Standard Kompetensi Ahli Gizi Dalam Pelayanan Gizi Rumah i

5/19/2018 Standard Kompetensi Ahli Gizi Dalam Pelayanan Gizi Rumah i

1/43


2/43

Transisi epidemiologis

Masalah gizi gandaPeny. degeneratif

Tenaga giziprofesional

AFTA 2003

WTO 2010

Standard kompetensi


3/43

Keputusan Menteri Kesehatan

Nomor : 374/MENKES/SK/III/2007

Tanggal : 27 Maret 2007


4/43

ACUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GIZI

ACUAN PERILAKU GIZI

MUTU PELAYANAN GIZI PROFESIONAL

MENCEGAH MALPRAKTIK GIZI


5/43

SUATU PEKERJAAN DI BIDANG GIZI YG DILAKS

BERDASARKAN SUATU KEILMUAN (body of knowledge),MEMILIKI KOMPETENSI YG DIPEROLEH MELALUI

PENDIDIKAN YG BERJENJANG, MEMILIKI KODE ETIK

DAN BERSIFAT MELAYANI MASYARAKAT


6/43

SEORANG YG TELAH MENGIKUTI & MENYELESAIKAN

PENDIDIKAN AKADEMIK DLM BID. GIZI SESUAI ATURAN

YG BERLAKU, MEMPUNYAI TUGAS, TGG JAWAB &WEWENANG SEC. PENUH U/ MELAKUKAN KEGIATAN

FUNGSIONAL DLM BID. PYAN GIZI, MAKANAN DAN

DIETETIK BAIK DI MASYARAKAT, INDIVIDU ATAU

RUMAH SAKIT


7/43

SEORANG YANG TELAH MENGIKUTI DAN

MENYELESAIKAN MINIMAL PENDIDIKANFORMAL SARJANA GIZI (S1) YANG DIAKUIPEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA


8/43

ADALAH SARJANA GIZI YANG TELAH MENGIKUTI

PENDIDIKAN PROFESI (INTERNSHIP) DAN UJIANPROFESI SERTA DINYATAKAN LULUS KEMUDIAN DIBERI

HAK UNTUK MENGURUS IJIN MEMBERIKAN

PELAYANAN DAN MENYELENGGARAKAN PRAKTEK GIZI


9/43

1. Mengembangkan pelayanan yang unik kepada

masyarakat.

2. Anggota-anggotanya dipersiapkan melalui suatu programpendidikan.3. Memiliki serangkaian pengetahuan ilmiah.4. Anggota-anggotanya menjalankan tugas profesinya sesuai

kode etik yang berlaku.

5. Anggota-anggotanya bebas mengambil keputusan dalammenjalankan profesinya.6. Anggota-anggotanya wajar menerima imbalan jasa atas

pelayanan yang diberikan.


10/43

7. memiliki suatu organisasi profesi yang senantiasameningkatkan kualitas pelayanan yang diberikankepada masyarakat oleh anggotanya.

8. Pekerjaan/sumber utama seumur hidup.

9. Berorientasi pada pelayanan dan kebutuhan obyektif.10. Otonomi dalam melakukan tindakan.

11. Melakukan ikatan profesi, lisensi jalur karir.

12. Mempunyai kekuatan dan status dalam pengetahuan

spesifik.13. Alturism.


11/43

1. Memberikan pelayanan kepada masyarakat yangbersifat khusus atau spesialis.

2. Melalui jenjang pendidikan yang menyiapkantenaga profesional.

3. Keberadaannya diakui dan diperlukan olehmasyarakat.

4. Mempunyai kewenangan yang disyahkan ataudiber mempunyai peran dan fungsi yang jelas.

5. Mempunyai kompetensi yang jelas dan terukur.


12/43

6. Memiliki organisasi profesi sebagai wadah.7. Memiliki etika ahli gizi.

8. Memiliki standar praktek.

9. Memiliki standar pendidikan yang mendasari dan

mengembangkan profesi sesuai dengankebutuhan pelayanan.

10. Memiliki standar berkelanjutan sebagai wahanapengembangan kompetensi.

11. Memiliki standar berkelanjutan sbg wahanapengembangan kompetensi


13/43

DIPLOMA III

RUTIN

TEKNIS

DIPLOMA IV

KOMPLEKS

KEAHLIAN

AKADEMIK

(S1,S2,S3)

DASAR ILMIAH

BERKARYA

IPTEK TARAF HIDUP


14/43

MEMBANTU MELAKSANAKAN MENDIDIK MENGELOLA


15/43


16/43

KEWAJIBAN UMUM

KEWAJIBAN THP

KLIEN

KEWAJIBAN THP

MASYARAKAT

KEWAJIBAN TH

TEMAN SEPROFESI

MITRA KERJA

KEWAJIBAN THP

PROFESI DIRI

SENDIRI


17/43

KLIEN

Berusaha memelihara dan meningkatkan status gizi pasien

Menjaga kerahasiaan pasien

Memebrikan pelayanan gizi prima, cepat, akurat

Senantiasa berkonsultasi dan merujuk ke ahli gizi yg mempunyai keahlian

DIRI SENDIRI

Mentaati, melindungi & junjung tinggi ketentuan profesi

Memajukan & memperkaya pengetahuan

Jalankan profesi dan tidak dipengaruhi kepentingan pribadi

Tdk melawan hukum dan memaksa orang lain melawan hukum Melayani masyarakat tanpa memandang keuntungan

Menjaga nama baik profesi dan mengharumkan organisasi profesi


18/43

SURAT TANDA

REGISTRASIREGISTRASI

SERTIFIKAT

KOMPETENSI

KEWENANGANAHLI GIZI

Permenkes R.I. No.

1796/MENKES/PER/

VIII2011 ttg

REGISTRASI TENKES

MTKI/

MTKP


19/43

MTKI (Majelis Tenaga Kesehatan

Indonesia) adalah lembaga yangberfungsi menjamin mutu tenaga kes

yang memberikan pelayanan kesehatan.

MTKP (Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi)` yang selanjutnya disingkat MTKP adalah

lembaga yang membantu pelaksanaantugas MTKI.


20/43

Uji kompetensi adalah suatu proses

untuk mengukur pengetahuan,

keterampilan, dan sikap tenagakesehatan sesuai dengan standar

profesi.


21/43

adalah surat tanda pengakuan

terhadap kompetensi seseorang tenaga

kesehatan untuk dapat menjalankanpraktik dan/atau pekerjaan profesinya

di seluruh Indonesia setelah lulus uji

kompetensi.


22/43

22

Pelaksanaan uji kompetensi dilakukan olehperguruan tinggi yang telah terakreditasi daribadan yang berwenang bersamaan denganpelaksanaan ujian akhir (exit exam)

Perguruan Tinggi bidang kesehatanmelaporkan akan dilakukannya ujikompetensi kepada MTKI melalui MTKPsekurang kurang nya 2 (dua) bulan sebelum

dilakukan uji kompetensi. MTKI setelah menerima laporan menyiapkan

soal uji kompetensi, dan pengawas.

Pelaksanaan Uji Kompetensi


23/43

23

Sertifikat kompetensi berlaku selama 5(lima) tahun dan dapat diperpanjang

setiap 5 (lima) tahun. Untuk pertama kali sertifikatkompetensi diberikan selama jangkawaktu 5 (lima) tahun terhitung sejak

tanggal kelahiran tenaga kesehatanyang bersangkutan.

Sertifikat kompetensi dipergunakansebagai dasar untuk memperoleh STR.

Masa berlaku dan kegunaan

Sert i f ikat Kompetens i


24/43

24

Sertifikat kompetensi yang telah habis masaberlakunya dapat diperpanjang melaluipartisipasi tenaga kesehatan dalam kegiatan

pendidikan dan/pelatihan serta kegiatanilmiah lainnya sesuai dengan bidangtugasnya/profesinya.

Partisipasi tenaga kesehatan dpt digunakan

sepanjang telah memenuhi persyaratan SKP Satuan Kredit Profesi harus mencapai

minimal 25 (dua puluh lima) Satuan KreditProfesi selama 5 (lima) tahun

Perpanjangan masa berlaku

Sert i f ikat Kompetensi


25/43

25

Jumlah Satuan Kredit Profesi dari setiap kegiatanpendidikan/pelatihan serta kegiatan ilmiah lainnyauntuk setiap kegiatan ditentukan oleh OrganisasiProfesi.

Organisasi Profesi dalam menentukan jumlahSatuan Kredit Profesi berdasarkan: - materi dalam kegiatan tersebut; - penyaji materi/narasumber;

- tingkat kegiatan lokal/nasional/internasional; - jumlah jam/hari kegiatan; dan - peran kepesertaan(peserta/moderator/penyaji).

Satuan k red i t pro fesi


26/43

Registrasi adalah pencatatan resmiterhadap tenaga kesehatan yang

telah memiliki sertifikat kompetensidan telah mempunyai kualifikasitertentu lainnya serta diakui secara

hukum untuk menjalankan praktikdan/atau pekerjaan profesinya.


27/43

Surat Tanda Registrasi yang

selanjutnya disingkat STR adalah

bukti tertulis yang diberikan olehpemerintah kepada tenaga

kesehatan yang telah memilikisertifikat kompetensi


28/43

Pemberian STR berlaku bagi semua tekes yg

lulus pendidikan sebelum tahun 2013 Pemberian STR mulai berlaku mulai saat

masa berlakunya Permenkes 1796/2011,dan plg lama 5 Tahun stlh berlakunyapermenkes ini

Bagi Tekes s/d berakhirnya masapemutihan belum memiliki STR , ybs harus

mengikuti uji kompetensi, sbg persyaratanutk memperoleh STR


29/43

Ayat 1 : Tenaga kesehatan yangtelah memiliki suratizin/STR dan/atau surat izinkerja/surat izin praktikberdasarkan peraturanperundang-undangan yang

ada dinyatakan telahmemiliki STR sampaidengan masa berlakunyaberakhir.


30/43

Ayat 2 : Tenaga kesehatan yang

memiliki surat izin/STR dan/atausurat izin kerja/surat izin praktikyang masa berlakunya berakhirpaling lama 5 (lima) tahun setelah

berlakunya Peraturan Menteri ini,kepadanya dapat diberikanperpanjangan STR.


31/43

Ayat 3 : Tenaga kesehatan yangpada saat berlakunya Peraturan

Menteri ini belum diaturketentuan mengenai STRdan/atau surat izin kerja/surat

izin praktiknya, kepadanyadiberikan STR berdasarkanPeraturan Menteri ini.


32/43

Ayat 4 : Tenaga Kesehatan yangbelum memiliki surat izin/STRdan/atau surat izin kerja/suratizin praktik yang telah lulusujian program pendidikansebelum Tahun 2012,

kepadanya diberikan STRberdasarkan Peraturan Menteriini.


33/43

33

MTKI dibentuk dan diangkat olehMenteri Kesehatan

MTKI dalam melaksanakan tugasnyabertanggung jawab kepada MenteriKesehatan

MTKI berkedudukan di ibu Kotanegara

MTKI


34/43

34

Membantu menteri dlm menyusun

kebijakan, strategi dan pelaksanaan

sertifikasi dan registrasi tenagakesehatan yang menjalankan

praktik/pekerjaan dalam rangka

meningkatkan mutu pelayanankesehatan yang diberikan oleh tenaga

kesehatan

Tugas MTKI


35/43

35

Uji kompetensi bagai tenaga kes

Pemberian STR

Pembinaan penyelenggaraan praktik

atau pekerjaan yang dilakukan tenagakesehatan

Fungsi MTKI


36/43

usunan organisasi MTKI

Ketua

Ketua-ketua devisi

Ketua komite

Anggota

Susunan organisasi MTK


37/43

Divisi profesi

Divisi Standarisasi

Divisi evaluasi

DIV ISI MTKI


38/43

Komite disiplin

Komite lain yang dianggap

perlu dibentuk secara ad hoc

Komite MTKI


39/43

Pimpinan MTKI terdiri atas

seorang ketua dan 3 (tiga)orang ketua divisi yang

merangkap anggotadilaksanakan secara kolektif.

Pimpinan MTKI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI


40/43

BAGAN STRUKTUR ORGANISASIMAJELIS TENAGA KESEHATAN INDONESIA

MTKI

Divisi

Profesi

Divisi

Standarisasi

Divisi

Evaluasi

SEKRETARIAT


41/43

MTKI

MTKP

MTKP

MTKP

MTKP

MTKP

MTKP

TKP

MTKP MTKP


42/43

Ketentuan registrasi tenaga

kesehatan yang diatur MTKI tidakberlaku bagi tenaga medis dan

tenaga kefarmasian.


43/43

Documents

Standard Kompetensi Ahli Gizi Dalam Pelayanan Gizi Rumah i