Sosialisasi Rencana Program Bantuan Modal Kerja bagi UMKM

dari Pemerintah

Jakarta, 20 Juli 2020

Oleh :Joko Suyanto, SE.MM

Ketua Umum Perbarindo

Respon Regulator Terhadap Inisiatif Strategis Perbarindo

2

PERPU No. 1 Tahun 2020atau

UU No. 2 Tahun 2020

POJK No. 11 Tahun 2020

PP No. 23 Tahun 2020

PMK No. 64 Tahun 2020

OJK

Pemerintah

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 /PMK.05/2020TENTANG PENEMPATAN DANA PADA BANK PESERTADALAM RANGKA PROGRAMPEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

PP REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2020TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMINASIONAL DALAM RANGKA MENDUKUNG KEBIJAKANKEUANGAN NEGARA UNTUK PENANGANAN PANDEMICORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN/ATAUMENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKANPEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ATAU STABILITAS SISTEMKEUANGAN SERTA PENYELAMATAN EKONOMI NASIONAL

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 11/POJK.03/2020 TENTANG STIMULUS PEREKONOMIAN NASIONAL SEBAGAI KEBIJAKAN COUNTERCYCLICAL DAMPAK PENYEBARAN CORONAVIRUS DISEASE 2019 (POJK STIMULUS DAMPAK COVID-19)

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2020TENTANG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARADAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUKPENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUSDISEASE 2019 (COVID-19) DAN/ATAU DALAMRANGKA MENGHADAPI ANCAMAN YANGMEMBAHAYAKAN PEREKONOMIANNASIONAL DAN/ATAU STABILITAS SISTEMKEUANGAN

POJK No. 34 Tahun 2020

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGANREPUBLIK INDONESIA NOMOR 34/POJK.03/2020TENTANG KEBIJAKANBAGI BANKPERKREDITAN RAKYAT DAN BANKPEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH SEBAGAIDAMPAK PENYEBARAN CORONAVIRUSDISEASE2019

PMK No. 85 Tahun 2020

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85/PMK.05/2020 TENTANG TATA CARAPEMBERIAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN UNTUK KREDIT/PEMBIAYAAN USAHA MIKRO, USAHA KECIL,DAN USAHA MENENGAH DALAM RANGKA MENDUKUNG PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMINASIONAL

3

4

Surat Permintaan Data Kementerian Koperasi dan UKM RI

TerkaitRencana Program Bantuan Modal Kerja bagi UMKM dari Pemerintah

5 5

Bantuan itu berupa dana hibah sebesar Rp 2,4 juta yang akan diberikan ke

masing-masing pelaku usaha. "Program ini bisa lebih dari September, Presiden

akan rilis besar-besaran di pertengahan Agustus. Masih disiapkan Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), penyalurannya akan libatkan bank meliputi Himbara (Himpunan Bank Negara), BPR, dan

BPD," jelas Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam Webinar pada Kamis,

(16/7)

Kriteria PenerimaProgram Bantuan Modal Kerja bagi UMKM dari Pemerintah

Pelaku usaha ultra mikro dan mikro saatini belum mengakses pembiayaan dariBank dan Lembaga Keuangan Lainnya

1

Memiliki kegiatan usaha mandiri

Rekening tabungan per Juni 2020kurang dari Rp 2.000.000,-

2

3

6

7

Data dan Dokumen Yang Harus Disampaikan Nasabah

Asal DPD :

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Nama BPR/BPRS :

Alamat Kantor :

No Telp Kantor :

No HP/WA PIC :

Nama PIC BPR/BPRS :

DATA PELAKU USAHA ULTRA MIKRO DAN MIKRO PRODUKTIF

NO NIK/NO KTP NAMA ALAMAT LENGKAP BIDANG USAHA ALAMAT USAHA NO HP/WA

Catatan : Dilengkapi Surat Penyataan dari Nasabah menyetujui dan tidak keberatan data pribadinyadisampaikan ke Kementerian Koperasi dan UKM RI dalam rangka diusulkan menerima Program Bantuan ModalKerja Produktif dari Permerintah melalui Asosiasi (Perhimpunan Bank Perkreditan RakyatIndonesia/Perbarindo)

8

PEMBAHASAN PMK NO. 85 TAHUN 2020

Revisi dari PMK No. 65 Tahun 2020SUBSIDI BUNGA

9

PMK No. 85 Tahun 2020

10

SYARAT PEMBERIAN SUBSIDI BUNGA

11

PMK No. 85 Tahun 2020

Hal Lainnya

Untuk mendapatkan NPWP berlaku ketentuan sebagai berikut :

a. bagi Debitur dengan plafon Kredit/Pembiayaan sampai denganRp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), pendaftaran NPWP dapat dilakukansecara jabatan oleh Direktur Jenderal Pajak; dan

b. bagi Debitur dengan plafon Kredit/Pembiayaan di atas Rp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah), pendaftaran NPWP dilakukan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

Ketentuan mengenai Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatansebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan sesuai dengan PeraturanDirektur Jenderal Pajak.

12

PMK No. 65 Tahun 2020

13

14

15

TERIMA KASIH

16