
492,5T = 20 % dari APBN( Naik Rp. 48,4T dari RAPBN 2018)
390,1 T
(10,4)
370,4 T
(-5,1)
419,8 T
(13,3)
444,1 T
(5,8)
492,5 T
(11,3)
2015
2016
2017
2018 2019
Pusat : 163,1 T Transfer Daerah : 308,4 T Pembiayaan: 21 T
Sumber: http://visual.kemenkeu.go.id/anggaran-pendidikan-apbn-2019/
Sumber : Icw 2015
IURAN SEKOLAH PASCA PENCAIRAN
TUNJANGAN PROFESI
UANG GEDUNG &
PENGADAAN SERAGAM
USULAN CALON
KASEK BARU
BIAYA STUDY TOUR
& WISUDA
KELULUSAN
BIAYA LES / TAMBAHAN PELAJARAN DILUAR JAMPEL
PENGADAAN BUKU
LKS / MODUL
PENGAYAAN
PENILAIAN ANGKA
KREDIT GURU/
PENILAIAN
PEMBELAJARAN
AKREDITASI
`
PUNGLI
1
6
2
3
4
7
5
`
PUNGLI
1
7
2
3
4
8
6
5
DI SEKOLAH
RAWAN PUNGLI
PUNGLI : Memaksa, mengikat, jumlah ditentukan, waktu ditentukan, diskriminatif
Fraud TriangleRationalization
Opportunity Pressure
1. The office owes me;2. I just borrowed it, I’ll return it later;3. No one is hurt;4. Longing to be appreciated more;5. It was for a good reason;6. I’ve done so much to this country;7. Everybody does the same; etc
KORUPSI SEBAGAI PERILAKU MENYIMPANG
• Datang terlambat ke sekolah• Tidak menghargai waktu• Mencontek• Membohongi orang tua• Melanggar rambu lalu lintas• Menyogok polisi• Kabur saat sekolah• Dan lain-lain…
Perilaku-perilaku ini telah dianggap sebagai perilaku yang wajar/biasa dalam
seluruh aspek kehidupan kita sehari-hari.
Mark Up Anggaran
Laporan Palsu
Penyalahgunaan Dana
Mencontek
Terlambat
Jual Beli Jabatan
Gratifikasi
“KORUPSI” VERSI ….
Dll
Semua B saBerantas Korups
34
35
Rencana Aksi Implementasi Pendidikan Karakter Budaya Antikorupsi Tahun 2019 (Tindak Lanjut Rakornas PAK 2018)
Menyusun kebijakan yang mewajibkan pembelajaran yang memuat
insersi nilai-nilai pendidikan karakter dan budaya antikorupsi di kurikulum
setiap jenjang pendidikan, selambat-lambatnya Juni 2019.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk
Implementasi Insersi Pendidikan Antikorupsi
Peraturan Gubernur untuk Implementasi Insersi Pendidikan
Antikorupsi
Peraturan Bupati/ Walikota untuk Implementasi Insersi Pendidikan
Antikorupsi36
Click to edit Master title style
11/28/2019 37
Pendidikan Antikorupsi Di Sekolah
Click to edit Master title style
11/28/2019 38
Menciptakan Suasana Antikorupsi Di Sekolah
Click to edit Master title style
11/28/2019 39
Prinsip Pembelajaran AntikorupsiMelalui PPKn
• Tidak menambah KD baru, cukup dengan KD yang ada dengan diperkaya;
• Guru adalah Rolemodel;
• Lakukan pengkondisian melalui simbol, kegiatan, apresiasi, dan dorongan dalam penerapan pendidikan
antikorupsi secara konsisten dalam setiap pembelajaran dan aktivitas;
• Jika sudah mengamalkan, luaskan ke pihak lain.
Click to edit Master title style
11/28/2019 40
Insersi Pendidikan Antikorupsi
Berani Disiplin Adil
Kerja KerasJujurTanggung
Jawab
SederhanaPeduli Mandiri
9 Nilai
Antikorupsi
Anda Bisa Beraksi…
PANTANG TERLIBAT KORUPSI DAN MEMBANGUN
KELOMPOK YANG JUGA ANTIKORUPSI SEBAGAI
LINGKUNGAN EFEKTIF UNTUK MEMBANTU ANDA PANTANG
TERLIBAT KORUPSI.
MENGEMBANGKAN INTEGRITAS DIRI ANDA ANTARA LAIN DENGAN
BELAJAR DARI PARA PEMIMPIN BANGSA
MEMILIH PERAN YANG AKAN ANDA LAKUKAN DALAM MENCEGAH DAN MEMBERANTAS KORUPSI
MEMPRAKTEKAN NILAI-NILAI INTEGRITAS
Upaya yang Dapat Dilakukan Untuk Mencegah Korupsi:1. Mencegah mulai dari diri sendiri2. Dimulai dari hal kecil3. Mengajak orang lain4. Melaporkan tindakan korupsi yang sudah terjadi
AJAK
LAIN
Kunci Diri Pencegahan Korupsi
Click to edit Master title style
Click to edit Master subtitle style
11/28/2019 44
Click to edit Master title style
11/28/2019 44
https://aclc.kpk.go.id
GRATIS
Click to edit Master title style
Click to edit Master subtitle style
11/28/2019 45
Click to edit Master title style
11/28/2019 45
TERIMA KASIHPengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi:Direktorat Pengaduan Masyarakat PO BOX 575 Jakarta 10120Telp: (021) 2557 8389Faks: (021) 5289 2454 SMS: 08558 575 575, 0811 959 575 Email: [email protected]
Pelaporan Gratifikasi: Direktorat GratifikasiTelp: (021) 2557 8440Email: [email protected]
Pelayanan Informasi Publik:Hubungan Masyarakat:Telp: (021) 2557 8498 Faks: (021) 5290 5592Email: [email protected]
Informasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN):Direktorat LHKPNTelp: (021) 2557 8396Email : [email protected]
Email: [email protected]