Strategi dan Kebijakan Pengembangan Industri di Provinsi Sulawesi Selatan

WORKSHOP “ PROSPEK PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI PROVINSI SULAWESI SELATAN DALAM RANGKA MENDUKUNG TATA RUANG DAN MP3EI”

TEMA

STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN INDUSTRI DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

Willem P. Riwu (PUSAT PENGKAJIAN KEBIJAKAN IKLIM USAHA INDUSTRI-BPKIMI-KEMENPERIN)

Pusat Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri

Makasar, 02 Desember 2013

DAFTAR ISI

I STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN

INDUSTRI NASIONAL

03

II KONDISI INDUSTRI MANUFAKTUR PROPINSI

SULAWESI SELATAN

14

III. STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN

INDUSTRI DI PROPINSI SULAWESI SELATAN

20

I. STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN INDUSTRI NASIONAL

Membawa Indonesia pada tahun 2025 untuk menjadi negara industri tangguh dunia

Visi

a. Menjadi wahana pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat; b. Menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi nasional; c. Menjadi pengganda kegiatan usaha produktif di sektor riil bagi

masyarakat; d. Menjadi wahana (medium) untuk memajukan kemampuan teknologi

nasional; e. Menjadi wahana penggerak bagi upaya modernisasi kehidupan dan

wawasan budaya masyarakat; f. Menjadi salah satu pilar penopang penting bagi pertahanan negara dan

penciptaan rasa aman masyarakat; g. Menjadi andalan pembangunan industri yang berkelanjutan melalui

pengembangan dan pengelolaan sumber bahan baku terbarukan, pengelolaan lingkungan yang baik, serta memiliki rasa tanggung jawab sosial yang tinggi.

Misi

4

Kebijakan Industri Nasional (Peraturan Presiden 28/2008)

Bangun Industri Nasional 2025

Pendekatan:

A. Pengembangan 35 klaster industri prioritas,

terdiri dari 6 kelompok industri prioritas,

yakni:

1) Basis industri manufaktur

2) Industri agro

3) Industri transportasi

4) Industri elektronik & telematika

5) Industri penunjang industri kreatif

6) IKM tertentu

B. Peningkatan kompetensi inti industri daerah

(Industri Unggulan Provinsi/IUP dan

Kompetensi Inti Industri Daerah/KIID)

T

o

p

D

o

w

n

B

o

t

t

o

m

U

p

Indonesia menjadi “negara industri tangguh pada tahun 2025”

Visi Industri Nasional 2025

Indonesia menjadi “negara industri maju baru pada tahun 2020” Visi Industri

Nasional2020

BASIS INDUSTRI MANUFAK

TUR

INDUSTRI ANDALAN

MASA DEPAN

INDUSTRI

ALAT

ANGKUT

SUMBERDAYA MANUSIA

INDUSTRI

AGRO

PETRO KIMIA

SEMEN

BAJA

DLL

TPT

SEPATU

ELEKTRONIK

DLL

INDUSTRI BARANG MODAL

INDUSTRI KOMPONEN

(BASIS U K M)

SDA TERBARUKAN SDA TIDAK TERBARUKAN

INDUSTRI

TELEMATIKA

KOMPETENSI INTI

INDUSTRI DAERAH

RESEARCH & DEVELOPMENT

DAYA KREATIF

DINAMIKA KEBIJAKAN PENGEMBANGAN INDUSTRI

32 Klaster

Industri

dalam

Kebijakan

Industri

Nasional

(KIN)

2005-

2009

6

Kelompok

Industri

Prioritas

Tinggi (20

Klaster)

2010-

2012

Akselerasi

Industrialis

asi (15

Klaster)

2012-

2014

IKM Tertentu

Industri Penunjang Industri Kreatif

Basis Industri Manufaktur Alat Angkut

Agro

Elektronika & Telematika

1.Industri Material Dasar (besi &

baja, semen, petrokimia, keramik)

2.Industri Permesinan (peralatan

listrik & mesin listrik, mesin &

peralatan umum)

3.Industri Manufaktur Padat

Tenaga Kerja (tekstil & produk

tekstil, alas kaki, farmasi)

1.Kelapa sawit

2.Karet dan barang karet

3.Kakao dan Coklat

4.Kelapa

1.Kendaraan bermotor

2.Perkapalan

3.Kedirgantaraan

4.Perkeretaapian

1. Elektronika

2. Perangkat keras

telekomunikasi &

pendukungnya

3. Perangkat penyiaran

& pendukungnya

4. Komputer &

peralatannya

5. Perangkat lunak &

content multimedia

6. Kreatif TIK

1.Batu Mulia dan Perhiasan

2.Garam Rakyat

3.Gerabah & Keramik Hias

4.Minyak Atsiri

5.Makanan Ringan

1.Perangkat lunak content

multimedia

2.Kerajinan & barang seni

9. Kayu dan barang kayu

10.Hasil perikanan & laut

11.Pulp & kertas

12.Pengolahan susu

Fokus

5.Kopi

6.Gula

7.Tembakau

8.Industri Buah-

buahan

32 Klaster Industri Prioritas

Fokus Pengembangan 6 Kelompok Industri Prioritas

FOKUS

Industri Padat Karya

Industri Kecil dan Menengah

Industri Padat Modal

Indusri Berbasis SDA

Industri Pertumbuhan

Tinggi

Industri Prioritas Khusus

• Industri tekstil • Industri alas kaki • Industri furniture

• Industri Fesyen • Industri Kerajinan • Industri Batu Mulia • Industri Keramik • Industri Minyak Atsiri

• Industri Penghasil barang Modal

• Industri Perkapalan • Industri Makanan dan Minuman • Industri Hilir Kelapa Sawit • Industri Hilir Karet • Industri Hilir Kakao • Industri Hilir Baja & Alumunium Hulu • Industri Rumput Laut

• Industri Otomotif, Elektronika dan Telematika

• Industri Gula • Industri Pupuk • Industri Petrokimia

Akselerasi Industrialisasi 2012-2014

Industri Tekstil, Pakaian jadi dan alas kaki

Peningkatan Daya Saing

Industri Berbasis SDM, Pasar Domestik &

Ekspor

Industri mesin perkakas/ peralatan

pabrik

Industri elektronika konsumsi dan peralatan

telekomunikasi

Industri kendaraan bermotor

Industri perkapalan

Industri gula berbasis

tebu

Hilirisasi Industri Hilir Berbasis

Agro, Migas dan Bahan Tambang

Mineral Industri hilir kelapa sawit Industri hlir kakao

Industri hilir karet

Industri furniture

Industri petrokimia

Industri pupuk Industri logam

dasar

Pengemba-ngan Industri

Kecil dan Menengah

Fesyen Kerajinan Animasi dan Konten Multimedia

ARAH INDUSTRI INDONESIA 2010-2014

TUJUAN

• Meningkatkan daya saing industri prioritas;

• Memperdalam struktur industri nasional dengan mendorong tumbuhnya industri pionir dan industri hilir;

• Mendorong penyebaran industri manufaktur ke seluruh wilayah Indonesia, khususnya wilayah yang memiliki SDA melimpah

FOKUS PENGEMBANGAN INDUSTRI

No Kelompok Industri Jenis Industri

1 Industri Padat Karya Tekstil, Alas Kaki, Kulit, Furnitur

2 IKM Fesyen, Kerajinan, Batu mulia, Keramik, Atsiri

3 Industri Barang Modal

Permesinan, Galangan Kapal

4 Industri Berbasis SDA CPO, Kakao, Karet, Rumput laut, Baja&Aluminium Hulu

5 Industri Pertumbuhan Tinggi

Otomotif, Elektronika & Telematika

6 Industri Prioritas Khusus

Gula, Pupuk, Petrokimia

Instrumen Peningkatan Daya Saing

• APBN

• Insentif

• Penyediaan infrastruktur Kawasan Industri

• Dukungan Administrastif

10

SASARAN 2010-2014

• Pertumbuhan PDB 7,7%;

• Pertumbuhan Industri Non-Migas 8,95%

• Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDB 24,67%;

• Total Tenaga Kerja Industri Pengolahan Non Migas 17,2 juta orang;

• Total investasi selama 2010-2014 sebesar Rp. 735,9 Trilyun

11

FAKTOR PEMUNGKIN (ENABLING FACTOR) DALAM AKSELERASI INDUSTRI

1. Birokrasi pelayanan yang efektif dan kepastian hukum

2. Infrastruktur pendukung produk dan distribusi/Sistem Logistik

Nasional yang memadai

3. Jaminan pasokan bahan baku dan sumber energi dengan harga

kompetitif

4. Ketersediaan lahan kawasan industri terutama di Pulau Jawa

5. SDM industri yang handal

6. Penyelesaian hambatan investasi: Divestasi pada Industri Pengolahan

Mineral, Aturan Terkait Limbah B3, tata ruang/RTRW

7. Peningkatan penggunaan teknologi

8. Optimalisasi Insentif Fiskal: Tax Holiday, Tax Allowance, BMDTP,

Pembebasan PPnBM, Bea Masuk

9. Peningkatan akses pasar dan ekspor

10. Pembiayaan pembangunan industri, terutama yang bersifat

pembiayaan jangka panjang Pasal 19-21 RUU Perindustrian

2-Meningkatkan Daya Saing

(Medium-Term)


(Short-Term)

• Jaminan Pasokan Bahan Baku • Pengawasan impor untuk meredam produk

illegal

• Optimalisasi P3DN

• Menghilangkan gangguan keamanan

• Fasilitasi pembiayaan sertifikasi profesi

SDM industri

• Peningkatan Faktor Pendukung Industri

• Membangun kemampuan SDM Industri

• Membangun R&D industri

• Penguatan kelembagaan Sertifikasi SDM

Industri

• Menjalin kerjasama MRA dengan negara

mitra ( ASEAN dan Non ASEAN)

Peningkatan

Dukungan

Iklim Industri

(TIG & TIS)

• Menurunkan biaya modal, biaya

energy dan biaya manpower serta

biaya logistik

• Ketersediaan bahan baku • Biaya logistik & Iklim investasi (perijinan,

pungli, insentif fiskal, BMDTP)

• Fasilitasi pendanaan diklat SDM industri

bersertifikat.

• Pengaturan persyaratan bagi Tenaga

Kerja Asing (TKA)

FAKTOR PEMUNGKIN (ENABLING FACTOR) untuk Penguatan Daya Dukung Iklim Industri


(Long-Term)

II. KONDISI INDUSTRI MANUFAKTUR PROPINSI SULAWESI SELATAN

KONDISI EKSPOR IMPOR TOTAL SULAWESI SELATAN (Tahun 2007 – Agustus 2013, US$ Juta)

Tahun 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Aug-13

EKSPOR 2,751.7 2,107.6 1,308.4 2,318.8 1,904.0 1,559.8 1,029.0

IMPOR 521.8 871.6 649.1 987.3 1,398.9 1,302.6 995.8

NERACA 2,230.0 1,236.1 659.3 1,331.5 505.1 257.3 33.3

KONDISI EKSPOR IMPOR INDUSTRI SULAWESI SELATAN (Tahun 2007 – Agustus 2013, US$ Juta)

Tahun 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Aug-13

EKSPOR 2,359.7 1,632.6 754.9 1,697.6 1,510.5 1,246.4 805.6

IMPOR 162.2 274.4 318.6 342.3 470.2 535.8 653.9

NERACA 2,197.4 1,358.2 436.4 1,355.3 1,040.3 710.6 151.7

Kontribusi Ekspor dan Impor Sektor Industri di Sulawesi Selatan (persen)

12 Besar Ekspor dan Impor Sektor Industri di Sulawesi Selatan

Berupa produk Nickel dengan porsi sebesar 62,9% dari total ekspor dari Sulawesi Selatan pada tahun 2012

dan 62,2% pada tahun 2013 sampai Agustus.

12 Besar Ekspor dan Impor Sektor Industri di Sulawesi Selatan

Pada tahun 2013 terdapat impor yang besar dari negara Fed. Russia berupa pesawat terbang dan komponennya

sebesar US$ 397,5 Juta

III. STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN INDUSTRI DI PROPINSI SULAWESI SELATAN

A. PROYEK-PROYEK MP3EI DI KORIDOR EKONOMI SULAWESI

KEBIJAKAN UMUM PENGEMBANGAN KORIDOR EKONOMI SULAWESI

22

Makassar

Manado

Palu

Kendari

Gorontalo

2

3

1

Arahan Pengembangan Komoditi

Utama

Arahan Pengembangan

Infrastruktur

Nikel

Meningkatkan efisiensi proses

penambangan nikel, meningkatkan

koordinasi perizinan penambangan

serta menciptakan iklim investasi

pertambangan yang kondusif.

Meningkatkan kapasitas dan

daya dukung jalan dari pusat

pertambangan menuju

pelabuhan terutama Konawe

– Kendari dan Luwu - Kolaka

Perikanan

Meningkatkan pengawasan overvisi

dan mengembangkan proses

aktivitas di sektor industri perikanan

(industri hilir).

Tidak ada kebutuhan

mendesak infrastruktur PU

Padi dan Jagung

Meningkatkan tingkat produktivitas

dan penyediaan prasarana

penyimpanan

Memperbaiki kualitas jaringan

irigasi dan jalan akses dari

perkebunan/persawahan ke

pusat-pusat ekonomi

Kakao dan Kelapa

Memperbaiki teknologi pada

aktivitas hilir dan meningkatkan

dukungan teknologi di industri hulu

Meningkatkan kualitas

jaringan jalan dari

perkebunan utama menuju

pusat-pusat ekonomi.

Sumber: Diolah dari Roadmap Pembangunan Ekonomi Indonesia

Mamuju Palopo

Kolaka

Soroako

INDIKASI INVESTASI DI KORIDOR EKONOMI SULAWESI

23

KAWASAN PERHATIAN INVESTASI (KPI) KORIDOR EKONOMI SULAWESI

24 28 KPI KE SULAWESI

Peningkatan jalan dari Batas Sultra - Malili -

Masamba - Palopo - Siwa ( 318 KM )

Peningkatan jalan dari Siwa - Pare-pare - Barru - Maros -

Makassar.

Peningkatan Jalan Maros - Watampone-Pelabuhan

Bajo E. (150,74 km)

Peningkatan jalan Parigi - Poso - Tentena - Tidantana

(Batas Sulsel) - 298 km.

Peningkatan jalan mendukung kegiatan tambang / industri nikel di Kolaka Utara

menuju ke Pelabuhan Lasususa

Peningkatan Jalan Majene -Tapalang - Mamuju - 88,82

km

Peningkatan Jalan Majene - Polewali -

49,8 km

25 25

Dukungan Infrastruktur dan Permukiman Koridor IV (Sulawesi)

Dukungan Infrastruktur dan Permukiman Koridor IV (Sulawesi)

Penanganan Jalan Sp-

Torobulu - Lainea – Mandonga (Sultra)

Penanganan Jalan

Kendari – Asera (Sultra)

Penanganan Jalan Atinggola – Maelang –

Kaiya (Sulut)

Jalan Tol Manado – Bitung

Pembangunan Jalan Expressway Balikpapan-Samarinda

26

27

No. Kegiatan Ekonomi Utama Sumatera Jawa Kalimantan Sulawesi Bali-Nusa Tenggara

Papua-Kep. Maluku

1 Besi Baja

2 Makanan MInuman 3 Tekstil

4 Peralatan Transportasi

5 Perkapalan

6 Nikel

7 Tembaga

8 Bauksit

9 Kelapa Sawit

10 Karet

11 Telematika

12 Batu Bara

13 Migas

14 Kakao 11 Pertanian Pangan

12 Pariwisata

16 Jabodetabek Area

17 KSN Selat Sunda

18 Alutsista 19 Peternakan

20 Perkayuan

22 Perikanan

Bid

ang U

saha In

du

stri

Terdapat 22 kegiatan ekonomi utama, dan 14 diantaranya merupakan bidang usaha industri.

c). Program Utama

B. PENGEMBANGAN INDUSTRI KAKAO DI SULAWESI

POTENSI PENGEMBANGAN INDUSTRI KAKAO DI

INDONESIA

29

Indonesia merupakan produsen kakao terbesar kedua di dunia setelah negara Pantai

Gading. Luas lahan tanaman kakao Indonesia lebih kurang 1.216.852 Ha dengan produksi biji

kakao sekitar 770.000 ton per tahun.

Daerah penghasil

kakao di Indonesia

PETA SEBARAN WILAYAH PERKEBUNAN KAKAO DI

INDONESIA

30

Luas lahan tanaman kakao Indonesia lebih kurang 1.216.852 Ha di mana Sulawesi Selatan

berkontribusi sekitar 22%.

PERKEMBANGAN INDUSTRI KAKAO DI INDONESIA

31

Berdasarkan data BPS, pada tahun 2012 jumlah industri pengolahan kakao (KBLI

10731) di Indonesia sebanyak 16 (enam belas) dengan tenaga kerja 6.375 orang.

Adapun pengelompokkan Industri Kakao dan Coklat Olahan terdiri dari :

Industri Hulu : buah coklat, biji coklat, liquor (MASS)

Industri Antara : Cake dan Fat, cocoa liquor, cocoa cake, cocoa butter, dan

cocoa powder (kakao olahan)

Industri Hilir : Industri cokelat, industri makanan berbasis coklat (roti,kue,

confectionary/kembang gula cokelat).

KERANGKA PENGEMBANGAN INDUSTRI KAKAO

(PERMENPERIN 113/2009 TENTANG PETA PANDUAN (ROAD MAP)

PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI KAKAO)

32

INSENTIF BAGI PENGEMBANGAN INDUSTRI KAKAO

33

Tax Holiday

Tax Allowance

Selain insentif, Pemerintah juga menerapkan pengenaan bea keluar terhadap

komoditi kakao (PMK 75/2012) dalam rangka menjamin ketersediaan bahan baku

bagi pengembangan industri kakao nasional.

C. PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI INTI INDUSTRI DAERAH (KIID)

34

Jenis Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah oleh

Kementerian Perindustrian

1 Fasilitasi Kajian Pengembangan KIID Kabuputen/Kota

Fasilitasi Penetapan Roadmap Pengembangan KIID dan

IUP melalui Peraturan Menteri Perindustrian

3 Fasilitasi Implementasi Pengembangan KIID dan IUP berupa

pemberian bantuan, mesin/peralatan pendampingan tenaga

ahli dan pelatihan

2

35

289 Kab/Kota

25 Provinsi

83 Kab/Kota

Sampai Thn 2013

Difasilitasi oleh

Ditjen PPI dan Ditjen

Teknis Terkait

REKAPITULASI KAB/KOTA YANG TELAH DILAKUKAN KAJIAN KOMPETENSI INTI DAERAH “… kabupaten/kota yang telah difasilitasi dalam pengembangan

kompetensi inti industri daerah sampai dg tahun 2013”

2006 5 KK

2007 71 KK

2008 72 KK

2009 38 KK

2010 25 KK

289

Kab/Kota

URAIAN JUMLAH

Kab/Kota yang telah difasilitasi kajian

KIID 289 Kab/kota

Kab/Kota yang telah ditetapkan roadmap

KIID melalui Permenperin 83 Kab/Kota

Provinsi yang telah diterbitkan roadmap

IUP melalui Permenperin 25 Provinsi

36

2012 11 KK

2013 67 KK

PULAU FASILTASI

KAJIAN KIID

PENETAPAN

ROADMAP KII

KAB/KOTA

(PERMENPERIN)

PENETAPAN

ROADMAP

IUP(PERMENPERIN)

Sumatera 73 Kab/Kota 4 Kab/Kota 7 Provinsi

Kalimantan 36 Kab/Kota 7 Kab/Kota 2 Provinsi

Jawa dan Bali 82 Kab/Kota 24 Kab/Kota 4 Provinsi

Sulawesi 49 Kab/Kota 27 Kab/Kota 6 Provinsi

Nusa Tenggara 21 Kab/Kota 12 Kab/Kota 2 Provinsi

Maluku 15 Kab/Kota 7 Kab/Kota 2 Provinsi

Papua 13 Kab/Kota 2 Kab/Kota 2 Provinsi

JUMLAH 289 Kab/Kota 83 Kab/Kota 25 Provinsi

Rekapitulasi KIID yang telah Difasilitasi sd 2013

37

INDUSTRI UNGGULAN PROVINSI YANG SUDAH DITETAPKAN

38

Industri Unggulan Propinsi (IUP) yang telah Ditetapkan :

No Provinsi Nomor Peraturan Menteri Tanggal Industri Unggulan

1

Daerah Istimewa Yogyakarta

No. 138/M-IND/PER/10/2009

14 Oktober 2009

1. Industri Pengolahan Kulit

2. Industri Pengolahan Kayu

2

Sulawesi Tengah

No. 139/M-IND/PER/10/2009

14 Oktober 2009

1. Industri Pengolahan Kakao

2. Industri Pengolahan Rumput Laut

3. Industri Pengolahan Ikan

3

Papua

No. 140/M-IND/PER/10/2009

14 Oktober 2009


2. Industri Pengolahan Kopi

3. Industri Pengolahan Ubi Jalar/Batatas

4

Sumatera Barat

No. 93/M-IND/PER/8/2010

30 Agustus 2010


2. Industri Pengolahan Ikan

3. Industri Makanan Ringan

5

Sumatera Selatan

No. 94/M-IND/PER/8/2010

30 Agustus 2010

Industri Pengolahan Karet

6

Lampung

No. 95/M-IND/PER/8/2010

30 Agustus 2010

1. Industri Pengolahan Ubi Kayu

2. Industri Pengolahan jagung

7

Kalimantan Timur

No. 96/M-IND/PER/8/2010

30 Agustus 2010


2. Industri Pengolahan Karet

8

Sulawesi Selatan

No. 97/M-IND/PER/8/2010

30 Agustus 2010


2. Industri Pengolahan Rumput

Laut

9

Gorontalo

No. 98/M-IND/PER/8/2010

30 Agustus 2010

1. Industri Pengolahan Jagung

2. Industri Pengolahan Hasil Laut

10

Nusa Tenggara Timur

No. 99/M-IND/PER/8/2010

30 Agustus 2010

1. Industri Pengolahan Jagung

2. Industri Pengolahan Rumput Laut

D. PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI

39

PENINJAUAN KEMBALI

RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL

PENINJAUAN KEMBALI

RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL

RENCANA TATA RUANG PULAU DAN KEPULAUAN

YANG TELAH DITETAPKAN

STATUS PENETAPAN PERDA RTRW PROVINSI, KABUPATEN/KOTA

PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI (KEK) TAHUN 2011

44

Luas Lahan Kawasan Industri di

Beberapa Pulau Besar Indonesia pada Tahun 2013

Sumber : Hasil Survey 2013

No Kawasan Industri

Jumlah

Kawasan

Industri

Luas Lahan

Kawasan

Industri (Ha)

Persentase Luas

(%)

1 Jawa 55 22,795.90 75.89

2 Sumatera 16 4,493.45 14.96

3 Sulawesi 2 2,203.00 7.33

4 Kalimantan 1 546.00 1.82

Total 74 30,038.35 100.00

45

Sumber : Hasil Survey 2013

Persebaran Kawasan Industri Menurut Provinsi

No. Wilayah Jumlah Luas Area

(Ha)

Persentase Luas

(%)

1 DKI Jakarta 3 1,089.60 3.63

2 Banten 16 6,195.30 20.62

3 Jawa Barat 23 11,881.00 39.55

4 Jawa Tengah 6 1,445.00 4.81

5 Jawa Timur 7 2,185.00 7.27

6 Riau dan Kepulauan 11 2,666.40 8.88

7 Sumatera Utara 3 1,326.81 4.42

8 Sumatera Barat 1 200.00 0.67

9 Lampung 1 300.24 1.00

10 Sulawesi Selatan 1 703.00 2.34

11 Sulawesi Tengah 1 1,500.00 4.99

12 Kalimantan Timur 1 546.00 1.82

Total 74 30,038.35 100.00

Tantangan Pengembangan Kawasan Industri

Tantangan di Pulau Jawa

Keterbatasan lahan untuk pembangunan dan pengembanganan

Daya dukung yang terbatas (sumber daya air)

Masalah Lingkungan dan Sosial

Tantangan di Luar Pulau Jawa

Kemampuan tenaga kerja dan SDM industrial yang terlatih di daerah kurang baik

Belum semua Kabupaten/Kota telah mempersiapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) khususnya kawasan peruntukan industri

Minat swasta untuk membangun kawasan industri masih kurang

Infrastruktur pendukung seperti jalan, rel kereta api, pelabuhan dan sebagainya dirasa kurang memadai

46

Arah Pengembangan Kawasan Industri

Kawasan Industri di Pulau Jawa

Pengembangan kawasan-kawasan industri yang sudah ada, dan

mendorong pembangunan kawasan industri yang baru diarahkan pada

industri-industri berbasis teknologi tinggi

Kawasan industri yang saat ini menampung perusahaan yang

beraneka ragam diarahkan untuk fokus pada pengembangan jenis

industri tertentu.

Kawasan industri di Jawa Barat : fokus pada industri permesinan dan

teknologi tinggi.

Kawasan industri di Banten : fokus pada industri kimia dan besi baja

Kawasan industri di Jawa timur : fokus pada pengembangan industri

petrokimia dan industri penunjang migas.

Kawasan industri di Jawa Tengah : fokus pada pengembangan industri

padat karya seperti tekstil dan sepatu.

47

Arah Pengembangan Kawasan Industri

Kawasan Industri di Luar Pulau Jawa

Pengembangan kawasan industri baru yang

diarahkan pada industri berbasis

sumberdaya alam dan pengolahan mineral

serta memanfaatkan lokasi geografi yang

strategis.

Mensinergikan pengembangan kawasan

industri dengan program MP3EI untuk

membangun pusat-pusat pertumbuhan

ekonomi.

48

1. Mengarah pada pengembangan kota baru

2. Infrastruktur sudah terintegrasi dengan sistem

logistik

3. Berorientasi pada pelayanan jasa

4. Pendidikan kekhususan industri

5. Didirikan pusat inovasi

6. Memperhatikan lingkungan, dan

7. Didukung oleh sistem logistik yang efisien dan

efektif

Pengembangan Kawasan Industri Generasi Ketiga

49

Gowa: Agroindustri

Palu: Agroindustri

Bitung : Logistik

Soroako: Industri

Ferronikel

Takalar: Industri Minyak

dan Gas

PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI DI KORIDOR EKONOMI SULAWESI

Morowali: Industri

Ferronikel

50

51

No Daerah Output Industri Champion

1 Sei Mangkei Masterplan Kelapa Sawit

2 Sei Mangkei Studi Kelayakan Ekonomi dan

Finansial

Kelapa Sawit

3 Sei Mangkei RENSTRA Kelapa Sawit

4 Cilamaya, Karawang RENSTRA Otomotif

5 Kendal RENSTRA Tekstil

6 Jombang Masterplan Alas Kaki

7 Gowa RENSTRA Kakao

8 Palu RENSTRA Rotan

9 Bitung RENSTRA Pergudangan


52


1 Batu Licin RENSTRA Besi Baja

2 Kariangau RENSTRA Minyak dan Gas

3 Tanjung Api-Api RENSTRA Gasifikasi Batubara

4 Sei Bamban Masterplan Karet

5 Tanjung Buton Masterplan Oleokimia

6 Bangka Masterplan Timah

7 Gresik Masterplan Petrokimia

8 Lamongan Strategic Business Plan dan Studi Kelayakan Perkapalan

9 Jombang Studi Kelayakan Alas Kaki

10 Kulonprogo Masterplan Besi Baja

11 Majalengka Masterplan Tekstil

12 Boyolali Masterplan dan DED Tekstil

13 Halmahera Timur Masterplan Ferronikel

14 Tangguh Masterplan Minyak dan Gas

15 Bitung DED Warehouse

16 Jeneponto Masterplan Garam


53


1 Kuala Tanjung (Sumatera Utara) MasterPlan, RENSTRA Industri Alumina

2 Tanggamus (Lampung) MasterPlan, RENSTRA Industri Maritim

3 Muara Enim (Sumatera Selatan) MasterPlan, RENSTRA Industri Karet

4 Landak (Kalimtan Barat) MasterPlan, RENSTRA Industri Karet

5 Tayan (Kalimantan Barat) MasterPlan, RENSTRA Industri Alumina

6 Subang MasterPlan, RENSTRA Industri Teknologi

TInggi

7 Tuban MasterPlan, RENSTRA Industri Kimia

8 Kulonprogo MasterPlan, RENSTRA Industri Besi Baja

9 Demak MasterPlan, RENSTRA Industri Alumina

10 Bintuni (Papua Barat) MasterPlan, RENSTRA Industri Migas

11 Takalar (Sulawesi Selatan) MasterPlan, RENSTRA Industri Ferronikel

12 Halmahera Timur MasterPlan, RENSTRA Industri Ferronikel


Pusat Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri

BPKIMI – Kementerian Perindustrian

Lt. 19 Gedung Kementerian Perindustrian

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 52-53 Jakarta Selatan

Tel. (021) 5251470

Fax. (021) 5251470

Documents

Strategi dan Kebijakan Pengembangan Industri di Provinsi Sulawesi Selatan