Strategi Pengembangan Ilmu Farmasi di Indonesia-Mustakim Masnur.pdf

8/20/2019 Strategi Pengembangan Ilmu Farmasi di Indonesia-Mustakim Masnur.pdf

1/16

Strategi Pengembangan Ilmu Farmasi di Indonesia

“Sebuah Tinjauan Filsafat Ilmu”

Oleh:

Mustakim Masnur, S. FarmK11015I022

Pengampu:

Dr. Waston

PROGRAM PASCA SARJANA

MAGISTER ILMU FARMASI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2015


2/16

BAB I

PENDAHULUAN

Farmasi merupakan istilah yang dipakai pada tahun 1400-1600an. Farmasi

dalam bahasa inggris adalah pharmacy, bahasa yunani adalah pharmacon, yang

artinya adalah obat. Farmasi merupakan salah satu bidang ilmu professional

kesehatan yang merupakan kombinasi dari ilmu kesehatan, ilmu fisika, dan ilmu

kimia yang memiliki tanggung jawab memastikan efektivitas dan keamanan

penggunaan obat. Ruang lingkup farmasi sangatlah luas termasuk penelitian,

pembuatan, peracikan, penyediaan sediaan obat, pengujian, serta pelayanan

informasi obat.

Tokoh-Tokoh Besar Farmasi:

1. Hipocrates (460-370 SM)

"Bapak Ilmu Kedokteran" menerangkan obat secara

rasional, dan menyusun sistematika pengetahuan

kedokteran, serta meletakkan pekerjaan kedokteran

pada suatu etik yang tinggi..

2. Dioscorides (Abad 1 M)

Ahli botani Yunani yang memiliki ilmu farmakognosi

dan membuat sebuah karya yang berguna untuk farmasi

bahan alam yaitu buku “De Materia Medica”. Obat yang

berhasil dibuat seperti: Opium, Ergot, Hyoscyamus, dan

Cinnamon.

3. Galen (130-200M )

Dokter dan ahli farmasi Yunani menciptakan suatu

sistem yang sempurna dari fisiologi, patologi, dan

pengobatan mencampur dan melebur bermacam-macam

tumbuhan obat yang disebut Farmasi Galenika.


3/16

4. I bnu Sina (980-1037M)

Ilmuwan Arab yang menggabungkan pengetahuan

pengobatan dari berbagai negara yaitu Yunani, India,

Persia, dan Arab menjadi pengobatan lebih baik. Menulis

beberapa buku tentang metode pengumpulan dan

penyimpanan tumbuhan obat dan buku cara pembuatan

sediaan obat seperti pil, supositoria, dan sirup.

5. Phil ipus Aureolus Thephratus Bombastus van H ohenheim (1493 - 1541)

Dokter dan ahli kimia dari Swiss, dikenal dengan

“Paracelcus” memiliki pengaruh besar pada

perkembangan ilmu farmasi dan penyiapan bahan obat

yang spesifik untuk melawan penyakit dan

memperkenalkan sejumlah besar zat kimia obat secara

internal.

Perkembangan ilmu farmasi kemudian menyebar hampir ke seluruh dunia.

Mulai Inggris, Amerika Serikat, dan Eropa Barat. Sekolah Tinggi Farmasi yang

pertama didirikan di Philadelphia, Amerika Serikat pada tahun 1821 (sekarang

sekolah tersebut bernama Philadelphia College of Pharmacy and Science). Setelah

itu, mulailah era baru ilmu farmasi dengan bermunculannya sekolah-sekolah

tinggi dan fakultas di universitas.

Peran organisasi keprofesian atau keilmuwan juga ditentukan

perkembangan ilmu farmasi. Sekarang ini banyak sekali organisasi ahli farmasi

baik lingkup nasional maupun internasional. Di Inggris, organisasi profesi

pertama kali didirikan pada tahun 1841 dengan nama “The Pharmaceutical

Society of Great Britain”. Sedangkan, di Amerika Serikat menyusul 11 tahun

kemudian dengan nama “American Pharmaceutical Association”. Organisasi

internasionalnya akhirnya didirikan pada tahun 1910 dengan nama “Federation

International Pharmaceutical”.


4/16

Sejarah industri farmasi modern dimulai 1897 ketika Felix Hoffman

menemukan cara menambahkan dua atom ekstra karbon dan lima atom ekstra

karbon dan lima atom ekstra hidrogen ke adlam sari pati kulit kayu willow. Hasil

penemuannya ini dikenal dengan nama Aspirin, yang akhirnya menyebabkan

lahirnya perusahaan industri farmasi modern di dunia, yaitu Bayer. Selanjutnya,

perkembangan (R & D) pasca Perang Dunia I. Kemudian, pada Perang Dunia II

para pakar berusaha menemukan obat-obatan secara massal, seperti obat TBC,

hormaon steroid, dan kontrasepsi serta antipsikotika.

Sejak saat itulah, dunia farmasi (industri & pendidikannya) terus

berkembang dengan didukung oleh berbagai penemuan di bidang lain, misalnya

penggunaan bioteknologi. Sekolah-sekolah farmasi saat ini hampir dijumpai di

seluruh dunia.


5/16

BAB II

ISI

A. Farmasi Sebagai Ilmu Sains

Semua bentuk pengetahuan dapat dibeda-bedakan atau dikelompokkan

dalam berbagai kategori atau bidang, sehingga terjadi diversifikasi bidang ilmu

pengetahuan atau disiplin ilmu, yang berakar dari kajian filsafat, yaitu Seni (Arts),

Etika (Ethics), dan Sains (Science). Di satu pihak Farmasi tergolong seni teknis

(technical arts) apabila ditinjau dari segi pelayanan dalam penggunaan obat

(medicine); di lain pihak Farmasi dapat pula digolongkan dalam ilmu-ilmu

pengetahuan alam (natural science).

Dalam tinjauan pengelompokan bidang ilmu atau kategori di atas

digunakan kriteria :

1. Obyek ontologis. Di sini ditinjau obyek apa yang ditelaah sehingga

menghasilkan pengetahuan tersebut. Sebagai contoh, obyek ontologis dalam

bidang Ekonomi ialah hubungan manusia dan benda atau jasa dalam rangka

memenuhi kebutuhan hidup; obyek telaah pada Manajemen ialah kerja sama

manusia dalam mencapai tujuan yang telah disetujui bersama; obyek ontologis

pada Farmasi ialah obat dari segi kimia dan fisis, segi terapetik, pengadaan,

pengolahan sampai pada penyerahannya kepada yang memerlukan.

2. Landasan epistemologis, yaitu cara atau metode apa yang digunakan untuk

memperoleh pengetahuan tersebut. Contoh landasan Epistemologis

Matematika ialah logika deduktif; landasan epistemologis kebiasaan sehari-

hari ialah pengalaman dan akal sehat; landasan epitemologis Farmasi ialah

logika deduktif dan logika induktif dengan pengajuan hipotesis, yang

dinamakan pula metode logiko-hipotetiko-verifikatif.

3. Landasan aksiologis, yaitu mempertanyakan apa nilai kegunaan pengetahuan

tersebut. Nilai kegunaan pencak silat, matematika dan farmasi sudah jelas

berbeda. Dalam hal ini nilai kegunaan atau landasan aksiologis Farmasi dan

Kedokteran itu sama karena kedua-duanya bertujuan untuk kesehatan manusia

(Suryasumantri, Y.S. 1985).


6/16

Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia (1997) dalam “informasi

ja batan untuk standar kompetensi kerja” menyebutkan jabatan Ahli Teknik Kimia

Farmasi, (yang tergolong sektor kesehatan) bagi jabatan yang berhubungan erat

dengan obat-obatan, dengan persyaratan: pendidikan Sarjana Teknik Farmasi.

Dilihat dari sisi pendidikan Farmasi, di Indonesia mayoritas farmasi belum

merupakan bidang tersendiri melainkan termasuk dalam bidang MIPA

(Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam) yang merupakan kelompok ilmu murni

(basic science) sehingga lulusan S1-nya pun bukan disebut Sarjana Farmasi

melainkan Sarjana Sains.

Bagaimana dengan perkembangan farmasi di Indonesia? Perkembangan

farmasi boleh dibilang dimulai ketika berdirinya pabrik kina di Bandung pada

tahun 1896. Kemudian, terus berjalan sampai sekitar tahun 1950 di mana

pemerintah mengimpor produk farmasi jadi ke Indoneisa. Perusahaan-perusahaan

lokal pun bermunculan, tercatat ada Kimia Farma, Indofarma, Dankos, dan

lainnya. Di dunia pendidikan sendiri, sekolah tinggi atau fakultas farmasi juga

dibuka di berbagai kota.

Tonggak sejarah munculnya profesi apoteker di Indonesia dimulai dengan

didirikannya Perguruan Tinggi Farmasi di Klaten pada tahun 1946, yang

kemudian menjadi Fakultas Farmasi UGM, dan di bandung tahun 1947.

Demikian beberapa ulasan sejarah farmasi Dunia barat yang semuanya

berawal dari Hipocrates yang dikenal sebagai bapak kedokteran, jika dilihat secara

mendalam maka ilmu kefarmasian dan ilmu kedokteran memiliki sumber yang

sama sehingga diharapkan keilmuan ini dapat bekerja sama untuk mencapai efek

terapi yang maksimal bagi pasien.

B. Sejarah Kefarmasian Indonesia

Pengetahuan Farmasi sebagai profesi di Indonesia sebenarnya relatif masih

“muda” dan baru dapat berkembang secara berarti setelah masa kemerdekaan.

Pada zaman penjajahan, baik pada masa pemerintahan Hindia-Belanda maupun

masa pendudukan Jepang, kefarmasian Indonesia pertumbuhannya sangat lambat

dan profesi farmasi masih belum dikenal secara luas oleh masyarakat.


7/16

Sampai proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, tenaga-tenaga

farmasi Indonesia pada umumnya terdiri dari asisten apoteker dengan jumlah

relatif sangat sedikit. Tenaga-tenaga apoteker pada masa penjajahan umumnya

berasal dari Denmark, Austria, Jerman dan Belanda.

1. Pada Zaman penjajahan sampai perang kemerdekaan

Tonggak sejarah kefarmasian di Indonesia pada dasarnya diawali dengan

pendidikan asisten apoteker pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Pendidikan

asisten apoteker semulai dilakukan ditempat kerjanya yaitu di apotek oleh

apoteker yang mengelola dan memimpin sebuah apotek. Setelah calon asisten

apoteker telah bekerja dalam jangka waktu tertentu di apotek dan dianggap

memenuhi syarat, maka diadakan ujian pengakuan yang diselenggarakan oleh

pemerintahan Hindia Belanda.

Menurut catatan yang ada, asisten apoteker Warga Negara Belanda lulusan

Indonesia yang pertama adalah pada tahun 1906 yang diuji di Surabaya. Warga

Negara Indonesia yang pertama asli tercatat sebagai lulusan pertama pada tahun

1908 yang diuji di Surabaya dan lulusan kedua terjadi pada tahun 1919 yang diuji

di Semarang.

Disekitar tahun 1930-an ditetapkan beberapa peraturan perundang-

undangan kefarmasian yang cukup penting antara lain:

a. Undang-Undang Obat Bius tanggal 12 Mei 1927 (ST 1927 No. 278)

diubah dengan St. 1949 No.335)

b.

Ordonansi Loodwit tanggal 21 Desember 1931 nomor 28 (Stb. 509)

c. Ordonansi Pemeriksaan Bahan-bahan Farmasi tanggal 12 Desember

1936 No. 19 (Stb. No. 660)

2. Periode setelah perang kemerdekaan sampai tahun 1958

Pada periode ini jumlah tenaga farmasi terutama tenaga asisten apoteker

mulai bertambah dalam jumlah relatif lebih besar. Pada tahun 1950 di Jakarta

dibuka SAA Negeri (Republik) yang pertama, dengan jangka waktu pendidikan

selama 2 tahun. Lulusan angkatan pertama SAA ini tercatat 30 orang. Sementara

itu jumlah apoteker juga mengalami peningkatan baik yang berasal dari

pendidikan di luar negeri maupun lulusan dari dalam negeri.


8/16

3. Periode tahun 1958 sampai dengan 1967

Pada periode ini meskipun upaya untuk memproduksi obat telah banyak

dirintis, pada kenyataannya industri-industri farmasi menghadapi hambatan dan

kesulitan yang cukup berat antara lain kekurangan devisa dan terjadinya sistem

penjatahan bahan baku obat sehingga industri yang dapat bertahan hanyalah

industri yang memperoleh bagian jatah atau mereka yang mempunyai relasi

dengan luar negeri. Pada periode ini terutama antara tahun 1960-1965 karena

kesulitan devisa dan keadaan ekonomi yang suram, industri farmasi di dalam

negeri hanya dapat berproduksi sekitar 30% dari kapasitas produksinya. Oleh

karena itu penyediaan obat menjadi sangat terbatas dan sebagian besar berasal dari

impor. Sementara itu karena pengawasan belum dapat dilakukan dengan baik

maka banyak terjadi kasus bahan baku maupun obat jadi yang tidak memenuhi

persyaratan standar.

Disekitar tahun1960-1965 beberapa peraturan perundang-undangan yang

penting dan berkaitan dengan kefarmasian yang dikeluarkan oleh pemerintah

antara lain:

a.

Undang-undang no.9 tahun 1960 tentang Pokok Pokok Kesehatan

b. Undang-undang no.10 tahun 1961 tentang Barang

c.

Undang-undang no.7 tahun 1963 tentang farmasi

d. Undang-undang no.6 tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan

e. Peraturan Pemerintah no. 26 tahun 1965 tentang Apotek.

Pada tahun 1963, sebagai bentuk realisasi Undang-Undang Pokok

Kesehatan telah dibentuk Lembaga Farmasi Nasional (SK Menkes tanggal 11 Juli

1963 nomor 39521/Kab/199). Dengan demikian pada waktu itu ada dua instansi

pemerintah dibidang kefarmasian yakni Direktorat Urusan Farmasi dan LFN.

Direktorat Urusan Farmasi (semula Inspektorat Farmasi) pada tahun 1967

mengalami pemekaran organisasi menjadi Direktorat Jenderal Farmasi.

Pada periode 1958-1967 tenaga farmasi baik apoteker maupun asisten

apoteker semakin meningkat jumlahnya. Pada periode ini telah didirikan lagi 5

jurusan/fakultas farmasi negeri dan beberapa fakultas farmasi swasta. Pada tahun


9/16

1966, jumlah apoteker diseluruh indonesia tercatat 1.101 orang, AA sebanyak

5.180 orang, Apotek 585 dan Industri Farmasi 109 pabrik.

4. Periode Orde Baru

Pada masa pemerintahan Orde Baru ini Stabilitas Politik, Ekonomi dan

Keamanan yang telah semakin mantap sehingga pembangunan disegala bidang

telah dapat dilaksanakan dengan lebih terarah dan terencana. Pembangunan

kesehatan sebagai bagian integral pembangunan nasional, secara bertahap telah

dapat ditingkatkan sejak Repelita I hingga Repelita III dengan hasil yang cukup

menggembirakan.

Keberhasilan pembangunan ekonomi dan pembangunan kesehatan pada

sisi lain mempunyai dampak positif terhadap perkembangan kefarmasian di

Indonesia. Industri farmasi secara bertahap sejak Repelita I sampai dewasa ini

telah dapat tumbuh dan berkembang secara mantap dengan jaringan distribusi

yang cukup luas. Pada periode orde baru pula, pengaturan, pengendalian, dan

pengawasan dibidang kefarmasian telah dapat ditata dan dilaksanakan dengan

lebih baik.Sampai tahun pertama Repelita I, sebagian besar (80%) kebutuhan obat

nasional kita masih sangat tergantung pada impor. Keadaan ini jelas tidak

menguntungkan dan mempunyai dampak negatif terhadap upaya peningkatan

derajat kesehatan rakyat. Oleh karena itu, kebijaksanaan obat pada Pelita I

dititikberatkan pada produksi obat jadi dalam negeri dengan membuka

kesempatan investasi, baik modal dalam negeri maupun modal asing. Dengan

adanya kebijaksanaan ini maka pada akhir Repelita I industri farmasi dalam negeri

dapat tumbuh dengan peningkatan produksi yang cukup besar sehingga

ketergantungan akan impor dapat dikurangi.


10/16

5. Farmasi era Reformasi

Pada era Reformasi ini, farmasi mengalami peningkatan secara signifikan

baik dari profesi Apoteker, maupun tenaga tekhnis kefarmasian. Hal ini ditandai

dengan banyaknya sekolah pendidikan dan industri farmasi yang didirikan.

C. Pendidikan Kefarmasian

Pendidikan Farmasi, khususnya pendidikan tinggi sering berubah dengan

perubahan tuntutan zaman. Pendidikan tinggi secara umum dituntut untuk

menghasilkan lulusan yang lebih berkualitas dan lebih relevan terhadap kebutuhan

masyarakat. Khususnya bidang Farmasi di era reformasi ini semakin banyak

didirikan perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan pendidikan Farmasi.

Demikian pula terjadi pada pendidikan program profesional di bidang kesehatan,

yang semakin dituntut mutu lulusan yang tinggi, sehingga Sekolah Perawat,

Sekolah Menengah Farmasi, dan lain-lain ditingkatkan menjadi setingkat

Akademi (Program D-3 atau D-4), yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Propinsi,

dan dikelompokkan dalam Politeknik Kesehatan (POLTEKKES).

1. Sejarah Perkembangan Pendidikan Farmasi di Indonesia.

Perkembangan pendidikan tinggi kefarmasian di Indonesia dapat dibagi

dalam era pra Perang Dunia II, Zaman Pendudukan Jepang dan pasca Proklamasi

Kemerdekaan R.I. Sebelum Perang Dunia II, selama penjajahan Belanda hanya

terdapat beberapa Apoteker yang berasal dari Denmark, Austria, Jerman dan

Belanda. Tenaga kefarmasian yang dididik di Indonesia hanya setingkat Asisten

Apoteker (AA), yang mulai dihasilkan tahun 1906. Pelaksanaan pendidikan A.A.

ini dilakukan secara magang ada Apotik yang ada Apotekernya dan setelah

periode tertentu seorang calon menjalani ujian negara. Pada tahun 1918 dibuka

sekolah Asisten Apoteker yang pertama dengan penerimaan murid lulusan MULO

Bagian B (Setingkat SMP). Pada tahun 1937 jumlah Apotik di seluruh Indonesia

hanya 37. Pada awal Perang Dunia ke-2 (1941) banyak Apoteker warga negara

asing meninggalkan Indonesia sehingga terdapat kekosongan Apotik. Untuk

mengisi kekosongan itu diberi izin kepada dokter untuk mengisi jabatan di


11/16

Apotik, juga diberi izin kepada dokter untuk membuka Apotik-Dokter (Dokters-

Apotheek) di daerah yang belum ada Apotiknya.

Pada zaman pendudukan Jepang mulai dirintis pendidikan tinggi Farmasi

dengan nama Yukagaku sebagai bagian dari Jakarta Ika Daigaku. Pada tahun 1944

Yakugaku diubah menjadi Yaku Daigaku. Pada tahun 1946 dibuka Perguruan

Tinggi Ahli Obat di Klaten yang kemudian pindah dan berubah menjadi Fakultas

Farmasi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Tahun 1947 diresmikan Jurusan

Farmasi di Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Ilmu Alam (FIPIA), Bandung sebagai

bagian dari Universitas Indonesia, Jakarta, yang kemudian berubah menjadi

Jurusan Farmasi, Institut Teknologi Bandung pada tanggal 2 Mei 1959.

Lulusan Apoteker pertama di UGM sebanyak 2 orang dihasilkan pada

tahun 1953. Saat ini di Indonesia terdapat 8 perguruan tinggi farmasi negeri dan

belasan perguruan tinggi swasta (Ketut Patra dkk. 1988).

a. Sekolah Menengah Farmasi

Dari sejarah perkembangan kefarmasiaan di Indonesia tampak besarnya

peranan pendidikan menengah farmasi (Sekolah Asisten Apoteker), khususnya

pada saat langkanya tenaga kefarmasian berpendidikan tinggi. Pada saat peralihan

sampai dikeluarkannya PP 25 tahun 1980, masih dimungkinkan adanya ”Apotik

Darurat” yaitu Apotik yang dikelola oleh Asisten Apoteker yang sudah

berpengalaman kerja. Tenaga menengah farmasi ini masih sangat diperlukan dan

berperanan, khususnya pada Farmasi Komunitas, baik di Apotik maupun di

Rumah Sakit. Dengan bertambahnya tenaga farmasi berpendidikan tinggi, peranan

ini akan semakin kecil, sehingga perlu dipikirkan untuk meningkatkan pendidikanAA ini setingkat akademi (lulusan SMA). Mulai tahun 2000, pendidikan

menengah ini mulai “phasing out”, ditingkatkan menjadi Akademi Farmasi (Ketut

Patra dkk. 1988).

b. Program Diploma Farmasi

Sejak 1991 telah dirintis pembukaan pendidikan tenaga farmasi ahli madya

dalam bentuk Program Diploma (D-III) oleh Departemen Kesehatan, yaitu


12/16

Program Studi Analis Farmasi. Kebutuhan ini merupakan konsekuensi

perkembangan di bidang kesehatan yang semakin memerluka tenaga ahli, baik

dalam jumlah maupun kualitas, dan semakin memerlukan diversifikasi tenaga

keahlian. Tujuan utama program studi ini ialah menghasilkan tenaga ahli madya

farmasi yang berkompetensi untuk pelaksanaan pekerjaan di bidang pengendalian

kualitas (quality control). Adapun peranan yang diharapkan dari lulusan program

Studi Analis Farmasi ialah: Melaksanakan analisis farmasi dalam laboratorium:

obat, obat tradisional, kosmetika, makanan-minuman, bahan berbahaya dan alat

kesehatan; di industri farmasi, instalasi farmasi rumah sakit, instansi pengawasan

mutu obat dan makanan-minuman atau laboratorium sejenisnya, di sektor

pemerintah maupun swasta, dengan fungsi :

Pelaksanaan analisis, pengujian mutu, pengembangan metode analisis dan

peserta aktif dalam pendidikan dan penelitian di bidang analisis farmasi.

Program ini diharapkan dapat dikelola oleh perguruan tinggi negeri yang

mempunyai fakultas atau Jurusan Farmasi dengan status Program Diploma (D-

III). Kemungkinan besar Sekolah Menengah Farmasi di masa yang akan datang

dapat ditingkatkan menjadi Program Diploma seperti yang diuraikan di atas

(Forum Komunikasi Perguruan Tinggi Farmasi.1992).

Ramalan kami lebih dari 10 tahun yang lalu, sekarang ini sudah menjadi

kenyataan melalui ketentuan yang mengharuskan pendidikan menengah

ditingkatkan menjadi Akademi (Ketut Patra dkk. 1988)

c. Pendidikan Tinggi Farmasi

Perkembangan pendidikan tinggi Farmasi di Indonesia sejak berdirinya

perguruan tinggi farmasi yang pertama di Klaten dan Bandung, sampai saat ini

terdapat 8 pendidikan tinggi Farmasi negeri dan belasan perguruan tinggi swasta.

Menurut catatan tahun 1983 jumlah lulusan Farmasis (Apoteker) di Indonesia

3552 orang, yang merupakan peningkatan sebesar 350% dari jumlah Apoteker di

tahun 1966. Proyeksi jumlah Apoteker pada tahun 2000 adalah 6666 orang

berdasarkan rasio 1 Apoteker untuk 30.000 jiwa, hanya untuk bidang pelayanan

saja. (Rasio yang ideal untuk perbandingan kebutuhan minimum yang lazim


13/16

diproyeksikan untuk profesi ini di bidang kesehatan ialah 1 : 15.000). Saat ini

jumlah Apoteker diperkirakan sebanyak 10.000 orang.

Tantangan pembangunan di bidang kesehatan, khususnya dalam bidang

yang merupakan tantangan bagi Pendidikan Tinggi Farmasi di Indonesia ialah

menghasilkan produk pendidikan tinggi yang memenui Standar Profesi Apoteker

(Standard Operating Procedure = SOP) sebagai berikut (ISFI.1989):

- Turut mengupayakan obat yang bekerja spesifik, relatif aman yang dapat

meringankan penderitaan akibat penyakit.

-

Memberikan sumbangan untuk mengungkapkan mekanisme terinci dari

fungsi normal dan fungsi abnormal organisme.

- Mengupayakan obat yang bekerja spesifik, relatif aman yang dapat

memodifikasi penyakit; memulihkan kesehatan; mencegah penyakit.

- Mengupayakan obat yang dapat membantu kebehrasilan intervensi dengan

cara lain (bukan obat) dalam upaya kesehatan.

- Menciptakan metode untuk mendeteksi sedini mungkin kelainan

fungsional pada manusia.- Menggali dan mengembangkan sumber alam Indonesia yang dapat

diperbaharui atau pun tidak dapat diperbaharui untuk tujuan kefarmasian.

- Menciptakan cara baru untuk penyampaian obat ke sasaran yang harus

dipengaruhinya dalam organisme.

- Mengembangkan metode untuk menguji, menciptakan norma dan kriteria

untuk meningkatkan secara menyeluruh daya guna dan keamanan obat

dan komoditi farmasi, maupun keamanan lingkungan dan bahan lain yang

digunakan manusia untuk kepentingan kehidupannya.

- Membangun sistem farmasi Indonesia dan sistem pengejawantahan

profesi farmasi yang efisien dan efektif selaras dengan konstelasi budaya,

geografi dan lingkungan Indonesia.

2. Kurikulum Pendidikan Tinggi Farmasi

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maupun perubahan

orientasi Farmasi sebagai ilmu dan profesi juga berkembang mengikuti zaman.


14/16

Kurikulum Pendidikan Tinggi Farmasi mulai berubah secara drastis pada awal

tahun 80-an. Perubahan ini ditandai oleh penerapan Sistem Kredit Semester,

penerapan Kurikulum Inti dalam rangka penyeragaman pendidikan tinggi Farmasi

di seluruh Indonesia, dan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1980

tentang dikembalikannya fungsi Apotik sebagai tempat pengabdian profesi

Apoteker.

Perkembangan di era sembilan puluhan dimulai dengan terbitnya Undang-

Undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan

Pemerintah No. 30/Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi, Konsep Link and

Match (1993) oleh DepDikBud; dan di sektor kesehatan diterbitkan Undang-

Undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan. Perkembangan terakhir ialah

diterbitkannya PP 60/ Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, yang merupakan

penyempurnaan PP No.30/Tahun 1990 Tentang Pendidikan Tinggi, dan PP No.61/

Tahun 1999, tentang Penetapan Perguruan Tinggi sebagai Badan Hukum.

Peraturan Pemerintah yang terakhir ini pada dasarnya memberikan otonomi

kepada perguruan tinggi untuk penyelenggaraan pendidikan akademik dan

profesional, yang disertai akuntabilitas (pertanggungjawaban), melalui akreditasi,

yang dilakukan melalui evaluasi, untuk meningkatkan kualitas secara

berkelanjutan (Paradigma Baru Pendidikan Tinggi , KPPT-JP 1996-2005).

Kebijaksanaan pemerintah yang tertuang dalam berbagai perundang-

undangan itu semuanya mengacu pada Tujuan Pembangunan Nasional seperti

yang tercantum dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara, yang mempengaruhi

pula arah, tujuan dan orientasi pendidikan kefarmasian, dan kurikulum

pendidikannya.


15/16

BAB III

KESIMPULAN

Dari uraian teori diatas, dapat disimpulkan beberapa strategi

pengembangan Ilmu Farmasi di Indonesia yaitu:

1. Strategi pengembangan ilmu farmasi di Indonesia, dimulai dari pemerintahan

Hindia-Belanda dengan pendirian Pendidikan Asisten Apoteker.

2. Strategi pengembangan selanjutnya dilakukan dengan penguatan aturan

hukum yang berlaku tentang pekerjaan kefarmasian.

3.

Peningkatan kerjasama luar negeri terkait dengan pengembangan industri-

industri farmasi di Indonesia dalam bidang peralatan dan distribusi.


16/16

DAFTAR PUSTAKA

Forum Komunikasi Perguruan Tinggi Farmasi Negeri se Indonesia, Hasil Rapat

Tahunan (1992).

Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia, Keputusan Kongres Nasional XIII,

N0.XIII/Kongres XIII/ISFI/1989 tentang Standar Profesi Apoteker dalam

Pengabdian Profesi di Apotik.

Ketut Patra dkk . (1988) “ 60 Tahun Dr. Midian Sirait, Pilar -Pilar Penopang

Pembangunan di Bidang Obat”, Penerbit P.T.Priastu, Jakarta.

Suryasumantri, Y.S (1985) “ Filsafat Ilmu, Suatu Pengantar Populer”, Penerbit

Sinar Harapan, Jakarta.

Documents

Strategi Pengembangan Ilmu Farmasi di Indonesia-Mustakim Masnur.pdf