Upload
ahmadirungkhom
View
36
Download
0
Tags:
Embed Size (px)
DESCRIPTION
RTR
Citation preview
WORKSHOP II/PELATIHAN IIPeningkatan
Kapasitas BKPRD Provinsi Sumatera
Utara
Urgensi Dari Rencana RinciPerlunya Menyusun Rencana Rinci1. Acuan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang lebih rinci dari kegiatan pemanfaatan
ruang yang telah diatur dalam RTRW; 2. Acuan bagi kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang; 3. Acuan bagi penerbitan izin pemanfaatan ruang; dan 4. Acuan dalam penyusunan rencana yg lebih detai seperti RTBL, dll
1. Memberikan panduan untuk mencapai standardisasi kualitas Rencana Rinci; 2. Sebagai alat operasionalisasi dalam sistem pengendalian dan pengawasan pelaksanaan
pembangunan fisik kabupaten yang dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan/atau masyarakat
3. Sebagai alat perencanaan pembangunan dan pengarahan investasi pembangunan4. Memberikan kemudahan dalam menginterpretasikan persoalan dan keanekaragaman
setiap Kawasan Strategis; dan 5. Merupakan ketentuan bagi penetapan kawasan yang diprioritaskan untuk disusun
program pengembangan kawasan dan pengendalian pemanfaatan ruangnya
Manfaat Dalam Menyusun Rencana Rinci
1. Acuan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang lebih rinci dari kegiatan pemanfaatan ruang yang telah diatur dalam RTRW;
PERKOTAAN PRINGSEWU
PERKOTAAN GADINGREJO
POLA RUANG RTRW KABUPATEN
Contoh Konsistensi Pola Ruang RTRW dengan Pola Ruang RDTR
Lokasi : Kawasan Perkotaan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu
Urgensi Dari Rencana Rinci
RENCANA POLA RUANG (RDTR)
RENCANA POLA RUANG (RTRW )
Contoh Konsistensi Pola Ruang RTRW dengan Pola Ruang RDTR
Rencana Pola Ruang
Contoh Konsistensi Pola Ruang RTRW dengan Pola Ruang RDTR
RENCANA POLA RUANG (RDTR)
RENCANA POLA RUANG (RTRW )
Rencana Pola Ruang
Urgensi Dari Rencana Rinci2. Acuan Bagi Penerbitan Izin dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Urgensi Dari Rencana Rinci3. Acuan Dalam Penyusunan Rencana Yang lebih Detail seperti RTBL
Prioritas penanganan lingkungan Prioritas
pengembangan ekonomi kawasan
Seperti Apakah Bentuk Rencana Rinci
RTRW PROVINSIDengan Skala 1 : 50.000
RTR KSP PROVINSIDengan Skala 1 : 10.000 hingga 25.000
Contoh Skala 1;50.000 Contoh Skala 1:5.000
Peta Pola Ruang RTRW Kab. Pesisir Selatan Peta RDTR Kota Painan Kab. Pesisir Selatan
Seperti Apakah Bentuk Rencana Rinci
PEMAHAMAN MENGENAI RENCANA RINCI
RTRW
RTRW PROVINSI RTRW KABUPATEN
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI
STRUKTUR RUANG WILAYAH POLA RUANG WILAYAH
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG
ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI
STRUKTUR RUANG WILAYAH POLA RUANG WILAYAH
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG
ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
RTR KSP RTR KSK
DELINIASI KAWASAN
FOKUS PENANGANAN
TINGKAT KETELITIAN PETA
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI
KONSEP PENGEMBANGAN
ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
KSP
PENGELOLAAN KAWASAN
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG
1. Kawasan Perkotaan2. Kawasan Koridor Ekonomi3. Kawasan Perdesaan4. Kawasan Pengembangan Ekonomi Sektor Unggulan5. Kawasan Pariwisata Dan Sekitarnya6. Kawasan Industri Dan Sekitarnya7. Kawasan Tertinggal / Terisolasi8. Kawasan Konservasi Cagar Budaya / Sejarah9. Kawasan Konservasi Permukiman / Komunitas Adat Tertentu10. Kawasan Teknologi Tinggi11. Kawasan Pengembangan SDA Darat12. Kawasan Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Hidup13. Kawasan Rawan Bencana14. Kawasan Kritis Lingkungan15. Kawasan Perlindungan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
IDENTIFIKASI BENTUK
DELINIASI KAWASAN
FOKUS PENANGANAN
TINGKAT KETELITIAN PETA
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI
KONSEP PENGEMBANGAN
ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
KSP
PENGELOLAAN KAWASAN
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG
IDENTIFIKASI BENTUK1. Kawasan Perkotaan2. Kawasan Koridor Ekonomi3. Kawasan Perdesaan4. Kawasan Ekonomi Cepat Tumbuh5. Kawasan Cagar Budaya / Sejarah6. Kawasan Permukiman / Komunitas Adat Tertentu7. Kawasan Teknologi Tinggi8. Kawasan Sumber Daya Alam9. Kawasan Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Hidup10. Kawasan Rawan Bencana11. Kawasan Kritis Lingkungan12. Kawasan Perlindungan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
KAWASAN INTI
KAWASAN PENYANGGA
KAWASAN INTI
KAWASAN PENYANGGA
SKALA DISESUAIKAN BERDASARKAN TIPOLOGI
KAWASAN
RDTR
KAWASAN INTI BERDASARKAN
TIPOLOGI
PENDAHULUAN KETENTUAN UMUM TUJUAN PENATAAN BWP RENCANA POLA RUANG
RENCANA JARINGAN PRASARANA
PENETAPAN SUB BWP YG DIPRIORITASKAN
PENANGANANNYA
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG
PERATURAN ZONASI
Muatan RDTR
Tujuan Penataan BWP
Rencana Pola Ruang
Rencana Jaringan Prasarana
Penatapan Sub BWP Prioritas Penanganan
Ketentuan Pemanfaatan Ruang
Peraturan Zonasi
Rencana pola ruang RDTR merupakan penurunan dari rencana pola ruang RTRW yang didelineasi menjadi BWP-BWP
Sub Zona
Zona
Blok
Sub Bagian Wilayah Kota
Bagian Wilayah Kota
RANPERDA
Overlay
Tahap Pendeliniasian
peta dasar yang menunjukkan kondisi fisik
suatu kota
PETA DASAR
DELINEASI WILAYAH PERENCANAAN
Pertimbangan delineasi:
• morfologi wilayah perencanaan
• keserasian dan keterpaduan fungsi
wilayah perencanaan
• jangkauan dan batasan pelayanan
untuk keseluruhan wilayah perencanaan
kota yang memperhatikan rencana struktur
ruang RTRW.
Tahap Pendeliniasian
DELINEASI FISIK
peta citra satelit beresolusi tinggi (landuse)
PETA CITRA SATELIT
DELINEASI SUB BWP
Pertimbangan delineasi:
• morfologi wilayah perencanaan
• Jangkauan pusat pelayanan kawasan
Tahap Pendeliniasian
DELINEASI FISIK
peta citra satelit beresolusi tinggi (landuse)
hasil delineasi sub BWP
PETA CITRA SATELIT SUB BWP
DELINEASI BLOK
Pertimbangan delineasi:
• batasan fisik nyata (seperti jaringan jalan, sungai,
selokan, saluran, irigasi, saluran udara tegangan (ekstra)
tinggi, dan pantai) atau
• batasan yang belum nyata (rencana jaringan jalan dan
rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai
dengan rencana kota)
Tahap Pendeliniasian
DELINEASI FUNGSI
Sub BWP dibagi ke dalam delineasi fungsi zona - zona dasar peruntukan
PEMBAGIAN PETA SUB BWP KE DALAM DELINEASI FUNGSI
DELINEASI SUB ZONA
Zona-zona yang telah disusun kemudian
diperinci lagi menjadi sub zona-sub zona dengan melakukan
kodefikasi dan delineasi
Tahap Pendeliniasian
DELINEASI FUNGSI
• Suatu blok (fisik) dapat terdiri dari satu atau lebih sub zona (fungsi)• Apabila BWP terlalu luas untuk digambarkan kedalam satu peta berskala 1:5000,
peta rencana pola dapat digambarkan lagi kedalam beberapa lembar peta• Zona yang terdapat pada wilayah perencanaan RDTR HARUS TETAP SESUAI
DOMINASI KAWASAN PADA RENCANA POLA RUANG RTRW meskipun terdapat zona-zona lainnya selain zona dominasi tersebut.
• Pendetailan ke SKALA 1:5000 MENUNJUKKAN BAHWA DI DALAM ZONA YANG MENDOMINASI TERSEBUT BISA SAJA TERDAPAT FUNGSI ZONA LAINNYA.
POLA RUANG
DELINEASI FUNGSIDELINEASI FISIK
Tahap Pendeliniasian
RDTR KAWASAN PERKOTAAN PRINGSEWU
SBWP I BLOK 1.BBWP
SBWP IIBLOK II.N
BWP
Tahap Pendeliniasian
Tahap PendeliniasianKawasan Perkotaan Lubuk Basuk
Kawasan Pusat Perkotaan Lubuk Basung
Tahap Pendeliniasian
Pola Ruang
Rencana Jaringan Prasarana
Ketentuan Pemanfaatan Ruang
No. Program Utama Lokasi Besaran
Biaya
Waktu Pelaksanaan
Sumber Dana
Instansi Pelaksanaan
Tahap I (2014-2019) Tahap II
(2020-2024)
Tahap II
(2025-2029)
Tahap II
(2030-2034) 2013 2014 2015 2016 2017
A Perwujudan Struktur Ruang
1 Perwujudan Sistem Prasarana Wilayah
Pengembangan Jalan penghubung antar desa/kelurahan
Jalan Arteri Primer
Pengembangan Jalan Lingkar Selatan
Pengembangan Jalan Lingkar Utara
Jalan Kolektor Sekunder :
Jalan Lokal Primer :
Peraturan Zonasi
CONTOH PENYUSUNAN KETENTUAN TEKNIS ZONASIPZ KAWASAN PERKOTAAN SITUBONDO
Rumah tipe 36
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruanga. KDB maksimum sebesar 70%b. KLB maksimum sebesar 2.1c. KDH KDH minimal 10% dari keseluruhan luas lahan
perumahan, setiap 100 m2 persil diharuskan minimum ada 1 pohon tinggi dan rindang
d. Kepadatan Bangunan atau Unit Maksimum Kepadatan bangunan dalam satu pengembangan kawasan baru perumahan tidak bersusun maksimum 200 rumah/ha .
Contoh Rumah Kepadatan Sedang (R3)
R3
CONTOH KASUS PEMANFAATAN YANG DIIJINKAN (I)
CONTOH PENYUSUNAN KETENTUAN TEKNIS ZONASIPZ KAWASAN PERKOTAAN SITUBONDO
Ruko, warung, toko, pasar lingkungan, diijinkan secara terbatas dengan batasan : 1)KDB maksimum sebesar 60%; 2) KLB maksimum 1,8; 3) KDH minimal 10% dari luas persil; dan 4) jumlah maksimal perbandingan dari masing-masing kegiatan lahan tersebut dengan jumlah rumah yang ada di blok tersebut adalah 1 : 4.
Rumah tipe 36
Ruko
Contoh Rumah Kepadatan Sedang (R3)
Warung
Pasar
CONTOH KASUS PEMANFAATAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T)
CONTOH PENYUSUNAN KETENTUAN TEKNIS ZONASIPZ KAWASAN PERKOTAAN SITUBONDO
SPBU diijinkan dengan syarat : 1)KDB maksimum sebesar 20% (SPBU), 60% (Hotel)2) KLB maksimum 0,2 (SPBU), 1,8 (HOTEL); 3) KDH minimal 10% dari luas persil; dan 4) jumlah maksimal satu 1/SBWP . 5) melaksanakan penyusunan dokumen AMDAL; 6) melaksanakan penyusunan UKL dan UPL; 7) melaksanakan penyusunan ANDALIN; 8) mengenakan biaya dampak pembangunan (development impact fee); 9) mendapat persetujuan dari Ketua RT dan Ketua RW setempat;
SPBURumah Tipe 60/150
Contoh Rumah Kepadatan Rendah (R2)
Hotel/penginapan
CONTOH KASUS PEMANFAATAN BERSYARAT SECARA TERTENTU (B)
CONTOH PENYUSUNAN KETENTUAN TEKNIS ZONASIPZ KAWASAN PERKOTAAN SITUBONDO
Rumah tipe 36
Industri besarKarena kegiatan di atas pada dasarnya tidak diijinkan, maka tidak perlu pengaturan lebih lanjut, kalau dilakukan maka akan terkena sanksi, penutupan, pembongkaran dan pemulihan kualitas ruang.
Contoh Rumah Kepadatan Sedang (R3)
CONTOH KASUS PEMANFAATAN YANG TIDAK DIIJINKAN
Variansi Pemanfaatan Ruang
JENIS VARIANSI DEFINISIMinor variance Izin untuk bebas dari aturan standar sebagai upaya untuk menghilangkan
kesulitan yang tidak perlu akibat kondisi fisik lahan (luas, bentuk persil)
Non-conforming dimension
kelonggaran atau pengurangan ukuran dari yang ditetapkan dalam peraturan atau standar. Misalnya pengurangan GSB, perubahan KDB, dll.
Non-conforming use izin yang diberikan untuk melanjutkan penggunaan lahan, bangunan atau struktur yang telah ada pada waktu peraturan zonasi ditetapkan dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi.Non-conforming use dapat dibatasi sampai pada waktu tertentu sebelum harus mengikuti peraturan zonasi yang ditetapkan (misalnya harus disesuaikan dengan peraturan zonasi yang berlaku dalam waktu 10 tahun sejak peraturan zonasi ditetapkan).
Interim development izin pembangunan yang diberikan untuk melaksanakan pembangunan antara sebagai bagian/tahapan dari pembangunan secara keseluruhan, misalnya perataan lahan (grading), pematangan lahan (konstruksi jalan, saluran drainase, dll).
Interim/temporary use
izin penggunaan lahan sementara yang diberikan untuk jangka waktu tertentu sebelum pemanfaatan ruang final direalisasikan.
Pilihan Teknik Pengaturan Zonasi
TEKNIK PENGATURAN
DEFINISI
Bonus/incentive zoning Izin peningkatan intensitas dan kepadatan pembangunan (tinggi bangunan, luas lantai) yang diberikan kepada pengembang dengan imbalan penyediaan fasilitas publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Performance zoning Ketentuan pengaturan pada satu atau beberapa blok peruntukan yang didasarkan pada kinerja tertentu yang ditetapkan. Performace zoning harus diikuti dengan standar kinerja yang mengikat, misalnya tingkat pelayanan jalan minimum, tingkat pencemaran maksimum, dll.
Fiscal zoning Ketentuan/aturan yang ditetapkan pada satu atau beberapa blok peruntukan yang berorientasi kepada peningkatan PAD.
Special zoning Ketentuan ini dibuat dengan spesifik sesuai dengan karakteristik setempat (universitas, pendidikan, bandar udara) untuk mengurangi konflik antara area ini dan masyarakat sekelilingnya dengan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan area tersebut. Umumnya untuk menjaga kualitas lingkungan, seperti ketenangan, kelancaran lalu-lintas, dan sebagainya.
Exclusionary zoning Ketentuan/aturan pada satu/beberapa blok peruntukan yang menyebabkan blok peruntukan tersebut menjadi ekslusif. Ketentuan ini mengandung unsur diskriminasi, misalnya penetapan luas persil minimum 5000 m2 menyebabkan masyarakat berpenghasilan rendah tidak dapat tinggal dalam blok tersebut.
JENIS VARIANSI DEFINISIMinor variance Izin untuk bebas dari aturan standar sebagai upaya untuk menghilangkan
kesulitan yang tidak perlu akibat kondisi fisik lahan (luas, bentuk persil)Non-conforming dimension
kelonggaran atau pengurangan ukuran dari yang ditetapkan dalam peraturan atau standar. Misalnya pengurangan GSB, perubahan KDB, dll.
Non-conforming use izin yang diberikan untuk melanjutkan penggunaan lahan, bangunan atau struktur yang telah ada pada waktu peraturan zonasi ditetapkan dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi.Non-conforming use dapat dibatasi sampai pada waktu tertentu sebelum harus mengikuti peraturan zonasi yang ditetapkan (misalnya harus disesuaikan dengan peraturan zonasi yang berlaku dalam waktu 10 tahun sejak peraturan zonasi ditetapkan).
Interim development izin pembangunan yang diberikan untuk melaksanakan pembangunan antara sebagai bagian/tahapan dari pembangunan secara keseluruhan, misalnya perataan lahan (grading), pematangan lahan (konstruksi jalan, saluran drainase, dll).
Interim/temporary use
izin penggunaan lahan sementara yang diberikan untuk jangka waktu tertentu sebelum pemanfaatan ruang final direalisasikan.
Ketentuan Pengaturan Zonasi
TEKNIK PENGATURAN
DEFINISI
Contract zoning Ketentuan ini dihasilkan melalui kesepakatan antara pemilik properti dan komisi perencana (Dinas terkait tata ruang atau BKPRD) atau lembaga legislatif (DPRD) yang dituangkan dalam bentuk kontrak berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
Negotiated development Pembangunan yang dilakukan berdasarkan negosiasi antar stakeholder.Transfer of Development Right (TDR)
Ketentuan untuk menjaga karakter kawasan setempat. Kompensasi diberikan pada pemilik yang kehilangan hak membangun atau pemilik dapat mentransfer/menjual hak membangunnya (biasanya luas lantai bangunan) kepada pihak lain dalam satu distrik/kawasan.
Design/historic preservation
Ketentuan-ketentuan pemanfaatan ruang dan elemen lainnya untuk memelihara visual dan karakter budaya, bangunan, dan kawasan masyarakat setempat yang ditetapkan dalam peraturan-perundangan pelestarian.
Overlay zone Satu atau beberapa zona yang mengacu kepada satu atau beberapa peraturan zonasi. Misalnya kawasan perumahan di kawasan yang harus dilestarikan akan merujuk pada aturan perumahan dan aturan pelestarian bangunan/kawasan.
Ketentuan Pengaturan Zonasi
TEKNIK PENGATURAN
DEFINISI
Food plain zone Ketentuan pemanfaatan ruang pada kawasan rawan banjir untuk mencegah atau mengurangi kerugian.
Conditional uses Merupakan izin pemanfaatan ruang yang diberikan pada suatu zona jika kriteria atau kondisi khusus zona tersebut memungkinkan atau sesuai dengan pemanfaatan ruang yang diinginkan.
Growth control Pengendalian ini dilakukan melalui faktor faktor pertumbuhan, seperti pembangunan sarana dan prasarana melalui penyediaan infrastruktur yang diperlukan, mengelola faktor ekonomi dan sosial hingga politik.
Floating zone Blok peruntukan yang diambangkan pemanfaatan ruangnya, dan penetapan peruntukannya didasarkan pada kecenderungan perkembangannya, atau sampai ada penelitian mengenai pemanfaatan yang paling tepat.
Ketentuan Pengaturan Zonasi
Sekian dan Terima Kasih