i 

 

STRUKTUR PENGUASAAN TANAH MASYARAKAT DAN UPAYA

MEMBANGUN KEDAULATAN PANGAN

(Kasus Kampung Sinar Resmi, Desa Sinar Resmi, Kecamatan Cisolok,

Kabupaten Sukabumi, Propinsi Jawa Barat)

RAHMAD SALEH

I34070008

DEPARTEMEN SAINS

KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT

FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

2011

i 

 

ABSTRACT

RAHMAD SALEH. Community’s Land Tenure Structures and Effort to Built

Food Sovereignity: A case study in Village Sinar Resmi, Subdistrict Cisolok,

District Sukabumi, West Java Province (Under the Supervision of Heru

Purwandari).

The aim of this research are to analyze how the connection of the land

tenure structure to build food sovereignty and to analyze how the local community

realized their food sovereignty. This research is done at village Sinar Resmi, sub-

district Cisolok, district Sukabumi, West Java province with focus land tenure

structure of agriculture. This research is done with fuse two approach,

quantitative and qualitative. The quantitative data were collected by using survey

method on 31 sample. The sample were selected by using stratified random

sampling based on their land tenure. The qualitative data were collected by in-

depth interview, Focus Group Discussion and observation. The respondent were

selected by using snowball method. Result from this research unfolds that found

connection land tenure structure to build food sovereignty. It realized by way of

local food institution to bring it possible.

Keyword: Food Sovereignty, Land Tenure, Food Institution

ii 

 

RINGKASAN

RAHMAD SALEH. I34070008. STRUKTUR PENGUASAAN TANAH MASYARAKAT DAN UPAYA MEMBANGUN KEDAULATAN PANGAN, Kasus Kampung Sinar Resmi, Desa Sinar Resmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Propinsi Jawa Barat. (Dibawah Bimbingan HERU PURWANDARI).

Masyarakat Kampung Sinar Resmi merupakan masyarakat pertanian

dimana tanah merupakan bagian yang penting. Tanah bukan hanya sebagai tempat

memproduksi bahan pangan, tetapi juga menjadi dasar kehidupan sosial.

Penguasaan tanah akan mempengaruhi bagaimana masyarakat menciptakan

kemandirian pangan. Konsep kemandirian ini tergambar dalam “kedaulatan

pangan” yang memprioritaskan produksi pangan untuk memenuhi kebutuhan

sendiri. Tercapainya kedaulatan pangan membutuhkan struktur penguasaan tanah

yang merata dan adil.

Satuan usaha pertanian di masyarakat Kampung Sinar Resmi rata-rata

sangat kecil. Hal ini berdampak pada status mereka dalam pengusahaan lahan

pertanian. Status masyarakat dalam pengelolaan dapat berbeda sesuai dengan

kemampuan mengakses tanah. Proporsi petani pemilik penggarap lebih besar,

namun luasan yang dimiliki sebagian masih sedikit. Sebagian besar masyarakat

Kampung Sinar Resmi memiliki tanah kurang dari 0.25 hektar.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh struktur

penguasaan tanah masyarakat yang pada umumnya sempit dalam upaya

membangun kedaulatan pangan serta menganalisis strategi masyarakat Kampung

Sinar Resmi dalam membangun kedaulatan pangan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survai

menggunakan kuesioner serta pendekatan kualitatif dengan wawancara

mendalam. Penentuan responden dilakukan dengan teknik stratified random

sampling.

Bentuk–bentuk penguasaan tanah yang berkembang di masyarakat yaitu

milik, sewa, sakap, dan gadai. Masyarakat dapat juga mengelola lahan komunal

yang dijadikan huma sebagai sumber bahan pangan rumahtangga. Dalam proses

pengelolaan huma maupun sawah diatur dalam adat Kasepuhan Sinar Resmi.

iii 

 

Pola penguasaan lahan berkaitan dengan kelembagaan pangan lokal dalam

membangun kemandirian rumahtangga. Pada masyarakat Kasepuhan,

kelembagaan pangan lokal berperan besar dalam mewujudkan kedaulatan pangan.

Hal tersebut dapat dilihat peran leuit yang besar bagi masyarakat. Leuit bukan

hanya sebagai tempat menyimpan hasil pertanian saja tetapi juga sebagai jaminan

pangan rumahtangga. Proses pengusahaan pertanian juga memperhatikan peran

wanita. Kegiatan pertanian memberikan tugas-tugas yang seimbang kepada

wanita sehingga peran dalam pembangunan cukup besar.

Masyarakat lokal juga menentukan arah kemandirian yang berkelanjutan.

Masyarakat lokal secara tradisional memiliki peraturan yang menjaga kelestarian

lingkungan sehingga sumberdaya tetap terjaga dari kerusakan. Pada akhirnya,

masyarakat lokal dengan penguasaan tanah yang adil akan membangun

kedaulatan pangan yang berkelanjutan.

iv 

 

STRUKTUR PENGUASAAN TANAH MASYARAKAT DAN UPAYA

MEMBANGUN KEDAULATAN PANGAN

(Kasus Kampung Sinar Resmi, Desa Sinar Resmi, Kecamatan Cisolok,

Kabupaten Sukabumi, Propinsi Jawa Barat)

RAHMAD SALEH

I34070008

SKRIPSI

Sebagai Bagian Persyaratan untuk Memperoleh Gelar Sarjana Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat

pada Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor

DEPARTEMEN SAINS

KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT

FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

2011

v 

 

DEPARTEMEN SAINS KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT

FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang disusun oleh :

Nama Mahasiswa : Rahmad Saleh

NRP : I34070008

Program Studi : Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat

Judul : Struktur Penguasaan Tanah Masyarakat dan Upaya

Membangun Kedaulatan Pangan (Kasus Kampung Sinar

Resmi, Desa Sinar Resmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten

Sukabumi, Propinsi Jawa Barat)

Dapat diterima sebagai syarat kelulusan untuk memperoleh gelar sarjana

Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat pada Fakultas Ekologi Manusia,

Institut Pertanian Bogor.

Menyetujui,

Dosen Pembimbing

Heru Purwandari, SP, M.Si

NIP. 19790524 200701 2 001

Mengetahui,

Ketua Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat

Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor

Dr. Ir. Soeryo Adiwibowo, M.S

NIP: 19550630 198103 1 003

Tanggal Lulus Ujian:

vi 

 

PERNYATAAN

DENGAN INI SAYA MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI PENELITIAN

YANG BERJUDUL “STRUKTUR PENGUASAAN TANAH

MASYARAKAT DAN UPAYA MEMBANGUN KEDAULATAN PANGAN

(KASUS KAMPUNG SINAR RESMI, DESA SINAR RESMI,

KECAMATAN CISOLOK, KABUPATEN SUKABUMI, PROPINSI JAWA

BARAT)” BENAR-BENAR HASIL KARYA SAYA SENDIRI YANG BELUM

PERNAH DIAJUKAN SEBAGAI KARYA ILMIAH PADA PERGURUAN

TINGGI ATAU LEMBAGA MANAPUN. DEMIKIAN PERNYATAAN INI

SAYA BUAT DENGAN SESUNGGUHNYA.

Bogor, Oktober 2011

RAHMAD SALEH

I34070008

vii 

 

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Rahmad Saleh, dilahirkan di Panyabungan

tanggal 26 Nopember 1988 sebagai anak kedua dari empat bersaudara dari

pasangan Sukri Harahap dan Salmah Siregar.

Penulis mengawali pendidikan formal di SD Negeri 3 Panyabungan tahun

1995-2001. Kemudian menempuh pendidikan di SMP Negeri 1 Panyabungan

tahun 2001-2004 dan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 2

Padangsidimpuan tahun 2004-2007. Penulis melanjutkan kuliah di Institut

Pertanian Bogor melalui Undangan Seleksi Masuk IPB (USMI) tahun 2007 dan

diterima sebagai mahasiswa di Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan

Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia. Selain itu, penulis mengambil minor

Pengembangan Usaha Agribisnis di Departemen Agribisnis, Fakultas Ekonomi

dan Manajemen.

Selama menempuh pendidikan di IPB, penulis aktif di organisasi

kemahasiswaan yakni Himpunan Mahasiswa Peminat Ilmu-ilmu Komunikasi dan

Pengembangan Masyarakat (HIMASIERA) FEMA IPB 2008-2010. Selain itu

penulis juga termasuk dalam anggota Organisasi Mahasiswa Daerah Mandailing

Natal (IKMAMADINA-Bogor) dan aktif dalam berbagai kegiatan kepanitiaan

serta lomba karya tulis ilmiah seperti Program Kreativitas Mahasiswa (PKM).

viii 

 

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah

memberikan rahmat serta kenikmatan yang melimpah, sehingga penulis dapat

menyelesaikan skripsi dengan Judul “STRUKTUR PENGUASAAN TANAH

MASYARAKAT DAN UPAYA MEMBANGUN KEDAULATAN PANGAN”.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana

pada Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah menganalisis pengaruh penguasaan

tanah yang berkembang di masyarakat terhadap kondisi pangan lokal, serta

menganalisis masyarakat Kampung Sinar Resmi dalam membangun kedaulatan

pangan lokal yang sebagaimana masyarakat tersebut hidup dalam pertanian yang

subsisten.

Penulis sadar bahwa dalam penulisan skripsi ini masih belum sempurna.

Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya pihak yang

terkait dengan penelitian ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan petunjukNya

kepada kita semua.

Bogor, Oktober 2011

Penulis

ix 

 

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih pertama kali penulis tujukan kepada Allah SWT atas

segala nikmat dan rahmat yang dianugerahkan kepada penulis serta kepada Nabi

besar Muhammad SAW sang penuntun manusia menuju jalan terang. Penulis juga

mengucapkan terima kasih kepada semua pihak terutama kepada:

1. Ibunda Salmah Siregar dan Ayahanda Sukri Harahap yang mencintai

dengan luar biasa serta memberi dukungan buat penulis.

2. Heru Purwandari, SP, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah

meluangkan waktu untuk membimbing penulis hingga skripsi ini

diselesaikan.

3. Adik penulis Hesty Arianna Harahap dan Yulia Afsari Harahap yang telah

mendukung penulis, I love you so much.

4. Evy Syafrina Harahap yang selalu mengingatkan penulis untuk tugas akhir

dan memberikan dukungan yang luar biasa. Mora Aliwardi - bere, yang

telah mendukung tuang.

5. Titania Aulia yang bersama penulis dalam kegiatan bimbingan.

6. Bagus Rudiono, Ali Sulton, Salman Alfaris, Trimarlita, Hirma Azmawati,

Amanda Anggraeni yang telah berjuang bersama dengan penulis.

7. Dani Ratmoko, Andra D, Mia C, Anis yang telah banyak membantu di

lokasi penelitian.

8. Pak Amil, Abah Asep dan Pak Omid yang banyak memberikan bantuan

dan pengetahuan mengenai lokasi penelitian

9. Andi Siregar, Royhan, dan Abdul Husein yang telah memberikan

semangat.

10. Teman-teman KPM44 yang telah berjuang bersama dengan semangat dan

saling berbagi di LSI dan di manapun.

Semua pihak yang telah memberikan dorongan, doa, semangat, bantuan dan

kerjasama selama ini.

x 

 

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI………………………………………………………………. x

DAFTAR TABEL…………………………………………………………. xii

DAFTAR GAMBAR………………………………………………………. xiv

DAFTAR LAMPIRAN……………………………………………………. xv

I. PENDAHULUAN……………………………………………………….. 1

1.1 Latar Belakang…………………………………………………….. 1 1.2 Perumusan Masalah………………………………………………... 3 1.3 Tujuan Penelitian…………………………………………………... 4 1.4 Kegunaan Penelitian……………………………………………….. 4 II. PENDEKATAN TEORITIS…………………………………………... 5

2.1 Tinjauan Pustaka…………………………………………………... 5 2.1.1 Kedaulatan Pangan…….…………………………………… 5 2.1.2 Penguasaan Tanah……..……………………………………. 6 2.1.2.1 Sewa………………………………………………..….. 7 2.1.2.2 Hak Gadai………………………...…………………… 8 2.1.2.3 Bagi Hasil……………………………………………… 8 2.1.3 Sistem Pemilikan Tanah……………………………………. 10 2.1.4 Lapisan Sosial Masyarakat…………………………………. 10 2.1.5 Konsep Kelembagaan: Persfektif Kelembagaan……………. 12 2.1.6 Konsep Kelembagaan Pangan……………………………… 13 2.1.7 Lumbung Pangan…………………………………………… 15 2.2 Kerangka Pemikiran ...…………………………………………….. 16 2.3 Hipotesis Penelitian..………………………………………………. 18 2.4 Definisi Konseptual………………………………………………... 18 2.5 Definisi Operasional.……………………………………………… 19 III. PENDEKATAN LAPANG …………………………………………… 21

3.1 Lokasi dan Waktu…….………………………………..…………... 21 3.2 Metode Penelitian………………………………………………….. 21 3.3 Teknik Pengambilan Sampel….…………………………………… 21 3.4 Teknik Pengumpulan dan Analisis Data…………………………... 23 IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN……………………… 26

4.1 Profil Desa…………………………………………………………. 26 4.1.1 Kondisi Topografi…………………………………………….. 26 4.1.2 Kondisi Demografi.…………………………………………… 27 4.2 Profil Kasepuhan Sinar Resmi..…………………………………… 30 4.2.1 Sejarah Kasepuhan Sinar Resmi……………………………… 30 4.2.2 Gambaran Masyarakat Kasepuhan Sinar Resmi……………… 32 4.3 Struktur Kelembagaan Masyarakat Kasepuhan Sinar Resmi..…….. 33 4.4 Aturan Adat, Sanksi, dan Monitoring terhadap Aturan….………... 35 V. STRUKTUR PENGUASAAN TANAH MASYARAKAT SINAR

RESMI…………………………………………………………….….... 38

xi 

 

5.1 Pola Pemilikan Lahan………………………………………….…... 38 5.2 Pola Penguasaan Lahan…………….……………………………… 40 5.3 Hubungan Struktur Penguasaan Tanah terhadap Kelembagaan

Pangan Lokal………………………………………………………

42 5.4 Struktur Penguasaan Tanah dalam Membangun Kedaulatan

Pangan…………………………………………………………….

46 5.5 Ikhtisar…………………………………………………………….. 48 VI. MENUJU KEDAULATAN PANGAN MASYARAKAT KAMPUNG

SINAR RESMI………………………………………………………..

49

6.1 Karakteristik Kedaulatan Pangan……….…………………………. 49 6.2 Sistem Pertanian Lokal…………………………………………….. 49 6.3 Pertanian Agro-ekologis…………………………………………… 56 6.4 Lumbung Pangan (leuit): Jaminan Pangan Masyarakat…..……….. 59 6.5 Kontrol Komunitas atas Sumberdaya Produktif………...………… 61 6.4 Ikhtisar…………………………………………………………….. 65 VIII. PENUTUP……………………...……………………………….…… 67

8.1 Kesimpulan………………………………………………………... 67 8.2 Saran……………………………………………………………….. 67 DAFTAR PUSTAKA……………………………………………………... 69

LAMPIRAN……………………………………………………………….. 71

xii 

 

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Rincian Metode Pengumpulan Data………………………………. 24

Tabel 2. Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga (KK) menurut Jenis Kelamin di Sinar Resmi Tahun 2009………………………………

27

Tabel 3. Jumlah Penduduk menurut Tingkat Usia, Kelompok Pendidikan, dan Kelompok Tenaga Kerja di Desa Sinar Resmi Tahun 2009…..

28

Tabel 4. Jumlah Penduduk menurut Mata Pencaharian di Desa Sinar Resmi Tahun 2009…………………………………………………..…….

28

Tabel 5. Penggunaan Lahan di Desa Sinar Resmi Tahun 2009..…………… 29

Tabel 6. Jumlah dan Persentase Penduduk menurut Luas Pemilikan Tanah di Desa Sinar Resmi Tahun 2009…………………………………..

39

Tabel 7. Jumlah dan Persentase Penduduk menurut Status Garapan di Kampung Sinar Resmi Tahun 2011.……………..………………...

39

Tabel 8. Jumlah dan Persentase Penduduk menurut Luas Pemilikan Tanah di Kampung Sinar Resmi Tahun 2011…………………………..…

40

Tabel 9. Jumlah dan Persentase Penduduk menurut Luas Penguasaan Tanah di Kampung Sinar Resmi Tahun 2011..…………………….

41

Tabel 10. Jumlah dan Persentase Penduduk menurut Luas Penguasaan Huma di Kampung Sinar Resmi Tahun 2011………………….…..

42

Tabel 11. Jumlah dan Persentase Penduduk menurut Luas Penguasaan Tanah dengan Cara Gadai Tahun 2011...………………………….

44

Tabel 12. Jumlah dan Persentase Penduduk menurut Luas Penguasaan Tanah dengan Cara Maro Tahun 2011……..………………...........

46

Tabel 13. Tahapan Kegiatan Menanam Padi di Huma menurut Bulan dan Pelaksana di Kampung Sinar Resmi Tahun 2011…………………

50

Tabel 14. Tahapan Kegiatan Menanam Padi di Sawah menurut Bulan dan Pelaksana di Kampung Sinar Resmi Tahun 2011………………….

51

Tabel 15. Jumlah Padi yang Dihasilkan Responden menurut Luas Penguasaan Tanah di Kampung Sinar Resmi Tahun 2011………...

54

xiii 

 

Tabel 16 Jumlah dan Persentase Penduduk menurut Luas Penguasaan Tanah dan Jumlah Leuit yang Dimiliki di Kampung Sinar Resmi Tahun 2011………………………………………………………...

59

Tabel 17. Rata-rata Jumlah Padi yang Diberikan ke Leuit Sijimat di Kampung Sinar Resmi Tahun 2011………………………………..

61

Tabel 18 Jenis Padi Lokal yang Digunakan menurut Jenis Lahan di Kampung Sinar Resmi Tahun 2011………………………………..

63

xiv 

 

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Kerangka Pemikiran………………………………………………… 18

Gambar 2. Gambaran Populasi dan Sampel.……………………………………. 23

Gambar 3. Struktur Kelembagaan Adat Kasepuhan Sinar Resmi………………. 33

xv 

 

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1. Peta Desa Sinar Resmi………………………………………….. 72

Lampiran 2. Dokumentasi Penelitian………………………………………… 73

1 

 

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Globalisasi “neoliberal” menyebabkan kondisi dimana 105 dari 149 negara

miskin dunia ketiga menjadi pengimpor pangan bersih, ini berarti negara-negara

tersebut tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk memproduksi

pangannya sendiri. Kebijakan-kebijakan neoliberal merusak kedaulatan pangan

karena lebih mementingkan perdagangan internasional daripada hak-hak rakyat

atas pangan. Kebijakan-kebijakan ini justru hanya meningkatkan ketergantungan

rakyat pada impor agricultural dan mengintensifkan peng-korporatisasian

pertanian (Malonzo, 2007).

Prinsip dan strategi neoliberal untuk mencapai tujuan ketahanan pangan

yang telah dijalankan oleh institusi-institusi multilateral seperti International

Monetary Fund (IMF), World Bank (WB), dan World Trade Organization (WTO)

menyebabkan semakin buruknya kondisi pangan di daerah-daerah pedesaan.

Institusi-institusi tersebut mengharuskan suatu negara untuk menerapkan

kebijakan perdagangan, makroekonomi, dan sektoral yang melemahkan daya

hidup petani-petani kecil. Rekonseptualisasi ketahanan pangan ini pada akhirnya

hanya menguntungkan negara-negara dan perusahaan-perusahaan paling kuat

yang terlibat dalam perdagangan dan investasi pangan juga agribisnis. Kebijakan

perdagangan neoliberal ini membanjiri pasar-pasar lokal dengan bahan-bahan

pangan impor murah karena adanya praktek dumping yang menyebabkan petani

lokal tidak mampu bersaing.

Pertanian kapitalis yang identik dengan industrialisasi sering menganggap

sumberdaya seperti tanah merupakan input produksi yang harus digunakan

sebesar mungkin untuk memperoleh keuntungan. Pertanian di bawah pengelolaan

diasumsikan berpotensi menghasilkan produksi yang maksimal sehingga dapat

meningkatkan kesejahteraan petani. Pada kenyataannya, pertanian seperti ini tidak

efektif untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Sumberdaya seperti tanah justru

rusak karena tidak memperhatikan keberlanjutannya. Selain itu timbul masalah

seperti perebutan tanah dan pudarnya kearifan lokal. Berbeda dengan pertanian

2 

 

yang dilakukan oleh masyarakat lokal yang secara tradisional memandang tanah

secara spiritualistik dan sakral. Bagi masyarakat lokal, tanah bukanlah sekedar

suatu sumberdaya produksi, suatu habitat, atau batas politik. Tanah memiliki

makna lebih dari itu. Tanah merupakan basis bagi organisasi sosial, sistem

ekonomi, dan identifikasi kultural masyarakat (Vicente; Carino dalam La via

Campesina, et.al, 2008).

Indonesia sebagai negara agraris yang sebagian besar penduduk

berorientasi pada pertanian, tanah merupakan sumberdaya yang sangat penting

(Tjondronegoro, 1999). Tanah merupakan faktor utama dalam kedaulatan pangan.

Sifat tanah relatif tidak bertambah, sementara kebutuhan tanah untuk keperluan

pangan semakin meningkat. Seiring dengan hal tersebut akan menimbulkan

kompetisi di masyarakat untuk menguasainya.

Penguasaan atas tanah mempengaruhi hubungan manusia dengan

ketersediaan pangan karena tanah merupakan sumberdaya yang berhubungan

dengan produksi. Ketimpangan dalam penguasaan tanah akan mempengaruhi

kemampuan produksi. Peningkatan produksi pertanian terutama pangan, sangat

diharapkan untuk mencapai kondisi yang dapat meningkatkan kualitas hidup.

Praktek penguasaan tanah yang berkembang di masyarakat akan menunjukkan

bagaimana masyarakat akan membangun kedaulatan pangan. Penguasaan tanah

yang merata memberikan kesempatan masyarakat untuk memanfaatkan

sumberdaya guna mencapai kemandirian dalam memenuhi kebutuhan pangan.

Sebaliknya, penguasaan yang timpang akan membawa masyarakat pada kondisi

yang tidak mandiri pangan. Bahkan, akan menjadikan banyak konflik yang

meluas. Brazil merupakan contoh negara berkembang yang berhasil dalam

pertanian dengan mengorganisir masyarakat tak bertanah untuk memiliki tanah

yang kemudian mengolahnya dengan skala kecil. Secara total, usaha pertanian

keluarga menyumbang sekitar 40 persen dari total nilai produksi secara nasional,

meski hanya memiliki 30.5 persen lahan pertanian. Usaha-usaha pertanian

tersebut mempekerjakan 76.9 persen dari jumlah tenaga kerja di bidang pertanian,

meski hanya mendapatkan 25.3 persen dari total pertanian (Pengue dalam La Via

Campesina, 2008).

3 

 

Usaha mencapai kedaulatan pangan yang hakiki perlu memperhatikan

kelembagaan yang berkembang di masyarakat terutama yang berkaitan dengan

pengaturan pangan. Melalui kelembagaan inilah pihak-pihak yang terkait dapat

berinteraksi dan bersama-sama mencari solusi atas masalah yang muncul di

masyarakat.

Masyarakat Kampung Sinar Resmi merupakan masyarakat yang berada di

wilayah Desa Sinar Resmi. Masyarakat Kampung Sinar Resmi pada umumnya

merupakan masyarakat Kasepuhan Sinar Resmi. Kelembagaan lokal yang

berkembang di masyarakat mengarahkan masyarakat kepada pola-pola tertentu.

Masyarakat ini hampir seluruhnya bergantung pada pertanian. Pertanian yang

berkembang masih bersifat tradisional baik pengolahan maupun pengaturannya.

Dalam setahun masyarakat kasepuhan hanya mempunyai siklus panen sekali. Pola

pertanian demikian berangkat dari pandangan tradisional bahwa tanah

diasosiasikan sebagai ibu yang dihargai; yang hanya dapat melahirkan sekali

dalam setahun. Namun, pada masa paceklik masyarakat kasepuhan dapat bertahan

dari kondisi kekurangan pangan. Kemampuan bertahan dalam siklus panen

demikian menunjukkan bahwa terdapat mekanisme pengembangan sistem

kedaulatan pangan.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, diketahui Kampung Sinar Resmi mempunyai

siklus panen satu kali setahun. Namun masyarakat bisa mencukupi kebutuhan

pangan rumahtangga selama satu tahun. Hal tersebut tidak lepas dari peran

kondisi penguasaan tanah dan strategi masyarakat dalam membangun kedaulatan

pangan.

Penguasaan tanah masyarakat di Kampung Sinar Resmi rata-rata kurang

dari 0.25 hektar. Kondisi ini menyebabkan produksi pangan lokal sangat rentan

ketika musim paceklik. Penting untuk dilihat bagaimana keterkaitan struktur

penguasaan tanah dengan kemampuan komunitas membangun sistem kedaulatan

pangan. Secara khusus pertanyaan penelitian yang diajukan yaitu:

1. Bagaimana sistem penguasaan tanah yang kurang dari 0.25 hektar dapat

menghasilkan kedaulatan pangan.

4 

 

2. Bagaimana strategi masyarakat Sinar Resmi membangun kedaulatan

pangan.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan penelitian yakni:

1. Mendeskripsikan pengaruh struktur penguasaan tanah yang kecil dalam

membangun kedaulatan pangan.

2. Menganalisis strategi masyarakat Sinar Resmi dalam membangun

kedaulatan pangan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Menambah wawasan serta ilmu pengetahuan bagi peneliti dalam mengkaji

secara ilmiah mengenai struktur penguasaan tanah dalam membangun

kedaulatan pangan

2. Menambah literatur bagi kalangan akademisi dalam mengakaji hal-hal

yang berkaitan dengan kedaulatan pangan dan upaya untuk mencapainya

di masyarakat

3. Acuan dalam pelaksanaan pembangunan bagi kalangan non akademisi,

seperti masyarakat, swasta, dan pemerintah dalam menentukan kebijakan

untuk meningkatkan kedaulatan pangan masyarakat.

5 

 

BAB II

PENDEKATAN TEORITIS

2.1 Tinjauan Pustaka 2.1.1 Kedaulatan Pangan

Konsep kedaulatan pangan ini dikembangkan oleh La Via Campesina et

al. (2008) yang menjelaskan bahwa kedaulatan pangan memprioritaskan produksi

pertanian lokal untuk mendukung ketersediaan bahan pangan untuk masyarakat.

La Via Campesina menjelaskan kedaulatan pangan merupakan hak asasi manusia.

Kedaulatan pangan mensyaratkan reforma agraria yang berkaitan dengan hak atas

pangan yang mencukupi dan hak atas tanah.

Kedaulatan pangan adalah hak masyarakat dalam menetapkan kebijakan

pertanian dan pangannya. Kedaulatan pangan mencakup (Bonnie, 2003):

1. Memprioritaskan produksi pertanian lokal untuk memberi makan rakyat, akses petani dan tunakisma atas tanah, air benih, dan kredit. Karena itu perlu menjalankan land reform, akses atas benih, dan melindungi air sebagai barang publik untuk didistribusikan berkelanjutan.

2. Hak petani untuk memproduksi makanan dan hak konsumen untuk menentukan apa yang dikonsumsi, bagaimana diproduksi dan siapa yang memproduksi.

3. Harga pertanian terkait dengan biaya produksi, misalkan dengan mengenakan pajak atas impor berlebihan yang murah.

4. Rakyat ikut serta dalam penentuan pemilihan kebijakan pertanian. 5. Pengakuan atas hak-hak petani perempuan, yang memegang peran utama

dalam produksi pertanian dan pangan.

Kedaulatan pangan mempunyai fokus pada beberapa elemen kunci.

Elemen tersebut meliputi produksi pangan untuk pasar domestik dan lokal serta

memanfaatkan usahatani petani kecil dan keluarga yang agro-ekologis, menjamin

akses tanah dan sumber-sumber daya yang vital, menjamin terciptanya harga yang

adil, menghormati peran wanita dalam produksi pangan, akses atas sumberdaya,

mendorong kontrol komunitas atas sumberdaya produktif, dan melindungi benih

dari pematenan.

Jaminan kepemilikan lahan dan/atau mendapatkan akses merupakan suatu

yang vital untuk menciptakan keterjaminan pangan tanpa jaminan dan/atau hak

tersebut, sulit untuk mengalokasikan sumberdaya untuk mencapai kedaulatan

6 

 

pangan. Langkah yang tepat untuk mencapai hal tersebut adalah melalui reforma

agraria yang tepat yang berwatak distribusi merata serta peraturan-peraturan hak-

hak yang sesuai dengan sosio-kultural masing-masing.

2.1.2 Penguasaan Tanah

Distribusi penguasaan tanah di kalangan rumahtangga petani di pedesaan

akan membentuk pola penguasaan tanah. Maksud penguasaan tanah adalah luas

tanah yang dikuasai mengacu pada penguasaan yang efektif (bukan pemilikan

tanah yang sebenarnya), berdasarkan hak milik, menyakap, menyewa, dan bagi

hasil (Wiradi, 2008). Menurut Wiradi, penyewa adalah rumahtangga petani yang

menguasai tanah orang lain dengan sewa tetap, sedangkan penggarap adalah

penguasaan tanah oleh rumahtangga tidak hanya berupa sewa tetapi juga bagi

hasil.

Selanjutnya bentuk-bentuk penguasaan tanah secara adat yang terdapat di

Pulau Jawa menurut Wiradi (2008) adalah:

1. Tanah yasan, yaitu tanah yang didapatkan seseorang karena membuka

hutan atau tanah liar untuk dijadikan tanah garapan. Hak seseorang berasal

dari fakta bahwa dialah, atau nenek moyangnya yang semula membuka

tanah tersebut. Istilah yasa atau yoso dalam Bahasa Jawa berarti membuat

sendiri atau membangun sendiri (bukan membeli). Bentuk hak atas tanah

ini dalam UUPA dikategorikan hak milik.

2. Tanah gogolan, yaitu tanah pertanian milik masyarakat desa yang hak

pemanfaatannya dibagi-bagi kepada sejumlah petani (biasanya disebut

sebagai penduduk inti) secara tetap maupun secara giliran berkala.

Pemegang hak garap tanah ini tidak berhak untuk menjualnya atau

memindahtangankan hak tersebut. Dalam konsep barat tanah gogol

dikategorikan sebagai pemilikan komunal.

3. Tanah titisara (titisoro, tanah kas desa, tanah bondo desa) adalah tanah

pertanian milik desa yang secara berkala biasanya disewakan atau

disakapkan dengan cara dilelang terlebih dahulu. Hasil menjadi kekayaan

desa yang biasanya dipergunakan untuk keperluan-keperluan desa, baik

sebagai sumber dana anggaran rutin maupun untuk pembangunan.

7 

 

4. Tanah bengkok yaitu tanah pertanian (umumnya sawah) milik desa yang

diperuntukkan bagi pamong desa terutama kepala desa (lurah) sebagai

gajinya selama menduduki jabatan tersebut. Setelah tidak lagi menjabat,

maka tanah tersebut dikembalikan kepada desa untuk diberikan kepada

pejabat yang baru.

Hubungan antara manusia dengan sesamanya dan sumberdaya tanah dalam

penguasaan tanah tidaklah bersifat statis melainkan dinamis. Dinamika dalam

penguasaan tanah menyangkut pemilikan maupun penguasaan tanah. Berdasarkan

sifatnya, perubahan penguasaan tanah ada yang bersifat sementara dan tetap.

Penguasaan tanah yang bersifat sementara dilakukan melalui sewa menyewa,

gadai, dan bagi hasil sedangkan perubahan penguasaan tanah yang bersifat tetap

dilakukan melalui waris dan transaksi jual beli.

Petani miskin yang tidak mempunyai tanah garapan dapat menguasai

tanah melalui hubungan penguasaan sementara dengan petani lain (Wiradi, 2008),

karena pemilik tanah luas biasanya tidak selalu menggarap sendiri (Breman dan

Wiradi, 2004).

2.1.2.1 Sewa

Breman dan Wiradi (2004) mendefinisikan sewa yakni menyewakan tanah

untuk satu atau lebih musim dengan mendapat sejumlah uang yang biasanya

dibayarkan sebelumnya. Dalam sewa pemilik tanah memberikan hak penguasaan

tanah kepada orang lain secara sementara, sesuai dengan perjanjian antara

keduanya (Wiradi dan Makali, 1984).

Istilah sewa di beberapa desa di Jawa diantaranya motong, kontrak, sewa

tahunan setoran, jual oyodan, dan jual potongan. Berdasarkan waktu

pembayarannya, sewa dapat dibayar sebelum atau setelah menyewa tanah,

tergantung pada kebiasaan. Istilah motong, kontrak, dan setoran, harga sewa

dibayar setelah panen sedangkan sewa tahunan, jual oyodan atau jual potongan

harga sewa dibayar sebelum penyewa menggarap tanah sewaannya. Selanjutnya

urutan bagi penyewa tanah untuk menggarap tanah menentukan harga sewa tanah.

Penyewa yang langsung menggarap (berada pada urutan pertama) membayar

sewa lebih mahal daripada penyewa yang harus menunggu beberapa musim

kemudian (Wiradi dan Makali, 1984).

8 

 

2.1.2.2 Hak Gadai

Gadai yaitu menyerahkan tanah kepada seorang kreditor yang kemudian

punya hak menggunakan tanah itu selama jangka waktu berlakunya pinjaman

(Breman dan Wiradi, 2004). Sama halnya dengan sewa, gadai juga memberikan

hak penguasaan tanah secara sementara. Pembayaran pinjaman dapat berupa

sekuintal gabah atau sekian gram emas perhiasan atau sekian ekor sapi atau

kerbau. Pemilik tanah dapat memperoleh tanahnya kembali bila ia telah

menebusnya. Selama pemilik tanah belum dapat menebus, maka hak penguasaan

atas tanahnya ada pada pemegang gadai. Pengembalian tanah dilakukan setelah

tanamannya selesai dipanen (Wiradi dan Makali, 1984).

Pada sistem gadai, petani kecil berpeluang untuk kehilangan tanahnya

sedangkan pemilik tanah besar justru berpeluang untuk mengakumulasikan

tanahnya. Proses kehilangan tanah pada petani kecil dapat terjadi bila mereka

tidak dapat membayar hutang. Tanah ditukar sebagai jaminan atas uang yang

mereka pinjam. Tanah yang dijadikan jaminan berpindah tangan kepada si

peminjam uang sebagai ganti atas hutang yang tidak bisa mereka bayar (Breman

dan Wiradi, 2004).

Sebaliknya proses akumulasi tanah dapat terjadi pada petani kaya

dikarenakan dua hal, yaitu: (1) Mereka dapat membayar hutang, sehingga tanah

dikembalikan pada si pemilik. Ini berarti tanah mereka tidak hilang, (2) Uang

yang mereka dapatkan dari menggadaikan tanah digunakan untuk mendapatkan

uang tunai. Selanjutnya dipergunakan untuk membeli tanah atau menanam modal.

Tanah yang dimiliki petani kaya bertambah luas karena adanya pembelian tanah

hasil dari uang gadai. Hasil dari usaha mereka ini kemudian mereka gunakan

untuk membayar kembali uang yang sudah mereka pinjam (Breman dan Wiradi,

2004).

2.1.2.3 Bagi Hasil

Bagi hasil adalah penyerahan sementara hak atas tanah kepada orang lain

untuk diusahakan, dengan perjanjian si penggarap akan menanggung beban tenaga

kerja seluruhnya, dan menerima sebagian dari hasil tanahnya. Dengan cara bagi

hasil ini, maka si pemilik tanah turut menanggung resiko kegagalan. Inilah yang

membedakannya dari sistem sewa-menyewa. Dalam sistem sewa, pemilik tanah

9 

 

sama sekali tidak menanggung resiko. Besar kecilnya bagian hasil yang harus

diterima oleh masing-masing pihak pada umumnya telah disepakati bersama oleh

pemilik dan penggarap sebelum penggarap mulai mengusahakan tanahnya

(Wiradi dan Makali, 1984).

Masalah penguasaan dan macam-macam hak atas tanah, dalam Undang-

Undang Pokok Agraria (UUPA tahun 1960) diatur dalam pasal 4, pasal 16, dan

pasal 53 yang menyebutkan bahwa: adanya macam-macam hak atas permukaan

bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-

orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-

badan hukum. Hak tersebut memberi wewenang untuk mempergunakan tanah

yang bersangkutan demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di

atasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan

dengan penggunaan tanah, dalam batas-batas menurut undang-undang dan

peraturan-peraturan hukum yang lebih tinggi (pasal 4 UUPA Tahun 1960).

Selanjutnya dalam pasal 16 ayat 1 UUPA Tahun 1960, dijelaskan macam-macam

hak atas tanah yang meliputi: a) hak milik, b) hak guna usaha, c) hak guna

bangunan, d) hak pakai, e) hak sewa, f) hak membuka tanah, g) hak memungut

hasil hutan, dan h) hak-hak lain termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang

akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara.

Hak-hak penguasaan tanah yang sifatnya sementara, diatur dalam pasal 53 UUPA

Tahun 1960 yang menunjukkan pada hak gadai, hak usaha bagi-hasil, hak

menumpang, dan hak sewa tanah pertanian, diatur untuk membatasi sifat-sifatnya

yang bertentangan dengan undang-undang ini dan hak tersebut diusahakan

hapusnya dalam waktu yang singkat.

Selanjutnya mengenai bagi hasil, pada UUPA No. 2 Tahun 1960, tentang

perjanjian bagi hasil dijelaskan bahwa: perjanjian bagi hasil ialah perjanjian

dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan

seseorang atau badan hukum pada lain pihak yang dalam UU ini disebut:

penggarap – berdasarkan perjanjian dimana penggarap diperkenankan oleh

pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik,

dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.

10 

 

2.1.3 Sistem Pemilikan Tanah

Ada empat sistem pemilikan tanah di Jawa, menurut Koentjaraningrat

(1984), yaitu sistem pemilikan umum atau komunal dengan pemakaian beralih

(norowito), sistem milik dengan pemakaian bergilir (norowitogilir), sistem

komunal dengan pemakaian tetap (bengkok), dan sistem individu/yasan. Tidak

diketahui dengan pasti kapan keempat sistem itu mulai berlaku, demikian juga

tentang ketersebarannya di daerah pedesaan Jawa.

Ciri khas struktur pemilikan tanah di Jawa Tengah (Rőll, 1983) ialah

adanya hubungan yang sangat erat antara struktur pemilikan tanah dengan

keadaan sosial, ekonomi, dan kebudayaan dari masyarakat pedesaan. Karena itu,

dalam susunan masyarakat agraris yang kurang dinamis dan tradisional, hak-hak

penguasaan tanah yang berbeda-beda menentukan keadaan ekonomi seseorang,

yang sejak dahulu kala merupakan ukuran tingkat kedudukan sosial seseorang,

dan hingga kini masih merupakan suatu ciri yang representatif bagi kedudukan

sosial seseorang.

Hak milik, menurut pasal 20 UUPA Tahun 1960 adalah hak turun-

temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan

mengingat ketentuan pasal 6, hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak

lain. Hak pakai menurut pasal 41 UUPA Tahun 1960, adalah hak untuk

menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh

negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang

ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang

memberikannya atau dengan perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan

perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolah tanah, segala sesuatu asal

tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan undang-undang ini.

2.1.4 Lapisan Sosial Masyarakat

Soekanto (2006) menyebutkan bahwa selama dalam suatu masyarakat ada

sesuatu yang dihargai dan setiap masyarakat pasti mempunyai suatu yang

dihargainya, maka hal itu akan menjadi potensi yang dapat menumbuhkan adanya

sistem berlapis-lapis dalam masyarakat itu. Barang sesuatu yang dihargai di dalam

masyarakat itu mungkin berupa uang atau benda-benda yang bernilai ekonomis,

mungkin juga berupa tanah, kekuasaan, ilmu pengetahuan, atau mungkin juga

11 

 

keturunan dari keluarga yang terhormat. Mengenai hal ini Pitirim A Sorokin

dalam Soekanto (2006) menggunakan sistem pelapisan masyarakat dengan istilah

social stratification (stratifikasi sosial). Sorokin menjelaskan stratifikasi sosial

adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara

bertingkat (secara hirarkis).

Menurut Weber dalam Soekanto (2006) konsep stratifikasi sosial meliputi

class (kelas), status (kelompok status), dan partai-partai. Kelas merupakan

stratifikasi sosial yang berdimensi ekonomi berupa produksi dan penguasaan.

Status merupakan perwujudan stratifikasi sosial yang berkenan pada prinsip-

prinsip yang dianut pada masyarakat bersangkutan dalam mengkonsumsi “harta-

benda”, menyangkut gaya hidup (life style), kehormatan (honour) dan hak-hak

istimewa (privileges). Partai merupakan perkumpulan sosial yang berdimensi

pada penggunaan kekuasaan yang mempengaruhi tindakan masyarakat.

Berdasarkan teori stratifikasi Weber, maka dasar menentukan kelas

(lapisan masyarakat) pada suatu masyarakat diantaranya dapat berdasarkan ukuran

pemilikan yang berkaitan dengan produksi. Maksud Weber, kelas itu mencakup

orang yang memiliki peluang kehidupan yang sama dipandang dari sudut

ekonomis, antara lain melalui pemilikan dan penguasaan tanah.

Sajogyo (1982) dalam Penny (1990) membedakan struktur sosial pedesaan

Jawa berdasarkan luas penguasaan tanah pertanian. Struktur sosial pedesaan Jawa

dibedakan menjadi tiga lapisan sosial yaitu: (1) Lapisan atas atau “orang kaya” di

desa, bila menguasai tanah lebih dari satu hektar; (2) Lapisan tengah, bila

menguasai tanah antara 0,5 sampai 1 hektar tanah; (3) Lapisan bawah, adalah

masyarakat yang menguasai tanah kurang dari 0,5 hektar atau tidak mempunyai

tanah sama sekali. Sementara Breman (1986) membagi masyarakat desa pertanian

menjadi tiga lapisan berdasarkan modal yang dikuasai yakni berupa akses

terhadap tanah disamping kepemilikan modal di luar sektor pertanian. Tiga

lapisan masyarakat menurut Breman adalah: (1) Lapisan atas, yaitu pemilik atau

penggarap lahan pertanian lebih dari satu hektar, pedagang atau pemilik toko

besar, pimpinan dan guru; (2) Lapisan menengah, yaitu pemilik atau penyewa

lahan pertanian paling sedikit 0,25 hektar, pedagang dengan modal kecil, pemilik

warung, penarik ojek, tukang ahli dan buruh dengan pekerjaan tetap, pegawai

12 

 

rendah (seperti hansip dan penjaga pintu air); (3) Lapisan bawah, yaitu buruh tani,

pemilik dan penyewa lahan marginal, pekerja kasar dan pekerja tidak tetap,

pekerja transport tanpa milik, pedagang asongan, dan pembantu rumahtangga.

2.1.5 Konsep Kelembagaan: Perspektif Kelembagaan

Manusia sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang tidak pernah dapat

lepas dari kebutuhan untuk berinteraksi dengan sesamanya dalam lingkup

kehidupan bermasyarakat. Setiap melakukan interaksi, mereka kadang-kadang

melakukan tindakan-tindakan yang berpola resmi maupun yang tidak resmi.

Menurut Koentjaraningrat (1964) dalam Soekanto (2006), sistem-sistem yang

mewadahi warga masyarakat untuk dapat berinteraksi menurut pola-pola resmi

dalam ilmu sosiologi dan antropologi disebut dengan pranata, atau dalam bahasa

inggris dengan institution. Tindakan-tindakan yang berpola tersebut ditekankan

pada suatu sistem norma khusus yang menata atau mengatur tindakan-tindakan

manusia agar dapat memenuhi suatu keperluan khusus dalam kehidupan

bermasyarakat. Definisi tersebut lebih menekankan pada sistem tata kelakuan atau

sistem norma untuk memenuhi kebutuhan.

Koentjaraningrat (1954) dalam Soekanto (2006) membedakan istilah

pranata dengan lembaga, dimana menurut Koentjaraningrat pranata adalah sistem

norma atau aturan-aturan mengenai suatu aktivitas masyarakat yang khusus,

sedangkan lembaga atau institut merupakan suatu bentuk konkrit berupa badan

atau organisasi yang mengejawantahkan aktivitas masyarakat tersebut. Uphoff

(1986) menegaskan, bahwa kelembagaan dapat sekaligus berwujud organisasi

dapat berwujud kelembagaan. Perbedaannya, kelembagaan berupa seperangkat

norma dan perilaku yang bertahan dari waktu ke waktu dengan memenuhi

kebutuhan kolektif, sedangkan organisasi berupa struktur dari peran-peran yang

diakui dan diterima.

Norma-norma yang berkembang di masyarakat memberikan petunjuk bagi

perilaku seseorang yang hidup di dalam masyarakat. Norma mempunyai kekuatan

mengikat yang berbeda-beda, Soekanto (2006) membedakan tingkatan tersebut

kedalam empat tingkatan, yaitu:

1. Cara (usage) menunjuk pada suatu bentuk perbuatan yang lebih menonjol

di dalam hubungan antar individu dalam masyarakat. Suatu penyimpangan

13 

 

terhadapnya tidak akan mengakibatkan hukuman berat, tetapi hanya

sekedar celaan dari individu yang dihubunginya.

2. Kebiasaan (folkways) mempunyai kekuatan mengikat yang lebih besar

daripada cara. Kebiasaan diartikan sebagai perbuataan yang diulang-ulang

dalam bentuk yang sama merupakan bukti bahwa orang banyak menyukai

perbuatan tersebut.

3. Tata kelakuan (mores) mencerminkan sifat-sifat yang hidup dari kelompok

manusia yang dilaksanakan sebagai alat pengawas, secara sadar maupun

tidak sadar, oleh masyarakat terhadap anggota-anggotanya. Tata kelakuan

di satu pihak memaksakan suatu perbuatan dan di lain pihak melarangnya

sehingga secara langsung merupakan alat agar anggota masyarakat

menyesuaikan perbuatan-perbuatannya dengan tata kelakuan tersebut.

4. Adat-istiadat (custom) merupakan tata kelakuan yang kekal serta kuat

integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat. Anggota masyarakat

yang melanggar adat-istiadat, akan menderita sanksi yang keras.

Jika Koentjaraningrat menggunakan istilah pranata untuk menjelaskan

tentang kelembagaan, Soekanto (2006) menggunakan istilah lembaga

kemasyarakatan atau lembaga sosial yaitu himpunan norma-norma yang mengatur

segala tindakan atau berisikan segala tingkatan yang berkisar pada kebutuhan

pokok di dalam kehidupan masyarakat. Wujud konkrit dari lembaga

kemasyarakatan adalah association.

2.1.6 Konsep Kelembagaan Pangan

Kelembagaan (institution) merupakan suatu sistem aktivitas dari kelakuan

berpola dari manusia dalam kebudayaannya beserta komponen-komponennya

yang terdiri dari sistem norma dan tata kelakuan untuk wujud ideal kebudayaan,

kelakuan berpola untuk wujud kelakuan kebudayaan dan peralatan dan untuk

wujud fisik kebudayaan ditambah dengan manusia atau personil yang

melaksanakan kelakuan berpola (Koentjaraningrat, 1964 dalam Soekanto, 2006).

Menurut Anwar (2001) dalam Basri (2008), institusi atau kelembagaan

merupakan aturan main (the rule of game) dalam masyarakat yang secara lebih

formal dapat dikatakan sebagai alat manusia guna mengatur perilaku individual

anggotanya yang membangun pengaturan dalam interaksi antar anggota-anggota

14 

 

dalam masyarakat tersebut melalui norma-norma tertentu. Dalam beberapa hal

institusi merupakan kendala-kendala terhadap kebebasan individual anggota-

anggotanya dalam masyarakat karena kebebasan individu sering membuat

tindakan yang menimbulkan eksternalitas (terutama yang negatif) yang sering

mengancam kepentingan masyarakat keseluruhan. Oleh sebab itu, masyarakat

perlu membatasi kebebasan individual-individual tersebut agar perilakunya

bersesuaian dengan kepentingan masyarakat.

Kelembagaan memiliki dua pengertian. Pertama sebagai aturan main (rule

of the game) dalam interaksi interpersonal. Dalam kaitan kelembagaan pangan

masyarakat, kelembagaan diartikan sebagai sekumpulan aturan baik yang formal

maupun informal, tertulis maupun tidak tertulis mengenai tata hubungan manusia

dengan lingkungannya yang menyangkut hak-hak dan kewajiban dalam

kelembagaan. Kedua kelembagaan sebagai suatu organisasi dalam pengertian

ekonomi menggambarkan aktivitas ekonomi yang dikoordinasikan bukan oleh

sistem harga, tetapi oleh mekanisme administratif dan kewenangan.

Sumardjo (2003) mendefinisikan kelembagaan pangan masyarakat sebagai

segala bentuk pengaturan atau keteraturan perilaku masyarakat dalam memenuhi

kebutuhan pangan di masyarakat yang telah menjadi acuan dalam bertindak,

karena di dalamnya terkandung nilai, norma, penggunaan/pemanfaatan dan

pemeliharaan sarana dan prasarana pendukungnya, serta cara-cara perpola

pengendalian sosial agar kelembagaan tersebut senantiasa terjaga dengan efektif

sebagai wahana memenuhi kebutuhan masyarakat.

Nilai yang menjadi acuan bertindak anggota dan pengurus kelembagaan

pangan (lumbung pangan masyarakat) meliputi kepercayaan, memenuhi

kebutuhan pangan dan modal terutama dalam keadaan darurat, dan nilai

transparansi (keterbukaan) sedangkan norma yang menjadi acuan dalam bertindak

meliputi sistem jasa, pinjaman, bagi hasil, pengambilan dalam bentuk natura dan

fungsi penyangga harga (PSP-IPB, 2003 dalam Basri, 2008).

Sistem lumbung pangan masyarakat adalah suatu sistem kelembagaan

penyedia bahan pangan dan bahan-bahan lainnya yang bertujuan meningkatkan

kesejahteraan penduduk pedesaan, terutama menanggulangi kerawanan pangan.

Kegiatan-kegiatan pelaksanaan lumbung pangan masyarakat diharapkan dapat

15 

 

didukung oleh peran serta aktif dari masyarakat desa itu sendiri, dengan bantuan

pemerintah sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi setempat (Tim Studi

Lumbung IPB, 2003 dalam Basri, 2008).

2.1.7 Lumbung Pangan

Menurut Kusumowardani (2002) istilah lumbung telah dikenal oleh

masyarakat di beberapa daerah. Lumbung yang ada sering dikonotasikan sebagai

lumbung paceklik. Lumbung paceklik tersebut dibentuk sebagai cadangan bagi

petani di musim paceklik sehingga petani dapat meminjam gabah untuk

mencukupi kebutuhan rumahtangga. Keberadaan lumbung pangan merupakan

lembaga alternatif yang diupayakan dapat menggantikan peran kelembagaan lokal

yang sekarang mengalami banyak kehancuran. Keberadaan lumbung pangan tidak

hanya diperlukan pada masa paceklik saja melainkan sebagai alternatif

penyediaan modal bagi petani. Peran yang dijalankan oleh lumbung pangan

adalah sebagai berikut:

1. Menampung surplus produksi pangan pedesaan pada saat panen.

2. Melayani kebutuhan pangan pedesaan pada musim paceklik.

3. Melakukan simulasi pemupukan modal melalui iuran dalam bentuk bahan

pangan maupun tunai.

4. Membantu petani yang kesulitan modal usaha dengan cara menyediakan

alternatif kredit mikro bagi warga komunitas sehingga warga terhindar

dari praktek-praktek bank harian dari para pengijon.

5. Menghindari petani dari kerugian penjualan dini atas produksi usaha tani

untuk memenuhi kebutuhan mendesak dan menghindarkan petani untuk

membeli bahan pangan pokok dengan harga tinggi pada musim paceklik.

Sistem lumbung pangan masyarakat adalah suatu sistem kelembagaan

penyedia bahan pangan dan bahan-bahan lainnya yang bertujuan meningkatkan

kesejahteraan penduduk pedesaan, terutama menanggulangi kerawanan pangan.

Kegiatan-kegiatan pelaksanaan lumbung pangan masyarakat diharapkan dapat

didukung oleh peran serta aktif dari masyarakat desa itu sendiri, dengan bantuan

pemerintah sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi setempat (Tim Studi

Lumbung IPB, 2003 dalam Basri, 2008).

16 

 

2.2 Kerangka Pemikiran

Tanah merupakan sumberdaya alam yang sangat penting untuk

kelangsungan hidup manusia, karena hampir seluruh aktivitas kehidupan manusia

mulai dari proses produksi pertanian, pemukiman, sampai kegiatan industri

membutuhkan tanah sebagai input. Bahkan dalam teori produksi hasil-hasil

pertanian, tanah ditempatkan sebagai faktor produksi utama dalam setiap proses

produksinya.

Pertambahan penduduk serta akibat dari berkembangnya kegiatan

perekonomian membawa konsekuensi semakin besarnya permintaan akan tanah

untuk berbagai keperluan pertanian dan pemukiman. Keadaan ini menyebabkan

terjadinya ketimpangan penguasaan terhadap tanah. Derajat ketimpangan yang

berkembang akan mempengaruhi strategi pengaturan pangan di masyarakat. Pada

akhirnya, penguasaan tanah dan strategi pengaturan pangan masyarakat akan

menentukan kondisi kedaulatan pangan.

Struktur penguasaan tanah meliputi luas lahan yang dimiliki; luas yang

dikuasai; status kepemilikan; dan status penguasaan. Masyarakat yang memiliki

luas tanah yang sempit akan berbeda dengan masyarakat dengan memiliki luas

tanah yang luas dalam pemenuhan kebutuhan masing-masing. Masyarakat dengan

luas tanah yang kecil dapat menambah luas garapan dengan berbagai bentuk

penguasaan yang diperoleh dari pihak lain. Masyarakat yang memiliki tanah yang

luas dapat membantu masyarakat yang memiliki luas tanah yang sempit.

Hubungan tersebut dapat terjadi didukung oleh norma-norma yang berkembang di

masyarakat.

Setiap masyarakat pertanian memiliki kelembagaan pangan yang

merupakan bentuk pengaturan atau keteraturan yang dapat menyumbang pada

kedaulatan pangan masyarakat. Jika kelembagaan pangan yang ada dalam

masyarakat berkembang, norma-norma yang dianut serta adanya hubungan

interaksi yang dilandasi rasa saling percaya, maka upaya masyarakat mencapai

kedaulatan pangan akan berlangsung dengan baik.

Kelembagaan lumbung pangan masyarakat merupakan sebuah wadah yang

diharapkan dapat meningkatkan kedaulatan pangan. Lumbung pangan masyarakat

erat kaitannya dengan dua aspek yaitu (1) potensi sektor pertanian; dan (2) peran

17 

 

kelembagaan pangan yang ada dalam masyarakat tersebut. Potensi sektor

pertanian dikelola melalui kelembagaan sehingga masing-masing masyarakat

kasepuhan dapat mengakses sumberdaya secara adil dan merata. Pengelolaan

yang demikian diharapkan dapat meningkatkan kedaulatan pangan dalam

rumahtangga masyarakat kasepuhan.

Keberadaan leuit di masyarakat menjadi hal yang sangat vital dalam

menjamin ketersediaan pangan. Leuit bukan hanya sekedar tempat menyimpan

padi, tetapi juga suatu pedoman masyarakat dalam memanfaatkan sumberdaya

tersebut. Jumlah leuit pun terkait dengan luas garapan masyarakat. Masyarakat

yang menggarap lebih banyak akan menghasilkan padi lebih banyak dan akan

membantu dalam membangun kemandirian.

Masyarakat Sinar Resmi memiliki dua jenis leuit yakni leuit sijimat dan

leuit rumahtangga. Leuit sijimat merupakan leuit komunal yang berada dipusat

kasepuhan. Leuit sijimat menampung sebagian hasil panen masyarakat sesuai

dengan produktivitas masing-masing rumahtangga. Apabila ada masyarakat yang

membutuhkan padi maka dapat meminjam ke leuit sijimat dan menggantinya di

panen berikutnya.

Kedaulatan pangan masyarakat adalah terpenuhinya pangan yang cukup

baik secara mandiri. Agar anggota masyarakat mendapat mengkonsumsi pangan

secara baik dibutuhkan ketersediaan pangan harus terpenuhi dengan baik. oleh

karena itu, untuk memenuhi kecukupan pangan tersebut masyarakat harus

memiliki akses terhadap pangan secara fisik. Kedaulatan mempunyai karakter

yang meliputi produksi pangan secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan

domestik ataupun lokal; memanfaatkan usaha petani kecil dan keluarga yang

agro-ekologis; menjamin akses tanah dan sumberdaya vital; menghormati peran

wanita dalam produksi pangan, akses, dan sumberdaya; dan mendorong kontrol

komunitas atas sumberdaya produktif.

18 

 

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Keterangan:

: mempengaruhi

2.3 Hipotesis Penelitian

1) Tingkat penguasaan tanah berhubungan dengan pola sewa, gadai, dan

maro.

2) Tingkat penguasaan tanah berhubungan dengan produktivitas pertanian.

3) Tingkat penguasaan tanah berhubungan dengan jumlah leuit rumahtangga.

4) Tingkat penguasaan tanah berhubungan dengan distribusi hasil panen ke

leuit sijimat.

2.4 Definisi Konseptual

1. Produksi pangan adalah semua komoditi bahan makanan yang diperoleh

rumahtangga dari hasil usaha pertanian selama 1 trip/bulan/musim

dinyatakan dalam satuan kilogram.

Kedaulatan Pangan

Struktur Penguasaan Tanah • Luas Lahan yang

Dimiliki • Luas lahan yang

Dikuasai • Status Kepemilikan • Status Penguasaan

Kelembagaan Pangan Masyarakat • Produksi • Penyimpanan

(Lumbung pangan-leuit)

• Distribusi

19 

 

2. Kedaulatan pangan masyarakat adalah kemampuan rumahtangga untuk

memenuhi kecukupan pangan bagi anggota lumbung pangan masyarakat

dari waktu ke waktu.

3. Sewa adalah penyerahan hak milik seseorang secara sementara kepada

pihak lain untuk satu atau lebih musim dengan mendapat sejumlah uang

yang biasanya dibayarkan sebelumnya.

4. Gadai adalah penyerahan tanah kepada kreditor dengan imbalan

pembayaran dalam bentuk tunai (uang) maupun benda berharga lainnya

seperti emas atau ternak lainnya. Dengan ketentuan kreditor memiliki hak

menggunakan tanah itu selama jangka waktu berlakunya pinjaman,

kemudian si pemilik tanah dapat mengambil tanahnya kembali bila ia telah

mengembalikan pinjaman.

5. Bagi hasil adalah penyerahan tanah secara sementara dari pemilik tanah

kepada penggarap untuk dipakai, dimanfaatkan dan dikelola, disertai

perjanjian biaya produksi, tenaga kerja dan pembagian keuntungan antara

kedua belah pihak.

6. Lumbung pangan atau Leuit adalah tempat penyimpanan padi dalam

satuan pocong yang dimiliki secara komunal atau rumahtangga. Jumlah

leuit rumah tangga sesuai dengan produktivitas padi yang dihasilkan.

7. Distribusi pangan adalah jumlah yang dibagikan untuk rumahtangga lain

yang membutuhkan pangan. Jumlah yang dibagikan dalam satuan pocong.

8. Umur adalah lama hidup seseorang sejak lahir sampai saat penelitian

berlangsung dalam satuan tahun.

2.5 Definisi Operasioanal

1. Penguasaan lahan adalah ukuran luas area yang dikelola oleh responden

tanpa memperhatikan status kepemilikannya. Luasan area yang dikelola

dinyatakan dalam satuan hektar; pengukurannya dilakukan dengan skala

ordinal dengan dikelompokkan menjadi tiga kategori yaitu: (1). Sempit (0-

0,25 hektar), (2). Sedang (0,26-0,5 hektar), dan (3). Luas (>0.5 hektar).

2. Status kepemilikan lahan adalah hubungan responden dengan areal yang

sedang dikelola berdasarkan status hukum (hak). Pengukurannya

20 

 

dilakukan dengan menggunakan skala ordinal dengan dikelompokkan

menjadi tiga kategori yaitu: (1). pemilik, (2). Penggarap, dan (3). Pemilik

penggarap

3. Lapisan sosial adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam

kelas-kelas secara bertingkat menurut penguasaan tanah, yakni: (1).

Sempit (0-0,25 hektar), (2). Sedang (0,26-0,5 hektar), dan (3). Luas (>0.5

hektar)

4. Jenis kelamin digolongkan menjadi :1. Pria; 2. Wanita

5. Status dalam RT adalah posisi seseorang sebagai anggota rumah tangga

dalam hubungan kekerabatan, misal suami, istri, anak, mertua, dan

lainnya.

6. Tingkat pendidikan merupakan lama pendidikan yang ditempuh oleh

anggota rumahtangga, rendah (<6 tahun), sedang (6-9 tahun), tinggi (>9

tahun).

21 

 

BAB III

PENDEKATAN LAPANG

3.1 Lokasi dan Waktu

Penelitian ini dilaksanakan di Kampung Sinar Resmi, Desa Sinar Resmi,

Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Propinsi Jawa Barat. Pemilihan lokasi

penelitian dilakukan secara purposive. Alasan yang mendasari pemilihan

Kampung Sinar Resmi sebagai lokasi adalah adanya masyarakat adat yang dapat

memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri dan juga adanya lembaga pangan

berupa lumbung padi atau leuit. Selain itu. Kampung Sinar Resmi merupakan

pusat Adat Kasepuhan Sinar Resmi yang memudahkan dalam menggali informasi

tentang kelembagaan pangan lokal.

Pengumpulan data dilakukan pada bulan April 2011. Pengolahan data dan

hasil penulisan laporan dilakukan pada bulan Mei-Juni 2011. Selanjutnya,

perbaikan laporan, konsultasi dilakukan pada bulan Juli-Agustus2011.

3.2 Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian survai dengan tipe explanatory.

Penelitian explanatory merupakan penelitian penjelasan yang menyoroti

hubungan antar variabel-variabel penelitian dan menguji hipotesa yang telah

dirumuskan sebelumnya (Singarimbun dan Effendi, 1989). Pendekatan yang

dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan metode

survai menggunakan kuesioner serta didukung oleh data kualitatif seperti hasil

konsultasi atau wawancara antara peneliti dan informan. Pendekatan kuantitatif

digunakan untuk mencari informasi faktual secara detail tentang hal-hal yang

sedang menggejala dan mengidentifikasi masalah-masalah atau untuk

mendapatkan justifikasi keadaan dan kegiatan-kegiatan yang sedang berjalan.

3.3 Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini, terdapat dua subjek penelitian, yang terdiri dari

informan dan responden. Informan adalah pihak-pihak yang berpotensi untuk

memberikan informasi mengenai diri sendiri, keluarga, pihak lain, dan

lingkungannya. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik snowball sampling

22 

 

(teknik bola salju). Teknik ini juga digunakan untuk menentukan daftar populasi

yang karakteristiknya sesuai dengan masalah yang diteliti (kerangka sampling).

Adapun informan kunci yang dipilih adalah tokoh-tokoh masyarakat adat

setempat yakni ketua adat Kasepuhan Sinar Resmi. Dalam melengkapi data yang

didapatkan dari informan kunci, diperlukan data dari informan-informan lainnya

yang telah didiskusikan dengan informan kunci. Pemilihan tokoh masyarakat

setempat menjadi informan kunci didasarkan pada asumsi bahwa mereka adalah

orang-orang yang mengetahui secara mendalam terkait dengan pengaturan

pangan.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah rumahtangga. Penentuan

responden dipilih dengan teknik stratified random sampling. Artinya, populasi

yang tidak homogen dibagi dalam lapisan-lapisan, dan setiap lapisan diambil

sampel secara acak. Dengan menggunakan metode ini, semua lapisan dapat

terwakili (Singarimbun dan Effendi, 1989). Populasi meliputi seluruh

rumahtangga Kampung Sinar Resmi yang berjumlah 111 rumahtangga (Lampiran

4). Kemudian dari semua daftar rumahtangga dibagi ke dalam beberapa kategori

berdasarkan penguasaan tanah. Stratifikasi responden dibagi ke dalam tiga

kategori, yaitu responden I yakni responden rumahtangga yang menguasai tanah

0-0.25 hektar, responden II yakni responden rumahtangga yang menguasai tanah

0.26-0.5 hektar, dan responden III yakni responden rumahtangga yang menguasai

tanah lebih dari 0.5 hektar. Kemudian dipilih responden sebanyak 31 rumahtangga

yang menurut kategori masing-masing berjumlah 16, 8, dan 7 rumahtangga.

Jumlah responden yang diambil dalam penelitian dihitung menggunakan Rumus

Slovin. Rumus Slovin digunakan karena ukuran populasi diketahui. Rumus Slovin

adalah sebagai berikut:

nN

1 Ne

n111

1 111 0.15

= 31 (pembulatan)

Keterangan: N: ukuran populasi e: nilai kritis (15%)

n: ukuran sampel/responden

23 

 

Gambar 2. Gambaran Populasi dan Sampel

Keterangan:

: Populasi

: Kerangka Sampling

3.4 Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini terdiri dari data primer dan

data sekunder. Data dikumpulkan dengan cara:

a) Kuesioner: Teknik kuesioner dilakukan untuk mendapatkan data primer

secara kuantitatif terhadap informan.

b) Wawancara mendalam: teknik wawancara mendalam dilakukan untuk

mendapatkan data primer secara kualitatif yang dapat mendukung

penelitian. Wawancara mendalam dilakukan dengan tokoh masyarakat

(formal dan non formal) serta warga yang menguraikan secara mendalam

mengenai struktur penguasaan tanah, hubungan interaksi dan kerjasama

dalam kelembagaan pangan masyarakat.

c) Pengamatan berperan serta: merupakan teknik pengumpulan data, dimana

peneliti hadir sebagai pengamat dinamika subjek penelitian.

Rumahtangga Kampung Sinar

Resmi

Rumahtangga kategori >0.5

hektar

Rumahtangga kategori 0.26-0.5

hektar

Rumahtangga kategori 0-0.25

hektar

24 

 

d) Melaksanakan “Focus Group Discussion” untuk mendapatkan data

kualitatif mengenai hubungan-hubungan antara variabel penelitian

menurut masyarakat.

e) Penelusuran dokumen: data sekunder diperoleh dengan melakukan kajian

pustaka dan menganalisis berbagai literatur yang ada. Selain itu analisis

data sekunder juga diperlukan terhadap dokumen yang diperoleh di lokasi

penelitian, seperti data monografi desa, data kepemilikan tanah, dan lain-

lain. Berikut rincian mengenai teknik pengumpulan data penelitian:

Tabel 1. Rincian Metode Pengumpulan Data Uraian Data yang

diperlukan Metode Sumber data

Mengetahui Struktur penguasaan tanah di Desa Sinar Resmi

Sistem penguasaan tanah Sistem pemilikan tanah Struktur pemilikan dan penguasaan tanah

Kuesioner Wawancara mendalam Literatur Pemetaan oleh masyarakat

Responden Informan

Kelembagaan pangan masyarakat di Desa Sinar Resmi

Distribusi hasil panen Partisipasi masyarakat dalam membangun lumbung Struktur kelembagaan

FGD yang dilakukan tiga kali, yakni disetiap lapisan masyarakat Wawancara mendalam

Responden Responden

Sistem norma yang mendukung sistem kedaulatan pangan masyarakat

Komponen modal sosial (kepercayaan, norma, dan jaringan) Proses bekerjanya sistem norma Peranan sistem norma dalam kelembagaan pangan

Pengamatan berperan serta Wawancara mendalam Studi dokumen

Informan Responden

Data yang diperoleh dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. Pengolahan

data kuantitatif dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan pengkodean.

Kegiatan ini bertujuan untuk menyeragamkan data. Setelah pengkodean, tahap

25 

 

selanjutnya adalah perhitungan persentase jawaban responden dan dipresentasikan

melalui analisis deskriptif berupa tabel frekuensi, ukuran pemusatan, dan ukuran

penyebaran. Data yang dikumpulkan selanjutnya diolah secara deskriptif dengan

mengunakan Microsoft Excel 2007. Selain analisis data kuantitatif, dilakukan pula

analisis data kualitatif sebagai pendukung dengan mengutip hasil pembicaraan

dengan responden atau informan dan disampaikan secara deskriptif untuk

mempertajam hasil penelitian.

26 

 

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Profil Desa 4.1.1 Kondisi Topografi

Desa Sinar Resmi merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan

Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Secara geografis desa ini

terletak antara 106° 27´ - 106° 33´ BT dan 6° 52´ - 6° 44´ LS. Desa Sinar Resmi

memiliki luas wilayah 4917 hektar dengan ketinggian tanah 600-1200 meter di

atas permukaan laut, dengan karakteristik topografi yang berbukit dan bergunung

dengan tingkat kemiringan lereng berkisar antara 25-45 persen. Pemukiman warga

masyarakat pada umumnya mengambil wilayah yang relatif datar sementara lahan

pertanian masyarakat pada umumnya di lereng-lereng gunung. Suhu rata-rata pada

musim kemarau berkisar 28° Celsius sedangkan pada musim penghujan sekitar

21-25° Celsius. Desa Sinar Resmi memiliki curah hujan yang bervariasi antara

2120-3250 mm/tahun dengan kelembaban udara 84 persen. Batas-batas Desa

Sinar Resmi antara lain sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Banten, sebelah

selatan dan barat berbatasan dengan Desa Cicadas, dan sebelah timur berbatasan

dengan Desa Cihamerang.

Jarak Desa Sinar Resmi dari ibukota kecamatan sekitar 23 kilometer, jarak

dari ibukota kabupaten sekitar 33 kilometer, jarak dari ibukota provinsi sekitar

183 kilometer, dan jarak dari ibukota negara sekitar 168 kilometer. Akses lalu

lintas kendaraan menuju desa ini tidak begitu sulit tetapi jumlah kendaraan

menuju desa tersebut masih terbatas. Untuk mencapai desa ini bisa ditempuh

dengan bus melalui jalur Bogor menuju Pelabuhan Ratu dengan waktu tempuh

tiga sampai empat jam. Setelah sampai terminal Pelabuhan Ratu, dapat dicapai

dengan angkutan umum Elf dengan waktu tempuh sekitar dua jam. Memasuki

wilayah perkampungan masyarakat Sinar Resmi dapat menggunakan ojek. Ketika

memasuki wilayah Desa Sinar Resmi kondisi jalan masih berbatu dan belum

diaspal.

27 

 

4.1.2 Kondisi Demografi

Desa Sinar Resmi dihuni oleh tiga kelompok masyarakat adat kasepuhan

yang merupakan bagian dari Kesatuan Adat Banten Kidul yaitu Kasepuhan Cipta

Mulya, Kasepuhan Sinar Resmi, dan Kasepuhan Cipta Gelar. Penelitian ini

dilakukan di Kampung Sinar Resmi yang merupakan wilayah pusat Kasepuhan

Sinar Resmi.

Berdasarkan data monografi desa tahun 2009, menunjukkan bahwa

penduduk Desa Sinar Resmi sekitar 5.007 jiwa yang terbagi dalam 1.497 kepala

keluarga dengan jumlah penduduk laki-laki adalah 2.487 jiwa dan penduduk

perempuan adalah 2.420 jiwa. Terdapat tujuh kampung atau dusun yang ada di

Desa Sinar Resmi yaitu Kampung Sinar Resmi, Cibongbong, Cikaret, Cimapag,

Situmurni, Cimemet, dan Sukamulya. Penyebaran penduduk pada tiap-tiap

kampung hampir merata dengan komposisi jumlah laki-laki dan perempuan yang

seimbang. Jumlah penduduk terbanyak terdapat pada kampung Cibongbong

sejumlah 1.023 jiwa sedangkan jumlah penduduk paling sedikit terdapat di

kampung Cimemet sebanyak 262 jiwa. Sebagian besar masyarakat Desa Sinar

Resmi beragama Islam dengan jumlah sekitar 5.305 jiwa dan yang beragama non

Islam sekitar delapan jiwa. Gambaran mengenai penyebaran penduduk di Desa

Sinar Resmi pada tiap kampung dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga (KK) menurut Jenis Kelamin di Sinar Resmi Tahun 2009

No Kampung Jumlah Penduduk Jumlah KK L P Total L P Total

1 Sinar Resmi 203 185 388 100 11 1112 Cibongbong 517 506 1.023 271 31 3023 Cikaret 384 328 712 203 19 2224 Cimapag 409 404 813 210 31 2415 Situmurni 313 291 604 159 12 1716 Cimemet 288 274 562 163 21 1847 Sukamulya 437 432 869 236 30 266Sumber : Data Kependudukan Kantor Desa Sinar Resmi Tahun 2009

Jumlah penduduk Kampung Sinar Resmi paling sedikit setelah Kampung

Cicemet diantara kampung lainnya namun kampung ini merupakan tempat pusat

dari kegiatan adat dan pemerintahan. Masyarakat memilih untuk tinggal di

kampung lain karena lebih dekat dekat usaha pertanian. Hal tersebut akan

28 

 

memberikan kemudahan dalam produksi dan pengawasan terhadap usaha tani

yang mereka kembangkan.

Kegiatan pendidikan umum yang terdapat di Desa Sinar Resmi yakni

pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Pendidikan khusus tersedia Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan sekolah

madrasah. Masyarakat yang ingin melanjutkan ke tingkat lebih atas pada

umumnya sekolah di luar Desa Sinar Resmi. Umumnya masyarakat yang tidak

melanjutkan sekolah akan bekerja di sektor pertanian. Berikut tabel kelompok

pendidikan dan tenaga kerja di Desa Sinar Resmi:

Tabel 3. Jumlah Penduduk menurut Tingkat Usia,Kelompok Pendidikan dan Kelompok Tenaga Kerja di Desa Sinar Resmi Tahun 2009

Kategori Kelompok Menurut Usia Usia (tahun) Jumlah/Jiwaa. Kelompok Pendidikan 4-6

7-12 13-15

391784124

b. Kelompok Tenaga Kerja 20-26 27-40

8051.402

Sumber : Data Kependudukan Kantor Desa Sinar Resmi Tahun 2009

Sebagian besar penduduk dalam kelompok pendidikan berada di jenjang

SD. Jumlah tenaga pendidik untuk melayani pendidikan di Desa Sinar Resmi

belum memadai. Untuk mendidik seluruh murid yang bersekolah hanya terdapat

15 guru. Untuk kelompok tenaga kerja di Desa Sinar Resmi sebagian besar berada

pada kelompok usia produktif. Selain sebagai tradisi dan lapangan pekerjaan yang

tersedia terbatas menyebabkan sebagian besar berada di sektor pertanian.

Sebagian kecil diantaranya bekerja di sektor jasa, seperti bengkel dan

pertukangan. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Jumlah Penduduk menurut Mata Pencaharian di Desa Sinar Resmi Tahun 2009

No Jenis Mata Pencaharian Jumlah/Jiwa Persentase1. Petani 2.818 882. Wiraswasta 163 73. Pertukangan 221 5Sumber : Data Kependudukan Kantor Desa Sinar Resmi Tahun 2009

Berdasarkan Tabel 4 sebanyak 88 persen berada di sektor pertanian

menjadikan sektor yang menjadi sumber penghidupan utama penduduk Desa

Sinar Resmi. Pertanian juga didukung oleh kondisi alam Desa Sinar Resmi yang

29 

 

cocok untuk kegiatan pertanian. Kegiatan pertanian oleh penduduk Desa Sinar

Resmi dibagi menjadi tiga bagian yaitu padi dan palawija, sayur-sayuran, dan

buah-buahan. Kegiatan pertanian menyebabkan kebutuhan akan tanah semakin

banyak dan persentase penggunaan tanah yang semakin besar. Penggunaan tanah

tanah Desa Sinar Resmi dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Penggunaan Lahan di Desa Sinar Resmi Tahun 2009

Status Tanah Tanah Milik Adat/Desa (Ha)

Tanah Negara Kehutanan, TNGHS (Ha)

Jumlah (Ha)

1 2 3 4Luas Wilayah Desa 917 4.000 4.917 Luas Wilayah menurut penggunaan

Luas Pemukiman 17 19 36Luas Persawahan 75 225 300Luas Perkebunan 0 0 0Luas Kuburan 1 2 3Luas Pekarangan 7 8 15Luas Taman 0 0 0Luas Perkantoran 0 0 0Luas Prasarana Umum lainnya 1 1 2Lainnya Tanah Sawah : Sawah Irigasi Teknis 0Sawah Irigasi 1/2 Teknis 120Sawah Tadah Hujan 180Sawah Pasang Surut 0Total luas 75 225 300Sumber: Kantor Desa Sinar Resmi, 2009

Berdasarkan Tabel 5 luas tanah persawahan di Desa Sinar Resmi mencapai

300 hektar atau sekitar 6.1 persen dari total luas desa. Hal ini disebabkan oleh

sebagian besar yakni 81 persen wilayah dijadikan taman nasional. Penggunaan

lahan persawahan di Desa Sinar Resmi dapat dilihat sebagian besar lahan desa

digunakan untuk lahan persawahan. Jenis sawah yang dikelola sebagian besar

merupakan sawah tadah hujan. Hal ini juga disebabkan oleh kondisi topografi

desa.

Petani di kampung ini berbeda dengan daerah lainnya dengan hanya

melakukan penanaman padi satu tahun sekali sesuai peraturan adat yang berlaku

di komunitas. Selain bertanam padi, pada saat musim kemarau para petani

30 

 

memanfaatkan ladang untuk bertanam palawija atau ikan untuk lahan sawah yang

diberakan. Selain bertanam padi, petani memanfaatkan kesuburan lahan untuk

menanam tanaman kapulaga (kapol) yang harganya relatif mahal sebagai bahan

obat-obatan. Selain itu masyarakat juga memanfaatkan tanaman kayu keras

sebagai salah satu sumber penghasilan.

4.2 Profil Kasepuhan Sinar Resmi 4.2.1 Sejarah Kasepuhan Sinar Resmi

Kasepuhan Sinar Resmi terletak di Desa Sinar Resmi, bersama dengan dua

kasepuhan lainnya, yakni Kasepuhan Cipta Mulya dan Kasepuhan Cipta Gelar.

Ketiga kasepuhan ini satu sama lain saling terkait dan masih dalam satu

keturunan. Berdasarkan keterangan beberapa orang sesepuh komunitas,

munculnya masyarakat kasepuhan berawal dari hancurnya Kerajaan Pajajaran

sebagai akibat peperangan dengan Banten. Pada saat itu juga terjadi

pemberontakan dari dalam sehingga penguasa saat itu tidak dapat bertahan dan

untuk menyelamatkan “harta-benda” kerajaan pasukan yang setia terhadap

penguasa melarikan diri ke arah selatan menuju tiga daerah yang berbeda.

Pasukan pertama yang menjaga harta kekayaan kerajaan melarikan diri ke daerah

Galuh dan sampai sekarang dikenal sebagai orang-orang yang sukses dan kaya di

daerah Ciamis dan sekitarnya. Pasukan kedua diminta untuk menyelamatkan

ajaran agama wiwitan dan melarikan diri ke arah Banten Selatan dan sampai saat

ini masih bertahan dengan ajaran tersebut dan dikenal sebagai komunitas Baduy.

Pasukan terakhir melarikan diri ke arah Barat dan diminta menuju ke Gunung

Halimun untuk menyelamatkan sistem pertanian dan sampai saat ini bertahan

sebagai komunitas kasepuhan yang tinggal di sekitar Gunung Halimun dan

Gunung Salak.

Berdasarkan tapak tilas yang sampai saat ini masih dapat dilihat, diketahui

bahwa komunitas kasepuhan pertama kali didirikan di Bogor, yaitu di Kampung

Cigudeg, Leuwiliang. Sebelum Indonesia merdeka, komunitas kasepuhan

berpindah berturut-turut sesuai wangsit yang diterima ketua adat ke Lebak Larang

(Banten), Lebak Binong, Tegal Luhur, Bojong, Pasir Telaga, dan Pasir Jeungjing.

Semua daerah tersebut berada di sekitar Gunung Halimun dan sampai saat ini

komunitas yang ditinggalkan masih memegang aturan adat kasepuhan. Hal ini

31 

 

dikarenakan perpindahan komunitas kasepuhan sesuai wangsit yang diterima oleh

“Abah” (sebutan bagi pimpinan kasepuhan) hanya dilakukan oleh pimpinan-

pimpinan kasepuhan. Sementara sebagian besar anggota kasepuhan (pengikut)

tetap tinggal dan melanjutkan ajaran kasepuhan. Pada Tahun 1959, lokasi

kepemimpinan kasepuhan berpindah dari Cicemet ke Cikaret dan bernama

kasepuhan Sinar Resmi dengan Abah Rusdi sebagai pimpinan kasepuhan. Pada

Tahun 1960, pimpinan kasepuhan digantikan oleh Abah Harjo karena pemimpin

sebelumnya meninggal. Tahun 1979 pusat kasepuhan dipindahkan ke Sinarasa

dan Kasepuhan Sinar Resmi ditinggalkan. Pada Tahun 1983, Abah Harjo

meninggal dan sesuai wasit kepemimpinan dilimpahkan ke Abah Ujat, namun

karena saat itu Abah Ujat menjabat sebagai kepala desa, kepemimpinan

kasepuhan kemudian dilimpahkan ke Abah Anom. Abah Anom kemudian

memindahkan kasepuhan ke Ciptarasa dan pada Tahun 2000 pindah ke Ciptagelar

yang dulunya di Cicemet.

Abah Ujat sendiri pada Tahun 1985 dikarenakan dorongan wangsit yang

kuat pada akhirnya membuka kasepuhan baru di Sinar Resmi. Pada Tahun 2003,

Abah Ujat meninggal dan berdasarkan wangsit kepemimpinan kasepuhan

dilimpahkan ke Abah Asep yang ada pada saat itu masih bekerja dan berdomisili

di Jakarta. Sementara kasepuhan Sinar Resmi tidak ada yang memimpin dan

kemudian Abah Uum yang merupakan saudara Abah Ujat mendirikan kasepuhan

Ciptamulya pada Tahun 2003. Karena kuatnya wangsit untuk memimpin

kasepuhan akhirnya pada tahun yang sama, Abah Asep menerima kepemimpinan

kasepuhan Sinar Resmi dan mengganti nama kasepuhan menjadi Kasepuhan Sinar

Resmi.

Berdasarkan sejarah tersebut sampai saat ini ada tiga pusat kasepuhan di

Desa Sinar Resmi yaitu Kasepuhan Ciptagelar, Ciptamulya, dan Sinar Resmi.

Anggota masing-masing kasepuhan merupakan pembagian dari anggota

kasepuhan yang pada masa Abah Ujat menjadi satu disesuaikan dengan batas-

batas alam dimana kedudukan anggota komunitas tinggal selain berdasarkan

keinginan anggota komunitas itu sendiri untuk memilih kepemimpinan komunitas

tertentu meskipun domisilinya tidak dalam batasan kasepuhan yang dipilihnya.

32 

 

Kasepuhan Sinar Resmi sampai saat ini masih dipimpin oleh Abah Asep

yang membawahi sekitar 14.000 anggota kasepuhan, baik yang berada di wilayah

Desa Sinar Resmi maupun di luar wilayah ini. Sesuai dengan amanat didirikannya

kasepuhan untuk menyelamatkan sistem pertanian Kerajaan Pajajaran, sampai

saat ini sistem pertanian yang dilakukan oleh anggota komunitas kasepuhan masih

berupa sistem pertanian padi lahan tadah hujan dengan pola tanam sekali dalam

satu tahun.

4.2.2 Gambaran Masyarakat Adat Kasepuhan Sinar Resmi

Kasepuhan Sinar Resmi memiliki incu putu (pengikut) yang tersebar di

berbagai wilayah atau dusun. Para incu putu ini tidak hanya di Desa Sinar Resmi

tetapi juga menyebar di luar wilayah. Namun, dalam lingkup penelitian ini,

komunitas anggota kasepuhan yang digunakan adalah komunitas anggota

kasepuhan yang secara administratif bertempat tinggal di Kampung Sinar Resmi.

Masyarakat Kasepuhan Sinar Resmi memiliki mata pencaharian utama di

sektor pertanian, baik dari huma, sawah, dan kebun sedangkan mata pencaharian

sampingan seperti berdagang, tukang ojek, keterampilan pertukangan, dan lain-

lain. Berdasarkan tingkat pendidikan, masyarakat Kasepuhan Sinar Resmi

sebagian besar hanya mengenyam pendidikan dasar. Saat ini akses masyarakat

untuk meneruskan pendidikan hingga tingkat lanjut sudah mudah meskipun untuk

sampai jenjang tingkat atas belum ada.

Masyarakat kasepuhan terbilang cukup terbuka terhadap pengaruh luar,

asalkan tidak bertentangan dengan aturan adat dan harus sesuai dengan izin dari

Abah. Hal tersebut terbukti dengan masuknya teknologi seperti televisi dan

handphone sehingga akses informasi menjadi lebih mudah. Adanya akses tersebut

membuat masyarakat mengenal Bahasa Indonesia meskipun bahasa sehari-hari

yang digunakan masyarakat kasepuhan adalah Bahasa Sunda.

Pemukiman masyarakat kasepuhan terlihat padat dan berkumpul dalam

satu lokasi yang saling berdekatan. Sebagian besar rumah masyarakat adat adalah

rumah panggung. Atap rumah terbuat dari rumbia dengan bangunan dari bambu

dan kayu. Tiap rumahtangga anggota kasepuhan memiliki leuit atau lumbung padi

yang letaknya tidak jauh dari rumah. Setiap rumah memiliki tungku api (hawu)

yang digunakan untuk menanak nasi.

33 

 

4.3 Struktur Kelembagaan Masyarakat Kasepuhan Sinar Resmi

Kelembagaan yang ada dalam masyarakat Kasepuhan Sinar Resmi telah

ada sejak dahulu. Kelembagaan tersebut menjadi sebuah tradisi yang dijalankan

secara turun-temurun. Dalam memimpin kasepuhan, Abah mempunyai perangkat

adat yang memiliki tugas masing-masing dan sifatnya turun-temurun. Dalam hal

ini, perangkat adat sebagai aktor dalam kegiatan kelembagaan. Perangkat adat

yang tidak dapat menjalankan tugasnya akan menurunkan jabatannya kepada

kerabatnya melalui wangsit yang akan diterima anggota keluarganya. Orang yang

menerima wangsit tersebut akan menjadi perangkat adat yang baru. Berikut

adalah struktur kelembagaan adat yang ada di Kasepuhan Sinar Resmi:

Gambar 3. Struktur Kelembagaan Adat Kasepuhan Sinar Resmi

Sumber : Sekretaris Kasepuhan Sinar Resmi, Tahun 2011

Gambar struktur kelembagaan adat di atas merupakan sejumlah perangkat

adat yang membantu tugas Abah dalam memimpin Kasepuhan Sinar Resmi.

Masing-masing perangkat menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya. Mereka

menjalankan tugas sebagai sebuah amanah dan kewajiban sehingga tidak

mendapatkan imbalan apapun. Abah dibantu oleh sejumlah staf ahli (penasehat)

PENGHULU

GANDEK

BENGKONG

TUTUNGGUL

DUKUN

KOKOLOT

LEMBUR

CANOLI

EMA’

BEURANG

NGURUS

LEUIT

TUKANG

BANGUNAN KEMIT

PARAJI

KOKOLOT

LEMBUR

KOKOLOT

LEMBUR

TUKANG

DAPUR

KOKOLOT

LEMBUR

KASENIAN TUKANG

PARA

KOKOLOT

LEMBUR

KOKOLOT

LEMBUR

TUKANG

BEBERSIH

KOKOLOT

LEMBUR

PANDAY

DUKUN

HEWAN

PAMORO PAMAKAYAN

INCU PUTU (MASYARAKAT ADAT)

34 

 

dalam bidang agama dan negara (garis fungsional). Secara struktural, posisi

perangkat adat di bawah Abah terdiri dari wakil-wakil Abah (dukun, penghulu,

kokolot lembur, dll). Abah Asep membentuk posisi baru yaitu sekretaris adat

tetapi posisi tersebut tidak masuk dalam struktur kelembagaan adat di kasepuhan.

Tugas dari sekretaris adalah mencatat jumlah incu putu (pengikut) dan mencatat

jumlah pemasukan padi saat pesta tani yang diadakan satu kali setahun setelah

panen sebagai rasa syukur. Pesta tani ini dikenal di masyarakat dengan sebutan

seren taun. Selain itu, sekretaris mewakili Abah dalam berhubungan dengan dunia

luar. Adapun tugas atau fungsi dari tiap-tiap perangkat adat adalah sebagai

berikut:

1. Tutunggul adalah seseorang yang bertugas untuk memimpin kasepuhan

yang tidak lain adalah Abah sendiri.

2. Gandek adalah seseorang yang menjadi pengawal atau ajudan kasepuhan.

Tugas gandek adalah melayani seluruh keperluan Abah dan mengawal

kemanapun Abah pergi.

3. Dukun adalah seseorang yang tugasnya mengobati orang yang sakit dan

mencegah terjadinya wabah. Pengetahuan dalam pengobatan didapatkan

secara turun-temurun dengan menggunakan obat tradisional.

4. Penghulu adalah seseorang yang memimpin doa saat upacara adat

dilaksanakan. Penghulu mempunyai posisi yang penting karena setiap

kegiatan kasepuhan selalu diawali dengan upacara adat.

5. Bangkong adalah seseorang yang bertugas untuk mengkithan anak-anak

kasepuhan.

6. Paraji adalah seseorang yang bertugas untuk membantu dalam persalinan

dan perias pengantin.

7. Pamakayan adalah seseorang yang bertugas untuk mengatur kegiatan

pertanian baik sawah maupun huma.

8. Pamoro adalah seseorang yang bertugas memburu hewan dan mengusir

hewan yang mengganggu tanaman.

9. Kemit adalah seseorang yang menjaga kasepuhan pada malam hari.

10. Tukang bangunan adalah seseorang yang bertugas untuk membangun

rumah adat dan bangunan lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat adat.

35 

 

11. Ngurus leuit adalah seseorang yang bertugas untuk mengurus lumbung

komunal masyarakat adat kasepuhan yang disebut leuit sijimat.

12. Ema’ beurang adalah seseorang yang bertugas menolong ibu-ibu saat

melahirkan.

13. Tukang bebersih adalah seseorang yang tugasnya membersihkan

lingkungan kasepuhan.

14. Dukun hewan adalah seseorang yang mempunyai tugas mengobati hewan

atau tugasnya layaknya dokter hewan.

15. Canoli adalah seseorang yang bertugas untuk mengambil beras dari tempat

penyimpanan beras untuk dimasak pada upacara adat. Canoli juga

bertugas dalam membantu memasak beras tersebut.

16. Tukang para adalah seseorang yang bertugas untuk mengurus upacara

besar kasepuhan serta mengurus berbagai jenis kue yang digunakan dalam

ritual upacara tersebut.

17. Kasenian adalah seseorang yang bertugas dalam hal kelestarian kesenian

kasepuhan.

18. Tukang dapur adalah orang yang bertugas untuk mengurus kegiatan

memasak di rumah Abah.

19. Panday adalah seseorang yang bertugas untuk membuat peralatan tani

seperti cangkul dan arit.

20. Incu putu adalah masyarakat kasepuhan Sinar Resmi baik yang tinggal di

Desa Sinar Resmi maupun yang tidak.

21. Kokolot lembur adalah perwakilan abah di setiap wilayah tertentu yang

ditunjuk oleh Abah. Tugas yang harus dijalankan oleh kokolot lembur

adalah mewakili incu putu. Berbeda dengan pengurus kasepuhan yang

lain, kokolot lembur dipilih berdasarkan syarat-syarat seperti: (1)

dipercaya oleh incu putu, (2) mampu mewakili incu putu untuk

menghadap Abah, dan (3) memiliki pengetahuan dan kecakapan yang

baik.

4.4 Aturan Adat, Sanksi, dan Monitoring Terhadap Aturan

Kehidupan masyarakat adat kasepuhan Sinar resmi tidak terlepas dari

filosofi hidup, “tilu sapamulu, dua sakarupa, hiji eta-eta keneh”, yang berarti

36 

 

“tiga sewajah, dua serupa, satu yang itu juga”. Filosofi tersebut mengandung nilai

bahwa hidup dapat berjalan dengan tenteram dan baik apabila tiga syarat dapat

dipenuhi, yaitu: (1) tekad, ucap, dan lampah (niat, ucapan, dan tindakan) yang

selaras dan dapat dipertanggungjawabkan kepada incu putu (masyarakat

Kasepuhan Sinar Resmi) dan sesepuh (orang tua dan nenek moyang); (2) jiwa,

raga, dan perilaku yang selaras dan berakhlak; (3) kepercayaan adat sara, nagara,

dan mokaha harus selaras, harmonis, dan tidak saling bertentangan satu dengan

lainnya.

Kehidupan masyarakat kasepuhan tidak terlepas dari berbagai aturan adat.

Semua aturan adat selalu dikaitkan dengan adanya perintah dari leluhur yang terus

dipelihara oleh masyarakat kasepuhan. Perintah leluhur tersebut berupa wangsit

yang diberikan melalui Abah selaku ketua adat. Pelanggaran terhadap aturan adat

tidak mendapatkan sanksi secara sosial tetapi akan mendapatkan hukuman dari

leluhur berupa “kabendu”. Kabendu berasal dari kata bendu yang artinya marah.

Menurut kepercayaan masyarakat kasepuhan, kabendu merupakan sanksi berupa

penyakit yang tidak dapat disembuhkan secara medis akibat dari kemarahan

leluhur. Seseorang yang diberikan kabendu, maka hidupnya selalu gelisah dan

merasa bersalah. Untuk menghilangkan kabendu tersebut maka seseorang harus

ingat kesalahan atau pelanggaran yang diperbuat. Lalu, ia harus memohon

ampunan kepada leluhur lewat Abah dan dilakukan ritual yang bertujuan untuk

pembersihan diri.

Kepercayaan terhadap leluhur, wangsit, dan ketakutan terhadap kabendu

membuat tradisi tetap terpelihara dengan baik. Meskipun demikian, pengaruh

globalisasi mengubah gaya hidup masyarakat terutama dalam bidang komunikasi.

Masyarakat telah mengenal televisi, parabola, dan menggunakan handphone

untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Beberapa rumah penduduk sudah mulai

menggunakan beton. Bahkan pupuk kimia telah digunakan oleh sebagian

masyarakat kasepuhan. Perubahan gaya hidup tersebut dapat dilakukan atas restu

dari Abah. Selama Abah merestui maka leluhur dianggap merestui juga.

Aturan tidak hanya dalam sistem pola kehidupan masyarakat tetapi juga

dalam aksitektur rumah memiliki aturan sendiri, seperti:

37 

 

1. Rumah adat berupa rumah panggung yang dipercaya bahwa rumah

panggung tersebut memenuhi prinsip tilu sapamulu (siku penyangga

rumah berbentuk segitiga). Selain itu, rumah panggung ditujukan untuk

menghindari aliran udara dingin dan binatang agar tidak masuk ke dalam

rumah.

2. Atap rumah terbuat dari ijuk pohon aren dengan bentuk segitiga dan bulat.

Bentuk segitiga memiliki arti sebagai kesatuan agama, negara, dan adat

yang harus berjalan selaras sedangkan bentuk bulat merupakan tanda

bahwa manusia berasal dari lubang (tanah) dan akan kembali lagi ke

lubang. Menurut penuturan sekretaris adat alasan penggunaan ijuk

daripada genteng adalah sebagai berikut: “genteng kan terbuat dari tanah,

masa kita masi hidup teh uda di timbun pake tanah”. Jadi alasan tersebut

menjadi dasar pemilihan atap rumah menggunakan ijuk pohon aren.

3. Berdasarkan aturan adat kasepuhan dinding rumah terbuat dari bambu. Hal

tersebut ditujukan apabila masyarakat ingin berpindah rumah mereka tidak

harus membangun kembali. Menurut sejarah kasepuhan, masyarakat hidup

berpindah-pindah sehingga mereka menggunakan bahan rumah yang

mudah dibongkar pasang.

4. Waktu pengambilan kayu dihitung berdasarkan hari dan tanggal yang baik.

Masyarakat kasepuhan memiliki tanggal terlarang untuk mengambil kayu

yaitu tanggal 1 Bulan Safar sampai tanggal 15 Bulan Maulid.

5. Menghitung permukaan pintu keluar dan pintu masuk didasarkan pada hari

lahir.

Meskipun masyarakat kasepuhan beragama Islam tetapi mereka masih

menganut sistem keparcayaan terhadap lelulur. Misalnya, dalam sistem pertanian

masyarakat menggunakan ritual atau upacara adat dari persiapan penanaman

hingga perayaan hasil panen atau seren taun. Menurut masyarakat kasepuhan,

padi dimaknai sebagai Dewi Sri atau Nyi Pohaci (ibu) sehingga terdapat tata cara

khusus sebagai bentuk penghormatan. Masyarakat dilarang untuk menjual beras

tetapi mereka diperbolehkan untuk menerima beras. Padi pun harus ditumbuk

menggunakan lesung dan memasaknya harus menggunakan kayu bakar.

38 

 

BAB V

STRUKTUR PENGUASAAN TANAH LOKAL

5.1 Pola Pemilikan Lahan

Lahan merupakan faktor utama bagi masyarakat pedesaan terutama yang

menggantungkan hidupnya dari bidang pertanian. Pada masyarakat pedesaan yang

semakin kompleks dan semakin tipisnya batasan antara kota dan desa

menyebabkan proses transformasi ini semakin cepat sehingga berpengaruh

terhadap pola pemilikan lahan yang ada di pedesaan. Hal ini sesuai dengan hasil

penelitian BAPPENAS-PSE-KP (2006) dalam Mardyaningsih (2010) yang

menyebutkan bahwa proses dan mekanisme perubahan lahan di pedesaan

merupakan hasil interaksi dari berbagai faktor yang menentukan keputusan baik

perorangan, kelompok maupun pemerintah melakukan perubahan kepemilikan

lahan yang didorong oleh kekuatan eksternal (pasar, sistem administratif yang

dikembangkan pemerintah dan kepentingan politik).

Saat ini masyarakat Kasepuhan Sinar Resmi yang berada di Kampung

Sinar Resmi berada di Kawasan Tanaman Nasional Gunung Halimun-Salak

(TNGHS). Bahkan sebagian besar hutan yang berada di sebelah selatan Gunung

Halimun dianggap sebagai hutan adat masyarakat. Oleh karena itu sejarah

penguasaan tanah di masyarakat Kampung Sinar Resmi tidak bisa terlepas dari

keberadaan TNGHS sebagai pengelola kawasan pada saat ini.

Menurut Pakpahan et al. (1992) dalam Mardyaningsih (2010) pemilikan

lahan/status pemilikan lahan diartikan sebagai lahan yang dikuasai atau dimiliki

oleh perorangan, sekelompok orang atau lembaga/organisasi. Hak milik ini pada

umumnya secara formal dibuktikan dengan sertifikasi terhadap kepemilikan lahan

yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jika sertifikat lahan belum ada minimal

pemilik memiliki nomor girig atau diakui status kepemilikan berdasarkan

kesepakatan tertentu. Dalam pengelolaan lahan pertanian terutama lahan pertanian

padi sawah, belum tentu produksi pertanian dengan hasil pertanian yang cukup

tinggi disebabkan oleh kepemilikan lahan yang luas. Dalam usahatani yang

modern kadang-kadang petani tidak harus memiliki lahan sendiri namun dapat

mengolah lahan dengan cara lain.

39 

 

Pola pemilikan lahan pada masyarakat Kasepuhan Sinar Resmi pada

umumnya merupakan kepemilikan lahan komunal. Lahan pertanian maupun hutan

yang menjadi penjamin nafkah hidup masyarakat merupakan lahan milik adat.

Secara resmi sebagian besar lahan pertanian dan hutan (terutama) berada dalam

kawasan TNGHS. Lahan-lahan pertanian yang lain merupakan lahan di luar

kawasan namun dimiliki oleh adat, hanya sedikit yang merupakan milik

individual. Pemilikan individual terutama berupa lahan-lahan yang dekat jalan

besar yang jauh dari pusat kasepuhan.

Salah satu ciri umum struktur dasar pertanian di Desa Sinar Resmi ialah

satuan usaha tani rata-rata sangat kecil, yakni 0.19 hektar per rumahtangga, dan

jumlah petani kecil sekitar 1316 rumahtangga. Proporsi usaha tani yang memiliki

lebih dari 1 hektar hanya 4 persen. Berikut tabel yang menunjukkan penyebaran

aset tanah di Desa Sinar Resmi:

Tabel 6. Jumlah dan Persentase Rumahtangga menurut Luas Pemilikan Tanah di Desa Sinar Resmi Tahun 2009

Luas Tanah Jumlah (n) PersentaseLuas 221 14.37Sedang 190 12.36Sempit 448 29.15Tunakisma 678 44.12 1537 100Sumber: Desa Sinar Resmi, 2009

Berdasarkan Tabel 6 dapat dilihat bahwa pemilikan tanah di Desa Sinar

Resmi sangatlah terbatas. Sebanyak 44.12 persen merupakan masyarakat yang

tunakisma. Hal ini dapat berdampak terhadap status mereka dalam pengusahaan

lahan pertanian. Status masyarakat dalam pengelolaan dapat berbeda sesuai

dengan akses yang dimiliki seseorang terhadap sumberdaya tanah. Tabel 7

menyajikan komposisi responden berdasarkan status garapan yang terdapat di

masyarakat Kampung Sinar Resmi.

Tabel 7. Jumlah dan Persentase Rumahtangga menurut Status Garapan di Kampung Sinar Resmi Tahun 2011

Status Jumlah (n) PersentasePemilik 2 6.4Penggarap 4 13Pemilik dan penggarap 25 80.6 31 100.0Sumber: Data Primer (diolah), 2011

40 

 

Jumlah proporsi pemilik penggarap lebih besar dibandingkan hanya

sebagai pemilik maupun hanya sebagai penggarap. Namun, dalam luasan yang

dimiliki pada umumnya berada pada skala kecil seperti yang ditunjukkan oleh

Tabel 8:

Tabel 8. Jumlah dan Persentase Rumahtangga menurut Luas Pemilikan Tanah di Kampung Sinar Resmi Tahun 2011

Luas Tanah Jumlah (n) PersentaseLuas 6 19.3Sedang 6 19.3Sempit 14 45.2Tunakisma 5 16.2 31 100.0Sumber: Data Primer (diolah), 2011

Sebagian besar penduduk memiliki lahan di bawah 0,5 hektar. Hal ini

menunjukkan walaupun masyarakat sebagian besar sebagai pemilik penggarap,

namun luas yang dimiliki jumlahnya sedikit. Pemilikan tanah masyarakat yang

terbatas mendorong berbagai kegiatan yang membuka akses petani terhadap tanah

yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan.

Masyarakat yang berada di penguasaan lahan sempit sebesar 45.2 persen dengan

rata-rata 0.13 hektar, penguasaan lahan sedang dengan rata-rata 0.4 hektar, dan

penguasaan lahan luas dengan rata-rata 1.0 hektar.

5.2 Pola Penguasaan Lahan

Pola penguasaan lahan dalam pertanian desa oleh Darwis (2008) dalam

Mardiyaningsih (2010) diklasifikasikan statusnya menjadi hak milik, sewa, sakap

(bagi hasil) dan gadai. Pakpahan et al. (1992) dalam Mardiyaningsih (2010)

mendefinisikan sewa, sakap, dan gadai sebagai bentuk penguasaan lahan dimana

terjadi pengalihan hak garap dari pemilik lahan kepada orang lain. Pada

masyarakat pedesaan ketiga bentuk penguasaan lahan tersebut pada umumnya

mempunyai aturan tertentu yang disepakati maupun tanpa menggunakan jaminan

surat-surat berharga yang secara formal disahkan oleh pemerintah (misalnya:

sertifikat lahan). Masyarakat Kampung Sinar Resmi menguasai tanah melalui

berbagai bentuk meliputi milik, sewa, sakap (bagi hasil), dan gadai. Melalui

bentuk-bentuk tersebut diharapkan dapat meningkatkan produksi yang pada

41 

 

akhirnya dapat meningkatkan kedaulatan pangan masyarakat. Penguasaan tanah di

Kampung Sinar Resmi dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Jumlah dan Persentase Rumahtangga menurut Luas Penguasaan Tanah di Kampung Sinar Resmi Tahun 2011

Luas Tanah Jumlah (n) PersentaseLuas 7 22.6Sedang 8 25.8Sempit 16 51.6 31 100.0Sumber: Data Primer (diolah), 2011

Penguasaan tanah masyarakat Kampung Sinar Resmi didominasi oleh

penguasaan lahan sempit atau 0-0.25 hektar yakni 51.6 persen masyarakat berada

dalam kategori tersebut. Masyarakat yang tidak memiliki tanah dapat menguasasi

tanah pertanian dengan cara gadai, menyewa, dan menjadi buruh. Penguasaan

lahan sempit mempunyai rata-rata luas sebesar 0.08 hektar. Sebagian besar dari

kategori tersebut menambah luas garapan mereka dengan membuka huma di tanah

gogolan atau lahan komunal dan menjalin hubungan kerja dengan masyarakat lain

sesuai dengan ketentuan yang disepakati bersama seperti sewa, gadai, dan bagi

hasil (maro). Penguasaan lahan sedang terdiri dari 25.8 persen masyarakat dengan

penguasaan rata-rata 0.37 hektar sedangkan penguasaan lahan luas terdiri dari

22.6 persen dengan rata-rata 1.0 hektar.

Pada masyarakat Kampung Sinar Resmi, kepemilikan tanah dapat berupa

milik kasepuhan atau tanah komunal, tanah ini biasa dijadikan huma oleh

masyarakat. Anggota komunitas mendapat hak untuk menguasai dalam hal ini

sebagai pengelola lahan dimana anggota komunitas tersebut berhak untuk

menggarap lahan komunal. Hak garap ini jika tidak sanggup dilakukan oleh satu

keluarga dapat dialihkan kepada anggota komunitas yang lain dengan sistem bagi

hasil (sakap) namun lahan-lahan ini tidak dapat diperjualbelikan dan menuruti

aturan adat dalam pola pengelolaannya.

Masyarakat yang ikut membuka lahan di huma diatur oleh hukum adat

yakni dapat memiliki huma sebagai lahan pertanian tetapi tanah tersebut tidak

boleh dijual. Tanah dapat diwariskan kepada keluarga yang ingin mengelola. Jika

sudah tidak dapat mengelola maka pihak lain dapat menggunakan tanah tersebut.

Melalui pengelolaan huma, maka masyarakat yang tidak memiliki tanah akan

memiliki akses terhadap sumberdaya vital produksi sehingga dapat meningkatkan

42 

 

kedaulatan pangan rumahtangga Kampung Sinar Resmi. Tabel 10 menyajikan

data mengenai penguasaan huma di Kampung Sinar Resmi.

Tabel 10. Jumlah dan Persentase Rumahtangga menurut Luas Penguasaan Huma di Kampung Sinar Resmi Tahun 2011

Luas Tanah Jumlah (n) Persentase Tidak mengikuti 16 51.6Luas 0 0Sedang 0 0Sempit 15 48.4 31 100Sumber: Data Primer (diolah), 2011

Terlihat dalam Tabel 10 bahwa 48.6 persen penduduk mengelola huma

serta mempunyai luas rata-rata 0.03 hektar. Sisanya tidak mengelola huma karena

kondisi waktu yang terbatas untuk mengelola huma dan kondisi lainnya. Pada

dasarnya kegiatan ngahuma merupakan suatu hal yang penting dalam perjuangan

hidup mereka sebagai suatu kelompok sosial. Kegiatan ngahuma juga merupakan

suatu tradisi untuk melanjutkan tatali paranti karuhun (tata cara nenek moyang).

Masyarakat juga percaya bahwa huma merupakan wujud nyata hubungan

masyarakat dengan alam.

5.3 Hubungan Struktur Penguasaan Tanah terhadap Kelembagaan Pangan Lokal

Pola pemilikan lahan dan penguasaan lahan berkaitan dengan

kelembagaan pangan dalam membangun kemampuan rumahtangga dalam

mencukupi pangannya sendiri. Pada masyarakat pedesaan yang menggantungkan

nafkahnya pada sektor pertanian, pola hubungan sosial ikut berubah seiring

dengan perubahan pemilikan dan penguasaan lahannya. Dalam tulisan Sajogyo

(1992) dalam Mardyaningsih (2010) dijelaskan bahwa modernisasi di pedesaan

Jawa hanya menguntungkan petani-petani berlahan luas dan mendorong

terjadinya akumulasi penguasaan lahan yang menyebabkan petani-petani kecil

menjadi buruh di lahannya sendiri. Hal tersebut juga mendorong tersingkirnya

perempuan dari sektor pertanian karena kemudian laki-laki yang tadinya petani di

lahannya sendiri berubah menjadi buruh tani dan mengambil peran perempuan

dalam sektor pertanian dikarenakan tidak adanya kesempatan kerja lain di

43 

 

pedesaan dan dengan sendirinya tingkat ketergantungan perempuan perempuan

dalam rumahtangga terhadap laki-laki meningkat.

Kondisi tersebut belum terjadi pada masyarakat Kampung Sinar Resmi.

Dalam pengelolaan lahan pertanian peran laki-laki dan perempuan relatif

seimbang dan sama-sama dalam pengerjaan budidaya pertanian mulai dari

persiapan lahan sampai proses pengolahan hasil panen. Meskipun demikian

terdapat juga beberapa perbedaan jenis kegiatan yang dilakukan oleh laki-laki dan

perempuan. Terdapat aturan tertentu yang hanya memperbolehkan laki-laki atau

perempuan saja yang mengerjakan suatu kegiatan budidaya pertanian. Dalam

persiapan lahan sawah yang menggunakan bajak dan cangkul harus dilakukan

oleh laki-laki. Begitu pula yang memberi doa dan pemilihan benih padi harus

Abah sebagai ketua adat. Untuk menanam, memelihara tanaman (ngoret),

memupuk dan memanen dapat dilakukan baik laki-laki maupun perempuan.

Untuk menumbuk padi hanya diperbolehkan dilakukan oleh perempuan. Dari

pembagian kerja tersebut, peran laki-laki dan perempuan cukup seimbang dalam

bidang pertanian.

Kelembagan lokal yang berkembang di masyarakat cukup baik antara

pemilik lahan dan tenaga kerja di Kampung Sinar Resmi relatif seimbang. Pola-

pola hubungan kerja yang dikembangkan masih berupa hubungan gotong royong

dan tidak bersifat komersial. Pada umumnya untuk memenuhi kebutuhan tenaga

kerja di luar tenaga kerja rumahtangga atau keluarga, sistem yang digunakan

adalah saling membantu dan bergiliran dalam mengerjakan lahan pertanian antara

satu keluarga dengan keluarga yang lain (gilir balik tenaga kerja). Sistem

membantu tersebut dinamakan sistem ngepak. Memanen di sawah orang lain dan

menerima sebagian dari hasil panenan sebagai upah memanen merupakan

kebiasaan di Desa Sinar Resmi. Pemanen menerima upah memanen 1/5 bagian

(20 persen) dari hasil yang dipanen dimana setiap 5 pocong padi yang dihasilkan

tenaga kerja yang memotong padi mendapat upah satu ikat. Ikatan-ikatan padi

biasanya disimpan di sawah/huma selama satu bulan untuk proses pengeringan

dengan ditutup daun patat. Setelah sekitar satu bulan dilakukan penggantian

ikatan pada padi (di-pocong ulang). Pada saat penggantian tali pocong ini,

biasanya dibantu tenaga kerja dari tetangga namun tidak memberikan upah, tetapi

44 

 

hanya menyediakan makanan. Kegiatan ini biasa dilakukan bergantian antar

rumahtangga tergantung ketersediaan waktu dari tenaga kerja yang dibutuhkan.

Masyarakat yang datang membantu dengan niat untuk bekerja tidak dapat ditolak

oleh pemilik sawah. Namun pemilik mempunyai hak untuk menentukan batas

jumlah yang ikut, dan keputusan ini ditaati oleh warga yang ikut.

Masyarakat di Kampung Sinar Resmi mengenal penguasaan tanah melalui

sistem gadai yakni penguasaan tanah dimana seseorang dapat menguasai tanah

dari pemilik asli berdasarkan kontrak. Pada umumnya masyarakat yang

mempunyai tanah menggadaikan tanah karena membutuhkan sejumlah uang, jika

menjual tanah dirasa kurang baik karena akan dapat membayar uang tersebut

dalam waktu jangka pendek. Masyarakat yang terlibat dalam gadai dapat dilihat

pada Tabel 11.

Tabel 11. Jumlah dan Persentase Rumahtangga menurut Luas Penguasaan Tanah dengan Cara Gadai Tahun 2011

Luas Tanah Jumlah (n) PersentaseTidak mengikuti 29 93.5Luas 0 0Sedang 0 0Sempit 2 6.5 31 100Sumber: Data Primer (diolah), 2011

Masyarakat yang terlibat dalam sistem gadai sangat sedikit, dari seluruh

responden hanya 6.5 persen yang terlibat dalam sistem gadai dengan rata-rata

penguasaan 0.1 hektar. Hal ini karena masyarakat masih memiliki hubungan yang

sangat harmonis dan saling tolong-menolong sehingga masyarakat yang tidak

mempunyai tanah dan modal bisa tetap menghasilkan padi.

Apabila sawah sudah digadaikan, maka seluruh keputusan yang

menyangkut penggarapan sawah tersebut, termasuk soal biaya faktor-input, dan

tenaga kerja berada di tangan pemegang gadai. Begitu juga dengan pemungutan

seluruh hasil sawah tersebut.

Menguasai sebidang sawah melalui kontrak gadai, lebih baik dan lebih

menguntungkan karena kekuasaan penggarapan dan pemungutan hasil seluruhnya

di tangan pemegang gadai. Namun, tentu tidak semua orang bisa jadi pemegang

gadai, diperlukan modal yang relatif besar untuk itu. Kontrak gadai selalu dimulai

45 

 

dengan masalah kebutuhan uang yang mendadak dalam jumlah yang relatif besar

dari pihak pemilik lahan, misalnya untuk membiayai kebutuhan mendadak.

Karena tidak mempunyai harta lain, maka menggadaikan sawah merupakan

pilihan jalan keluar yang terbaik dari kesulitan keuangan tersebut. sementara itu

meminjam uang ke bank memerlukan prosedur yang panjang. Ada beberapa

alasan mengapa masyarakat lebih suka gadai daripada menjual. Pertama, menjual

sawah dalam keadaan terdesak akan menurunkan harga sawah. Kedua, jumlah

uang yang dibutuhkan jauh lebih kecil daripada harga sawah yang akan dijual.

Ketiga, pemilik sawah mempunyai keyakinan bahwa dia akan dapat membayar

hutangnya dalam waktu singkat.

Sistem bagi hasil dikenal masyarakat Kampung Sinar Resmi dalam

meningkatkan akses rumahtangga mencapai kedaulatan pangan. Sistem bagi hasil

lebih dikenal di masyarakat Kampung Sinar Resmi dengan istilah maro. Dalam

sistem maro pembagian hasil antara pemilik dan penggarap 50:50. Biasanya ada

selisih jika dalam pengolahan lahan terdapat biaya lain seperti penyediaan pupuk

dan lainnya. Maka untuk penghitungan hasil-biaya pembelian dikurangi terlebih

dahulu sebelum dibagi rata. Hal ini sesuai dengan penuturan UG yang mengikuti

sistem maro:

“…kalo maro mah bagi padina dibagi dua, jadi setengah di yang

punya tanah dan setengah lagi di yang ngerjain. Biasana hasil

dikurangi dulu dengan ongkos-ongkos alat dan lainnya…”

Umumnya yang melakukan kontrak maro adalah keluarga dekat. Kontrak

maro dengan orang di luar keluarga dekat sangat jarang, namun bukan tidak

mungkin. Kalau ada, maka kontrak ini dibuat dengan tetangga dekat, atau antara

klien dan patron dimana sang patron adalah pemilik tanah.

Kontrak maro yang dibuat antara anak-orang tua sebenarnya lebih

merupakan bantuan kekerabatan daripada hubungan bisnis. Karena kontrak seperti

ini lebih menguntungkan pihak pemaro (anak). Disini semua tenaga kerja berasal

dari pemaro, faktor input seperti benih dan pupuk ditanggung bersama.

Pengambilan keputusan penting dalam penggarapan, misalnya berapa jumlah

pupuk berada di tangan pemaro. Namun pada masa awal kontrak, sang pemaro

46 

 

sering berkonsultasi dengan pemilik lahan (orang tua) dan merupakan pelajaran

bertani yang diberikan orang tua kepada anaknya. Dalam kontrak maro dengan

orang lain, faktor input ditanggung pemaro. Karena reputasi pemaro sebagai

petani sawah sudah dikenal baik oleh pemilik sawah, biasanya pengambilan

keputusan dalam pengerjaan sawah juga diserahkan kepada pemaro. Dalam

kenyataan, pemilik sawah dalam waktu tertentu perlu bertanya mengenai

perkembangan usaha karena pemilik sawah juga peduli dengan jumlah produksi

sawah tersebut. Penguasaan tanah melalui sistem maro di Kampung Sinar Resmi

dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12. Jumlah dan Persentase Rumahtangga menurut Luas Penguasaan Tanah dengan Cara Maro Tahun 2011

Luas Tanah Jumlah (n) PersentaseTidak mengikuti 27 87Luas 0 0Sedang 1 3.3Sempit 3 9.7 31 100Sumber: Data Primer (diolah), 2011

Masyarakat yang terlibat dalam sistem maro sangat sedikit terbukti hanya

13 persen. Sebanyak 9.7 persen masyarakat menguasai luas lahan sempit dengan

rata-rata 0.12 hektar dan sisanya berada di penguasaan lahan sedang dengan rata-

rata 0.28 hektar. Responden mengaku bahwa mereka terlibat sistem maro dengan

keluarga mereka. Berikut pernyataan Bapak OM:

“ …kalo abdi teh maro nya ama orang tua, biasana hasil panen

dibagi dua. Orang tua ngasi aja tanah buat dikerjakeun, abdi ka

sawah. Kalo panen hasil dikurangi biaya-biaya nyawah, baru

dibagi dua…”

Responden menyatakan bahwa sistem ini cukup menguntungkan karena

hanya bermodalkan tenaga kerja. Biaya yang melingkupi produksi dan resiko

ditanggung bersama.

5.4 Struktur Penguasaan Tanah dalam Membangun Kedaulatan Pangan

Akses terhadap sumberdaya tanah merupakan salah satu indikator

kedaulatan pangan. Akses yang merata dan adil akan mendorong masyarakat

47 

 

untuk meningkatkan kedaulatan pangan. Masyarakat yang mempunyai tanah tidak

mempunyai masalah dalam mengusahakan pertanian namun menjadi masalah

ketika terdapat masyarakat tidak mempunyai tanah.

Pada dasarnya masyarakat mempunyai akses terhadap tanah komunal yang

ketentuan pengelolaannya juga diatur oleh adat setempat. Masyarakat dapat

membuka tanah untuk dijadikan huma kemudian mengolahnya untuk

menghasilkan padi. Namun, tidak semua masyarakat ikut dalam mengelola huma

seperti yang terlihat pada Tabel 10. Hal tersebut dikarenakan oleh terbatasnya alat

produksi dan jarak yang jauh untuk bisa mencapai lokasi huma. Selain itu,

ngahuma juga menghasilkan padi yang sedikit sehingga membuat petani yang

tidak mempunyai tanah lebih memilih untuk menjadi penggarap di tanah orang

lain.

Masyarakat dapat menguasai tanah baik melalui milik, sewa, bagi hasil,

ataupun gadai. Masyarakat yang tidak dapat mengakses sumberdaya tanah sebagai

lahan pertanian dapat memenuhi kebutuhan dengan menjadi pekerja untuk orang

lain. Seperti salah seorang penduduk yang memenuhi kebutuhan pangan sehari-

hari diperoleh dari hasil membantu Abah atau masyarakat yang membutuhkan

tenaga kerja. Berikut pernyataan RS mengenai kondisi pemenuhan kebutuhannya:

“ …abdi tidak punya tanah, tapi dapat padi dari Abah atau

masyarakat yang butuh bantuan tenaga kerja. Abdi bekerja di

Abah mengurus leuit-nya dan dapat memperoleh padi dari leuit.

Abdi bisa ambil sendiri, Abah mah percaya…”

Pernyataan responden di atas menggambarkan hubungan saling tolong

menolong di masyarakat. Masyarakat yang tidak memiliki tanah dapat bekerja

pada orang lain yang membutuhkan atau hanya sekedar membantu panen. Hal

tersebut sangat berpengaruh terhadap peningkatan kedaulatan pangan

rumahtangga yang kurang mampu mengakses sumberdaya. Selain itu, rasa saling

percaya juga sangat kuat dalam berhubungan dengan masyarakat terlihat dari rasa

percaya Abah kepada orang yang membantunya untuk mengambil sendiri padi

yang dibutuhkan

.

48 

 

5.5 Ikhtisar

Kampung Sinar Resmi merupakan kampung yang masyarakatnya sebagian

besar hidup dari usaha pertanian. Salah satu faktor penting dalam pengusahaannya

yakni tanah. Tanah sebagai sumberdaya vital dalam proses produksi. Oleh karena

itu, struktur penguasaan tanah yang berkembang sangat penting untuk mengetahui

kemampuan rumahtangga dalam mencapai kedaulatan pangan.

Sebagian besar rumahtangga merupakan petani pemilik penggarap.

Namun, luasan yang mereka miliki rata-rata kecil yakni kurang dari 0.25 hektar

per rumahtangga. Rumahtangga yang tidak memiliki tanah dapat menggarap tanah

dengan cara memperolehnya dari orang lain melalui sewa, sakap, dan gadai. Cara

tersebut membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu

masyarakat juga bisa mengelola huma di tanah komunal yang pengaturannya

diatur oleh adat.

Dalam membangun kedaulatan pangan akses tanah sangat penting,

sebagian masyarakat di Kampung Sinar Resmi dapat mengakses tanah. Untuk

masyarakat yang kurang dapat memenuhi kebutuhan pangannya melalui

hubungan saling tolong-menolong untuk dapat memenuhi kebutuhan.

49 

 

BAB VI

MENUJU KEDAULATAN PANGAN MASYARAKAT

KAMPUNG SINAR RESMI

6.1 Karakteristik Kedaulatan Pangan

Kedaulatan masyarakat mempunyai tujuan untuk mensejahterakan

masyarakat. Dalam proses membangun kedaulatan pangan terdapat karakteristik

yang mencerminkan bahwa suatu kondisi mencapai karakter yang ideal.

Kedaulatan pangan suatu masyarakat mempunyai karakter: produksi pangan lokal

serta memanfaatkan usahatani petani kecil dan keluarga yang agro-ekologis;

menjamin akses tanah dan sumber-sumber daya yang vital; menghormati peran

wanita dalam produksi pangan, akses atas sumberdaya; mendorong kontrol

komunitas atas sumberdaya produktif; dan melindungi benih dari pematenan.

6.2 Sistem Pertanian Lokal

Kegiatan pertanian merupakan salah satu sektor utama penghidupan

rumahtangga masyarakat Kampung di Sinar Resmi. Ada kepercayaan yang

diyakini oleh masyarakat kasepuhan bahwa siapa yang menggarap lahan pertanian

dan bermatapencaharian sebagai petani, tentu hidupnya tidak akan kekurangan.

Kegiatan pertanian yang dilakukan oleh masyarakat adalah pertanian sawah tadah

hujan, huma (ladang), dan kebun. Pertanian di huma maupun sawah merupakan

kegiatan pertanian yang mendominasi masyarakat kasepuhan karena dari huma

dan sawah ini masyarakat menanam padi yang merupakan komoditi pertanian

utama. Padi yang dihasilkan merupakan padi lokal yang disebut pare ageung.

Huma merupakan hal yang diutamakan dalam budaya masyarakat. Posisi

huma ini menganjurkan agar mengelola huma harus lebih dulu kemudian

mengelola sawah. Kegiatan ber-huma memanfaatkan musim penghujan, dimulai

sekitar bulan September sampai Oktober, kemudian diikuti menanam padi sawah.

Hasil dari menanam padi di huma dan sawah, nantinya ada yang masuk ke leuit

masing-masing rumahtangga dan adapula yang masuk ke leuit sijimat (lumbung

kasepuhan). Saat upacara seren Taun (pesta panen), setiap rumahtangga akan

memberi hasil padinya sekitar dua pocong untuk dimasukkan ke dalam leuit

sijimat yang digunakan sebagai cadangan pangan bagi masyarakat saat musim

50 

 

paceklik. Selain itu, leuit sijimat dapat digunakan oleh masyarakat untuk

keperluan meminjam padi.

Dalam melaksanakan kegiatan menanam padi di huma maupun sawah,

masyarakat memiliki prosesi kegiatan sesuai dengan aturan adat yang berlaku.

Tahapan kegiatan menanam padi di huma dapat dilihat pada Tabel 13:

Tabel 13. Tahapan Kegiatan Menanam Padi di Huma menurut Bulan dan Pelaksana di Kampung Sinar Resmi Tahun 2011

No Kegiatan Bulan (Sistem Kalender Islam)

Pelaksana*

1 Narawas (menandai lokasi yang akan dijadikan huma)

Jumadil Awal Lk

2 Nyacar (membersihkan lahan, biasanya selama 1 minggu kemudian dikeringkan selama 15 hari sampai 1 bulan)

Jumadil Awal Lk, Pr, P

3 Ngaruhu (membakar semak yang kering untuk dijadikan pupuk)

Jumadil Akhir Lk

4 Ngerukan (membakar sisa-sisa yang belum terbakar)

Jumadil Akhir Lk, Pr, P

5 Ngaduruk (membakar sisa-sisanya)

Jumadil Akhir Lk, Pr

6 Nyara (meremahkan tanah)

Jumadil Akhir Lk, Pr, P

7 Ngaseuk (penanaman bibit padi dengan menggunakan tongkat atau aseuk)

Rajab Lk, Pr, P

8 Ngored (menyiangi rumput)

Ruwah Lk, Pr, P

9 Mipit/ Dibuat (memotong padi/ panen)

Haji Lk, Pr

10 Ngadamet lantayan (membuat tempat menjemur padi)

Haji Lk

11 Mocong (mengikat padi yang kering)

Muharram Lk, Pr, P

12 Ngalantaykeun (proses menjemur padi pada lantayakan)

Muharram Lk, Pr

13 Ngunjal (diangkut ke lumbung padi)

Muharram Lk

14 Ngaleuitkeun (memasukkan ke lumbung)

Muharram Lk, Pr

15 Ngeuleupkeun (dirapikan)

Muharram Lk

16 Ngadieukeun indung pare (menyimpan padi di dalam leuit)

Muharram Lk

51 

 

17 Selametan (ampih pare)

Muharram Lk, Pr, P

Sumber: Data Primer (diolah), 2011

Keterangan: *Lk: laki-laki, Pr: perempuan, P: pemuda/pemudi

Tabel 13 menggambarkan mengenai prosesi kegiatan menanam padi di

huma, yang dilakukan pada bulan tertentu dan ada pembagian tugas antara laki-

laki, perempuan, dan pemuda atau pemudi. Pembagian tugas antara laki-laki dan

perempuan sudah cukup merata. Peran wanita dalam produksi yang besar

membuat posisi wanita penting dalam membangun kedaulatan pangan.

Masyarakat kasepuhan diwajibkan untuk menanam padi di huma karena

merupakan salah satu sistem pertanian warisan leluhur.

Tabel 14. Tahapan Kegiatan Menanam Padi di Sawah menurut Bulan dan Pelaksana di Kampung Sinar Resmi Tahun 2011

No. Kegiatan Bulan (Sistem Kalender Islam)

Pelaksana*

1 Numpang Galeng (membuat pematang)

Muharram Lk, P

2 Ngabaladah (menyiangi lahan)

Silih Mulud Lk, P

3 Ngambangkeun (mengisi lahan dengan air/ merendam)

Jumadil Awal Lk, P

4 Ngangler (membersihkan permukaan lahan dari gulma yang tumbuh sebagian persiapan untuk tebar)

Ruwah Lk, Pr, P

5 Tebar/ Ngipuk (membuat persemaian padi dengan cara menebar untaian padi)

Jumadil Akhir Lk, Pr

6 Tandur (menanam padi)

Ruwah Lk, Pr, P

7 Ngarambet (membersihkan gulma yang ada di sawah)

Puasa Pr

8 Babat galeng (membersihkan rumput di pematang sawah)

Syawal Lk, Pr, P

9 Dibuat ku etem/ neugel (panen padi dengan alat etem/ ani-ani)

Haji Lk, Pr, P

10 Ngadamel lantayan (membuat tempat jemuran padi)

Haji Lk

11 Ngalantay (menjemur padi di lantayan)

Haji Lk

12 Mocong pare (mengikat padi menjadi pocong)

Sapar Lk, Pr, P

52 

 

13 Diangkut ka leuit/ Ngunjal (mengangkut padi ke leuit/ lumbung)

Sapar Lk

14 Ngaleuitkeun (memasukkan ke leuit/ lumbung)

Sapar Lk

15 Dieulep di leuit (merapikan padi di dalam leuit/ lumbung)

Sapar Lk, Pr

16 Ngadiukkeun indung (memasukkan padi induk ke dalam leuit)

Sapar Lk, Pr

17 Disalametan nganyaran (selamatan sebagai tanda syukur dengan memasak padi pertama kali)

Silih mulud Pr

Sumber: Data Primer (diolah), 2011

Keterangan: *Lk: laki-laki, Pr: perempuan, P:pemuda/pemudi

Tabel diatas menggambarkan prosesi kegiatan menanam padi di sawah,

yang dilakukan pada bulan tertentu dan pembagian peran antara laki-laki,

perempuan, dan pemuda atau pemudi. Peran tersebut relatif seimbang dan sama-

sama dalam mengerjakan budidaya pertanian mulai dari persiapan lahan sampai

proses pengolahan hasil panen. Meskipun demikian terdapat juga beberapa

perbedaan jenis kegiatan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Terdapat

aturan adat tertentu yang hanya memperbolehkan laki-laki atau perempuan saja

mengerjakan suatu kegiatan budidaya pertanian. Dalam persiapan lahan sawah

yang menggunakan bajak dan cangkul khusus dilakukan oleh laki-laki. Begitu

pula yang memberi do’a dan pemilihan benih padi harus Abah sebagai ketua adat.

Untuk menanam, memeliihara tanaman (ngoret), memupuk dan memanen dapat

dilakukan baik oleh laki-laki maupun perempuan. Namun untuk menumbuk padi

hanya diperbolehkan dilakukan oleh perempuan. Dari pembagian kerja tersebut,

peran laki-laki dan perempuan sudah cukup seimbang dalam pertanian.

Selain rangkaian tahapan menanam masyarakat Kampung Sinar Resmi

juga memiliki berbagai kegiatan pertanian. Rangkaian seluruh kegiatan pertanian

yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Sinar Resmi antara lain:

1. Ngaseuk, merupakan dimulainya kegiatan menanam padi di huma dengan

memasukan benih ke dalam lubang.

2. Beberes mager, merupakan ritual untuk menjaga padi dari serangan hama.

Kegiatan ini dilakukan oleh pemburu di ladang milik kasepuhan dengan

53 

 

diawali dengan pembacaan doa. Kegiatan ini dilaksanakan sekitar bulan

Muharam.

3. Ngarawunan, merupakan ritual untuk meminta isi padi agar tumbuh subur

dan tidak ada gangguan. Kegiatan ini dilakukan oleh semua incu putu

setelah padi berumur tiga sampai empat bulan.

4. Mipit, merupakan kegiatan memanen padi yang dilakukan lebih dahulu

oleh Abah sebagai pertanda masuknya musim panen.

5. Nutu, merupakan kegiatan menumbuk padi pertama setelah panen.

6. Nganyaran, merupakan kegiatan memasak nasi menggunakan padi hasil

penen pertama, dua bulan setelah masa panen.

7. Tutup nyambut, merupakan kegiatan yang menandakan selesainya semua

aktivitas pertanian di sawah yang ditandai dengan acara selamatan. Tutup

nyambut juga dijadikan sebagai pertanda dimulainya masa untuk

membajak sawah dan mempersiapkan lahan untuk ditanam kembali.

8. Seren taun, merupakan acara yang ditujukan untuk mensyukuri hasil

panen pada tahun tersebut. Acara tersebut berisi hiburan untuk masyarakat

yang telah bekerja dalam pertanian selama satu tahun. Sebulan sebelum

acara saren taun dimulai, sebelumnya ada musyawarah yang melibatkan

seluruh incu putu untuk menentukan besarnya anggaran yang dibutuhkan.

Kegiatan pertanian sudah menjadi ciri khas, tradisi, dan cara hidup pada

rumahtangga masyarakat Kampung Sinar Resmi. Gambaran rumahtangga

masyarakat menunjukkan pencapaian dalam memenuhi kebutuhannya.

Rumahtangga masyarakat di Kampung Sinar Resmi pada umumnya memiliki

jumlah tanggungan tiga orang. Lahan garapan yang dikelola oleh rumahtangga di

Kampung Sinar Resmi adalah 9.68 patok (3872 m2). Ukuran patok merupakan

ukuran yang pada umumnya digunakan oleh masyarakat kasepuhan untuk

mengetahui luas lahan yang digarap. Satu patok bila dikonversi dalam satuan luas

sama artinya dengan 400 m2. Sistem pertanian yang diterapkan yaitu huma,

sawah, dan kebun dengan komoditi utama adalah padi lokal. Tanaman padi

meskipun merupakan komoditi utama tetapi bukan untuk diperjualbelikan. Aturan

adat kasepuhan melarang bagi para incu putu (pengikut) Kasepuhan Sinar Resmi

untuk menjual padi apalagi dalam bentuk beras. Masyarakat percaya beras

54 

 

merupakan sosok ibu yang filosofinya tidak boleh menjual “ibu” karena akan

dianggap berdosa. Padi yang dihasilkan, hanya digunakan untuk memenuhi

kebutuhan pangan sehari-hari saja. Kalaupun ada rumahtangga yang kekurangan

pangan dan membutuhkan padi, mereka bisa meminjam padi dari lumbung

kasepuhan atas seizin Abah.

Mengenai produktivitas padi, dalam sekali panen yakni satu tahun sekali,

sesuai dengan aturan adat kasepuhan. Hasil yang diperoleh juga beragam sesuai

dengan pengusahaan masing-masing rumahtangga. Jumlah padi yang dihasilkan

dihitung berdasarkan satuan lokal yakni “pocong”. Jika dikonversikan menjadi

kilogram maka 1 pocong sama dengan 4 kilogram. Berikut Tabel 15 menyajikan

data hasil pertanian menurut luas pengusahaan di Kampung Sinar Resmi:

Tabel 15. Jumlah Padi yang Dihasilkan Rumahtangga menurut Luas pengusahaan Tanah di Kampung Sinar Resmi Tahun 2011

Luas Pengusahaan Tanah Jumlah padi yang dihasilkan (pocong) Luas 3767Sedang 2112Sempit 1991Total 7870Sumber: Data Primer (diolah), 2011

Rumahtangga responden masyarakat Kampung Sinar Resmi menghasilkan

padi 7870 pocong atau sekitar 31,480 kilogram. Jika dihitung berdasarkan jumlah

tanggungan rumahtangga, maka tiap rumahtangga memiliki produktivitas hasil

pertanian rata-rata 253.8 pocong atau 1015.4 kg/rumahtangga. Jumlah tersebut

dirasakan cukup oleh responden untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama

satu musim tanam.

Tanaman pertanian lain yang biasanya dibudidayakan adalah tanaman

palawija dan tanaman obat-obatan jenis kapulaga. Biji kapulaga biasanya

dikeringkan dan dijual ke pedagang yang datang ke kampung ini. Selain dari

tanaman, beberapa masyarakat memelihara ternak sebagai usaha sampingan dan

tabungan untuk memenuhi kebutuhan yang mendadak.

Untuk menopang kebutuhan masyarakat juga ada yang mengolah aren.

Masyarakat memposisikan pohon aren sebagai pohon yang cukup istimewa

karena seluruh bagian dari pohon aren bermanfaat. Karena manfaat yang banyak

inilah, orangtua atau kolot di masyarakat kasepuhan menanamkan nilai-nilai yang

baik pada anak-anaknya yaitu ‘hirup kudu siga tangkal kawung’ yang artinya

55 

 

‘sebagai manusia hidup harus seperti pohon aren yang memiliki banyak manfaat

dan dapat berguna bagi orang lain’. Semua bagian pohon aren dimanfaatkan untuk

kebutuhan sehari-hari, antara lain air nira untuk gula aren dan cuka, buah aren

(kolang kaling) untuk dikonsumsi sebagai makanan, akarnya untuk obat

tradisional, daun muda/janur untuk pembungkus kertas rokok, dan batangnya

untuk membuat sagu aren serta berbagai macam peralatan dan bangunan.

Masyarakat memanfaatkan air niranya untuk dijadikan gula aren dalam bentuk

gula batok/kojor. Namun seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat mulai

mengolah gula aren dalam bentuk gula semut.

Awalnya aren merupakan salah satu hasil hutan atau kebun yang

dimanfaatkan masyarakat kasepuhan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Namun,

seiring berjalannya waktu hasil aren pun ternyata memiliki nilai ekonomis

sehingga masyaarakat kasepuhan pun mulai memanfatkan aren sebagai sumber

pendapatan bagi rumah tangga. Mata pencaharian utama masyarakat kasepuhan

yang umumnya adalah petani padi, baik sawah maupun huma. Oleh karena itu,

menyadap aren merupakan pekerjaan sampingan yang dilakukan oleh masyarakat

kasepuhan untuk menambah pendapatan mereka berupa uang. Selain itu, mereka

juga memperoleh pendapatan dari menjual hasil kebun lain seperti sayur, buah-

buahan, dan kayu serta pekerjaan lainnya sebagai tukang ojek dan kuli

Terkait dengan pengolahan lahan pertanian., tidak semua pekerjaan bisa

dilakukan sendiri oleh anggota rumahtangga. Selama satu musim tanam yang

dilakukan terdapat kegiatan yang dilakukan dengan bantuan orang lain. Seperti

pada saat kegiatan panen, masyarakat lain yang ingin membantu dapat ikut

memanen.

Karakteristik sistem penghidupan dan nafkah yang dikembangkan

rumahtangga di pedesaan sangat ditentukan oleh sistem sosial-budaya masyarakat

setempat dengan tiga elemen penting, yaitu: infrastruktur sosial, struktur sosial,

dan supra struktur sosial. Terkait dengan struktur sosial (setting lapisan sosial,

struktur sosial, struktur demografi, pola hubungan pemanfaatan ekosistem lokal,

pengetahuan lokal).

Infrastruktur sosial dalam hal ini adalah setting kelembagaan dan tatanan

norma sosial yang berlaku. Infrastruktur sosial ini dilandasi oleh elemen supra

56 

 

struktur sosial yang terdiri dari setting ideologi, etika moral ekonomi, dan sistem

nilai yang berlaku. Kedua elemen ini satu sama lain saling berkaitan dan menjadi

dasar pengembangan sistem kelembagaan ekonomi di masyarakat pedesaan. Dari

elemen supra struktur sosial masyarakat kasepuhan yang mewakili masyarakat

pedesaan tradisional setting ideologi, etika moral ekonomi dan sistem adat yang

berlaku dilandaskan pada peraturan adat dimana manusia selaras dengan alam.

Dengan sendirinya kelembagaan sosial dan tatanan sosial yang dibuat selalu

menjaga agar terjadi harmonisasi dengan alam sekitarnya. Oleh karenanya

kelembagaan ekonomi yang dibangun masih berupa sistem produksi subsisten

yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan sendiri.

Masyarakat Desa Sinar Resmi dalam kehidupan sehari-hari patuh terhadap

peraturan adat yang berlaku. Peraturan adat sebagai infrastruktur sosial dalam

komunitas ini dilandasi oleh supra struktur sosial yang menyelaraskan kehidupan

antara manusia dengan alam.

6.3 Pertanian Agro-ekologis

Ideologi yang paling mendasar pada masyarakat ini adalah menjunjung

tinggi falsafah hidup “Ibu Bumi Bapak Langit dan Guru Mangsa”. Falsafah

tersebut berarti bahwa manusia tergantung dengan alam seperti anak yang

tergantung pada ibunya. Oleh karena itu, dimanapun tempat tinggalnya harus

selalu menghormati alam di tempat tinggalnya. Falsafah ini yang kemudian juga

diwujudkan dengan adanya aturan bahwa menanam padi hanya boleh satu tahun

sekali. Menurut falsafah ini “ibu” sebagai bumi dengan Dewi Sri sebagai simbol

kesuburan diibaratkan seperti ibu dan tanaman merupakan anak-anaknya. Oleh

karena itu,jika bumi dieksploitasi dengan menanam padi lebih dari satu kali dalam

satu tahun sama seperti seorang ibu yang dipaksakan melahirkan anak lebih dari

satu tahun sekali, maka bumi akan menjadi rusak. Dasar falsafah ini

menitikberatkan pada penyelarasan manusia dengan alam. Dalam istilah ekologi

falsafah ini dapat disejajarkan dengan agro-ekologis, sehingga kebutuhan manusia

terpenuhi namun alam tidak mengalami krisis ekologi yang berlebihan. Dari

falsafah tersebut, masyarakat Sinar Resmi mengembangkan tiga konsep adat

sebagai dasar kelembagaan/tatanan kehidupan sehari-hari (norma), yaitu:

57 

 

a) Nyangkulu ka hukum, yang lebih tinggi dari kepala adalah hukum

sehingga hukum harus asli dan diikuti oleh masyarakat. Manusia jika ingin

teratur maka harus mengikuti aturan yang dibuat oleh pencipta manusia.

Menurut dasar ini, norma utama yang harus dipegang oleh masyarakat

adalah aturan agama. Dalam hal ini, bagi anggota masyarakat aturan

agama yang dipegang adalah aturan agama Islam.

b) Nunjang ka nagara, norma kedua yang harus dipatuhi oleh anggota

komunitas adalah ketundukan kepada peraturan negara (hukum formal).

Dengan dasar ini sebagai bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia,

masyarakat kasepuhan juga merupakan warga negara dan sebagai warga

negara harus patuh terhadap hukum yang berlaku di negara ini. Salah satu

bentuk kepatuhan anggota komunitas adalah mendukung program-

program yang dicanangkan oleh pemerintah sepanjang tidak bertentangan

dengan falsafah hidup dan hukum agama yang dipegang oleh masyarakat.

c) Mupakat jeng balarea, norma yang ketiga bermanfaat untuk mengambil

keputusan yang menjadi landasan dalam penyelesaian permasalahan yang

dihadapi oleh masyarakat. Dalam norma ini, pengambilan keputusan harus

didasarkan pada musyawarah. Hal ini untuk memutuskan permasalahan –

permasalahan yang tidak ada dalam aturan agama atau aturan negara.

Terkadang juga untuk menentukan keputusan apakah program-program

pemerintah sesuai atau tidak dengan falsafah adat yang dijunjung. Hal ini

terutama terkait dengan program modernisasi pedesaan dan pertanian yang

seringkali bertentangan dengan falsafah adat.

Ketiga norma di atas oleh masyarakat harus dilakukan secara bersama-

sama. Jika norma-norma tersebut dilanggar, maka hidupnya di dunia tidak akan

selamat. Untuk menuntun aktivitas kehidupan anggota komunitas, banyak simbol-

simbol adat yang dibuat yang menggambarkan tiga persenyawaan:

1. Tilu sapanulu: tekad, ucap, lampah (niat, ucapan, tindakan/perilaku).

Ketiga hal ini harus sama-sama dilakukan dimana setiap tindakan yang

diambil harus sesuai dengan apa yang diniatkan/hati dan ucapan.

58 

 

2. Dua saka rupa: buhun/mukaha, nagara, syara (aturan adat, pemerintah

dan agama). Tiga kesatuan ini merupakan norma yang harus dipatuhi oleh

anggota masyarakat dan tidak boleh dipisahkan.

3. Nu hiji eta kene: nyawa/ruh, raga, pakaian. Manusia harus memiliki

ketiganya sehingga memiliki kemanusiaan. Jika tidak maka tidak akan

disebut sebagai manusiawi karena manusia tanpa nyawa berarti mayat,

manusia tanpa raga berarti makhluk gaib (tidak terlihat) dan manusia tanpa

pakaian diibaratkan makhluk hidup yang telanjang (hewan).

Dari ketiga kesatuan tersebut kemudian dijadikan pegangan masyarakat

dalam bentuk aturan-aturan adat yang tidak tertulis untuk menjaga agar

masyarakat hidup dengan teratur. Bagi masyarakat modern sekarang ini, bentuk-

bentuk dari penerapan dari aturan ini dikenal dengan kearifan lokal. Bagi

masyarakat Sinar Resmi, kearifan lokal ini dikembangkan dalam pengelolaan

sumberdaya alam baik tanah, air maupun hutan. Ketiga komponen tersebut

merupakan sumber alam yang mendukung sistem penghidupan masyarakatnya

dan diatur dalam kelembagaan.

Sistem kelembagaan masyarakat tersebut diwujudkan dalam bentuk tata

aturan budidaya padi mulai dari menanam sampai menyimpan ke dalam leuit

dengan beragam tata upacara adat didalamnya. Dalam budidaya tanaman padi

mulai dari pola tanam memperlihatkan bahwa tanah yang diibaratkan sebagai

“ibu” tidak boleh dipaksakan untuk ditanami lebih dari sekali dalam satu tahun.

Jika dipaksa seperti seorang ibu yang harus melahirkan dua orang anak dalam satu

tahun maka dalam jangka waktu pendek akan mengalami kerusakan sehingga

tidak dapat digunakan kembali. Oleh karena itu, meskipun mendapat beberapa

lahan sawah yang pengairannya mengalir sepanjang tahun tetap hanya dilakukan

penanaman padi sekali dalam setahun. Hal ini sesuai dengan penuturan tokoh adat

di kasepuhan:

“…masyarakat sini masih menjalankan pola tanam satu kali

setahun dan menggunakan pupuk buatan sendiri (kotoran ternak)

untuk kegiatan pertanian. Bibit yang ditanam adalah bibit padi

lokal. Hasil panen padi lokal disimpan dalam leuit…”

59 

 

Padi sebagai tanaman pokok masyarakat sesuai dengan tiga persenyawaan

diatas juga tidak boleh untuk dijual dalam bentuk beras maupun olahannya. Padi

yang dijual dalam bentuk beras diibaratkan sama dengan manusia yang menjual

diri. Dengan kiasan tersebut memperlihatkan bahwa dalam upaya menjaga

kedaulatan pangan masyarakat keberadaan padi/beras yang merupakan bahan

pokok untuk bertahan hidup tetap dijaga. Karena hal inilah, pengenalan program

yang memperkenalkan pola tanam padi tiga kali dalam satu tahun ‘ditolak’ oleh

anggota komunitas melalui pimpinan adatnya.

6.4 Lumbung Pangan (leuit): Jaminan Pangan Masyarakat

Hal yang juga penting bagi masyarakat Sinar Resmi dalam menjaga

ketersediaan pangan adalah leuit/lumbung pangan yang digunakan untuk

menyimpan padi sebagai hasil bumi. Selain berfungsi sebagai tempat

penyimpanan leuit juga memiliki fungsi simbol kesejahteraan bagi anggota

komunitas. Hal ini juga menunjukkan semakin banyak jumlah padi yang

dihasilkan dan berarti semakin luas tanah yang dikuasai oleh seseorang. Hal

tersebut karena stratifikasi masyarakat dapat berupa penguasaan tanah yang

dikelola oleh suatu rumahtangga.

Tabel 16. Jumlah dan Persentase Rumahtangga menurut Luas Penguasaan Tanah dan Jumlah Leuit yang Dimiliki di Kampung Sinar Resmi Tahun 2011

Luasan Penguasaan tanah

Jumlah leuit Total 1 2 ≥3

n % n % n % n %

Luas 1 14 4 56 2 26 7 100Sedang 2 25 6 75 0 0 8 100Sempit 14 84 2 12 0 0 16 100

Sumber: Data Primer (diolah), 2011

Berdasarkan Tabel 16 menunjukkan bahwa tingkatan penguasaan tanah

yang mempengaruhi kepemilikan leuit. Pada penguasaan tanah sempit (0-0.25

hektar) sebagian besar memiliki satu leuit, hanya 2 orang yang memiliki 2 leuit.

Hal tersebut dikarenakan dulunya rumahtangga tersebut memiliki tanah yang

cukup luas sebelum akhirnya dijual. Tingkat selanjutnya yakni penguasaan tanah

sedang (0.25-0.5 hektar) sebagian besar memiliki dua leuit. Tingkat paling luas

60 

 

yakni lebih dari 0.5 hektar yang memiliki dua atau lebih. Pada tingkatan ini

terdapat yang memiliki satu leuit, karena si pemilik hanya ingin mempunyai satu

leuit untuk dimaksimalkan.

Pemenuhan subsistensi pangan merupakan hal utama yang menjaga

keamanan sosial dalam masyarakat. Leuit kemudian menjadi simbol utama bagi

upaya menjaga keterjaminan keamanan sosial sebagai penyimpanan bahan pangan

terutama pada leuit rumahtangga. Leuit komunal yang dikenal dengan nama leuit

sijimat merupakan penjamin kebutuhan incidental bagi anggota masyarakat yang

dapat diakses dengan mudah dan tersedia di setiap kampung. Hal ini sesuai

dengan penuturan salah seorang penduduk:

“…abdi teu punya tanah buat bertani, cuma kerja di orang.

Kadang-kadang teh abdi kurang buat makan, jadi abdi pinjam ka

leuit sijimat. Panen berikutnya baru dikembalikan. Kadang-

kadang banyak juga yang ngebantu ngasi padi. Orang sini mah

masi suka tolong menolong…”

Masyarakat Kampung Sinar Resmi masih mempunyai hubungan yang kuat

dalam memenuhi kebutuhannya. Adanya rasa tolong menolong menjadikan

masyarakat yang kurang mampu memenuhi kebutuhannya dapat diselesaikan

bersama-sama oleh masyarakat. Hal ini juga tidak terlepas oleh peran leuit sijimat

yang mengumpulkan partisipasi masyarakat untuk dapat saling berbagi.

Masyarakat yang kekurangan padi pada musim paceklik dapat meminjam ke leuit

sijimat. Padi yang yang sudah dipinjam tersebut akan dikembalikan sesuai dengan

jumlah pinjaman pada musim panen berikutnya. Peminjaman padi di leuit sijimat

berlaku bagi semua masyarakat selama rumahtangga tersebut kekurangan.

Leuit memiliki aturan tersendiri dalam pembangunan dan pemanfaatannya.

Aturan pendirian leuit mengikuti pola hitungan adat-istiadat yang digunakan oleh

masyarakat. Hitungan tersebut dimulai dari tanggal pertama yang disebut kuta

yang dikhususkan untuk tanggal membangun kandang kambing atau kerbau.

Tanggal kedua disebut kusang yang dikhususkan untuk membangun kandang

ayam. Tanggal ketiga disebut gelar yang ditujukan sebagai tanggal membangun

masjid atau fasilitas publik. Tanggal keempat disebut naga yang digunakan untuk

61 

 

membangun leuit. Tanggal kelima disebut jaya yang digunakan untuk

membangun rumah. Arah leuit dikhususkan membujur dari selatan ke utara

dengan salah satu ujungnya terdapat satu pintu. Masing-masing pojok bangunan

terdapat daun-daun tertentu yang dimaknai sebagai penjaga leuit dari hama dan

pencuri.

Hasil panen padi selain disimpan pada masing-masing leuit rumahtangga,

masyarakat juga menyimpan hasil panen ke leuit sijimat (komunal) dengan aturan

100 : 2 yang berarti hasil panen 100 pocong, menyimpan ke leuit si jimat

sebanyak 2 pocong. Namun, pada dasarnya masyarakat dapat menyimpan lebih

sesuai dengan keinginan individu masing-masing. Leuit sijimat digunakan sebagai

cadangan pangan bagi masyarakat Kampung Sinar Resmi saat musim paceklik

dan sebagai cadangan dalam berbagai kegiatan kasepuhan seperti seren taun.

Tabel 17 menyajikan data yang menggambarkan partispasi masyarakat terhadap

leuit sijimat sesuai dengan luasan yang dikelola.

Tabel 17. Rata-rata Jumlah Padi yang diberikan ke Leuit Sijimat di Kampung Sinar Resmi Tahun 2011

Luas lahan Rata-rata yang diberikan ke leuit sijimat (pocong)

Luas 6.37Sedang 8.42Sempit 2.25Sumber: data primer (diolah), 2011

Jumlah padi yang diberikan beragam sesuai dengan panen yang dihasilkan

dan keinginan untuk menyimpan lebih kepada leuit sijimat. Namun, umumnya

semakin banyak hasil panen, maka semakin banyak yang disimpan. Pada

pemilikan 0.25-0.5 hektar, rata-rata yang disimpan di leuit sijimat lebih banyak

karena dengan menyimpan lebih banyak mereka akan merasa lebih aman jika

kekurangan dengan meminjam pada masa paceklik, sedangkan, masyarakat yang

memiliki lebih besar dari 0.5 hektar menyimpan hanya sebagai keharusan mereka

untuk berpartisipasi dalam menyimpan di leuit sijimat, untuk kebutuhan

selanjutnya cukup dengan padi sendiri dan tidak perlu meminjam.

6.5 Kontrol Komunitas atas Sumberdaya Produktif

Pertanian dijadikan sebagai tradisi yang diwariskan secara turun-temurun

oleh masyarakat kasepuhan. Selain sebagai mata pencaharian utama masyarakat,

62 

 

pertanian juga menjadi bagian budaya masyarakat. Kegiatan pertanian masyarakat

kasepuhan masih bersifat tradisional dan memiliki hubungan yang erat dengan

sistem kepercayaan serta unsur-unsur alam seperti tanah, air, udara, cuaca, sinar

matahari, dan lain-lain. Kegiatan pertanian masyarakat bertumpu pada filosofi

“Ibu Bumi, Bapak Langit, dan Guru Mangsa” Aturan dalam memulai waktu

musim tanam ditentukan berdasarkan filosofi bapak langit dan guru mangsa.

Fisosofi bapak langit menunjukkan adanya pengetahuan masyarakat yang

didasarkan pada peredaran rasi bintang di langit sebagai acuan dalam mengelola

lahan garapan sedangkan filosofi guru mangsa untuk mengetahui waktu yang

tepat dalam bertani dengan melihat kondisi alam sekitar. Rasi bintang yang

dijadikan sebagai acuan terdiri dari rasi bintang kerti dan rasi bintang kidang.

Berikut adalah beberapa posisi rasi bintang yang menentukan kegiatan dalam

pertanian:

1. Tanggal kerti kana beusi, tanggal kidang turun kujang, yang berarti

masyarakat harus mempersiapkan alat-alat pertanian seperti cangkul, sabit,

garpu, dan lain sebagainya.

2. Kidang ngrangsang ti wetan, kerti ngrangsang ti kulon atau kidang-kerti

paharep-harep, artinya pertanda musim panas yang lama sehingga waktu

yang tepat untuk membakar ranting dan daun di huma.

3. Kerti mudun matang mencrang di tengah langit, artinya saat menanam

padi di huma sudah tiba.

4. Kidang dan kerti ka kulon, yang berarti musim hujan akan segera tiba.

5. Kidang medang turun kukang, artinya pertanda adanya hama dan penyakit

yang akan menyerang tanaman padi.

Segala bentuk kegiatan pertanian dari masa persiapan hingga pascapanen

dilakukan ritual tertentu sebagai bentuk penghormatan. Kegiatan pertanian dapat

dimulai setelah mendapat izin dari Abah yang diikuti dengan upacara ritual seperti

membakar kemenyan dan memanjatkan doa. Awal tanam padi dilakukan secara

serentak bersama-sama agar waktu panen juga dilaksanakan secara bersamaan.

Hal tersebut merupakan sebuah bentuk kekompakan dan kekeluargaan yang erat

antar anggota masyarakat Kampung Sinar Resmi.

63 

 

Jenis lahan pertanian yang terdapat di masyarakat Kampung Sinar Resmi

terdiri dari tiga jenis lahan yaitu: lahan kering atau huma, sawah tadah hujan, dan

sawah setengah irigasi. Huma merupakan sistem pertanian yang secara turun-

temurun diwariskan oleh leluhur mereka. Lahan yang digunakan dalam huma,

yaitu lahan kering yang biasanya cara penanaman padi berada disela-sela tanaman

hutan sedangkan lahan sawah tadah hujan dan setengah irigasi yang membedakan

hanya asal sumber airnya. Sawah tadah hujan sumber air berasal dari air hujan

sedangkan sawah setengah irigasi sumber airnya dari mata air dengan irigasi yang

masih sedarhana. Sawah tadah hujan lebih mendominasi dibandingkan sawah

setengah irigasi karena tidak ada infrastruktur irigasi yang memadahi.

Jenis padi yang ditanam merupakan padi lokal yang biasa disebut pare

ageung. Jenis padi tersebut memiliki perbedaan dengan jenis padi varietas pada

umumnya. Perbedaan yang mencolok pada usia tanam, tinggi tanaman, dan bulir-

bulir padi yang memiliki bulu halus berwarna hitam. Pemerintah telah mencoba

untuk mengganti padi lokal dengan padi verietas unggulan tetapi masyarakat

menolak dengan alasan padi lokal lebih baik dan cocok dengan kondisi iklim dan

topografi Desa Sinar Resmi. Padi lokal memiliki beberapa jenis yang disesuaikan

dengan jenis lahan yang digunakan. Tabel 18menyajikan data jenis padi dan jenis

lahan yang digunakan:

Tabel 18. Jenis Padi Lokal yang Digunakan menurut Jenis Lahan di Kampung Sinar Resmi Tahun 2011

Jenis Lahan Jenis Padi Lokal Huma Pare Batu, Jamudin, Loyor, dan Gadog. Sawah Tadah Hujan Pare Hawara, Cere Buni, dan Sadam. Sawah Setengah Irigasi

Sri Kuning, Sri Mahi, Raja Denok, Raja Wesi, Para Nemol, Angsana, Para Terong, Tampeu, Pare Jambu, Pare Peteu, Cere Layung, Cere Gelas, dan Cere Kawat.

Sumber: Data Primer (diolah), 2011

Terdapat aturan dalam prosesi panen padi di masyarakat Kampung Sinar

Resmi. Setelah dipanen, padi harus dijemur dengan cara digantung di sekitar areal

lahan tanam menggunakan bambu yang disusun yang biasa disebut nglantai. Padi

yang dipanen tersebut dipotong menggunakan ani-ani yang hanya memotong

bagian ujung bulir-bulir padi. Setelah dipotong, padi diikat sebesar satu genggam

ikatan tangan lalu dijemur. Seteleh kering padi diikat kembali dengan aturan dua

64 

 

ikat padi yang basah menjadi satu ikat padi yang kering. Padi yang kering tersebut

diangkut dengan sebilah bambu dan dimasukan dalam leuit rumahtangga. Aturan

dalam memasuki leuit adalah tidak diperkenankan masuk leuit yang bersamaan

dengan hari lahir yang punya leuit tersebut.

Padi sebagai makanan pokok masyarakat disimbolkan sebagai Dewi Sri.

Sesuai dengan aturan adat, padi tidak boleh dijual kecuali masih dalam bentuk

pocong. Menurut filosofi masyarakat kasepuhan, padi itu seperti seorang ibu

sehingga bila dijual sama dengan menjual ibu sendiri. Kegiatan menumbuk padi

tidak boleh menggunakan mesin tetapi menggunakan halu dan ditumbuk di

lesung. Padi juga harus dimasak menggunakan kayu bakar.

Keterjaminan pangan merupakan bentuk jaminan kondisi yang baik bagi

masyarakat Sinar Resmi. Dalam hal ini modernisasi pertanian melalui Revolusi

Hijau yang pernah diperkenalkan dengan sistem pola tanam tiga kali dalam

setahun dan menjanjikan peningkatan produksi padi sampai tiga kali lipat ternyata

tidak mampu mengubah sistem budidaya pertanian yang merupakan sistem bagi

masyarakat tani. BIMAS yang pernah memperkenalkan bibit unggul dan pernah

dicoba ditanam oleh masyarakat dengan seizin pemimpin adat ternyata tidak tahan

disimpan terlalu lama di lumbung sehingga masyarakat tidak menggunakannya

dan kembali menggunakan bibit lokal. Penggunaan pupuk buatan untuk

peningkatan produktivitas juga ditolak oleh masyarakat karena terkait dengan

penggunaan biaya. Dalam praktek budidaya pertanian beberapa pendatang yang

tinggal di Desa Sinar Resmi menggunakan pupuk buatan. Menurut penuturan

responden setelah dibandingkan ternyata keuntungan lebih besar yang tanpa

pupuk buatan tapi menggunakan pupuk organik (pupuk kandang). Hal ini terjadi

karena terkait dengan biaya yang digunakan untuk pembelian pupuk lebih besar.

Berikut penuturan salah satu responden mengenai program pertanian yang masuk

ke lingkungan masyarakat:

“menanam pare ageung lebih bagus karena lebih tahan lama

disimpan dan kalo dimakan lebih enak. Makan nya tidak usah

banyak-banyak sudah kenyang. Nanam tidak pakai pupuk buatan

juga menghasilkan padi yang lebih banyak. Dari pengalaman

tetangga juga pernah pake pupuk tapi hasilnya malah sedikit”

65 

 

Dari pernyataan di atas menjelaskan bahwa masyarakat lebih memilih cara

pertanian yang sudah diterapkan sebelumnya jauh sebelum program tersebut

masuk. Masuknya program tidak membuat mereka beralih ke tatacara yang baru

untuk menanam dengan menggunakan bibit unggul dan pupuk buatan.

Dengan ketertutupan terhadap inovasi dalam bidang pertanian yang

merupakan sistem penghidupan masyarakat, ketergantungan masyarakat akan

input pertanian dari luar sangat rendah bahkan bisa dikatakan tidak ada.

Kapitalisme pasar yang selama ini menjadi sumber utama permasalahan

kemiskinan di pedesaan akibat tergantungnya petani dari input pertanian dari luar

tidak berimbas pada masyarakat tani.

6.6 Ikhtisar

Kedaulatan pangan masyarakat sangat ditentukan oleh kondisi masyarakat.

Sistem pertanian lokal yang dikembangkan oleh masyarakat mengandung cara-

cara yang jauh sebelumnya sudah terintegrasi. Masyarakat Kampung Sinar Resmi

memproduksi pangan secara mandiri. Produksi pangan pada umumnya skala kecil

untuk memenuhi kebutuhan rumahtangga. Dalam proses produksi masyarakat

Kampung Sinar Resmi menerapkan pertanian agro-ekologis. Pertanian yang

menjadikan alam sebagai faktor yang harus dijaga keberlanjutannya. Hal tersebut

tercermin dari cara masyarakat menghormati alam dengan menanam padi sekali

setahun dan proses-proses yang berusaha tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Dalam pengusahaan pertanian peran wanita juga dihormati terlihat peran wanita

cukup besar mulai pra produksi sampai pasca panen.

Rumahtangga di Kampung Sinar Resmi pada umumnya sedikit yakni rata-

rata mempunyai anggota rumahtangga tiga orang. Mereka dapat memenuhi

pangan keluarga dengan jumlah yang cukup. Padi yang mereka konsumsi

merupakan padi lokal yang dikembangkan sejak zaman nenek moyang. Varietas

unggul pernah dicoba dikembangkan namun respon yang muncul kurang karena

varietas unggul tidak tahan disimpan dalam leuit dalam jangka wakru panjang dan

masyarakat merasakan padi varietas lokal lebih baik. masyarakat menolak

berbagai inovasi pertanian melalui Kasepuhan Sinar Resmi. Selain fungsi

penyimpanan leuit merupakan suatu salah satu cara masyarakat dalam

membangun kedaulatan pangan. Masyarakat mengusahakan padi yang kemudian

66 

 

disimpan di leuit sijimat yakni leuit komunal. Masing-masing rumahtangga

menyimpan padi untuk dijadikan simpanan dan diberikan pinjaman ketika ada

rumahtangga yang kekurangan padi pada musim paceklik. Keberadaan leuit dapat

menjadi suatu jaminan bagi masyarakat Kampung Sinar Resmi untuk membangun

kedaulatan pangan lokal.

67 

 

BAB VIII

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kampung Sinar Resmi

diperoleh beberapa informasi penting tentang struktur penguasaan tanah dan

pengelolaan kelembagaan yang ada dalam masyarakat, yaitu:

Struktur penguasaan tanah yang berkembang di masyarakat Kampung

Sinar Resmi pada umumnya skala kecil, yakni kurang dari 0.25 hektar. Oleh

karena itu, untuk membantu dalam membangun kedaulatan pangan maka dalam

kehidupan masyarakat berkembang sistem sewa, sakap, dan gadai.

Produksi pertanian masyarakat Kampung Sinar Resmi dipengaruhi oleh

tingkat penguasaan tanah. Semakin luas penguasaan masyarakat terhadap lahan

maka semakin besar padi yang dihasilkan. Hal ini juga mempengaruhi

mempengaruhi jumlah leuit yang mereka miliki. Leuit merupakan kelembagaan

pangan yang berkembang untuk mencapai kedaulatan pangan masyarakat. Leuit

sijimat adalah leuit komunal yang menjadi simbol dalam pemenuhan pangan

kasepuhan. Keberadaannya didukung oleh masyarakat melalui adat yang

berkembang. Setiap rumahtangga mengisi leuit sesuai dengan hasil panen.

Masyarakat Kampung Sinar Resmi membangun kedaulatan pangan

melalui produksi pertanian lokal dan rumahtangga yang agroekologis;

keterjaminan akses tanah dan sumberdaya yang vital dalam produksi pangan;

menghormati peran wanita dalam produksi pangan; serta kontrol komunitas atas

sumberdaya. Hal tersebut telah menjadi hal yang melekat di kehidupan

masyarakat sehingga kedaulatan pangan terbangun sesuai dengan karakteristik

mereka.

7.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, masyarakat mempunyai cara yang khas

yang dibentuk sebagai upaya dalam membangun kedaulatan pangan. Jika suatu

masyarakat kehilangan cara-cara tersebut maka jaminan terhadap kedaulatan

pangan yang ada di dalamnya akan hilang dan selanjutnya berpengaruh terhadap

penghidupan masyarakat.

68 

 

Bagi masyarakat pedesaan, struktur penguasaan tanah dan kelembagaan

lokal yang mengatur pangan merupakan faktor yang penting dalam pencapaian

kedaulatan pangan dan selanjutnya kepada kesejahteraan masyarakat. Oleh karena

itu, dalam usaha mencapai kedaulatan pangan harus memperhatikan konteks lokal

dan menjadikan lumbung pangan sebagai komponen penting dalam menjamin

ketersediaan pangan masyarakat. Lumbung pangan dapat menjadi wadah bagi

masyarakat untuk dapat membangun kemandirian dalam mencukupi pangan.

69 

 

DAFTAR PUSTAKA

Basri, M. 2008. Studi Kelembagaan Lumbung Pangan Masyarakat di Kabupaten Sumbawa-Propinsi Nusa Tenggara Barat. [Tesis]. Bogor [ID]. Sekolah Pasca Sarjana. IPB. 128 hal.

Breman, J. 1986. Penguasaan Tanah dan Tenaga Kerja: Jawa di Masa Kolonial. Jakarta [ID]: LP3ES Indonesia. 230 hal.

Breman, J dan Gunawan Wiradi. 2004. Masa Cerah dan Masa Suram di Pedesaan Jawa: Studi Kasus Dinamika Sosial Ekonomi di Dua Desa Menjelang Akhir Abad ke 20. Jakarta [ID]: Pustaka LP3ES Indonesia. 423 hal.

Kusumowardani, N. 2002. Pendampingan Lumbung Pangan untuk Pemberdayaan Petani. Bunga Rampai Pemikiran Buletin PSP-IPB. Bogor [ID]: PSP IPB.

La Via Campesina, Sofia Monsalfe, et al. 2008. Reforma Agraria: Dinamika Aktor dan Kawasan. Yogyakarta [ID]: STPN. 330 hal.

Malonzo, R. 2007. Kedaulatan Pangan. Penang [Malaysia]: Pesticide Action Network Asia and the Pasific (PAN AP). 30 hal.

Mardiyaningsih, D. I. 2010. Perubahan Sosial di Desa Pertanian Jawa: Analisis Terhadap Sistem Penghidupan Masyarakat Tani. [Tesis]. Bogor [ID]: IPB. 152 hal.

Penny, D.H. 1990. The Role of Sistem Market. [Diterjemahkan]. Kemiskinan: Peranan Sistem Pasar. Ace Partadiredja, dkk (Penerjamah). Jakarta [ID]. Penerbit Universitas Indonesia. 245 hal.

Roll, W. 1983. Struktur Pemilikan Tanah di Indonesia Studi Kasus Daerah Surakarta – Jateng. Jakarta [ID]: C. V. Rajawali. 151 hal.

Satiawan, Bonnie. 2003. Globalisasi Pertanian: Ancaman atas Kedaulatan Bangsa dan Kesejahteraan Petani. Jakarta [ID]: Institute for Global Justice. 178 hal.

Singarimbun, M dan Sofyan Effendi. 1989. Metode Penelitian Survey. Jakarta [ID]: Pustaka LP3ES Indonesia. 336 hal.

Soekanto, S. 2006. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta [ID]: CV. Rajawali. 480 hal.

Sumardjo. 2003. “Kepemimpinan dan Pengembangan Kelembagaan Pedesaan: Kasus Kelembagaan Ketahanan Pangan” dalam Margono Slamet: Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan. Bogor [ID]: Bogor Press.

Tjondronegoro, S. 1999. Sosiologi Agraria: Kumpulan Tulisan Terpilih. Bandung [ID]: Akatiga. 201 hal.

Uphoff, N. 1986. Local Institutional Development: An Analytical Sourcebook With Case. [US]. Kumarian Press, United States of America. [Internet]. [Diunduh 10 Agustus]. Dapat Diunduh Dari: http://pubs.iied.org/pdfs/6045IIED.pdf

Wiradi, G. 2008. “Pola Penguasaan Tanah dan Reforma Agraria” dalam Dua Abad Penguasaan tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke

70 

 

Masa. S.M.P Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi (penyunting). Jakarta [ID]: Yayasan Obor Indonesia. 535 hal.

Wiradi, G dan Makali. 1984. “Penguasaan Tanah dan Kelembagaan” dalam Prospek Pembangunan Ekonomi Pedesaan Indonesia. Penyunting Faisal Kasryno. Edisi I. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

71 

 

LAMPIRAN

72 

 

Lampiran 1. Peta Kampung Sinar Resmi, Desa Sinar Resmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi

73 

 

Lampiran 2. Dokumentasi Penelitian

Penjemuran padi

kondisi Kampung Sinar Resmi

Leuit sijimat

Leuit rumahtangga

Huma Sawah tadah hujan

74 

 

Padi varietas lokal

Panen di sawah

Pemanenan mengugunakan ani-ani Rumah Abah

75 

 

KUESIONER PENELITIAN

Sistem Penguasaan Tanah Masyarakat dalam Membangun Kedaulatan

Pangan

(Kasus Desa Sinar Resmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Propinsi

Jawa Barat)

Nomor:

A. Lokasi Dan Waktu Wawancara Tempat Wawancara :………………………………………………. Tanggal Wawancara (tanggal/bulan/tahun) : / / Waktu Wawancara : /

B. Identitas Responden Nama : Jenis Kelamin : Umur : Status : Kawin/Belum Kawin Alamat : Pekerjaan : 1. Petani Pemilik Lahan 2. Petani Penggarap 3. Buruh Tani 4. Wiraswasta 5. Lain-lain, sebutkan: Pendidikan :

C. Karakteristik Anggota Rumahtangga Nama JK

(L/P)

Umur Status dalam RT

Tingkat Pendidikan

76 

 

D. Struktur Penguasaan Tanah dan Hasil Pertanian

Nomo

r

Petak

Sistem

Penguasaaan

Luas Jenis

Lahan1

Musim

Tanam

Komoditi2

Frekuensi

Panen

Total

Panen

Jumlah

yang

Diterima

Jumlah yang disimpan di leuit

Sistem3 Jangka

Waktu

Rumahtangga Komunal

(Girang)

1 1

2

3

2 1

2

                                                                   1 Sawah irigasi, sawah tadah hujan, tegal, huma 2 Jenis tanaman yang diproduksi 3 Milik, bagi hasil, sewa, gadai 

77 

 

3

3 1

2

3

dst

78 

 

E. Kelembagaan

1. Apakah Anda mempunyai leuit?

a. Ya, …………buah

b. Tidak

2. Apakah anda pernah meminjam padi?

a. Ya

b. Tidak

3. Pertanyaan nomor 2, kemana Anda meminjam?

a. Rumahtangga lain

b. Leuit komunal

4. Pertanyaan nomor 2, berapa jumlah yang Anda pinjam?

………….gedeng

Panduan Pertanyaan

Penguasaan Tanah

1. Siapa pemilik tanah terluas/terkecil di Desa Sinar Resmi

2. Sejarah masa lampau orang tersebut

3. Profil orang tersebut

4. Berapa luasnya

5. Jenis lahannya

6. Komoditi yang ditanam

7. Siapa yang menggarap

8. Sistem bagi hasilnya

79 

 

3. Kemudian dilanjutkan dengan orang yang berada pada tangga ke dua dari

tangga terbawah dan tangga kedua di bawah tangga teratas? (dibuat tangga

menurut kehendak responden/informan)

4. Bagaimana ciri orang yang berada pada tiap-tiap lapisan?

5. Siapa saja yang termasuk pada tiap tangga yang ada?

6. Kira-kira berapa persen atau bagian rumah tangga di desa ini yang

termasuk rumahtangga di tiap-tiap kelas