Sub Bagian

w,,-"101" r".. r,+" BPK R, n",*"r.inl

Ball lPost I

Provinsi Bali

janji untuk berjlranglawan kapitali$me.

guhanrak/at

DenK

di permenj

saF

tukdarimikian pedan MasProf. Qr.Selasal (1

rena itu, katanya,pem Bali harus segerame:lak

tusan terbentukmaka kin parah pers{psi

aha yang rakus, De-rgasanAliansi TOkohrakat Bali (ATMB)but Rahyuda, M$IE.,) kemarin. I

sikap untuk m[no-si.'Sebab. semdkin

t tentang kestrlng-mpin Bali mem$ela

ln(etika waktu meiria-n maka masyar:rfl<at

(Bali Post) -

matkan alam Bali

bah iauh melihat

tidak bisa dibiarkan beflama-lama. Oleh karena itu harusada kepastian apakgh iniakan dilanjutkan {taul tidak.Mengingat kewen[ng{n un-tuk mencabut alau fiem-pertahankan Perflres No.51Tahun 2Ol4 ad,a dl Prdsiden,bukan pada dirinya qelakugubernur.

Sementara itu, gikap ang-gota DPRD Bali tprk4it re-kla'masi juga belirm felas.Sikap 38 desa ada! mdnolakrencana reklamdsi Teluk dengan konflik, termasuk

juga traffic -nya," jelasnya.Ketu{ Fraksi Golkar I

Wayan Sunawan memintaGubernur agar mengungkapapa yang terkait dengan rekla-masi muLai dari perencanaansampai p4da proses yang tera-khir. De{gan informasi yangsejelas-jef asnya, diharapkanmasyara$at semakin jernih

i

Setuju JanganBerlama-lama

kualitas kinerja pemerintah danlegislator," pungkas Gury BesarUnud ini. r

Sementara itu, Bendesa AdatTanjung Benoa I Made Wijayamengatakan, pemimpin di Balisemestinya peka dengan aspi-rasi rakyat. Terkait pernyataanGubernur yang minta petunjukkepada Ketua DPRD Bali soalreklamasi, Wijaya yang anggotaDPRD Badung itu cukup menye-salkan. Sebab, selaku pemimpinte-rtinggi di Bali seharusnyatidak men gesa mpingkan aspirasimasyarakat yang dipimpinnya.Dengan sikap yang demikian,maka akan membuat perjuanganrakyak Bali menolak reklamasisemakin panjang.Hal. 19Belum Jelas

BeLum JelasAnggota Fraksi Panca

Bayu Nyoman Tirtawan, Se-lasa kemarin, mengatakanmayoritas anggota FraksiPanca Bayu menolak rekla-masi karena alasan logis,bukan personal. Saat ini,Bali berada pada momen' kekurangan wisatawan na-mun surplus akomodasi yangmenyebabkan persainganmenjadi tidak sehat.

"Sekarang dengan rekla-masi ini. ending-nya menam-bah akoryrodasi akan menah-bah sakft pariwisata. Pari-wisata thmbah tidak sehat.Itu jugd momennya belumbagus. tdmpatnya juga tidakbagus kzirena daerah rawan

memahami rencana tersebut.Terrnasuk mulai sadar atasbenttik i'Fsponsnya menlang-kut rekl4masi.

Anggota Fraksi DemokratNgakari Made Samudramengatakan, sah-sah sajabila timbul pro dan kontraterkait reklamasi. Di erareformasi, sebuah kebijakantidak mungkin bisa memuas-kan semua pihak. Na;punyang jelas, DPRD BaLi sudahmeminta kepada Gubernurbahkan akan bersama Gu-bernur menghadap Presidenuntuk mempertegas masalahreklamasi.

Ketua Fraksi PDI Peduan-gan I Kadek Diana mengaltakan, sikap fraksinya samadengan apa yang disampai-kan Ketua DPRD BaIi Nvo-man Adi Wiryatama. Dalimhal ini meminta Gubernuragar menanyakan langsungkepada Presiden. Kalau perlu,mengirim surat resmi atasnama lembaga untuk menda-patkan kejelasan mengenaireklamasi. (kmb27/kmb32)

wakil mereka yanglduduk diDPRD BaIi. Dari lilna fraksiyang ada, hanva sltu fraksiyang ada, hanya s{tu fraksiyang menyatakan mer{olak.

Edisi

Hal

: fetf,t-, ielprr eoL{

. I tt"r t9l

Dibi

'i. . i. Ufiii Hsf. tl ,.1

Diwawanca ral terpisah.Gubernur Bali l\fa[e NlangkuFastika sependapAt bila pro-

meng-urug Teluk Beno{ sel-uas 700 hektar itu. I I

tllr

Sub Bagian Humas ldaln Tata Usaha BPK Rl Perwakilani Provinsi Bali

Bal i post

4S

I

s Dugaarl Pdrdin Fiktif Dikebut

nggota Dewan danekwan Diperiksa

l(pe-

Sekwan dalam agenda perjalanandinas. Sebagai pejabai tinggr diSekretariat DPRD Kota Den-pasar, hampir semua anggaranyang digunakan atas izin sertapengetahuan Sekwan. .'KalauSekwan tidak tanda tangan,dananya kan tidak bisa ciir.';tandasnya.'

-Dalam kasus ini, Sekwan jugasebag_qi kuasa pengguna angga-rar (KPA) yang dinilai sebifaipihak paling mengetahui alirindana serta mekanisme kunjun-gan kerja anggota dewan ke iuardaerah.

.- Saat ini, yang dibidik l{ejari.Lrenpasar yakni agenda p{rdintahun 2013. Selama setahun.anggaran perdin mencapai Rp6 miliar. Jika digabungkan den-gan anggaran bintek (bimbinganteknis), mencapai Rp 10 miliir.

Dalam kasus ini, Syahrir be-lum mau membuka na.ma ter-sangka yang sudah diumumkan$epa_!a Kejaksaan Negeri (Ka-jari) Denpasar Erna NormawatiWidodo Putri. Menurut Svahrir.potensi tersangka juga bisa ter-3adi pada pihak lain. "Indikasintarh-up tiket ini kenapa bisaterjadi. itulah yang akan kamidalami. Pokoknya, semua pihakyang terlibat dalam perkaia inibisa, jadi tersangka, tergantungnasu pemerrksaan nanti," tutupSyahrir. (kmb37)

Suta,najuga fli

.saannya,memangaparatariatDenpasa pemeriksadiapemerilama," Syahrir.

SoalSyahrirsaan

diperik$a,Ngurahdan Keduttan aDemokrlt).Negeri (Kej

r. "Itu wajar jiSekwan pali

Edisi : RaU , Bo [o\r

Hal 2-

9u\'L

Perwakilan Provinsi Balisub Bagian Hum,, ol" [".'

,,'nl BpK Rl

{i};'r'rtirt..

n{it,wip.+ry

trost!r tA\l ttr.

,r/l

ii,rfg;lf arWC Bali

vestor Langgar SK Gubern

n Gunakan PT Lt

I

Bali

.ban hrama BaliVnenggelar ahsi tolak t

l'nur Bali, beberfipa pekan lolu.tl

I

Denpaslarl (Bhli Post) -Lapofan Bansus Ranperda

Pertangiungjawaban APBD Bali2015 di DPRD Bali memberikansejumlah catatan kepada pemer-intah pfovinsi. Salah satunvaterkait tencana reklamasi fe-luk Benba. Pansus menvatakanmasalalrl ini perlu dipikirkan dan

$'Jf [?:ffif; itxiiJtrs*TX]ifmencarij pemahaman dan polapikir yafrg sama terkait dengan-1rft:lJi * fr lnT; Y,T;oi'

" ",matifny4 kan ini perpresnya ke-wenangdn presiden. Illungkin ka-lau di tingkat provinsi membuatkeputusan untuk mengumpulkanataukah menyampaikan aspirasimasyarakat Bali. Tetapi di satusisi kan plrnya problem karenaawalnya kan dia yang bersuratdulu. kan pemerintah daerah juga

unakan PT Luar Daerah

izin waiib melakukan

ngusuli\," ujar Ketua Pansus I Kerja Sama

1g,r tr Tott If-]-

Sub Bagian Humas ddn 'ltata UsahalBPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

i:,*iiir -lbil*'ry Bal'..-iql,}}i-" i trost,'.C?'*.w

KefJarSamaarUn K[rJenterian Kelautandan Peri-kanan secara otomatisdiperpaqiang per 14 Juli lalu.Pasalnya, Menteri Kelautandan Perikanan Susi Pudjiastutitidak menjawab surat permo-honan perpanjangan izin dariinvestor.

Gendo melihat Menteri Susijustru memilih untuk melihatreklamasi dalam kacamatahukum yang sangat positivistiktanpa mqu melihat bagaimanasejarah lasus ini yang penuhmanipul{si. Begitu juga tanpamau melilrat perjuangan rakyatselama efnpat tahun. Padahaldalam Updang-undang, No.27Tahun 2Q07, masyarakat adatadalah entitas yang menda-pat priofitas penuh dalamkebijakafr pesisir, termasukreklamasl Teltrk Benoa.

"Artini'a Susi menempat-kan dirinya sebagai petugasadministrasi yang hanya me-Lihat prosedur formal. Masakurusan reklamasi hanya uru-san administrasi semata. Diajuga mesti tahu bahwa PerpresNo. 51 Tahun 2014 itu dibuatdengan sengaja hanya untukmemfasilitasi reklamasi inves-tor yang tergarrjal kawasankonserva$i," jelasnya.

Menurfrt Gendo, dalam Per-nres No.lf2 Tahun 2012, men-

terijelas: ikewenan-ran penola-izin lokasi;

16k

Jika denganUU.2712007 tentang wilayah pesi-sir dan pulau-pulau kecil, pada

pat

pasal 17 menitilberatkan padaperlindungan masyarakat adatsetempat.

"Nah pada saat rakyatadat pesisir menolak rekla-masi, maka menteri densankewenanganirya dapat me"no-Iak perpanjangan izin lokasr re-klamasi. Alasan itu kan dapatdipertanggrrngiawabkan kalausaja Susi serius menanganikasus ini,l' tandasnya.

q;

Anggota DPRD Bali A.A.:urah Adhi Ardhana men-Di sisi lain, I

nyana, dinamika

i Ardhana men-Ad- ing sekarang

n dariPres-masyarakat iden RI

Tahunterbuka dan gesemakin besar.

nyaLkat inilah dijadikan dasar

r izin lokasi.khususnya dari 38 adatjugaarti

yang menolak dicabut ataurevisisudah relevan, tentu tersebut

akan gugur dengan sendirinya.Saya percaya Presiden JokoWidodo tidak akan melupakanucapan beliau saat pidato ke-menangannya di BaIi pada ta-hun 2014. Jangan sempai Balibunuh diri akibat eksploitasiyang berlebihan di dunia pari-wisata," uiprnVa. (kmb32)

2

Seperbi diketahuinur Bali tertanggatus 2013 itu dalaMEMUTUSKANketiga butir ke.2Pemegang izin stkan wajib melaksama dalam mela

umpulkan dan maspirasi masydraTeluk Benoa dantentangrenca

Benoa.

melang daerahnya fierhfrbun-gan langsung dengafr re{rcanareklamasi.

Izin Lokasi i

Sementara itu, Kooflina-tor FoTBALI Wayan "Gpndo"Suardana mengatakan;, izinlokasi reklamasi yang dikelu-

Edisi

Hal

: Fcrb". lol?u\r2-ot5g

Dari 1

kblaya-kerja

lr per-lButir

No.51

Sub Bagian

W.s+-

li:' u 'l''ta

wJ'

llllHumas {"tf ra'ta usah[ BpK Rt perwakilan provinsi Bali

Bat i i Post

Dewan Ingatkah Hksekutif I

Temuan BqK Tak Boleh Berulang Tahun

kami sara k,an eksekutif uniuk

Denpasar (gati poJt)Laporan keuangaidpemprov Bari memang menda-patkan opini wajar Tanpa pengec_ualian (wrP) aariBpx-Rl lg"p"+

"pitti t&""u,ri-i"rril ""p"r,.r[nya mencerminkanbahwa permasalahan tfta kelola keuai_ga' dae"ah."arii r"";"iiltdik;;il-p..ro..

IfiXtL"'temuan-temu[n BPK a""iiifi"' k;;i.'?ffii'- i.purr"r,"v" a-.p.t iisele-

"Beberapa.rekorlej{asi tatrun-tah_un sebelumnya, kita s_einua berharap dapatvang diberikan oleh npr {tas pihaknya k;";;i ^;;lt;; terus bE-rurang tahun,,, jelasketidaksesuaian den$an pe- b"u"""n"u p"^r-".rirrrr" Irig politisi Flt tErluangan asalrundang-undansan iuga paiin masih mepSadi .catatan pent- b""iii'i;il' r Lrr ua

belum terlaksand."irap xdtua ;sp,pK.i"p"rti."".^lulr'u#i, Adnyana mencontohkan,Pansus Ranperda i{1t;[,i- i;..c?h;il,rta'g-pi.,iu.,;;;;: temuan BpK terhadap pe_gungjawaban:Pelak{anAan ib idminist"url p"rloriioii" natausahaan piutang pajakAPBD Bali 291 5, I Nyoq"., l-unot"tt Jl.rgu., sistem akrual kendaraan bermotor belumAdnyana, dalam nan3-!J,{n9: 4"t tui"-tui". p"-pr"" srli tertib merupakan temuan BpKran Pansus antara ne$n $ut disur""kun untuk ^i"lakr.kan tahun r^i".-r"-rr""iii menjadidan Pemprov Bali dil r,rdttg langkah-Lnsk;hllt"""J;pJ".l t"-..u' lagi terhadap kekuran_sidang utama DPRD Bali, ser 3:i1*:r ilu tidak t"-ruri"s- gan penerimaan atis piutanglasa (19/7) kemarin. I ulang men]adr;;;"-;ilprt." pajak kendaraan bermotorAdnvana -"tr"-bdhktlr "r""-"uh--ripr tii"t"'l"r"rt dan bea lalik nama kend.araandari komparasi'hasil] au[ii berulanf f an"". f"pi wti;, bermotor. *catatan tahun ralu.

segera mdan

harusuntuk

terha

APBDnyana,penda ta

rdaklanjuti temUanrrena berpenga{uhiendapatan Ablibuhnya.

I

ran potret realis{si2015, lanjut 4d_

i perencanaan baik

lanjut ap Laporan HasiJPeme n BPK. Eksekrrtif

.buat rencin^ ailrimelakukan tindak

ung,guh-sungguh

belanja,. pemprov huru. --"rr-

galokasrkan belanja daerah"u9u.".1

adil dan merata agarrelarrr dapat dinikmati olehseluruh kebutuhan masya rakatt anpa diskriminasi- khrisusnyactalam pemberian pelayananumum.

^^'Dari sisi belanja (ApBD2015 - red), terdapat penghe_3t.a],aljeb9sar Rp b61 miliarreDln. ltamr sependapat bahwaelrsrensl dan efektivitas dalampengelolaan ApBD harus rerusKrta tlngkatkan. Namun daripengamatan lami, banyakp.rogram dan kegiatan yanstrdak terealisasi disebu6taigagal .tender, mepetnya wak_ru pelaksanaan dan perso_alan-teknis Iainnya,'. urainya.(kmb32)

^q

di ma mrealist 'at, dan berhasilguna di{.aszPendapatan

i data yang valid.direncanakan

belanja dan Silpadatang perlu lebih

perkiraan yangra rasional dapatk setiap sumberDalan kontelis

Edisi

Hal

0/t t: Fcrby ",lp 1)utt to\1

:?

merupakaterukur,dicapai ,untpendap{ta

t-

BPK Rl Perwakilan Provinsi BaliHumas I'l

,".' ,,"n1

naril fo*t I

Sub Bagian

e#

anso Tak TerencanaHaru Tepat Sasaran

(Balingan DP ) Gianyar mengingatkan pemerintah

bantuan sosial lbansos) tak terencanaekarusme ya-ng berlaku. Jangan sampaiuai aturan dan

ntuan salah ran apalagi dipolitisasi.DPRD Gianyar Putu Gede pebriantara,cin mengungkapkan, pihaknya -""it.ia sangat membantu masyarakat miskinl":l tT*g" secepatnya dari pe,ne"in-

Ketua Komisi(19t7)

nsos tak

mengaku -iap mendukung pemerintahpenambahan anggar-an kl a"pan. .,Masihiskin yang m"-Eit"t.r, tu"il;;. K;lrr;n,..!ami di dewan akan support untuk

n_b3.\a n jllggara n, " ka tanya.Politisi PDI-P ini mengatikan, bansos yang disalurkantuk kepentins.rl yat g .-if.t"yu -""aua-ui1ui.ibut hur,r.rtuk,kepenrine"qy*s.-if.rdil;J";:"kti.lb,rthur,r.

nar-Denar meny{rtuh masyarakat miskin. Jangan samnainruan sarafi sas{ran apalagi diarahkan hanyi untuk Le-nurlqal Cglgnga$_tertentu. ,Apalagi sekarans kan sudah

ru qexar-dekat pf k-ada- Tentu kita tidak mau bantuan kersyarakat sampal dipolitisir," tesasnva.

f:.Ttr11Tttkir n. p e nya lura n Iepat-sasara n, p iha knya::Y?:,_T:T1k" .l1p menjalanlan fungsi pengawasan

tak terencana. "tiu"t"u" iri;;;;;;i;ffi3i*.t t," katanya. Untuk diketahui.

""lri" i*Tiii.*.,,+;-jl? yl, pn t u k a*" t"n-"il . "i"i"

"ui"TiriT,lti",Lnanyar Ju$a.me-ngalokasilan anggaran bansos takla. bansos fru srlatnya tidak terus_menerus, tidakta atau mehdadak dan diberikan selektif trono.to

rng memerlukarh. Pihaknya purabila diperlukarLnyak keluarga r

Edisi

Hal

: Fftb"r

v+d t}.

, mbnangani korban bencana "tu-. it_[iti^^ '*'- q'uua