STATUS PERSONALBADAN HUKUM

1. Ada tidaknya badan hukum

2. Kemampuan bertindak dlm hukum

3. Organisasi intern

4. Hubungan hukum dg pihak III

I

5. Cara perubahan AD

6. Hak & kewenangan sejak “lahir”

7. Berakhirnya badan hukum

PEMBEDAAN

1. NEGARA COMMON LAW :

•PRINSIP INKORPORASI

•Negara didirikannya badan hukum (place of incorporation)

2. CIVIL LAW :

•PRINSIP KANTOR PUSAT

•Hukum dari negara dimana faktor pusat managemen berkedudukan (legal seat, headquarters central office siege reel)

3. TEORI KONTROL : likuidasi milik musuh

II

• PENGERTIAN LUAS :- perseroan yang belum menjadi badan hukum- badan hukum- badan hukum yang bersifat internasional- badan hukum yang bersifat supra nasional

III

MACAM-MACAM BADAN HUKUM

PRINSIP INKORPORASI &PRINSIP KANTOR PUSAT

1. Teori Inkorporasi : Badan hukum tunduk pd hukum

dimana ia diciptakan2. Teori ttg tempat kedudukan scr

statutair Hukum menurut kedudukan dalam

akta3. Teori ttg tempat manajemen yg

efektifPrakteknya, bersamaan !

IV

Luas bidang status personal badan hukum

1. Tempat didirikan / tempat kedudukan manajemen yg efektif

2. Ada badan hukum ? Wewenang bertindak dalam hukum ?

3. Batas kemampuan bertindak dalam hukum

4. Perbuatan hukum ditentukan oleh Anggaran Dasar

5. Kapan berawal ? Kapan berakhir ?6. Hak & kewenangan di muka

pengadilan

V

PEMINDAHAN TEMPAT KEDUDUKAN Dibentuk badan hukum baru ? Badan hukum tetap berlangsung ? Jika hukum lama menentukan berhenti, harus diperhatikan itikad baik & kepentingan pihak III Jika hukum lama menentukan tetap berlangsung tapi hukum baru tidak, dianggap badan hukum berhenti Jika keduanya setuju berlangsung terus, maka akan tetap hidup

VI

KONVENSI DEN HAAG 1951

Pasal 1 : Prinsip inkorporasi• Status badan hukum diakui oleh negara peserta perjanjian

Pasal 2 : Prinsip kantor pusat• keleluasaan besar

VII

INDONESIA ?

1. Badan hukum menurut hukum Indonesia

2. Domisili tempat kedudukan di Indonesia

IX

BADAN HUKUM DI INDONESIA

• YAYASAN

• KOPERASI

• PERSEROAN TERBATAS