Kementerian Kesehatan RI mempunyai tugas membantu Presiden dalam
menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang
kesehatan.
Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Kesehatan RI
menyelenggarakan fungsi :1. Perumusan kebijakan nasional, kebijakan
pelaksanaan dan kebijakan teknis di bidang kesehatan2. Pelaksanaan
urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya3. Pengelolaan
barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya4.
Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya5. Penyampaian laporan hasil
evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya
kepada Presiden
Dalam menyelenggarakan fungsi, Kementerian Kesehatan RI
mempunyai kewenangan :1. Penetapan kebijakan nasional di bidang
kesehatan untuk mendukung pembangunan secara makro2. Penetapan
pedoman untuk menetukan standar pelayanan minimal yang wajib
dilaksanakan oleh kabupaten/Kota di bidang Kesehatan3. Penyusunan
rencana nasional secara makro di bidang kesehatan4. Penetapan
persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga
profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidang kesehatan5.
Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang
meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan
supervisi di bidang kesehatan6. Pengaturan penerapan perjanjian
atau persetujuan internasional yang disahkan atas nama Negara di
bidang kesehatan;7. Penetapan standar pemberian izin oleh daerah di
bidang kesehatan8. Penanggulangan wabah dan bencana yang berskala
nasional di bidang kesehatan9. Penetapan kebijakan sistem informasi
nasional di bidang kesehatan10. Penetapan persyaratan kualifikasi
usaha jasa di bidang kesehatan11. Penyelesaian perselisihan antar
Propinsi di bidang kesehatan12. Penetapan kebijakan pengendalian
angka kelahiran dan penurunan angka kematian ibu, bayi, dan anak13.
Penetapan kebijakan sistem jaminan pemeliharaan kesehatan
masyarakat14. Penetapan pedoman standar pendidikan dan
pendayagunaan tenaga kesehatan15. Penetapan pedoman pembiayaan
pelayanan kesehatan16. Penetapan pedoman penapisan, pengembangan
dan penerapan teknologi kesehatan dan standar etika penelitian
kesehatan17. Penetapan standar nilai gizi dan pedoman sertifikasi
teknologi kesehatan dan gizi18. Penetapan standar akreditasi sarana
dan prasarana kesehatan19. Surveilans epidemiologi serta pengaturan
pemberantasan dan penanggulangan wabah, penyakit menular dan
kejadian luar biasa20. Penyediaan obat esensial tertentu dan obat
untuk pelayanan kesehatan dasar sangat essential (buffer stock
nasional)21. Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku yaitu :. Penempatan dan pemindahan
tenaga kesehatan tertentu. pemberian izin dan pembinaan produksi
dan distribusi alat kesehatan
