TES IS

ANALISIS TERHADAP KEBIJAKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA TERTINGGAL

DI DAERAH NON-TERTINGGAL KABUPATENSERDANGBEDAGAI

PROVINS! SUMATERA UTARA Studi Kasus pada Kabupaten Serdang Bedagai

DISUSUN

0

L

E

H

JIMMY P. PASARIBU NPM. 051801016

PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK PROGRAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS MEDAN AREA TAHUN 2007

Kabupaten Serdang Bedagai

DISUSUN

0

L

E

H

UNIVERSITAS MEDAN AREA

cpc]{Ofi<R.}f9d SW(])J a'JlSCJlSJlCRJJlNJl 9'1.Jl q ISCJ!E�(]):MJ:NJSCJ:CJULSJ CJ!V<.B£1'1( V:NJ1/EiRSICJ:JlS 9J.P,(])Jl:N Jt<J?.%Jt (V:.MJt)

JUDUL : ANALISIS TERHADAP KEBIJAKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA TERTINGGAL DIDAERAH

NIM

NON-TERTINGGAL KABUPATEN SERDANG BEDAGAI PROVINS! SUMATERA UTARA

Studi Kasus Pada Kabupaten Serdang Bedagai

JIMMY PASARIBU

051801016

Pembimbing I

Menyetujui

Pembimbing II

Ors. Murbanto MA Drs. Usman M.Si

Ketua Program Studi, ·

Administrasi Publik

/ ...

ii

Direktur,

NON-TERTINGGAL KABUPATEN SERDANPROVINS! SUMATERA UTARA

Studi Kasus Kasus Pada Kabupaten Serdang Bedagai

JIMMY PASARIBU

051801016

embimbing I

Menyetujui

Pembimbing

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha

Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga

penulis dapat menyelesaikan Te sis ini se bagai suatu syarat untuk

memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Studi

Pascasarjana Universitas Medan Area. Adapun judul Tesis ini adalah

"ANALISIS TERHADAP KEBIJAKAN PERCEPATAN

PEMBANGUNAN DESA TERTINGGAL DI DAERAH

NON-TERTINGGAL KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

PROVINSI SUMATERA UTARA n.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tesis ini masih

dirasakan sekali banyak kekurangan dan kelemahan, mengingat

keterbatasan pengetahuan penulis, untuk itu dengan segala

kerendahan hati penulis membuka diri untuk menerima saran

maupun kritikan yang konstruktif dari para pembaca untuk lebih

menyempurnakan Tesis ini.

Dalam penyelesaian Tesis ini, penulis mendapat banyak

bantuan dorongan dari berbagai pihak baik yang secara langsung

membimbing penilisan Tesis ini maupun secara tidak langsung.

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih

kepada yth. :

1. Bapak Prof. DR. A. A'yub, MA, Rektor Universitas Medan Area

2. Bapak Drs. Heri Kumanto, MA, Direktur PPs Magister

Administrasi Publik

3. Bapak Drs. Usman Tarigan, MS, Wakil Diretkur PPs UMA,

sekaligus se bgai Pem bim bing II

4. Bapak Drs. Murbanto, MA, Pembantu Direktur II PPs UMA,

sekaligus se bagai Pem bim bing I

iv

NON-TERTINGGAL KABUPATEN SERDANG

PROVINSI SUMATERA UTARA n.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tesis

sekali banyak kekurangan dan kelemahan,

keterbatasan pengetahuan penulis, untuk itu dengan

hati penulis membuka diri untuk menerima

kritikan yang konstruktif dari para pembaca

mpurnakan Tesis ini.

Dalam penyelesaian Tesis ini, penulis mendapat

dorongan dari berbagai pihak baik yang secara langsung

membimbing penilisan Tesis ini maupun secara tidak langsung.

kesempatan ini penulis ingin mengucapkan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

5. Bapak Drs. Kariono, MA, Ketua Program Studi Magister

Administrasi Publik PPs UMA

6. Bapak Drs. R.E. Nainggolan, MM, Kepala Bappeda dan Ir. Riadil

Akhir Lubis, M.Si, Wa�il Kepala Bappeda Provinsi Sumatera

Utara, termasuk Kepala Bidang, dan Sdr /i Kasubbid dan

seluruh staf pegawai Bappeda Provinsi Sumatera Utara atas

bantuan maupun dukungan moril dan materil yang selama ini,

sehingga penulis, baik semenjak 1nengikuti perkuliahan

maupun dalam menyelesaikan penelitian.

7. Bapak dan Ibu Dasen serta staf pengajar PPs Magister

Administrasi Publik Universitas Medan Area yang telah

memberikan bekal ilmu dan bimbingan untuk kelancaran

perkuliahan maupun dalam proses pelayanan penyusunan dan

penyelesaian Tesis ini.

8. Rekan-rekan se-Almamater, yang telah membantu, memberikan

dorongan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan Tesis ini.

Selain itu secara khusus terimakasih pula kepada istri dan

anak-anak ku dan keluarga semua yang telah memberikan semangat

dan dorongan yang dibarengi dengan dukungan doa demi

keberhasilan dan kesuksesan penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari yang

sempurna, baik dari segi pembahasan maupun materi yang disajikan,

untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan

adanya kritik dan saran masukan yang sifatnya membangun bagi

penyempurnaan Tesis ini dan menjadi bahan dalam penulisan di

masa yang akan datang.

Medan, Juli 2007 Penulis,

dan Ibu Dasen serta staf pengajar

Administrasi Publik Universitas Medan Area

memberikan bekal ilmu dan bimbingan untuk

perkuliahan maupun dalam proses pelayanan penyusunan

penyelesaian Tesis ini.

Rekan-rekan se-Almamater, yang telah membantu,

dorongan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan

Selain itu secara khusus terimakasih pula kepada

ku dan keluarga semua yang telah memberikan

dorongan yang dibarengi dengan dukungan

keberhasilan dan kesuksesan penulis dalam menyelesaikan

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Jimmy P. Pasaribu, 2007, ANALISIS TERHADAP KEBIJAKAN

PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA TERTINGGAL DI

DAERAH NON-TERTINGGAL .KABUPATEN SERDANG

BEDAGAI PROVINSTSUMATERA UTARA.

(STUD! KAsus PADA KABUPATEN SERDANG BEDAGAI)

Dibawah Bimbingan Drs. Murbanto Sinaga, MA

dan Ors. Usman Tarigan, M.Si

Terdiri dari : 62 Halaman, 5 Bab

Berdasarkan pembagian wilayah, Provinsi Sumatera Utara terdiri dari 3 Wilayah pengembangan yaitu; pantai barat, dataran tinggi dan pantai timur. Diwilayah pengembangan Pantai Barnt meliputi; Nias, Nias Selatan, Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Selatan, Padang Sidimpuan dan Mandailing Natal' Sedangkan diwilayah Dataran Tinggi meliputi Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Toba Samosir, Samosir, Dairi, Pakpak Barnt, Karo, Simalungun, dan Pematang Siantar. Wilayah Pengembangan Pantai Timur terdiri dari; Langkat, Binjai, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Medan, 'Tebing tinggi, Asahan, Tanjung Balai clan Labuhan Batu.

Berdasarkan indikator makro pembangunan daerah, masih terdapat disparitas tingkat pembangunan diantara tiga wilayah pembangunan tersebut diatas. Wilayah yang lebih maju clan lebih pesat perkembangannya adalah wilayah pantai timur, diikuti oleh wilayah dataran tinggi, kemudian wilayah pantai barat. Besarnya presentase desa tertinggal di kawasan Pantai Barat merupakan salah satu faktor mengapa 3 daerah tertinggal ( Nias, Nias Selatan, clan Tapanuli Tengah dari total 6 daerah tertinggal di Sumut berlokasi di kawasan Pantai Barat. Daerah dengan jumlah desa tertinggal terbesar adalah kabupaten Tapanuli Tengah, kab. Nias dan kab. Nias Selatan. Ketertinggalan daerah-daerah di kawasan Pantai Barat dibandingkan dengan Pantai Timur merupakan akumulasi dari ketidakmerataan porsi pembangunan daerah yang terjadi selama ini di Sumatera Utara. Akibat ketimpangan porsi pembangunan daerah yang terjadi, menyebabkan minimnya sarana dan prasarana publik, rendahnya indikator kesejahteraan masyarakat lainnya yang dicerminkan oleh rendahnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara rata-rata di Pantai Timur. Penyebab lainnya yang cukup signifikan terhadap ketertingglan kawasan ini adalah kondisi topografinya (medan wilayah) yang relatif sulit dilalui sebab mendaki dan menurun serta beriku-liku. Kondisi ini menyebabkan jarak tempuh yang relatif lama dan terjadi ketidaknyamanan selama melakukan perjalanan ke daerah ini akibatnya para penanam modal enggan datang

vii

Terdiri dari : 62 Halaman, 5 Bab

Berdasarkan pembagian wilayah, Provinsi Sumatera Utara pengembangan yaitu; pantai barat, dataran tinggi dan pantai

Diwilayah pengembangan Pantai Barnt meliputi; Nias, Nias Selatan, Sibolga, Tapanuli Selatan, Padang Sidimpuan dan Mandailing

diwilayah Dataran Tinggi meliputi Tapanuli Utara, Humbang Toba Samosir, Samosir, Dairi, Pakpak Barnt, Karo, Simalungun,

Siantar. Wilayah Pengembangan Pantai Timur terdiri Serdang, Serdang Serdang Bedagai, Medan, 'Tebing tinggi,

Tanjung Balai clan Labuhan Batu.

Berdasarkan indikator makro pembangunan daerah, masih terdapat pembangunan diantara tiga wilayah pembangunan tersebut

maju clan lebih pesat perkembangannya adalah wilayah wilayah dataran tinggi, kemudian wilayah pantai

desa tertinggal di kawasan Pantai Barat merupakan salah

UNIVERSITAS MEDAN AREA

yang berinvestasi di kawasan Pantai Barnt, apalagi kc kawasan kabupatcn Nias d�1� Nias Selatan yang merupakan kabupaten yang berlokasi di kepulauan tersenclm yang terpisah dari pulau Sumatern. Untuk mencapai ke dua kabupaten ini dc11gan transpotasi laut harus menyeberangi la utan Hinclia clengan waktu tempuh ± 10 jam dari Kota Sibolga.

Keenganan para penanam modal yang clatang berinvestasi ke kawasan Pantai Barat, menyebabkan minimnya pertumbuhan investasi yang terjadi sehingga penyerapan tenaga kerja baru juga sangat minim, sehingga menyebabkan tidak tertampungnyanya kesempatan kerja bagi sejumlah penducluk yang telah memasuki usia kerja.

Sulitnya konclisi topografis wilayah Pantai Barnt juga meyebabkan kesulitan yang cukup bernrti clalam memasarkan hasil-hasil bumi dari kawasan ini. Biaya transportasi yang relatif tinggi menyebabkan keuntungan yang diperoleh oleh petani, nelayan clan pedagang mengumpul juga relatip kecil. Demikian juga harga bahan balm bagi keperluan pertanian clan perkebunan dan harga kebutuhan rumah tangga, relatip lebih mahal, menyebabkan daya beli masyarnkat lemah sehingga sulit terjangkau oleh sebagian besar penducluk di kawasan Pantai Barnt. Akumulasi clari permasalahan yang telah dipaparkankan sebelumnya, merupakan penyebab tertinggalnya daerah clan desa-desa dikawasan Pantai Barnt dibandingkan dengan kawasan Pantai Timur.

Sulitnya aksesibilitas penclucluk terhaclap lembaga-lembaga pendiclikan clan pelatihan formal maupun informal khususnya lembaga-lembaga pelatihan yang berbasis mata pencaharian, menyebabkan rendahnya keterampilan SDM di kawasan ini. Demikian pula akses penduduk terhadap sarana pelayanan kesehatan juga rendah menyebabkan rendahnya kesehatan penduduk.

Bagi pengembangan usaha kecil pedesaan, keperluan modal usaha adalah mutlak. Minimya jumlah lembaga-lembaga keuangan di pedesaan dan sulitnya aksesibilitas usaha kecil pedesaan terhadap kredit perbankan merupakan faktor penting penyebab lambatnya perkembangan pertumbuhan usaha kecil dipedesaan di kawasan Pantai Barnt.

Faktor penyebab lainnya yang berpengaruh terhadap lambatnya pc rkcmbangan pcmbangunan dcsa adalah porsi keuangan dacrnh untuk dcsa. J umlah dana yang bersumber dari APBD yang disalurkan ke kas des a clan tingkat kemandirian desa menggunakan anggaran tersebut akan berpengatuh terhadap laju

ertumbuhan pembangunan diperdesaan.

Akumulasi dari berbagai permasalahan yang clikemukakan diatas merupakan aktor utama mengapa wilayah pantai barat relatip lebih tertinggal jika ·bandingkan dengan wilayah pantai timur. Kondisi yang sama juga dihadapi oleh

viii

Sulitnya konclisi topografis wilayah juga meyebabkan bernrti clalam memasarkan hasil-hasil bumi dari kawasan yang relatif tinggi menyebabkan keuntungan yang

nelayan clan pedagang mengumpul juga relatip kecil. Demikian bagi keperluan pertanian clan perkebunan dan harga kebutuhan

lebih mahal, menyebabkan daya beli masyarnkat lemah oleh sebagian besar penducluk di kawasan Pantai Barnt.

yang telah dipaparkankan sebelumnya, merupakan daerah clan desa-desa dikawasan Pantai Barnt dibandingkan

Pantai Timur.

aksesibilitas penclucluk terhaclap lembaga-lembaga formal maupun informal khususnya lembaga-lembaga

pencaharian, menyebabkan rendahnya keterampilan Demikian pula akses penduduk terhadap sarana pelayanan

menyebabkan rendahnya kesehatan penduduk.

pengembangan usaha kecil pedesaan, keperluan modal Minimya jumlah lembaga-lembaga keuangan di pedesaan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

oleh sebagian daerah diwilayah dataran tinggi. Diwihyah ini , juga masih terdapat 3 daerah tertinggal yaitu; Kabupaten Dairi, Pakpak 13arat dan Kabupaten Samosir. Diwilayah ini umumnya masih relatip banyak ditemukan desa-desa yang masih tertinggal dibandingkan dengan wilayah pantai timur.

Dari paparan diatas, Provinsi Sumatra Utara dapat kita kelompokkan atas 3 wilayah pembangunan. Berdasarkan permasalahan yang dihadapi, pada 2 (dua) wilayah pembangunan yaitu; Pantai Barat dan Dataran Tinggi terdapat masing masing 3 daerah tertinggal dengan sejumlah besar desa dan kelurahan tertinggal. Sedangkan di Wilayah pengembangan Pantai Timur, dari (sembilan) daerah di wilayah ini, tidak satupun terdapat daerah tertinggal, dengan demikian semua daerah di wilayah pengembangan Pantai Timur diklasifikasikan sebagai Daerah non-tertinggal, meskipun masih relatip banyak dijumpai desa tertinggal.

Apa faktor penyebab utama yang menyebabkan di daerah non tertinggal masih juga terdapat scjumhh dcsa tcrtinggal? Bagaimana ketimpangan bisa tcrjadi didaerah tersebut. Apa kebijakan yang dapat dilakukan guna mempercepat pembangunan desa tertinggal didaerah 11011 tertinggal tersebut? Berbagai pertanyaan inilah yang mendorong penulis untuk me11eliti dan mempelajarinya secara lebih mendalam.

Di provinsi Sumatera Utara terdapat 25 daerah (19 kabupaten dan 6 kota), 6 (enam) daerah diantaranya adalah daerah tertinggal dengan sejumlah besar desa­desa tertinggal. Letak daerah daerah tertinggall ini masing masing 3 (tiga) daerah di wilayah pengembangan pantai timur dan 3 (tiga) diwilayah dataran tinggi.Banyak faktor penyebab mengapa daerah tersebut tertinggal Oetak geografis, topografi, sarana dan prasarana, kebijakan pemerintah, dsb). Adalah suatu kewajaran jilrn didaerah tertinggal banyak terdapat desa-desa tertinggal. Akan tetapi, tentunya akan menimbulkan pertanyaan, mengapa diclaerah daerah non-tertinggal di\vilayah pengembangan Pantai Timur masih pula banyak terclapat desa-clesa tertinggal: Guna menjawab berbagai pertanyaan yang muncul sehubungan dengan kondisi ; ang terjadi, penulis akan mencoba mencari clan menelusuri jawabannya dengan melakukan penelitian disalah satu kabupaten yang me1upakan claerah non­tertinggal tetapi masih memiliki desa-desa tertinggal. Kabupaten yang akan menjacli obyek penelitian dalam tesis ini adalah Kabupaten Serclang Bedagai.

Kabupaten Serclang Bedagai adalah salah satu kabupaten non-tertinggal yang berlokasi diwilayah pe11gembanga11 Pantai Timur dengan desa tertinggal yang jumlahnya relatip banyak merupakan alasan yang mendorong penulis untuk memilih daerah ini sebagai lokasi clan objek yang akan diteliti didalam tesis ini.

ix

faktor penyebab utama yang menyebabkan di daerah terdapat scjumhh dcsa tcrtinggal? Bagaimana ketimpangan

tersebut. Apa kebijakan yang dapat dilakukan guna desa tertinggal didaerah 11011 tertinggal tersebut?

inilah yang mendorong penulis untuk me11eliti dan mendalam.

provinsi Sumatera Utara terdapat 25 daerah (19 kabupaten diantaranya adalah daerah tertinggal dengan sejumlah Letak daerah daerah tertinggall ini masing masing 3

pengembangan pantai timur dan 3 (tiga) diwilayah dataran penyebab mengapa daerah tersebut tertinggal Oetak geografis,

prasarana, kebijakan pemerintah, dsb). Adalah suatu tertinggal banyak terdapat desa-desa tertinggal. Akan tetapi,

pertanyaan, mengapa diclaerah daerah non-tertinggal pengembangan Pantai Timur masih pula banyak terclapat desa-clesa

menjawab berbagai pertanyaan yang muncul sehubungan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

DAFTAR ISi

Halaman

LEM BARAN JU DUL .................................................................... .

LEMBARAN PERSETUJUAN ....................................................... ii LEMBAR PENGESAHAN ............................................................. iii KATA PENGANTAR .............................................. ....................... iv DAFTAR RIWAYAT HIDUP ................................................. ......... vi ABSTRAK ................ ........ ........ ........................... ........ ...... ..... ....... vii DAFT AR ISi ................ ...... ............. ....................... ................... ...... x

1. Bab

1.1.

1. 2.

· 1. 3.

1.4.

1. 5.

2. Bab

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2. 5.

3. Bab

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

4. Bab

4. 1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

I: P E N D A H U L U A N

Latar Belakang Masalah.......................................... . . . . . . . 1

Perumusan Masalah....................................................... 4

Tujuan Penelitian . . ...... . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Manfaat Penelitian.......................................................... 5

Kerangka Pemikiran ................................ ....................... 6

II: URAIAN TEORITIS

Kebijakan Publik...................................................... .... .. . 7

lmplementasi Kebijakan...................... ............ . ............... 9

Pembangunan Daerah Tertinggal................................... 14

Studi Kemiskinan dan Ketimpangan di Indonesia........... 19

Penyebab dan Solusi Kemiskinan .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . . . .. . . .. . . .. 23

Ill : METODE PENELITIAN

Disain Penelitian........................................ ..................... 28

Sumber Data .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . 29

Sampel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Teknik Analisis Data ....................................................... 29

Teknik Pengumpulan Data ................. .... ........................ 30

IV : HASIL PENELITIAN

Deskripsi Lokasi Penelitian....................................... . . . . . . 31

Pembentukan Dae rah........................... .......................... 31

Pembentukan Kecamatan .. .. .. .. . . . . . . . . .. .. .. . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 33

Lu as Wilayah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Perekonomian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Kependudukan, Sosial dan Budaya..... ........ ................... 37

Saran a dan Prasarana.... .......... .. .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 37

Politik, Hukum dan Keamanan ..... . . . . . . . . . . . . .. . . .... .. . ..... .... . . 42

x

P E N D A H U L U A N

Latar Belakang Masalah.......................................... . . . . . . .

Perumusan Masalah.......................................................

Tujuan Penelitian . . ...... . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Manfaat Penelitian.......................................................... 5

Kerangka Pemikiran ................................ .......................

URAIAN TEORITIS

Kebijakan Publik...................................................... .... .. .

lmplementasi Kebijakan...................... ............ . ...............

Pembangunan Daerah Tertinggal...................................

Studi Kemiskinan dan Ketimpangan di Indonesia...........

Penyebab dan Solusi Kemiskinan .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . . . .. . . .. . . ..

METODE PENELITIAN

Disain Penelitian........................................ .....................

Sumber Data .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .

UNIVERSITAS MEDAN AREA

5. Bab V : P E N U T U P

5.1. Kesimpulan..................................................................... 55

5.2. Saran/Rekomendasi....................................................... 59

6. Daftar Pustaka ........................ ................................................ 61

xi

UNIVERSITAS MEDAN AREA

SAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Provinsi Sumatera Utara terdiri dari 1 9 kabupaten dan 7 Kota. Jumlah

kecamatan di 25 kab/kota tersebut terdiri dari 331 kecamatan dan disejumlah

kecamatan ini terdapat 5.497 desa dan kelurahan. Jumlah penduduk yang

bermukim di provinsi Sumatera Utara sebanyak 1 2.1 23.360 jiwa, dengan

persentase terbesar berdomisili di perdesaan.

Berdasarkan pembagian wilayah, Provinsi Sumatera Utara terdiri dari 3

Wilayah pengembangan yaitu; pantai barat, dataran tinggi dan pantai timur.

Diwilayah pengembangan Pantai Barat meliputi; Nias, Nias Selatan, Tapanuli

Tengah, Sibolga, Tapanuli Selatan, Padang Sidimpuan dan Mandailing Natal

Sedangkan diwilayah Dataran Tinggi meliputi Tapanuli Utara, Humbang

Hasundutan, Toba Samosir, Samosir, Dairi, Pakpak Barat, Karo, Simalungun,

dan Pematang Siantar. Wilayah Pengembangan Pantai Timur terdiri dari;

Langkat, Binjai, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Medan, Tebingtinggi,

Asahan, Tanjung Balai dan Labuhan Batu.

Berdasarkan indikator makro pembangunan daerah, masih terdapat

isparitas tingkat pembangunan diantara tiga wlayah pembangunan tersebut

iatas. Wilayah yang lebih maju dan lebih pesat perkembangannya adalah

. ii ayah pantai timur, diikuti oleh wilayah dataran tinggi, kemudian wilayah

antai barat. Besarnya presentase desa tertinggal di kawasan Pantai Barat

erupakan salah satu faktor mengapa 3 daerah tertinggal ( Nias, Nias

elatan, dan Tapanuli Tengah dari total 6 daerah tertinggal di Sumut berlokasi

i awasan Pantai Barat. Daerah dengan jumlah desa tertinggal terbesar

alah kabupaten Tapanuli Tengah, kab. Nias dan kab. Nias Selatan.

e ertinggalan daerah-daerah di kawasan Pantai Barat dibandingkan dengan

ai Timur merupakan akumulasi dari ketidakmerataan porsi pembangunan

ah yang terjadi selama ini di Sumatera Utara. Akibat ketimpangan porsi

1

perdesaan.

Berdasarkan pembagian wilayah, Provinsi Sumatera Utara

pengembangan yaitu; pantai barat, dataran tinggi dan pantai

pengembangan Pantai Barat meliputi; Nias, Nias Selatan,

Tengah, Sibolga, Tapanuli Selatan, Padang Sidimpuan dan Mandailing

diwilayah Dataran Tinggi meliputi Tapanuli Utara,

Toba Samosir, Samosir, Dairi, Pakpak Barat, Karo,

Pematang Siantar. Wilayah Pengembangan Pantai Timur

Binjai, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Medan, Tebingtinggi,

Tanjung Balai dan Labuhan Batu.

Berdasarkan indikator makro pembangunan daerah, masih

tingkat pembangunan diantara tiga wlayah pembangunan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

pembangunan daerah yang terjadi, menyebabkan minimnya sarana dan

prasarana publik, rendahnya indikator kesejahteraan masyarakat lainnya yang

dicerminkan oleh rendahnya angka lndeks Pembangunan Manusia (IPM)

secara rata-rata di Pantai Timur. Penyebab lainnya yang cukup signifikan

terhadap ketertinggalan kawasan ini adalah kondisi topografinya (medan

wilayah) yang relatif sulit dilalui sebab mendaki dan menurun serta beriku-liku.

Kondisi ini menyebabkan jarak tempuh yang relatif lama dan terjadi

ketidaknyamanan selama melakukan perjalanan ke daerah ini akibatnya para

penanam modal enggan datang yang berinvestasi di kawasan Pantai Barat,

apalagi ke kawasan kabupaten Nias dan Nias Selatan yang merupakan

kabupaten yang berlokasi di kepulauan tersendiri yang terpisah dari pulau

Sumatera. Untuk mencapai ke dua kabupaten ini dengan transpotasi laut

harus menyeberangi la utan Hindia dengan waktu tempuh ± 10 jam dari Kota

Sibolga.

Keenganan para penanam modal yang datang berinvestasi ke

kawasan Pantai Barat, menyebabkan minimnya pertumbuhan investasi yang

terjadi sehingga penyerapan tenaga kerja baru juga sangat minim, sehingga

menyebabkan tidak tertampungnyanya kesempatan kerja bagi sejumlah

penduduk yang telah memasuki usia kerja.

Sulitnya kondisi topografis wilayah Pantai Barat juga meyebabkan

kesulitan yang cukup berarti dalam memasarkan hasil-hasil bumi dari

awasan ini. Biaya transportasi yang relatif tinggi menyebabkan keuntungan

ang diperoleh oleh petani, nelayan dan pedagang mengumpul juga relatip

ecil. Demikian juga harga bahan baku bagi keperluan pertanian dan

erkebunan dan harga kebutuhan rumah tangga, relatip lebih mahal,

enyebabkan daya beli masyarakat lemah sehingga sulit terjangkau oleh

ebagian besar penduduk di kawasan Pantai Barat. Akumulasi dari

ermasalahan yang telah dipaparkankan sebelumnya, merupakan penyebab

e inggalnya daerah dan desa-desa dikawasan Pantai Barat dibandingkan

engan kawasan Pantai Timur.

2

yang berlokasi di kepulauan tersendiri yang terpisah

Untuk mencapai ke dua kabupaten ini dengan transpotasi

menyeberangi la utan Hindia dengan waktu tempuh ± 10 jam

Keenganan para penanam modal yang datang berinvestasi

Pantai Barat, menyebabkan minimnya pertumbuhan investasi

sehingga penyerapan tenaga kerja baru juga sangat minim, sehingga

menyebabkan tidak tertampungnyanya kesempatan kerja bagi

yang telah memasuki usia kerja.

Sulitnya kondisi topografis wilayah Pantai Barat juga meyebabkan

yang cukup berarti dalam memasarkan hasil-hasil

Biaya transportasi relatif tinggi menyebabkan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

FTAR PUST AKA

Bappenas, 1994, a

Jakarta.

1994-1997, Penerbit Aditya Media,

, 2002, Kesepakatan Kesamaan antara Komite Penanggulangan

Kemiskinan dengan Bank Indonesia, Komite Penanggulangan

Kemiskinan, Jakarta.

2003, Pedoman Pelaksanaan Program Kompensasi

Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Kesehatan (PKPS -

BBN BIKES, Oepartemen Kesehatan RI, Jakarta.

, 2004, UU. RI No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, Republik Indonesia, Jakarta.

Bintarto, R, 1 983, lnteraksi Oesa - Kata dan Permasalahannya, Ghalia

Indonesia, Jakarta.

Hesbel, Nogi S. Tangkilisan (2005), Manajemen Publik, Grasindo, Jakarta.

Kusworo, 2003, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatra Utara Tahun

2003 - 2018, Pemerintah Provinsi Sumatra Utara, Medan.

2004, Kajian Tentang Perubahan Pemerintah Oesa.

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004, Jurnal Administrasi Pemerintahan

Oaerah, Vol I, Ed. Ill Program Pasca Sarjana STPON. DEPOAGRI, Republik

Indonesia, Bandung.

, 2005, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, (RPJM)

Provinsi Sumatra Utara, Pemerintahan Sumatra Utara, Medan.

61

2003, Program Kompensasi

Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Kesehatan

Oepartemen Kesehatan RI, Jakarta.

2004, UU. RI No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, Republik Indonesia, Jakarta.

1 983, lnteraksi Oesa - Kata dan Permasalahannya,

Indonesia, Jakarta.

S. Tangkilisan (2005), Manajemen Publik, Grasindo,

2003, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatra Utara

2018, Pemerintah Provinsi Sumatra Utara, Medan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Moleong, Lexy. J (2002), Metodologi Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosda

Karya, Bandung.

Nazir, Moh, (1999) Metodologi Penelitian Gha/ia Indonesia, Jakarta.

N. Dunn William, 2000, Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Terjemahan

Edisi Kedua) Penerbit Gajah Mada University Press, Jogyakarta.

Riyadi, Deddy Supriadi Brata Kesumah (2003), Ghalia Indonesia, Jakarta.

, 2003, Program Proyek Pembangunan Perkotaan dan Pedesaan

(pinjaman dan Hibah Luar Negeri), Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional, Jakarta.

2006, Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah,

Departemen Sosial Republik Indonesia, Jakarta.

62

2003, Program Proyek Pembangunan Perkotaan dan

(pinjaman dan Hibah Luar Negeri), Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional, Jakarta.

2006, Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Sosial Republik Indonesia, Jakarta.

UNIVERSITAS MEDAN AREA