SERIKAT PETANI PASUNDAN (SPP)KABUPATEN TASIKMALAYA

Sekretariat : Jalan Laskar Wanita Indonesia Nomor. 05 RT 003/RW 008 Cikalang, Tawang, Kota Tasikmalaya Kode Pos 46114

STATEMENT

“ PEMKAB TASIKMALAYA JANGAN JADI JONGOS PERHUTANI DAN

PERUSAHAAN PERKEBUNAN ”

Kepada Yth. Seluruh Pimpinan Pemerintahaan Kab. Tasikmalaya

Assalamu`allaikum Wr. Wb.

Hari ini kami Serikat Petani Pasundan, atasnama petani dan mewakili masyarakat lainnya di

kabupaten Tasikmalaya berdemonstrasi untuk menyampaikan aspirasi dan tujuan sebagai

berikut: 1). Hendak menyampaikan pesan kepada seluruh Pimpinan pemerintahan di kabupaten

Tasikmalaya, bahwa selama ini rakyat tidak pernah diam menuruti apa saja yang dilakukan

pemerintah kabupaten Tasikmalaya. 2). Kami ingin menyampaikan pesan dan pengingatan

bahwa; kami sangat kecewa atas kinerja seluruh Pimpinan pemerintahan kabupaten Tasikmalaya

yang berkerja dengan hanya didasari kepentingannya sendiri, Pengetahuannya sendiri dan

dengan Caranya sendiri, dengan dampak-hasilnya diukur sendiri. Tidak didasarkan kepada

penting dan tidak pentingnya menurut kepentingan rakyat, atau manfaat dan tidak

manfaatnya menurut rakyat. Sehinga kesan yang dirasakan masyarakat, keberadaan

pemerintahan kabupaten Tasikmalaya yang dipimpin oleh Bupati H. Uu Ruzhanul Ulum hanya

dirasakan manfaatnya oleh Bupati sendiri dan para Pejabat orang dekatnya. Tanpa bisa dirasakan

kenikmatannya yang berarti oleh masyarakat, terutama nasib para petani yang notabene jadi

subjek sasaran mayoritas Program Gerbang Desa yang digembar-gemborkan.

Fakta yang paling nyata dari hal tersebut diatas adalah kebijakan Pemda kabupaten Tasikmalaya

dibidang Pertanahan, tidak ada secuilpun Kebijakan pemerintah dibidang Pengelolaan,

Pemanfaatan, Penguasaan dan Kontrol dibidang Pertanahan. Padahal tanah merupakan

sumber pokok kehidupan ekonomi, sosial masyarakat dan sumber pokok kehidupan lingkungan

hidup yang lainya. Akibatnya dari kelalaiaan ini adalah 70% dari 17 juta penduduk kabupaten

Tasikmalaya tidak memiliki tanah yang layak untuk huniaan ataupun untuk mata penchariaanya

sebagai petani, disisi lain ada tanah Negara yang luasnya 60% (persen) dari total tanah daratan di

wilayah kabupaten Tasikmalaya yang mencapai sekitar 179.000 ha. Sedangkan yang disebut

tanah Negara sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang POKOK AGRARIA (UUPA)

No. 60 Tahun 1960 adalah Tanah yang belum tercatat pemilikinnya dipemerintah dan

bukan milik pemerintah. Dimana pemanfaatannya selagi tidak merusak lingkungan

prioritasnya harus dijadikan alat kemakmuran masyarakat. Akan tetapi karena tidak adanya

Page 1 of 4

kepedulian pemerintah kabupaten Tasikmalaya dalam mengupayakan kemakmuran masyarakat

atas tanah Negara, maka Pimpinan pemerintahan di kabupaten Tasikmalaya tidak pernah

mendata dan mencatatnya secara jelas “ Berapa luas tanah Negara seluruhnya di kabupaten

Tasikmalay; Berapa luas tanah Negara yang disewakan ke Perusahaan Perkebuna; Kapan saja

habis masa sewany; Mau diapakan tanah Negara tersebut kalau habis masa sewany; Berapa

persen tiap periode habis masa sewa untuk diupayakan dimohon demi kepentingan masyaraka;

Berapa persen yang harus dijadikan kawasan lindun; Berapa persen untuk cadangan

pembangunan”. Begitupun juga tanah Negara didalam kawasan di luar Perusahahan Kebun, “

Berapa luas tanah Negara seluruhnya; Berapa luas dalam bentuk hutan primer; Berapa luas

hutan lindung dan suaka yang tidak bisa dibudidayaka; Berapa luas tanah Negara yang bukan

hutan tapi masih dianggap hutan; Berapa luas tanah kawasan hutan yang bisa diberdayakan

menjadi lahan pertaniaan, perkebunan, pertambangan, ataupun perkampungan; Berapa luas

tanah Negara yang dikelola dan diklaim oleh Perhutani dan apakah memiliki landasan hukum

penguasaannya; Dimana saja batas-batasnya dan siapa yg mengkontrolnya”.

Karena kalau Pemkab. Tasikmalaya tidak memiliki data dan program dalam kaitan dengan

kawasan ini, Pemkab. bisa dibohongi misalnya: Bisa saja hutan alam yang primer yang bukan

dalam kawasan kelola Perhutani dibabat/ditebang/dipanen oleh Perhutani dengan alasan

penanaman kembali. Padahal buktinya Perhutani mau memperluas wilayah kelolanya dan

mengambil kayu-kayu serta kekayaan hutan tanpa ada yang mengkontrol/mengawasinya.

Seperti halnya kejadiaan beberapa tahun lalu di Cigalontang ataupun bisa saja tanah Negara

yang sudah bukan hutan lagi atau tanah Negara eks-Hutan yang sudah lama digarap masyarakat

diaku-aku oleh Perhutani dan seolah-olah dalam wilayah kewenanganya serta dengan

sewenang-wenang mengusir masyarakat tersebut dari garapannya. Padahal Perhutani sendiri

tidak memiliki kekuatan hukum dalam kepemilikan atau pengelolaannya. Bahkan akibat dari

tidak adanya program dan data yang dimiliki Pemkab. Tasikmalaya yang terkait dengan tanah

Negara ini satu minggu yang lalu, Pemkab. Tasikmalaya telah dipecundangi dan dibuat dungu

oleh Perhutani. Dimana Pemkab. Tasikmalaya melalui Bupatinya diundang rapat di Perhutani

KPH Tasikmalaya dengan agenda “ Pengamanan Kawasan Hutan” di wilayah klaim Perhutani

yang selanjutnya Pemkab. Tasikmalaya ditugaskan sebgai DANSATGAS nya. Hal inilah yang

membuat rakyat marah dan memicu aksi ini. Dimana rakyat menilai lebih jauhnya lagi

mencurigai Pemkab. Tasikmalaya karena atas kecerobohannya Bupati yang telah

memerintahkahkan Pejabat Tinggi Pemkab. Tasikmalaya yakni Asda I. Padahal seharusnya

Pemkab. lah yang mengundang Perhutani, karena Perhutani bukanlah atasan Pemkab.

Tasikmalaya dan asset Perhutani termasuk kawasan yang diklaimnya tidak terkait sama sekali

dengan Pemkab. Tasikmalaya. Bahkan seharusnya justru Pemkab. Tasikmalaya mempertanyakan

lebih dahulu; “Apakah dikawasan yang sekarang besengketa dengan masyarakat adalah

Page 2 of 4

benar-benar secara legal dan sah milik Perhutani?, atau dalam kawasan pengelolaan

perhutani, apa buktinya? ” jangan-jangan Perhutani hanya mengaku-ngaku saja tanpa alas

hukum yang sah. Hal ini sangat layak dipertanyakan Pemkab. Tasikmalaya karena dalam kasus

serupa disaat Perhutani mempidanakan Pengusaha dan Mantan Bupati Tasikmalaya Tatang

Fahranul Hakim yang dituduh sebgai penyerobot di areal desa Ciandum dan ciheras kabupaten

Tasikmalaya. Tuntan Perhutani itu di SP3 kan karena alasan penyidikan Perhutani tidak mampu

memperlihatkan bukti kepemilikanya secara sah dan meyakinkan. Tindakan Pemkab.

Tasikmalaya ini makin nampak Ironis, tatkala ditataran Pemerintahan Pusat dengan 9 (Sembilan)

Kementerian dan Kapolri serta pihak BPN RI, Badan Informasi Geospasial, KOMNASHAM

membuat Nota Kesepakatan Bersama yang terkait dengan status kawasan hutan yang baik yang

dikuasai oleh Dephut secara langsung atau kawasan hutan yang oleh Dephut diserah kelolakan

kepada pihak Perusahaan Swasta atau BUMN termasuk kepada Perhutani. Dimana pada intinya

Kesepakatan Menteri-menteri tersebut adalah: 1). Bahwa status dalam kawasan hutan ini ada

peraturan yang sah tapi tumpang- tindih satu sama lainnya dan harus segera dilakukan upaya

singkronisasi semua aturan dan Undang-undang nya dengan jangka waktu paling lambat 3 tahun

ke depan. 2). Karena adanya Putusan MK yang merubah isi UU Kehutanan No. 41 tahun 1996

yang tadinya keabsahan wilayah hutan hanya didasarkan oleh penunjukan menteri kehutanan,

sekarang harus dikukuhkan oleh Negara karena kalau penunjukan sipatnya subjektif. keputusan

MK ini dinilai oleh menteri terkait yang telah bersepakat memiliki konsekuensi harus diadakan

evaluasi menyeluruh tentang keberadaan kawasan hutan, baik hutan yang dikelola secara

langsung dalam kekuasaan menteri kehutanan atau kawasan yang diserah kelolakan kepada

pihak Swasta dan BUMN TERMASUK PERHUTANI. Yang didalamnya diklarifikasi kembali

fungsinya sebagai kawasan hutan serta harus dibuatkan berita acara tata batasnya (BATB),

karena dalam kondisi sekarang ada 25000 desa di Indoenesia yang berada dalam kawasan yang

diklaim oleh Dephut sebagai kawasan hutan.Terkait dengan hal tersebut diatas, kami memohon Pemerintahan kabupaten Tasikmalaya melalui

kelembagaan DPRD kabupaten Tasikmalaya untuk membuat Perda tentang Pendataan,

Pengaturan Penguasan dan Pemanfaatan tanah Negara yang berada di kabupaten

Tasikmalaya. Yang pada prinsipnya mengatur secara tegas : 1. Memerintahkan kepada Pemkab. Tasikmalaya untuk mencatat dan mendata termasuk

mengklarifikasi status Keabsahan Penguasaan semua tanah Negara yang ada di kabupaten

Tasikmalaya. 2. Membuat rencana kedepan Penataan Peruntukan atau Pemanfaatan semua tanah Negara

sesuai dengan fungsi dan manfaatnya. Serta tata kelolanya dan mengusungnya sebagai

data perencanaan yang terintegrasi dengan Pemerintahan propinsi serta Perencanaan

Nasional. Dan memasukan Renana tersebut dalam RPJMD ataupun Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Sehingga siapapun Bupatinya tidak gampang

Page 3 of 4

mengeluarkan ijin prinsip pemanfaatan tanah Negara tanpa mengacu ke Perencanaan

yang sudah ditetapkan. 3. Memerintahkan kepada Pemkab. agar APABILA diatas tanah Negara yang sudah digarap

masyarakat atau yang dibutuhkan oleh masyarakat dan Pemkab. serta telah sesuai dengan

Perencanaan Daerah harus dimohonkan oleh Pemkab. Dan harus diberikan dasar

legalitasnya pada marayarakat (tidak seperti sekarang ini rakyat dibiarkan terlunta-lunta

berjuang sendiri). Bahkan dibiarkan sekalipun dikriminalsasikan tanpa adanya bantuaan

dari Pemkab. Tasikmalaya.4. Mengatur agar Pemkab. Tasikmalaya membuat berita acara tata batas seluruh kawasan

tanah Negara terutama dikawasan yang diklaim oleh Perhutani sebagai kawasan yang

direncanakan untuk dimohon oleh Pemkab. Tasikmalaya. 5. Mengatur dan memerintahkan Pemkab. Tasikmalaya untuk membuat Lembaga

Pengaturan Perijinan Pengawasan dan Penyelesaian konflik Pertanahan atas tanah Negara

yang sipatnya permanen. Karena sekalipun Tim Penyelesaian Sengketa atas tanah Negara

yang sekarang ada hanya dibentuk oleh keputusan Bupati yang sipatnya ad-hok.

Demikian tuntutan ini kami sampaikan. Atas perhatianya dan kerjasamanya kami ucapkan

terimakasih.

Wassalamu’alikum Wr. Wb.

Tasikmalaya, 24 April 2013

Ttd.

AGUSTIANASekjen SPP

Ttd.

YAYAN HARDIANAKoordinator Aksi

Page 4 of 4