Upload
others
View
8
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
STRATEGI KOMUNIKASI KOMISI PEMILIHAN
UMUM (KPU) PROVINSI BANTEN DALAM
SOSIALISASI LARANGAN POLITIK UANG PADA
PEMILIHAN CALON LEGISLATIF (PILEG) TAHUN 2019
Skripsi
Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Oleh:
Robiyatul Adawiyah
NIM. 1113051000067
JURUSAN KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS ILMU DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF
HIDAYATULLAH JAKARTA
TAHUN 1441 H/ 2020 M
STRATEGI KOMUNIKASI KOMISI PEMILIHAN
UMUM (KPU) PROVINSI BANTEN DALAM
SOSIALISASI LARANGAN POLITIK UANG PADA
PEMILIHAN CALON LEGISLATIF (PILEG) TAHUN
2019
Skripsi
Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Oleh :
Robiyatul Adawiyah
1113051000067
Dosen Pembimbing,
Syamsul Rijal, M.A, Ph.D
NIP 197810082006041002
JURUSAN KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS ILMU DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF
HIDAYATULLAH JAKARTA
TAHUN 1441H/2020M
LEMBAR PENGESAHAN
Skripsi berjudul “Strategi Komunikasi Komisi
Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten Dalam Sosialisasi
Larangan Politik Uang Pada Pemilihan Calon Legislatif
(PILEG) Tahun 2019” disusun oleh Robiyatul Adawiyah
Nomor Induk Mahasiswa 1113051000067 diajukan kepada
Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta dan telah dinyatakan lulus dalam Ujian
Munaqasah pada tanggal 04 Juni 2020 di hadapan dewan penguji.
Karena itu, penulis berhak memperoleh gelar Sarjana Sosial
(S.Sos) dalam bidang Komunikasi Penyiaran Islam.
Jakarta, 04 Juni 2020
Tim Ujian Munaqasah Tanggal Tanda Tangan
Ketua
Dr. H. Edi Amin, M.A
19760908 200901 1 010
Sekretaris
Miftachur Rosyidah, M.Pd.I
19720720 199903 2 002
Penguji I
Dra. Rochimah Imawati, M.Psi
19661203 201411 2 001
Penguji II
Nunung Khoiriyah, M.A
193730725 200701 2 018
Mengetahui:
Dekan
Suparto, M.Ed, Ph.D
19710330 199803 1 004
LEMBAR PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa:
1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Sosial (S.Sos) di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penelitian ini
telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil
karya saya atau merupakan hasil plagiat orang lain, maka
saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, 04 Juni 2020
Robiyatul Adawiyah
v
ABSTRAK
Robiyatul Adawiyah
Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Provinsi Banten Dalam Sosialisasi Larangan Politik Uang
Pada Pemilihan Calon Legislatif (PILEG) Tahun 2019.
Bagi Indonesia yang telah menetapkan dirinya sebagai
Negara demokrasi, pemilu merupakan kompetisi politik yang
dirancang secara adil dan terbuka. Oleh karena itu dilarang keras
untuk melakukan kecurangan. Termasuk kategori kecurangan
atau pelanggaran dengan cara membagi-bagikan uang atau yang
biasa disebut dengan politik uang. Oleh karena itu KPU
membutuhkan strategi komunikasi dalam menyampaikan tentang
sosialiasi larangan politik uang.
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka muncul
pertanyaan, Bagaimana strategi penyusunan pesan, Pemilihan
Media, Pemilhan Komunikator, dan strategi pendekatan sasaran
komunikasi KPU Provinsi Banten dalam mensosialisasikan
larangan politik uang?Apa faktor pendukung dan penghambat
Komunikasi KPU Provinsi Banten dalam mensosialisasikan
larangan politik uang?
Teori yang digunakan dalam penlitian ini menggunakan
teori Strategi Komunikasi dengan rumusan mengenali khalayak,
menyusun pesan, menetapkan metode, pemilihan penggunaan
media, dan peranan komunikator.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif. Penelitian
ini menggunakan metode deskriptif dengan cara melakukan
wawancara dan dokumentasi dari kegiatan Sosialiasi Larangan
politik uang yang dilakukan oleh KPU Provinsi Banten.
KPU Provinsi Banten telah melaksanakan langkah-
langkah dalam merumuskan strategi komunikasi dimulai dari
mengenal khalayak, menyusun pesan, menetapkan metode,
pemilihan penggunaan media, hingga peranan komunikator.
Faktor pendukung meliputi lembaga KPU sendiri sebagai
lembaga yang bertanggung jawab atas tahapan pelaksanaan
pemilu untuk faktor penghambat yaitu keterbatasan jumlah
Sumber daya manusia yang dimiliki KPU Provinsi Banten
Kata Kunci: Strategi, Komunikasi, Politik Uang, KPU,
Provinsi Banten
vi
KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmannirrahiim
Alhamdulillahirobbil „Alamin. Segala puji dan Syukur bagi
Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, kasih sayang dan
karuniaNya, sehingga penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
Shalawat beserta salam selalu Allah curahkan kepada baginda
Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa ummatnya
dari zaman jahiliyyah menuju era digital seperti saat ini. Semoga
kita selalu menjadi ummatnya yang taat dan mendapatkan
syafaatnya sampai akhir zaman. Aamiin Yaa Rabbal Alamin.
Tahap demi tahap dengan selalu memohon ridho Allah
SWT, Alhamdulillah akhirnya penulis dapat menyelesaikan
penulisan skripsi berjudul “Strategi Komunikasi Komisi
Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten Dalam Sosialisasi
Larangan Politik Uang Pada Pemilihan Calon Legislatif
(PILEG) 2019”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat
kelulusan untuk memperoleh gelar sarjana sosial pada Fakultas
Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta.
Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis selalu
mendapatkan bantuan dari beberapa pihak, baik secara langsung
maupun tidak langsung. Baik itu berupa pikiran, tenaga,
dorongan moril maupun materil. Maka dari itu penulis ingin
mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah
membantu memperlancar penyelesaian skripsi ini.
vii
1. Suparto, M.Ed., Ph. D selaku Dekan Fakultas Ilmu Dakwah
dan Ilmu Komunikasi, Dr. Siti Napsiyah, MSW selaku
Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Sihabudin Noor, MA
selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Drs.
Cecep Castrawijaya, MA selaku Wakil Dekan Bidang
Kemahasiswaan.
2. Dr. Armawati Arbi, M.Si selaku Ketua Jurusan Komunikasi
dan Penyiaran Islam, serta Dr. H. Edi Amin, MA selaku
Sekretaris Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam.
3. Syamsul Rijal, M.A, Ph.D selaku dosen pembimbing
penulis yang telah bersedia membimbing dan banyak
memberikan masukan serta saran kepada penulis dan
dengan kebaikannya selalu memberikan dorongan bagi
penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Nunung Khoiriyah, M.A. selaku Dosen Penasehat
Akademik KPI B Angkatan 2013 yang telah memberikan
masukan dan dukungan dalam pembuatan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu
Komunikasi yang telah memberikan beragam ilmu dan
pengalaman kepada penulis selama perkuliahan.
6. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu
Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah
membantu penulis dalam urusan administrasi selama
perkuliahan dan penelitian skripsi ini.
7. Segenap karyawan Perpustakaan Utama dan Perpustakaan
Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif
viii
Hidayatullah Jakarta yang telah banyak membantu
memperlancar penulis dalam mencari referensi buku.
8. Bapak Eka Satialaksmana, SE, MM dan Bapak Edi
Handoko S.IP selaku Komisioner divisi sosialisasi KPU
Provinsi Banten dan Bapak Edi Handoko S.IP selaku
Kasubag Teknis dan Hupmas KPU Provinsi Banten yang
telah meluangkan waktu serta banyak memberikan
informasi dan motivasi yang bermanfaat dalam
penyusunan skripsi ini.
9. Kedua Orangtua tercinta, bapak Supardi dan Ibu Naning
Safari yang selalu sabar dan tak pernah lelah mendoakan,
dukungan dan memotivasi penulis agar senantiasa semangat
dalam mencari ilmu dan menyelesaikan skripsi ini.
10. Semua pihak yang terlibat membantu dan memberikan
dukungan dalam penulisan skripsi ini, yang tidak dapat
disebutkan satu persatu. Demikian ucapan terima kasih
yang dapat penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang
telah membantu mulai dari awal penulisan hingga skripsi
ini dapat terselesaikan, semoga Allah SWT membalas
semua kebaikan mereka semua dan semoga skripsi ini dapat
bermanfaat bagi penulis dan seluruh pihak yang membaca.
Jakarta, 04 Juni 2020
Robiyatul Adawiyah
ix
DAFTAR ISI
ABSTRAK .................................................................................... v
KATA PENGANTAR .................................................................vi
DAFTAR ISI ................................................................................ix
DAFTAR GAMBAR ................................................................. xii
BAB I PENDAHULUAN ........................................................ 1
A. Latar Belakang Masalah ........................................ 1
B. Batasan dan Rumusan Masalah ............................. 6
C. Tujuan Penelitian ................................................... 6
D. Manfaat Penelitian ................................................. 7
E. Metodologi Penelitian ........................................... 7
F. Tinjauan Pustaka ................................................. 11
G. Sistematika Penulisan .......................................... 13
BAB II KAJIAN PUSTAKA .................................................. 15
A. Landasan Teori .................................................... 15
1. Strategi Komunikasi ..................................... 15
2. Komponen-komponen Dalam Strategi
Komunikasi .................................................. 20
3. Sosialisasi ..................................................... 27
4. Politik Uang .................................................. 28
5. Sumber Hukum Politik Uang Dalam
Pemilu ........................................................... 30
6. Politik Uang Dalam Perspektif Islam ........... 32
B. Kerangka Pemikiran ............................................ 36
x
BAB III GAMBARAN UMUM ............................................... 39
A. Komisi Pemilihan Umum (KPU) ........................ 39
1. Visi ............................................................... 40
2. Misi ............................................................... 40
B. Gambaran Umum Provinsi Banten ...................... 42
1. Bahasa .......................................................... 43
2. Budaya .......................................................... 43
3. Daftar Pemilih Tetap Di Provinsi Banten ..... 44
BAB IV DATA DAN TEMUAN PENELITIAN.................... 45
A. Komponen-komponen Strategi komunikasi ........ 45
1. Mengenal khalayak ....................................... 45
2. Menyusun Pesan ........................................... 49
3. Menentukan Metode ..................................... 50
4. Pemilihan Penggunaan Media ...................... 55
5. Peranan komunikator .................................... 58
B. Faktor Pendukung dan Penghambat
Komunikasi Dalam Melakukan Kegiatan
Sosialisasi Larangan Politik Uang .................... 59
1. Faktor Pendukung ......................................... 59
2. Faktor Penghambat ....................................... 61
BAB V PEMBAHASAN ......................................................... 63
A. Komponen-komponen Strategi Komunikasi ....... 63
1. Mengenal Khalayak ...................................... 64
2. Menyusun Pesan ........................................... 67
3. Menetapkan Metode ..................................... 68
4. Pemilihan Penggunaan Media ...................... 70
5. Peranan Komunikator ................................... 74
xi
B. Faktor Pendukung dan Penghambat
Komunikasi Dalam Sosialisasi Larangan
Politik Uang di Provinsi Banten. ....................... 77
1. Faktor Pendukung. ........................................ 77
2. Faktor Penghambat ....................................... 79
C. Strategi Komunikasi KPU Provinsi Banten
Dalam Sosialisasi Larangan Politik Uang
dalam Perspektif Islam ........................................ 80
BAB VI PENUTUP .................................................................. 84
A. Kesimpulan .......................................................... 84
B. Saran .................................................................... 85
DAFTAR PUSTAKA ................................................................. 87
LAMPIRAN-LAMPIRAN ........................................................ 90
xii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir .............................................. 67
Gambar 3.1 Struktur Organisasi KPU 2018-2023 ............... 71
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Dalam sebuah Negara demokrasi, pemilihan umum
(pemilu) merupakan salah satu pilar utama dari sebuah
proses akumulasi kehendak masyarakat. Pemilu sekaligus
merupakan prosedur demokrasi untuk memilih pemimpin.
Pemilu juga diyakini merupakan sebuah mekanisme paling
aman dalam pergantian kekuasaan dibandingkan dengan
cara-cara lainnya.
Pemilu juga merupakan pilar utama dari sebuah
demokrasi.1 Bagi Indonesia yang telah menetapkan dirinya
sebagai Negara demokrasi, pemilu merupakan suatu
keniscayaan. Karena dalam pemilu aspirasi rakyat dapat
berjalan, rakyat akan menilai, para kontestan pemilu dapat
menawarkan visi, misi, dan program kandidat sehingga
mereka akan tahu kemana arah perjalanan negaranya, namun
pada pelaksanaan pemilu sering terjadi adanya kecurangan
dari partai politik, seperti misalnya membagi-bagikan uang
atau melakukan serangan fajar.
Pemilihan umum adalah kompetisi politik yang
dirancang secara adil dan terbuka.2 Oleh karena itu dilarang
keras untuk melakukan kecurangan. Termasuk kategori
1 “Pengertian Fungsi dan Sistem Pemilihan Umum.” Tangerang, 14
Agustus 2018, Pukul 20:12 WIB. http//www.diy.kpu.go.id 2 Anas Urbaningrum, Pemillu Orang Biasa, (Jakarta: Penerbit Republika,
2004) h.79
2
kecurangan atau pelanggaran dengan cara membagi-bagikan
uang atau melakukan serangan fajar. Inilah yang lazimnya
disebut sebagai politik uang.
Praktik politik uang dalam proses pemilihan yang
melibatkan banyak orang atau perwakilan harus kita akui
nyata adanya dan itu sudah berlangsung lama dan
melibatkan banyak pihak sehingga menjadi kusut dan sulit
untuk diuraikan. Secara normatif mudah untuk menyatakan
bahwa politik uang harus ditolak dalam proses pemilu, namun
nyatanya dari waktu ke waktu politik uang semakin
meningkat digunakan oleh calon tertentu.
Rumitnya mengatasi masalah ini karena memang
politik uang dipersepsi bukan perbuatan buruk oleh
masyarakat. Beberapa masyarakat ada yang menganggap
politik uang itu biasa. Berdasarkan survey KPK pada tahun
2014, diketahui bahwa 71,72 persen masyarakat menganggap
politik uang dalam pemilu itu lumrah.3
Untuk menyadarkan masyarakat tentang bahaya
politik uang dalam sistem demokrasi KPU sebagai sebagai
institusi yang bertanggung jawab atas penyelenggara pemilu,
maka KPU mengadakan sosialisasi politik uang. Sosialisasi
politik uang sangat penting agar masyarakat sadar akan
bahaya yang disebabkan politik uang ketika
diselenggarakannya pemilu.
3 Rambe Kaamarul Zaman., Perjalanan Panjang PILKADA Serentak, (
Jakarta: Mizan Media Utama, 2016) h. 241
3
Dalam ajaran agama Islam praktik politik uang juga
dilarang sebagaimana hadist Rasulullah SAW beliau
bersabda:
ع ثبا زض الله ع قال: نع زسل الله صه الله عه
ش انستش, انسائش, ع انر ش با سهى انسا
)زا أحد انبزاز, انطبسا(
Artinya: Hadist riwayat Tsauban beliau
berkata: “Rasulullah SAW telah melaknat tukang
suap, penerima suap, dan yang menjadi perantara
dari kedua belah pihak (H.R. Ahmad dan At-Tabrani).
Dalam Islam politik uang disamakan dengan risywah
atau suap. Dari hadits diatas dapat dijelaskan bahwa praktik
politik uang yang bertujuan membeli suara dari hak pilih
rakyat dilarang dalam agama Islam. Rasul saja melaknat
orang yang menyuap dan menerima suap. Terlebih lagi dalam
hadist diatas Rasulullah melaknat orang yang melakukan
suap, baik pelaku maupun penerimanya.
Maka dari itu pelaksanaan politik uang yang telah di
qiyaskan dengan risywah hukumnya haram dan menjadi
kriteria penetapan hukum. dalam keterangan ushul fiqh ketika
suatu perkara dalam takaran banyaknya jumlah diharamkan
maka sedikitnya pun haram. Oleh karena itu praktik politik
uang tidak melihat dari segi kuantitas berapa banyak kadar
suap tersebut keduanya tetaplah diharamkan.
Para ulamapun telah bersepakat (Ijma) mengenai
hukum suap secara umum. Sebagaimana yang telah dikatan
4
oleh Ibnu Qudamah, Ibn Al-Atsir, dan Al-Shan’ani. Semoga
Allah merahmati mereka semua. Imam Al-Qurtibi radhiyallau
anhu didalam kitab tafsirnya mengatakan bahwa para ulama
telah bersepakat akan keharamannya.
Dalam kegiatan sosialisasi KPU akan melakukan
sebuah komunikasi antara KPU dan rakyat, komunikasi
seperti ini bisa juga disebut komunikasi politik. Komunikasi
politik adalah bagian penting sebagai jalan mencapai
keteraturan, ketertiban, dan keharmonisan dalam wilayah
kehidupan bernegara.4
Proses komunikasi tersebut membutuhkan sebuah
strategi agar pesan yang disampaikan tidak bias dan dapat
dipahami sehingga komunikasi yang dibangun sesuai dengan
yang diharapkan, karena berhasil atau tidaknya kegiatan
komunikasi secara efektif ditentukan oleh strategi
komunikasi.
Strategi komunikasi merupakan perencanaan
(planning) dan manajemen (management) untuk mencapai
suatu tujuan tertentu. Dapat dikakatan juga bahwa strategi
komunikasi merupakan panduan dari perencanaan dan
manajemen komunikasi.
Pada zaman dahulu strategi sangat identik dengan
perang, namun dengan seiring berkembanngnya zaman
strategi tidak lagi diidentikan dengan perang. Bahkan pada
4 Dedi Kurnia Syahputra, Media dan Politik, (Yogyakarta: Graha Ilmu,
2l1012 ) h. 48
5
zaman sekarang strategi diterapkan dalam ilmu pengetahaun
tak terkecuali dalam ilmu komunikasi. Menurut Rogers,
strategi komunikasi sebagai suatu rancangan yang dibuat
untuk mengubah tingkah laku manusia dalam skala yang lebih
besar melalui transfer ide-ide baru.
Selain Rogers pakar komunikasi lain yang bernama
midlleton mengatakan strategi komunikasi adalah kombinasi
yang terbaik dari semua elemen komunikasi mulai dari
komunikator, pesan, saluran (media), penerima sampai
dengan pengaruh (efek) yang dirancang untuk mencapai
tujuan koumunikasi yang optimal.5
Oleh karena itu penelitian ini menjadikan strategi
komunikasi sebagai objek penelitiannya. Sedangkan KPU
yang akan diteliti adalah KPU provinsi banten. Hal ini
dilandasi dari hasil penelitian Indonesia Corruption Watch
(IWC) yang menjadikan provinsi Banten sebagai provinsi
dengan tingkat kasus politik uang terbanyak dari 15 provinsi
terkait adanya politik uang yang dilakukan pada pemilihan
legislatif (pileg) 9 april 2014 lalu.6 Oleh karena itu penulis
berniat membuat judul “Strategi Komunikasi Komisi
Pemilihan Umum (KPU) Banten Dalam Mensosialisasikan
Larangan Politik Uang pada Pemilihan Calon Legislatif
(PILEG) Tahun 2019”.
5 Hafied Cangara 2014 Perencanaa dan Strategi Komunikasi, (Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 2014) h.4 6 “ICW : Banten, Kasus Politik Uang Terbanyak”. Serang, 15 Agustus
2018 pukul 14:37 WIB. www.pemilu.com
6
B. Batasan dan Rumusan Masalah
1. Batasan Masalah
Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di latar
belakang maka penulis membatasi penelitian ini yaitu
penulis membahas strategi komunikasi KPU Provinsi
Banten dalam mensosialikan Larangan politik uang di
Banten, penelitian ini hanya fokus pada strategi komunikasi
KPU Provinsi banten dalam mensosialisasikan larangan
politik uang.
2. Rumusan Masalah
Berdasarkan batasan masalah di atas, maka dapat
dikemukakan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana strategi penyusunan pesan, Pemilihan Media,
Pemilhan Komunikator, dan strategi pendekatan sasaran
komunikasi KPU Provinsi Banten dalam
mensosialisasikan larangan politik uang?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat Komunikasi
KPU Provinsi Banten dalam mensosialisasikan larangan
politik uang?
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka diketahui
tujuan dari penelitian ini, anatara lain sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui strategi penyusunan pesan KPU
Provinsi Banten dalam mensosialisasikan politik uang.
2. Untuk mengetahui strategi Pemilihan Media KPU Provinsi
Banten dalam mensosialisasikan politik uang.
7
3. Untuk mengetahui strategi pemilihan komunikator KPU
provinsi Banten dalam mensosialisasikan politik uang.
4. Untuk mengetahui strategi pendekatan sasaran komunikasi
KPU provinsi Banten dalam mensosialisasikan politik
uang.
5. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan
penghambat komunikasi KPU Provinsi Banten dalam
mensosialisasikan larangan pilitik uang.
D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :
1. Manfaat Akademis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikaan
konstribusi yang sangat positif dalam perkembangan ilmu
komunikasi, dan hasil penelitian ini dapat digunakan
menjadi sumber informasi untuk perkembangan ilmu
komunikasi.
2. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah
wawasan bagi penulis dalam bidang ilmu komunikasi. dan
saya harap penelitian ini dapat memberikan wawasan dan
informasi bagi para mahasiswa komunikasi agar lebih
mengetahui mengenai strategi komunikasi yang efektif.
E. Metodologi Penelitian
1. Pendekatan dan Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif
dengan metode deskriptif analisis, yakni penelitian yang
8
bermaksud untuk memahami fenomena apa yang dialami
oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi,
motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara holistik, dan
dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa.7
Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami
objek yang diteliti secara mendalam. Penelitian kualitatif
adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data
deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-
orang dan berperilaku yang dapat diamati yang diarahkan
pada latar dan individu secara utuh.8
Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena
peneliti ingin mengetahui secara rinci dan mendalam
tentang bagaimana Strategi komunikasi KPU Provinsi
Banten dalam mensosialisasikan anti politik uang di
daerah banten.
2. Subjek dan Objek Penelitian
Subjek penelitian di dalam penelitian ini adalah
KPU Provinsi Banten dan Objek penelitian di dalam
penelitian ini adalah strategi komunikasi yang dilakukan
oleh KPU Provinsi Banten dalam mensosialisasikan
larangan politik uang pada pemilihan legislatif (PILEG)
2019.
3. Waktu dan Tempat Penelitian
Tempat untuk penelitian ini KPU Provinsi Banten
jalan Syekh Muhammad Nawawi Al Bantani no 7A
7Lexy J. Maleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja
Rosda Karya, 2009), h. 6 8Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik,
(Jakarta: Bumi Aksara, 2013) h. 82
9
Banjar Agung, Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten 42121
dari Tahapan Penelitian
a. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini, peneliti menggunkan
beberapa teknik pengumpulan data yaitu sebagai
berikut:
1) Wawancara
Dalam penelitian ini, peneliti melakukan
wawancara yakni metode pengumpulan data yang
digunakan untuk memperoleh informasi langsung
dari narasumber. Wawancara dilakukan peneliti
secara langsung dengan orang-orang yang dianggap
perlu dan mewakili dalam penelitian ini seperti
ketua divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan
Partisipasi Masyarakat Komisi Pemilihan Umum
(KPU) Provinsi Banten Pak Eka Satialaksmana, SE,
MM dan Pak Edy Handoko S,IP selaku Kasubag
Teknis dan Hupmas Periode 2018- 2023.
Wawancara ini bertujuan untuk menggali
keterangan yang mendalam seputar topik yang
terkait dengan permasalahan ini sehingga terkumpul
informasi yang diperlukan oleh peneliti.9
2) Dokumentasi
9Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru,
Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya, (Bandung: Rosdakarya, 2006), h.
35.
10
Mengumpulkan dokumen berupa data tertulis
yang mengandung keterangan dan penjelasan serta
pemikiran tentang fenomena yang masih aktual.10
Pengumpulan berdasarkan tulisan-tulisan dalam
bentuk catatan, buku, arsip-arsip gambar milik KPU
Banten. Dan semua tulisan yang berisikan informasi
mengenai strategi komunikasi dan informasi mengenai
organisasi KPU Banten.
b. Analisis Data
Analisis data merupakan proses mengatur data,
mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan
satuan uraian dasar. Analisis data merupakan proses
sistematis pencarian dan pengaturan transkripsi
wawancara, catatan lapangan, dan materi-materi lain yang
telah dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman
mengenai materi-materi tersebut dan untuk
memungkinkan menyajikan temuan-temuan tersebut.11
Analisis data merupakan upaya mencari data dan
menata data secara sistematis untuk meningkatkan
pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan
menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.12
Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif
dimana analisis ini bertujuan untuk mendeskripsikan
10 Nurul Hidayat, Metodoloagi Penelitian Dakwah Dengan Pendekatan
Kualitatif, (Jakarta: UIN Press, 2006) 11 Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data, (Jakarta:
Rajawali Press, 2012), Cet. Ke-3, h. 85 12 Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi IV
(Yogyakarta: Rake Sasarin, 2000), h. 115.
11
fakta-fakta, yang ada secara jelas dan sistematis sesuai
situasi dan kejadian.13
Dalam penelitian ini, penulis mengolah data dan
mengorganisasikan hasil temuan data dari hasil
wawancara, serta dokumentasi yang terkait dengan
strategi komunikasi yang dilakukan KPU Provinsi Banten
dalam mensosialisasikan larangan politik uang di
masyarakat. Pengolahan data dilakukan secara sistematis
dan penulis menganalisis dengan teori yang digunakan.
F. Tinjauan Pustaka
Dalam penelitian ini, peneliti juga mencari tahu judul
skripsi yang mirip dan juga menggunakan strategi
komunikasi, berikut ini adalah penelitian yang hampir mirip
dilakukan oleh peneliti:
1. Skripsi yang berjudul “Strategi Komunikasi Komisi
Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantul Dalam
Mengurangi Angka Golput” ditulis Nur Antika Agustin
Putri Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Fakultas Ilmu
Sosial dan Humaniora Program Studi Ilmu Komunikasi
2017.
Skripsi ini meneliti tentang bagaimana strategi
komunikasi KPU Kabupaten Bantul dalam mengurangi
angka golput di Kabupaten Bantul, persamaan skripsi ini
dan skripsi yang peneliti tulis sama sama meneliti strategi
komunikasi dan sama sama menggunakan teori strategi
13 Rachmat Kriyantono, Teknik Praktis Riset Komunikasi, (Jakarta:
Kencana Prenada Group, 2007), Cet. Ke-2, h. 116
12
komunikasi dan perbedaannya adalah skripsi ini fokus
meneliti strategi komunikasi KPU Kabupaten Bantul
dalam upaya mengurangi angka golput yang terjadi di
pemilu Kabupaten Bantul, sedangkan peneliti meneliti
strategi komunikasi KPU Provinsi Banten dalam
mensosialisasikan larangan politik uang pada pemilihan
legislatif (PILEG) 2019.
2. Skripsi yang berjudul “Strategi Komunikasi Pemerintah
Kota Tangerang Selatan dalam Mensosialisasikan
Program Smart City ” ditulis oleh Aprilia Linjani
Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas
Ilmu Dakwah dan Komunikasi prodi Komunikasi dan
Penyiaran Islam 2019.
Skripsi ini meneliti tentang bagaimana strategi
komunikasi Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam
dalam mensosialisasikan program smart city, persamaan
skripsi ini dan skripsi yang peneliti tulis sama - sama
meneliti strategi komunikasi dan sama - sama
menggunakan teori strategi komunikasi dan
perbedaannya adalah skripsi ini fokus meneliti strategi
komunikasi Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam
mensosialisasikan program smart city , sedangkan
peneliti meneliti strategi komunikasi KPU Provinsi
Banten dalam mensosialisasikan larangan politik uang
pada pemilihan legislatif (PILEG) 2019.
3. Skripsi yang berjudul “Strategi Komunikasi Komisi
Pemilihan Umum (KPU) Kota Administrasi Jakarta Barat
dalam meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Untuk
13
Ikut Serta Menyukseskan Pemilu 2014” ditulis Hanif
Hahuri Mahasiswa Universits Mercu Buana Fakultas Ilmu
Komunikasi Bidang Studi Ilmu Komunikasi Public
Relation 2014.
Skripsi ini meneliti strategi Komisi Pemilihan Umum
(KPU) Kota Administrasi Jakarta Barat dalam
meningkatkan partisipasi politik masyarakat untuk ikut
serta menyukseskan Pemilu 2014 dan skripsi yang penulis
tulis meneliti strategi Komuniksi KPU Provinsi Banten
dalam mensosialisasikan politik uang, skripsi ini fokus
meneliti strategi komunikasi KPU Kota Administrasi
Jakarta Barat dalam meningkatkan partisipasi politik
masyarakat untuk ikut serta dalam menyukseskan pemilu
2014, sedangkan penulis meneliti strategi komunikasi
KPU Provinsi Banten dalam mensosialisasikan politik
uang di masyarakat pada pemilu legislatif (PILEG) 2019.
G. Sistematika Penulisan
Untuk mendapatkan gambaran yan jelas dan terarah,
maka penulis membagi pembahasannya ke dalam enam bab
yang dibagi ke dalam sub-sub bab sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Pada bab ini, dijelaskan apa saja yang akan dibahas dari latar
belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan
penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, kajian
pustaka, serta sistematika penulisan.
14
BAB II KAJIAN PUSTAKA
Pada bab ini membahas landasan teori yang meliputi
penjelasan tentang teori strategi komunikasi, serta landasan
konseptual yang menelaskan definisi komunikasi, fungsi
komunikasi, proses komunikasi, tujuan komunikasi,
sosialisasi dan politik uang.
BAB III GAMBARAN UMUM
Bab ini membahas tentang Komisi Pemilihan Umum (KPU)
meliputi visi - misi, Struktur Organisasi Komisi Pemilihan
Umum (KPU) Provinsi Banten Periode 2018 – 2023, KPU
Banten, dan tentang Provinsi Banten meliputi letak geografis,
sosial, bahasa dan budaya.
BAB IV DATA DAN TEMUAN PENELITIAN
Bab ini berisi tentang uraian penyajian data dan temuan –
temuan penelitian, seperti hasil dari wawancara dari ketua
divisi sosialisasi KPU Provinsi Banten, dan dokumentasi dari
KPU Provinsi Banten. Data temuan tersebut berkaitan dengan
strategi komunikasi KPU Provinsi Banten dalam
mensosialisasikan larangan politik uang pada PILEG 2019.
BAB V PEMBAHASAN
Bab ini berisi uraian yang mengaitkan latar beakang dan teori
terkait penguraian straegi komunikasi, faktor pendukung dan
faktor penghambat komunikasi antara KPU Provinsi Banten
dan masyaraka pemiih aktif.
BAB VI SIMPULAN DAN SARAN
Pada bab ini, berisi kesimpulan dari pembahasan dan hasil
penelitian, implikasi teoritis dan praktis serta memberikan
saran yang berkaitan tentang hasil penelitian yang sudah
diteliti sebagai pertimbangan.
15
BAB II
KAJIAN PUSTAKA
A. Landasan Teori
1. Strategi Komunikasi
Secara etimologi Strategi adalah turunan dari bahasa
yunani strategos, strategi dapat diterjemahkan sebagai
“komandan militer” pada zaman demokrasi Athena. Pada
mulanya istilah strategi digunakan dalam dunia militer
yang diartikan sebagai cara penggunaan seluruh kekuatan
militer untuk memenangkan peperangan.
Strategi juga dapat diartikan sebagai seni dimana
melibatkan kemampuan intelegensi/ pikiran untuk
membawa sumber daya yang tersedia dalam mencapai
tujuan untuk memperoleh keuntungan yang maksimal dan
efisien. Jadi dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan
pemikiran dan rencana yang digunakan untuk
menjalankan suatu kegiatan yang pada akhirnya ingin
mendapat tujuan yang kita inginkan pada kegiatan
tersebut.
Pada dasarnya strategi akan menghasilkan suatu
konsep gagasan yang kemudian dikembangkan oleh para
praktisi. Dalam pengertiannya strategi sangat identik
dengan strategi perang dan militer. Pada
perkembangannya strategi tidak hanya digunakan oleh
militer akan tetapi oleh profesi-profesi lainnya seperti
halnya komunikasi.
16
Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan
(planning) dan manajemen (management) untuk mencapai
suatu tujuan. Startegi komunikasi merupakan paduan dari
peencanaan komunikasi dan manajemen komunikasi
untuk mencapai tujuan.14
Strategi komunikasi adalah peencanaan komunikasi
dan manajemen komunikasi untuk mencapai suatu tujuan
tertentu.
Seperti yang telah disebutkan diatas strategi pada
hakikatnya merupakan sebuah perencanaan. Banyak pakar
yang mendifinisakn mengenai pengertian perencanaan.
Menurut keufman perencanaan adalah suatu proses untuk
menetapkan kemana kita harus pergi dengan
mengidentifikasi syarat apa yang harus dipenuhi untuk
sampai ketempat tersebut dengan cara yang paling efisien
dan efektif. Dengan kata lain perencanaan sebagai
penetapan spesifikasi tujuan yang ingin dicapai termasuk
cara-cara yang akan digunakan untuk mencapai tujuan
tersebut.15
Menurut Waterson perencanaan adalah usaha yang
sadar, terorganisasi, dan terus menerus untuk memilih
alternative yang terbaik untuk mencapai tujuan tertentu.
Definisi lain dari perencanaan adalah keseluruhan proses
pemikiran dan penentuan secara matang dari hal-hal yang
14 Onong Uchjana Effendy, Dinamika Komunikasi, (Bandung: Remaja
Rosdakarya , 2015) h.29 15 Hafied Cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi 2014, h.24
17
dikerjakan dimasa yang akan datang dalam rangka
mencapai tujuan yang telah ditentukan.16
Perencanaan merupakan sebuah titik awal dari
semua kegiatan. Adapun fungsi perencanaan adalah
sebaagai berikut17
:
a. Mengidentifikasi dan menetapkan masalah
b. Memberi arahan atau pedoman pada tujuan yang
ingin dicapai, terutama dalam mengatasi ketidak
pastian dengan memilih yang terbaik. Bahkan dalam
keadaan stabilpun perencanaan tetap harus dilakukan.
c. Meminimalisasi terjadinya pemborosan sumber daya
dalam rangka mencapai tujuan secara efektif.
d. Melakukan perkiraan (forecasting) terhadap kendala
yang mungkin terjadidan hasil output yang akan
diperoleh.
e. Melakukan pengendalian agar pelaksanaan senantiasa
berada tetap pada koridor yang telah ditetapkan.
f. Memberi kesempatan untuk memilih alternative
terbaik guna mendapat hasil yang lebih baik.
g. Mengatasi hal-hal yang rumit dengan mencari jalan
keluar dari masalah yang dihadapi.
h. Menetapkan skala prioritas tentang apa yang harus
dikerjakan terlebih dahulu.
i. Menetapkan mekanisme pemantauan dan instrumen
alat ukur untuk keperluan evaluasi.
16 Hafied Cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi 2014, h.24 17 Hafied Cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi 2014 h. 24
18
Pada saat komunikasi tentu kita sering mengalami
kegagalan komunikasi, oleh karena itu perencanaan
komunikasi dilaksanakan dimaksudkan agar halangan-
halangan yang terjadi dapat dihapuskan guna tercapainya
efektivitas komunikasi. Perencanaan komunikasi
merupakan tahapan yang harus ada di saat akan
menjalankan sebuah strategi guna mencapai tujuan yang
diinginkan. Maka tidaklah salah proses perencanaan
komunikasi tidak bias dianggap sebelah mata dan
dilewatkan begitu saja dalam sebuah kegiatan.
Seperti yang telah dikatakan sebelumnya dimana
pada zaman dahulu strategi identic dengan militer dan
perang. Yang pada perkembangannya digunakan dalam
berbagai bidang ilmu pengetahuan. Begitupun dalam ilmu
komunikasi. Menurut Rogers, strategi komunikasi sebagai
suatu rancangan yang dibuat untuk mengubah tingkah
laku manusia dalam skala yang lebih besar melalui
transfer ide-ide baru.
Selain Rogers pakar komunikasi lain yang bernama
midlleton mengatakan strategi komunikasi adalah
kombinasi yang terbaik dari semua elemen komunikasi
mulai dari komunikator, pesan, saluran (media), penerima
sampai dengan pengaruh (efek) yang dirancang untuk
mencapai tujuan koumunikasi yang optimal.18
Dalam strategi komunikasi peran komunikator
memiliki peran penting dalam penyampaian pesan dan
18 Hafied Cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi 2014, h.4
19
menentukan dalam keberhasilan komunikasi. Pemilihan
komunikator haru berkredibilitas, ahli dan dapat
memegang peranan penting. Komunikator yang
berkredibiltas merupakan komunikator yang yang
memilki etos pada dirinya. Aristoteles mengatakan bahwa
komunikator harus memiliki setidaknya good sense, good
moral, and good character yang kemudian
diformulasikan menjadi itikad baik (good intentions),
dapat dipercaya (trustworthiness) dan keahlian
(expertness) dimana hingga sekarang konsep ini masih
dipakai.
Menurut Onong Uchjana, korelasi atau hubungan
antar komponen dalam strategi komunikasi akan lebih
baik apabila dalam strategi itu diperhatikan komponen-
komponen komunikasi dan faktor-faktor pendukung dan
penghambat pada setiap komponen tersebut.
Seperti halnya dalam bidang apapun, strategi
komunikasi didukung oleh teori. Banyak teori yang
komunikasi yang sudah diketengahkan oleh para ahli.
Tetapi untuk strategi komunikasi teori yang memadai
untuk dijadikan pendukung strategi komunikasi adalah
apa yang dikemukakan oleh Harld D Lasswell. Lasswell
menyatakan bahwa cara yang terbaik untuk menerangkan
kegiatan komunikasi adalah dengan menjawab pertanyaan
“who says what in which channel to whom with what
effect?”
20
Who (siapakah komunikatornya) Says what (pesan
apa yang dikatakannya) In which channel (media apa
yang digunakannya) To whom (siapa komunikannya)
With what effect (efek apa yang diaharapkannya).
2. Komponen-komponen Dalam Strategi Komunikasi
Menurut Arifin dalam merumuskan strategi
Komunikasi terdapat lima komponen utam yang harus
diperhatikan. Yaitu, mengenal khalayak, menyusun
pesan, menetapkan metode, penggunaan media, dan
peranan komunikator.19
a) Mengenali Khalayak
Sebelum melancarkan komunikasi, kita harus
mempelajari siapa-siapa yang akan menjadi sasaran
komunikasi. Sudah tentu itu bergantung pada tujuan
komunikasi, apa komunikan hanya sekedar mengetahui
(metode informatif) atau komunikan melakukan
tindakan tertentu (persuasif atau instruktif).
Pesan komunikasi yang akan disampaikan harus
disesuaikan dengan kerangka referensi, kerangka
referensi seseorang terbentuk didalam dirinya hasil dari
paduan pengalaman, pendidikan, gaya hidup, norma
hidup, status sosial, ideologi cita-cita dan sebagainya.
(1) Faktor Kerangka Referensi
Dalam menyampaikan sebuah pesan kita
harus melihat terlebih dahulu kerangka referensi
19 Emmy Poentary, Penetapan Strategi Komunikasi Pada Plik Nanggulan
2, Jurnal Komunikasi dan Media Vol. 17 No. 2. Hlm 165.
21
komunikan tersebut, tentu ketika pesan yang
disampaikan terlalu tinggi bahasanya dan
disampaikan pada lulusan SD atau tidak pernah
mengenyam pendidikan di sekolah maka
komunikasi yang terjadi tidak akan efektif dan
tidak akan mendapatkan timbal balik. Oleh karena
itu sangat penting untuk mengetahui latar belakang
dari komunikan.
(2) Faktor situasi dan Kondisi
Situasi berhubungan dengan situasi yang
terdapat pada lingkungan ketika sedang
belangsungnya komunikasi. Situasi dapat menjadi
sebuah halangan apabila situasi tersebut tidak
mendukung seperti ketika komunikasi dilaksanakan
saat terjadi hujan besar. Bisa jadi komunikan
terganggu dengan suara hujan dan petir sehingga
komunikasi tidak tersampaikan secara utuh, kondisi
hubungan dengan fisik dan psikis ketika dia
menerima pesan.
b) Menyusun Pesan
Pesan memiliki kedudukan sentral yang tidak
boleh terabaikan dalam mencapai tujuan efektifitas
komunikasi. Pesan akan sangat bergantung dengan
program apa yang akan disampaikan. Tedapat dua model
dalam penyusunan pesan yaitu: penyusunan pesan dalam
bentuk informatif dan penyusunan pesan dalam bentuk
persuasif.
22
Pesan komunikasi (massage) mempunyai tujuan
tertentu. Ini menentukan teknik apa yang harus diambil,
apakah teknik informasi,persuasif atau intruksi. Pesan
komunikasi terdiri atas isi pesan dan lambang. Isi pesan
komunikasi bisa satu, tetapi lambang yang dipergunakan
bisa bermacam-macam. Lambang yang bisa
dipergunakan untuk menyampaikan isi komunikasi ialah
bahasa, gambar, warna, gesture dan sebagainya.
Dalam kehidupan sehari hari banyak isi pesan
komunikasi yang disampaikan kepada komunikan
dengan menggunakan gabungan lambang, seperti pesan
komunikasi melalui surat kabar, film, atau televisi.
Lambang yang paling banyak digunakan dalam
komunikasi ialah bahasa, karena hanya bahasa yang
dapat mengungkapkan pikiran, perasaan, fakta dan opini,
hal yang konkrit dan abstrak pengalaman yang sudah lalu
dan kegiatan yang akan datang, dan lain sebagainya.
Oleh sebab itu bahasa memegang peran yang
sangat penting. . Tanpa penguasaan bahasa, pesan
komunikasi tidak akan dapat disampaikan kepada orang
lain secara tepat. Akan terjadi banyak kesalahan
informasi dan kesal’ahan interpretasi yang disebabkan
oleh bahasa.
c) Menetapkan Metode
Dalam menentukan metode penyampaian pesan,
penyampaian oesan dapat dilihat dari dua aspek yaitu:
menurut cara pelaksanaannya dan menurut isinya.
23
Menurut cara pelaksanaannya semata-mata melihat
komunikasi dengan melepaskan perhatian dari isi
pesannya. Sedangakan menurut isinya yaitu melihat
komunikasi dari segi bentuk pernyataan atau bentuk
pesan yang dimaksud.
Oleh karena itu menurut pelaksanaannya menurut
pelaksanaannya dapat diwujudkan dalam dua bentuk
yaitu: metode redundancy, dan metode canalizing.
Sedangkan menurut bentuk isinya dikenal dengan
metode: informatif, persuasif, edukatif, dan kursif.
Pemilihan metode harus disesuaikan dengan bentuk
pesan, khalayak, fasilitas dan biaya.
Menurut anwar arifin mengemukakan metode yang
efektif adalah sebagai berikut:
a. Redundancy, merupakan cara mempengaruhi
khalayak dengan cara mengulang pesan sedikit demi
sedikit. Seperti yang dilakukan dalam propaganda.
Metode ini memungkinkan dapat memungkinkan
peluang mendapatkan perhatian khalayak semakin
besar, pesan penting mudah diingat oleh khalayak
dan memberi kesempatan bagi komunikator untuk
memperbaiki kesalahan yang dilakukan sebelumnya.
b. Canalizing, dilakukan dengan cara komunikator
berusaha memahami dulu soal komunikan seperti
kerangka referensi dan bidang pengalaman
komunikan, kemudian menyusun pesan dan metode
yamg sesuai dengan hal itu. Hal itu bertujuan agar
24
pesan dapat diterima terlebih dahulu baru kemudian
dilakukan perubahan sesuai dengan keinginan
komunikator.
c. Informative, mempengaruhi kahalyak dengan cara
memberikan penerangan yaitu memberikan sesuatu
apa adanya seusai fakta dan data maupun pendapat
yang sebenarnya.
d. Persuasive, mempengaruhi koumnikan dengan jalan
membujuk, hal ini komunikan diberi kesempatan
untuk berfikir kritis dan bila mungkin akan
terpengaruh tanpa disadari.
e. Educatif method, mempengaruhi khalayak dengan
pesan yang bersifat mendidik. Yaitu memberikan ide
kepada khalayak berdasarkan fakta, pendapat yang
dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.
f. Cursive method, mempengaruhi khayalak dengan
pemaksaan, pesan-pesan yang disampaikan biasanya
mengandung ancaman atau intimidasi.
d) Pemilihan Media Komunikasi
Pemilihan media komunikasi merupakan salah satu
bentuk cara mencapai sasaran komunikasi.cara yang
dilakukan adalah kita dapat memilih salah satu media
atau gabungan beberapa media, tergantung pada tujuan
yang akan dicapai, pesan yang disampaikan dan teknik
yang disampaikan.
Media komunikasi yang sangat banyak dan
beragam tidak dapat ditegaskan secara pasti media mana
25
yang paling baik dan paling tepat, karena setiap media
memiliki kelebihan dan kekurangannya masing masing.
e) Peranan Komunikator dalam Komunikasi
Dalam strategi komunikasi peranan komunikator
sangatlah penting. Strategi komunikasi harus luwes
sedemikian rupa sehingga komunikator sebagai
pelaksana dapat segera mengadakan perubahan apabila
terdapat suatu faktor yang mempengaruhi suatu pengaruh
yang menghambat komunikasi bisa datang sewaktu-
waktu. Terlebih apabila dilangsungkan melalui media
massa.
Menurut Effendy, Para ahli cenderung untuk
bersama-sama berpendapat bahwa dalam melancarkan
komunikasi lebih baik menggunakan pendekatan apa
yang disebut denga A-A Procedure atau From Attention
To Action Procedure.20
A-A Procedure ini sebenarnya
penyederhanaan dari suatu proses yang disingkat AIDDA
yang lengkapnya sebagai berikut:
A Attention (Perhatian)
I Interest (Minat)
D Desire (Hasrat)
D Decision (Keputusan)
A Action (Kegiatan)
Proses tahapan komunikasi ini mengandung
maksud bahwa komunikasi hendaknya dimulai dengan
20 Onong Uchjana Effendy, Ilmu, Teori Dan Filsafat Komunikasi,
(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007). Hlm 304
26
membangkitkan perhatian (Attention), sebagai awal
suksesnya komunikasi. Apabila perhatian komunikasi
sudah terbangkitkan, hendaknya dilanjutkan dengan
menumbuhkah minat (interest), yang merupakan derajat
yang lebih tinggi dari perhatian. Minat adlah kelanjutan
dari perhatian yang menjadi titik tolak bagi tumbuhnya
hasrat (desire) untuk melakukan suatu kegiatan yang
diinginkan komunikator. Hanya ada hasrat bagi
komunikan, bagi komunikator belum berarti apa-apa,
sebab harus dilanjutkan dengan adanya keputusan
(decision), yaitu untuk melakukan tindakan (action)
sebagaimana diharapkan komunikator.
Ada faktor yang penting pada diri komunikator bila
ia melancarkan komunikasi, yaitu daya tarik, sumber,
dan kredibilitas sumber.
a) Daya tarik sumber
Disini yaitu seorang komunikator akan berhasil
dalam komunikasi, akan mampu mengubah sikap,
opini, dan perilaku komunikan melalui mekasnisme
daya tarik jika pihak komunikan merasa bahwa
komunikator ikut serta dengannya.
b) Kredibilitas Sumber
Faktor kedua yang bisa menyebabkan
komunikasi berhasil ialah kepercayaan komunikan
pada komunikator. Kepercayaan ini banyak
bersangkutan dengan profesi atau keahlian yang
dimiliki seorang komunikator. Kepercayaan tersebut
27
diperoleh apabila komunikan pada komunikator
memiliki kredibilitas. Semakin besar kredibilitas
komunikator, maka ia akan semakin besar
mempengaruhi komunikan.
3. Sosialisasi
Menurut James W Vander Zanden, sosialisasi adalah
suatu proses interaksi sosial dimana orang memperoleh
pengetahuan, nilai, sikap serta perilaku esensial untuk
berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat.21
Sosialisasi
adalah proses dimana individu menerima kemudian
menginternalisasikan atau menghayati banyak nilai sosial,
kepercayaan, pola-pola perilaku dari kebudayaan mereka.
Sosialisasi sangat erat hubungannya dengan proses
komunikasi. Dalam menginternalisasi sebuah informasi,
nilai dan pemahaman kepada diri sendiri diperlukan transfer
informasi dari sumber informasi kepada target sasarannya.
Dalam penyampaian aktivitas tersebut biasanya
menggunakan media. Adapun media yang digunakan bisa
berupa keluarga, kelompok bermain, sekolah, lingkungan
kerja dan media massa.22
Sosialisasi adalah proses dimana
individu menerima kemudian menginternalisasikan atau
menghayati banyak nilai sosial, kepercayaan, pola-pola
perilaku dari kebudayaan mereka.
21 Damsar, Pengantar Sosiologi Pendidikan, (Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2011) h. 60
22 Dwi Narwoko-Bagong Suyanto, Sosiologi Teks Pengantar, (Jakarta:
Prenada Media, 2005) h. 56
28
Sosialisasi merupakan suatu hal yang mendasar bagi
perkembangan manusia. Dengan berinteraksi dengan orang
lain, seorang individu belajar bagaimana berpikir,
mempertimbangkan dengan nalar, dan berperasaan. Hasil
akhirya ialah membentuk perilaku kita, termasuk pikiran
dan emosi kita sesuai dengan budaya yang berlaku.23
4. Politik Uang
Politik uang adalah uang yang ditujukan untuk untuk
maksud-maksud tertentu atau untuk mempengaruhi suatu
keputusan tertentu. Seperti halnya untuk sebuah
kepentingan politik.24
Dalam hal ini uang dijadikan sebagai
alat untuk mempengaruhi seseorang dalam mengambil
sebuah keputusan dengan adanya politik uang ini, maka
urusan seseorang tidak lagi dihasilkan berdasarkan idealitas
mengenai baik tidaknya keputusan tersebut, melainkan
semata-mata didasarkan pada kehendak si pemberi uang,
karena yang bersangkutan sudah merasa diuntungkan.
Dalam pengertian lain politik uang juga dapat
diartikan sebagai suatu upaya untuk mempengaruhi orang
lain dengan menggunanakan imbalan materi atau dapat juga
diartikan sebagai jual beli suara pada proses politik dan
kekuasaan dan membagi-bagikan uang baik pribadi ataupun
milik partai untuk mempengaruhi suara pemilih.
23 James M. Henselin, Sosiologi: Dengan Pendekatan Membumi,
(Jakarta: Erlangga, 2007) h.74 24 Rambe Kamarul Zaman, Perjalanan Panjang PILKADA Serentak,
(Bandung: Mizan Media Utama, 2016) h. 240
29
Politik uang yang dilaksanakan dalam pemilu juga
merupakan upaya untuk mempengaruhi putusan para
pemilih agar menentukan pilihannya pada kontestan tertentu
dengan memberikan sesuatu dalam bentuk janji, imbalan
atau pemberian materi agar orang yang bersangkutan dalam
pemilu untuk beberapa hal yaitu menggunakan hak pilihnya.
Memilih peserta pemilu tertentu dengan cara tertentu,
memilih parpol peserta pemilu tertentu dan atau memilih
pasangan calon tertentu. Melaksanakan hak pilihnya
dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah.
Politik uang juga dapat terjadi ketika seorang kandidat
membeli dukungan partai politik tertentu atau membeli
suara dari pemilih untuk memilihnya dengan iming-iming
imbalan materi. Bentuknya dapat berupa uang, namun bisa
pula berupa bantuan sarana-sarana fisik pendukung
kampanye pasangan tertentu. Pengertian ini
menggambarkan politik uang sebagai strategi jual beli suara
pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-
bagikan uang untuk mempengaruhi suara pemilih.
Politik uang tergolong kedalam modus korupsi
pemilu. Terdapat empat model korupsi pemilu yang
berhubungan dengan politik uang. Yaitu beli suara (vote
buying), beli kandidat (candidacy buying), manipulasi
pendanaan kampanye dan manipulasi administrasi dan
perolehan suara (administrative electoral corruption).
30
5. Sumber Hukum Politik Uang Dalam Pemilu
Sumber Hukum larangan terhadap tindakan politik
uang tertuang dalam Undang-undang tentang pemilu
anggota DPR, DPD, dan DPRD mengenai politik uang
diatur dalam beberapa pasal yaitu:
a. Pasal 84 UU No. 8 Tahun 2012, dikatakan bahwa:
“selama masa tenang sebagaimana dimaksud dalam
pasal 83 ayat 3, pelaksana, peserta, dan/ atau petugas
kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau
memberikan imbalan kepada pemilih untuk: a. tidak
menggunakan hak pilihnya, b. menggunakan hak
pilihnya dengan memilih pesertapemilu dengan cara
tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, c. memilih
parpol peserta pemilu tertentu; dan atau d. memilih
calon anggota DPD tertentu.
b. Pasal 86 ayat 1 poin J mengatakan: “pelaksana, peserta,
dan petugas kampanye pemilu dilarang menjanjikan
atau memberikan uang atau materi lainnya pada peserta
kampanye pemilu”.
c. Pasal 89 UU No. 8 Tahun 2012 tentang pemilu anggota
DPR, DPD, dan DPRD dikatakan bahwa: “ dalam hal
terbukti pelaksana kampanye pemilu menjanjikan atau
memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan
kepada peserta kampanye pemilu secara langsung
ataupun tidak langsung untuk: a. tidak mengggunakan
hak pilihnya, b. menggunakan hak pilihnya dengan
memilih peserta pemilu dengan cara tertentu sehingga
31
surat suaranya tidak sah, c. memilih parpol peserta
pemilu tertentu, d. memilih calon anggota DPR, DPRD
Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tertentu; atau, e.
memilih calon anggota DPD tertentu dikenai sanksi
sebagaimana diatur dalam UU ini”.
Ketiga pasal tersebut bermuara pada pasal 301
1) Ayat (1): “setiap pelaksana kampanye pemiluyang
dengan sengaja menjanjikan uang atau memberikan
uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta
kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak
langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 89
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)
tahun dan denda paling banyak Rp.24.000.000,00 (dua
puluh empat juta rupiah)”.
2) Ayat (2): “setiap pelaksana, peserta, dan/atau petugas
kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa
tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau
materi lainnya kepada pemilih secara langsung maupun
tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 84
dipidana dengan pidana penjara paling lambat 4 (empat)
tahun dan denda paling banyak Rp.48.000.000,00 (
empat puluh delapan juta rupiah)”.
3) Ayat (3): “setiap orang yang dengan sengaja pada hari
pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang
atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak
menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu
tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3
32
(tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.36.000.000,00
(tiga puluh enam juta rupiah)”.
6. Politik Uang Dalam Perspektif Islam
Praktek politik uang dalam pandangan Islam dapat
dikategorikan sebagai kategori risywah. Larangan terhadap
suap menyuap ini telah diturunkan semejnak awal kenabian
Muhammad SAW. Larangan mengenai pengaturan tidak
diperbolehkannnya suap sendiri diturunkan Allah SWT
bersamaan dengan larangan penyembahan terhadap berhala.
Hal ini menunjukkan bahwa pelarangan suap datang terlebih
dahulu dibandingkan dengan perintah shalat.
Dari hal tersebut dapat dipastikan bahwa perbuatan
melakukan suap harus dijauhi karena dapat menyebabkan
ketidakadilan. Maka dapat dikatakan bahwa perbuatan
melakukan politik uang yang diqiyaskan dengan suap-
menyuap adalah haram, berikut adalah dalil Al-Qur’an yang
menjelaskan pelarangan suap.
ل ا نكى تأكه كى أي طم ب تدنا بٱنب او إن با نتأكها ٱنحك
فسقا ي ثى ٱناس ل أي أتى بٱل ١١ تعه
188. Dan janganlah sebahagian kamu memakan
harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan
yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta
itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan
sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan
(jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.
Dalam firman Allah SWT Q.S Al-Baqarah ayat 188,
Allah SWT melarang manusia untuk memakan harta
33
sesamanya dengan jalan yang bathil. Yaitu memperoleh
harta dari umat manusia yang lain dengan cara melawan
hukum Allah SWT. Dan mencoba menyiasati melalui
upaya-upaya tertentu seperti halnya melakukan praktik
suap-menyuap. Padahal manusia tahu bahwa perbuatan
tersebut merupakan perbuatan yang dilarang dan
mengindikasikan kecurangan.
Imam Al-Qurtbi mengatakan “ makna dari ayat ini
adalah bahwa barang siapa yang mengambil harta milik
orang lain bukan dengan cara yang dibenarkan oleh syariat,
maka sesuangguhnya ia telah memakan harta tersebut
dengan cara yang bathil. Di antara bentuk cara yang bathil
adalah putusan hakim yang memenangkan kamu sementara
kamu tahu bahwa sebenarnya kamu salah. Sesuatu yang
haram tidaklah menjadi halal dengan putusan hakim”.25
ا أ ا ل ءايا ٱنر نك تأكه كى ىأي طم ب بٱنب أ إل تك
سة كى تساض ع تج ل ي ا أفسكى تقته إ ٱلل بكى كا
ا ي ٢ زح نك فعم ا ذ ا عد ظه ف فس ازا صه
كا نك ا ٱلل عه ذ يا كبائس تجتبا إ سس ت
اتكى عكى كفس ع دخهكى س دخل ا ي كس
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu
saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil,
kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka
sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu
membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha
25 Abi Abullah Muhammad bin Ahmad Al-Anshary Al-Qurtuby, Al-Jami
Lil Ahkam Al-Qur’an, (Dayrut: Dar-Al-kutub al-Ilmiyah, 2005) h. 711
34
Penyayang kepadamu(29). Dan barangsiapa berbuat
demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka Kami
kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang
demikian itu adalah mudah bagi Allah(30). Jika kamu
menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang
dilarang kamu mengerjakannya, niscaya Kami hapus
kesalahan-kesalahanmu (dosa-dosamu yang kecil) dan
Kami masukkan kamu ke tempat yang mulia (surga).(31)
Q.S. An-Nisa 29-31.
Dalam Q.S An-Nisa Ayat 29 menyampaikan larangan
memakan harta sesama secara bathil, selain itu juga
sekaligus menunjukkan jalan-keluar perilaku alternative
dalam melakukan hukum perjanjian maupun perikatan yang
yang dibenarkan mengenai harta sesama.
Isi kandungan dalam Q.S An-Nisa ayat 30
memastikan ancaman bagi orang yang tetap memakan hasil
suap-menyuap setelah mengetahui Allah melarang untuk
memakannya, yakni kelak akan dimasukkan kedalam
neraka karena mereka telah dinilai Allah SWT telah berbuat
zhalim menentang larangannya.
Dalam Q.S An-Nisa ayat 31 mengandung isi
pemberian harapan surga bagi mereka yang menghindari
dosa besar. Yaitu Allah SWT akan menghentikan
keburukan-keburukan dan akan memasukannya kelak
kedalam surganya yang terpuji dan mulia.
Dari keempat ayat diatas Q.S Al-Baqarah ayat 188
melarang tentang memakan dan menggunakan hasil dari
suap, Q.S An-Nisa ayat 29 melarang dan juga menunjukkan
jalan keluar dari praktik suap dan juga politik uang. Q.S.
35
An-Nisa ayat 30 menyampaikan ancaman neraka terhadap
siapa saja yang membangkang akan larangannya dengan
tetap memakan dari hasil suap atau politik uang. Q.S An-
Nisa ayat 31 menjanjikan gambaran surga terhadap mereka
yang menghindarinya.
Hal ini mengindikasikan bahwa penetapan hukum
dalam hal memakai, memakan, dan menggunakan hasil
suap tampak berproses secara tertib dan bertahap serta
saling menguatkan. Pertama, memberikan larangan, kedua,
mempertegas larangan sekaligus menunjukkan jalan keluar
yang tidak saling mengecewakan. Ketiga, menyampaikan
ancaman bagi mereka yang membangkang dan tetap
melakukan kegiatan politik uang, keempat, menjanjikan
ganjaran surga bagi mereka yang peduli akan perintah dan
larangannya.
Larangan politik uang juga tertera dalam hadist Nabi
Muhammad SAW sebagai berikut:
قال سسة أب ع ش ـ سهى عه الله صه الله زسل نع انس
ستش ان )زا انتسير(انحكى ف
Dari Abu Hurairah R.A. “Rasulullah SAW melaknat
orang yang menyuap dan yang disuap dalam masalah
hukum. (HR. AT-Tirmidzi)
Dikatakan juga dalam hadist lain:
الله عبد ع قال عس ب ل نع – سهى عه صهىالل– الله زس
)زا انتسير( انسش ستش ان
36
Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr R.A. beliau
berkata: “Rasulullah SAW melaknat orang yang memberi
suap dan menerima suap. (HR. AT-Tirmidzi)
Adapun hadist lainnya adalah:
ع با : قال ث ل نع الله صه الله زس سهى عه انسش
ستش ان ع انر ش ا )زا أحد( ب
Diriwayatkan dari Tsauban RA beliau berkata:
“Rasulullah SAW melaknat pemberi suap, penerima suap,
dan perantaranya”. (HR. Ahmad)
Dari ketiga nash Sunnah diatas tersebut secara umum
memiliki arti yang sama, yaitu mengenai perilaku yang
mendapat laknat Allah dan rasulnya. Yaitu perilaku suap-
menyuap.26
Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa
politik uang adalah sama dengan suap-menyuap yang
hukumnya adalah baik bagi pemberi maupun penerima
adalah terlarang atau haram. Sebagaimana disampaikan
dalam Al-Qur’an dan hadist. Dengan demikian memakai,
memakan, dan menggunakan harta hasil politik uang juga
hukumnya haram.
B. Kerangka Pemikiran
Menurut Indonesia corruption world (IWC) provinsi
Banten menempati posisi tertinggi pada tingkat kasus politik
uang pada pemilihan legislatif 9 april 2014 dari 15 di
26 Hepi Riza Zen, Politik Uang Dalam Pandangan Politik Dan Syariah,
Al- Ad’alah Vol.XII No. 3 Juni 2015. H. 537
37
Indonesia. Praktik politik uang ini terjadi karena sebagian
besar masyarakat provinsi banten menganggap paraktik
politik uang dianggap biasa.
Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi
Banten dalam mensosialisasikan larangan politik uang
ditujukan agar terjadinya angka politik uang di provinsi
Banten berkurang, khususnya pada Pemilu legislatif. Untuk
itu KPU Provinsi Banten perlu merumuskan strategi-strategi
yang dibutuhkan untuk kegiatan sosialisasi tersebut. Strategi
yang dibutuhkan salah satunya adalah strategi komunikasi
yang baik dimana strategi tersebut melibatkan proses
komunikasi yang efektif.
Strategi komunikasi yang dilakukan dapat dirumuskan
menggunakan komponen-komponen strategi komunikasi.
Komponen tersebut diantaranya adalah mengenal khalayak,
menyusun pesan, menetapkan metode, menentukan media
komunikasi, dan peranan komunikator.
Dalam melancarkan komunikasinya tentu saja tidak
terlepas dari faktor pendukung dan penghambat komunikasi.
Agar strategi komunikasi dapat berjalan dengan baik juga
dibutuhkan mengenali apa saja faktor pendukung dan
penghambat ketika melancarkan komunikasi.
38
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran
Komponen strategi
Komunikasi
Faktor Pendukung
dan Penghambat
Komunikasi
Tingginya Angka Politik
Uang di Provinsi Banten
Strategi komunikasi
KPUProvinsi Banten
Dalam
39
BAB III
GAMBARAN UMUM
A. Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Komisi Pemilihan Umum atau serig disingkat dengan
KPU adalah lemabaga Negara yang menyelenggarakan
pemilihan umum di Indonesia. Dalam pasal 10 Undang-
undang nomor 3 Tahun 1999 tentang pemilhan umum dan
Pasal 2 keputusan presiden nomor 16 Tahun 1999 tentang
pembentukan komisi pemilihan umum dan penetapan
organisasi dan tata kerja sekretariat umum komisi pemilihan
umum, KPU mempunyai tugas kewenangan sebagai berikut:27
1. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan
pemilihan umum.
2. Menerima, meneliti, dan menetapkan partai-partai politik
yang berhak sebagai peserta pemilihan umum.
3. Membentuk panitia pemilihan Indonesia yang selanjutnya
disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan pemilihan
umum mulai dari tingkat pusat sampai di tempat
pemungutan suara yang selanjutnya disebut TPS.
4. Menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan
DPRD II.
5. Mengumpulkan dan mensistemasikan bahan-bahan serta
data hasil pemilhan umum.
6. Memimpin tahapan kegaiatan pemilihan umum.
27 Tugas dan Kewenangan, Di akses pada Jum’at 14 September 2018
pukul 13 : 08 WIB, WWW.KPU.go.id
40
Dalam Pasal 2 keputusan Presiden Nomor 16 Tahun
1999 terdapat tambahan huruf: Tugas dan kewenangan
lainnya yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 3
Tahun 1999 tentang pemilihan umum.Sedangkan dalam pasal
11 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tersebut juga
ditambahkan, bahwa selain tugas dan kewenangan KPU
sebagai dimaksud dalam pasal 10, selambat-lambatnya 3
tahun setelah pemilihan umum dilaksanakan, KPU
mengevaluasi sistem pemilihan umum.
KPU memiliki Visi dan Misi sebagai berikut:
1. Visi
Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai
penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki
integritas, prefesional, mandiri, transparan dan
akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang
berkualitas berdasarkan UUD 1945 dalam wadah Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
2. Misi
a. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan
Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan
kapabilitas dalam menyelenggarakan pemilihan
umum.
b. Menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih
anggota Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala
Daerah dan Wakil Kepala daerah secara langsung,
41
umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel,
edukatif, dan beradab.
c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan
umum yang bersih, efisien, dan efektif.
d. Melayani dan memperlakukan setiap peserta
pemilihan umum secara adil dan setara, serta
menegakkan peraturan pemilihan umum secara
konsisten sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
e. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk
berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi
terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang
demokratif.
Adapun struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Banten Periode 2018 – 2023.
Gambar 3.1 Stuktur Organisasi KPU 2018-2023
Eka
Setialaksmana,
SE, MM.
Ketua Divisi
Sosialisasi,
Pendidikan
Pemilihdan
Partisipasi
masyarakat
Ramelan, S.
Hi
Ketua Divivsi
Perencanaan
dan Logistik
Rohimah,
S.Ag, MH
Ketua Divisi
Sumber Daya
Manusia dan
Litbang
Nurhayat
Santosa, SE,
SH
Ketua divisi
Hukum dan
pengawasan
Masduki,
SE.
Ketua Divisi
Teknis
Penyelenggar
aan
H. Agus
Sutisna, SIP,
M.Si
Ketua Divisi
Data dan
Informasi
Wahyu Furqon, SH, MH
Ketua KPU Provinsi Banten
42
B. Gambaran Umum Provinsi Banten
Banten merupakan provinsi yang berdiri berdasarkan
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000. secara
administrative provinsi banten terbagi atas empat kabupaten
dan empat kota yaitu: kabupaten Serang, Kabupaten
Pandeglang, Kabupaten lebak, Kabupaten Tangerang, Kota
Serang, Kota Cilegon, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang
Selatan. Provinsi banten memiliki luas 8.651,20 KM2
.
Letak Geografis Provinsi Banten berada pada batas
astronomi 10501’11
2- 106
07’12
2 BT dan 5
07’50
2 – 7
01’1
2 LS,
jumlah penduduk di Provinsi Banten sebesar 9.958.414
jiwa.28
Letak di ujung barat pulau jawa memposisikan banten
sebagai pintu gerbang pulau jawa dan sumatera dan
berbatasan langsung dengan wilayah DKI Jakarta sebagai Ibu
Kota Negara. Posisi geostrategis ini tentunya menyebabkan
banten sebagai penghubung utama jalur utama perdagangan
sumatera – jawa bahkan sebagai bagian dari sirkulasi
perdagangan asia dan internasional serta sebagai lokasi
aglomerasi perekonomian dan pemukiman yang potensial.
Batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan laut jawa,
sebelah barat berbatasan dengan samudera hindia, sehingga
wilayah ini mempunyai sumber daya laut yang ptensial.
28 Henry Yogaswara, Toponimi/Sejarah Nama-Nama Tempat
Berdasarkan Cerita, Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Banten :
2014, h.19
43
1. Bahasa
Bahasa yang digunakan diprovinsi banten
menggunakan dialek yang merupakan turunan dari
bahasa sunda kuno. Dalam bahasa sunda modern yang
memiliki tingkatant dari tingkat halus sampai kasar,
dialek tersebut dikategorikan sebagai sunda kasar. Di
wilayah Banten bagian tepatnya di daerah Lebak dan
Pandeglang selatan bahasa campuran bahasa sunda kuno,
sunda modern dan bahasa Indonesia digunakan.
Sedangkan di wilayah Serang dan Cilegon bahasa jawa
banten digunakan oleh etnik jawa . sedangkan di wilayah
Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan bahasa
Indonesia dengan dialek betawi digunakan oleh orang-
orang beretnis betawi. Bahasa Indonesia juga digunakan
di Provinsi Banten terutama oleh pendatang dari daerah
lain.29
2. Budaya
Sebagian besar dari masyarakat banten memeluk
agama Islam dengan semangat religious yang tinggi.
Meskipun begitu pemeluk agam lainpun dapat hidup
berdampingan dengan damai. Masyarakat banten
memiliki kekhasan atau budaya antara lain pencak silat,
debus, rudad, umbruk, tari saman, tari topeng, tari cokek,
dog-dog, palingtung, dan lojor. Banten juga memiliki
tempat bersejarah warisan leluhur yang antara lain
Masjid Agung Banten, Makam Keramat Panjang,
29 Herry Yogaswara, Topopnimi/ Sejarah h. 26
44
Komplek Kerato Surosowan dan masih banyak
peninggalan lainnya.
3. Daftar Pemilih Tetap Di Provinsi Banten
Daftar Pemilih Tetap atau yang biasa disebut DPT
adalah daftar orang yang menjadi pemilih dalam pemilu.
Jumlah daftar pemilih tetap (DPT) pada pemilu 2019 di
Provinsi banten yang terbagi dalam beberapa wilayah
kabupaten dan kota adalah sebagai berikut; Kota Cilegon
sebanyak 275,531 pemilih, Kota Serang 431,356 pemilih,
Kota Tangerang 1,059,101 pemilih, kota tangerang
Selatan 839,464 pemilih, Kabupaten Lebak 939,562
pemilih, kabiptaen Pandeglang 899,811 pemilih,
Kabupaten Serang 1,112,838 pemilih, kabupaten
Tangerang 1,871,167 pemilih. Secara keseluruhan terdiri
atas pemilih laki-laki sebanyak 3,752,679 dan perempuan
sebanyak 3,676,016 Pemilih. Pemilih tersebut akan
memilih di 33,107 TPS yang tersebar di seluruh
Kabupaten/ Kota se Provinsi Banten.
45
BAB IV
DATA DAN TEMUAN PENELITIAN
A. Komponen-komponen Strategi komunikasi
Dalam penelitian ini teknik penentuan informan
mengggunakan purposive sampling. Purposive sampling
adalah teknik penentuan informan dengan cara menentukan
informan yang benar – benar terlibat langsung pada
perumusan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemulihan
Umum Provinsi Banten, sehingga penulis mendapatkan
informasi yang tepat dan terpercaya, informan tersebut
berjumlah dua orang yaitu:
Informan 1
Nama Informan pertama yaitu bapak Eka
Satialaksmana, SE, MM. beliau adalah salah satu komisioner
KPU Provinsi Banten dan ketua divisi sosialisasi, pendidikan
pemilih dan partisipasi masyarakat Periode 2018-2023.
Informan 2
Nama Informan kedua yaitu Bapak Edi Handoko S.IP ,
beliau adalah Kasubag Teknis dan Hupmas Komisi
Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten Periode 2018-
2023.
1. Mengenal khalayak
Mengenali khalayak adalah hal utama yang sangat
penting bagi komunikator dalam mengusahakan
komunikasi yang efektif. Sebagaimana telah dijelaskan
bahwa proses komunikasi khalayak itu sama sekali tidak
46
pasif, melainkan aktif sehingga komunikator dan
komunikan bukan hanya terjadi saling berhubungan
melainkan juga proses saling mempengaruhi oleh
komunikan.
Dalam perumusan strategi komunikasi yang
dilakukan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten,
khalayak adalah mereka yang sudah terdaftar sebagai
pemilih partisipatif aktif yaitu dari umur 17 tahun keatas
sesuai dengan pernyataan Pak Eka:
“Khalayak atau target komunikasi Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Banten adalah
masyarakat yang secara administratif berada di
provinsi banten yang sudah tercatat sebagai
pemilih aktif”.
Dalam membentuk strategi komunikasi pihak KPU
juga melihat kepada latar belakang dari masyarakat
banten yang beragam, terdapat beberapa etnis atau suku
yang berbeda yang berada di provinsi banten, selain itu
perbedaan bahasa daerah juga menjadi hal yang harus
dicermati untuk mengenal khalayak lebih jauh.
Mengingat perbedaan latar belakang masyarakat mulai
dari agama, suku, bahasa, budaya, tingkat pendidikan,
serta perbedaan tempat tinggal antara di kota dan di
desa.
KPU Provinsi Banten melakukan pendekataan
khusus yang berbeda pada setiap tempatnya, hal ini
dilakukan agar komunikasi yang dibangun oleh KPU
Provinsi Banten dapat diterima dan lebih mudah
47
dipahami oleh masyarakat. Seperti halnya yang
dikatakan oleh Pak Edi sebagai berikut:
“Dalam mensosialisasikan larangan politik uang
KPU Provinsi Banten biasanya melihat kondisi
sosial masyarakat yang ada contohnya di
masyarakat perkotaan orang-orang lebih senang
melakuklan kegiatan berolahraga dan berkumpul
pada minggu pagi yang biasa kita sebut car
freeday, dengan melihat kegiatan masyarakat ini
kita melakukan sosialisasi melalui kegiatan-
kegiatan seperti KPU RUN, KPU RUN adalah
salah satu program untuk menarik minat
masyarakat khususnya yang berada di daerah
perkotaan. Kegiatan yaitu meliputi jalan santai
dan hiburan serta di iringi dengan doorprize. Jika
di perkotaan menggunakan pendekatan maka akan
berbeda juga dengan di pedesaan, masayarakat di
desa biasanya lebih dekat dengan tokoh
masyarakat atau pemuka agama setempat, maka
yang KPU Provinsi Banten lakukan adalah
sosialasi dengan mengajak tokoh dan pemuka
agama yang ada di suatu daerah untuk ikut
mensosialisasikan larang politik uang, biasanya
kami melakukan kegiatan sosialisasi dengan
mendatangi mejelis-majelis atau tempat pengajian
yang ada, atau membuat acara pengajian tersebut.
Secara lebih jauh untuk mengenal khalayak lebih
dalam KPU telah membuat sasaran sosialisasi terkait
dengan larangan politik uang , sasaran pemilihan
sosialisasi tersebut meliputi :
48
a. Pemilih yang berbasis :
1) Keluarga
2) Pemilih Pemula
3) Pemilih Muda
4) Pemilih Perempuan
5) Pemilih Penyandang Disabilitas
6) Pemilih Berkebutuhan Khusus
7) Kaum Marjinal
8) Komunitas
9) Keagamaan
10) Relawan demokrasi
11) Warga internet (Netizen)
b. Masyarakat Umum
c. Media Massa
d. Partai Politik Peserta Pemilu
e. Pengawas
f. Pemantau Pemilu Dalam Negeri
g. Organisasi Kemasyarakatan
h. Masyarakat Adat dan;
i. Organisasi Pemerintah.
Dengan membuat sasaran dalam bentuk poin-poin
tersebut diharapkan KPU Provinsi Banten dapat
mengenali khalayak lebih mudah dan lebih dalam
sehingga proses sosialisasi dan komunikasi tepat sasaran.
49
2. Menyusun Pesan
Setelah berusaha untuk mengenali khalayak maka
selanjutnya yang harus dilakukan dalam perumusan
strategi adalah menyusun pesan. Dalam penyusunan
strategi komunikasi yang perlu diperhatikan adalah tema
dan materi yang akan disampaikan. Pembuatan materi
dalam penyampaian pesan sangatlah penting karena
tidak semua khalayak dapat menerima dan memahami
semua informasi yang disampaikan oleh komunikator.
Selain itu hal yang juga harus diperhatikan dalam
penyusunan pesan adalah bagaimana cara menarik
perhatian, mengubah perilaku dan pola pikir masyarakat.
Dalam penyusunan pesan yang dilakukan oleh
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, Pembuatan
materi sosialisasi dilakukan oleh divisi humas dan
sosialisasi. Untuk selain divisi humas dan sosialisasi
Penyusunan pesan dan materi untuk sosialisasi di
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten tidak
diperbolehkan. Sebagaimana keterangan oleh pak Edi:
“Penyusunan pesan dan materi terkait sosialisasi
dibuat oleh divisi humas dan sosialisasi, divisi lain
tidak diperkenankan untuk membuat materi
sosialisasi. Akan tetapi untuk menyampaikan
materi diperbolehkan dari divisi lain, dengan
syarat materi harus tetap dari divisi humas dan
sosialisasi”.
Dari keterangan Pak Edi diatas dapat dijelaskan
bahwa komunikator dapat berasal dari divisi manapun di
50
KPU Provinsi Banten, akan tetapi terkait materi, tema,
da nisi pesan harus sesuai dengan yang telah ditentukan
oleh divisi humas dan sosialisasi.
3. Menentukan Metode
Dalam susunan strategi komunikasi hal selanjutnya
yang harus diperhatikan dalam menyampaikan pesan
adalah penentuan metode yang dilakukan. Dengan
mengggunakan metode yang tepat, penyusunan pesan,
serta telah menganali khalayak maka komunikasi yang
dilakukan diharapkan menjadi lebih efektif dalam
menyampaikan isi pesan kepada khalayak.
Penetapan metode merupakan tahap ketiga dari
perumusan strategi komunikasi. Dalam penetapan
menetukannya terdapat beberapa metode yang dapat
digunakan dalam mrnyampaikan pesan kepada khalayak.
Berdasarkan isinya ada metode pengulangan dan
canalizing (mendalam), sedangkan berdasarkan isinya
terdapat metode informatif, persuasif, edukatif.
Metode informatif dilakukan sebagai penyebaran/
penyampaian informasi kepada seluruh khalayak sasaran
melalui forum sosialisasi dan saluran komunikasi.
Tujuan metode ini adalah untuk membangun
pemahaman kepada khalayak sehingga mereka memiliki
kesadaran dan pengetahuan yang cukup untuk tidak
melakukan tindakan politik uang, pesan yang berisi
informatif yaitu politik uang itu tidak boleh dilakukan
51
karena dilarang undang–undang pesan ini untuk
khalayak, dan untuk partai politik peserta pemilu KPU
Provinsi Banten Menyampaikan hal yang sama yaitu
agar partai politik peserta tidak melakukan tindakan
politik uang seperti memberikan uang tunai dan sembako
akan tetapi untuk kampanye boleh memberikan barang
yang sudah ditentukan oeh KPU Provinsi Banten seperti
kaos, pulpen, gantungan kunci, gelas yang nilainya tidak
boleh lebih dari Rp 60.000.
Metode edukatif dilakukan sebagai proses
pembelajaran dalam memahami tantang proses dan
tahapan pemilu serta apa yang boleh dan dilarang.
Contoh kegiatan yang dilakukan oleh KPU Provinsi
Banten adalah mengadakan sosialisasi dalam bentuk
seminar kepada masyarakat, mahasiswa, dan pelajar.
Pesan yang disampaikan adalah “tidak boleh menerima
pemberian apapun dari calon legislatif baik itu berupa
uang, sembako, ataupun barang kecuali barang untuk
kampanye seperti kaos dan gantungan kunci. Perbuatan
itu juga tidak dibenarkan baik dari Undang-undang
ataupun dalil agama”.
Sedangkan dalam metode persuasif KPU Provinsi
banten mengajak secara langsung kepada khalayak agar
tidak melakukan praktik politik uang. Contoh kegiatan
KPU Provinsi Banten dalam melakukan metode
persuasif pada sosialisasi larangan politik uang adalah
dengan cara menggunakan forum warga, komunikasi
52
tatap muka secara langsung, dan mobilisasi sosial. Isi
pesan yang disampaikan masih sama yaitu mengajak
secara langsung untuk tidak melakukan politik uang,
menolak, serta melaporkan jika terjadi tindakan politik
uang di tengah masyarakat.”
Dalam hal ini terdapat beberapa metode yang
digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Banten dalam menyampaikan sosialisasi dilakukan
dengan cara:
a. Forum Warga
Forum warga yang dimaksud adalah
mengadakan edukasi kepada warga berbasis keluarga
dengan mengadakan Tanya jawab tentang tahapan
kegiatan pemilu khususnya tentang larangan politik
uang. Pesan yang disampaikan adalah agar warga
tidak menerima apapun dari calon legislatif ataupun
partai politik baik berupa uang ataupun barang dan
sembako.
b. Komunikasi Tatap Muka
Komunikasi tatap muka yang dimaksud
adalah berupa pertemuan dalam bentuk; diskusi,
seminar, lokakarya (workshop), rapat kerja,
pelatihan, ceramah, simulasi, dan gelar wicara
(talkshow). Isi pesan dalam komunikasi tatap muka
yaitu: berupa himbauan kepada masyarakat agar
tidak melakukan praktik politik uang.
53
c. Media Massa dan Media Sosial
Penyampaian informasi melalui media massa
sebagaimana dimaksud adalah dilakukan melalui:
media massa cetak sepertik Koran, dan/atau media
massa elektornik melalui radio. Isi pesan melalui
media massa cetak berupa pesan dalam kolom
dengan isi “tolak politik uang”. Sedangkan melalui
media elektronik radio penyamapain isi pesannya
menggunakan audio berisi himbauan larangan politik
uang dan Tanya jawab melalui acara di salah satu
program radio.
d. Bahan Sosialisasi
Penyampaian informasi melalui bahan
sosialisasi dapat meliputi: brosur, selebaran (leaflet),
pamphlet, buku kecil, (booklet), poster, folder, dan
stiker. Isi pesan dalam bahan sosialisasi adalah
dalam bentuk gambar dengan pesan tolak politik
uang, stop politik uang, stop dan lawan politi uang”.
e. Alat Peraga Sosialisasi
Pemasangan alat peraga sosialisasi dapat
dilakukan melalui: spanduk, pataka (banner), baliho,
reklame (billboard), dan umbul-umbul. Isi pesan
pada alat peraga sosial hampir sama dengan bahan
sosialisasi yaitu berisi gambar dan tulisan mengenai
tolak politik uang, lawan politik uang, dan stop
politik uang.
54
f. Mobilisasi Sosial
Metode dengan cara mobilisasi sosial dapat
berupa, deklarasi kampanye, atau kegiatan lain yang
menggerakkan banyak masa. Salah satu kegiatan
yang dilakukan oleh KPU Provinsi Banten adalah
dengan mengadakan KPU RUN, dan acara Car Free
day. Yang didalalmnya terdapat isi pesan untuk
mengajak menolak praktik politik uang.
g. Pemanfaatan Budaya Popular
Pemanfaatan budaya popular yang dilakukan
KPU Provinsi banten diantaranya adalah
mengadakan konser dengan tema pemilu, yang salah
satu pesan didalamya adalah dengan menghimbau
kepada generasi millennial untuk tidak melakukan
praktik politik uang.
h. Pemanfaatan Budaya Lokal/ Tradisional
Pemanfaatan budaya tradisional yang
dilakukan oleh KPU Provinsi Banten diantaranya
adalah dengan mengadakan pagelaran budaya.
Didalam acara pagelaran budaya juga disampaikan
terkait isi pesan tentang larangan politik uang.
i. Laman KPU, KPU Provinsi/ KPU Kab/Kota
j. Papan Pengumuman KPU/ KPU Provinsi/ KPU
Kab/Kota
k. Media Sosial
Penyampaian informasi melalui media sosial
dapat dilakukan melaui tulisan, gambar, suara; dan
55
atau audiovisual dengan isi pesan tolak politik uang,
stop politik uang, dan lawan politik uang.
l. Media Kreasi,
Media kreasi sebagaimana dimaksud
adalah media sosialisasi yang dihasilkan melalui
karya seni, meliputi: film, seni musik, seni tari,
seni lukis, sastra, atau seni peran. Kegiatan
sosialisasi melaui media kreasi yang dilakukan
KPU Provinsi Banten adalah dengan mengadakan
lomba mural dengan salah satu temanya adalah
“Tolak Politik Uang”.
4. Pemilihan Penggunaan Media
Dalam pemilihan penggunaan media komunikator
harus selektif agar menyesuaikan dengan keadaan dan
kondisi khalayak yang dituju sehingga proses
komunikasi dapat dilakukan secara efektif. Pemilihan
penggunaan media satu arah dapat dilakukan dengan
menggunakan media Televisi, radio, surat kabar,
booklet, brosur, poster, spanduk, dan selebaran,
sedangkan penggunaan media dua arah dapat meliputi;
presentasi, komunikasi antar pribadi, diskusi,
komunikasi kelompok.
Penggunaan media komunikasi yang dilakukan
oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten meliputi
penggunaan media televisi, radio, surat kabar, pamphlet,
56
poster, media sosial, presentasi, hingga diskusi,
sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Pak Eka
“Media yang digunakan KPU Provinsi banten
antara lain: saluran televisi yaitu baraya tv,
banten tv. KPU Provinsi banten juga
menggunakan media surat kabar, radio, dan juga
media sosial. Selain itu KPU Provinsi banten juga
melakukan kegiatan sosialisasi di sekolah-sekolah
dan kampus-kampus yang ada di Provinsi Banten.
Sosialisasi juga dilakukan di acara car freeday,
mengadakan acara pagelaran seni budaya, hingga
membuat perlombaan mural dan cerdas cermat
dengan tema pemilu”.
Pada era digital ini KPU Provinsi Banten
memanfaat teknologi, melakukan sosialisasi dengan
menggunakan media sosial diantaranya:
a. Website yaitu: www.kpu-bantenprov.go.id
b. Akun Facebook: KPU Provinsi Banten
c. Instagram: KPUProvinsiBanten
d. Twitter: @KPUBanten
Dengan akun-akun diatas KPU Provinsi Banten
telah melakukan penyebaran infromasi mengenai
tahapan pemilu dan informasi sosialisasi lainnya.
Beberapa konten yang diupload adalah ajakan untuk
“Menolak Politik Uang”, Peraturan perundang-
undangan, berita kegiatan KPU Provinsi Banten, video,
serta informasi tahapan pemilu tahun 2019.
KPU Provinsi Banten juga melakukan berbagai
bentuk Sosialisasi pemilu tahun 2019 diantaranya
dilakukan di desa cikeusik, kecamatan Cikeusik,
57
Pandeglang. Dan di desa banjarsari kecamatan cileleus
Kabupaten Lebak yang disampaikan oleh Komisioner
KPU Provinsi Banten, Eka Setialaksmana sebagai
pemateri di acara sosialisasi tatap muka tersebut.
Pagelaran seni dan budaya juga dilakukan untuk
dijadikan sebagai media komunikasi oleh KPU Provinsi
Banten adapun kegiatan pagelaran seni dan budaya
dilakukan pada:
Waktu pelaksanaan : Sabtu, 21 April 2018
Pukul : 12:00 WIB – Selesai
Tempat Pelaksanaan : Lapangan Masjid Banten
Bentuk kesenian yang dipentaskan pada kegiatan
pagelaran seni budaya pemilihan umum tahun 2019
adalah:
a. Rampak Bedug
b. KPJ
c. Stand Up Comedy
d. Doglog Lojor
e. Bendrong Lesung
f. Parade parpol dan bakal calon DPD RI
g. Tari kreasi
h. Ubrug
i. Tari Wanoja Binangkit
Publikasi informasi penyebaran pemilu tahun 2019
juga menggunakan media massa dan elektronik yang
diantara lain menggunakan surat kabar yaitu:
58
a. Kabar Banten
b. Tangerang Ekspress
c. Radar Banten
d. Satelit News
e. Banten Pos
f. Banten Raya
Pada media eletronik KPU Provinsi banten juga
bekerjasama dengan beberapa stasiun radio dalam
melakukan kegiatan sosialisasi terkait pemilu 2019 yang
diantaranya:
a. RRI
b. Harmony FM
c. PBS FM
d. Megaswara FM
e. Heartline FM
f. X Channel
g. Paranti FM
h. Hot Radio
i. Serang Radio
5. Peranan komunikator
Dalam strategi komunikasi peranan komunikator
sangatlah penting, fungsinya adalah untuk
membangkitkan perhatian masyarakat sampai dengan
ikut berpartisispasi dalam kegiatan kegiatan sesuai
dengan yang telah dirumuskan. Terdapat beberapa faktor
penting yang harus dimiliki komunikator sebelum
59
melaksanakan kreasinya, yaitu daya tarik dan
kredibilitas.
Terkait dengan daya tarik dan kredibilitas KPU
Provinsi Banten melaksanakan kegiatan sosialisasi yang
di isi oleh anggota pegawai KPU Prov Banten pihak
diluar pegawai KPU juga dapat melakukan sosialisasi
dengan syarat mengikuti pelatihan terlebih dahulu, selain
itu bekerjasama dengan tokoh masyarakat setempat dan
pemuka agama juga dilakukan KPU Provinsi Banten
agar lebih membangkitkan perhatian masyarakat. Seperti
yang dipaparkan oleh Pak Edi:
“Dalam peranan komunikator orang yang
malakukan kegiatan sosialisasi di KPU Provinsi
Banten adalah pegawai KPU yang ditunjuk untuk
melakukan kegiatan sosialisasi. Hal ini
dimaksudnya agar sumber yang diperoleh
masyarakat dapat dipercaya dan kredibel, akan
tetapi orang diluar KPU Provinsi Banten juaga
dapat ikut berpartisipasi melakukan kegiatan
sosialisasi dengan cara kami berikan pelatihan
terlebih dahulu tujuannya adalah agar faham
terlebih dahulu tentang tahapan pemilu, KPU
Provinsi Banten juga mengajak dan bekerjasama
dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama
setempat dalam melakukan kegiatan sosialisasi:.
B. Faktor Pendukung dan Penghambat Komunikasi Dalam
Melakukan Kegiatan Sosialisasi Larangan Politik Uang
1. Faktor Pendukung
KPU merupakan instansi pemerintah yang
menyelenggarakan pemilihan umum baik di tingkat
Presiden dan wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat,
60
Dewan Perwakilan rakyat daerah, Dewan Perwakilan
Daerah, Kepala daerah tingkat Kabupaten dan Kota, serta
Kepala Daerah tingkat Provinsi.
Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU
Provinsi Banten dilakukan sesuai dasar hukum Undang-
undang yaitu:
a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilu.
b. Peraturan KPU (PKPU) Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Tahapan Program dan jadwal
penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019.
c. Peraturan KPU (PKPU) Nomor 5 Tahun 2018
Tentang perubahan atas peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Tahapan, Program, dan jadwal penyelenggaraan
Pemilihan Umum Tahun 2019.
d. Peraturan KPU (PKPU) Nomor 5 Tahun 2018
Tentang Sosialisasi Pendidikan Pemilih, dan
Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan
Pemilihan Umum.
e. Peraturan KPU (PKPU) Nomor 32 Tahun 2018
Tentang Perubahan kembali Atas Perubahan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7
Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan jadwal
penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
Dalam kegiatan sosialisasi KPU Provinsi Banten
regulasi yang tertuang dalam Undang-undang dan
61
Peraturan KPU (PKPU) merupakan faktor yang sangat
mendukung di adakannya sosialisasi. Selain itu faktor
lain yang mendukung adalah Sumber daya Manusia yang
dimiliki KPU Provinsi Banten, KPU juga memiliki
anggaran tersendiri untuk melakukan kegiatan sosialisasi
sehingga untuk masalah keuangan sudah ada. Faktor
penting lainnya adalah partisispasi masyarakat juga
sangat mendukung diadakannya sosialisasi. Sebagaimana
yang telah dikatakan oleh Pak Eka sebagai Komisioner
KPU:
“Saya rasa dikarenakan KPU adalah instansi milik
pemerintah maka punya keuntungan tersendiri
dalam melancarkan komunikasi sosialisasi, apalagi
terdapat regulasi yang mengatur tentang hal itu.
SDM dan keuangan yang dimiliki juga menjadi
faktor pendukung diadakannya sosialisasi. Hal
penting lain yang sangat menjadi faktor pendukung
adalah partisipasi masyarakat itu sendiri. Tidak
jarang ada relawan dari komunitas ataupun
mahasiswa yang mau menjadi relawan untuk
mensosialisasikan terkait dengan pemilu 2019”.
2. Faktor Penghambat
Faktor penghambat dalam mensosialisasikan
Larangan Politik Uang kepada masyarakat adalah
terbatasnya SDM yang dimiliki, waktu, dan anggaran
keuangan. Sehingga tidak ada acara khusus untuk
mensosialisasikan larangan Politik Uang dalam suatu
acara tersendiri. Seperti penjelasan Pak Eka:
“Untuk kegiatan sosialisasi Larangan Politik Uang
secara khusus itu tidak ada, karena terbatasnya
62
waktu SDM, serta anggaran keuangan yang ada.
biasanya kami melakukan kegiatan sosialisasi
secara umum akan tetapi pada setiap acara
sosialisasi itu pasti kami selipkan tentang larangan
politik uang”.
63
BAB V
PEMBAHASAN
A. Komponen-komponen Strategi Komunikasi
Keberhasilan kegiatan komunikasi secara efektif
banyak ditentukan pada strategi komunikasi . di lain pihak,
apabila tidak ada strategi komunikasi yang baik, efek dari
komunikasi bukan tidak mungkin akan menimbulkan
pengaruh negatif. Untuk menilai proses komunikasi dapat
ditelaah menggunakan elemen-elemen komunikasi yang
yang terdiri dari koumnikator, pesan, saluran, komunikan,
dan efek.
Berbicara mengenai komunikasi di sebuah instansi
tidak lengkap apabila tidak membahas tentang strategi
komunikasi. Strategi komunikasi pada dasarnya dapat
diaplikasikan pada banyak hal, dalam hal ini KPU Provinsi
Banten mengaplikasikan strategi komunikasi untuk
mensosialisasikan, menghimbau, dan mengajak masyarakat
partisipatif pemilu dan partai politik peserta pemilu agar
menghindari dan tidak melakukan praktik politik uang.
Kemudian penulis menghubungkannya dengan
meenggunakan konsep dan perumusan strategi komunikasi
yang dari pengenalan sasaran komunikasi, penyununan
pesan, penetapan metode, pemilihan media dan peranan
komunikator. Dengan demikian, untuk membangkitkan
perhatian khalayak/masyarakat sampai dengan melakukan
action. Strategi komunikasi yang dilakukan oleh KPU
64
Provinsi Banten dalam mensosialisasikan larangan politik
uang dengan cara sebagai berikut:
1. Mengenal Khalayak
Memahami khalayak/ masyarakat, terutama yang
akan menjadi target sasaran program komunikasi
merupakan hal yang sangat penting. Sebab semua
aktivitas komunikasi akan diarahkan semuanya kepada
mereka dan merekalah yang akan memutuskan untuk
melakukan praktik politik uang atau menghindarinya.
Sebab berapapun biaya, waktu, dan tenaga yang keluar
semuanya akan menjadi sia-sia apabila mereka tetap
melakukan kegiatan praktik politik uang terutama pada
pemilu legislatif tahun 2019.
Pengenalan mengenai khalayak dapat dilakukan
melalui observasi, penjajakan, pendugaan yang
berdasarkan pengalaman serta pemahaman dari
komunikator agar khalayak yang menjadi sasaran
komunikasi dapat disesuaikan. Pada pengenalan
khalayak ini KPU Provinsi Banten berusaha untuk
mengenali lebih baik dari masyarakat partisipatif pemilu
dan partai politik yang ada di daerah provinsi Banten.
Secara umum khalayak yang akan dijadikan sasaran
komunikasi oleh KPU Provinsi Banten adalah masyarakat
Provinsi Banten dan partai politik peserta pemilu. Provinsi
Banten sendiri berada di sebelah paling barat pulau jawa.
Provinsi Banten memiliki empat kabupaten dan empat
kota yaitu, Kota Serang, Kota Cilegon, Kota Tangerang,
65
dan Kota Tangerang Selatan. Sedangkan untuk kabupaten
yaitu, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang,
Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Lebak.
Dalam sisi keagamaannya masyarakat provinsi
banten didominasi oleh pemeluk agama Islam yang
memiliki semangat religius yang sangat tinggi. Meskipun
begitu penganut agama lainpun masih tetap dapat hidup
berdampingan dengan damai. Masyarakat Banten
memiliki kebudayaan seperti pencak silat, debus, tari
topeng, dan lain sebagainya.
Dalam penggunaan bahasa masayarakat banten
menggunakan bahasa yang berbeda disetiap daerahnya.
Didaerah kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Lebak
dan sebagian kabupaten serang, masyarakatnya memakai
bahasa sunda kasar dalam percakapannya sehari-hari.
Sedangkan di Kota Cilegon hingga ke serang memakai
bahasa jawa banten dalam percakapannya, di daerah
tangerang dan kota tangerang menggunakan bahasa
Indonesia menggunakan bahasa Indonesia dengan dialek
betawi. Bahasa Indonesia juga digunakan terutama oleh
pendatang yang datang dari luar daerah banten. Secara
khusus KPU Provinsi Banten memiliki metode tersendiri
dalam mengenali khalayak, yaitu dengan cara
mengklasifikasikan sasaran sosialisasi pemilihan umum
yaitu:
a. PemilihYang berbasis
1) Tingkat Keluarga,
66
2) Pemilih Pemula,
3) Pemilih Muda,
4) Pemilih Perempuan,
5) Pemilih Penyandang Disabilitas,
6) Pemilih Berkebutuhan Khusus,
7) Kaum Marjinal,
8) Komunitas,
9) Keagamaan,
10) Relawan Demokrasi,
11) Warga Internet (netizen),
b. Masyarakat Umum,
c. Media Massa,
d. Partai Politik Peserta Pemilu,
e. Pengawas.
f. Pemantau Pemilu Dalam Negeri dan Pemantau
Pemilu Luar Negeri
g. Organisasi Kemasyarakatan
h. Masyarakat Adat
i. Instansi Pemerintah
Dengan mengklasifikasikan target sosialisasi di atas
diharapkan KPU Provinsi Banten dapat mengenali
khalayak jauh lebih baik lagi. Dengan begitu strategi
komunikasi yang dilancarkan oleh KPU Provinsi Banten
lebih optimal dan tidak salah sasaran. Dapat disimpulkan
bahwa KPU Provinsi telah mengkasifikasikan khalayak
sesuai kerangka referensi dan analisis situasi dan kondisi.
67
2. Menyusun Pesan
Setelah mengenali khalayak, maka langkah
selanjutnya dalam strategi adalah menyusun pesan, yaitu
menentukan tema dan materi untuk kemudian
disampaikan ketika program sosialisasi telah berjalan.
Materi pesan sangatlah penting untuk disusun dengan
baik, karena tidak semua khalayak memiliki kemampuan
yang sama dalam memahami informasi yang disampaikan
oleh komunikator. Dalam hal penyusunan pesan ini hal
utama yang harus dilakukan adalah bagaiamana
menyususun sebuah pesan yang dapat menarik perhatian,
mengubah perilaku dan pola pikir khalayak.
Pesan memiliki kedudukan sentral dalam
komunikasi sehingga tidak dapat diabaikan untuk
mencapai efektivitas komunikasi. Isi pesan sangat
bergantung dengan program yang akan disampaikan.
Untuk menarik perhatian suatu pesan harus terkait dengan
kebutuhan, kepentingan, serta memberikan manfaat pada
khalayak.
Berdasarkan penelitian KPU Provinsi Banten dalam
melakukan penyusunan pesan menggunakan pesan verbal
maupun non verbal. Pesan verbal dilakukan dengan
melalui lisan dan tulisan, sedangkan pesan non verbal
adalah penyampaian pesan yang dilakukan melalui mimic,
gesture, gambar, intonasi suara. .penyampaian pesan
menggunakan pesan verbal dan non verbal ini dapat
68
dilihat ketika KPU Provinsi Banten melakukan kegiatan
sosialisasi larangan politik uang.
Pada dasarnya penyusunan pesan yang dilakukan
oleh KPU Provinsi Banten selalu menyesuaikan dengan
khalayak. Baik itu dari segi materi maupun media yang
digunakan dan juga termasuk bahasa yang digunakan.
Untuk penyusunan materi pesan yang disajikan KPU
Provinsi Banten, pembuatan materi dan penyusunan pesan
dilakukan oleh divisi humas dan sosialisasi. Hal ini
dilakukan agar isi dari pesan sesuai dengan kebutuhan
khalayak. Penyusunan pesan kemudian akan disesuaikan
dengan target sosialisasi sesuai dengan pengenalan
khayalak yang terdapat dipembahasan sebelumnya.
Pada dasarnya penyusunan pesan yang telah
dilakukan oleh KPU Provinsi Banten ini sudah sangat
tepat karena telah mengikuti prosedur dan tata cara sesuai
undang-undang dan Peraturan KPU (PKPU).
3. Menetapkan Metode
Metode dalam menyampaikan pesan menjadi aspek
yang tidak kalah pentingnya dalam strategi komunikasi.
Bagaiamanapun menariknya materi sebuah pesan namun
apabila metode penyampaiannya tidak tepat, maka pesan
tersebut tidak akan sampai pada khalayak sesuai dengan
tujuan dilakukannya komunikasi. Berdasarkan penelitian
yang dilakukan pihak KPU Provinsi Banten menggunakan
69
penyampaian pesan secara informatif, edukatif, dan
persuasif.
Metode informatif dilakukan sebagai penyebaran/
penyampaian informasi kepada seluruh khalayak sasaran
melalui forum sosialisasi dan saluran komunikasi. Tujuan
metode ini adalah untuk membangun pemahaman kepada
khalayak sehingga mereka memiliki kesadaran dan
pengetahuan yang cukup untuk tidak melakukan tindakan
politik uang.
Sementara dalam metode edukatif dilakukan sebagai
proses pembelajaran dalam memahami tantang proses dan
tahapan pemilu serta apa yang boleh dan dilarang.
Sedangkan dalam metode persuasif KPU Provinsi banten
mengajak secara langsung kepada khalayak agar tidak
melakukan praktik politik uang.
KPU Provinsi Banten juga secara terperinci
menggunakan metode kegiatan dalam mensosialisasikan
larangan politik uang dengan berbagai cara berikut:
a. Forum warga
b. Komunikasi tatap muka
c. Media massa
d. Bahan sosialisasi
e. Alat peraga sosialisasi
f. Mobilisasi sosial
g. Pemanfaatan budaya popular
h. Pemanfaat budaya lokal/ tradisional
i. Laman KPU Provinsi Banten
70
j. Papan pengumuman KPU Provinsi Banten
k. Media sosial
l. Media kreasi; dan/ atau
m. Bentuk lain yang memudahkan msayarakat untuk
dapat menerima informasi dengan baik.
Dengan menggunakan beberapa metode di atas
KPU Provinsi Banten melancarkan komunikasi yang
diharapkan dapat mudah diterima oleh khalayak dengan
baik.
4. Pemilihan Penggunaan Media
Seperti halnya menyusun pesan yang harus
menyesuaikan dengan khalayak, maka pemilihan
penggunaan media komunikasi juga harus menyesuaikan
dengan khalayak. Memilih saluran atau media
komunikasi haruslah mempertimbangkan karakterisitik
dan tujuan dari isi pesan yang ingin disampaikan. Serta
jenis media yang dimiliki oleh khalayak.
Pemilihan media harus disesuaikan dengan tujuan
yang ingin dicapai karena setiap media komunikasi
tentunya meiliki kelebihan dan kekurangan. Terlebih lagi
apabila kegiatan sosialisasi diadakan di pedesaan dan
masyarakat adat., maka pemilihan haruslah berdasarkan
media yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Dalam
hal ini KPU Provinsi Banten cenderung memilih media
dengan cara komunikasi sosialisasi secara langsung ke
masyarakat.
71
Untuk menyebarluaskan informasi kepada
khalayak/ masyarakat luas,maka KPU Provinsi Banten
memilih berbagai media untuk menetapkan pemilihan
media yang tepat bagi target komunikasi yang berbeda-
beda diantaranya menggunkan media sebagai berikut:
a. Surat kabar
Penggunaan surat kabar media cetak yang
digunakan oleh KPU Provinsi Banten adalah :
1) Kabar Banten
2) Tangerang Ekspress
3) Radar Banten
4) Satelit News
5) Banten Pos
6) Banten Raya
b. Radio
Penggunaan media elektronik berupa radio dia
antaranya melalui channel:
1) RRI
2) Harmony FM
3) PBS FM
4) Megaswara FM
5) Heartline FM
6) X Channel
7) Paranti FM
8) Hot Radio
9) Serang Radio
72
c. Sosialisasi di Car Free day
Pada hari minggu, tanggal 14 Oktober 2018
KPU Provinsi Banten melakukan sosialisasi terkait
pemilu 2019 pada acara car free day kota serang,
bertempat di jalan veteran kota serang alun-alun.
Pada hari minggu tanggal 11 november 2018
KPU Provinsi Banten jua melakukan kegiatan
sosialisasi di acara car free day di Jl. Dewi Sartika
alun-alun Kota Tangerang yang juga bertepatan
dengan acara festival budaya nusantara. KPU juga
membagikan selebaran brosur dan kalender pada
acara tersebut.
d. Sosialisasi melaui PEMILU EXPO
Pada hari minggu tanggal 21 oktober 2018,
KPU Provinsi Banten melakukan kegiata pemilu
expo yang bekerja sama dengan Banten Pos dan
Luwak White Cofee. Pemilu Expo berupa
pemberian informasi kepada masyarakat alam
bentuk pameran pemilu kepada masyarakat tentang
tahapan pemilu 2019.
e. Lomba Cerdas Cermat tentang kepemiluan tingkat
SMA sederajat
Dalam rangka sosialisasi dalam menigkatkan
partisipasi pemilih pemula, KPU Provinsi Banten
juga menggelar lomba cerdas cermat kepermiluan
tingkat SMA sederajat se Provinsi Bantenbertempat
73
di aula KPU Provinsi Banten, pada tanggal 22
November 2018.
f. Sosialisasi KPU Goes to Campus
Acara sosialisasi goes to campus berlangsung
ke-kampus-kampus diantaranya:
1) KPU Goes to campus Pada kampus Universitas
Muhammadiyah Tangerang pada tanggal 2
november 2018
2) KPU Goes To Campus pada kampus
Universitas Mathla’ul Anwar Pandeglang, pada
tanggal 11 Desember 2018
3) KPU Goes To Campus pada kampus perguruan
tinggi La Tansa Lebak pada tanggal 12
desember 2018.
g. Pembuatan dan Penyebaran dan Pemasangan
pamphlet, leaflet, poster, spanduk diberikan kepada
masayarakat melalui pertemuan informal dan
sosialisasi forum warga berbasis keluarga, KPU
goes to campus serta kepada semua masyarakat
lainnya.
h. Sosialisasi Melaui Media Sosial
KPU Provinsi Banten pada era digital dan
milenial juga memanfaatkan teknologi, melakukan
sosialisasi tahapan, program dan jadwal pemilu
tahun 2019 melalui media sosial diantaranya:
1) Website Yaitu :www.kpubantenprov.go.id
2) Facebook : KPU Provinsi Banten
74
3) Instagram : KPUProvinsiBanten
4) Twitter : @KPUBanten
Dengan akun-akun diatas, KPU Provinsi Banten
selalu menyebarkan informasi mengenai tahapan
pemilu tahun 2019.
5. Peranan Komunikator
Dalam penelitian ini, konsep AIDDA digunakan
untuk melihat peran komunikator sebagai penyampai
pesan yang sangat penting. Sebagai komunikator pesan
yang disampaikan harus luwes sehingga komunikator
sebagai pelaksana dapat segera mangadakan perubahan
apabila terdapat suatu faktor yang mempengaruhi.
Oleh karena itu, terdapat faktor penting pada
komunikator ketika ingin melancarkan komunikasi, yaitu
daya tarik sumber source attractive dan kredibiltas
sumber source credibility yang tentunya diiringi dengan
empati ke khalayak sasaran. Agar pesan benar-benar
dapat diterima khalayak dengan baik, maka KPU
Provinsi Banten harus memiliki kredibilitas dan daya
tarik.
Dalam membangun kredibilitas dan daya tarik di
mata khalayak, KPU Provinsi Banten terjun sendiri
sebagai komunikator, KPU Provinsi Banten juga
bekerjasama dengan tokoh adat, tokoh masyarakat,
75
tokoh agama dan relawan untuk berpartisipasi sebagai
komunikator, Kredibilitas KPU Provinsi Banten sendiri
dikarenakan sebagai instansi pemerintah yang sudah
berwenang dan berpengalaman melakukan tahapan
pemilu yang diantaranya adalah sosialisasi larangan
politik uang, selain itu bagi tokoh agama, tokoh
masyarakat, tokoh adat dan relawan pemilu yang ikut
berpartisipasi dalam mensosialisasikan tentang larangan
politik uang sebelumnya telah diberikan pelatihan
terlebih dahulu sebagai pembekalan oleh KPU Provinsi
Banten. Sebagai pembekalan untuk melakukan
penyebaran informasi dan tata cara pelaksanaan.
Untuk daya tariknya KPU Provinsi Banten turun
sendiri sebagai instansi pemerintahan yang berwenang.
Masyarakat Provinsi Banten juga di dominasi oleh
pemeluk agama Islam dengan semangat religius yang
tinggi sehingga mengajak tokoh agama untuk
berpartisipasi sebagai komunikator menjadi daya tarik
tersendiri, begitupun dengan tokoh adat dan tokoh
masyarakat dapat menjadi daya tarik dilingkungannya.
Sedangkan untuk para relawan yang biasanya terdiri dari
komunitas dan mahasiswa yang didominasi oleh
kalangan anak muda dengan kreativitas yang tinggi
menjadi daya tarik tersendiri sebagai komunikator
dikalangan pemilih muda.
76
Upaya KPU Provinsi Banten dalam menarik
perhatian (attention) khalayak dengan cara mengajak
para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat
untuk ikut berpartisipasi dalam mensosialisasikan
larangan politik uang dengan begitu khalayak akan
menumbuhkan perhatiaannya. KPU juga mengajak
relawan lainnya untuk berpartisipasi seperti dari
gabungan komunitas dan mahasiswa yang didominasi
oleh anak muda kreatif, dengan begitu acara sosialisasi
dapat dikemas sekreatif mungkin sehingga dapat
menumbuhkan perhatian dikalangan pemilih muda.
Setelah tahap perhatian (attention), maka tahap
selanjutnya adalah menumbuhkan minat (interest) KPU
Provinsi Banten menggambarkan dampak buruk yang
ditimbulkan karena praktik politik uang, serta
menjelaskan larangan sesuai undang-undang, dalil
keagamaan, dan dampaknya pada sosial kemasyarakatan.
Tahapan berikutnya dalam mensosialisasikan
larangan uang adalah keinginan (desire), dengan
penjelasan dampak buruk yang ditimbulkan dengan
adanya praktik politik uang yang telah dijelaskan melalui
undang-undang dan dalil keagamaan maka akan timbul
keinginan untuk menghindari praktik politik uang.
Ketika khalayak telah memiliki keinginan untuk
menghindari praktik politik uang, maka tahap
77
selanjutnya adalah membuat khalayak mengambil
keputusan (decision) untuk menghindari dan tidak
melakukan praktik politik uang, KPU Provinsi Banten
menjelaskan konsekuensi apa yang akan didapat apabila
tetap melakukan praktik politik uang, baik konsekuensi
dari undang-undang, dalil keagamaan, dan konsekuensi
sosial.
Tahap terakhir yang menjadi tujuan utama
dilakukan sosialisasi larangan politik uang adalah
tindakan (action), dalam tahap ini KPU Provinsi Banten
belum dapat memastikan apakah khalayak melakukan
tindakan nyata untuk menolak politik uang atau
melakukannya.
B. Faktor Pendukung dan Penghambat Komunikasi Dalam
Sosialisasi Larangan Politik Uang di Provinsi Banten.
1. Faktor Pendukung.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan faktor-
faktor yang dapat mendukung lancarnya kegiata
sosialisasi tersebut tidak lepas dari instansi KPU Provinsi
Banten sendiri sebagai instansi milik pemerintah. KPU
Provinsi Banten sebagai instansi pemereintah yang
menyelenggarakan pemilu membuat masyarakat berfikir
bahwa instansi tersebut sangat kredibel dan dapat
dipercaya. Faktor lain yang juga menjadi pendukung bagi
78
lancarnya kegiatan komunikasi dalam mensosialisasikan
larangan politik uang adalah kegiatan tersebut didukung
oleh Undang-undang diantaranya:
a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilu.
b. Peraturan KPU (PKPU) Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Tahapan Program dan jadwal
penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019.
c. Peraturan KPU (PKPU) Nomor 5 Tahun 2018
Tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan,
Program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan
Umum Tahun 2019.
d. Peraturan KPU (PKPU) Nomor 5 Tahun 2018
Tentang Sosialisasi Pendidikan Pemilih, dan
Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan
Pemilihan Umum.
e. Peraturan KPU (PKPU) Nomor 32 Tahun 2018
Tentang Perubahan kembali Atas Perubahan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun
2017 Tentang Tahapan, Program, dan jadwal
penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
Dengan regulasi yang ada maka kegiatan sosialiasi
secrara hukum didukung oleh Undang-undang dan
Negara, hal tersebut dapat memudahkan kegiatan tersebut
79
berjalan dan diterima oleh masyarakat dalam melakukan
kegiatan sosialisasi.
Disamping regulasi yang ada, Sumber Daya
Manusia yang dimiliki oleh KPU Provinsi Banten juga
merupakan faktor pendukung yang sangat kuat.
Dukungan dan kepercayaan masyarakat juga menjadi
sebuah faktor pendukung dalam melakukan kegiatan
sosialisasi sehingga kegiatan komunikasi berjalan dengan
baik.
2. Faktor Penghambat
Jika terdapat faktor pendukung tentunya tidak
terlepas dari faktor penghambat. Salah satu faktor
penghambat dalam melakukan kegiatan sosialisasi ini
addalh terbatasnya jumlah SDM yang dimiliki oleh KPU
Provinsi Banten jika dibandingkan dengan luas daerah
Provinsi Banten, sehingga sosialisasi tidak begitu dapat
menjangkau seluruh daerah khususnya pada sosialisasi
yang menggunakan tatap muka secara langsung dan
lebih khusus lagi bagi warga yang ada di pedesaan dan
juga masyarakat adat.
Faktor penghambat yang lain adalah keterbatasan
dana anggaran yang dimiliki sehingga apabila kegiatan
sosialisasi yang menggunakan tatap muka secara
80
langsung menyebabkan membengkaknya anggaran yang
harus dikeluarkan.
C. Strategi Komunikasi KPU Provinsi Banten Dalam
Sosialisasi Larangan Politik Uang dalam Perspektif Islam
Islam merupakan agama dakwah, yang artinya agama
islam selalu mendorong pemeluknya untuk senantiasa aktif
dalam melakukan kegiatan dakwah. Dalam islam dakwah
menempati posisi yang tinggi dan mulia dalam kemajuan
islam. Implikasi dari pernyataan tersebut menuntut umatnya
agar selalu menyampaikan dakwah, karena kegiatan ini
merupakan aktivitas yang tak pernah usai selama kehidupan
dunia masih berlangsung dan akan terus melekat dalam situasi
apapun.
Menurut Wahidin Saputra definisi dakwah adalah
menjadikan perilaku muslim dalam islam sebagai agama
rahmatan lil alamin yang harus di dakwah kan kepada seluruh
manusia yang prosesnya melibatkan unsur: da’I (subjek),
maddah (materi), thoriqoh (materi), whasilah (media), dan
mad‟u (objek) dalam mencapai maqashid (tujuan).
Pola dakwah dapat dipahami dalam tiga hal, yaitu:
Dakwah Kultural, dakwah politik, dan dakwah ekonomi.
Dalam skripsi ini dakwah yang dimaksudkan adalah dakwah
politik. Dakwah politik adalah gerakan dakwah yang
dilakukan dengan menggunakan kekuasaan (pemerintah);
81
aktivitas dakwah dilakukan dengan cara menjadikan setiap
kebijakan pemerintah atau negara selalu diwarnai dengan
nilai-nilai ajaran islam.
KPU Provinsi Banten sebagai lembaga pemerintah
mensosialisasikan larangan politik uang untuk menyadarkan
masyarakat akan bahaya politik uang dalam sistem
demokrasi. Dalam ajaran islam politik uang diqiyaskan
dengan risywah (suap) yang hukumnya adalah haram. Dalam
keterangan Ushul fiqh ketika suatu perkara dalam takaran
banyaknya jumlah diharamkan maka sedikitnya pun haram.
Oleh karena itu praktik politik uang tidak melihat dari segi
kuantitas berapa banyak kadar suap tersebut keduanya
tetaplah haram.
Penggunaan unsur dakwah dalam penelitian ini
meliputi:
1. Maddah al-dakwah (materi dakwah)
Materi dakwah yang disampaikan KPU Provinsi
Banten adalah hukum melakukan kegiatan risywah
(politik uang). KPU Provinsi Banten mencoba
menyampaikan kepada masyarakat bahwa tindakan
melakukan kegiatan politik uang dapat menimbulkan
kemudharatan dalam kehidupan berpolitik dan
bernegara. KPU Provinsi Banten juga menjelaskan
bahwa kegiatan risywah (politik uang) tidak sesuai dan
dilarang dalam Undang-undang dan agama.
82
2. Da‟I (subjek dakwah)
Subjek dakwah dalam penelitian ini adalah KPU
Provinsi Banten sendiri yang merupakan lembaga
pemerintah yang berkewajiban untuk melaksanakan
semua tahapan kegiatan pemilihan umum (pemilu) yang
termasuk didalamnya adalah kegiatan sosialisasi.
3. Mad‟u (objek dakwah)
Objek dakwah dalam penelitian ini meliputi semua
masyarakat provinisi banten yang telah terdaftar sebagai
calon pemilih dan partai politik peserta pemilu yang ada
di Provinsi Banten.
4. Thoriqoh al-dakwah (metode dakwah)
Metode dakwah merupakan cara atau strategi yang
dilakukan oleh da‟I dalam melaksanakan aktivitas
dakwahnya. KPU Provinsi Banten dalam melaksanakan
kegiatan kegiatan dakwahnya menggunakan metode bil
hikmah, yaitu dakwah dengan menggunakan perkataan
yang benar dan pasti dengan menggunakan dalil yang
menjelaskan kebenaran dan menghilangkan keraguan.
KPU Provinsi Banten juga melakukan kegiatan
sosialisasi dalam menyampaikan larangan politik uang.
5. Wasilah al-dakwah (media dakwah)
Media dakwah digunakan sebagai alat untuk
mempermudah sampainya pesan dakwah kepada mad‟u.
Dalam hal ini KPU Provinsi Banten menggunakan
83
berbagai media dalam menyampaikan sosialisasi
larangan politik uang. Baik menggunakan media massa
elektronik maupun cetak, seperti surat kabar dan radio.
Kegiatan sosialisasi tatap muka, dan penggunaan media
sosial.
6. Maqashid dakwah (tujuan dakwah)
Maqashid dakwah adalah tujuan yang hendak dicapai
dalam kegiatan dakwah. Dalam hal ini tujuan dari
pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan KPU Provinsi
Banten adalah agar menyadarkan masyarakat bahwa
kegiatan politik uang merupakan tindakan yang dilarang
baik dalam undang-undang maupun dalam agama,
sehingga kedepannya kegiatan politik uang dalam
pemilu dapat diminimalisir.
84
BAB VI
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pemabahasan , penulis
akhirnya menarik kesimpulan dari penelitian menganai
Strategi Komunikasi KPU Provinsi Banten Dalam
Mensosialisasikan Larangan Politik Uang adalah sebagai
berikut:
1. Komponen-komponen Strategi Komunikasi
a. pengenalan khalayak, KPU Provinsi Banten mencoba
mengenali khalayak dengan memisahkan khalayak
berdarkan kategori tersendiri, seperti halnya pemilih
pemula, masyarakat adat, dan lain sebagainya.
b. Terkait dengan penyusunan pesan KPU Provinsi
Banten menyusun pesan sesuai dengan khalayak yang
dituju berdasarkan kategori masing-masing target
khalayak yang akan menjadi sasaran komunikasi.
c. Penyusunan pesan dibuat oleh divisi humas dan
sosialisasi KPU Provinsi Banten.
d. Penetapan metode yang dilakukan KPU Provinsi
banten dilakukan secara informatif, edukaktif, serta
persuasif, pesan yang disampaikan juga dilakuakn
dengan cara verbal maupun pesan non verbal.
e. Untuk penggunaan media KPU Provinsi Banten
menggunakan berbagai macam media dalam
pemilihan medianya yang meliputi; media cetak dan
85
eletronik, media sosial, sosialisasi, Pamflet, brosur,
dan Spanduk.
f. peranan komunikator KPU Provinsi Banten, Anggota
KPU Provinsi Banten sendiri yang turun sebagai
komunikatornya dan mengajak tokoh masayarakat
serta tokoh agama untuk ikut berpartisipasi dalam
mensosialisasikan larangan politik uang.
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Komunikasi
a. beberapa faktor yang menjadi pendukung berjalannya
sosialisasi diantaranya adalah; regulasi pemerintah
baik dari Undang-undang maupun Peraturan KPU
(PKPU). Selain itu KPU Provinsi Banten sebagai
instansi milik pemerintah juga menjadi faktor
pendukung karena memiliki kredibiltas dan
kepercayaan oleh masyarakat.
b. Adapun faktor penghambat komunikasi adalah
luasnya daerah provinsi banten dengan jumlah SDM
KPU yang terbatas membuat KPU Provinsi Banten
kesulitan untuk menyebarkan informasi khususnya
bagi masyarakat pedesaan dan masyarakat adat yang
memerlukan komunikasi tatap muka secara langsung.
B. Saran
Adapun saran – saran yang dikemukakan peneliti
sebagai berikut
1. Saran Akademis
a. Penelitian ini kiranya menjadi salah satu referensi
penelitian selanjutnya dengan pembahasan yang sama
86
mengenai strategi komunikasi namun dengan variabel
yang berbeda.
b. Semoga penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk
penelitian sejenis.
2. Saran Praktis
a. KPU Banten
Untuk KPU Banten peneliti menyarankan agar pihak
KPU Proinsi Banten lebih rutin lagi mengadakan
kegiatan sosialisasi terkait dengan larangan politik
uang, sehingga masyarakat dapat mengetahui lebih
banyak informasi dan pemahaman tentang larangan
praktik poilik uang
b. Bagi Partisipasi Pemilu dan Partai Politik
Bagi Partisipasi Pemilu dan Partai Politik agar tidak
melakukan praktik politik uang karena dapat
mencederai demokrasi dan dilarang di dalam undang –
undang maupun agama.
87
DAFTAR PUSTAKA
Buku
Arifin, A. (1989). Strategi Komunikasi. Bandung: PT Amrico.
Cangara, H. (2014). Perencanaan dan Strategi Komunikasi .
Jakarta: RajaGrafindo Persada .
Cangara, H. (2016). Pengantar Ilmu Komunikasi . Jakarta:
RajaGrafindo Persada .
David, F. R. (2017 ). Manajemen Strategis Konsep. Jakarta:
Salemba Empat.
Effendy, O. U. (2014). Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek.
Bandung: Remaja Rosdakarya .
Effendy, O. U. (2015). Dinamika Komunikasi. Bandung: Remaja
Rosdakarya.
Emzir. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data.
Jakarta: Rajawali Press.
Gunawan, I. (2013). Metode Penelitian Kualitatif Teori dan
Praktik . Jakarta: Bumi Aksara.
Hefni, H. (2015). Komunikasi Islam. Jakarta: Kencana.
Henselin, J. M. (2007). Sosiologi: Dengan Pendekatan Membumi
. Jakarta: Erlangga.
Hidayat, N. (2006). Metodologi Penelitian Dakwah Dengan
Pendekatan Kualitatif. Jakarta: UIN Press.
Hubeis, M. (2012). Komunikasi Profesional Perangkat
Pengembangan Diri . Bogor: IPB Pers.
Kriyantono, R. (2007). Teknik Praktis Riset Komunikasi. Jakarta:
Kencana Prenada Group.
88
Maleong, L. J. (2009). Metodologi Penelitian Kualitatif.
Bandung: Remaja Rosda Karya.
Muhadjir, N. (2000). Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi IV.
Yogyakarta: Rake Sasarin.
Mulyana, D. (2006). Metodologi Penelitian Kualitatif:
Paradigma Baru, Ilmu Komunikasi dan Imu Sosial
Lainnya . Bandung: Rosdakarya.
Mulyana, D. (2016). Ilmu Komunikasi. Bandung: Remaja Rosda
Karya.
Narwoko, D. (2005). Sosiologi Teks Pengantar. Jakarta: Prenada
Media.
Urbaningrum, A. (2004). Pemilu Orang Biasa . Jakarta: Penerbit
Repubika .
Yogaswara, H. (2014). Toponomi/Sejarah Nama Nama Tempat
Berdasarkan Cerita. Serang: Dinas Kebudayaan Dan
Pariwisata Provinsi Banten.
Zaman, R. K. (2016). Perjalanan Panjang Pilkada Serentak.
Bandung: Mizan Media Utama.
Website
http//www.diy.kpu.go.id Tangerang, 14 Agustus 2018, Pukul
20:12 WIB.
http//www.pemilu.com Tangerang, 15 Agustus 2018 pukul 14:37
WIB.
89
Jurnal
Zen, H. R. (2015). Politik Uang Dalam Pandangan Politik Dan
Syaria'ah . Al - Ad'alah Vol. XII No.3, 537.
Karya Ilmiah
Hahuri, H. (2014). Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum
(KPU) Kota Administrasi Jakarta Barat dalam
meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Untuk Ikut
Serta Menyukseskan Pemilu 2014. Jakarta: FIKOM
Mercu Buana.
Linjani, A. (2018). Strategi Komunikasi Pemerintah Kota
Tangerang Selatan dalam Mensosialisasikan Program
Smart City . Jakarta: FIDKOM UIN Syarif Hidayatuah.
Putri, N. A. (2017). Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan
Umum (KPU) Kabupaten Bantul Dalam Mengurangi
Angka Golput. Yogyakarta: FISIP dan Humaniora UIN
Sunan Kalijaga.
90
LAMPIRAN-LAMPIRAN
91
92
93
94
Transkrip Wawancara 1
A. Identitas Informan
1. Nama : Eka Satialaksmana, SE, MM.
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
3. Pendidikan : S2
4. Jabatan : Komisioner KPU Provinsi Banten
dan ketua divisi sosialisasi, pendidikan pemilih
dan partisipasi masyarakat Periode 2018-2023.
B. Daftar Pertanyaan Terkait Strategi Komunikasi
1. Apakah ada cara/metode khusus dalam menganali
khalayak?
Iya kami KPU memiliki cara atau klasifikasi
khusus dalam mengenali khalayak, klasifikasi
tersebut juga diatur dalam Peraturab KPU (PKPU)
tahun 2018 Tentang Sosialisasi.
2. Apa saja klasifikasi yang dibuat oleh KPU
Provinsi Banten dalam mengenali khalayak?
Klasifikasi Sasaran pelaksanaan sosialisasi
politik uang yang dilakukan oleh KPU Provinsi
Banten sesuai dengan Peraturan KPU (PKPU) yati
meliputi: pemilih yang berbasis keluarga, pemilih
pemula, pemilih muda, pemilih perempuan,
pemilih penyandang disabilitas, pemilih
berkebutuhan khusus, kaum marjinal, komunitas,
keagamaan, relawan demokrasi, dan netizen. Juga
terdapat masyarakat umum, media massa, partai
95
politik peserta pemilu, pengawas, organisasi
kemasyarakatan, masyarakat adat dan pemerintah.
3. Bagaimana cara KPU Provinsi banten menyusun
pesan untuk sosialisasi larangan politik uang?
Penyusunan pesan disesuaikan dengan target
masyarakat yang dituju. Contohnya penyusunan
pesan di daerah pedesaan akan dibuat berbeda
dengan yang berada diperkotaan, penyusunan
pesan untuk pemilih muda akan beda dengan
pemilih lansia. Selain itu penggunaan media juga
menjadi indikator untuk menyusun pesan.
4. Apakah terdapat perbedaan susunan pesan pada
kategori khalayak yang berbeda?
Tentu saja, seperti yang sudah saya jelaskan
tadi bahwa untuk setiap khalayak akan berbeda
susunan pesan yang diberikan.
5. Siapakah orang yang mensosialisasikan larangan
politik uang?
Yang melakukan sosialisasi khususnya adalah
KPU sendiri, yaitu orang yang bekerja di KPU
Provinsi Banten. Selain itu keterlibatan partisispasi
masyarakat juga bisa menjadi orang yang dapat
mensosialisasikan terkait larangan politik uang.
Seperti adanya relawan dan kerjasama dengan
lembaga lainnya.
96
6. Bagaimana cara KPU Provinsi banten dalam
memilih komunikator untuk mensosialisasikan
larangan politik uang?
Untuk anggota KPU Provinsi banten itu adalah
tugas dari divisi sosialisasi, namun untuk anggota
selain divisi sosialisasipun dapat melakukan tugas
sosialiasi tanpa persyaratan khusus. Untuk relawan
yang berpartisipasi biasanya akan diadakan
pelatihan terlebih dahulu sebelum melakukan
kegiatan sosialisasi. KPU juga mengajak lembaga
instansi lain untuk bekerja sama. Selain itu tokoh
agama, tokoh adat, atau tokoh masyarakat juga kita
ajak untuk berpartisipasi sebagai pendekatan
kepada masyarakat.
7. Apakah terdapat persyaratan khusus untuk menjadi
komunikator dalam mensosialisasikan larangan
politik uang?
Untuk menjadi komunikator dalam
mensosialisasikan larangan politik uang, tidak ada
persyaratan khusus dalam spesifikasinya, akan
tetapi bagi masyarakat yang ingin menjadi relawan
sosialisasi harus terlebih dahulu mengikuti
pelatihan dan pembekalan oleh KPU Provinsi
Banten.
97
Transkrip Wawancara 2
A. Identitas Informan
1. Nama : Edi Handoko S.IP
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
3. Pendidikan : S1
4. Jabatan : Kasubag Teknis dan Hupmas
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten
Periode 2018-2023
B. Daftar Pertanyaan Terkait Strategi Komunikasi
1. Bagaimana cara KPU Provinsi Banten dalam
mengenali khalayak?
Cara KPU Banten mengenali khalayak itu
dengan cara melihat provinsi banten secara
keseluruhan. Dilihat dari segi budayanya,
perbedaan bahasa, adat – istiadatnya, juga tempat
dimana mereka tinggal.
2. Siapa saja khalayak yang menjadi target sasaran
sosialisasi politik uang oleh KPU Provinsi Banten?
Target khalayaknya tentu saja msayarakat
banten sendiri yang sudah terdaftar sebagai
pemilih tetap dalam pemilu. Selain itu kami juga
mensosialisasikan kepada calon legislative dan
partai politik peserta pemilu yang terdapat di
provinsi banten
3. Siapakah yang berwenang dalam menyusun pesan
di KPU Provinsi Banten?
98
Jadi untuk petugas yang biasa berwenang dalam
menyusun pesan itu ada di divisi sosialisasi.
4. Apakah selain divisi sosialisasi diperbolehkan
dalam menyusun pesan terkait sosialisasi politik
uang?
Selain divisi sosialisasi tidak diperkenankan
untuk menyusun pesan sosialisasi politik uang.
Hanya divisi sosialisasi yang diperbolehkan
membuat materi sosialisasi.
5. Bagaimana cara KPU Provinsi Banten dalam
menentukan metode komunikasi tentang larangan
ppolitik uang?
Penetapan metode yang digunakan oleh KPU
Provinsi Banten yaitu disesuaikan dengan
Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang
sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi
masyarakat dalam penyelenggaraan pemilih.
6. Metode apa saja yang digunakan?
Untuk metode yang dilkukan yaitu sesuai
dengan PKPU nomor 10 Tahun 2018 pasal 9 yaitu
dengan metode: forum komunikasi, komunikasi
tatap muka, media masa, bahan sosialisasi, alat
peraga sosialisasi, mobilisasi social, pemanfaaatan
budaya popular, pemanfaatan buadaya
local/tradisional, Laman KP, papan pengumuman,
media social, media kreasi, dan bentuk lain yang
99
memudahkan masyarakat dalam mendapatkan
informasi.
7. Bagaimana cara KPU Provinsi Banten dalam
memilih media untuk sosialisasi politik uang?
Penggunaan media sosialisasi yang dilakukan
KPU Provinsi Banten akan menyesuaikan dengan
penetapan metode sebelumnya. Penyesuaian juga
dilakukan dengan target peserta sosialisasi. Selain
itu pemilihan penggunaan media juga disesuaikan
dengan anggaran yang ada.
8. Apa saja media yang digunakan dalam
mensosialisasikan larangan politik uang?
Media yang digunakan oleh KPU Provinsi
Banten dainataranya dalah: media massa cetak
seperti koran atau media elektronik seperti radio
dan juga menggunakan media social. Media lain
yang digunakan juga dapat berupa, brosur,
selebaran, pamphlet, buku kecil (booklet), poster,
stiker, spanduk, banner, baliho, reklame, dan
umbul-umbul. Media lain juga dapat digunakan
seperti media kreasi yang dainataranya adalah
pembuatan mural.
9. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam
mensosialisasikan larangan politik uang?
Faktor pendukungnya yaitu KPU Provinsi
Banten sebagai lembaga yang berwenang dalam
melakukan setiap tahap kepemiluan, yang
100
diantaranya juga terdapat sosialisasi. KPU
Provinsi Banten dalam mensosialisasikan larangan
politik uang juga didukung dengan adanya
Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang
sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisispasi
masyarakat sebagai payung hukum. Selain itu
sesuai dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2018 BAB
IV pasal 35 juga menyatakan bahwa pemerintah
dan pemerintah daerah wajib memberikan bantuan
dan fasilitas dalam pelaksanaan sosialisasi sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.
Adapun faktor penghambat dalam melakukan
sosialisasi adalah luasnya daerah Provinsi Banten
tidak sebanding dengan banykanya SDM yang
dimiliki oleh KPU Provinsi Banten sehingga sulit
untuk melakukan sosialisasi secara menyeluruh.
Khususnya bagi pemilih yang berkebutuhan
khusus. Selain itu terbatasnya anggaran dalam
melakukan sosialisasi juga menjadi acuan untuk
membuat metode dan media yang digunakan
dalam melakukan sosialisasi sehingga tidak semua
media yang disebutkan dalam PKPU dilaksanakan.
101
DOKUMENTASI
102