STANDAR Dokumen Pengadaan Jasa

8/19/2019 STANDAR Dokumen Pengadaan Jasa

1/114


2/114


3/114

i

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUMNOMOR : 07/PRT/M/2011

TENTANG

STANDAR DAN PEDOMANPENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

Menimbang

Mengingat

:

:

a. bahwa pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasakonsultansi di bidang pekerjaan umum yang memenuhi tatanilai pengadaan dan kompetitif sangat diperlukan bagiketersediaan infrastruktur yang berkualitas sehingga akanberdampak pada peningkatan pelayanan publik;

b. bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan PresidenRepublik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu pengaturanmengenai tata cara pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi yang jelas dan komprehensif sehinggadapat menjadi pengaturan yang efektif dalam pengadaanbarang/jasa pemerintah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudpada huruf a dan huruf b perlu menetapkan PeraturanMenteri;

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi(Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3955) sebagaimana telah diubahterakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun2010 (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 157);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (LembaranNegara RI Nomor 64 Tahun 2000, Tambahan LembaranNegara Nomor 3957) sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (LembaranNegara RI Nomor 95 Tahun 2010);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentangPenyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran

Negara RI Tahun 2000 Nomor 65 Tambahan LembaranNegara Nomor 3957);

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentangPembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;


4/114

ii

5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan FungsiKementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I KementerianNegara Republik Indonesia;

6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PresidenNomor 53 Tahun 2010;

8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;

9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi danTata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2010 tentang Organisasi danTata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum.

11. Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 15/M-IND/PER/2/2011 tentang PedomanPenggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG STANDARDAN PEDOMAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASAKONSULTANSI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :

1. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegangkewenangan penggunaan anggaran pemerintah.

2. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang

ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerahuntuk menggunakan APBD.

3. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah Satuan Kerja yangmenyelenggarakan kegiatan yang dibiayai dari dana anggaran pemerintah.

4. Kepala Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Kasatker adalah Kuasa Pengguna Anggaran dan/atau Barang.

5. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yangbertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

6. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi yangberfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan oleh Menteri dan

bersifat permanen.7. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan

Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.

8. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan olehPA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.

9. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yangmenyediakan Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi.

10. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaankonstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.

11. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu

diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware ).12. Pekerjaan Kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi, mempunyai

risiko tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus dan/atau pekerjaan yangbernilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).


5/114

iii

13. Kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubunganhukum antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang/Jasa dalampelaksanaan pengadaan barang/jasa.

14. Ahli Hukum Kontrak adalah seorang/pejabat ahli yang dapat memberikan pendapatterhadap Kontrak untuk pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi yang bernilai di atas

Rp 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah) dan/atau yang bersifat kompleks sebelumdi tandatangani oleh para pihak.

15. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

16. Pejabat Eselon I atau Pimpinan Unit Kerja setara Eselon I adalah SekretarisJenderal/Sekretaris Menteri/Sekretaris Utama/Sekretaris Daerah, Inspektur Jenderal,Kepala Badan, dan Direktur Jenderal/Deputi.

Pasal 2

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaanpengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi dalam penyelenggaraan jasakonstruksi.

(2) Peraturan Menteri ini bertujuan agar pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi lebih operasional dan efektif.

Pasal 3

Ruang lingkup berlakunya Peraturan Menteri ini adalah untuk:

(1) Pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi dalam penyelenggaraan jasakonstruksi yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber darianggaran pembangunan pemerintah (pusat/daerah).

(2) Pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi yang dananya bersumber daripemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Pengadaan pekerjaan

konstruksi dan jasa konsultansi yang sebagian atau seluruh dananya bersumber daripinjaman atau hibah dalam negeri.

Pasal 4

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhiketentuan sebagai berikut:

(1) Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapaisasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;

(2) Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan DokumenPengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegahterjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;

(3) Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibatterjadinya persaingan tidak sehat;

(4) Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuaidengan kesepakatan tertulis para pihak;

(5) Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yangterkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses PengadaanBarang/Jasa;

(6) Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negaradalam Pengadaan Barang/Jasa;

(7) Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuanuntuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidaklangsung merugikan negara; dan

(8) Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi ataumenerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada


6/114

iv

siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

(9) Proses pelaksanaan pelelangan/seleksi harus segera dimulai setelah rencana kerja dananggaran K/L/D/I disetujui DPR/DPRD sampai dengan penetapan pemenang,penandatanganan kontrak dilakukan setelah Dokumen Anggaran disahkan.

Pasal 5Untuk pekerjaan konstruksi yang bernilai diatas Rp 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah)dan jasa konsultansi yang bernilai diatas Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah),Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) setelahRencana Perkiraan Biaya yang disusun mendapat persetujuan dari Pejabat Eselon I.

Pasal 6

(1) Dalam rangka menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dilakukan berdasarkan metodepelaksanaan/kerja dan spesifikasi teknis dengan memperhatikan data harga pasarsetempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survey menjelang dilaksanakannyapengadaan dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi:

a.

informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik(BPS);

b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dansumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;

c. daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;

d. biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkanfaktor perubahan biaya;

e. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah BankIndonesia;

f. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi

lain maupun pihak lain;

g. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer’sestimate );

h. norma indeks yaitu tentang nilai harga terendah dan harga tertinggi dari suatubarang/jasa yang diterbitkan oleh instansi teknis terkait atau Pemerintah Daerahsetempat; dan/atau

i. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Dalam melakukan evaluasi penawaran harus berpedoman pada tata cara/kriteria yangditetapkan dalam Dokumen Pengadaan, khusus untuk harga penawaran pesertalelang/seleksi di bawah 80% HPS wajib dilakukan evaluasi kewajaran harga dengan

meneliti dan menilai konsistensi rincian/uraian Analisa Harga Satuan Pekerjaan Utamaterhadap syarat teknis/spesifikasi sehingga tidak terjadi penyimpangan yangmempengaruhi lingkup, kualitas, dan hasil/kinerja serta diyakini dapat menyelesaikanpekerjaan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 7

Kontrak untuk pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi yang bernilai di atasRp 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah) dan/atau yang bersifat kompleks sebelum ditandatangani oleh para pihak, terlebih dahulu harus memperoleh pendapat Ahli HukumKontrak.

Pasal 8(1) Ahli Hukum Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang ditunjuk untuk

memberikan pendapat hukum, harus berdasarkan persetujuan para pihak.(2) Dalam hal tidak diperoleh Ahli Hukum Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),


7/114

v

maka pendapat hukum dapat diperoleh dari Tim Pendapat/Opini Hukum Kontrak.

Pasal 9

(1) Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi meliputi :

a. Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi, terdiri atas :

1.

Buku PK 01 AStandar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (PelelanganUmum/Pemilihan Langsung) Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan EvaluasiSistem Gugur Kontrak Harga Satuan.

2. Buku PK 01 B

Pedoman Tata Cara Pengadaan dan Evaluasi Penawaran Pengadaan PekerjaanKonstruksi Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem GugurKontrak Harga Satuan.

3. Buku PK 02 A

Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (Pelelangan

Umum/Pemilihan Langsung) Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan EvaluasiSistem Gugur Kontrak Lump Sum.

4. Buku PK 02 B

Pedoman Tata Cara Pengadaan dan Evaluasi Penawaran Pengadaan PekerjaanKonstruksi Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem GugurKontrak Lump Sum.

5. Buku PK 03 A

Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (PelelanganUmum/Pemilihan Langsung) Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan EvaluasiSistem Gugur Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan.

6.

Buku PK 03 BPedoman Tata Cara Pengadaan dan Evaluasi Penawaran Pengadaan PekerjaanKonstruksi Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem GugurKontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan.

7. Buku PK 04 A

Standar Dokumen Pemilihan Pekerjaan Konstruksi (PelelanganUmum/Pelelangan Terbatas) Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan EvaluasiSistem Gugur Kontrak Harga Satuan.

8. Buku PK 04 B

Pedoman Tata Cara Pengadaan dan Evaluasi Penawaran Pengadaan Pekerjaan

Konstruksi Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem GugurKontrak Harga Satuan.

9. Buku PK 05 A

Standar Dokumen Pemilihan Pekerjaan Konstruksi (PelelanganUmum/Pelelangan Terbatas) Prakualifikasi Metode Dua Tahap dan EvaluasiSistem Nilai Kontrak Lump Sum.

10. Buku PK 05 B

Pedoman Tata Cara Pengadaan dan Evaluasi Penawaran Pengadaan PekerjaanKonstruksi Prakualifikasi Metode Dua Tahap dan Evaluasi Sistem Nilai KontrakLump Sum.

11.

Buku PK 06 AStandar Dokumen Pemilihan Pekerjaan Konstruksi (PelelanganUmum/Pelelangan Terbatas) Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan EvaluasiSistem Gugur (Ambang Batas) Kontrak Harga Satuan.


8/114

vi

12. Buku PK 06 B

Pedoman Tata Cara Pengadaan dan Evaluasi Penawaran Pengadaan PekerjaanKonstruksi Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur(Ambang Batas) Kontrak Harga Satuan.

13. Buku PK 07 A

Standar Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Konstruksi.

14. Buku PK 07 B

Pedoman Evaluasi Kualifikasi.

15. Buku PK 08

Pedoman Penyusunan Dokumen Pelelangan.

b. Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konsultansi, terdiri atas :1. Buku JK 09 A

Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi

Metode Dua Sampul dan Evaluasi Kualitas Kontrak Harga Satuan.2. Buku JK 09 B

Pedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi (BadanUsaha) Prakualifikasi Metode Dua Sampul dan Evaluasi Kualitas dengan KontrakHarga Satuan.

3. Buku JK 10 A

Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi (Badan Usaha) PrakualifikasiMetode Dua Sampul dan Evaluasi Kualitas Kontrak Lump Sum.

4. Buku JK 10 B

Pedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi (Badan

Usaha) Prakualifikasi Metode Dua Sampul dan Evaluasi Kualitas Kontrak LumpSum.

5. Buku JK 11 A

Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi (Badan Usaha) PrakualifikasiMetode Dua Sampul dan Evaluasi Kualitas dan Biaya Kontrak Harga Satuan.

6. Buku JK 11 B

Pedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi (BadanUsaha) Prakualifikasi Metode Dua Sampul dan Evaluasi Kualitas dan BiayaKontrak Harga Satuan.

7. Buku JK 12 A

Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi (Badan Usaha) PrakualifikasiMetode Dua Sampul dan Evaluasi Kualitas dan Biaya Kontrak Lump Sum.

8. Buku JK 12 B

Pedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi (BadanUsaha) Prakualifikasi Metode Dua Sampul dan Evaluasi Kualitas dan BiayaKontrak Lump Sum.

9. Buku JK 13 A

Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi (Badan Usaha) PrakualifikasiMetode Satu Sampul dan Evaluasi Pagu Anggaran Kontrak Harga Satuan.

10. Buku JK 13 B

Pedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi (BadanUsaha) Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Pagu Anggaran KontrakHarga Satuan.


9/114

vii

11. Buku JK 14 A

Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi (Badan Usaha) PrakualifikasiMetode Satu Sampul dan Evaluasi Pagu Anggaran Kontrak Lump Sum.

12. Buku JK 14 B

Pedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi (BadanUsaha) Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Pagu Anggaran KontrakLump Sum.

13. Buku JK 15 A

Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi (Badan Usaha) PrakualifikasiMetode Satu Sampul dan Evaluasi Biaya Terendah Kontrak Harga Satuan.

14. Buku JK 15 B

Pedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi (BadanUsaha) Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Biaya Terendah KontrakHarga Satuan.

15. Buku JK 16 A

Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi (Badan Usaha) PrakualifikasiMetode Satu Sampul dan Evaluasi Biaya Terendah Kontrak Lump Sum.

16. Buku JK 16 B

Pedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi (BadanUsaha) Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Biaya Terendah KontrakLump Sum.

17. Buku JK 17 A

Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi Perseorangan.

18. Buku JK 17 B

Pedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penawaran Jasa KonsultansiPerseorangan.

19. Buku JK 18 A

Standar Dokumen Kualifikasi Jasa Konsultansi.

20. Buku JK 18 B

Pedoman Evaluasi Kualifikasi Jasa Konsultansi.

21. Buku JK 19

Pedoman Penyusunan Dokumen Seleksi.

(2) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi di bidang pekerjaan umumdilaksanakan sesuai dengan Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi

dan Jasa Konsultansi yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri ini.

(3) Kontrak pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi dapat menggunakan:

a. kontrak Lump Sum, Harga Satuan, Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan untukpekerjaan tunggal atau terintegrasi.

b. kontrak Lump Sum Jasa Konsultansi didasarkan atas produk/keluaran (Outputbased ) yang harus dihasilkan konsultan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja/TOR.Jenis pekerjaan pada kelompok ini yaitu feasibility study, design, study, evaluasi,kajian, telaah, pedoman, petunjuk, produk hukum, sertifikasi, dan lainnya.

Kontrak Harga Satuan Jasa Konsultansi didasarkan atas input (tenaga ahli danbiaya-biaya langsung terkait termasuk perjalanan dinas) yang harus disediakan

konsultan (Input based) untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja/TOR. Jenis pekerjaan pada kelompok ini yaitu supervisi/pengawasanpekerjaan fisik, monitoring dan evaluasi, manajemen kontrak, survey, dan lainnya.


10/114


11/114

15

( )


12/114


13/114

i

DAFTAR ISIDAFTAR ISIDAFTAR ISIDAFTAR ISI

BAB I.BAB I.BAB I.BAB I. UMUMUMUMUMUMUMUM .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 1111

BAB II.BAB II.BAB II.BAB II. UNDANGAN PENGAMBILANUNDANGAN PENGAMBILANUNDANGAN PENGAMBILANUNDANGAN PENGAMBILAN DOKUMEN PEMILIHANDOKUMEN PEMILIHANDOKUMEN PEMILIHANDOKUMEN PEMILIHAN ........................................................................................................................................................................................................................................................................ 3333

BAB III.BAB III.BAB III.BAB III. IIIINSTRUKSI KEPADA PESENSTRUKSI KEPADA PESENSTRUKSI KEPADA PESENSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)RTA (IKP)RTA (IKP)RTA (IKP) .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4444

A.A.A.A. UMUMUMUMUMUMUMUM ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 4444

B.B.B.B. DOKUMENDOKUMENDOKUMENDOKUMEN PEMILIHANPEMILIHANPEMILIHANPEMILIHAN .................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 5555

C.C.C.C. PENYIAPANPENYIAPANPENYIAPANPENYIAPAN PENAWARANPENAWARANPENAWARANPENAWARAN .......................... .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 7777

D.D.D.D. PEMASUKAN DOKUMEN PEPEMASUKAN DOKUMEN PEPEMASUKAN DOKUMEN PEPEMASUKAN DOKUMEN PENAWARANNAWARANNAWARANNAWARAN ................ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 10101010

E.E.E.E. PEMBUKAAN DAN EVALUAPEMBUKAAN DAN EVALUAPEMBUKAAN DAN EVALUAPEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARANSI PENAWARANSI PENAWARANSI PENAWARAN ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 11111111

F.F.F.F. PENETAPAN PEMENANGPENETAPAN PEMENANGPENETAPAN PEMENANGPENETAPAN PEMENANG .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 22222222

G.G.G.G. PENUNJUKAN PEMENANGPENUNJUKAN PEMENANGPENUNJUKAN PEMENANGPENUNJUKAN PEMENANG SELEKSISELEKSISELEKSISELEKSI .............................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 26262626

H.H.H.H. SELEKSI GAGALSELEKSI GAGALSELEKSI GAGALSELEKSI GAGAL ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 27272727

BAB IV.BAB IV.BAB IV.BAB IV. LEMBARLEMBARLEMBARLEMBAR DATA PEMILIHANDATA PEMILIHANDATA PEMILIHANDATA PEMILIHAN (L(L(L(LDP DP DP DP)))) ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 30303030

BAB V.BAB V.BAB V.BAB V. KERANGKA ACUAN KERJAKERANGKA ACUAN KERJAKERANGKA ACUAN KERJAKERANGKA ACUAN KERJA (KAK)(KAK)(KAK)(KAK) ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 37373737

BAB VI.BAB VI.BAB VI.BAB VI. BENTUK DOKUMEN PENAWBENTUK DOKUMEN PENAWBENTUK DOKUMEN PENAWBENTUK DOKUMEN PENAWARANARANARANARAN ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 39393939

BAB VII.BAB VII.BAB VII.BAB VII. SURAT PENUNJUKAN PENSURAT PENUNJUKAN PENSURAT PENUNJUKAN PENSURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SYEDIA BARANG/JASA (SYEDIA BARANG/JASA (SYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ) DANPPBJ) DANPPBJ) DANPPBJ) DAN SURAT PERINTAH MULAISURAT PERINTAH MULAISURAT PERINTAH MULAISURAT PERINTAH MULAI

KERJA (SPMK)KERJA (SPMK)KERJA (SPMK)KERJA (SPMK) .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 63636363

BAB VIII.BAB VIII.BAB VIII.BAB VIII. BENTUK KONTRAK BENTUK KONTRAK BENTUK KONTRAK BENTUK KONTRAK ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 66666666

BAB IX.BAB IX.BAB IX.BAB IX. BENTUK JAMINANBENTUK JAMINANBENTUK JAMINANBENTUK JAMINAN .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 91919191


14/114


15/114

1

BAB I.BAB I.BAB I.BAB I. UMUMUMUMUMUMUMUM

A.

Dokumen Pemilihan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik IndonesiaNomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

B. Dalam dokumen ini dipergunakan pengertian, istilah dan singkatan sebagai berikut:

- Jasa Jasa Jasa Jasa KonsultansiKonsultansiKonsultansiKonsultansi : adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian

tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan

adanya olah pikir (brainware );

- Kontrak Kontrak Kontrak Kontrak HargaHargaHargaHarga

SatuanSatuanSatuanSatuan

: adalah kontrak pengadaan jasa konsultansi atas penyelesaian

seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu berbasis input,berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap

satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu,

yang volume pekerjaannya masih bersifat perkiraan

sementara, sedangkan pembayarannya didasarkan pada hasil

pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-

benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa, seperti

pekerjaan:

• Advisory/Technical Assistance/Pendampingan

• Supervisi, Manajemen Proyek, Manajemen Konstruksi

• Pekerjaan yang beresiko tinggi dan / atau menggunakanteknologi tinggi dimana volume atau kuantitas atau waktu

pelaksanaannya masih bersifat perkiraan pada saat

Kontrak ditandatangani.

Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi tersebut yang ditetapkan

dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Harga Satuan pasti dan tetap untuk setiap satuan atau

unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu;

b. volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat

perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani;

c. pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuranbersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah

dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa; dan

d. dimungkinkan adanya pekerjaan tambah/kurang

berdasarkan hasil pengukuran bersama atas pekerjaan

yang diperlukan.

- KAK KAK KAK KAK : Kerangka Acuan Kerja adalah uraian kegiatan yang akan

dilaksanakan antara lain meliputi latar belakang, maksud dan

tujuan, sumber pendanaan, serta jumlah tenaga yang

diperlukan;

- HPSHPSHPSHPS : Harga Perkiraan Sendiri adalah hasil perhitungan seluruh


16/114

2

volume pekerjaan dikalikan dengan Harga Satuan ditambah

dengan seluruh beban pajak dan keuntungan;

- Kemitraan/ KerjaKemitraan/ KerjaKemitraan/ KerjaKemitraan/ Kerja

Sama OperasiSama OperasiSama OperasiSama Operasi(KSO)(KSO)(KSO)(KSO)

: adalah kerjasama usaha antar penyedia yang masing-masing

pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis;

- PAPAPAPA : Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan

penggunaan anggaran pemerintah.

- KPAKPAKPAKPA : Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang ditetapkan

oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh

Kepala Daerah untuk menggunakan APBD;

- Pokja ULP Pokja ULP Pokja ULP Pokja ULP : Kelompok Kerja ULP adalah perangkat dari Unit Layanan

Pengadaan (ULP) yang berfungsi untuk melaksanakanPengadaan Barang/Jasa.

- LDP LDP LDP LDP : Lembar Data Pemilihan adalah data yang memuat ketentuan

dan informasi yang spesifik sesuai dengan jenis pekerjaan

antara lain meliputi penyusunan, penyampaian, pembukaan,

kriteria dan tata cara penilaian dokumen penawaran,

pengumuman pemenang, sanggahan, dan sanggahan banding

- PPK PPK PPK PPK : Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang bertanggung

jawab atas pelaksanaan pekerjaan

- SPPJSPPJSPPJSPPJ : Surat Penunjukan Penyedia Jasa adalah surat yang diterbitkan

oleh PPK kepada penyedia jasa konsultansi untuk

melaksanakan pekerjaan

- SPMK SPMK SPMK SPMK : Surat Perintah Mulai Kerja adalah surat yang diterbitkan oleh

PPK kepada penyedia barang/jasa untuk memulai

melaksanakan pekerjaan, jangka waktu penyelesaian, dan

serah terima pekerjaan

- Pra RK3K Pra RK3K Pra RK3K Pra RK3K Pra Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kontrak

adalah dokumen pra rencana penyelenggaraan Keselamatan

dan Kesehatan Kerja Konstruksi bidang penyelenggaraan

konstruksi yang dibuat oleh Penyedia Jasa dalam mengajukan

penawaran

C. Pelelangan Seleksi Umum dengan prakualifikasi ini dibiayai dari sumber pendanaansebagaimana tercantum dalam LDP.

D. Pelelangan Seleksi Umum ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta yangberbentuk badan usaha, kemitraan/KSO.


17/114

3

BAB II.BAB II.BAB II.BAB II. UNDANGAN PENGAMBILAN DOKUMEN PEMILIHANUNDANGAN PENGAMBILAN DOKUMEN PEMILIHANUNDANGAN PENGAMBILAN DOKUMEN PEMILIHANUNDANGAN PENGAMBILAN DOKUMEN PEMILIHAN

[contoh undangan untuk Seleksi Umum Metode Evaluasi Biaya Terendah 1 Sampul]

[kop surat]UNDANGAN PENGAMBILAN DOKUMEN PEMILIHAN

Nomor : ………. ………, …. ………….. 20….Lampiran : ……….

Kepada Yth.………………di ……………

Perihal : Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk paket pekerjaan ....................[sesuai dalam dokumen anggaran] Pokja ULP ………..[nama sesuai SK Pokja]pada..............[nama Satker] Tahun Anggaran ........

Dengan ini kami beritahukan bahwa perusahaan Saudara telah masuk dalam DaftarPendek untuk paket pekerjaan tersebut di atas. Sebagai kelanjutan proses pemilihan kamimengundang Saudara untuk mengambil Dokumen Pemilihan dengan ketentuan sebagaiberikut :1. Saudara dianjurkan untuk menghadiri pemberian penjelasan pada tempat dan waktu

yang ditentukan dalam Lembar Data Pemilihan (LDP), agar Saudara lebih memahamilingkup pekerjaan;

2. penawaran meliputi Kelengkapan Persyaratan Administrasi, Teknis, dan Biaya denganmasa berlaku penawaran paling kurang ...... (............) hari kalender terhitung sejakbatas akhir waktu pemasukan penawaran;

3. jadwal pelaksanaan pengadaan:

No. Kegiatan Hari/Tanggal Waktu1 Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen

Pemilihan ..../.... s.d. ..../.... ....s.d.....2 Pemberian Penjelasan ....s.d.....3 Pemasukan Dokumen Penawaran ..../.... s.d. ..../.... ....s.d.....4 Batas Akhir Pemasukan Dokumen Penawaran .........../............ ..................5 Pembukaan Dokumen Penawaran serta Koreksi

Aritmatik .........../............ ..................

Dst.*)*) ditetapkan oleh pokja ULP, apabila diperlukan perubahan jadwal harus

dicantumkan dalam adendum atau diberitahukan.4. Dokumen Pengadaan dapat diambil dalam bentuk cetakan, dan/atau softcopy

dengan diunduh melalui website K/L/D/I5. pengambilan Dokumen Pemilihan dapat diwakilkan dengan membuat surat tugas

dari direktur utama/pimpinan perusahaan/kepala cabang dan kartu pengenal.6. Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam mengambil

Dokumen Pengadaan.Demikian disampaikan untuk diketahui.Kelompok Kerja ULP........................

[tanda tangan].........................[nama lengkap]


18/114

4

BAB III.BAB III.BAB III.BAB III. IIIINSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)NSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)NSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)NSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)

A.A.A.A.

UmumUmumUmumUmum

1.1.1.1. LingkupLingkupLingkupLingkupPekerjaanPekerjaanPekerjaanPekerjaan

1.1. Pokja ULP mengundang para peserta untuk menyampaikanpenawaran atas paket pekerjaan pekerjaan jasa konsultansi

yang tercantum dalam LDP.

1.2. Peserta yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikanpekerjaan dalam jangka waktu yang tercantum dalam LDP,berdasarkan syarat umum dan syarat khusus kontrakdengan mutu sesuai Kerangka Acuan Kerja dan biaya sesuaikontrak.

2.2.2.2. Sumber DanaSumber DanaSumber DanaSumber Dana Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan yang tercantum

dalam LDP.

3.3.3.3. PesertaPesertaPesertaPeserta PemilihanPemilihanPemilihanPemilihan 3.1. Pemilihan penyedia jasa konsultansi ini dapat diikuti olehsemua penyedia yang tercantum dalam Daftar Pendek.

3.2. Peserta kemitraan dilarang untuk mengubah PerjanjianKerja Sama Operasi/kemitraan

4.4.4.4. LaranganLaranganLaranganLaranganKorupsi, Kolusi,Korupsi, Kolusi,Korupsi, Kolusi,Korupsi, Kolusi,dan Nepotismedan Nepotismedan Nepotismedan Nepotisme(KKN),(KKN),(KKN),(KKN),PenyalahgunaanPenyalahgunaanPenyalahgunaanPenyalahgunaan

Wewenang sertaWewenang sertaWewenang sertaWewenang sertaPenipuanPenipuanPenipuanPenipuan

4.1. Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan iniberkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengantidak melakukan tindakan sebagai berikut :

a. berusaha mempengaruhi anggota Pokja ULPdalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi

keinginan peserta yang bertentangan denganDokumen Pemilihan, dan/atau peraturanperundang-undangan;

b. melakukan persekongkolan dengan peserta lainuntuk mengatur hasil pemilihan, sehinggamengurangi/ menghambat/ memperkecil/meniadakan persaingan yang sehat dan/ataumerugikan pihak lain sebagaimana diatur dalamperaturan perundang-undangan;

c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/

atau keterangan lain yang tidak benar untukmemenuhi persyaratan dalam Dokumen Pemilihan.

4.2. Peserta yang terbukti melakukan tindakan sebagaimanadimaksud dalam angka 4.1 di atas dikenakan sanksisebagai berikut:

a. Sanksi administratif, seperti digugurkan dari prosespemilihan, atau pembatalan penetapan pemenang;

b. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;

c. gugatan secara perdata; dan/atau

d. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.

4.3.

Pengenaan sanksi dilaporkan oleh Pokja ULP kepadaMenteri / Kepala Lembaga / Kepala Daerah / Kepala


19/114

5

institusi

5.5.5.5. LaranganLaranganLaranganLaranganPertentanganPertentanganPertentanganPertentangan

KepentinganKepentinganKepentinganKepentingan

5.1. Larangan pertentangan kepentingan ditujukan untukmenjamin perilaku dan tindakan tidak mendua dari para

pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya.Oleh karena itu yang bersangkutan tidak bolehmemiliki/melakukan peran ganda atau terafiliasi.

5.2. Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi peserta kecuali cutidi luar tanggungan K/L/D/I.

6.6.6.6. PendayagunaanPendayagunaanPendayagunaanPendayagunaanProduksi DalamProduksi DalamProduksi DalamProduksi DalamNegeriNegeriNegeriNegeri

6.1. Peserta berkewajiban untuk menyampaikan penawaran yang mengutamakan lokasi pekerjaan jasa konsultansi yang dilaksanakan di Indonesia oleh tenaga Indonesia(mengutamakan tenaga ahli dalam negeri).

6.2. Dalam pelaksanaan pekerjaan jasa konsultansidimungkinkan menggunakan komponen berupa tenagaahli dan perangkat lunak yang tidak berasal dari dalamnegeri (impor) dengan ketentuan:

a. penggunaan tenaga ahli asing dilakukan semata-mata untuk mencukupi kebutuhan jeniskeahlian yang belum dapat diperoleh di Indonesia,disusun berdasarkan keperluan yang nyata, dandiusahakan secara terencana untuk semaksimalmungkin terjadinya alih pengalaman/keahlian daritenaga ahli asing tersebut ke tenaga Indonesia.

b. komponen berupa perangkat lunak yang diproduksi

di dalam negeri belum memenuhi persyaratan7.7.7.7. SatuSatuSatuSatu PenawaranPenawaranPenawaranPenawaran

Tiap PesertaTiap PesertaTiap PesertaTiap PesertaSetiap peserta, baik atas nama sendiri maupun sebagai anggotakemitraan hanya boleh memasukkan satu penawaranuntuk satu paket pekerjaan.

B.B.B.B. DokumenDokumenDokumenDokumen PemilihanPemilihanPemilihanPemilihan

8.8.8.8. Isi DokumenIsi DokumenIsi DokumenIsi DokumenPemilihanPemilihanPemilihanPemilihan

8.1. Dokumen Pemilihan terdiri dari:a. Undangan Pengambilan Dokumen Pemilihan;b. Instruksi Kepada Peserta;c. Lembar Data Pemilihan (LDP);;d. Kerangka Acuan Kerja (KAK);e.

Bentuk Dokumen Penawaran:1). Surat Penawaran,2). Dokumen Penawaran Teknis, dan3). Dokumen Penawaran Biaya.

f. Bentuk Surat Perjanjian; g. Syarat-Syarat Umum Kontrak;h. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;i. Bentuk Dokumen Lain :

1). SPPBJ,2). SPMK,3). Surat Jaminan Uang Muka, dan

4).

Surat Jaminan Sanggahan Banding8.2. Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi


20/114

6

Dokumen Pemilihan. Kelalaian menyampaikanketerangan yang disyaratkan dalam Dokumen Pemilihanatau menyampaikan Dokumen Penawaran yang tidakmemenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam DokumenPemilihan sepenuhnya merupakan resiko peserta.

9.9.9.9. PemberianPemberianPemberianPemberianPenjelasanPenjelasanPenjelasanPenjelasan

9.1. Pemberian penjelasan dilakukan di tempat dan padawaktu yang tercantum dalam LDP, dihadiri oleh parapeserta yang diundang.

9.2. Ketidakhadiran peserta pada saat pemberian penjelasantidak dapat dijadikan dasar untukmenolak/menggugurkan penawaran.

9.3. Perwakilan peserta yang hadir pada saat pemberianpenjelasan menunjukkan tanda pengenal dan surat tugaskepada Pokja ULP.

9.4.

Dalam pemberian penjelasan, Pokja ULP menjelaskankepada peserta mengenai:

a. Kerangka Acuan Kerja;

b. metode pemilihan;

c. cara penyampaian Dokumen Penawaran;

d. kelengkapan yang harus dilampirkan bersamaDokumen Penawaran;

e. jadwal pemasukan dan pembukaan DokumenPenawaran;

f. metode dan tata cara evaluasi;

g.

hal-hal yang menggugurkan penawaran;h. jenis kontrak yang akan digunakan;

i. ketentuan tentang penyesuaian harga;

j. ketentuan dan cara sub kontrak sebagian pekerjaankepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil;

k. risiko K3 yang mungkin timbul akibat pekerjaantermasuk kondisi dan bahaya (apabila diperlukan);

l. perjanjian kemitraan/kerja sama operasi (jikadiperlukan).

9.5. Apabila dipandang perlu, Pokja ULP dapat memberikan

penjelasan lanjutan dengan cara melakukan keperluanpeserta lapangan ditanggung oleh peserta masing-masing.

9.6. Pemberian penjelasan isi Dokumen Pemilihan,pertanyaan dari peserta, jawaban dari Pokja ULP,perubahan substansi dokumen, hasil peninjauanlapangan, serta keterangan lain dituangkan dalam BeritaAcara Pemberian Penjelasan (BAPP) yang ditandatanganioleh anggota pokja ULP dan minimal 1 (satu) wakil daripeserta yang hadir dan merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari Dokumen Pemilihan.

9.7.

Apabila tidak ada satu pun peserta yang hadir atau yangbersedia menandatangani BAPP maka BAPP cukup


21/114

7

ditandatangani oleh anggota pokja ULP yang hadir.

9.8. Apabila dalam BAPP sebagaimana dimaksud pada angka9.6 di atas terdapat hal-hal/ketentuan baru atauperubahan penting yang perlu ditampung, maka Pokja

ULP menuangkan ke dalam Adendum DokumenPemilihan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dariDokumen Pemilihan.

9.9. Apabila ketentuan baru atau perubahan penting tersebuttidak dituangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihanmaka ketentuan baru atau perubahan tersebut dianggaptidak ada dan ketentuan yang berlaku adalah yangtercantum dalam Dokumen Pemilihan yang awal.

9.10. Peserta diberitahu oleh Pokja ULP untuk mengambilsalinan BAPP dan/atau Adendum Dokumen Pemilihan.

9.11.

Peserta dapat mengambil salinan BAPP dan/atauAdendum Dokumen Pemilihan yang disediakan olehPokja ULP atau mengunduhnya melalui alamat website K/L/D/I.

10.10.10.10. PerubahanPerubahanPerubahanPerubahanDokumenDokumenDokumenDokumenPemilihanPemilihanPemilihanPemilihan

10.1. Setelah Pemberian Penjelasan dan sebelum batas akhirwaktu pemasukan penawaran, Pokja ULP dapatmenerbitkan Adendum Dokumen Pemilihan,berdasarkan informasi baru yang mempengaruhisubstansi pekerjaan.

10.2. Setiap Adendum yang ditetapkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan.

10.3.

Peserta diberitahu oleh Pokja ULP untuk mengambilsalinan Adendum Dokumen Pemilihan.

10.4. Peserta dapat mengambil salinan Adendum DokumenPemilihan yang disediakan oleh Pokja ULP ataumengunduhnya melalui alamat website K/L/D/I.

11.11.11.11. TambahanTambahanTambahanTambahanWaktuWaktuWaktuWaktuPemasukanPemasukanPemasukanPemasukanDokumenDokumenDokumenDokumenPenawaranPenawaranPenawaranPenawaran

Dalam Adendum Dokumen Pengadaan, Pokja ULP dapatmemberikan tambahan waktu untuk memasukkan DokumenPenawaran.

C.C.C.C. Penyiapan PenawaranPenyiapan PenawaranPenyiapan PenawaranPenyiapan Penawaran

12.12.12.12. Biaya dalamBiaya dalamBiaya dalamBiaya dalamPenyiapanPenyiapanPenyiapanPenyiapanPenawarPenawarPenawarPenawar

12.1. Peserta menanggung semua biaya dalam penyiapan danpenyampaian penawaran.

12.2. Pokja ULP tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang ditanggung oleh peserta.

13.13.13.13. BahasaBahasaBahasaBahasaPenawaranPenawaranPenawaranPenawaran

13.1. Semua Dokumen Penawaran harus menggunakan BahasaIndonesia.

13.2. Dokumen penunjang yang terkait dengan Dokumen

Penawaran dapat menggunakan Bahasa Indonesia ataubahasa asing.


22/114

8

13.3. Dokumen penunjang yang berbahasa asing perlu disertaipenjelasan dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal terjadiperbedaan penafsiran, maka yang berlaku adalah penjelasandalam Bahasa Indonesia.

14.14.14.14.

DokumenDokumenDokumenDokumenPenawaranPenawaranPenawaranPenawaran

14.1.

Penawaran yang disampaikan oleh peserta terdiri dari 1(satu) sampul yang memuat Penawaran Administrasi, Teknisdan Biaya.

14.2. Penawaran Administrasi terdiri dari:

a. Surat Penawaran, yang didalamnya mencantumkan:

1). tanggal;

2). masa berlaku penawaran;

3). jangka waktu pelaksanaan pekerjaan; dan

4). tanda tangan:

a).

direktur utama/pimpinan perusahaan;

b). penerima kuasa dari direkturutama/pimpinan perusahaan yang namapenerima kuasanya tercantum dalam aktependirian atau perubahannya;

c). kepala cabang perusahaan yang diangkatoleh kantor pusat yang dibuktikan denganbukti otentik; atau

d). pejabat yang menurut perjanjian kerja samaberhak mewakili perusahaan yang bekerja

sama.

b. Surat Kuasa dari direktur utama /pimpinan perusahaankepada penerima kuasa yang namanya tercantum dalamakta pendirian atau perubahannya (apabila dikuasakansebagaimana dimaksud pada butir 4).b);

c. Surat Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi (apabilaada sebagaimana dimaksud pada butir 4).d).

14.3. Dokumen Penawaran Teknis terdiri dari:

a. Data pengalaman perusahaan, terdiri dari :

1).

data organisasi perusahaan;2). daftar pengalaman kerja sejenis 10 (sepuluh)

tahun terakhir;

3). Referensi dari pengguna jasa;

4). uraian pengalaman kerja sejenis 10 (Sepuluh)tahun terakhir, diuraikan secara jelas denganmencantumkan informasi : nama pekerjaan yangdilaksanakan, lingkup dan data pekerjaan yangdilaksanakan secara singkat, lokasi, pemberi tugas,nilai, dan waktu pelaksanaan (menyebutkan bulan

dan tahun).b. Pendekatan dan metodologi, terdiri dari :


23/114

9

1). tanggapan dan saran terhadap Kerangka AcuanKerja;

2). uraian pendekatan, metodologi dan program kerja;dan,

3).

jadwal pelaksanaan pekerjaan,

4). komposisi tim dan penugasan,

5). jadwal penugasan tenaga ahli.

c. Kualifikasi tenaga ahli, terdiri dari :

1). Daftar Riwayat Hidup personil yang diusulkan,

2). Referensi dari pengguna jasa,

3). surat pernyataan kesediaan untuk ditugaskan.

d. Dokumen lain yang dipersyaratkan, seperti kuantitas

dan harga.

14.4. Penawaran Biaya terdiri dari:

a. Surat penawaran biaya yang didalamnya tercantummasa berlaku penawaran dan total biaya penawaran(dalam angka dan huruf);

b. Rekapitulasi penawaran biaya;

c. Rincian Biaya Langsung Personil (remuneration );

d. Rincian Biaya Langsung Non-Personil (directreimburseable cost );

e.

Dokumen lain yang dipersyaratkan, seperti : DaftarDaftarDaftarDaftarKuantitas dan HargaKuantitas dan HargaKuantitas dan HargaKuantitas dan Harga....

15.15.15.15. HargaHargaHargaHargaPenawaranPenawaranPenawaranPenawaran

15.1. Untuk kontrak harga satuan, peserta mencantumkan hargasatuan dan biaya total untuk tiap matapembayaran/pekerjaan dalam Rincian Biaya LangsungPersonil dan Non-Personil, apabila diperlukan

15.2. Biaya overhead termasuk untuk penyelenggaraanKeselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) , dan keuntunganserta semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yangharus dibayar oleh penyedia untuk pelaksanaan paketpekerjaan jasa konsultansi ini diperhitungkan dalam total

biaya penawaran.

16.16.16.16. Mata UangMata UangMata UangMata UangPenawaranPenawaranPenawaranPenawaran dandandandanCaraCaraCaraCaraPembayaranPembayaranPembayaranPembayaran

16.1. Semua biaya dalam penawaran harus dalam bentuk Rupiah.

16.2. Pembayaran atas prestasi pekerjaan jasa konsultansi inidilakukan sesuai dengan cara yang ditetapkan dalam LDPdan diuraikan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

17.17.17.17. MasaMasaMasaMasa BerlakuBerlakuBerlakuBerlakuPenawaranPenawaranPenawaranPenawaran dandandandan

Jangka Waktu Jangka Waktu Jangka Waktu Jangka Waktu

PelaksanaanPelaksanaanPelaksanaanPelaksanaan

17.1. Masa berlakunya penawaran sesuai dengan ketentuandalam LDP.

17.2. Dalam keadaan khusus, sebelum akhir masa berlakunyapenawaran, Pokja ULP dapat meminta kepada seluruhpeserta secara tertulis untuk memperpanjang masa


24/114

10

berlakunya penawaran tersebut dalam jangka waktutertentu.

17.3. Peserta dapat :

a. Menyetujui permintaan tersebut tanpa mengubahpenawaran;

b. Menolak permintaan tersebut dan dapat mengundurkandiri secara tertulis dengan tidak dikenakan sanksi.

17.4. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidakmelebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam LDP.

D.D.D.D. PemasukanPemasukanPemasukanPemasukan DokumenDokumenDokumenDokumen PenawaranPenawaranPenawaranPenawaran

18.18.18.18. PenyampulanPenyampulanPenyampulanPenyampulandan Penandaandan Penandaandan Penandaandan Penandaan

SampulSampulSampulSampulPenawaranPenawaranPenawaranPenawaran

18.1. Dokumen Penawaran disampaikan sebanyak 3 (tiga)rangkap, terdiri dari: dokumen asli 1 (satu) rangkap dan

salinannya 2 (dua) rangkap.18.2. Dokumen Penawaran Administrasi, Teknis, dan Biaya

dimasukkan dalam 1 (satu) sampul penutup dan ditulis“Penawaran Administrasi, Teknis, dan Biaya”. Selanjutnyasampul penutup tersebut juga ditulis nama paket pekerjaan,nama dan alamat peserta, serta ditujukan kepada Pokja ULPdengan alamat yang ditentukan dalam LDP. Pada sampulpenutup tersebut juga ditandai “ASLI” untuk dokumenpenawaran asli dan ditandai “REKAMAN” untuk dokumenpenawaran rekaman.

18.3. Seluruh sampul penutup tersebut dimasukan ke dalam 1

(satu) sampul luar untuk menjaga kerahasiaannya.18.4. Bila sampul Dokumen Penawaran tidak direkat, Pokja ULP

tidak bertanggung jawab atas risiko yang mungkin timbulterhadap Dokumen Penawaran.

19.19.19.19. PenyampaianPenyampaianPenyampaianPenyampaianDokumenDokumenDokumenDokumenPenawaranPenawaranPenawaranPenawaran

19.1. Peserta menyampaikan langsung Dokumen Penawarankepada Pokja ULP sesuai jadwal yang ditetapkan dalamDokumen Pemilihan, dan Pokja ULP memasukkan ke dalamkotak/tempat pemasukan.

19.2. Peserta dapat menyampaikan Dokumen Penawaran melaluipos/jasa pengiriman dengan ketentuan sudah diterimaPokja ULP sebelum batas akhir pemasukan penawaran sertasegala risiko keterlambatan dan kerusakan dokumenmenjadi risiko peserta.

19.3. Dalam hal Dokumen Penawaran disampaikan melaluipos/jasa pengiriman, maka sampul penutup dimasukan kedalam 1 (satu) sampul luar yang mencantumkan namapaket pekerjaan dan alamat Pokja ULP.

19.4. Peserta boleh menarik, mengganti, mengubah danmenambah dokumen penawarannya, sebelum batas akhirwaktu pemasukan Dokumen Penawaran.

19.5. Penarikan, penggantian, pengubahan, atau penambahan

Dokumen Penawaran harus disampaikan secara tertulis dandisampul serta diberikan tanda dengan penambahan


25/114

11

pencantuman kata “PENARIKAN”, “PENGGANTIAN”,“PENGUBAHAN” atau ”PENAMBAHAN”, sesuai dengan isisampul tanpa mengambil Dokumen Penawaran yang sudahdisampaikan sebelumnya.

20.20.20.20.

Batas AkhirBatas AkhirBatas AkhirBatas AkhirWaktuWaktuWaktuWaktuPemasukanPemasukanPemasukanPemasukanPenawaranPenawaranPenawaranPenawaran

Penawaran harus disampaikan kepada atau harus sudah diterimaoleh Pokja ULP paling lambat di tempat dan pada waktu yangditentukan dalam LDP.

21.21.21.21. PenawaranPenawaranPenawaranPenawaranTerlambatTerlambatTerlambatTerlambat

21.1. Setiap penawaran yang diterima oleh Pokja ULP setelahbatas akhir waktu pemasukan penawaran akan ditolak dandikembalikan kepada peserta yang bersangkutan dalamkeadaan tertutup (sampul tidak dibuka).

21.2. Terhadap penawaran terlambat yang disampaikan melaluipos/jasa pengiriman, Pokja ULP akan memberitahukan

kepada peserta yang bersangkutan untuk mengambilkembali penawaran tersebut.

E.E.E.E. Pembukaan dan Evaluasi PenawaranPembukaan dan Evaluasi PenawaranPembukaan dan Evaluasi PenawaranPembukaan dan Evaluasi Penawaran

22.22.22.22. PembukaanPembukaanPembukaanPembukaanDokumenDokumenDokumenDokumenPenawaranPenawaranPenawaranPenawaran dandandandanKoreksi Aritmatik Koreksi Aritmatik Koreksi Aritmatik Koreksi Aritmatik

22.1. Dokumen Penawaran dibuka di hadapan peserta padawaktu dan tempat sesuai ketentuan dalam LDP, yangdihadiri paling kurang 2 (dua) peserta sebagai saksi.

22.2. Perwakilan peserta yang hadir pada saat pembukaanDokumen Penawaran menunjukkan tanda pengenal dansurat penugasan kepada Pokja ULP.

22.3.

Apabila tidak ada peserta atau hanya ada 1 (satu) pesertasebagai saksi, maka Pokja ULP menunda pembukaanDokumen Penawaran selama 2 (dua) jam.

22.4. Apabila setelah ditunda selama 2 (dua) jam, hanya ada 1(satu) atau tidak ada peserta sebagai saksi, maka pembukaanDokumen Penawaran tetap dilanjutkan dengan menunjuksaksi tambahan di luar Pokja ULP yang ditunjuk oleh PokjaULP.

22.5. Pokja ULP membuka kotak/tempat penyimpanan dokumendihadapan para peserta.

22.6. Pokja ULP meneliti isi kotak/tempat penyimpanan dokumendan menghitung jumlah Dokumen Penawaran yang masukdihadapan peserta.

22.7. Apabila penawaran yang masuk ke dalam kotak/tempatpemasukan Dokumen Penawaran kurang dari 3 (tiga)peserta maka seleksi dinyatakan gagal.

22.8. Dokumen Penawaran dengan sampul bertanda“PENARIKAN”, ”PENGGANTIAN”, ”PENGUBAHAN”, atau”PENAMBAHAN” harus dibuka dan dibaca terlebih dahulu.

22.9. Dokumen Penawaran yang telah masuk tidak dibuka,apabila dokumen dimaksud telah disusuli dokumen dengan

sampul bertanda “PENARIKAN”

22.10. Pokja ULP membuka Dokumen Penawaran di hadapan


26/114

12

peserta kemudian dijadikan lampiran Berita AcaraPembukaan Dokumen Penawaran.

22.11. Pokja ULP memeriksa dan menunjukkan dihadapan pesertamengenai kelengkapan Dokumen Penawaran, yang

meliputi:a. surat penawaran;

b. surat kuasa dari direktur utama /pimpinan perusahaankepada penerima kuasa yang namanya tercantum dalamakte pendirian atau perubahannya (apabila dikuasakan);

c. Surat Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi (apabilaada);

d. dokumen penawaran teknis;

e. dokumen penawaran biaya yang terdiri dari:

1).

surat penawaran biaya yang didalamnyatercantum masa berlaku penawaran dan biayapenawaran;

2). rekapitulasi penawaran biaya;

3). rincian biaya penawaran terdiri dari :

a). rincian Biaya Langsung Personil(remuneration );

b). rincian Biaya Langsung Non-Personil (directreimbursable cost );

f.

dokumen lain yang dipersyaratkan.22.12. Pokja ULP tidak boleh menggugurkan penawaran pada

waktu pembukaan kecuali untuk peserta yang terlambatmemasukkan penawaran.

22.13. Salah satu anggota pokja ULP bersama 1 (satu) saksimemaraf Dokumen Penawaran asli yang bukan miliknya.

22.14. ULP melakukan koreksi aritmatik terhadap penawaranbiaya, dengan ketentuan:

a. kesalahan hasil pengalian antara volume dengan hargasatuan, harus dilakukan pembetulan, dengan ketentuan

harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak bolehdiubah;

b. jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggapsudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yanglain, dan harga satuan pada surat penawaran tetapdibiarkan kosong;

22.15. Total penawaran biaya terkoreksi yang melebihi paguanggaran langsung mengugurkan penawaran, namun totalbiaya terkoreksi yang melebihi HPS tidak menggugurkanpenawaran sebelum dilakukan negosiasi biaya. Jika nilaipagu anggaran sama dengan nilai HPS maka nilai tersebut

dijadikan patokan untuk menggugurkan penawaran biayaterkoreksi.


27/114

13

22.16. Dalam hal terjadi penundaan waktu pembukaanpenawaran, maka penyebab penundaan tersebut harusdimuat dengan jelas di dalam Berita Acara.

22.17. Pokja ULP segera membuat Berita Acara Pembukaan

Dokumen Penawaran dan Koreksi Aritmatik yang sekurang-kurangnya memuat:

a. nama paket dan pagu anggaran;

b. nama peserta;

c. jumlah Dokumen Penawaran yang masuk;

d. jumlah Dokumen Penawaran yang lengkap dan tidaklengkap;

e. kelainan-kelainan yang dijumpai dalam DokumenPenawaran (apabila ada);

f.

besaran usulan biaya;

g. usulan biaya terkoreksi;

h. keterangan lain yang dianggap perlu; dan

i. tanggal pembuatan berita acara.

22.18. Setelah dibacakan dengan jelas, Berita Acara ditandatanganioleh anggota pokja ULP yang hadir dan 2 (dua) orang saksi.

22.19. Berita Acara dilampiri Dokumen Penawaran.

22.20. Salinan Berita Acara dibagikan kepada peserta yang hadirtanpa dilampiri Dokumen Penawaran dan Pokja ULP dapat

mengunggah salinan tersebut melalui alamat website K/L/D/I

23.23.23.23. Klarifikasi DanKlarifikasi DanKlarifikasi DanKlarifikasi DanKonfirmasiKonfirmasiKonfirmasiKonfirmasiPenawaranPenawaranPenawaranPenawaran

23.1. Untuk menunjang penelitian dan evaluasi dokumen penawaran,Pokja ULP dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yangtidak jelas dalam dokumen penawaran. Peserta harusmemberikan tanggapan atas klarifikasi. Klarifikasi tidak bolehmengubah substansi dan harga penawaran. Klarifikasi dantanggapan atas klarifikasi harus dilakukan secara tertulis.

23.2. Terhadap hal-hal yang diragukan berkaitan dengan dokumenpenawaran, pokja ULP dapat melakukan konfirmasikebenarannya kepada pihak-pihak/instansi terkait.

24.24.24.24.

EvaluasiEvaluasiEvaluasiEvaluasiPenawaranPenawaranPenawaranPenawaranAdministrasiAdministrasiAdministrasiAdministrasi,,,,Teknis, dan BiayaTeknis, dan BiayaTeknis, dan BiayaTeknis, dan Biaya

24.1.

Penawaran dievaluasi dengan cara memeriksa danmembandingkan Dokumen Penawaran terhadappemenuhan persyaratan yang diurut mulai dari tahapanpenilaian persyaratan administrasi, persyaratan teknis, dankewajaran biaya.

24.2. Metode evaluasi, kriteria, dan tata cara selain yangdisebutkan dalam IKP tidak diperbolehkan.

24.3. Pokja ULP melakukan evaluasi penawaran yang meliputi:

a. evaluasi administrasi;

b. evaluasi teknis; dan

c. evaluasi biaya.


28/114

14

24.4. Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagaiberikut:

a. Pokja ULP dan/atau peserta dilarang menambah,mengurangi, mengganti dan/atau mengubah isi

Dokumen Penawaran;b. penawaran yang memenuhi syarat adalah

penawaran yang sesuai dengan ketentuan antara laindisampaikan oleh penawar yang berhak pada waktunyauntuk paket pekerjaan yang dilelangkan, memenuhisyarat-syarat yang ditetapkan meliputi syaratadministrasi, syarat teknis dalam menyelesaikanpekerjaan sesuai dengan syarat-syarat, dan ruanglingkup serta kualifikasi tenaga ahli yang ditetapkandalam Dokumen Pemilihan dan harga yang wajar dapatdipertanggungjawabkan, tanpa ada penyimpangan

yang bersifat penting/pokok atau penawaranbersyarat;

c. penyimpangan yang bersifat penting/pokok ataupenawaran bersyarat adalah:

1). penyimpangan dari Dokumen Pemilihan yangmempengaruhi lingkup, kualitas, danhasil/kinerja pekerjaan; dan/atau

2). penawaran dari peserta dengan persyaratantambahan di luar ketentuan Dokumen Pemilihan

yang akan menimbulkan persaingan usaha tidaksehat dan/atau tidak adil diantara peserta yangmemenuhi syarat.

d. para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukanintervensi kepada Pokja ULP selama proses evaluasi;

e. apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanyapersaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadipengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antarapeserta, Pokja ULP dan/atau PPK dengan tujuan untukmemenangkan salah satu peserta, maka :

1). peserta yang terlibat dimasukan dalam DaftarHitam baik badan usahanya maupun

pengurusnya;

2). proses evaluasi tetap dilanjutkan denganmenetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat(apabila ada);

3). apabila tidak ada peserta lainnya sebagaimanadimaksud pada angka 2), maka seleksi dinyatakan

gagal.

24.5. Evaluasi Administrasi :

a. Evaluasi terhadap data administrasi hanya dilakukanterhadap hal-hal yang tidak dinilai pada saat penilaian

kualifikasi.

b. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan


29/114

15

administrasi, apabila:

1). syarat-syarat substansial yang dimintaberdasarkan Dokumen Pemilihandipenuhi/dilengkapi;

2).

surat penawaran :

a). ditandatangani oleh :

(1). direktur utama/pimpinanperusahaan;

(2). penerima kuasa dari direkturutama/pimpinan perusahaan yangnama penerima kuasanya tercantumdalam akte pendirian atauperubahannya;

(3).

kepala cabang perusahaan yangdiangkat oleh kantor pusat yangdibuktikan dengan dokumen otentik;atau

(4). pejabat yang menurut perjanjiankerja sama berhak mewakiliperusahaan yang bekerja sama.

b). jangka waktu berlakunya surat penawarantidak kurang dari waktu yang ditetapkandalam LDP;

(1). apabila ada perbedaan nilai penulisanantara angka dan huruf maka yangdiakui adalah tulisan huruf;

(2). apabila nilai yang tertulis dalam angka jelas sedangkan nilai dalam huruftidak jelas, maka nilai yang diakuiadalah nilai yang tertulis dalam angka;atau

(3). apabila nilai dalam angka dan nilai yang tertulis dalam huruf tidak jelas,maka penawaran dinyatakan gugur.dinyatakan gugur.dinyatakan gugur.dinyatakan gugur.

c).

jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yangditawarkan tidak melebihi jangka waktu

yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan,dengan ketentuan:

(1). apabila ada perbedaan nilai penulisanantara angka dan huruf maka yangdiakui adalah tulisan huruf;

(2). apabila nilai yang tertulis dalam angka jelas sedangkan nilai dalam huruftidak jelas, maka nilai yang diakuiadalah nilai yang tertulis dalam angka;

atau

(3). apabila nilai dalam angka dan nilai


30/114

16

yang tertulis dalam huruf tidak jelas,maka penawaran dinyatakan gugur.

d). bertanggal.

c. untuk menghindari kesalahan-kesalahan kecil yangdapat menggugurkan penawaran, maka syarat-syaratlainnya yang diperlukan agar diminta dan dievaluasipada saat prakualifikasi dan tidak perlu dilampirkanpada Dokumen Penawaran;

1). Pokja ULP dapat melakukan klarifikasi secaratertulis terhadap hal-hal yang kurang jelas danmeragukan namun tidak boleh mengubahsubstansi;

2). peserta yang memenuhi persyaratan administrasidilanjutkan dengan evaluasi teknis;

3).

apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, makaevaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi teknis;

4). Apabila tidak ada peserta yang memenuhipersyaratan administrasi, maka seleksi dinyatakan

gagal.

24.6. Evaluasi Teknis :

a. Evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yangmemenuhi persyaratan administrasi.

b.

Unsur-unsur yang dievaluasi harus sesuai dengan yangditetapkan.

c. Evaluasi penawaran teknis dilakukan dengan caramemberikan nilai angka tertentu pada setiap kriteria

yang dinilai dan bobot yang telah ditetapkan dalamDokumen Pemilihan, kemudian membandingkan

jumlah perolehan nilai dari para peserta, denganketentuan:1). unsur-unsur pokok yang dinilai adalah:

a). pengalaman perusahaan (bobot nilai antara10 % s.d 20 %),

b).

pendekatan dan metodologi (bobot nilaiantara 20 % s.d 40 %),c). kualifikasi tenaga ahli (bobot nilai antara 50

% s.d 70 %);2). penilaian dilakukan sesuai pembobotan dari

masing-masing unsur yang telah tercantum dalamLDP;

3). bobot masing-masing unsur ditetapkan oleh PokjaULP berdasarkan jenis pekerjaan yang akandilaksanakan;

d. Penilaian terhadap Pengalaman Perusahaan dilakukan

atas:1). pengalaman perusahaan peserta dalam


31/114

17

melaksanakan pekerjaan sejenis dengan pekerjaan yang dipersyaratkan dalam KAK untuk 10(sepuluh) tahun terakhir;

2). pengalaman kerja di Indonesia dan/atau di lokasi

proyek mendapat tambahan nilai;3). pengalaman tersebut diuraikan secara jelas

dengan mencantumkan informasi: namapekerjaan yang dilaksanakan, lingkup dan datapekerjaan yang dilaksanakan secara singkat,lokasi, pemberi tugas, nilai, dan waktupelaksanaan (menyebutkan bulan dan tahun);

4). penilaian juga dilakukan terhadap jumlahpekerjaan yang sedang dilaksanakan oleh peserta,disamping untuk mengukur pengalaman juga

dapat dipergunakan untuk mengukurkemampuan/kapasitas peserta yang bersangkutandalam melaksanakan tugasnya;

5). pengalaman perusahaan peserta harus dilengkapidengan referensi dari pengguna jasa, yangmenunjukkan kinerja perusahaan peserta yangbersangkutan selama 10 (sepuluh) tahun terakhir;

6). sub unsur Pengalaman Perusahaan yang dinilaiadalah:

7). pengalaman melaksanakan proyek/kegiatan

sejenis;8). pengalaman melaksanakan di lokasi

proyek/kegiatan;

9). pengalaman manajerial dan fasilitas utama;

10). kapasitas perusahaan dengan memperhatikan jumlah tenaga ahli tetap;

11). sub unsur lain yang dinilai dan dipersyaratkan..

12). bobot masing-masing sub unsur ditetapkan olehPokja ULP berdasarkan jenis pekerjaan yang akandilaksanakan sesuai dengan yang tercantum dalamLDP.

e. Penilaian terhadap Pendekatan dan Metodologidilakukan atas:

1). pemahaman perusahaan peserta atas lingkuppekerjaan/jasa layanan yang diminta dalam KAK,pemahaman atas sasaran/tujuan, kualitasmetodologi, dan hasil kerja;

2). sub unsur Pendekatan dan Metodologi yang dinilaiadalah:

a).

pemahaman atas jasa layanan yangtercantum dalam KAK, penilaian terutamameliputi: pengertian terhadap tujuan


32/114

18

proyek/kegiatan, lingkup serta jasakonsultansi yang diperlukan (aspek-aspekutama yang diindikasikan dalam KAK), danpengenalan lapangan;

b).

kualitas metodologi, penilaian terutamameliputi: ketepatan menganalisa masalahdan langkah pemecahan yang diusulkandengan tetap mengacu kepada persyaratanKAK, konsistensi antara metodologi denganrencana kerja, apresiasi terhadap inovasi,tanggapan terhadap KAK khususnyamengenai data yang tersedia, orang bulan( person-month ) tenaga ahli, uraian tugas,

jangka waktu pelaksanaan, laporan-laporan yang disyaratkan, jenis keahlian serta jumlahtenaga ahli yang diperlukan, program kerja,

jadwal pekerjaan, jadwal penugasan,organisasi, kebutuhan jumlah orang bulan,dan kebutuhan fasilitas penunjang;

c). hasil kerja (deliverable ), penilaian meliputiantara lain: analisis, gambar-gambar kerja,spesifikasi teknis, perhitungan teknis, danlaporan-laporan;

d). fasilitas pendukung dalam melaksanakanpekerjaan yang diminta dalam KAK;

e). gagasan baru yang diajukan oleh peserta

untuk meningkatkan kualitas keluaran yangdiinginkan dalam KAK diberikan nilai lebih;

f). sub unsur lain yang dinilai dandipersyaratkan.

3). bobot masing-masing sub unsur ditetapkan olehPokja ULP berdasarkan jenis pekerjaan yang akandilaksanakan sesuai dengan yang tercantum dalamLDP.

f. Kualifikasi Tenaga Ahli, penilaian dilakukan atas:

1). tenaga ahli yang diusulkan untuk melaksanakan

pekerjaan dengan memperhatikan jenis keahlian,persyaratan, serta jumlah tenaga yang telahdiindikasikan di dalam KAK;

2). sub unsur Kualifikasi Tenaga Ahli yang dinilaiadalah:

a). tingkat pendidikan, yaitu lulusan perguruantinggi negeri atau perguruan tinggi swasta

yang telah lulus ujian negara atau yang telahdiakreditasi, atau perguruan tinggi luarnegeri yang telah diakreditasi, dibuktikandengan salinan ijazah;

b). pengalaman kerja profesional seperti yangdisyaratkan dalam KAK, didukung dengan


33/114

19

referensi dari pengguna jasa. Bagi tenagaahli yang diusulkan sebagai pemimpin/wakil pemimpin pelaksana pekerjaan (teamleader /co team leader ) dinilai pulapengalaman sebagai pemimpin/wakilpemimpin tim. Ketentuan penghitunganpengalaman kerja profesional dilakukansebagai berikut :

(1). tidak boleh terjadi tumpang tindih(overlap ), bila terjadi overlap yangdihitung hanya salah satu,

(2). apabila terdapat perhitungan bulanmenurut Pokja ULP lebih kecil dari

yang tertulis dalam penawaran, maka yang diambil adalah perhitungan

Pokja ULP. Apabila perhitungan PokjaULP lebih besar dibandingkan dengan yang tertulis dalam penawaran, maka yang diambil adalah yang tertulisdalam penawaran,

(3). apabila jangka waktu pengalamankerja profesional ditulis secara lengkaptanggal, bulan, dan tahunnya, makapengalaman kerja akan dihitungsecara penuh (kecuali bila terjadioverlap , maka bulan yang overlap dihitung satu kali),

(4). apabila jangka waktu pengalamankerja profesional ditulis bulan dantahunnya saja (tanpa tanggal), makapengalaman kerja yang dihitungadalah total bulannya dikurangi 1(satu) bulan,

(5). apabila jangka waktu pengalamankerja profesional ditulis tahunnya saja(tanpa tanggal dan bulan), makapengalaman kerja yang dihitung

hanya 25 % dari total bulannya,(6). kesesuaian lingkup pekerjaan dan

posisi pengalaman kerja profesionaldibandingkan dengan yangdipersyaratkan dalam KAK, dinilaidengan kriteria sebagai berikut:

(a). lingkup pekerjaan :

i. sesuai

ii. menunjang

iii. terkait

(b). posisi :


34/114

20

i. sesuai

ii. tidak sesuai

(c). nilai masing-masing kriteriaditetapkan oleh Pokja ULPberdasarkan jenis pekerjaan

yang akan dilaksanakan sesuaidengan yang tercantum dalamLDP.

(7). bulan kerja profesional yangdidapatkan dari angka (3), (4), dan (5)dikalikan dengan nilai kesesuaianlingkup pekerjaan dan posisi yangdidapatkan dari angka (6),

(8). total seluruh bulan kerja profesional

dibagi dengan angka 12 sehinggadidapatkan jangka waktu pengalamankerja profesional seorang tenaga ahli.

(9). Nilai jangka waktu pengalaman kerjaprofesional tenaga ahli dicantumkandalam LDP

c). sertifikat keahlian/profesi yang dikeluarkanoleh pihak yang berwenang mengeluarkan,sesuai dengan keahlian/profesi yangdisyaratkan dalam KAK;

d). lain-lain : penguasaan bahasa Inggris,bahasa Indonesia (bagi konsultan Asing),bahasa setempat, aspek pengenalan(familiarity ) atas tata-cara, aturan, situasi,dan kondisi (custom ) setempat. Personil yangmenguasai/memahami aspek-aspek tersebutdi atas diberikan nilai lebih tinggi;

e). sub unsur lain yang dinilai dandipersyaratkan.

3). bobot masing-masing sub unsur ditetapkan olehPokja ULP berdasarkan jenis pekerjaan yang akan

dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum dalamLDP.

4). Tingkat pendidikan tenaga ahli yang kurang daritingkat pendidikan yang dipersyaratkan dalamKAK tidak diberi nilai.

5). Kualifikasi dari tenaga ahli yang melebihi darikualifikasi yang dipersyaratkan dalam KAK tidakmendapat tambahan nilai.

g. Hasil evaluasi teknis harus melewati ambang batas nilaiteknis ( passing grade ) seperti yang tercantum dalamLDP.

h. Apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi teknis


35/114

21

maka seleksi dinyatakan gagal.

i. Apabila peserta yang lulus evaluasi teknis kurang dari 5(lima) maka proses tetap dilanjutkan.

24.7. Evaluasi Biaya :

a. Evaluasi biaya dilakukan terhadap peserta yang lulusambang batas nilai teknis.

b. Unsur-unsur yang perlu diteliti dan dinilai dalamevaluasi penawaran biaya dilakukan terhadap:

1). kewajaran biaya pada Rincian Biaya LangsungPersonil (remuneration );

2). kewajaran penugasan tenaga ahli;

3). kewajaran penugasan tenaga pendukung;

4).

kewajaran biaya pada Rincian Biaya LangsungNon-Personil (direct reimbursable cost )

24.8. Pokja ULP membuat dan menandatangani Berita Acara HasilEvaluasi Administrasi, Teknis, dan Biaya yang paling sedikitmemuat:

a. nama seluruh peserta;

b. hasil evaluasi penawaran administrasi dan teknistermasuk alasan ketidaklulusan peserta;

c. nilai evaluasi teknis diurutkan mulai dari nilai tertinggi;

d. ambang batas nilai teknis;

e. besaran usulan biaya dan biaya terkoreksi;

f. kesimpulan tentang kewajaran :

1). biaya pada Rincian Biaya Langsung Personil(remuneration );

2). penugasan tenaga ahli;

3). penugasan tenaga pendukung; dan

4). biaya pada Rincian Biaya Langsung Non-Personil(direct reimbursable cost).

g.

jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiaptahapan evaluasi;

h. tanggal dibuatnya Berita Acara;

i. keterangan-keterangan lain yang dianggap perlumengenai pelaksanaan seleksi;

j. pernyataan bahwa seleksi gagal apabila tidak adapenawaran yang memenuhi syarat.


36/114

22

F.F.F.F. Penetapan PemenangPenetapan PemenangPenetapan PemenangPenetapan Pemenang

25.25.25.25. PenetapanPenetapanPenetapanPenetapanPemenangPemenangPemenangPemenang

25.1. ULP membuat Surat Penetapan Pemenang Seleksiberdasarkan nilai teknis di atas ambang batas nilai teknis( passing grade ) dan penawaran biaya terkoreksi palingrendah, untuk nilai sampai dengan Rp 10.000.000.000,00(sepuluh miliar rupiah).

Ketentuan kewenangan penetapan ULP sebagaimana yangditetapkan di dalam LDP.

25.2. Menteri/Kepala Lembaga /Kepala Daerah/Kepala institusimembuat Surat penetapan Pemenang Seleksi untuk nilaidiatas Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)setelah mendapat usulan dari ULP, dengan ketentuan:

a.

usulan penetapan Pemenang Seleksi ditembuskankepada PPK dan APIP K/L/D/I; dan

b. apabila Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Kepalainstitusi tidak setuju dengan usulan ULP, maka Menteri /Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Kepala institusimengembalikan usulan tersebut dan memerintahkanevaluasi ulang atau menyatakan seleksi gagal.

25.3. Penetapan Pemenang Seleksi terdiri dari 1 (satu) pemenangdan paling banyak 2 (dua) pemenang cadangan yaitupeserta lain yang mendapatkan nilai kombinasi tertinggiberikutnya.

26.26.26.26. PengumumanPengumumanPengumumanPengumumanPemenangPemenangPemenangPemenang

26.1. Pokja ULP memberitahukan penetapan peringkat tekniskepada seluruh peserta, serta diumumkan di alamat website K/L/D/I dan ditempel di papan pengumuman resmi untukmasyarakat, yang sekurang-kurangnya memuat:

a. nama paket pekerjaan;

b. nama dan alamat peserta;

c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

d. hasil evaluasi persyaratan administrasi;

e. nilai teknis seluruh peserta yang memenuhi persyaratanadministrasi;

f. penawaran biaya setelah Koreksi Aritmatik;

g. ambang batas nilai teknis; dan

h. pagu anggaran dan HPS.

27.27.27.27. SanggahanSanggahanSanggahanSanggahan 27.1. Peserta dapat menyampaikan sanggahan secara tertulis atasurutan penetapan peringkat teknis kepada Pokja ULP dalamwaktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman urutanperingkat teknis, disertai bukti terjadinya penyimpangan,

dengan tembusan kepada PPK, PA/KPA dan APIP K/L/D/Isebagaimana tercantum dalam LDP.


37/114

23

27.2. Sanggahan diajukan oleh peserta baik secara sendiri-sendirimaupun bersama-sama dengan peserta lain, ditanda tanganioleh :

a. direktur utama/ pimpinan perusahaan;

b.

penerima kuasa dari direktur utama/ pimpinanperusahaan yang nama penerima kuasanya tercantumdalam akte pendirian atau perubahannya;

c. kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor

pusat yang dibuktikan dengan bukti otentik; atau

d. pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhakmewakili perusahaan yang bekerja sama.

27.3. Sanggahan diajukan apabila terjadi penyimpangan prosedurmeliputi:

a.

penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yangdiatur dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;

b. rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinyapersaingan usaha yang sehat; dan/atau

c. penyalahgunaan wewenang oleh Pokja ULP dan/ataupejabat yang berwenang lainnya.

27.4. Pokja ULP wajib memberikan jawaban tertulis atas semuasanggahan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelahmenerima surat sanggahan.

27.5.

Apabila sanggahan dinyatakan benar maka Pokja ULPmenyatakan seleksi gagal.

27.6. Sanggahan yang disampaikan bukan dari pesertasebagaimana yang dimaksud dalam 27.2. atau disampaikanbukan kepada Pokja ULP atau disampaikan dan diterimadiluar masa sanggah, dianggap sebagai pengaduan dan tetapharus ditindaklanjuti.

28.28.28.28. SanggahanSanggahanSanggahanSanggahanBandingBandingBandingBanding

28.1. Peserta sebagaimana yang dimaksud pasal 27 apabila tidaksependapat dengan jawaban sanggahan dari Pokja ULP,dapat mengajukan sanggahan banding sesuai dengansubstansi sanggahan secara tertulis kepada Menteri / Kepala

Lembaga / Kepala Daerah / Kepala institusi paling lambat 5(lima) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan,dengan tembusan kepada PPK, Pokja ULP, APIP K/L/D/Isebagaimana tercantum dalam LDP.

28.2. Menteri / Kepala Lembaga / Kepala Daerah / Kepalainstitusi wajib memberikan jawaban secara tertulis atassemua sanggahan banding paling lambat 15 (lima belas)hari kerja setelah surat sanggahan banding diterima.

Jawaban sanggahan banding bersifat final.

28.3. Peserta yang akan melakukan sanggahan banding harusmemberikan Jaminan Sanggahan Banding yang ditujukan

kepada Pokja ULP sebesar 2‰ (dua perseribu) dari HPS ataupaling tinggi sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta


38/114

24

rupiah) dengan masa berlaku 20 (dua puluh) hari kerjasejak tanggal pengajuan sanggahan banding.

28.4. Penerima Jaminan Sanggah Banding adalah Pokja ULP.

28.5. Sanggahan banding menghentikan proses seleksi.

28.6. Sanggahan banding yang disampaikan bukan dari pesertasebagaimana yang dimaksud dalam 27.2. atau disampaikanbukan kepada Menteri / Kepala Lembaga / Kepala Daerah /Kepala institusi atau disampaikan dan diterima oleh Menteri/ Kepala Lembaga / Kepala Daerah / Kepala institusi di luarmasa sanggah banding, dianggap sebagai pengaduan dantetap harus ditindaklanjuti sebagai pengaduan serta tidakmenghentikan proses seleksi.

29.29.29.29. UndanganUndanganUndanganUndanganKlarifikasKlarifikasKlarifikasKlarifikasiiii dandandandan

NegosiasiNegosiasiNegosiasiNegosiasi TeknisTeknisTeknisTeknisdan Biayadan Biayadan Biayadan Biaya

29.1. Pokja ULP segera mengundang peserta yang ditetapkansebagai pemenang untuk menghadiri acara klarifikasi dan

negosiasi teknis dan biaya, dengan ketentuan:a. tidak ada sanggahan dari peserta;

b. sanggahan dan/atau sanggahan banding terbukti tidakbenar; atau

c. masa sanggah dan/atau masa sanggah bandingberakhir.

29.2. Undangan mencantumkan tempat, hari, tanggal, dan waktuklarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya.

30.30.30.30. KlarifikasiKlarifikasiKlarifikasiKlarifikasi dandandandanNegosiasiNegosiasiNegosiasiNegosiasi TeknisTeknisTeknisTeknisdan Biayadan Biayadan Biayadan Biaya

30.1. Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya dilakukan olehPokja ULP dengan:

a. direktur utama/pimpinan perusahaan;

b. penerima kuasa dari direktur utama/pimpinanperusahaan yang nama penerima kuasanya tercantumdalam akte pendirian atau perubahannya (dinyatakandengan surat kuasa);

c. kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantorpusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik; atau

d. pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhakmewakili perusahaan yang bekerja sama.

30.2.

Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya dilakukan untuk:a. meyakinkan kejelasan teknis dan biaya, dengan

memperhatikan kesesuaian antara bobot pekerjaandengan tenaga ahli dan/atau tenaga pendukung yangditugaskan, serta mempertimbangkan kebutuhanperangkat/fasilitas pendukung yang proporsional gunapencapaian hasil kerja yang optimal;

b. memperoleh kesepakatan biaya yang efisien dan efektifdengan tetap mempertahankan hasil yang ingin dicapaisesuai dengan penawaran teknis yang diajukan peserta.

30.3.

Aspek-aspek teknis yang perlu diklarifikasi dan dinegosiasiterutama:


39/114

25

a. lingkup dan sasaran jasa konsultansi;

b. cara penanganan pekerjaan dan rencana kerja;

c. kualifikasi tenaga ahli;

d.

organisasi pelaksanaan;e. program alih pengetahuan;

f. jadwal pelaksanaan pekerjaan;

g. jadwal penugasan personil; dan

h. fasilitas penunjang.

30.4. Aspek-aspek biaya yang perlu diklarifikasi dan dinegosiasiterutama:

a. kesesuaian rencana kerja dengan jenis pengeluaranbiaya;

b.

volume kegiatan dan jenis pengeluaran; dan

c. biaya satuan dibandingkan dengan biaya yang berlakudi pasaran.

30.5. Klarifikasi dan negosiasi terhadap unit biaya personildilakukan berdasarkan daftar gaji yang telah diauditdan/atau bukti setor pajak penghasilan tenaga ahlikonsultan yang bersangkutan, dengan ketentuan:

a. biaya satuan dari biaya langsung personil, maksimum3,2 (tiga koma dua) kali gaji dasar yang diterima olehtenaga ahli tetap dan/atau maksimum 2,5 (dua koma

lima) kali penghasilan yang diterima oleh tenaga ahlitidak tetap berdasarkan perhitungan dari daftar gaji

yang telah diaudit dan/atau bukti setor pajakpenghasilan tenaga ahli konsultan yang bersangkutan;

b. unit biaya personil dihitung berdasarkan satuan waktu yang dihitung berdasarkan tingkat kehadiran denganketentuan sebagaimana tercantum dalam LDP

30.6. Klarifikasi dan negosiasi terhadap biaya tenaga pendukung(tenaga teknik dan penunjang/administrasi), seperti: tenagasurvey, sekretaris, atau manajer kantor, dilakukanberdasarkan harga pasar tenaga pendukung tersebut.

30.7. Negosiasi biaya dilakukan terhadap total penawaran biayaterkoreksi yang melebihi Pagu Anggaran, agar didapatkantotal penawaran biaya hasil negosiasi yang memenuhi HPS,tanpa mengurangi kualitas penawaran teknis.

30.8. Harga satuan yang dapat dinegosiasikan yaitu BiayaLangsung Non-Personil yang dapat diganti (directreimbursable cost) dan/atau Biaya Langsung Personil(remuneration ) yang dinilai tidak wajar berdasarkanketentuan pada angka 30.5).

30.9. Apabila hasil evaluasi biaya serta klarifikasi dan negosiasi

teknis dan biaya tidak ditemukan hal-hal yang tidak wajar,maka total penawaran biaya dapat diterima sepanjang tidak


40/114

26

melebihi pagu anggaran.

30.10. Apabila klarifikasi dan negosiasi dengan pemenang seleksitidak menghasilkan kesepakatan, maka Pokja ULPmelanjutkan dengan mengundang pemenang cadangan

pertama (apabila ada) untuk melakukan proses klarifikasidan negosiasi sebagaimana di atur dalam angka 30.1 danseterusnya.

30.11. Apabila dalam klarifikasi dan negosiasi dengan pemenangcadangan pertama tidak menghasilkan kesepakatan, makaPokja ULP melanjutkan dengan mengundang pemenangcadangan kedua (apabila ada), yang selanjutnya dilakukanproses klarifikasi dan negosiasi sebagaimana di atur dalamangka 30.1 dan seterusnya.

30.12. Apabila klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya dengan 1

(satu) pemenang dan 2 (dua) pemenang cadangan tidakmenghasilkan kesepakatan maka seleksi dinyatakan gagal.

30.13. Pokja ULP membuat Berita Acara Hasil Klarifikasi danNegosiasi.

G.G.G.G. Penunjukan Pemenang SeleksiPenunjukan Pemenang SeleksiPenunjukan Pemenang SeleksiPenunjukan Pemenang Seleksi

31.31.31.31. PenunjukanPenunjukanPenunjukanPenunjukanPenyedia JasaPenyedia JasaPenyedia JasaPenyedia JasaKonsultansiKonsultansiKonsultansiKonsultansi

31.1. Pokja ULP menyampaikan Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS)kepada PPK sebagai dasar untuk menerbitkan SuratPenunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).

31.2. PPK menerbitkan SPPBJ, bila sependapat dengan Pokja ULP,kepada peserta seleksi dengan pemenang seleksi yang telahmencapai kesepakatan dengan Pokja ULP dalam acaraklarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya untukmelaksanakan pekerjaan.

31.3. SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerjasetelah Pokja ULP menyampaikan BAHS kepada PPK.

31.4. Salah satu tembusan dari SPPBJ disa

Documents

STANDAR Dokumen Pengadaan Jasa