MK SOSIOLOGI UMUMTanggal: 20 Februari 2015 Nama : Farandy Insan
Sejati (B04140044)Ruang: CCR 2.13 (P06.2)
Praktikum II Analisis Realita SosialUsia Menikah Perempuan
Minimal 21 Tahun Oleh: Ira Sasmita
Nama Asisten:Hotmauli Adina Riska
(I24120060)sadasdasdasdasdasdadasdasdadas IkhtisarSejumlah aktivis
dari Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP) dan Yayasan Pemantau Hak
Anak mengajukan uji materi mengenai batas umur pernikahan yang
dianut dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ke Mahkamah
Konstitusi (MK) pada September 2014. Mereka meminta batas usia
minimal menikah 16 tahun dinaikkan. Kementerian Kesehatan,
Kementerian Agama, dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
Nsional (BKKBN) juga sependapat bahwa mereka juga ingin batas usia
minimal untuk menikah dinaikkan. Fasli Jalal, Ketua pelaksana BKKBN
menyarankan agar pernikahan tidak terjadi sebelum berumur 21 tahun
nntuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Menurut beliau aturan
dalam UU Perkawinan sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini.
Pernikahan dini juga menimbulkan banyak resiko bagi ibu dan bayi.
Beliau juga menambahkan bahwa pernikahan dini bertolak belakang
dengan hak asasi anak. Lantaran pada usia di bawah 21 tahun,
seorang anak berhak mendapatkan pendidikan dan hak-hak lainnya.Siti
Khadijah, Staf Ahli Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Bidang Agama memaparkan data United Nation 2011, Populations
Facts, bahwa Indonesia merupakan negara dengan praktik perkawinan
anak tertinggi ke-37 dari 63 negara. Tercatat dalam data Badan
Pusan Statistik (BPS) bahwa perempuan usia 20-24 tahun yang menikah
sebelum usia 18 tahun mencapai 33,5% di perdesaan dan 33,5% di
perkotaan. UNICEF mencatat 70 ribu kematian tiap tahun pada
perempuan usia 15-19 yang disebabkan oleh komplikasi yang
berhubungan dengan kehamilan atau persalinan. Perilaku seks di luar
pernikahan juga kerap terjadi dan dapat menicu terjadinya tindakan
aborsi. tentunya membahayakan keselamatan ibu dan bayi, Sumber:
Republika (11 Februari 2015)AnalisisGagasan UtamaTeori
SingkatKeterangan
Aktor Sosial / tokohPelaku dalam hubungan atau interaksi sosial
yang terjadi. Aktivis yayasan : pengaju uji materi mengenai batas
umur pernikahan yang diatur dalam UU. Mahkamah Konstitusi : Pembuat
Keputusan.
Struktur SosialStuktur sosial adalah pola pola hubungan
sosial.Sejumah aktivis dari YKP dan Yayasan Pemantau hak anak yang
didukung oleh pemerintah yang terdiri atas Kementerian kesehatan,
Kementerian Agama, dan BKKBN mengajukan uji materi mengenai batas
umur pernikahan dalam UU kepada MK karena dianggap menimbulkan
banyak resiko.
Aras Aras masyarakat: Mengkaji masyarakat. Aras Organisasi
sosial: Studi semua organisasi sosial dari yang tertinggi hingga
terendah. Aras Institusi: Studi terpumpun pada pola-pola tertentu.
Aras Mikro: Studi dunia mikro dari interaksi tatap-muka. Aras
Masalah Sosial : Studi masalah-masalah sosial dalam masyarakatAras
Institusi (sistem kelembagaan), karena pihak yang terlibat dalam
hal ini adalah lembaga-lembaga atau institusi-institusi yang ada
kaitanna dengan hal tersebut.
Artikel ditempel SUMBER : Republika (11 Februari 2015)
MK SOSIOLOGI UMUMTanggal: 27 Februari 2015 Nama: Farandy Insan
Sejati (B04140044)Ruang: CCR 2.13 (P06.2)
Praktikum III Sosiologi Sebagai Sudut PandangUsia Menikah
Perempuan Minimal 21 TahunOleh: Irfan Budiman, Rian Suryalibrata,
dan Upik Supriyatun
Nama Asisten:Hotmauli Adina Riska (I24120060)Furi Alifiari
(G74120064) IkhtisarMerika Franola alias Ola di vonis mati oleh
majelis hakim. Ternyata Ola tidak sendiri. Ola divonis mati bersama
kedua sepupunya yaitu Rani dan Deni. Mereka divonis mati oleh hakim
pimpinan Asep Iwan Irawan di Pengadilan Negeri Tangerang. Hukuman
tersebut diberikan setelah mereka terlibat dalam kasus
penyelundupan narkoba.Selepas SMA di Cianjur, Ola merantau ke
Jakarta dan menjadi DJ. Akibat kehidupan bebas yang dijalaninya ia
memperoleh anak dari hubungannya diluar nikah dengan Mr. X. Untuk
mencukupi kebutuhan hidupnya bersama anaknya ia harus bekerja
membanting tulang. Kehidupan Ola kian membaik saat ia bertemu
dengan dengan Tony, pria yang mengaku pebisnis pakaian. Seiring
berjalannya waktu Ola pun menjadi istri Tony. Setelah menikah,
perilaku Tony yang sebenarnya muncul. Ia sering bertindak kasar
terhadap Ola, yang lebih parah lagi ternyata Tony bukanlah pebisnis
pakaian melainkan pebisnis narkotika. Ola pun dipaksa ikut
menjalani bisnis tersebut. Rani dan Deni juga ikut dalam bisnis
tersebut karena tuntutan ekonomi. Awalnya Rani dan Deni tidak
mengetahui bahwa mereka adalah kurir narkoba. Kedua orang tersebut
mengaku seperti tidak sadar bila mereka di manfaatkan sebagai kurir
narkotika. Tetapi mereka mengaku tidak bisa berhenti dari bisnis
tersebut karena bila mereka berhenti, Ola akan menjadi sasaran
kemarahan Tony. Karena alasan tersebut mereka tetap menjalani
bisnis ilegal tersebut.Pada tahun 2003, sandiwara Ola dan kedua
sepupunya berakhir di Bandara Soekarno-Hatta. Aksi mereka
menyelundupkan narkoba tercium petugas. Pada hari yang sama Tony
dan empat rekannya tewas dalam baku tembak dengan polisi. Menurut
Kepala Kepolisian Wilayah Kota Bandung, Ola terhitung sebagai
pemain sandiwara yang andal. Ia juga mengaku tak percaya kalau
keterlibatan Ola dalam perdagangan narkotik semata karena terpaksa.
Menurutnya, Ola sudah terlibat dalam dunia hitam sejak menjadi
DJ.
AnalisisGagasan UtamaTeori SingkatKeterangan
Aktor Sosial / tokohPelaku dalam hubungan atau interaksi sosial
yang terjadi. Ola : Drug trafficker Tony : Anggota komplotan
sindikat narkotika internasional Rani dan Deni : Kurir narkoba
Hakim dan Kepolisian : Penegak hukum
Struktur SosialStuktur sosial adalah pola pola hubungan
sosial.Sang drug trafficker, Ola merupakan merupakan istri dari
seorang bandar narkoba, Tony. Dan yang menjadi kurir narkoba adalah
Rani dan Deni yang merupakan sepupu Ola.
Aras Aras masyarakat: Mengkaji masyarakat. Aras Organisasi
sosial: Studi semua organisasi sosial dari yang tertinggi hingga
terendah. Aras Institusi: Studi terpumpun pada pola-pola tertentu.
Aras Mikro: Studi dunia mikro dari interaksi tatap-muka. Aras
Masalah Sosial : Studi masalah-masalah sosial dalam masyarakatAras
masalah sosial, karena masalah narkoba yang beredar di masyarakat
disebabkan karena adanya seorang drug trafficker.
MK SOSIOLOGI UMUMTanggal: 6 Maret 2015 Nama: Farandy Insan
Sejati (B04140044)Ruang: CCR 2.13 (P06.2)
Praktikum IV Analisis Interaksi dan Proses SosialSTRUKTUR
INTERAKSI KELOMPOK ELIT DALAM PEMBANGUNAN Penelitian di Tiga Desa
SantriOleh: Sunyoto Usman
Nama Asisten:Hotmauli Adina Riska (I24120060)Furi Alifiari
(G74120064) IkhtisarDalam sosiologi, elit didefinisikan sebagai
anggota suatu kelompok kecil dalam masyarakat yang tergolong
disegani, dihormati, kaya serta berkuasa. Kelompok ini memiliki
kemampuan mengendalikan aktivitas perekonomian dan sangat dominan
dalam mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Ada dua pendapat
mengenai kelahiran kelompok elit. Pendapat pertamaadalah kelompok
elit lahir karena proses alami, mereka adalah orang terpilih yang
oleh Tuhan memang dikaruniai kepandaian, dan kemampuan dalam
mengatasi persoalan hidup. Pendapat keduaadalah kelompok elit lahit
akibat dari kompleksitas organisasi sosial. Ada tiga macam
pendekatan yang digunakan peneliti, yaitu (1) positional approach
(mencari individu-individu yang menempati posisi penting dalam
lembaga-lembaga social), (2) reputational approach (melakukan
wawancara mendalam dengan informan-informan kunci untuk
mengklasifikasikan tokoh-tokoh yang menjadi panutan masyarakat) dan
(3) decisional approach (melihat penampilan nyata tokoh-tokoh
masyarakat dalam proses pengambilan keputusan).Pemilihan desa
santri dalam studi masalah pembangunan dan struktur interaksi
kelompok elit, bukanlah tanpa alasan. Hal ini karena di desa masih
ada dominasi figur tokoh agama. Namun ternyata hasil penelitian
menunjukkan bahwa dalam desa santri itu, kelompok elit pamong desa
memiliki angka yang lebih tinggi dalam koneksi, sehingga masyarakat
memandang kelompok tersebut lebih mampu menyelesaikan pembangunan
desa. Dalam programnya, semua anggota kelompok elit saling
berinteraksi dan bekerjasama. Tentu saja dalam kerja sama itu, para
kelompok elit desa tidak selalu dalam satu pandangan sehingga dapat
menyebabkan konflik.
Bentuk Interaksi SosialAntar PeroranganAntara Perorangan dan
KelompokAntar Kelompok
KerjasamaKerjasama antar anggota kelompok elit.Kerjasama Kepala
Desa dengan KUD.Kerjasama antar kelompok elit.
AkomodasiSikap antar anggota kelompok elit.Kelompok elit menjadi
jembatan penghubung kemauan rakyat dan keputusan pemerintah.Petani
kaya dan pemuka agama yang saling membantu dalam pembangunan
desa
AsimilasiWarga yang menjadi pengikut thoriqot untuk
persatuan.Warga memiliki dukungan kuat terhadap ketahanan
organisasi islamKelompok elit yang berbaur dengan masyarakat.
PersainganPersaingan antar anggota kelompok elit dalam mencari
koneksi dan reputasi. Persaiangan lembaga dengan anggota kelompok
elit.Persaingan antar partai politik.
KontravensiKurangnya koneksi anggota pemuka agama dengan
warga.Kurangnya koneksi kelompok pemuka agama dengan
warga.Perbedaan koneksi antar kelompok
KonflikPerbedaan cara pandang antar anggota kelompok
elit.Pemecahan setiap masalah selalu diserahkan kepada kelompok
elit.Perbedaan cara pandang antar kelompok elit.
MK SOSIOLOGI UMUMTanggal: 20 Maret 2015 Nama: Farandy Insan
Sejati (B04140044)Ruang: CCR 2.13 (P06.2Praktikum VI Analisis
Masyarakat dan KebudayaanOmpu Monang Napitupulu Ingin Sederhanakan
Budaya BatakOleh: Arbain RambeyNama Asisten:Hotmauli Adina Riska
(I24120060)Furi Alifiari (G74120064) IkhtisarPembaca surat kabar di
Medan seakan dijejali dengan iklan yang mengajak agar masyarakat
Batak Toba mengusir perusahaan yang merusak lingkungan Bona
Pagosit. Pemasang iklan itu adalah Parbato atau Partukongan Batak
Toba yang merupakan organisasi kesukuan yang akhir-akhir ini memang
galak. Banyak kalangan yang menganggap hal ini adalah suatu
kemunduran di tengah derasnya arus globalisasi. Ompu Monang
Napitupulu, seorang ketua Parbato mengemukakan bahwa di indonesia
banyak masalah hanya bisa didekati secara etnis. Dia juga
memaparkan pentingnya tiap etnis untuk menggalang solidaritas kecil
yang akhirnya berguna untuk solidaritas Indonesia.Ompu Monang yang
nama aslinya Daniel Napitulu, mengaku bahwa namanya sekarang
diambil dari nama cucu pertamanya. Hal seperti itu adalah salah
satu budaya batak yang menurutnya harus dipertahakan. Bukan hanya
soal nama itu, hubugan kekerabatan para undangan mempelai pada
sebuah pernikahan juga sangat kental. Segi positifnya adalah rasa
tanggung jawab pada pendidikan dan perawatan seorang anak bisa
melebar sampai pamannya. Di samping itu budaya batak juga memiliki
sisi negatif. Dalam pesta Batak, para undangan harus menunggu
sampai acara keluarga selesai. Selain itu, dalam pesta pernikahan
adat batak terdapat salah atu rangkaina acara yaitu pemberian
nasehat yang dimana pada saat itu ratusan orang yang memberikan
nasehat. Setiap orang yang menghadiri pesta pernikahan harus
membeli ulos untuk diberikan pada mempelai. Sedangkan nantinya kain
ulos tersebut akan dijual kembali kepada orang lain dan orang lain
itu akan memberikan lagi kepada orang yang menikah dan begitulah
seterusnya. Jadi hal itu dianggap sebagai pemborosan waktu dan
materi. Contoh pemborosan lainnya yaitu pada pembangunan
makam-makam Batak Toba yang nilainya dapat mencapai ratusan juta
per makamnya. Dan mirisnya, pemborosan itu hanya sebagai ajang
gengsi. Untuk mengatasi hal itu, Ompu Monang memberikan contoh pada
pernikahan anaknya. Hal itu dilakukan dengan harapan bisa menjadi
pemutus budaya boros itu.AnalisisUnsur
kebudayaanIdiilAktivitasFisik
1. BahasaMempertahankan bahasa daerahSuka berbicara
ceplas-ceplos dan kerasDaniel Napitulu disebut Ompu Monang.
2. Sistem Teknologi Memudahkan pembuatan kain ulosPembuatan kain
ulos dengan mesinKain ulos dari mesin
3. Sistem Ekonomi Adat Batak Toba yang boros.Pemborosan uang dan
materi saat acara adatKain ulos dan makam keluarga
4. Organisasi Sosial Keinginan untuk menyederhanakan budaya
Batak TobaMengajak masyarakat Batak Toba untuk mengusir perusahaan
Organisasi Parbato
5. Sistem Pengetahuan
6. Kesenian
7. Sistem Religi Menjaga kepercayaanPemberian nasehat kepada
mempelai
a. Integritas kebudayaan : Usaha yang dilakukan oleh Parbato
untuk mengatasi pemborosan dan menyederhanakan kebudayaan
Batak.
b. Diversitas kebudayaan : Orang Batak yang selalu berbicara
ceplas-ceplos dan berwatak keras.
MK SOSIOLOGI UMUMTanggal: 27 Maret 2015 Nama: Farandy Insan
Sejati (B04140044)Ruang: CCR 2.13 (P06.2)Praktikum VII Analisis
Sistem KelembagaanModel Kelembagaan Masyarakat Dalam Pengeloalaan
Hutan Alam ProduksiOleh: Djuhendi TadjudinNama Asisten:Hotmauli
Adina Riska (I24120060)Furi Alifiari (G74120064) IkhtisarPraktek
pengelolaan sumberdaya hutan saat ini termasuk hutan alam produksi
sarat dengan persengkataan. Intensitas sengketa pun cukup beragam
mulai dari perbedaan, ketidaksetujuan, protes, penentangan,
perusakan, sampai dengan pertikaian. Persengketaan yang terkait
dengan masalah hutan alam produksi dipandang dalam garis hirarki
yang linier berupa tata nilai, hak pemilikan, dan model
pengelolaan. Persoalan tersebut terkait dengan tiga pelaku utama
yaitu pemerintah, masyarakat, dan swasta. Hutan Kemasyarakatan
(HKM) merupakan perwujudan berbagai bentuk pengelolaan hutan yang
mengakomodasikan kepentingan dan partisipasi masyarakat secara
luas. Konsep HKM berawal dari keinginan untuk mengakomodasikan
partisipasi masyarakat lokal seluas-luasnya dan keunggulan
pengetahuan dan kearifan masyarakat lokal. Diperlukan adanya
kelembagaan yang mengandung unsur batas yuridiksi, aturan main, dan
aturan perwakilan dengan model kelembagaan yang beragam dan
dilakukan oleh lembaga pemerintah yang ada di daerah. Dengan begitu
masyarakat dapat mencapai hasil akhir efisiensi, keadilan dan
kepatutan, keberlanjutan dan pemeliharaan kenekaragaman sumberdaya
hayati.Analisis
1. Kelembagaan social yang ada menurut penggolongan Uphoff
(1992) berdasarkan sektor-sektor :a. Publik :Dengan para pelaku
(stakeholder), yang sekurang-kurangnya terdiri dari: pemerintah,
masyarakat, dan swasta Bacaan diatas menunjukkan adanya
kelembagaaan dan pelembagaan masyarakat yang berstatus sebagai
publik.b. Partisipatory :Hutan Kemasyarakatan (HKM) yang dibuat
oleh pemerintah ini merupakan perwujudan berbagai bentuk
pengelolaan hutan yang mengakomodasikan kepentingan dan partisipasi
masyarakat secara luas.Bacaan ini merupakan salah satu contoh wujud
partisipasi pemerintah terhadap masyarakat. c. Swasta :Hutan
mungkin hanya sebagai komoditas yang setiap saat dapat
ditransformasikan menjadi uang.Bacaan ini merupakan salah satu
contoh upaya mencari keuntungan2. Tingkatan norma dan sanksi (moral
dan masyarakat)
Tingkatan NormaContohSanksi
MoralMasyarakat
Cara ( usage )Pengelolaan hutan yang kurang baikTidak
pantasDianggap Jangggal
Kebiasaan (folkways)MaluDicela
Tata-kelakuan(mores)Pengelolaan hutan yang sarat akan
persengketaan BersalahDihukum
Adat (customs)Memakai pakaian serba hitamBerdosaDikeluarkan
3. Kelembagaan sosial sebagai kontrol sosial
Kontrol sosial paksaan terdapat pada pemerintah, UU dengan
sanksi yang tegas.
MK SOSIOLOGI UMUMTanggal: 27 Maret 2015 Nama: Farandy Insan
Sejati (B04140044)Ruang: CCR 2.13 (P06.2)Praktikum VII Analisis
Sistem KelembagaanModel Kelembagaan Masyarakat Dalam Pengeloalaan
Hutan Alam ProduksiOleh: Djuhendi TadjudinNama Asisten:Hotmauli
Adina Riska (I24120060)Furi Alifiari (G74120064) IkhtisarSistem
bagi hasil penting dalam kehidupan pertanian di Indonesia. Meskipun
UU Agraria tahun 1990 mengharuskan pertanian mengelola tanahnya
sendiri. Tahun yang sama, penggarapan bagi hasil diantara petani
lebih dari 50% dan hasil yang mereka terima kebanyakan hanya 30%
sampai 40%. Daerah yang padat penghuninya seperti Jawa, jumlahnya
diperkirakan lebih dari 0%. Kesulitannya yaitu mencatat secara
tepat kontrak-kontrak yang kebanyakan dilakukan dengan lisan.
Daerah penelitian terletak antara kota Yogyakarta dan Surakarta
termasuk daerah terpadat penduduknya di Jawa. Kepadatan penduduk
mencapai lebih dari 15.000 jiwa/hektar lahan pertanian. Jumlah
penduduk antara tahun 1920 dan 1969 tumbuh lebih dari dua kali
lipat. Dinamika ini disebabkan oleh makin buruknya struktur
sosio-ekonomi. Bentuk pertanian yang umum adalah persawahan padat
karya dengan hasil panen tinggi. Tingkat teknik produksi masih
rendah. Kurangnya modal dan tawaran berlebih, sarana produksi
berupa tenaga kerja, menyebabkan timbulnya sistem bagi hasil dan
hubungan kerja dasar bagian yang sedikit bagi penggarap dalam
mengelola lahannya. Yang biasa terjadi adalah pembagian warisan
tanpa memecah langsung lahan pertanian dengan mengutamakan
keturunan laki-laki, sehingga lahan pertanian tersebut dikelola
oleh sejumlah keluarga. Kesempatan kerja di sektor industri sangat
sedikit. Sedangkan kesempatan kerja pada industri rumah tangga
kerajinan dan industri kecil pedesaan yang bersifat informal juga
telah terisi penuh.Akibat kelemahan struktur pertanian dan tidak
adanya cadangan tanah, maka jumlah lapisan penduduk pertanian yang
tidak memiliki tanah terus meningkat. Sistem bagi garap yang
menyebar luas merupakan pencerminan kekurangan tanah dan tidak
adanya peluang pekerjaan alternatif. Para penggarap terutama dari
kelompok sosial pedesaan bawah kebanyakan memiliki pondok sederhana
dari bambu dengan pekarangan kecil. Rata-rata pemilik hewan adalaah
pemimpin-pemimpin desa. Pembagian panen antar penggarap dan pemilik
tanah sebesar 6:4 telah dilarang. Dengan bagi hasil pemilik tanah
dan penggarap mendapatkan 1:1 hasil panen kotor untuk padi, dan 1:2
untuk palawija di sawah, tidak menunjukkan keberhasilan. Sebagai
ukuran dasar pembanding bagi hasil adalah kualitas tanah, letak
tanah, bentuk pengolahan, hasil tanaman dan sebagainya.
Bentuk-bentuk dasar bagi hasil ada tiga yaitu, sistem maro, sistem
mertelu, dan sistem mrapat. Demi perbaikan kepentingan sosial yang
dibutuhkan, maka harus dilakukan penghapusan situasi buruk sistem
bagi hasil di Jawa yang telah digambarkan. Pelaksanaan
Undang-Undang Agraria 1960 hanya merupakan langkah pertama yang
penting untuk mengantar ke proses perubahan sosial yang lebih baik.
Usaha-usaha selanjutnya dirancang serasi dalam bidang pertanian,
bidang politik kependudukan, usaha industrial dan infrastruktur,
harus terus diupayakan.
Analisis1. Kelembagaan dan Pelembagaan menurut sektor :a. Publik
:Kelompok sosial desa petani kenceng, petani gundul, yang memiliki
tanah jauh lebih luas dar tanah desa yang ditunjukkan oleh pengukur
desa, menyerahkan tanahnya untuk digarap dalam waktu tertentu
dengan imbalan tunai. Bacaan ini menunjukkan adanya kelompok sosial
yang berstatus sebagai sebuah organisasi dan pemerintah local. b.
Partisipatory :c. Swasta :Kesempatan kerja di sektor industri
sangat sedikit. Sedangkan kesempatan kerja pada industri rumah
tangga kerajinan dan industri kecil pedesaan yang bersifat informal
juga telah terisi penuh . Bacaan ini menunjukkan adanya sektor
privat yaitu industri. 2. Tingkatan norma dan sanksi (moral dan
masyarakat)
Tingkatan NormaContohSanksi
MoralMasyarakat
Cara ( usage )Bagi HasilTidak pantasDianggap Jangggal
Kebiasaan (folkways)Pembagian WarisamMaluDicela
Tata-kelakuan(mores)Pelanggaran UUBersalahDihukum
Adat (customs)BerdosaDikeluarkan
3. Kelembagaan sosial sebagai kontrol sosial
Kontrol sosial paksaan terdapat pada pemerintah, UU dengan
sanksi yang tegas.MK SOSIOLOGI UMUMTanggal: 17 April 2015 Nama:
Farandy Insan Sejati (B04140044)Ruang: CCR 2.13 (P06.2)Praktikum
VIII Analisis GrupSistem PondokOleh: Wariso RamNama
Asisten:Hotmauli Adina Riska (I24120060)Furi Alifiari (G74120064)
IkhtisarSebagian besar migran sirkuler berasal dari rumah tangga
desa yang memiliki lahan sempit dan berpendidikan rendah. Mereka
digolongkan dalam lapisan kurang mampu di desanya. Keadaan yang
serba tidak berkecukupan kemudian mendorong mereka untuk melakukan
usaha mandiri secara kecil-kecilan dengan modal yang tidak begitu
besar dan peralatan yang tidak begitu mahal. Para migran sirkuler
biasanya bergerak dalam bidang usaha sisa karena biasanya pemilik
modal umumnya tidak tertarik pada bidang usaha ini dan bisa memulai
usaha dengan modal terbatas serta menggunakan peralatan sederhana
dan keterampilan yang mudah dipelajari. Contohnya seperti usaha
membuat dan menjual makanan jajanan. Ada dua hal yang menjadi modal
besar dalam pengembangan usaha mereka, yaitu persiapan yang matang
dalam pemasaran serta pengalaman yang cukup mengenai seluk-beluk
proses produksi. Lalu, mereka menutupi keterbatasan yang mereka
miliki dengan azas kegotong royongan. Karena jenis usaha ini
bersifat padat karya, maka diperlukan keterampilan dalam
pengelolaan hubungan antar manusianya. Sehingga azas kerukunan atau
azas kekeluargaan menjadi sendi utama. Dalam sistem pondok ini
diperlukan hubungan yang selaras antara pemilik modal dengan
karyawan penjual dan juga adanya hubungan yang harmonis di antara
sesame karyawan dan penjual.Sistem pondok dapat digolongkan dalam 4
kelompok, yaitu sistem pondok gotong royong dimana setiap anggota
memiliki kedudukn yang sama, sistem pondok rumah tangga dimana
kedaulatan pemilik pondok (pengusaha pondok) berkedudukan sebagai
pemilik rumah tangga, sistem pondok usaha perseorangan dimana ada
diferensiasi anggota yaitu ada yang bertindak sebagai majikan dan
ada yang bertindak sebagai karyawan, dan sistem pondok sewa dimana
pemilik pondok tidak campur tangan dalam dalam kegoatan produksi
ataupun pemasaran barang. Di samping keempat sistem itu terdapat
sistem pondok yang merupakan campuran. Jika dilihat dari jenis
kegiatan yang dilakukan penghuninya, pondok boro dapat dibedakan
menjadi 3 macam, yaitu pondok boro buruh, penjual, dan
produksiAnalisis1. Dasar pembentukan grupa. Dasar keturunan satu
nenek moyang Dalam grup pondok, antara majikan dan karyawan sering
terdapat hubungan darah.b. Dasar tempat tinggal Grup pondok boro
dibentuk oleh masyarakat yang biasanya se-daerah.c. Dasar
kepentingan bersamaKarena berasal dari keadaan ketidakcukupan, maka
mereka mendirikan usaha mandiri untuk memenuhi kebutuhan hidup
mereka.d. Dasar program pihak atas desa
2. Perbedaan derajat kohesivitasa. Sistem pondok gotong royong
Tinggi, karena dalam grup ini efektifitas komunikasinya tinggi. Hal
ini terjadi karena dalam grup ini dilandasi azas gotong royong.b.
Sistem pondok rumah tangga Tinggi, karena dalam grup ini
efektifitas komunikasinya tinggi. Hal ini terjadi karena dalam grup
ini dilandasi azas kekeluargaan.c. Sistem pondok usaha perseorangan
Sedang, hubungan antara majikan dengan karyawan lebih erat daripada
dengan penjual. Tetapi majikan selalu berusaha menjalin hubungan
yang baik dengan penjual, karena mereka saling membutuhkan.d.
Sistem pondok sewaRendah, hubungan yang terjadi hanya sebatas
sewa-menyewa.
MK SOSIOLOGI UMUMTanggal: 24 April 2015 Nama: Farandy Insan
Sejati (B04140044)Ruang: CCR 2.13 (P06.2)Praktikum VIII Analisis
Organisasi Sosial dan BirokrasiLSM dan NegaraOleh: Philip
EdridgeNama Asisten:Hotmauli Adina Riska (I24120060)Furi Alifiari
(G74120064) IkhtisarPeran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) saat ini
dipandang sangat penting dengan berbagai kegiatan dalam mengatasi
masalah yang saat ini sedang dihadapi bangsa Indonesia. Sinergi
tindakan yang dilakukan oleh LSM-LSM tersebut menjadi indikator
serta salah satu cara untuk membantu lembaga tertinggi yang
mengatur rakyat yaitu pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah
yang terus terjadi dan menghimpit masyarakat Indonesia.LSM
mempunyai tiga model yang tampaknya menjadi karakteristik
keseluruhan orientasi mereka dalam berhadapan dengan struktur
negara. Tiga model tersebut diwujudkan dalam tiga macam pendekatan
umum yang dilakukan berbagai LSM dalam menjalin hubungan dengan
pemerintah. Pertama, pendekatan yang diberi nama Kerjasama Tingkat
Tinggi : Pembangunan Akar Rumput. Pendekatan ini lebih menekankan
pada kerjasama program-program pembangunan pemerintah. LSM-LSM yang
termasuk kategori ini antara lain adalah Bina Swadaya dan Yayasan
Indonesia Sejahtera (YIS). Kedua, pendekatan yang disebut Politik
Tingkat Tinggi : Mobilisasi Akar Rumput yang lebih menempati peran
sebagai pembela masyarakat. LSM-LSM yang termasuk kategori ini
adalah Lembaga Studi Pembangunan (LSP), Yayasan Lembaga Konsumen
Indonesia (YLKI), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI),
LP3ES, dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). Ketiga
pendekatan yang disebut Penguatan di Tingkat Akar Rumput yang lebih
menekan pada peningkatan kesadaran masyarakat. LSM-LSM yang
termasuk kategori ini adalah Studi Bantuan Hukum (KSBH) dan
masyarakat pinggir kali Gondolayu.LSM/LSPM telah membangun forum
dan jaringan tersendiri tanpa peraturan dan keanggotaan formal.
Jaringan LSM dapat dibedakan sebagai sektoral, regional, dan
nasional. Jaringan LSM sektoral dipandang oleh sejumlah pihak
sebagai sangat terbuka bagi kontrol dan pengaruh pemerintah.
Ketiganya berperan memperkuat masyarakat sipil melalui berbagai
strategi mereka untuk merangsang pembentukan kelompok otonom.
Ketiganya bersifat ambivalen dalam pendekatan struktur negara.
Sementara gerakan LSM telah banyak menyumbang bagi penguat
demokratis yaitu sintesa efektif antara corak gerak pembangunan dan
mobilitas, interaksi antara aktivitas di tingkat mikro dan makro,
rekonsiliasi dari perbedaan-perbedaan, debirokratisasi yang lebih
luas dari hubungan LSM/LSPM serta memadukan gerakan kooperatif
dengan otonomi kelompok kecil.Analisis1. Persamaan dan perbedaan
tujuan dan cara pencapaian tujuan antara LSM dan birokrasi
pemerintahana. Tujuan1) Perbedaan Pemerintah bertujuan dalam
pembangunan berbagai aspek. Sedangkan LSM bertujuan untuk melakukan
kontrol dan penyeimbangan kekuatan pemerintah. 2) PersamaanSecara
umum LSM dan pemerintah memiliki tujuan yang sama yaitu mewujudkan
kesejahteraan masyarakat.b. Cara pencapaian1) PerbedaanLSM
mementingkan aspirasi masyarakat. Sedangkan pemerintah mementingkan
birokratisasi.2) PersamaanPemerintah dan LSM memproduksi
aturan-aturan untuk mencapai tujuan.
2. Bukti penerapan sistem birokratisme oleh organisasi
pemerintahAda anggapan kuat bahwa UU organisasi kemasyarakatan yang
dikeluarkan tahun 1985 akan sangat memukul otonomi LSM/LPSM. Karena
dengan UU keormasan ini memungkinkan pemerintah untuk menindak
keras organisasi-organisasi yang aktifitasnya dinilai mengancam
stabilitas dan aktivitas nasional.
3. Jejaring antar LSM sebagai salah satu bentuk alternatif
birokrasiJejaring Kolaborasi. Jejaring kolaborasi adalah jejaring
antara organisasi serupa karena memperjuangkan kepentingan yang
sama. Meskipun terdapat banyak perbedaan, LSM-LSM di Indonesia
memiliki secara bersama karakteristik tertentu. Pertama orientasi
terhadap penguatan kelompok-kelompok masyarakat sebagai basis
tumbuhnya masyarakat yang sehat dan sebagai kekuatan penyeimbang
terhadap pemerintah. Tujuan lainnya mencakup pemberian fasilitas
bagi pertukaran informasi, kooperasi dan gerakan bersama, negosiasi
dengan lembaga donor asing dan sebagai saluran untuk penyebaran
dana serta memperjuangkan kesatuan pada saat berhadapan dengan
pemerintah.
MK SOSIOLOGI UMUMTanggal: 8 Mei 2015 Nama: Farandy Insan Sejati
(B04140044)Ruang: CCR 2.13 (P06.2)Praktikum X Analisis Stratifikasi
SosialSISTEM STATUS DAN PELAPISAN MASYARAKAT SISTEM STATUS YANG
BERUBAHRuntuhnya Sistem Status Kolonial dalam Abad Kedua PuluhOleh:
W. F. Werthieim
SITUASI SOSIAL DUA KOMUNITASDESA DI SULAWESI SELATANOleh:
Mochtar Buchori dan Wiladi BudihargaNama Asisten:Hotmauli Adina
Riska (I24120060)Furi Alifiari (G74120064) Ikhtisar Bacaan I
:Sekitar tahun 1900, Belanda berhasil menegakkan kekuasaannya di
seluruh kepulauan Indonesia. Pelapisan masyarakat kolonial menurut
garis ras, yang lazim terdapat di pulau Jawa, mulai meluas ke
pulau-pulau seberang. Tetapi pada abad XX terjadi perkembangan
dinamis yang menerobos pola yang kaku ini dan meningkatkan mobiltas
sosial. Di luar Jawa, uanglah yang terutama melakukan pendobrakan
terhadap sistem asli yang lama. Sebagai contoh, di beberapa daerah
di Kalimantan tenggara, di mana pemerintahan adat feodal telah
dikesampingkan karena bermusuhan dengan Belanda, maka paham
individualisme telah mencapai kemajuan lagi, dan selain dari ukuran
keagamaan yang mempunyai kepentingan yang amat besar, kesejahteraan
materi merupakan ukuran utama dalam menentukan prestise
kemasyarakatan. Sementara di Jawa, semenjak tahun 1900, terjadi
peningkatan perbedaan profesi. Bertambah luasnya ekonomi uang dan
meningkatnya hubungan dengan orang Barat telah menciptakan lapangan
pekerjaan baru.Perkembangan selanjutnya, usaha pribadi untuk naik
dalam tingkat-tingkat sosial dalam masyarakat ini tidak mengambil
bentuk perjuangan untuk memperoleh laba dari perdagangan atau
pekerjaan bebas, tetapi dalam suatu perjuangan untuk mencapai
pengakuan resmi dengan perantaraan ijazah. Dengan demikian,
pendidikan telah menciptakan kelas orang Indonesia yang mempunyai
pendidikan Barat sampai tingkat tertentu. Kelas cendikiawan lantas
dipandang memiliki kewibawaan labih tinggi dari para penguasa
tradisional dan Kiai. Orang Indonesia kemudian mulai diangkat
kepada jabatan-jabatan yang semula merupakan hak istimewa untuk
orang Eropa sebagai akibat dari dibutuhkannya tenaga-tenaga
terlatih dan mahir bahasa Belanda. Kendatipun telah berkembang
kelas menengah Indonesia, perbedaan pendapatan masih sejalan dengan
pelapisan ras. Akibat dari mencairnya garis batas sosial,
persaingan ekonomi dan sosial timbul antara kelompok-kelompok yang
berdampingan. Sehingga para kaum borjuis membentuk barisan untuk
menguatkan solidaritas sebagai upaya meghadapi kelas yang sedang
menanjak dengan tujuan utama mempertahankan hak-hak istimewa
kemasyarakatan. Di pihak lain, dikalangan orang-orang Indonesia
terdapat kecenderungan untuk mengadakan persatuan yang disertai
kesadaran kebangsaan dan akibat dari berkurangnya rasa hormat
terhadap bangsa Belanda. Dalam dunia dagang, monopoli tidak lagi
dipegang oleh orang Cina karena pedagang-pedagang Indonesia semakin
besar jumlahnya dan mengooganisasi diri sehingga mengancam
kedudukan kelas orang Cina.Dengan demikian, terdapat suatu
kecenderungan yang kuat ke arah suatu sistem nilai yang baru
berdasarkan kemakmuran individu dan kemampuan intelektual
seseorang, tetapi perkembangan ini masih ditahan, baik oleh
sisa-sisa struktur kolonial maupun feodal.
Bacaan II :Komunitas Maricaya Selatan terdiri dari lima golongan
masyarakat yang menempati tiga lapisan pokok, yaitu golongan
pejabat dan kelompok professional di lapisan atas; golongan alim
ulama, golongan pegawai dan golongan pedagang di lapisan menengah;
golongan buruh di lapisan bawah. Masyarakat Maricaya Selatan
bersifat heterogen. Terlihat akan tanda-tanda adanya usaha untuk
menembus dinding-dinding antar lapisan dan antar golongan. Penduduk
dari golongan mayoritas cukup terbuka dengan golongan minoritas
tetapi penduduk dari lapisan menengah hanya terbuka dengan
golongannya sendiri.Dilihat dari segi ekonomi dalam masyarakat
Maricaya Selatan tedapat tiga lapisan masyarakat, yaitu lapisan
ekonomi mampu, menengah, miskin. Apabila informasi-informasi
tentang stratifikasi sosial dan stratifikasi ekonomi digabungkan,
maka diperoleh 3 lapis masyarakat; atas, mampu; menengah, sedang;
dan bawah, miskin. Kesempatan pendidikan bagi anak-anak di
masyarakat ini tersedia cukup luas dari TK hingga perguruan tinggi.
Pada kelompok usia 7-12 tahun mayoritas dapat mengenyam pendidikan
SD setempat, 54% lulusan melanjutkan ke SLTP, 65% lulusan SLTP
melanjukan ke SLTA, dan 20% lulusan SLTA melanjutkan ke perguruan
tinggi. Kesan umum yang dapat ditarik ialah bahwa masyarakat
Maricaya Selatan memanfaatkan kesempatan seoptimal mungkin. Apabila
data tentang pendidikan ini dihubungkan dengan ekonomi, maka ini
dapat menggambarkan tingkatan ekonomi orang tua. Dalam masyarakat
Polewali terlihat adanya tiga lapisan masyarakat yaitu, lapisan
atas, kaya; menengah, sedang dan bawah, miskin. Kelompok masyarakat
Bugis dan Makasar merupakan kelompok yang paling besar pengaruhnya
dalam kehidupan sosial terutama dalam kehidupan adat dan keagamaan,
dan paling besar peranannya dalam kehidupan ekonomi. Dalam
kelas-kelas tersebut terdapat perbedaan yaitu berupa gaya hidup.
Masyarakat Polewali secara keseluruhan menjunjung tinggi pendidikan
sebagai sarana memperoleh tempat yang terhormat dalam masyarakat.
Kelompok masyarakat Polewali pada dasarnya merupakan suatu
masyarakat yang lugas mengisi kehidupan mereka sehari-hari dengan
berbagai usaha untuk menghadapi dan menyelesaikan
persoalan-persoalan nyata yang terdapat di lingkungan
mereka.Analisis1. Dimensi yang mendasari pelapisan masyarakata.
Bacaan 11) Ukuran kekayaanKesejahteraan materi merupakan ukuran
utama dalam menentukan prestise kemasyarakatan lebih-lebih lagi di
daerah adat. Barang siapa memiliki kekayaan materi yang banyak,
maka dapat digolongkan ke dalam lapisan atas.2) Ukuran Ilmu
PengetahuanPelapisan masyarakat dapat didasari oleh tingkat
pendidikan yang merupakan gambaran penguasaan ilmu pengetahuan.
Pada bacaan pendidikan telah menciptakan kelas baru kaum
cendikiawan yang menduduki posisi khusus dalam masyarakat. Dengan
demikian, pendidikan telah menciptakan seluruh kelas orang
Indonesia yang mempunyai pendidikan Barat sampai ke tingkat
tertentu, dan adanya kelas ini telah menimbulkan suatu akibat yang
sama dinamisnya terhadap sistem status.3) Ukuran KehormatanPada
abad XIX terdapat pelapisan masyarakat berupa kasta kolonial.
Pelapisan ini didasarkan pada perbedaan ras. Orang-orang barat
memiliki posisi lebih tinggi karena dianggap lebih terhormat dalam
lapisan masyarakat dibandingkan orang-orang Indonesia. Sehingga
sebagian besar orang Indonesia tidak memiliki akses terhadap
jabatan-jabatan tertentu yang hanya diperuntukkan bagi kasta
Eropa.
b. Bacaan 21) Ukuran KekayaanPelapisan masyarakat Maricaya
Selatan didasarkan pada kemampuan ekonomi masyarakat.. Pada
masyarakat Desa Polewali juga terdapat stratifikasi sosial yang
didasarkan pada status ekonomi seseorang. Semakin tinggi kemampuan
ekonomi seseorang maya semakin tinggi pula posisinya dalam
pelapisan masyarakat2) Ukuran kekuasaanStratifikasi komunitas
Maricaya Selatan dapat dilihat dari status sosial seseorang dalam
masyarakat. Dalam bacaan ini status sosial yang mendasari pelapisan
adalah posisi seseorang untuk dapat mempengaruhi (berkuasa) atas
orang lain. Semakin besar kemampuan seseorang untuk mempengaruhi
masyarakat, maka semakin tinggi posisinya dalam lapisan
masyarakat.3) Ukuran ilmu pengetahuan Dilihat dari latar belakang
pendidikan, lapisan atas masyarakat Maricaya Selatan merupakan
kelompok homogen. Ini berarti pelapisan masyarakatnya juga
dilandasi atas dasar tingkat pendidikan.
2. Membandingkan sistem pelapisan
Bacaan 1Bacaan 2
Dimensi PelapisanKekayaan, kehormatan, ilmu pengetahuanKekayaan,
kekuasaan, ilmu pengetahuan
Sistem PelapisanAtasOrang EropaDesa Maricaya SelatanAtas,
mampuPejabat dan kelompok profesional
MenengahOrang CinaMenengah, sedangAlim Ulama, pegawai,
pedagang
BawahOrang IndonesiaBawah, miskinBuruh
Desa PolewaliAtasUlama, pemangku adat, pejabat
MenengahPedagang
BawahBuruh
Sifat Sistem PelapisanTerbuka (status yang berlaku diperoleh
dari suatu usaha melalui berbagai saluran, sehingga memungkinkan
perubahan posisi dalam pelapisan)Terbuka (status yang berlaku
diperoleh dari suatu usaha melalui berbagai saluran, sehingga
memungkinkan perubahan posisi dalam pelapisan)
3. Menjelaskan Faktor-Faktor Pendorong Mobilitas Sosiala. Bacaan
11) Pedagang pribumi menggeser kedudukan pedagang Cina (Vertikal
naik) 2) Banyak posisi penting dalam pemerintahan Belanda yang
diduduki oleh para bumiputra (Vertikal naik)3) Munculnya golongan
cendekiawan dari golongan pribumi membuat pemerintah Belanda
memperhitungkan keberadaannya (Vertikal naik)4) Adanya kelas
cendikiawan Indonesia yang mendobrak susunan kelas kolonial
menyebabkan rubuhnya sistem kasta kolonial (Vertikal turun)5)
Terpuruknya kedudukan lapisan Indo menyebabkan kehormatan kaum Indo
semakin menurun (Vertikal turun)Dari mobilitas yang tampak pada
bacaan 1 tersebut di atas, dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang
mempengaruhi mobilitas sosial adalah pendidikan dan ekonomi. Di
luar Jawa, uanglah yang terutama mendobrak sistem asli yang lama.
Sementara di Jawa, di samping faktor ekonomi, faktor yang
mempengaruhi mobilitas sosial adalah pendidikan.b. Bacaan 2Secara
implisit faktor yang mendorong terjadinya mobilitas sosial pada
bacaan adalah adanya kesadaran yang tinggi akan pentingnya
pendidikan sebagai saluran untuk meraih kedudukan yang lebih tinggi
dalam pelapisan masyarakat. Dalam stratifikasi sosial yang bersifat
terbuka terdapat kemungkinan terjadinya mobilitas sosial. Faktor
lain yang mendorong mobilitas sosial adalah penduduk mayoritas
membentuk pola pergaulan yang akrab dengan penduduk menengah dan
minoritas. Sehingga memungkinkan penduduk untuk menerobos
dinding-dinding antar lapisan dan antar golongan.
