STRATEGI PEMBERDAYAAN UNIT PELAKSANA

TEKNIS DAERAH (UPTD) LATIHAN KERJA PROVINSI

BANTEN TERHADAP PESERTA PELATIHAN DI

SERPONG TANGERANG SELATAN

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh:

Syarivan Qomaruzzaman

(1112054100046)

PROGRAM STUDI KESEJAHTERAAN SOSIAL

FAKULTAS ILMU DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

1440 H / 2019 M

 

STRATEGI PEMBERDAYAAN UPTD LATIEAN KERJAPROVINSI BANTEN TEREADAP PESERTA PELATIIIAN

DI SERPONG TANGERANG SELATAN

Skripsi

Dialuiian l(cpada Fakuitas IImu Dak\\,al.i dan Ilmu Komunikasill nruk Memenuhi Persyaratan lvlcmperoleh

Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleb:

Srerya!-agagrczzgma!NIMr 1112054100046

PROGRAM STUDI KESEJAUTERAAN SOSIAL

FAKULTAS ILMU DAKWAE DAN ILMU KOMUNIXASI

T'NI\,'ERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

SYARIF EIDAYATULLAtr JAIiARTA

Di Bawah Bimbingan:

Nluhtadi,\M. SiNIP. 1975 0601 201411 1

1440 It / 2019 M

 

PtrNGISAHAN 1'.A.\ITI,\ UJI.\N

Sklipsi bc.tudLrl Sllrtcgi Pcml)er{trlann Unit pctltirinr Tckris t)aemh(LrP'lll) Lutihan Kcrir pr.o\ins; Ilxnten tcrhadnp l,crcr(x pcrilihan diScrponij'l,lngcrang Scl:rtan tclalt aliujii(a1i delenl sidellg rtLriter:litsvth |ekrLltas Duk*,tltdan llrn! I(omullikasi lllN S:rii HidayalrLllah Jxkilltll pada ]1 .luli 2019.

Skripsi i]li tclah (litcrinta sebasai salah satrr sYarilt gclar slriar)a (S.Sos) t)adx

f rogrllln studi I(ese jrlrtcrxan Sosiill.

Jakarta, 11 Juli 2019

Sidang Munaqasyah

Selfietaris

Penguji I

NIP. 197506012014r I r00r

KeturPenguji

NIP. 196708181998031002

197717212007 t01007

012018

Eglmt_Eqltlldr,M4NrP.196012081988031005

IIw

 

LEMBAR PERNYATAAN

De!1gal1 ini meflyatakai:

l. Skipsi ini rnerupakan hasil ka.rya saya sendiri yang

diajr*an untuk meme[uhi sa]ah satu persyaratan

nrcmpcroleh gclar strata I (Sl) Jurusan Kcscjahtc|aan

Sosial Fakultas Ilmu Dak.",;ah dan Ilmu Komunikasi

LJnivcrsitas Islixn Ncgcri Syarif Hida)etullah Jakarta.

ScmrLa sumbcr lang sava gunakan dalaur pcnLrlisan ini.

lclah sa.va cantlmlkao scsuai dcngan kctcntllan !ang

bcrlakLr di Univcrsitas Islam Ncgeri Syanl' I lidayalullah

-1akarla.

.Tika dikenrLrdiarr hari saya lerbukli bahua dalanr penulisan

skripsi ini bukan hasil karya s:r) a scndi aiau rnonpaka

hasil .iiplakan dari karya oralg lair (plagiat), naka salr

bersedia mel)erirna sa{ksi }ang berLaklr di Urlivercilas

Islan Negeri Slari l' Ilidavalullah Jakafl a

2.

Jakarra. l0 Juli l0l9

 

i

ABSTRAK

Syarivan Qomaruzzaman, 1112054100046

Strategi Pemberdayaan UPTD Latihan Kerja Provinsi

Banten Terhadap Peserta Pelatihan Di Serpong Tangerang

Selatan

Pengangguran merupakan salah satu masalah sosial yang

menjadi tugas pokok pemerintah pusat maupun daerah dan

perangkatnya untuk diatasi dengan meningkatan kesejahteraan

ekonomi rakyat. Peranan pemerintah bukan hanya dibutuhkan

dalam membuka lapangan kerja, tapi juga meningkatkan

kesadaran pengetahuan, dan keahlian masyarakat agar tercipta

sumber daya manusia yang memiliki kualitas sehingga

masyarakat memiliki modal untuk bersaing didunia kerja.

Pemberdayaan masyarakat dapat menjadi salah satu solusi yang

bisa dilakukan pemerintah dalam upaya menurunkan angka

pengagguran dengan memberikan pelatihan berbasis

pengorganisasian masyarakat sehingga dapat menciptakan

kondisi masyarakat yang mandiri secara ekonomi.

Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui serta

menganalisis bagaimana strategi UPTD Latihan Kerja Provinsi

Banten yang merupakan salah satu lembaga pelatihan dibawah

naungan pemerintah daerah dalam melakukan pemberdayaan

serta faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan itu

sendiri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan

metode wawancara, observasi serta analisis data-data terkait

untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian

ini.

Dari hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Strategi yang

dilaksanakan oleh UPTD Latihan Kerja Provisi Banten dengan

melakukan kegiatan pemberdayaan yang menimbulkan kesadaran

masyarakat untuk menigkatkan kehlian melalui pelatihan,

memiliki tujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi

masyarakat secara umum, khususnya provinsi banten dengan

menggunakan strategi pelatihan dalam sektor Industri sebagai

modal masyarakat untuk dapat mencari pekerjaan ataupun

menciptakan lapangan kerja.

Kata kunci: Pengangguran, Pemerintah, Pemberdayaan.

 

ii

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat

dan karuniaNya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Tidak

lupa salawat serta salam penulis haturkan pada baginda alam

Nabi Muhammad SAW serta para sahabat dan kerabatnya yang

telah mengajarkan umatnya untuk bersungguh-sungguh dalam

menuntut ilmu dan terus berjalan di atas agama Allah.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak

kekurangan, baik dari segi isi maupun teknik penulisan, sekalipun

penulis sudah berusaha untuk menyusun skripsi ini sebaik

mungkin. Karena sesungguhnya kesempurnaan hanya miliki

Allah SWT.

Pada kesempatan ini penulis akan menyampaikan rasa

terimakasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan

bantuan, motivasi, dan arahan serta saran terhadap penulis

sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan

terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Marsidi dan Ibu Titik

Purwani yang telah mendidik dan selalu mendoakan anak-

anaknya berada dalam lindungan Allah SWT. Serta

seluruh anggota keluarga penulis yang tidak pernah lelah

untuk memberi dukungan kepada penulis dalam

menyelesaikan skripsi.

2. Suparto M.Ed., Ph.D, sebagai Dekan Fakultas Ilmu

Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah

 

iii

Jakarta. Dr. Siti Napsiyah Ariefuzzaman, MSW sebagai

Wakil Dekan Bidang Akademik. Dr. Rulli Nasrullah,

M.Si sebagai Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum.

Drs. Cecep Sastrawijaya, MA sebagai Wakil Dekan

Bidang Kemahasiswaan.

3. Ahmad Zaky, M.Si sebagai Ketua Program Studi

Kesejahteraan Sosial UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

yang sekaligus sebagai Dosen Pembimbing bagi penulis.

Hj. Nunung Khoiriyah, MA selaku sekretaris Program

Studi Kesejahteraan Sosial UIN Syarif Hidayatullah

Jakarta.

4. Muhtadi, M.Si, sebagai Dosen Pembimbing Akademik.

5. Seluruh Dosen Program Studi Kesejahteraan Sosial UIN

Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah memberikan ilmu

pengetahuan, pengajaran, dan bimbingan selama penulis

menjalani perkuliahan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

6. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu

Komunikasi dan Civitas Akademika yang telah

memberikan sumbangan ilmu pengetahuan, pengajaran,

dan bimbingan selama penulis menjalani perkuliahan di

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

7. Perpustakaan Umum dan Perpustakaan Fakultas Ilmu

Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah

Jakarta, penulis mengucapkan terimakasih karena telah

membantu dalam memberikan referensi buku, jurnal,

ataupun skripsi dari penelitian-penelitian terdahulu.

 

iv

8. Pengurus UPTD Latihan Kerja dalam proses penelitian,

peneliti sangat di sambut dengan keramahan yang tulus

dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.

9. Keluarga besar mahasiswa Kesejahteraan Sosial UIN

Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah berperan besar

dalam penulis selama menjadi mahasiswa dan menerima

penulis dalam keluarga Kesejahteraan Sosial UIN Jakarta.

10. HMI Cabang Ciputat, keluarga besar HMI KOMFAKDA,

Terimakasih telah memberikan cerita dan mengajarkan

banyak hal.

11. Teman-teman seperjuangan UIN Syarif Hidayatullah

Jakarta dari awal masuk kampus. Terimakasih yang

sebesar-besarnya atas segala perbuatan baik yang

diberikan kepada penulis dan selalu mendukung penulis

selama menjadi mahasiswa.

Jakarta, 10 Juli 2019

Penyusun,

Syarivan Qomaruzzaman

1112054100046

 

v

DAFTAR ISI

ABSTRAK ............................................................................... i

KATA PENGANTAR ............................................................. ii

DAFTAR ISI ............................................................................ v

DAFTAR TABEL ................................................................... viii

DAFTAR GAMBAR ............................................................... ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .................................... 1

B. Batasan Masalah ................................................ 9

C. Rumusan Masalah ............................................. 9

D. Tujuan Penelitian ............................................... 9

E. Manfaat Penelitian ............................................. 9

F. Metodologi Penilitian ........................................ 10

G. Tinjauan Pustaka ............................................... 13

H. Pedoman Penulisan ............................................ 14

I. Sistematika Penulisan ........................................ 15

BAB II KAJIAN TEORI

A. Strategi ............................................................... 17

1. Pengertian Strategi ..................................... 17

2. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi

Strategi ....................................................... 19

B. Pemberdayaan.................................................... 21

1. Pengertian Pemberdayaan .......................... 21

2. Tahapan – Tahapan Proses

Pemberdayaan ............................................ 24

3. Pendekatan Pemberdayaan ......................... 26

4. Tujuan Pemberdayaan ................................ 28

 

vi

5. Strategi Pemberdayaan ............................... 30

C. Kerangka Berpikir ............................................. 32

BAB III PROFIL LEMBAGA

A. Profil UPTD Latihan Kerja Provinsi Banten ..... 35

1. Sejarah Berdirinya UPTD Latihan

Kerja Provinsi Banten ............................ 35

2. Kedudukan, Tugas Dan Fungsi ............. 38

3. Visi dan Misi ......................................... 39

4. Maksud dan Tujuan Pelatihan ............... 40

5. Struktur Organisasi UPTD Latihan

Kerja Provinsi Banten ............................ 40

B. Program Pelatihan UPTD Latihan Kerja

Provinsi Banten ................................................. 46

1. Kejuruan/ Sub Kejuruan UPTD

Latihan Kerja Provinsi Banten .............. 47

2. Fasilitas Pelatihan / Sarana dan

Prasarana Pelatihan ................................ 48

BAB IV DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Strategi Rekrutmen Wargabinaan UPTD

Latihan Kerja Provinsi Banten .......................... 52

B. Strategi Pelatihan Watga Binaan UPTD

Latihan Kerja Provinsi Banten .......................... 53

C. Strategi Pemasaran dalam proses kerjasama

antara pemerintah Provinsi dan Provinsi

Kabupaten/Kota ................................................. 55

D. Jabatan Teknis yang Tersedia Sesuai Tugas

dan Fungsi ......................................................... 66

 

vii

E. Faktor Pendukung dan Penghambat

Pemberdayaan Masyarakat oleh UPTD

Latihan Kerja Provinsi Banten .......................... 67

BAB V ANALISIS DAN TEMUAN LAPANGAN

A. Analisis Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Oleh UPTD Latihan Kerja Provisi Banten ........ 69

B. Tahapan-Tahapan Pemberdayaan

Masyarakat Oleh UPTD LatihanKerja

Provinsi Banten ............................................... 74

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan ........................................................ 75

B. Implikasi ............................................................ 77

C. Saran .................................................................. 78

DAFTAR PUSTAKA .............................................................. 80

LAMPIRAN ............................................................................. 85

 

viii

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Sampel Kerangka Informan ................................. 12

Tabel II.1 Daftar Nama Instruktur Pelatihan ........................ 51

 

ix

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Berpikir ................................................ 34

Gambar III.1 Struktur Organisasi UPTD Latihan Kerja

Provinsi Banten .................................................... 46

Gambar IV.1 Pendaftaran Peserta UPTD Latihan Kerja

Provinsi Banten .................................................... 53

Gambar IV.2 Pelatihan Baris berbaris (FMD) .......................... 55

Gambar IV.3 Pelatihan berbasis masyarakat oleh UPTD

Latihan kerja Provinsi Banten .............................. 56

 

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengangguran merupakan salah satu masalah

sosial dinegara berkembang yang disebabkan oleh

beberapa faktor seperti minimnya lapangan pekerjaan,

kurangnya pengetahuan dan keahlian sumberdaya

manusia yang ada serta pembangunan yang telah

dilaksanakan tidak sebanding dengan kesempatan kerja

disuatu wilayah sehingga menjadi salah satu kesulitan

yang harus ditangani secara terstruktur, sistematis dan

massif.

Menurut sudut pandang makro ekonomi (Amir

2007, 29), pengangguran yang tinggi merupakan suatu

masalah. Salah satu gambaran dampak dari tingginya

tingkat pengangguran yaitu akan banyaknya sumber daya

yang terbuang percuma dan pendapatan masyarakat

berkurang.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) di Indonesia

pada bulan Februari 2018 menyatakan bahwa terdapat

angkatankerja sebanyak 133,94 juta orang. Namun di

provinsi Banten pada periode yang sama mengalami

peningkatan pengangguran terbuka dari 7,75 persen

menjadi 7,77 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka

(TPT) lulusan SMP menempati posisi tertinggi dibanding

 

2

jenjang pendidikan lain yaitu 12,02 persen pada Februari

2018.

Hal ini menjadi salah satu tugas pokok pemerintah

daerah dan perangkatnya untuk mengurangi angka

pengangguran dan meningkatan kesejahteraan ekonomi

raktyat. Peranan pemerintah bukan hanya dibutuhkan

dalam membuka lapangan kerja, tapi juga meningkatkan

kesadaran pengetahuan, dan kehlian masyarakat agar

tercipta sumber daya manusia yang memiliki kualitas

sehingga masyarakat memiliki modal untuk bersaing

didunia kerja. Pemberdayaan masyarakat dapat menjadi

salah satu solusi yang bisa dilakukan pemerintah dalam

upaya peningkatan skill. Perangkat pemerintahan di

daerah senantiasa dituntut mengambil peran yang besar di

dalam memberdayakan masyarakat yang ada di

wilayahnya.

Selaras dengan yang dikatakan Griffin yang

mengungkapkan bahwa masalah dan hal yang terpenting

terkait kebijakan desentralisasi yang memiliki hubungan

dengan hal pemberdayaan (Empowerment), adalah

menyerahkan kebebasan dan wewenang untuk pemerintah

daerah dalam membuat program, mengambil keputusan

dan meyepakati alternatif untuk menyelesaikan

permasalahan di daerahnya sendiri.

Shardlow (I. Rukminto 2011, 3) mengatakan

bahwa pemberdayaan selalu membahas tentang

bagaimana seorang individu, kelompok atau komunitas

 

3

berupaya mengendalikan keaadaan hidupnya sendiri dan

membentuk masa depan yang sejalan dengan apa yang

diinginkan.

Persoalan pemberdayaan masyarakat didasarkan

pada pemikiran community-based resource manegement

(pengelolaan sumberdaya lokal), yang merupakan salah

satu cara melakukan manajemen pembangunan untuk

mengatasi masalah pembangunan, seperti menurunnya

kualitas lingkugan hidup, minimnya partisipasi

masyarakat dan kemiskinan didalam proses pembangun

yang sebenarnya berkaitan dengan diri mereka sendiri.

Pemikiran ini juga merupakan suatu mekanisme

perencanaan people-centred development (pembangunan

yang berorientasi pada manusia) yang menitik beratkan

pada pembelajaran sosial dan strategi perumusan progam

yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan

masyarakat untuk mengaktualisasikan diri mereka

(empowerment).

Pemberdayaan juga dapat mengatasi ketidak

mandirian ekonomi seseorang atau kemiskinan yang

biasanya disebabkan oleh berbagai faktor yang kompleks.

Salah satunya adalah faktor mentalitas. Karena itu,

mengatasinya menjadi sangat berat. Membutuhkan

kerjasama berbagai pihak dengan dukungan sumebr daya

manusia yang unggul dan manajemen kerja yang teruji.

(Ismail 2008, 23) Al-Qur’an secara tegas menganalogikan

perjuangan untuk mengentaskan kemiskinan itu dengan

 

4

jalan yang mendaki seperti pada Q.S. Al-Balad ayat 12-

16:

“Dan tahukah kamu apa jalan yang mendaki dan

sukar itu? (yaitu) melepaskan perbudakan, atau

memberi makan pada hari terjadi kelaparan

(kepada) anak yatim yang ada hubungan kerabat,

atau orang miskin yang sangat fakir.”

Pemberdayaan masyarakat juga mencakup

pemberdayaan di bidang pendidikan, ekonomi, sosial

budaya, psikologi, dan politik. Dengan demikian

pemberdayaan masyarakat mencakup berbagai aspek yang

berkaitan dengan kehidupan masyarakat sebagai

komunitas bangsa.

UPTD Latihan Kerja merupakan wadah milik

pemerintah yang bertujuan untuk mengatasi masalah

pengangguran di masyarakat dengan memberikan

pelatihan dan keahlian. Dalam sejarahnya pemerintah

sudah menyediakan wadah untuk Latihan Kerja sejak

lama yaitu pada tahun 1985, didirikan berdasarkan

Keputusan Mentri Tenaga Kerja Nomor 181 tahun 1984.

Provinsi Banten juga mengalami perubahan dari

waktu ke waktu dengan diterapkannya otonomi daerah di

tahun 2001, sebagai implikasinya terjadi desentralisasi

manajemen BLK. Hal ini mengakibatkan sebagian besar

BLK diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Pada periode

ini sebanyak 154 (seratus lima puluh empat) BLK

 

5

diserahkan kepada Pemda termasuk BLKI Tangerang

(BLKI Provinsi Banten saat itu) dan hanya 11 (sebelas)

BLK yang masih dikelola langsung oleh pemerintah

pusat, pada waktu itu BLK Tangerang diserahkan kepada

Pemerintah Kabupaten Tangerang sebagai UPT Diklat

Kerja Kab. Tangerang Tahun 2001 yang kemudian

berubah menjadi Bidang Diklat Kerja Badan Pendidikan

Pelatihan Penelitian & Pengembangan Kab. Tangerang

pada Tahun 2004. Selanjutnya kembali menjadi UPT.

Latihan Kerja Disnakertrans Kab. Tangerang Tahun 2008

dan akhirnya pada Tahun 2009 melalui Peraturan

Gubernur Banten Nomor 35 Tahun 2009 menjadi Balai

Latihan Kerja dan Industri Provinsi Banten yang berdiri di

bawah naungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Provinsi Banten.

Menurut data kelembagaan UPTD Latihan Kerja

provinsi Banten pada Tahun 2015 Balai Latihan Kerja dan

Industri provinsi Banten berhasil mempekerjakan total

559 warga binaannya ke berbagai perusahaan. Setahun

kemudian tepatnya sepanjang tahun 2016 sebanyak 242

orang yang terdaftar mengikuti pelatihan 128 diantaranya

sudah diterima kerja di berbagai perusahaan.

Pada tahun 2017 jumlah orang yang terdaftar

mengikuti pelatihan lebih banyak dibanding tahun

sebelumnya yaitu berjumlah 770 orang dan dari seluruh

jumlah tersebut 402 orang sudah bisa dikategorikan

 

6

mandiri karena mereka sudah diterima kerja di perusahaan

dan mempunyai penghasilan.

Pemberdayaan masyarakat berarti masyarakat

yang powerless (kurang berdaya/temah) diberi power

(kekuatan) melalui pemberdayaan sehingga masyarakat

itu menjadi powerfull (penuh, kekuatan). Secara lebih

jelas pemberdayaan masyarakat menyangkut peningkatan

kekuatan dari kelemahan rakyat. Tujuannya adalah

sebagai upaya pemerintah dalam memajukan

kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan

mengentaskan kemiskinan dan keterbelakangan

masyarakat. Masyarakat bada posisi yang "lemah"

membutuhkan bantuan dari pemerintahnya agar lebih

berdaya dalam kemandirian, dan pada posisi ini

pemerintah yang komit terhadap pemberdayaan warganya

berarti telah melaksanakan sebagian dari prinsip

demokrasi.

Pemberdayaan masyarakat memang mutlak

dilakukan, dan setiap pemerintah daerah dan

perangkatnya harus berperan besar memberdayakan

warganya, terutama merangsang, mendorong, atau

memotivasi setiap individu agar mempunyai kemampuan

atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi

pilihan hidupnya.

Akan tetapi pada kenyataannya, upaya pemerintah

daerah selama ini dalam melakukan pemberdayaan

masyarakat tidaklah mudah. Perilaku birokrasi lokal yang

 

7

kurang mendukung, komitmen yang rendah aparatur

pelaksana, tingkat pendidikan masyarakat rendah, dan

partisipasi masyarakat yang rendah, masalah struktur

sosial yang menghambat, keterisolasian masyarakat,

adanya norma masyarakat yang bersifat negatif serta

persepsi keliru yang telah terbentuk di masyarakat

merupakan permasalahan umum pemerintah dalam

melaksanakan tugasnya sebagai “pemberdayaan

masyarakat”.

Berbagai upaya pemberdayaan masyarakat yang

dilakukan oleh pemerintah masih belum mencapai tujuan

dan hasil yang optimal. Hal ini disebabkan antara lain

karena program pemberdayaan masyarakat dalam bentuk

pemberian keterampilan tersebut kurang melibatkan

partisipasi masyarakat secara langsung terutama dalam

proses pengambilan keputusan dalam merencanakan

program kecakapan hidup.

Seperti halnya dipaparkan dalam jurnal

internasional “Strategy Model of Economic Empowerment

to Efforts A Poverty Reduction”. Prasetyo: 2009. Di

jelaskan bahwa “Tujuan pembangunan sosial dan

ekonomi pada dasarnya sama, yaitu untuk menciptakan

kemakmuran bagi masyarakat, meskipun sudut pandang

dan pendekatan berbeda. pemberdayaan masyarakat

sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan kemiskinan

melalui pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial.

hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan

 

8

merupakan salah satu masalah sosial yang serius. Model

strategis akan lebih baik jika menggabungkan dengan

mendekati ranah politik, budaya, sosial-ekonomi.

Kemiskinan muncul dikarenakan adanya perbedaan dalam

modal dan sumber daya alam dan juga kurangnya sumber

daya manusia. Hal ini berarti, bahwa masyarakat miskin

akan selalu miskintidak bisa berkembang karena

kemiskinan. Karena itu, model strategis ekonomi rakyat

pemberdayaan oleh penguatan lokal dengan

meningkatkan potensinya, hal ini adalah salah satu yang

terbaik dan cepat untuk mengatasi kemiskinan”.

Tulisan ini menyoroti peranan pemerintah daerah

dan perangkatnya dalam melaksanakan tugas atau fungsi

pemberdayaan masyarakat yang mutlak dilaksanakan

sebagai salah satu cara mengurangi angka pengangguran.

Pemberdayaan masyarakat yang dimaksud difokuskan

pada berbagai aspek yang berkaitan dengan kehidupan

Masyarakat sebagai komunitas bangsa, yaitu

pemberdayaan di bidang peningkatan keahlian dan

ekonomi.

Maka, disinilah saya pikir mengapa pemberdayaan

masyarakat menjadi tidak kalah penting perannya dalam

perubahan (positif) yang terjadi di masyarakat. Sehingga,

terbentuklah sebuah ide untuk melakukan penelitian

mengenai “Strategi Pemberdayaan UPTD Latihan

Kerja Provinsi Banten dalam Terhadap Peserta

Pelatihan di Serpong Tangerang Selatan”

 

9

B. PEMBATASAN MASALAH

Setelah pemaparan yang cukup melalui sub bab

latar belakang masalah, agaknya menjadi hal yang cukup

penting untuk membatasi masalah dalam proposal ini

demi efisiensi dan efektifitas penelitian. Maka, penelitian

akan dibatasi seputar strategi pemberdayaan masyarakat

yang dilakukan oleh UPTD Latihan Kerja dan Provinsi

Banten.

C. RUMUSAN MASALAH

Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam

penelitian ini adalah:

1. Bagaimana strategi pemberdayaan yang dilakukan

UPTD Latihan Kerja Provinsi Banten terhadap

Peserta Pelatihan?

2. Apa faktor penghambat dan pendukung UPTD

Latihan Kerja Provinsi Banten dlam melakukan

pemberdayaan terhadap Peserta Latihan?

D. TUJUAN PENELITIAN

Berangkat dari perumusan masalah yang telah

penyusun tetapkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah

untuk menggambarkan UPTD Latihan Kerja Provinsi

Banten dalam melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat

yang telah dilaksanakan dalam rangka kepeduliannya

terhadap peningkatan kemampuan masyarakat tangerang.

 

10

E. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Akademis

Setiap karya ilmiah selayaknya membawa manfaat

bagi bidang keilmuan sebagai khasanah pengetahuan

bagi para akademisi maupun praktisi. Dengan adanya

penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan

pencerahan bagi pembaca serta dapat mempermudah

pemahaman mengenai pelaksanaan pemasaran sosial

dan membangun kesadaran etis di kalangan akademis.

2. Manfaat Praktis

Dalam hal ini penulis memiliki harapan agar

penelitian ini dapat menjadi salah satu kontribusi

sebagai partisipasi aktif dalam mendorong kegiatan

pemberdayaan masyarakat yang akan dilakukan serta

memberikan dukungan terhadap gerakan masyarakat

dan menciptakan kesadaran masyarakat juga

organisasi pemberdayaan lain akan peran pentingnya

dalam mengembangkan potensi masyarakat yang

kurang beruntung sehingga berdampak pada masa

depan masyarakat dan bangsa.

F. METODOLOGI PENELITIAN

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan pada tujuan di atas, penelitian ini

merupakan penelitian kualitatif. Dengan maksud

tujuan karena peneliti ingin melakukan penelitian

secara mendalam. (Moleong 2009, 10) Metode

 

11

penelitian kualitatif menyajikan secara langsung

hakikat hubungan antara peneliti dan responden.

Penelitian ini bersifat deskriptif data yang

dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan

bukan angka-angka. (Moleong 2009, 11) Hal itu

disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif.

Selain itu, semuanya yang dikumpulkan

berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang

sudah diteliti. Dari pendekatan penelitian kualitatif di

atas berdasarkan tujuan penelitian yang ingin melihat

bagaimana strategi pemberdayaan yang dilakukan

oleh BLKI Provinsi Banten.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di UPTD Latihan

Kerja Provinsi Banten, Jalan Raya Serpong KM 12

BSD, Serpong Utara Tangerang Selatan – Banten.

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan november

hingga juni 2019.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Pengumpulan Data dengan Wawancara

Secara defiitif wawancara merupakan

pertemuan dua orang untuk bertukar informasi

dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat

menciptakan makna dalam suatu topik tertentu.

Seperti ditegaskan oleh Licoln dan Guba

 

12

antara lain, (Moleong 2009, 135)

mengkonstruksi mengenai orang, kejadian,

kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi,

tuntutan, kepedulian dan yang dialami masa

lalu.

Peneliti melakukan wawancara jenis baku

terbuka, jenis wawancara ini adalah jenis

wawancara yang menggunakan seperangkat

pertanyaan baku. (Moleong 2009, 136) Urutan

pertanyaannya, kata-katanya, dan

penyajiannyapun sama untuk setiap responden.

Wawancara demikian digunakan jika

dipandang sangat perlu untuk mengurangi

variasi yang bisa terjadi antara seorang

informan yang diwawancarai dengan informan

lainnya.

No. Informasi yang di

cari

Inforaman Jumlah

Informan

1. Mengetahui

latar belakang

berdirinya UPTD

Provinsi Banten

proses

pemberdayaan

Ketua UPTD

Latihan Kerja

Provinsi Banten

1

orang

2. Mengetahui

strategi

Aggota

bagian

1

orang

 

13

pengembangan dan

pemasaran.

Pengembangan

dan Pemasaran

3. Mengetahui

tujuan serta

kegiatan yang

dilakukan dalam

pemberdayaan.

Anggota

bagian pelatihan

1

orang

Tabel I.1 Kerangka Sampel Informan 1

b. Pengumpulan Data dengan Observasi

Dalam hal ini, (Metode Penelitian

Kuantitatif, Kualitatif. 2011) peneliti dalam

melakukan pengumpulan data menyatakan

terus terang kepada sumber data, bahwa

sedang melakukan penelitian. Dengan begitu

peneliti dapat melakukan pengamatan

langsung bagaimana UPTD Latihan Kerja

Provinsi Banten menjalankan proses

pemberdayaan masyarakat.

c. Pengumpulan Data dengan Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa

yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk

tulisan, gambar, atau karya-karya monumental

dari seseorang. (Metode Penelitian Kuantitatif,

Kualitatif. 2011, 228) Studi dokumen

merupakan pelengkap dari penggunaan metode

observasi dan wawancara dalam penelitian

kualitatif.

 

14

G. TINJAUAN PUSTAKA

Sebelum penulis melanjutkan pembahasan dalam

tulisan ini, terdapat beberapa karya tulis yang juga

membahas tetang pemberdayaan. Yaitu:

1. Skripsi yang berjudul “Strategi Panti Asuhan

Baiturrahman dalam Pemberdayaan Anak Asuh di

Yayasan Masjid Jami’ Bintaro Jaya” ditulis oleh Iin

Nurhayati, NIM 10605400039, Jurusan

Pengembangan Masyarakat Islam (PMI), Fakultas

Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta, tahun 2010. Skripsi ini

membahas tentang strategi pemberdayaan yang

dilakukan oleh panti asuhan dalam pemberdayaan

anak asuh melalui pelayanan dan pengembangan

bidang pendidikan, keagamaan, fisik, dan bantuan

sosial. Dalam penelitiannya tersebut difokuskan pada

program kemandirian anak asuh, melalui pembinaan

fisik, mental, kemandirian, maupun keterampilan

terhadap anak asuh.

2. Skripsi dengan judul “Startegi Pemberdayaan

Masyarakat Melalui Program Pemberdayaan

Masyarakat Kelurahan (PPMK) di Kelurahan Semper

Barat Jakarta Utara” yang ditulis oleh Erniyati, NIM:

104054002083, Jurusan Pengembangan Masyarakat

Islam (PMI), Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,Tahun 2011. Dalam

 

15

pembahasannya, penulis menjelaskan tentang strategi

pemberdayaan lingkup Mezzo yang dilakukan oleh

PPMK melalui pelatihan komputer dan dana bergulir.

H. PEDOMAN PENULISAN SKRIPSI

Untuk tujuan mempermudah, teknik penulisan

yang dilakukan dalam skripsi ini merujuk pada buku

buku pedoman penelitian karya ilmiah (Skripsi, Tesis, dan

Disertasi) yang diterbitkan melalui keputusan rektor UIN

Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor: 507 Tahun 2017

sebagai pedoman penelitian skripsi ini.

I. SISTEMATIKA PENULISAN

Skripsi ini disusun berdasarkan buku “Petunjuk

Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi : Fakultas Ilmu

Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah

Jakarta. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini

terdiri dari enam bab. Untuk mempermudah pembahasan

dalam skripsi ini penulis membagi sistematika penulisan

sebagai berikut;

BAB I:

PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah,

pembatasan masalah, dan perumusan masalah,

tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian,

serta sistematika penulisan.

 

16

BAB II:

KAJIAN

PUSTAKA

Membahas tentang kerangka teori pemberdayaan

masyarakat meliputi; pengertian pemberdayaan dan

strategi pemberdayaan.

BAB III:

GAMBARAN

UMUM LATAR

PENELITIAN

Meliputi Latar Belakang, Tujuan, Struktur

Organisasi, gambaran umum, fungsi dan divisi

yang bergerak di UPTD Latihan Kerja Tangerang

Selatan.

BAB IV:

DATA DAN

TEMUAN

PENELITIAN

Merupakan bentuk uraian penyajian data mengenai

strategi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan

oleh BLKI dan hasil dari temuan penelitian.

BAB V:

PEMBAHASAN

Analisis Strategi Pemberdayaan Masyarakat yang

dilakukakan oleh BLKI Provinsi Banten.

BAB VI:

PENUTUP

Dalam hal ini akan ditarik beberapa kesimpulan

dari pemikiran sebelumnya serta saran-saran

sebagai bentuk hasil dari analisa dalam penelitian

penyusun.

 

17

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Strategi

1. Pengertian Strategi

Ditinjau secara etimologi, kata strategi berasal dari

Yunani yaitu Strategos yang diambil dari kata Strator

yang berarti militer dan Ag yang berarti memimpin.

Pada Konteks Awalnya, (Zulkiflimansyah,

Manajemen Strategi: Sebuah Konsep Pengantar 1999,

8) strategis diartikan sebagai Generalship atau siasat

yang dilakukan oleh para Jendral dalam membuat

rencana untuk menaklukan musuh guna

memenangkan perang.

Kata Strategos (Minner 1988, 20) dalam bahasa

Yunani juga memiliki arti jenderal.Kata Strategi

berasal dari peristiwa peperangan yang dimaknai

sebagai suatu siasat untuk mengalahkan musuh.

Namun kemudian (Djalil 1997, 76) kata strategi

mengalami perkembangan untuk semua kegiatan

organisasi termasuk keperluan ekonomi, sosial,

budaya dan agama. Menurut Drucker, (Wahyudi 1996,

16) Strategi dapat diartikan mengerjakan sesuatu yang

benar (doing the right things). Menurut Karl von

Clausewitz, (Wahyudi 1996, 16) strategi adalah

pembetukan rancangan pertempuran yang mejadi seni

untuk digunakan dalam perang.

 

18

Dalam kamus Bahasa Indonesia (Depdiknas

2002, 1092) disebutkan bahwa istilah strategi

merupakan suatu kajian ilmu yang menggunakan

sumber daya untuk melaksanakan kebijakan

tertentu.

Sedangkan definisi yang berbeda mengenai

strategi diberikan para ahli sebagai berikut:

a. Menurut Chandler yang dikutip oleh

Supriyono, (Supriyono 1985, 9) Strategi

adalah penetuan dasar goals jangka panjang

dan tujuan pemberdayaan masyarakat serta

pemakaian cara-cara dalam bertindak dan

alokasi sumber-sumber yang diperlukan untuk

mencapai suatu tujuan.

b. Menurut Sondang siagan, (Siagan 1986, 17)

strategi merupakan cara yang terbaik utuk

mempergunakan dana, daya, dan tenaga yang

tersedia, berkesesuaian dengan tuntutan

perubahan lingkungan.

c. Menurut Onong Uchjana, (Efendy 1999, 32)

Strategi pada dasarnya adalah sebuah

perencanaan dan manajemen untuk mencapai

tujuan.

d. Menurut Steinner dan Minner, (Minner 1988,

20) dalam pengertiannya strategi merupakan

penempatan misi, penetapan sasaran

organisasi, dengan mengingat kekuatan

 

19

eksternal dan internal dalam perumusan suatu

kebijakan untuk mencapai sasaran dan

implementasi secara tepat, sehingga sasaran

dan tujuan utama organisasi akan tercapai.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa

strategi merupakan suatu kesatuan rencana yang

terpadu, yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan

yang terlah direncanakan. Penyusunan strategi

berkaitan dengan lingkungan organisasi sehingga

dapat disusun kekuatan strategi organisasi yang dalam

pencapaian tujuan organisasi juga diperlukan strategi-

strategi lain yang dapat dipertimbangkan dan harus

dipilih.

Strategi mempunyai beberapa faktor untuk

menentukan apa yang seharusnya dikerjakan untuk

mengurangi hal-hal yang tidak pasti dan kegagalan

dalam perumusan sebuah rencana sehingga dapat

mencapai batas maksimal yang ditentukan.

2. Faktor- faktor yang Mempengaruhi Strategi

Terdapat beberapa faktor yang berpengaruh dalam

perumusan strategi agar organisasi dapat diakui,

tangguh menghadapi perubahan, dan mampu

meningkatan efektifitas dan produktifitas. Faktor-

faktor tersebut antara lain sebagai berikut:

 

20

a. Tipe dan Struktur Organisasi

Pemelihan tipe dan struktur organisasi

(Kusuma 2002, 131) harus berhubungan

dengan kepribadian organisasi tersebut, sebab

setiap organisasi pasti memiliki kepribadian

yang khas. Untuk itu dalam sebuah struktur

organisasi setidaknya harus memiliki beberapa

unsur seperti spesialisasi kerja, standarisasi,

koordinasi, sentralisasi atau desentralisasi

dalam pengambilan keputusan kerja.

b. Kompleksitas Lingkungan Eksternal

Lingkungan Eksternal organisasi yang dapat

bergerak secara dinamis (Kusuma 2002, 35)

mempunyai pengaruh pada cara pengelolaan

organisasi untuk merancang dan menetapkan

strategi. Dinamika tersebut harus dikenali,

dianalisa, dan dipertimbangkan secara matang

karena organisasi tidak mungkin terlepas dari

dampak lingkungan eksternal sehingga tujuan

dan sasaran organisasi dapat tercapai.

c. Gaya Manajerial

Teori kepemimpinan memiliki beberapa

tipologi dalam kepemimpinan, (Siagan 1986,

32) seperti tipe otokratik, parternalistik,

laizesfaire, demokratik dan kharismatik.

 

21

Namun secara teknis dilapangan atau dalam

pelaksanaannya tidak ada satu tipe yang sesuai

dan dapat digunakan secara konsisten pada

semua jenis organisasi.

B. PEMBERDAYAAN

1. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah (Adi 2000, 32-34)

mengembangkan diri dari keadaan kurang berdaya

menjadi berdaya, untuk mencapai kehidupan yang

lebih baik. Pemberdayaan membahas tentang

bagaimana individu, kelompok, ataupun komunitas

berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri

dengan keinginan mereka. Pemberdayaan dapa pula

dimaknai sebagai suatu proses yang relatif terus

berjalan untuk meningkatkan kepada perubahan.

Dalam konseptual, (Suharto 2005, 57)

pemberdayaan atau pemberkuasaan (empowerment),

berasal dari kata ‘power’ (kekuasaan atau

keberdayaan). Secara definitive pemberdayaan

diartikan sebagai upaya untuk memberikan daya

(empowerment) atau penguatan (strengthening)

kepada masyarakat. (Soebianto 2015, 26) oleh karena

itu, pemberdayaan dapat diartikan sama dengan

perolehan kekuatan dan akses terhadap sumberdaya

untuk mencari nafkah.

 

22

Pemberdayaan merupakan perubahan kepada arah

yang lebih baik, dari yang tidak berdaya menjadi

berdaya. Pemberdayaan memiliki hubungan dengan

upaya meningkatkan hidup ke tingkat yang lebih baik.

Pemberdayaan adalah (Diana 1997, 15) meningkatkan

kemampuan dan rasa percaya diri dengan

menggunakan daya yang dimiliki, tentunya dalam

menentukan tindakan kearah yang lebih baik lagi.

Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya menjadi

proses aktualisasi komitmen masyarakat dalam

memecahkan masalah kesenjangan atau

ketidakseimbangan antar kelompok dalam masyarakat itu

sendiri, termasuk mengatasi masalah kelangkaan sumber

daya, kesempatan serta menjauhkan masyarakat dari

penderitaan sosial. Disinilah salah satu nilai yang

diterapkan oleh setiap program pengembangan

masyarakat dirancang untuk mendorong pengembangan

sumber daya, keterampilan dan peluang untuk hidup

secara lebih baik bagi rakyat kecil.

Dalam Al – Qur’an juga menjelelaskan bahwa

perubahan kearah yang lebih baik, sebagaimana

dijelaskan dalam Surah Al- Ra’ad: 11

ال يغير ما له معقبات من بين إنه للاه يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر للاه

بقوم سوءا فال مرده له وما بقوم حتهى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد للاه

(١١لهم من دونه من وال )

 

23

Artinya: “Bagi Manusia ada malaikat – malaikat

yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka

bumi dan dibelakanganya, mereka menjaganya

atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak

akan merubah keadaan sesuatu kaum sehingga

mereka merubah keadaan yang ada pada diri

mereka sendiri. Dan apabila Allah

mengkehendaki keburukan terhadap sesuatu

kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan

sekali – kali tak ada pelindung bagi mereka

selain Dia.” (QS. Al- Ra’ad: 11).

Memaknai kandungan dalam surah diatas, bahwa

tidak ada suatu perubahan kearah yang lebih baik

kecuali perubahan itu dilakukan oleh diri sendiri. Hal

ini sangat lah sesuai dengan upaya pemberdayaan,

karena pemberian daya ataupun kekuatan menuju

kemandirian senantiasa dimulai dan dilakukan oleh

diri sendiri. Artinya pada ayat tersebut bahwa Agama

Islam memerintahkan penting adanya pemberdayaan

sosial menjaddikan masyarakt yang mandiri.

Secara teknis istilah pemberdayaan dapat

disamakan dengan istilah pengembangan. Menurut

Nanih Machendrawaty dan Agus Achmad Syafei

(Syafei 2001, 42) mengartikan bahawa pemberdayaan

masyarakat sebagai upaya untuk membangkitkan

potensi yang dimiliki masyarakat ke arah yang lebih

 

24

baik, baik dalam kehidupan sosial, politik, maupun

ekonomi.

Pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai

(Sumodinigrat 1997, 165) usaha untuk menciptakan

kekuatan dengan memberikan motivasi dan

meningkatkan kesadaran akan potensi-potensi yang

telah dimiliki serta berusaha mengembangkannya.

Istilah pemberdayaan yang digunakan oleh T. Hani

Handoko adalah ”Pengembangan”, yaitu sebuah usaha

jangka panjang untuk memperbaiki pemecahan

masalah (Problem solving) dan melakukan hal-hal

baru.

Adapun pemberdayaan yang dikatakan Mc. Ardle,

(Adi 2000, 162) merupakan suatu kegiatan proses

pengambilan keputusan oleh orang-orang yang secara

terus menerus melakanakan keputusan tersebut. Orang

yang telah sampai pada tujuan kolektif

kemandiriannya perlu melakukan kegiatan

pemberdayaan bahkan merupakan ”keharusan” untuk

lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dari

akumulasi pengetahuan, keterampilan serta sumber

daya lainnya dalam rangka mencapai tujuan mereka

agar tidak bergantung pada pertolongan dari hubungan

eksternal. Namun demikian, Mc. Ardl maknai hal

tersebut bukan sebagai sebuah cara untuk mencapai

tujuan, melainkan makna pentingnya proses dalam

pengambilan keputusan.

 

25

Dalam hal pemberdayaan Payne, (Adi 2000, 163)

mengatakan bahwa suatu pemberdayaan

(empowerment), ditujukan guna membantu penerima

manfaat memperoleh daya untuk menentukan

tindakan dan mengambil keputusan yang akan

dilakukan yang berkaitan dengan diri mereka,

termasuk menvrai tahu hambatan pribadi dan sosial

dalam melakukan tindakan. Kegiatan ini dilaksanakan

dengan proses peningkatan potensi dan rasa percaya

diri untuk mengaktifkan kemampuan yang dimiliki.

Shardlow, (Adi 2000, 164) berpendapat bahwa

berbagai pengertian terkait pemberdayaan pada

intinya membahas tentang bagaimana individu,

kelompok ataupun komunitas berupaya membentuk

masa depan yang sesuai dengan keinginan mereka.

Dengan kata lain penerima manfaat didorong untuk

menentukan sendiri apa yang perlu dilakukan dalam

kaitan dengan usaha mengatasi permasalahan yang

dihadapi, sehingga penerima manfaat mempunyai

kesadaran dan kekuasaan penuh dalam membentuk

masa depan yang diinginkan.

Dari pengertian-pengertian diatas, dapat dambil

kesimpulan bahwa pemberdayaan dapat diartikan

sebagai sebuah gerakan penguatan sosial agar

masyarakat yang tadinya tidak berdaya, baik dalam

bidang sosial, ekonomi serta politik, diberdayakan

sehingga membangkitkan kesadaran masyarakat untuk

 

26

meningkatkan potensi yang mereka miliki, serta

menentukan tindakan berdasarkan keinginan mereka

secara mandiri melalui strategi dan pendekatan

tertentu yang dapat menjamin keberhasilan hakiki

dalam bentuk kemandirian.

2. Tahapan-tahapan dalam Proses Pemberdayaan

Sebuah proses pemberdayaan yang

berkesinambungan memiliki siklus yang terdiri dari

(Adi 2000, 173-174):

a. Menghadirkan ulang pengalaman yang

memberdayakan dan tidak memberdayakan

(recall depowering/ empowering experiences);

b. Mendiskusikan alasan-alasan mengapa

pemberdayaan pemberdayaan harus dilakukan

(discuss reasons for

depowerment/empowerment);

c. Mengidentifikasi suatu permasalahan ataupun

proyek (Identify one problem or project);

d. Mengidentifikasikan basis daya yang

dibutuhkan (identify useful power bases);

e. Mengembangkan rencana-rencana aksi dan

mengimplementasikan dalam sebuah rencana

tindakan (develop and implement action

plans).

 

27

Upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilihat

dari tiga sudut pandang, (Soebianto 2015, 32)

yaitu:

Pertama, menciptakan suasana yang

memungkinkan potensi masyarakat berkembang

(enabling). Hal ini menitik beratkan pada

pengenalan bahwa setiap manusia, setiap

masyarakat memiliki potensi yang dapat

dikembangkan.

Kedua, memperkuat potensi atau daya

yang dimiliki masyarakat (empowering). Dalam

hal ini diperlukan langkah-langkah lebih positif,

selain dari hanya menciptakan suasana. Penguatan

ini mencakup tindakan-tindakan nyata yang juga

berkaitan dengan penyediaan berbagai masukan,

serta menjadikan sarana dan prasarana yang ada

sebagai peluang.

Ketiga, memberdayakan juga memiliki arti

melindungi. Dalam prosesnya pemberdayaan tidak

menjadikan yang lemah menjadi bertambah lemah,

dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu

perlindungan kepada yang lemah amat mendasar

sifatnya dalam konsep pemberdayaan.

3. Pendekatan Pemberdayaan

 

28

Proses pelaksanaan dan pencapaian tujuan dapat

dilakukan dengan menerapkan pendekatan

pemberdayaan (Suharto 2005, 67) yang disingkat

menjadi 5 P, yaitu:

a. Pemungkinan: membuat suasana yang

kondusif yang memungkinkan potensi

masyarakat berkembang secara optimal.

Pemberdayaan seharusnya dapat melepaskan

masyarakat dari batas-batas yang menghambat

terjadinya proses pemberdayaan.

b. Penguatan: menganalisis kemampuan

pengetahuan yang dimiliki masyarakat dalam

mencari solusi pada permasalahan yang

dihadapi untuk memenuhi kebutuhan-

kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu

mendorong kemandirian masyarakat dengan

mengembangkan seluruh kemampuan dan

kepercayaan diri masyarakat.

c. Perlindungan: memberikan perlindungan

kepada masyarakat terutama kelompok

minoritas dari kelompok mayoritas untuk

menghindari terjadinya persaingan yang tidak

seimbang.

d. Penyokongan: memberikan bimbingan dan

dukungan agar masyarakat dapat menjalankan

peran dan tugas kehidupannya. Pemberdayaan

harus menyokong masyarakat agar tidak

 

29

berada dalam keadaan dan posisi yang

semakin buruk dan termarjinalisasi.

e. Pemeliharaan: pemberdayaan harus mampu

menjamin keseimbangan sehingga setiap

orang memiliki kesempatan berusaha yang

sama dengan memelihara kondisi yang

kondusif agar tetap terjadi keseimbangan

distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok

dalam masyarakat.

Dalam proses pemberdayaan masyarakat Dubois

dan Miley (Suharto 2005, 68) memiliki beberapa cara

yang dapat dilakukan, yaitu:

a. Membangun relasi pertolongan yang

merefleksikan respon empati, menghargai

pilihan dan hak klien dalam menentukan

nasibnya sendiri (self- determination),

menghargai keunikan dan perbedaan individu,

serta menekankan kerja sama klien (client

partnerships).

b. Menciptakan komunikasi yang menghargai

martabat dan harga diri klien, memberikan

pertimbangan keragaman individu, serta

menjaga kerahasiaan klien.

c. Terlibat langsung dalam pemecahan masalah

yang mendorong partisipasi klien dalam

proses pemecahan masalah, menghargai hak-

 

30

hak klien, membuat tantangan-tantangan

sebagai kesempatan belajar dan melibatkan

klie dalam pembuatan keputusan dan evaluasi.

d. Merefleksikan sikap dan nilai profesi

pekerjaan sosial dengan melaksanakan kode

etik profesi, keterlibatan dalam pengembangan

profesional, riset, dan perumusan kebijakan,

penerjemahan kesulitan-kesulitan pribadi ke

dalam isu-isu publik, juga penghapusan segala

bentuk diskriminasi dan ketidaksetaraan

kesempatan.

4. Tujuan Pemberdayaan

Tujuan pemberdayaan adalah (Suharto 2005, 60)

memperkuat kemampuan masyarakat, khususnya

kelompok lemah yang memiliki ketidak berdayaan,

baik karena kondisi internal (keadaan dirisendiri),

maupun karena kondisi eksternal (keadaan

lingkungan). Namun demikian, target dan tujuan

pemberdayaan itu sendiri dapat berbeda sesuai dengan

bidang pembangunan yang dijalankan. Tujuan

pemberdayaan yang dilakukan di bidang ekonomi

(Adi 2000, 163) mungkin berrbeda dengan tujuan

pemerdayaan di bidang sosial ataupun di bidang

pendidikan.

Berkenaan dengan proses pemberdayaan, Payne

(Adi 2000, 162) mengatakan bahwa suatu

 

31

pemberdayaan (empowerment), sebenarnya dilakukan

untuk:

“to help clients gain power of decision and

action over their own lives by reduing the effects

of social or personal blocks to exerising existing

power, by increasing capacity and self-confidence

to use power and by transferning power form the

environment to clients.”

(untuk membantu klien memperoleh

kekuatan dalam mengambil keputusan dan

menentukan tindakan yang akan dilakukan

berkenaan dengan diri mereka, dengan

meningkatkan kemampuan dan rasa percaya diri

dalam melakukan tindakan. antara lain melalui

transfer daya dari lingkungannya).

Berkenaan dengan apa yang dikatakan Payne

diatas pemberdayaan seharusnya memiliki berbagai upaya

perbaikan (Soebianto 2015, 112) sebagai berikut;

a. Perbaikan pendidikan (better education;

b. Perbaikan aksesibilitas (better accesibility);

c. Perbaikan tindakan (better action);

d. Perbaikan kelembagaan (better institusion),;

e. Perbaikan usaha (better bussiness);

f. Perbaikan pendapat (better income);

g. Perbaikan lingkungan (better environment),;

 

32

h. Perbaikan kehidupan (better living);

i. Perbaikan masyarakat (better community),

Sehingga pemberdayaan seharusnya tidak hanya

berdampak pada satu orang tapi juga pada kehidupan

masyarakat secara menyeluruh.

5. STRATEGI PEMBERDAYAAN

Seperti yang dikatakan Parsons et. al, sebuah

kegiatan pemberdayaan biasanya dilakukan secara

bersamaan (collective). Beliau berpendapat bahwa tidak

ada kajian yang mengatakan pemberdayaan dilakukan

dalam lingkup perserorangan. Meskipun pemberdayaan

seperti ini dapat meningkatkan rasa percaya diri dan

kemampuan diri klien, hal ini bukanlah strategi utama

pemberdayaan.

Namun demikian, tidak semua intervensi pekerjan

sosial dapat dilakukan melalui kolektivitas. Pada

beberapa kondisi, pemberdayaan dapat dilaksanakan

secara individual yang pada intinya kegiatan ini memiliki

keterkaitan dengan kolektivitas, dengan menghubungka

individu dengan faktor diluar dirinya. Dalam konteks

pekerjaan sosial, (Suharto 2005, 66) pemberdayaan dapat

dilakukan dengan tiga ranah (empowerment setting):

mikro, mezzo, dan makro.

1. Ranah Mikro. Pemberdayaan dilakukan

terhadap klien secara individu .

Pemberdayaan ini biasa dilakukan dengan

 

33

melakukan bimbingan, konseling, stress

management, crisis intervention. Tujuan

utamanya adalah membimbing atau melatih

klien dalam menjalankan tugas- tugas

kehidupannya. Model ini sering disebut

sebagai pendekatan yang Berpusat pada Tugas

(task centered approach).

2. Ranah Mezzo. Pemberdayaan dilakukan

terhadap sekelompok klien.

Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan

kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan

dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya

digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan

kesadaran. Pengetahuan, keterampilan dan sikap-

sikap klien agar memiliki kemampuan

memecahkan permasalahan yang dihadapinya.

3. Ranah Makro. Pendekatan ini disebut juga

sebagai Strategi Sistem Besar (large- system-

strategy), karena sasaran perubahan yang

diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih

kompleks. Perumusan kebijakan, perencanaan

sosial, kampanye, aksi sosial, lobbying,

Pengorganisasian masyarakat, manajemen

konflik, (Suharto 2005, 67) merupakan bentuk

strategi yang digunakan dalam pendekatan ini.

 

34

Strategi ini melihat klien sebagai orang yang

mempunyai kompetensi untuk memahami

situasi- situasi mereka sendiri, dan dapat

memilih serta menentukan strategi yang tepat

untuk bertindak.

Pemberdayaaan masyarakat dapat dilakukan

dengan melakukan dua pendekatan (Adi 2000,

228), yaitu;

a. Pendekatan Direktif, merupakan pedekatan

pemberdaayaan yang berlandaskan asumsi

bahwa community worker mengetahui apa

yang dibutuhkan dan baik untuk masyarakat.

Dalam pendekatan ini peran masyarakat

sedikitdan interaksi yang dilakukan lebih

bersifat instruktif. Community worker

menjadikan masyarakat sebagai objek

sehingga sangat dominan dalam menentukan

kebutuhan masyarakat.

b. Pendekatan Non Direktif, merupakan

pendekatan yang berlandaskan pada

masyarakat mengetahui apa yang sebenarnya

mereka butuhkan. Pelaku utama dalam

pendekatan ini adalah masyarakat itu sendiri,

community worker menjadi katalisator dalam

membantu masyarakat menggali potensi

 

35

masyarakat, interaksi yang dilakukan dalam

kegiatan ini bersifat partisipatif.

C. KERANGKA BERPIKIR

Dalam melakukan aktivitas pemberdayaan perlu

adanya pengetahuan terkait pemberdayaan, tahapan-

tahapan pemberdayaan, pendekatan yang dilakukan dalam

melakukan pemberdayaan seehingga menciptakan

strategi-stretegi yang dapat mendukung pelaksanaan

kegiatan pemberdayaan yang matang agar mencapai

tujuan yang dicanangkan dalam kegiatan tersebut.

Proses pemberdayaan selalu memiliki standarisasi

yang dapat menjadi strategi yang digunakan dalam

melakukan pemberdayaan. Strategi-stretegi tersebut

memiliki tujuan khusus sehingga proses pemberdayaan

dapat dilakukan secara maksimal sesuai degan apa yang

diharapkan.

UPTD Latihan Kerja yang merupakan salah satu

lembaga pemberdayaan berbasis masyarakat yang

mempunyai pedoman kerja yang dirancang untuk

melaksanakan kegiatan pemberdayaan itu sendiri. Untuk

membantu penyusunan penulisan dalam penilitian kali

ini, penulis membuat kerangka berpikir sebagai acuan

yang digambarkan dalam bagan sebagai berikut;

 

36

BAGAN KERANGKA BERPIKIR

Gambar II.I Kerangka Berpikir

UPTD LATIHAN

KERJA

STRATEGI

REKRUTMEN

STRATEGI

PELATIHAN

STRATEGI

PEMASARAN

PEMBERDAYAAN BERBASIS

PENGORGANISASIAN

MASYARAKAT

 

37

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Profil UPTD Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan

Transmigrasi Provinsi Banten

1. Sejarah berdirinya UPTD Latihan Kerja Provinsi

Banten

Balai Latihan Kerja yang disingkat BLK lahir

pertama kali di Solo, Jawa Tengah pada tahun 1947.

Pada mulanya BLK-BLK didirikan hanya di Pulau

Jawa. Pendirian BLK di luar Pulau Jawa dimulai pada

tahun 1957dengan dibangunnya BLK di Padang,

Sumatera Barat. Seiring dengan perkembangan jaman

dan kebutuhan akan ketersediaan SDM yang kompeten,

jumlah BLK (Balai Latihan Kerja, Balai Latihan

Transmigrasi dan Balai Produktivitas) meningkat

secara pesat dan kini telah berjumlah 321 (Tiga Ratus

Dua Puluh Satu) BLK yang tersebar di seluruh wilayah

Indonesia.

Menurut sejarahnya, perkembangan BLK di

Indonesia dibagi menjadi 7 periode yaitu:

•Periode 1945-1950

BLK pertama dibangun di Solo pada tahun 1947.

Pada awal periode ini, sebanyak 10 (sepuluh) BLK

seluruhnya dibangun di Pulau Jawa. Program pelatihan

di BLK dalam periode ini lebih difokuskan pada

 

38

keterampilan industri seperti konstruksi, elektronika

dan listrik.

•Periode 1950an: Ekspansi BLK ke Luar Jawa

Pembangunan BLK di luar Pulau Jawa pertama

kali dilakukan pada tahun 1957, yaitu dibangunnya

BLK Padang di Sumatera Barat. Kemudian dilanjutkan

dengan BLK lainnya termasuk di Jayapura, Manokwari

dan Palembang. Selanjutnya perkembangan BLK

selama periode tahun 1950an ditandai dengan

meningkatnya BLK yang dibangun di luar Pulau Jawa.

Pada periode ini mulai dikembangkan “Unit-Unit

Pelatihan Keliling (MobileTraining Unit/MTU)” untuk

mencapai kelompok sasaran yang berada di daerah

pedesaan.

•Periode 1970 an: Awal Pertumbuhan BLK

Pada periode ini dibangun 21 (dua puluh satu)

BLK di seluruh wilayah Indonesia.

•Periode 1980an: Puncak Pertumbuhan BLK

Pada periode ini perkembangan BLK memasuki

tahap perkembangan puncak dengan dibangunnya 16

(enam belas) BLK tipe B dan 104 (seratus empat) BLK

tipe C (BLK Kecil), sehingga pada akhir Repelita IV di

tahun 1988 secara keseluruhan terdapat 157 (seratus

lima puluh tujuh) BLK. Program pelatihan di BLK

dalam periode ini dititikberatkan pada pelatihan untuk

para penganggur dan dilaksanakan berdasarkan prinsip

Trilogi Latihan yaitu:

 

39

a. Latihan Kerja harus sesuai dengan kebutuhan

pasar kerja/kesempatankerja;

b. Latihan Kerja harus senantiasa mengikuti

perkembangan dan kemajuan IPTEK;

c. Latihan Kerja merupakan kegiatan yang

bersifat terpadu, baik dalam pengertian proses

(kaitan antaralatihan, pendidikan dan

pengembangan) Maupun implementasinya

(keterpaduan antara Depnaker, Departemen

lain dan swasta).

•Periode 1990-1997: BLK Menuju Kemandirian

Pada periode ini diadakan reformasi pengelolaan

BLK yang diarahkan untuk menata ulang seluruh

sistem pengelolaan BLK agar bisa mandiri baik dari

segi manajemen maupun finansial. Program pelatihan

disusun sebagai kegiatan usaha yang beriorientasi pada

permintaan.

•Periode 1998-2006: Masa Transisi

Dengan diterapkannya otonomi daerah di tahun

2001, sebagai implikasinya terjadi desentralisasi

manajemen BLK. Hal ini mengakibatkan sebagian

besar BLK diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Pada periode ini sebanyak 154 (seratus lima puluh

empat) BLK diserahkan kepada Pemda termasuk BLKI

Tangerang (BLKI Provinsi Banten saat itu) dan hanya

11 (sebelas) BLK yang masih dikelola langsung oleh

 

40

pemerintah pusat, pada waktu itu BLK Tangerang

diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang

sebagai UPT.

Diklat Kerja Kab. Tangerang Tahun 2001 yang

kemudian berubah menjadi Bidang Diklat Kerja Badan

Pendidikan Pelatihan Penelitian & Pengembangan Kab.

Tangerang pada Tahun 2004 selanjutnya kembali

menjadi UPT. Latihan Kerja Disnakertrans Kab.

Tangerang Tahun 2008 dan akhirnya pada Tahun 2009

melalui Pergub 35 Tahun 2009 tentang Pembentukan,

Organisasi dan Tata Kerja Balai Latihan Kerja Industri

Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi

Banten BLKI resmi bergabung menjadi UPTD

Pemerintah Provinsi Banten di bawah Disnakertrans

Provinsi Baten. Pada tahun 2018 Balai Latihan kerja

Industri berubah menjadi UPTD Latihan Kerja yang

termasuk dalam Peraturan Gubernur Banten no.18

2018 dalam ruanglingkup analisis beban kerja.

2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Dengan ditetapkannya Balai Latihan Kerja

Industri sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis

pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi

Banten maka lingkup pelayanan semakin luas yakni

menyelenggarakan Program Pelatihan berbasis

kompetensi dan sertifikasi kompetensi untuk

perorangan, Sekolah, Lembaga Masyarakat maupun

Instansi Pemerintah dan Swasta dengan lingkup

 

41

pelayanan di seluruh wilayah/ daerah yang berada di

Provinsi Banten dan daerah lain yang membutuhkan.

Cakupan wilayah kerja yang semakin luas tersebut

dan dalam era globalisasi merupakan tantangan serta

menuntut BLKI untuk memperluas bidang pelayanan

sesuai kebutuhan pasar kerja baik lokal, nasional

maupun Internasional. BLKI memiliki tugas pokok

untuk melaksanakan pelatihan kerja, peningkatan

keterampilan dan uji kompetensi.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut

Balai Latihan Kerja Industri sesuai Peraturan Gubernur

Banten Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Pembentukan

Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di

Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten Pasal 89

adalah :

a. penyusunan rencana program BLKI;

b. penyusunan dan pengembangan kurikulum

pelatihan kerja;

c. pelaksanaan pelatihan kerja dan uji

kompetensi;

d. promosi program dan pemasaran lulusan;

e. pelaksanaan On The Job Training peserta

latihan kerja di perusahaan.

3. Visi dan Misi

Visi dari UPTD Latihan Kerja Provinsi Banten

adalah “Menjadi Balai latihan KerjaUnggul dalam

Bidang Keahlian dan keterampilan“.

 

42

Misi dari UPTD Latihan Kerja Provinsi Banten

adalah;

Menghasilkan dan mengembangkan sumber daya

manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan

Yang Maha Esa.

Sebagai Institusi pelatihan yang berperan aktif

dalam meningkatkan keahlian dan keterampilan

yang berbasis kompetensi

Menghasilkan tenaga kerja terampil , berkualitas,

berjiwa wirausaha, mandiri, berbudaya,

bermentalitas dan beretika serta berwawasan

lingkungan dan mampu bersaing ditingkat nasional.

Meningkatkan kemampuan dibidang teknologi

terapan yang berdayaguna bagimasyarakat dan

Bangsa Indonesia.

4. Maksud dan Tujuan Pelatihan

Maksud dari penyelenggaraan pelatihan adalah

Menyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja yang

berbasis kompetensi yang berorientasi kepada

penempatan kerja serta mampu meningkatkan kualitas

SDM, dengan di ditunjang Sarana dan Prasarana

Pelatihan yang memadai untuk mendukung upaya

peningkatan kualitas pelayanan pelatihan yang

diberikan kepada masyarakat.

Adapun tujuan pelatihan adalah ;

 

43

a. Memberikan kompetensi (pengetahuan,

keterampilan dan sikap) kepada peserta

pelatihan diberbagai jurusan yang

dilaksanakan/ dibuka, agar setiap akhir

pelatihan peserta dapat dinyatakan kompeten

untuk mengisi lowongan kerja sesuai

kebutuhan pasar kerja;

b. Diharapkan peserta mampu menciptakan

lapangan kerja secara mandiri;

c. Menciptakan perluasan kesempatan kerja dan

mengurangi pengangguran;

d. Program Pelatihan BLKI yang dibiayai oleh

Pemerintah Daerah Provinsi Banten,dapat

dilaksanakan secara institutional dan non

institutional serta OJT di Perusahaan;

e. Program Pelatihan

Mandiri/Swadana/Kerjasama, yakni pelatihan

atas permintaan masyarakat yang biayanya

ditanggung secara mandiri oleh peserta

pelatihan atau Pihak ke III melalui Perjanjian

Kerjasama (Permenaker Nomor 2 Tahun

Tentang Pendauagunaan Fasilitas Latihan

Kerja hanya sejak dikelola oleh Provinsi

Banten belum dapat dilaksanakan karena

belum adanya payung hukum Peraturan

Daerah sebagai dasar pelaksanaannya).

 

44

5. Struktur Organisasi UPTD Latihan Kerja Provinsi

Banten

Struktur Organisasi UPTD Latihan Kerja Provinsi

Banten Provinsi Banten terdiri dari:

a. Kepala UPTD Latihan Kerja Provinsi Banten

Kepala/ Ketua mempunyai rincian tugas

memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi,

mengendalikan dan melaksanakan tugas fungsi dan

tata kerja. Kepala UPTD Latihan Kerja Provinsi

Banten mempunyai fungsi:

1. penyusunan rencana teknis operasional BLKI;

2. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang

pelatihan kerja, peningkatan keterampilan dan

uji kompetensi;

3. pelaksanaan promosi program dan pemasaran

lulusan;

4. pelaksanaan pengawasan, pengendalian,

monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan

BLKI;

5. pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan

fasilitasi pelatihan kerja, peningkatan

keterampilan dan uji kompetensi.

b. Subbagian Tata Usaha

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas

melaksanakan urusan surat menyurat, inventaris

perlengkapan kantor, kepegawaian, keuangan dan

 

45

urusan umum. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

mempunyai fungsi :

1. perencanaan program kerja dibidang

kepegawaian, keuangan serta sarana dan

prasarana;

2. pelaksanaan perencanaan pedoman dan

pengelolaan bahan perumusan kebijakan yang

berkaitan dengan program bidang latihan kerja

dan ketatausahaan meliputi kepegawaian, surat

menyurat serta keuangan;

3. pelaksanaan pemberian fasilitasi dan dukungan

pelayanan teknis administrasi;

a) pengelolaan surat menyurat dan inventaris

barang;

b) pemeliharaan sarana dan prasarana

perlengkapan dan aset BLKI;

c) pelaksanaan pengelolaan administrasi dan

penatausahaan keuangan dilingkup BLKI;

d) pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan

pelaporan dibidangnya.

c. Seksi Pelatihan

Kepala Seksi Pelatihan mempunyai tugas

melaksanakan penyusunan rencana program,

penyiapan dan pelaksanaan pelatihan serta uji

kompetensi. Kepala Seksi Pelatihan mempunyai

fungsi:

 

46

1. penyusunan rencana teknis operasional dibidang

pelatihan dan uji kompetensi;

2. perencanaan program kerja dibidang pelatihan

dan uji kompetensi;

3. pelaksanaan penyiapan penyusunan rencana dan

program pelatihan;

4. pelaksanaan pelatihan dan uji kompetensi;

5. pelaksanaan rekruitmen dan seleksi calon peserta

pelatihan;

6. pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan pelaporan

dibidangnya.

d. Seksi Pengembangan dan Pemasaran

Kepala Seksi Pengembangan dan Pemasaran

mempunyai tugas melaksanakan pemasaran program,

fasilitasi, hasil produksi, jasa, hasil pelatihan serta

penyediaan On The Job Training (OJT). Kepala Seksi

Pengembangan dan Pemasaran mempunyai fungsi :

1. penyusunan rencana teknis operasional dibidang

pengembangan dan pemasaran;

2. penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan

kurikulum latihan kerja;

3. pelaksanaan promosi program;

4. pelaksanaan pemasaran jasa, hasil pelatihan dan

hasil produksi;

5. pelaksanaan pemberian informasi pelatihan;

6. pelaksanaan penyediaan On The Job Training;

 

47

7. pelaksanaan evaluasi hasil latihan kerja;

8. pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan pelaporan

dibidangnya.

Bagan Struktur organisasi

UPTD Latihan Kerja Provinsi Banten

Gambar III.1 Bagan Struktur Organisasi UPTD Latihan Kerja Provinsi Banten

Instruktur dan tenaga kepelatihan sesuai dengan

Kompetensi Kejuruan yang berpengalaman dan memiliki

kompetensi sesuai bidang kejuruan dengan tingkat pendidikan

para Instruktur/ tenaga pengajar dan tenaga kepelatihan

minimum D III sampai dengan S2 dan S3.

B. Program Pelatihan UPTD Latihan Kerja Provinsi

Banten

Dalam upaya meningkatkan Sumber Daya

Manusia yang berdaya saing sekaligus melaksanakan

amanat undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenaga Kerjaan pasal 13 (1) bahwa Pelatihan kerja

KEPALA

SUB BAGIAN

TATA USAHA

SEKSI PENGEMBANGAN DAN

PEMASARAN

SEKSI

PELATIHAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

 

48

diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja pemerintah

dan/atau lembaga Provinsi Banten melalui Disnakertrans

memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk dapat

mengikuti Pelatihan Berbasis Kopetensi di Balai Latihan

Kerja Industri Provinsi Banten, dengan ketentuan syarat

sebagai berikut;

a. Syarat mengikuti pelatihan Minimal memiliki

ijazah SMP berusia 17 Tahun maksimal 35

Tahun memiliki Kartu Identitas (KTP)

Provinsi Banten;

b. Bersedia mengikuti Pelatihan yang

dilaksanakan selama 240 jam (40) hari dan 480

jam (90) hari, Senin sampai dengan Jum’at

dimulai pukul 07.30-16.00;

1. Kejuruan/Sub Kejuruan UPTD Latihan Kerja

Provinsi Banten

Kejuruan/Sub Kejuruan Balai Latihan Kerja

Industri Provinsi Banten terbagi menjadi beberapa

bagian, diantaranya:

a. Teknik Informatika Komputer;

Operator Komputer

Multimedia

b. Las;

Las Listrik

Las CO2

c. Mesin;

 

49

Mesin Produksi

CNC ( Computer Numeric Control )

Autocad Gambar Manufaktur

d. Listrik;

Teknik Pendingin

Instalasi Penerangan

Otomasi industri ( Mekanotrika )

Instalasi Tenaga

e. Otomotif;

Roda 2

Roda 4

f. Sipil;

Autocad Gambar Bangunan/Sipil

Furniture

g. Menjahit

h. Tata Kecantikan;

Tata Kecantikan Rambut

Tata kecantikan Wajah/Kulit

2. Fasilitas Pelatihan / Sarana Pra Sarana Pelatihan

Seluruh kegiatan pelatihan menggunakan

fasilitas yang dimiliki BLKI Provinsi Banten,

yakni :

a. Bengkel, tempat pembelajaran praktek,

terdiri dari : 9 Kejuruan

b. Kelas merupakan tempat proses belajar

mengajar teori.

c. Laboratorium computer

 

50

d. Asrama

e. Aula

f. Mushola

g. Kantin

h. Pos keamanan 24 Jam

i. Parkir Area

j. Selama Pelatihan Seluruh Siswa diberikan

Seragam (Kemeja, Pakaian Olahraga ,

Warepack), ATK dan Makan Siang

Adapun sarana prasarana di BLKI Provinsi Banten yang

bersumber dari APBD Provinsi Banten sebagian masih

merupakan limpahan dari Kemenakertrans RI semenjak di

dirikannya BLKI yang pada perjalanannya telah mengalami

beberapa kali renovasi. Berdiri di atas lahan seluas 26.690 m2

tercatat total sebanyak 30 gedung yang berdiri di area BLKI

Provinsi Banten dimana 5 diantaranya semenjak berdirinya

Kota Tangerang Selatan sampai saat ini digunakan oleh

Pemerintah Kota Tangerang Selatan sebagai Kantor BP2T

Kota Tangerang Selatan.

Kemudian Peralatan yang tersedia di Balai Latihan Kerja

Industri beberapa diantaranya masih merupakan ‘warisan’ dari

Kemenakertrans RI, namun beberapa Peralatan baru telah

hadir di Balai Latihan Kerja Provinsi Banten saat ini

disesuaikan dengan kebutuhan pelatihan atas permintaan

Pasar Kerja saat ini. beriut ini merupakan daftar nama

 

51

instruktur pelatihan UPTD Latihan Kerja Provinsi Banten per

tahun 2017 – sekarang.

NO NAMA/NIP PANGKAT/

GOLONGAN JABATAN

1 SUGENG, ST, M.Kom

NIP.

19610207.198103.1.007

Pembina Tk. I

(IV/b)

Instruktur

Madya

Kej. Listrik

2 Drs. SUHARTONO

NIP.

19590325.198303.1.008

Pembina

(IV/a)

Instruktur

Madya

Kej. Listrik

3

WAWAN GUNAWAN,

S.Pd, MT

NIP. 19600406 198303 1

016

Pembina

(IV/a)

Instruktur

Madya

Kej. Listrik

4 JUMARNO, S.Pd

NIP. 19650720 198603 1

011

Pembina

(IV/a)

Instruktur

Madya

Kej. Tekmek

5 H. MISWAN, ST

NIP. 19620208 198303 1

010

Pembina

(IV/a)

Instruktur

Madya

Kej. Tekmek

6 DEDI EDIONO, S.Pd

NIP. 19610712 198303 1

017

Pembina

(IV/a)

Instruktur

Madya

Kej. Tekmek

7 SUDARNO, S.Pd

NIP. 19590620 198303 1

010

Pembina

(IV/a)

Instruktur

Madya

Kej. Tekmek

8 SURATMIN, ST

NIP. 19600127 198603 1

017

Pembina

(IV/a)

Instruktur

Madya

Kej. Listrik

9 H. HAMZAH, ST

NIP. 19590317 198603 1

011

Pembina

(IV/a)

Instruktur

Madya

Kej. Tekmek

10

DADANG MUHAMAD,

S.Pd

NIP. 19650415 198603 1

015

Penata Tk.I

(III/d)

Instruktur

Madya

Kej. Las

11 H. AGUS SLAMET, ST

NIP. 19600830 198703 1

002

Penata Tk.I

(III/d)

Instruktur

Madya

Kej. Las

12 MUHAYAT, S.Pd

NIP. 19590709 198603 1

014

Penata Tk.I

(III/d)

Instruktur

Muda

Kej. Las

 

52

13 YANA MULYANA, A.Md

NIP. 19600816 198104 1

001

Penata Tk.I

(III/d)

Instruktur

Penyelia

Kej. Tekmek

14 JOSNER SIAMBATON

NIP. 19611110 198603 1

030

Penata Tk.I

(III/d)

Instruktur

Penyelia

Kej. Bangunan

15 SUHERMAN

NIP. 19600703 198403 1

008

Penata

(III/c)

Instruktur

Penyelia

Kej. Otomotif

16

DIKI KURNIAWAN,

S.Kom

NIP. 19850919 201101 1

001

Penata Muda Tk.I

(III/b)

Instruktur

Pertama

Kej.

Informatika

17

NUNUNG SETIAWATI,

ST

NIP. 19881128 201212 2

002

Penata Muda Tk.I

(III/b)

Instruktur

Pertama

Kej. Bangunan

18 HERDIANA, ST

NIP. 19820523 201503 1

001

Penata Muda

(III/a)

Instruktur

Pertama

Kej. Las

19 TRISNA WIBOWO, ST

NIP. 19820718 201503 1

001

Penata Muda

(III/a)

Instruktur

Pertama

Kej. Listrik

20 FAHRUL MUNAJAT, ST

NIP. 19860922 201503 1

001

Penata Muda

(III/a)

Instruktur

Pertama

Kej. Otomotif

21 NANA MURDIANA, ST

NIP. 19880824 201503 1

001

Penata Muda

(III/a)

Instruktur

Pertama

Kej. Bangunan

22 SANDI JENICIPTA

NIP. 19910204 201503 1

001

Penata Muda

(III/a)

Instruktur

Pertama

Kej. Listrik

23

DANNY FAUZAN LIBRI,

ST

NIP. 19911010 201503 1

004

Penata Muda

(III/a)

Instruktur

Pertama

Kej. Las

Tabel III.1 daftar nama instruktur pelatihan 1

 

53

BAB IV

Data dan Temuan Lapangan

Dalam bab ini penulis mencoba memaparkan hasil data dan

temuan lapangan terkait strategi pemberdayaan pada UPTD

Latihan Kerja Provinsi Banten. Teknik pengambilan data dan

temuan lapangan ini merupakan hasil dari observasi lapangan,

wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian yang sudah

dilakukan, terdapat strategi pemberdayaan serta faktor pendukung

dan hambatan yang dilakukan oleh BLKI Provinsi Banten dalam

melaksanakan kegiatan pemberdayaan untuk masyarakat sekitar.

Oleh karena itu perlu sekiranya penulis memaparkan hasil

temuan lapangan terkait strategi pemberdayaan dan faktor-faktor

pendukung serta hambatan dalam melaksanakan kegiatan

pemberdayaan tersebut. Dalam melaksanakan kegiatan

pemberdayaan UPTD Latihan Kerja Provinsi Banten memiliki

Tahapan Pelatihan-pelatihan yang dalam pembentukan karakter

dan sikap.

A. Strategi rekruitmen wargabinaan UPTD Latihan

Kerja Provinsi Banten

Pendaftaran, Tes Saringan Masuk Dan Penerimaan

Pelatihan

1. Pengumuman Pendaftaran Siswa Min 1 Bulan

sebelum Penerimaan melalui media cetak (brosur) ,

Sosmed (Facebook : BLKI PROVINSI BANTEN,

 

54

Instagram: blkiprovinsibanten), Online:

https://www.blki.bantenprov.go.id ;

2. Peserta Tes yang telah mendaftar

yang memenuhi kriteria syarat

Kualifikasi calon peserta dihubungi

via telp/sms atau dapat melihat via

Sosmed (Facebook : BLKI

PROVINSI BANTEN, Instagram:

blkiprovinsibanten);

3. Penyelenggaraan Tes dilaksanakan Max 1

Minggu dari batas akhir Pendaftaran,

dengan pelaksanaan test 1 hari sekaligus

pengumpulan syarat kualifikasi fisik (FC

KTP,KK, Ijazah Trerakhir, Foto);

3. Pengumuman Penerimaan Siswa Max 1 Minggu

sebelum Proses Pelatihan dimulai melalui Media

Sosmed (Facebook : BLKI PROVINSI BANTEN,

Instagram: blkiprovinsibanten), Online:

www.blki.bantenprov.go.id, Telepon,SMS;

4. Pembukaan Pelaksanaan Pelatihan Min 2 hari setelah

Pengumuman Peserta Pelatihan oleh Kepala

DISNAKERTRANS Provinsi Banten atau yang

mewakili.

B. Strategi Pelatihan wargabinaan UPTD Latihan Kerja

Provinsi Banten

gambar IV.1

pendaftaran peserta

 

55

a) Tugas dan Tanggung Jawab: Instruktur, Toolman dan

Peserta Pelatihan;

1. Instruktur Wajib Mempersiapkan Materi Pelatihan

baik teori dan praktek sesuai dengan Kurikulum

yang mengacu SKKNI;

2. Toolman bertugas dan ber tanggung jawab

terhadap peralatan dan ruang tempat praktek

dalam dan luar serta membantu Instruktur dalam

melaksanakan tugas-tugasnya ;

3. Siswa peserta pelatihan Wajib Hadir 30 Menit

sebelum Bel Upacara / Olah raga dibunyikan;

4. Sebelum melaksakan kegiatan peserta pelatihan

wajib mengikutiupacara/olahraga yang dipimpin

Instruktur;

5. Siswa peserta pelatihan wajib mengenakan

seragam pelatihan dan membawa ATK yang telah

disediakan sebelum Pelajaran Teori dan praktek

dimulai;

6. Makan siang dibagikan ketika ISHOMA

b) Materi pelatihan

1. Fisik Mental Disiplin (FMD) dan Outbound;

Hal ini disampaikan oleh Bagian Pelatihan

UPTD Latihan Kerja, Betty Suhartini

 

56

“Untuk FMD itu 8 jam, untuk

out bound juga 8 jam. Karena

waktu pelatihan 240 jam sisanya

masuk bengkel untuk praktek

dan teori. Adanya FMD itu

mereka dilatih untuk disiplin

karena unruk masuk perusahaan

kan harus disiplin”.

2. Pembelajaran teori dalam mengenal materi yang

berkesesuaian dengan jurusan yang dipilih;

3. Mengoperasikan alat produksi yang sesuai dengan

jurusan dipilih;\

4. Evaluasi teori dan praktek.

C. Strategi Pemasaran dalam proses kerjasama antara

Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah

Kabupaten/Kota

Sampai saat ini telah beberapa kali BLKI Provinsi

Banten melaksanakan kegiatan Kerjasama Pelatihan

dengan Disnaker beberapa Kabupaten/Kota, seperti dalam

2 Tahun terakhir ini melakukan kerjasama dengan

Dinsosnaker Kota Tangerang Selatan dalam

melaksanakan kegiatan Pelatihan Kendaraan Roda Dua

dan Menjahit. Kemudian semenjak tahun 2011 BLKI

Provinsi Banten melakukan Pelatihan Berbasis

Kemasyarakatan dengan teknis pelaksanaan

gambar IV.2 pelatihan baris berbaris

 

57

memanfaatkan fasilitas Mobil Training Unit yang berisi

Peralatan dan Instruktur untuk menjakau masyarakat

yang berlokasi di pelosok-pelosok daerah seperti

Pandeglang dan Lebak untuk memberikan pelatihan

kepada masyarakat melalui wadah-wadah organisasi

kemasyarakatan yang ada di daerah.

Sebagaimana disampaikan oleh Bagian

Pemasaran UPTD Latihan Kerja, Yogi Nugraha:

”Kita dulu ada pelatihan

berbasis kemasyarakatan

namanya itu sebetulnya

konsepnya sama hanya

metodenya kita jemput bola,

kita punya MTU namanya,”

“Fokus kita membuat

masyarakat mandiri karena

keterbatasan mereka tidak bisa

datang kesini makanya kita

jemput bola,” jelas Yogi.

Akan tetapi semenjak 2016 sesuai PERDA Nomor

4 Tahun 2016 Tentang Ketenaga Kerjaan di Provinsi

Banten dan Pergub Nomor 83 Tahun 2016 Tentang

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan

Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi

Banten Program ini menjadi Tupoksi Bidang

gambar IV.3 pelatihan kemasyarakatan

 

58

Pengembangan, Pelatihan dan Produktivitas Disnakertrans

Provinsi Banten.

“Ini agak mundur, pelatihan berbasis

pemasyarakatan pertahun 2016 perda no.4

dinas ketenagakerjaan provinsi Banten menjadi

kewenangannya dinas,” tutur Yogi.

Maka strategi yang digunakan untuk

mempersiapkan Pelatihan Kerja bagi Pencari Kerja

(Penganggur) dan Pelatihan Kerja bagi Buruh/Karyawan

(yang sudah bekerja) antara lain sebagai berikut;

1. Pelatihan Kerja bagi Pencari Kerja

Sebagaimana telah disampaikan, bahwa

pencari kerja di Propinsi Banten masih cukup

besar yaitu pada tahun 2013 sebanyak 494,17 ribu

orang dan mengalami peningkatan menjadi 498,60

orang tahun 2016. Kondisi ini ditambah dengan

hasil perkiraan tentang kebutuhan tenaga kerja

yang mengalami peningkatan yang akan berjumlah

0,67 juta orang pada tahun 2017-2021. Oleh sebab

itu sebagai dasar pengembangan program

pelatihan bagi Balai Latihan Kerja Industri (BLKI)

di Provinsi Banten dapat diarahkan untuk berbagai

aspek seperti :

a) Sosialisasi dan Pemasaran

 

59

Sosialisasi dan pemasaran program

pelatihan BLKI dapat dilakukan dengan cara

membangun komunikasi yang baik dengan

seluruh lapisan masyarakat seperti kunjungan

ke Kelurahan dan Sekolah-sekolah ditunjang

media Promosi baik cetak maupun elektronik.

Ketua UPTD Provinsi Banten, Subhan

Syafaat mengungkapkan

“Salah satu strateginya itu mengadakan

sosialisasi-sosialisasi ke sekolah-sekolah

dan karang taruna. Kita mengumpulkan

Kepsek, Wakepsek, guru-guru untuk kita

kumpulkan di suatu tempat dimana tujuan

kita mensosiasialisasikan keberadaan kita

ini agar alumni-alumni bapak ibu ini kan

setiap murid ekonominya beda-beda. Ada

yang lanjut kuliah, kursus, ada yg

langsung kerja. Nah itu kita sasarannya

itu supaya mereka nantinya sebelum

bekerja di perusahaan itu sudah punya

keahlian.”.

b) Pengembangan Instruktur Pelatihan

Pengembangan Instruktur Pelatihan dapat

dilakukan dengan cara melakukan sertifikasi

kompetensi bagi Instruktur dan

Mengembangkan kerja sama dengan

 

60

perusahaan dan pelaku bisnis serta dinas

terkait seperti studi banding bagi para

Instruktur.

“Dulu di tahun 2014 kita pernah

bekerjasama dengan B3. Tapi sayangnya

tidak berlanjut. Terus dulu bahkan di

bawah tahun 90an intruktur yang lama

ini perbedaanya dengan instruktur yang

baru dia di diklatkan 2 tahun. 1 tahun di

luar, 1 tahun di Indonesia. Kemudian

kita juga diendorse sama misalkan kalau

ada satu perusahaan besar dari luar

negeri, contoh di kita ada dari Austria

dia ada produk untuk plat-plat mobil,

nah mereka endorse peralatan juga

intsrukur yang dari Austria ke sini

setelah lulus. Dulu namanya On the Job

Training. Kalau On the Job Training kita

tidak dapat uang, kalau magang

diaturannya dapet 60%. Mereka

diberangkatkan ke luar negeri 1 tahun

dan akan diseleksi mana yang akan tetap

di sana dan mana yang akan

dipulangkan.” Jelas Yogi.

c) Pengembangan kurikulum pelatihan berstandar

kompetensi

 

61

Pengembangan kurikulum pelatihan

berstandar kompetensi dapat dilakukan dengan

mempelajari Standar Kompetensi Kerja

Nasional Indonesia (SKKNI) untuk setiap

Jabatan. SKKNI ini dapat dijadikan bahan

dalam penyusunan kurikulum setiap pelatihan

yang dilaksanakan.

Betty menuturkan:

“Kita ada pelatihan yang 2 bulan dan 3

bulan. Kalau yang 3 bulan, sertifikatnya

yang pertama dari pemerintah daerah

yang kedua dari BNSP (Badan Nasional

Sertifikasi Profesi) itu berlaku

internasional dan perpanjangannya 3

tahun. Nah ini bisa digunakan diseluruh

dunia. Kalau untuk yang 2 bulan hanya

dari BLKI saja tapi perlu dicatat lulusan

dri BLKI ini karena kita menggunakan

standar SKKNI nah ini diakui oleh seluruh

Indonesia.”

d) Pembangunan Sarana dan Prasana

Pembangunan sarana dan Prasaran seperti

ruangan kelas dan Laboratorium sangat

diperlukan dalam melaksankan pelatihan.

Dalam rangka pembangunannya maka

 

62

diperlukan data dan informasi tentang

pelaksanaan pekerjaan di setiap perusahaan.

Hal ini penting agar sarana dan prasana yang

dibangun sesuai dengan kondisi pekerjaan

(link and match)

e) Pengembangan Kejuruan/sub kejuruan

Pengembangan Kejuruan/Sub kejuruan

perlu dilaksanakan di BLKI sesuai dengan

tuntutan kebutuhan tenaga kerja di setiap

lapangan usaha. Untuk 5 (lima) tahun yang

akan datang bahwa yang sangat dominan

kebutuhan tenaga kerjanya adalah Lapangan

usaha Perdagangan, Industri Pengolahan,

Lapangan Usaha Pertanian dan Jasa

Kemasyarakatan. Secara khusus menyangkut

Bidang Jasa Pariwisata menyangkut Usaha

kegiatan Biro Perjalanan, Penyelenggaraan dan

Penjualan Paket Perjalanan, Penyediaan

Layanan Pramuwisma, Penyediaan Layanan

Angkutan Pariwisata, Pengurusan Dokumen

Perjalanan, Penyelenggaraan Perjalanan ibadah

Agama dan lain sebagainya. Oleh sebab itu

untuk lebih jelasnya perlu dikaji lebih dalam

untuk berbagai jabatan di setiap lapangan

usaha tersebut.

 

63

f) Peningkatan Manajemen Pelatihan

Peningkatan manajemen pelatihan

diarahkan untuk mempersiapkan

penganggaran, pengadministrasian, evaluasi

dan monitoring pelaksanaan pelatihan. Dalam

rangka itu, perlu dipersiapkan dan disusun

anggaran yang diperlukan baik untuk

pembiayaan instruktur, sarana dan prasarana

serta kebutuhan untuk pelaksanaan evaluasi

dan monitoring kegiatan pelatihan. Demikian

pengelola pelatihan harus benar-benar

sumberdaya manusia yang kompeten. Hal lain

yang perlu dilaksanakan adalah evaluasi

terhadap pelaksanaan pelatihan, dan

pelaksanaan monitoring terhadap lulusan hasil

BLKI.

“Intinya program kerja itu ada pertahun

anggaran. Nah kita juga sudah membuat

rancangan kerja 2020. Apa nih

kebutuhannya misalya kita butuh satu

kelas lagi nih karena disini gak mungkin

lahan, paling kita naik ke atas. Kan

umumnya daerah sini kan lahan mahal ya

apalagi di luar, kalau sudah punya

bangunan tuh pasti membangun pondasi

yang untuk ditingkatkan. Kita jg

mencanangkan satu program yang

 

64

peminatnya banyak. Kalau peminat

banyak kan kelas nambah. Kelas itukan

terkait dengan ruangan. Paling kita

megusulkan untuk ditingkat aja.” tutur

Subhan Syafaat.

2. Pelatihan Kerja bagi Buruh/Karyawan

Pelatihan kerja bagi pekerja dan karyawan

ditujukan agar pekerja atau karyawan tersebut

dapat bekerja lebih produktif dan berdisplin yang

tinggi sebagai sarana Promosi bagi Lulusan BLKI.

Perusahaan sangat membutuhkan

pekerja/karyawan yang mampu untuk mencapai

tujuan perusahaan. Dalam rangka itu Pelatihan

kerja perlu menetapkan program pelatihan yang

bisa diadakan dan dilaksanakan oleh Balai Latihan

Kerja yaitu :

a) Training Need Analysis atau Need Assesment

Training

Program ini perlu dilaksanakan oleh BLKI

untuk mengetahui kebutuhan training yang

diperlukan oleh pekerja/karyawan disetiap

perusahaan dan Badan Usaha. Dengan

melaksanakan analisis ini, maka dapat

diperoleh informasi setiap jabatan di setiap

Perusahaan dan Badan Usaha.

 

65

b) Melaksanakan Pelatihan kerja berbasis Uji

Kompetensi.

Saat ini, karyawan/pekerja untuk setiap

jabatan harus kompeten. Oleh sebab itu

pelatihan kerja yang dilaksanakan harus diuji

untuk mengetahui kompetensi setiap lulusan

pelatihan dan diberikan sertifikasi kompetensi.

c) Pelatihan kerja yang bersifat lintas fungsional-

pelatihan

Pelatihan kerja ini ditujukan bagi

karyawan/pekerja yang mengharuskan setiap

kayawan melakukan fungsi atau aktivitas kerja

yang berbeda dari tugas dan pekerjaan yang

menjadi tanggung jawabnya.

d) Pelatihan kerja dalam bentuk Tim-Pelatihan

Pelatihan kerja ini diarahkan untuk melatih

karyawan/pekerja agar mempunyai

kemampuan dalam bekerja sama dengan

karyawan lain yang berada dalam satu

kelompok demi mencapai tujuan bersama.

e) Pelatihan kerja yang fokus pada kreativitas dan

Etika Kerja

Pelatihan ini ditujukan untuk

meningkatkan kretivitas dan etika kerja

 

66

karyawan/pekerja dalam melaksanakan

pekerjaan. Pelatihan ini sangat penting agar

karyawan/pekerja dapat menyampaikan

gagasannya dan secara produktif melaksankan

pekerjaan sesuai dengan biaya dan waktu

yang telah ditargetkan.

D. Jabatan Teknis Yang Tesedia Sesuai Tugas Dan

Fungsi

Tenaga Pelatihan pada Balai Latihan Kerja Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten meliputi :

a) Tenaga Struktural

Tenaga Struktural terdiri dari :

1. Kepala Balai Latihan Kerja: 1 Orang (Esselon III)

2. Kasubbag Tata Usaha : 1 Orang (Esselon IV)

3. Kepala Seksi Pelatihan: 1 Orang (Esselon IV)

4. Kepala Seksi Pengembangan dan Pemasaran: 1

Orang (Esselon IV)

b) Tenaga Fungsional Umum

Tenaga Fungsional Umum terdiri dari :

1. Staf Tata Usaha: 7 Orang

2. Staf Pelatihan : 3 Orang

3. Staf Pengembangan Dan Pemasaran : 3 Orang

c) Tenaga Fungsional Tertentu

 

67

Tenaga Fungsional Tertentu adalah Instruktur pada

beberapa kejuruan, yang terdiri dari :

1. Instruktur Listrik/Elektronika : 6 Orang

2. Instruktur Tekmek/Mesin: 6 Orang

3. Instruktur Las: 5 Orang

4. Instruktur Otomotif: 2 Orang

5. Instruktur T.Sipil/Bangunan : 3 Orang

6. Instruktur TIK/Komputer : 1 Orang

E. Faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan

UPTD Latihan Kerja Provinsi Banten

1. Faktor pendukung dalam program pelatihan adalah

anggaran dana dari pemerintah daerah dan pusat yang

diberikan setiap pelaksanaan kegiatan, instruktur yang

kompeten, perusahaan-perusahaan yang bekerjasama

dengan UPTD Provinsi Banten dan fasilitas yang

menunjang seperti ruang kamar, mushollah dan lain-

lain.

2. Faktor penghambat program pelatihan ini adalah masih

tidak adanya regenerasi instruktur yang optimal, juga

daya tampung warga binaan yang berbanding jauh

dengan jumlah calon peserta yang mendaftar.

 

68

BAB V

ANALISIS DATA TEMUAN LAPANGAN

A. Analisis Strategi pemberdayaan masyarakat yang

dilakukan oleh UPTD Latihan Kerja Provinsi Banten

Dalam mengkaji Strategi pemberdayaan yang

dilakukan oleh UPTD Latihan Kerja Provinsi Banten,

perlu dilakukan analisis pada temuan-temuan yang sudah

dijabarkan pada bab sebelumnya untuk kemudian

dikaitkan dengan teori-teori pemberdayaan yang

digunakan dalam penelitian ini.

Dalam setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat

perlu dilandasi oleh strategi kerja (Tharesia 2014) yang

tepat demi keberhasilannya mencapai tujuan yang di

inginkan. Pemberdayaan masyarakat yang merupakan

sebuah konsep mencerminkan paradigma baru

pembangunan, yakni yang bersifat “people-centered,

participatory, empowering, and sustainable”

pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk

meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat

yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk

melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan

keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan

adalah memampukan dan memandirikan masyarakat

lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka

miliki.

 

69

UPTD Balai Latihan kerja Industri merupakan

sebuah lembaga pemerintah berada dibawah naungan

pemerintah provinsi yang memiliki strategi kerja untuk

mensejahterakan masyarakat di provinsi Banten. Hal ini

berkesusaian dengan pengertian diatas sehingga Balai

Latihan Kerja industri juga merupakan lembaga

pemberdayaan guna meningkatkan kompetensi,

kesadaran, dan kemandirian ekonomi masyarakat provinsi

Banten.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh

peneliti, maka peneliti menemukan bahwasannya strategi

pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Balai

latihan Kerja Industri sejalan dengan pendapat yang

dikemukakan oleh Edi Suharto yaitu Strategi ranah

Makro. Strategi ranah makro (Suharto, membangun

masyrakat memberdayakan rakyat 2006) adalah

pemberdayaan dilakukan terhadap kelompok besar atau

masyarakat karena sasaran perubahan diarahkan pada

sistem lingkungan yang lebih luas. Pemberdayaan

dilakukan dengan pembentukan kebijakan, perencanaan

sosial, serta pengorganisasian masyarakat sebagai media

intervensi. Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten

nomor 18 tahun 2018, UPTD Balai Latihan Kerja Industri

ini termasuk dalam ruang lingkup peraturan gubernur

dalam analisis beban kerja.

Ranah makro memandang klien sebagai orang

yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-

 

70

situasi mereka sendiri, memilih serta menetukan strategi

yang tepat untuk bertindak. Strategi yang dilakukan

biasanya digunakan sebagai upaya dalam meningkatkan

kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap

masyarakat agar memiliki kemampuan memecahkan

permasalahan yang dihadapinya.

Upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan

oleh UPTD Latihan Kerja Industri Provinsi Banten ini

dilakukan dengan melakukan sosialisasi kesekolah-

sekolah, memberikan sertifkat kepada peserta pelatihan

dan bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan sebagi

penyerapan tenaga kerja peserta pelatihan UPTD BLKI

Banten membuat program-program pelatihan antara lain

Teknik Informatika Komputer, Las, Mesin, Listrik,

otomotif, sipil, menjahit dan tata kecantikan yang masing-

masing memiliki kejuruan yang dibuka secara luas untuk

masyarakat provinsi Banten.

Apabila dilihat dari aras makro dan tujuan

pelatihan yang dilakukan oleh UPTD Balai Latihan Kerja

Industri provinsi Banten adalah pengorganisasian

masyarakat dengan mengelompokkan wargabinaan

kedalam kelompok-kelompok sesuai dengan peminatan

yang dipilih untuk membekali masyarakat dengan

keahlian agar mampu hidup mandiri dan tidak bergantung

dengan orang lain. Pada pelatihan-pelatihan ini

diharapkan dapat mengembangkan keahlian masarakat

 

71

dengan ilmu yang dipelajari sehingga berpengaruh kepada

peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Setiap masyarakat, memilliki potensi yang dapat

dikembangkan artinya, tidak ada masyarakat yang sama

sekali tanpa daya jadi setiap masyarakat mempunyai

kemampuan yang berpotensi untuk maju jika kita mau

mengembangkannya. Pemberdayaan adalah sebuah upaya

untuk membangun daya itu, dengan mendorong,

memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi

yang dimilikinya serta berupaya untuk

mengembangkannya.

Pendekatan yang digunakan UPTD Latihan kerja

dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan adalah

Pendekatan Direktif, yang merupakan pedekatan

pemberdaayaan yang berlandaskan asumsi bahwa

community worker mengetahui apa yang dibutuhkan dan

baik untuk masyarakat. Dalam pendekatan ini peran

masyarakat sedikitdan interaksi yang dilakukan lebih

bersifat instruktif. Community worker menjadikan

masyarakat sebagai objek sehingga sangat dominan dalam

menentukan.

Hal ini dilakukan dengan membuat materi-materi

selama pelatihan yang akan digunakan. Peserta pelatihan

wajib mengikuti setiap rangkaian kegiatan yang menurut

UPTDLatihan Kerja berguna untuk membentuk sikap dan

menambah pengetahuan peserta latihan.

 

72

Dalam pemberdayaaan masyarakat yang dilakukan

UPTD Balai Latihan Kerja Industri dapat dianalisis

dengan upaya pemberdayaan menurut Totok Mardikanto

dan Poerwoko Soebianto (Mardikanto 2012) dapat dilihat

dari tiga sisi, yaitu sebagai berikut:

1. Menciptakan suasana atau iklim yang

memungkinkan potensi masyarakat

berkembang (enabling). Adanya UPTD BLKI

Provinsi Banten sebagai sebuah lembaga

pelatihan merupakan bukti pemerintah ingin

memiliki peran dalam melakukan

pemberdayaan terhadap masyarakat. Disini

titik tolaknya adalah membuka pemahaman

masyarakat bahwa setiap manusia, setiap

masyarakat memiliki potensi yang dapat

dikembangkan.

2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki

masyarakat (empowering). Dalam rangka ini

diperlukan langkah-langkah lebih positif,selain

dari hanya menciptakan iklim dan suasana.

Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata,

dan menyangkut penyediaan berbagai masukan

(input), serta pembukaan akses kedalam

berbagai peluang (opportunities) yang akan

membuat masyarakat menjadi berdaya.

Hal ini berkesesuaian dengan data temuan

lapangan bahwa UPTD BLKI Provinsi Banten

 

73

mengadakan pelatihan-pelatihan berbasis

peningkatan kompetensi sesuai degan

kebutuhan masyarakat.

3. Memberdayakan mengandung pula arti

melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus

dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah,

oleh karena kekurangan pemberdayaan dalam

menghadapi yang kuat. Oleh karena itu

perlindungan kepada yang lemah amat

mendasar sifatnya dalam konsep

pemberdayaan.

Pelindungan yang dilakukan oleh UPTD

BLKI Provinsi Banten adalah menyediakan

sarana prasana yang dibutuhkan selama

pelatihan, sepeti menyediakan tempat tinggal

sementara untuk mempermudah warga binaan

yang bertempat tinggal jauh dari lokasi

pelatihan.

B. Tahapan-tahapan Pemberdayaan

Tahapan Pendekatan Pemberdayaan yang

dilakukan oleh UPTD BLKI Provinsi Banten dalam

Pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan

pemberdayaan juga sesuai dengan apa yang dikatakan Edi

suharto (Suharto 2005) melalui penerapan pendekatan

pemberdayaan yang dapat disingkat menjadi 5 P, yaitu:

a. Pemungkinan: menciptakan suasana atau iklim yang

memungkinkan potensi masyarakat berkembang

 

74

secara optimal. Pemberdayaan harus mampu

membebaskan masyarakat dari sekar-sekar kultural

dan struktural yang menghambat, hal ini dilakukan

oleh UPTD BLKI Provinsi Banten melalui

sosialisasi/pengenalan lembaga pemberdayaan

pemerintah kepada masyarakat dengan berkunjung ke

sekolah-sekolah menengah atas atau menegah

kejuruan, melakukan seminar, pemberian brosur dan

membuat website agar masyarakat mudah untuk

mengakses informasi terkait pelatihan yang

dilaksanakan.

b. Penguatan: memperkuat pengetahuan dan kemampuan

yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan

masalah dan memenuhi kebutuhan- kebutuhannya.

Pemberdayaan harus mampu menumbuh kembangkan

segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat

yang menunjang kemandirian mereka.

Penguatan dilakukan melalui proses pendaftaran

sesuai dengan kebutuhan calo peserta dan tes seleksi

yang dilakukan untuk menciptakan rasa percaya diri

ketika berhasil terpilih sebagai warga binaan untuk

mengikuti program pelatihan yang diadakan UPTD

BLKI Provinsi Banten.

c. Perlindungan: melindungi masyarakat terutama

kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh

kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan

yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang

 

75

kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi

kelompok kuat terhadap kelompok lemah.

Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan

segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak

menguntungkan rakyat kecil.

Semua peserta pelatihan yang sudah masuk

melalui tahapan seleksi memiliki peluang yang sama

untuk meningkatkan potensi diri sesuai dengan

kejuruan yang mereka pilih. Setiap peserta wajib

mengikuti seluruh kegiatan dari awal- akhir untuk

dinyatakan lulus dan mendapatkan sertifkat sebagai

bentuk pengakuan bahwa mereka memiliki

kompetensi pada bidang tersebut.

d. Penyokongan: memberikan bimbingan dan dukungan

agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan

tugas-tugas kehidupannya. UPTD BLKI Provinsi

Banten menyediakan Instruktur pelatihan yang wajib

mempersiapkan materi Pelatihan baik teori dan

praktek sesuai dengan Kurikulum yang mengacu

SKKNI.

Pelatihan juga dilaksanakan dengan Alat-alat

produksi yang mendukung sehingga warga binaan

dapat melakukan latihan praktek kerja dengan

maksimal. Pemberdayaan harus mampu menyokong

masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan

posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.

Sehingga masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki

 

76

kesempatan untuk bersaing didunia kerja pada

akahirnya mempunyai kompetensi yang dibuktikan

dengan sertifikat lulus pelatihan kerja industri.

e. Pemeliharaan: memelihara kondisi yang kondusif agar

tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara

berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan

harus mampu menjamin keselarasan dan

keseimbangan yang memungkinkan setiap orang

memperoleh kesempatan berusaha.

Hal ini dilakukan UPTD Provinsi Banten dengan

membuat data base peserta yang dinyatakan lulus,

membuat gropu untuk informasi lowongan kerja dari

perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan

UPTD Provinsi Banten. Juga memberikan uang saku

sebagai modal awal warga binaan untuk mereka

mencari kerja.

 

77

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Unit Pelaksana Teknis Daerah Latihan Kerja

Provinsi Banten merupakan wadah milik pemerintah yang

bertujuan untuk mengatasi masalah pengangguran di

masyarakat dengan memberikan pelatihan dan keahlian

dibawah naungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Provinsi Banten. Pelatihan meningkatan keahlian ini

merupakan upaya pemerintah dalam melakukan

pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu solusi

mengurangi angka pengangguran. Pemberdayaaan

masyarakat yang dilakukan UPTD Latihan Kerja Provinsi

Banten bertujuan untuk memberikan kompetesi kepada

orang-orang yang tidak melanjutkan jenjang pendidikan

formal sehingga mereka mempunyai komptensi untuk

selanjutnya bersaing di dunia kerja.

UPTD Latihan kerja Provinsi Banten melakukan

pemberdayaan dengan mengadakan pelatihan-pelatihan

berbasis kompetensi yang dilaksanakan setiap tahun.

Sosialisasi dilakukan secara berkala dengan memberikan

informasi secara langsung yaitu mengadakan pertemuan-

pertemuan dengan sekolah menengah atas dan kejuruan,

mencetak brosdur, serta membuat website sebagai bentuk

usaha penyadaran kepada masyarakat bahwa setiap

manusia memiliki kesempatan yang sama untuk memiliki

 

78

keahlian yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-

hari.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan

melalui observasi, studi dokumentasi dan wawancara

yang dilakukan oleh peneliti mengenai peran pendamping

serta tahapan pemberdayaan, maka dapat disimpulkan

sebagai berikut:

1. Strategi pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan

oleh Balai latihan Kerja Industri yaitu Strategi Aras

Makro yang dilakukan dengan pembentukan

kebijakan, perencanaan sosial, serta pengorganisasian

masyarakat sebagai media intervensi. Berdasarkan

Peraturan Gubernur Banten nomor 18 tahun 2018,

UPTD Balai Latihan Kerja Industri ini termasuk

dalam ruang lingkup peraturan gubernur dalam

analisis beban kerja. Apabila dilihat dari aras makro

dan tujuan pelatihan yang dilakukan oleh UPTD Balai

Latihan Kerja Industri provinsi Banten adalah

pengorganisasian masyarakat untuk membekali

masyarakat dengan keahlian agar mampu hidup

mandiri dan tidak bergantung dengan orang lain

karena pada pelatihan-pelatihan ini diharapkan dapat

mengembangkan keahlian masarakat dengan ilmu

yang ia pelajarin yang akhirnya berpengaruh kepada

peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. Faktor pendukung dalam program pelatihan adalah

anggaran dana dari pemerintah daerah dan pusat yang

 

79

diberikan setiap pelaksanaan kegiatan, instruktur yang

kompeten, perusahaan-perusahaan yang bekerjasama

dengan UPTD Provinsi Banten dan fasilitas yang

menunjang seperti ruang kamar, mushollah dan lain-

lain.

3. Faktor penghambat program pelatihan yang

dilaksanakan UPTD Latihankerja Provinsi Banten

adalah masih tidak adanya regenerasi instruktur yang

optimal, juga daya tampung warga binaan yang

berbanding jauh dengan jumlah calon peserta yang

mendaftar.

B. Implikasi

Hasil penelitian ini berupa deskripsi tentang

Strategi Pemberdayaan yang dilakukan oleh UPTD

Latihan Kerja Provvinsi Banten. Penelitian ini

menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki peran

dalam melakukan pemberdayaan masyarakat dalam

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan

tambahan kepada pengusrus UPTD Latihan Kerja.

Diharapkan juga penilitian ini dapat memberikan

pengetahuan tambahan bagi lembaga swadaya masyarakat

lainnya yang bergerak dalam lingkup pemberdayaan

masyrakat sehingga kedepannya pemberdayaan dapat

dilakukan secara optimal sesuai dengan apa yang

dibutuhkan masyarakat.

 

80

C. Saran

Secara akademis, penelitian ini bermanfaat untuk

meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan

tentang strategi pemberdayaan serta faktor-faktor

pendukung dan penghambat dari pelaksanaan program

pemberdayaan yang disusun oleh pemerintah untuk

mengurangi angka pengangguran dimasyarakat.

Secara praktis, penelitian ini mampu memberikan

informasi dan gambaran bagi aktivis ataupun praktisi

yang bergerak di bidang pekerjaan sosial tentang sasaran

target serta tahapan yang akan dilaksanakan untuk

melakukan kegiatan pemberdayaan serta faktor-faktor

pendukung dan penghambat dari pelaksanaan program

pemberdayaan bagi peneliti selanjutnya.

Mengacu pada penelitian dan hasil analisa yang

telah dilakukan, bukan berarti segala sesuatu yang sudah

peneliti lakukan sudah maksimal. Kita sadar bahwa di

dunia yang fana ini tidak ada sesuatu yang sempurna.

Maka dengan itu perlu adanya saran, yang dimaksudkan

untuk bahan evaluasi serta masukan untuk hal yang lebih

baik lagi ke depannya.

 

81

DAFTAR PUSTAKA

Adi Rukminto, Isbandi. Pemberdayaan Pengembangan

Masyarakat dan Intervensi Komunitas. Jakarta: Fakultas

Ekonomi UI, 2000.

Amir, Amri. Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi

Terhadap Pengangguran Di Indonesia. Jambi: Jurnal Inflasi dan

Pengangguran Vol. 1, 2007.

Depdiknas. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta:

Balai Pustaka, 2002.

Diana. Perencanaan Sosial Negara Berkembang.

Yogyakarta: Gajah Mada Universty Press, 1997.

Djalil, Rafi’udin dan Maman Abdul. Prinsip dan Strategi

Dakwah. Bandung: Pustaka Setia, 1997.

Efendy, Onong Uchjana. Ilmu Komunikasi Teori dan

Praktek. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1999.

Kusuma, M. Ismail Yusanto dan M. Karebet Wudjaja.

Pengantar Manajemen Syariah. Jakarta: Khairul Bayaa, 2002.

Mardikanto, Totok. Pemberdayaan Masyarakat dalam

perspektif kebijakan publik. Bandung: CV alfabeta, 2012.

Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif. Bandung:

IKAPI, 2011.

Minner, George Steiner dan John. Manajemen Strategi.

Jakarta: Erlangga, 1988.

Moleong, Lexy J. Metodolgi Penelitian Kualitatif.

Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2009.

 

82

Rukminto, Isbandi. Pemberdayaan, Pengembangan

Masyarakat dan Intervensi Komunitas (pengantar pada

pemikiran dan pendekatan praktis). Jakarta: Lembaga Penerbit

Fakultas Ekonomi UI, 2011.

Siagan, Sondang. Analisis Serta Perumusan Kebijakan

dan Strategi Organisasi. Jakarta: PT. Gunung Agung, 1986.

Soebianto, Totok Mardikanto dan Poerwoko. Pemberdayaan

Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung:

Alfabeta, 2015.

Suharto, Edi. Membangun Masyarakat Memberdayakan

Rakyat. Bandung: PT Refika Aditama, 2005.

Sumodinigrat, Gunawan. Pengembangan Daerah dan

Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: Bina Rena Pariwara, 1997.

Supriyono. Manajemen Strategi dan kebijakan bisnis.

Yogyakarta: BBFC, 1985.

Syafei, Nanih Machendrawaty dan Agus Achmad.

Pengembangan Masyrakat Islam. Bandung: Rosda Karya, 2001.

Tharesia, Aprillia. Pembangunan Berbasis Masyarakat.

Bandung: Alfabeta, 2014.

Wahyudi, Agustinus Sri. Manajemen Strategik Pengantar

Proses Berpikir Strategik. Jakarta: Bina Rupa Aksara, 1996.

Zulkiflimansyah, Setiawan Hari Purnomo dan.

Manajemen Strategi: Sebuah Konsep Pengantar. Jakarta: LPEE

UI, 1999.

 

83

Lampiran 1

Transkip Wawancara Mendalam Untuk Strategi UPTD

Latihan Kerja Provinsi Banten Dalam Melakukan

Pemberdayaan Terhadap Warga Binaan Di Serpong

Tangerang Selatan

Tanggal : Jumat, 31 Mei 2019

Nama Informan : Subhan Syafaat S.H

Jabatan : Ketua UPTD Latihan Kerja Provinsi

Banten

1. Bagaimana sejarah berdirinya UPTD Latihan Kerja

Provinsi Banten?

Kalo meurut sejarahnya sih mas, dulu ini masyarakat

taunya namanya masih BLK ya bukan UPTD latihan Kerja.

Pertama kali adanya BLK itu dibangun dulu di Solo tahun

1947an. Nah, pada masa itu Program pelatihan di BLK dalam

lebih banya diarahkan sama keterampilan industri gitu mas

seperti konstruksi, elektronika dan listrik. Lalu seiring

berkembangnya jaman, waktu itu ada yang namanya masa

transisi kira-kira tahun 1998-2006 kalo gasalah, itu diterapkan

otonomi daerah.

Otonomi daerah itu memberikan dampak pada

desentralisasi manajemen BLK diseluruh wilayah. Sehigga

pada masa itu BLK diserahkan kepada Pemerintah Daerah,

termasuk Pemda Banten yang sebelumnya masih dipegang

langsung sama pemerintah pusat, pada waktu itu BLK

 

84

Tangerang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten

Tangerang sebagai UPT. Sampai akhirnya sekarang akhirnya

berubah nama menjadi UPTD Latihan Kerja ini sesuai dengan

Peraturan Gubernur Banten no.18 tahun 2018 dalam

ruanglingkup analisis beban kerja dibawah naungan Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten, gitu mas

kira-kira.

2. Apa tujuan awal pembentukan UPTD Latihan Kerja?

Memang dulu sasarannya untuk calon-calon tenaga

kerja dan untuk yang memiliki keahlian dibidang industri.

Karena banyak perusahaan-perusahaan yang kesini tupoksi

dari lembaga kita ini adalah mendidik biar terampil calon-

calon tenaga kerja disini. Diantaranya yaitu alumni SMA tapi

dipersyaratan kita dipelatihan itu memang minimal berijazah

SMP, tapi kita lihat umumnya setelah kita evaluasi banyaknya

dari lulusan SMA/SMK.

3. Bagaimana strategi UPTD Latihan Kerja dalam

melakukan pemberdayaan?

Salah satu strateginya itu mengadakan sosialisasi-

sosialisasi ke sekolah-sekolah kita mengumpulkan kepala

sekolah, wakil kepala sekolah, guru-guru untuk kumpul

disuatu tempat dimana tujuan kita mensosiasialisasikan

keberadaan kita ini agar alumni-alumni bapak ibu ini kan

setiap murid ekonominya beda-beda yang lanjut kuliah,

kursus ada yang langsung kerja. Nah itu kita sasarannya itu

 

85

supaya ,mereka intinya sebelum bekerja diperusahaan itu

sudah punya keahlian.

4. Bagaimana bentuk pemberdayaan yang dilakukanUPTD

Latihan Kerja?

Kita memberikan pelatihan untuk meningkatkan keahlian

kepada seluruh warga binaan yang sudah lolos tahap seleksi,

seusai dengan yang mereka minat saat daftar walaupun

misalnya ada warga binaan yang lulusan SMK. Terus kenapa

harus dilatih dulu? Kan gitu ya kira-kira pertanyaanya.

Menurut kita walaupun di SMK itu sudah jurusan ya, beda

sama SMA macam-macamlah jurusan di SMK itu karena kita

memiliki standart kegiatan yang nantinya akan menjadi acuan

apakah mereka ini pantes untuk dapet sertifikasi buat modal

kerja nanti. Kita memang melihat tingkat pengangguran di

Banten itu cukup tinggi ya. Makanya gubernur dan wakil

gubernur kita merespon sangat baik terkait adanya pelatihan-

pelatihan. karena ini dapat meminimalisir pengangguran.

Nah, setelah sudah mengikuti pelatihan dan dinyatakan

lulus trus dapet sertifiikat kitakan MOUan sm perusahaan

yang ada di banten nah mereka disini terdiri dari beberapa

jurusan ya. Nah dari berbagai jurusan itu selesai pelatihan

biasanya semuanya lulus tapi diambil 10 besar gitu sama

instruktur sebagai peserta terbaik itu biasanya ditawarakn ke

peruahaan-prusahaan yang sudah MOU sama kita ataupun yg

belum MOU kalo mereka membutuhkan. Karena kita

mengharapkan perusahaan-perusahaan yang udah ada itu

gausah repot-repot merekrut dalam arti pengumaman kemana

 

86

mana gitu. Tapi begini pengumuman perlu cuma calon

pekerjanya sudah ada dikita jika dibutuhkan. Biarin mereka

aja yang menilai, karena kita ini tugasnya bukan menciptakan

lapangan pekerjaan. Kita hanya melatih tidak juga

menempatkan, karena masalah penempatan tenaga kerja itu

adanya di dinas tenaga kerja.

5. Jadi dinas bekerja sama dengan UPTD LK pak untuk

penempatan?

Bukan-bukan penempatan tapi untuk perekrutan. Kalo

perusahaan butuh tenaga kerja listrik, las, computer, nih ada

dari alumni kita.

6. Saat ini kendalaya apa pak?

Kalo kendala sih ya saat ini masih reltif bisa kita tangani

ada hal yang sebenernya paling urgen dari kita ini karena

pesertanya dr kabupaten kota tidak hanya tangerang yakan

dari lebak dari serang. Nah siswa-siswa ini merasa kurang

efektif karena jauh dari rangkas bitung dari lebak,

pandeglang, dari anyer juga ada gakmungkin lah mereka

pulang-pergi apalagi mereka siswa siswi. Jadi kita dari hal

penginapan Alhamdulillah oleh gubernur kita sudah

difalisitasi ada gedung asrama tapi sampai tahun ini belum

difungsikan karena baru selesai tahun ini. Ini kalo udah

selesai dan sudah diresmikan sama pimpinan itu pasti mereka

semua tuh kesana ikut pelatihannya itu kesana. Gedung 3

lokal dengan masjid dengan aula cukuplah. Itu sudah cukup

representatiflah untuk mereka tinggal disini.

 

87

7. Kendala lain selain tempat yang belum memungkinkan,

misalkan alumni yang sudah mengikuti pelatihan dan

kerja setelah mengikuti pelatihan dengan yg punya usaha

sendiri itu persentasenya tinggi atau engga?

Yang lulus dari sini yang kita infentarisir alumni-alumni

yang cukup baik nilainya 10 orang misalnya yang ikut

didaftarkan diperusahaan A, dari 10 orang misalnya

perusahaan cuma butuh 3 atau 4 tenaga nah berarti dari 10

itukan sudah ada 3 atau 4 nah berartikan yg belum kerja 7 nah

7 itu bbisa kita pekerjakan diperusahaan lain yang bekerja

sama dengan kita. Jdi kita tahun ini bisa memasukkan dan

memfasiliasti mereka ke perusahaan-perusahaan.

8. Pak harapannya buat kedepannya gimana pak?

Harapannya sih lebih bisa sinergis dengan lembaga-

lembaga pendidikan yang ada, perusahaan-perusahaan yg ada.

Jadi karena perusahaan-perusahaan ini sekarang kan tidak

semuanyakan bisa kita rangkul, saking banyaknya perusahaan

di banten paling kita hanya bisa menjadwalkan tahun ini kita

MOU dengan beberapa perusahaan. Trus misalnya kalo

harapan kedepan terkait sarana dan prasarana aja jadi

dimodernisasi dalam artian kalo kaya mesin bur kok kita

masih ada yang konvensional sekarangkan kebanyakan

banyak yang otomatis, ada beberapa yang masih ini tapikan

masih kurang tuh untuk sarana dan prasarana yg sesuai

dengan tenaga kerja. Tapi Alhamdulillah sampai sekarang

walaupun kita ada beberapa alat atau mesin yang memang

belum kita miliki, dengan mesin yang ada motor juga adakan

 

88

kita roda 4 juga ada bahkan sampai dengan menjahit dan

kecantikan kita ada.

Kita Cuma ada 2 kejuruan yang belum ada instrukturnya,

menjahit dan kecantikan rambut kita belum ada instruktur nah

instruktur yang ada inikan kita umumnya ASN yang

fungsional statusnya. Nah didua jurusan ini blm ada.

Jadi kami juga berharap mendapatkan ASN yang memang

fungsional. Kalo udh fugsionalkan mereka udah bisa standby

aja disini. Tp kalaupun belom kita bisa mengambil dari luar

yang memang keahliannya dimenjahit berpengalaman terus

kecantikan kulit atau penataan rambutkita sudah ada dan itu

kita ambil dari luar. Dari luar kalo yang dri kejuruan itu kalo

yang lainmah kita udah punya yang standby. Cumankan

namanya ASN seiring waktu dengan bertambahnya usia

ASNkan pasti pension tahun ini ada 2 yang pension

berartikan kosong tuh. Tahun depan ada jg yg pension. ya

kurang regenerasinya, nanti kita sudah kirim surat bahwa kita

ini ASN semakin tahun semakin berkurang karena usia

pension.

 

89

Lampiran 2

Transkip Wawancara Mendalam Untuk Strategi UPTD

Latihan Kerja Provinsi Banten Dalam Melakukan

Pemberdayaan Terhadap Warga Binaan Di Serpong

Tangerang Selatan

Tanggal : Senin, 10 Juni 2019

Nama Informan : Betty Suhartini

Jabatan : Anggota bagian pelatihan

1. Bagaimana strategi pelatihan yg dilakukan terhadap

wargainaan UPTD Latihan Kerja?

Iya, disini ada pelatihan yang 200 jam yang 240 jam

untuk pertama kali siswa siswa itu registrasi terus kita ada tes

tulis ada wawancara. Bagi yang keterima untuk selajutnya

diwajikan mengikuti FMD (fisik mental disiplin) nah itu dari

kodim. Terus nanti out bound instrukturnya dari badan diklat

pandeglang setelah itu baru masuk pelatihan. Untuk FMD itu

8 jam untuk outbound juga 8 jam. Kalo 240 jam nah sisanya

masuk kelas untuk praktek dan teori. Adanya fmd itu mereka

dilatih untuk disiplin karenauntuk masuk perusahaakan harus

disiplin.

 

90

2. Apa saja pelatihan yang paling banyak diminati di UPTD

Latihan Kerja Provinsi?

Dari seluruh data yang kita punya itu ada 8 kor kejuruan.

Ada las, mesin ada 3 otocad manufaktur, manual sm CNC

kemudian yang otomotif dibagi 2, listrik dibagi 3, kemudian

ada TIK, computer sama multimedia, kemudian ada furniture

dibagi menjadi 2 pelatihan membuat furniture, maaf ada sipil

dibagi 2, sipil furnituredan otocad furniture, kemudian ada

kecantikan kulit, rambut, sama menjahit.

3. Pelatihan yang paling bayak diminati apa bu?

Dari semua yang kita buka paling menjadi favorit di 2th

belakangan ini mesin dan las, padahal katakanlah kita punya

balai besar loh mungkin karena kita melatih dilevel dasar

keluar dari BBLK itu ada yang langsung ke supervisi.

4. Apa tujuan dari kegiatan-kegiatan selama pelatihan?

Sebenernya pelatihan skill kaya salon, bengkel, itukan

kalo mereka punya modal bisa bikin usaha sendiri. Punya

keahlian gitu teknisi motor kebanyakan mereka berpikir juga

bekerja untuk perusahaan, nah sebenarnya kita mengharapkan

carapikir harus mandiri. Nah kita punya keahlian itu buka

lapangan kerja sendiri. Begitu sebenernya target utamanya

adalah mendidik mereka mandiri. kan umumnya ada

perusaahan kita pengen kerja disana efeknya phk, nah kalo

usaha sendirikan maju mundurnya tergantung kita sendiri,

gimana kita yang atur. Kalo adek misalnya punya keahlian

komputer buka kursus komputer kan bisa mengatur waktu.

Kita jangan terkucil dinegeri sendiri. Kita sebagai anak

bangsa harus bisa mengendalikan diri sendiri. Jadi kita bisa

 

91

menciptakan peluang usaha sendiri, jangan berharap kepada

rekrutmen kalo memang kita punya keahlian sendiri kita bisa

buka aja sendiri, sama kaya permodalan perbankan kan begitu

modalnya. Menciptakan wirausaha barulah istilahnya.

5. Berapa lama proses pelatihan berlangsung?

Proses pelatihan dlaksanaka ada yang 3 bulan ada yang 2

bulan. Kalo yang 3 bulan sertifikatnya yang pertama dari

pemerintah daerah yang kedua dari BNSP (Badan Nasional

Sertifikasi Profesi) itu berlaku internasional dan

perpanjangannya 3 tahun. Nah ini bisa digunakan diseluruh

dunia. Kalo untuk yang 2 bulan hanya dari BLKI saja tapi

perlu dicatat lulusan dri BLKI ini karena kita menggunakan

standar SKKNI nah ini diakui oleh seluruh Indonesia.

Nah pelatihannya tiap hari dan metodenya begini, 20

persen itu teori 80 persennya praktek. Itu yang membedakan

dengan SMA dan SMK. Anak SMK nanya; kan sama aja? Oh

tidak, kami lebih mengedepankan praktek di banding teori.

Kami lebih mementingkan atmosfir industrinya dibanding

pembentukan karakternya saja. Nah sebetulnya berbicara

pembentukan karakter, seharusnya mereka sudah bawa sejak

lulus SMA. Nah, kalau misalnya ada yang komplen ke kita,

kita terima saja. Akan kita perbaiki. Misalnya perusahaan

minta 3s *sapa, senyum, salam* harus dibiasakan di sini,

sehingga nanti jika sudah keterima di perusahaan minimal

diliat yang ounya perusahaan punya adab.

6. Apa harapan UPTD Latihan Kerja Provinsi Banten

Terhadap warga binaan?

 

92

Yaa.. karena lembaga ini berbasis kemasyarakatan

berbentuk pelatihan-pelatihan yang bersifat wirausaha

sehingga lulusan sini juga diharapkan bisa berdiri dikakinya

sendiri. Contoh; las, kemudan otocad sipil, kita bisa

memanfaatkan medsos misalnya membuat jasa bangunan. Ini

juga merupakan suatu bentuk kemandirian. Kemudian soal

otocad manufaktur dia membuat program untuk CNC, nanti

akan diterjemahkan lagi menjadi kursus CNC (Computer

Numeric Control). Mesin molding cetak dikendalikan dengan

kode-kode tertentu tentu melalui CNC itu. Tapi sebelumnya

dibutuhkankan softwarenya nah itu otocad manufaktur.

Nah inikan dua-duanya tidak harus tok dipabrik bahkan

tidak menutupkan kemungkinan kita bisa jalankan suatu

program keluar negeri bahkan tetapi itu tadi bedanya mungkin

dengan yang lain kalo otodidak ya tidak bersertifikat paling

saingan kita sama orang yang belajar formal melalui insttitut

atau akademi, menurut saya sih itu.

Walaupun dulu jenis pelatihannya sama kenapa kita

bedakan pelatihan berbasis kemasyarakatan dengan

kompetensi kemasyaraktan. Karena kalo kompetensi disini

langsung kita tawarkan strategi pemasaran kita keindustri.

Nah kalo berbasis kemasyarakatan nanti akan kita ajukan

melalui dinas sosial, CSR, ada kube itu untuk masyarakat

UMKM, dan sekrang dinas yang sudah berjalan dinas

UMKM. Pelatian membuat sepatu dengan pelatihan membuat

sablon baju.

 

93

Lampiran 3

Transkip Wawancara Mendalam Untuk Strategi UPTD

Latihan Kerja Provinsi Banten Dalam Melakukan

Pemberdayaan Terhadap Warga Binaan Di Serpong

Tangerang Selatan

Tanggal : Kamis, 13 Juni 2019

Nama Informan : Yogie Noegraha, S.e, M.Si

Jabatan : Anggota bagian Pengembangan dan

Pemasaran

1. Bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan BLKI

Banten saat proses rekrutmen peserta pelatihan?

Kalo untuk pemasarannya sendiri per2016 lalu kami

punya website, kami manfaatkan medsos. Alhamdulillah,

tahun-tahun sebelumnyakan kami juga melakukan strategi

Pemasaran ini kita kenalkan program pelatihan disini terus

kita menyaring masukan industri terkait potensi wilayah.

Karena blki itu dibuka berdasarkan supply dan demand. Jadi

apa yang menjadi potensi wilayah itulah yang kta buka.

Informasinya potensi wilayah kita cari dengan kita

adakan forumkomunikasi industri. Nah sebelum ada media

sosial seperti skrg kita lakukan roadshow ke sekolah-sekolah

untuk memperkenalkan program-program pelatihan yang

 

94

didukung brosur segala macem. Dan sekarang Alhamdulillah

dengan adanya medsos ini kami sangat terbantu.

Kasus ditahun 2016 satu angkatan itukan 1000 dibagi 5

angkatan, berartikan sekitar 200 pendaftar itu maksimal 300

bahkan pernah terjadi juga kita kekurangan pendaftar dengan

medsos kita bersyukur karena satu kali buat pendaftran itu

bisa sampe 1000 yang diterima Cuma 200. Nah itu menjadi

tantangan buat kita.

2. Siapa target sasaran UPTD Latihan Kerja Provinsi

Banten ?

Dulu disini dibuat untuk memfasilitasi orang yang

kurang mampu untuk melanjutkan kejenjang pendidikan

berikutnya kita berniat mereka harus punya skill, punya

kompetensi, harus punya kemampuan, keahlian. Kompetensi

itu gabungan dari skill, attitude dan knowledge. Nah dulu kita

buka kejuruan-kejuruan yang tidak mungkin dilakukan

masyarakat makanya ada industri yang makannya

peralatannya cukup memakan biaya yang sangat besar. Nah

inilah tugas pemerintah untuk memfasilitasi itu. Tetapi

berkembangnya zaman juga masyarakat terus berkembang

ekonomi kreatifnya. Nah akhirnya kita dulu ada pelatihan

berbasis kemasyarakatan namanya itu sebetulnya konsepnya

sama hanya metodenya kita jemput bola, kita punya MTU

namanya, monitoring Unit. Misalnya mas syarivan orang

rangkas kita datangi dengan instruktur.

3. Bagaimana cara meningkatkan kesadaran masyarakat

terkait pelatihan-pelatihan yang ada di UPTD Latihan

Keja?

 

95

Nah itu tadi yang menjadi bahan kita untuk jangan putus

asa. Banyak yang perpikir ikut pelatihan disini bukan hanya

ikut pelatihan saja. Kenapa harus dilakukan seleksi tulis dan

wawancara agar kita bisa melihat sejauh mana keseriusan

calon wargabinaan. Adapun kalo sudah diterima itu

hubungannya langsung sama pihak ketiga kadang-kadang

juga didukung oleh faktor keberuntungan. Blki tidak

mengikat latar belakang pendidikan atau misalnya masyarivan

ingin belajar teknik atau kecantikan tidak menutup

kemungkinan. Kita membuka pelatihan itu tadi buat peserta

berdasarkan passion. Kita mencoba memfasilitasi fenomena

yangterjadi hari ini penyumbang terbesar provinsi banten

berdasarkan data yang ada 730 sekolah yang ada dibanten itu

sma/smk negeri maupun swasta beberapa memang

menyumbang tenaga kerja artinya begitu lulus bisa langsung

ditempatkan tapi ada juga yang engga berharap BLKI menjadi

pemecah kebuntuan itu.

4. Bagaimana strategi yang digunakan dalam melakukan

pengembangan UPTD Latihan Kerja Provinsi Banten?

untuk pengembangan itu metodenya tadi sih sebenernya

kita bisa melalui peran komunikasi, trus kemudian kita juga

membuka kesempatan dalam pergub 19 itu salah satu tupoksi

kita melakukan kerjasama kepelatihanan namanya On the Job

Training. Nah melalui Job Training ini yang kalo di SMK

mungkin namanya PKL kita buat pelatihan 2 bulan nnti kita

kasi kesempatan 1 minggu diperusahaan yang bekerjasama

denan kita sekaligus memberikan perusahaan untuk lgsg

menyeleksi bahkan kita sendiri membuat kesepakatan dengan

 

96

perusahaan dari pada melalu outsourcing. Misalnya ada salah

satu perusahaan contoh perusahaan panci, dia mau

developting produknya panci untuk dijual kira2 yang

berhubungan dengan panci apa? Dia butuh orang yang paham

selain mesin juga welder/ngelas nah dri awal dia akan siapkan

kebutuhan-kebutuhan manusianya spesifikasinya seperti apa

kemudian keterampilan yang diberikan seperti apa

bekerjasama dengan kita, bisa kita persiapkandan itu gratis.

Nah cuman, ada perda no.1 th 2019 tentang retribusi jadi kalo

ada peusahaan yg ingin meningkatkan kompetensinya bisa

bekerjasama dengan kita apabila dia mau pake gedung kita itu

ada biaya resmi dari pemerintah. Rekeningnya lgsg masuk ke

pemerintah pusat tidak kekami.

5. Kalo dari segi Strategi pengembangan dan pemasaran

apa pak kendalanya?

itu tadi dengan sekarang semakin dikenalnya BLKI,

peminat cukup banyak sementara daya tamping sedikit

sehingga kita harus pintar seleksi didukung dengan sarana

prasarana yang memadai. Kemudian dari instruktur sendiri

memang ini kendala juga, memang BLKI inikan dalam

sejarahya punya kementrian setelah otonomi daerah

dihibahkan ke Kabupaten/kota dulu tangerang mungkin

secara financial mereka masih berat akhirnya diserahka

keprovinsi, tapi instrukturnya ini tidak pernah ada regenerasi

baru terjadi sekali ditahun 2015. Ada 23 instruktur dan yang

betul-betul baru hanya 6 orang. Jadi menjelang 2019-2020 ini

dipastikan kalo tidak ada regenerasi lagi instruktur tinggal 7.

 

97

Lampiran 4

Dokumentasi Kegiatan

gambar 1. Wawancara Narasumber

gambar 2. Pendaftaran Peserta Latihan

 

98

gambar 3. pelatihan design

gambar 4. pelatihan berbasis masyarakat 1

 

99

gambar 5. FMD (Fisik Mental Disiplin)

gambar 6. praktek otomotif 1

 

100

gambar 7. praktek otomotif 2

gambar 7. kelas menjahit

 

101

gambar 8. ujian tulis pelatihan

gambar 9. pelatihan design atomotif

 

102

gambar 10. belajar teori

gambar 11. kelas otomotif

 

103

gambar 12. fasilitas ruangan kelas

gambar 13. Pelatihan Kecantikan