Upload
dinhxuyen
View
233
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Sosialisasi Peraturan:
Perpres nomor 9 tahun 2016tentang percepatan pelaksanaan kebijakan satu
peta pada tingkat ketelitian peta skala1:50.000
Ketentuan Umum
Fungsi
1. adalah arahan strategis dalam terpenuhinya satu peta yang mengacu pada satu Kebijakan Satu Peta (KSP)referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000
2. adalah data geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu Informasi Geospasial (IG)dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiata yang berhubungan dengan ruang kebumian
3. adalah informasi geospasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara Informasi Geospasial Dasar (IGD)langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama
4. adalah informasi geospasil yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu Informasi Geospasial Tematik (IGT)yang dibuat mengacu pada IGD
5. adalah pimpinan tinggi pratama pada K/L yang memiliki tugas pokok, fungsi, atau kewenangan Walidata IGTmenurut peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan IGT
6. adalah kelompok kerja yang dibentuk untuk mengelola penyelenggaraan IGT antar Kelompok Kerja Nasional IGTpemangku kepentingan
5. adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan IG secara Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN)bersama, tertib, terukur, terintegrasi, dan berkesinambungan serta berdayaguna
1. Acuan perbaikan data IGT masing-masing sektor2. Acuan perencanaan pemanfaatan ruang skala luas
yang terintegrasi dalam dokumen Rencana Tata Ruang
Tujuan
Terpenuhinya satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal guna percepatan pelaksanaan pembangunan nasional
Ruang Lingkup Kegiatan
RENCANA AKSI PERCEPATAN KSP TAHUN 2016-2019
Percepatan pelaksanaan KSP tercantum dalam Rencana Aksi Percepatan KSP Tahun 2016-2019, terdiri dari 4 (empat) kegiatan sebagai berikut:
Ketentuan Umum
Tujuan Fungsi
Ruang Lingkup Kegiatan
Terpenuhinya satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal guna percepatan pelaksanaan pembangunan nasional
1. Acuan perbaikan data IGT masing-masing sektor2. Acuan perencanaan pemanfaatan ruang skala luas
yang terintegrasi dalam dokumen Rencana Tata Ruang
Percepatan pelaksanaan KSP dilakukan pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000
dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Penyelenggaraan IGDdalam hal ini oleh Badan Informasi Geospasial (BIG)
Penyelenggara IGT instansi dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah setiap orang, , dan/atau
Percepatan pelaksanaan KSP dilakukan pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000
Penyelenggaraan IGD dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini oleh Badan Informasi Geospasial (BIG)
Penyelenggara IGT instansi dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah setiap orang, , dan/atau
Percepatan pelaksanaan KSP tercantum dalam Rencana Aksi Percepatan KSP Tahun 2016-2019, terdiri dari 4 (empat) kegiatan sebagai berikut:
Tim Pelaksana KSP secara administratif berkedudukan di BIG
Sekretariat KSP secara administratif berkedudukan di Kemenko Perekonomian
Tim Percepatan dan Sekretariat KSP
Tim Percepatan KSP menyampaikan laporan dan perkembangan percepatan pelaksanaan KSP kepada Presiden secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan
Tim Pelaksana KSPTim Pelaksana KSP
Tim Percepatan KSPTim Percepatan KSP
TugasKetua Tim
Kepala Badan Informasi Geospasial
TugasKetua Tim
TugasKetua Tim
Deputi Bidang Pengembangan Regional
Kementerian PPN/Bappenas
TugasWakil Ketua 1 TugasKetua Tim
Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah,
Kementerian Dalam Negeri
TugasWakil Ketua 2
TugasKetua Tim
1. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan
2. Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet
TugasAnggota
Direktorat Tata Ruang dan PertanahanKementerian PPN/Bappenas
Jalan Taman Suropati No.2, Gedung Madiun Lt. 3Telp. 021 392712 | Fax. 021 3926601
Website: trp.or.id | E-mail: [email protected]: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016
Pembiayaan KegiatanPembiayaan Kegiatan
Deputi Bidang Pengembangan Regional
Kementerian PPN/Bappenas
Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah,
Kementerian Dalam Negeri
1. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan
2. Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet
Anggota
Wakil Ketua 1 Wakil Ketua 2
Ketua Tim
Kepala Badan Informasi Geospasial
Sekretariat KSPSekretariat KSP
TugasKetua Tim
Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian
TugasSekretaris Tim
TugasKetua Tim
Deputi Bidang Kajian dan Pengelolaan
Program Prioritas Kantor Staf
Kepresidenan
TugasWakil Sekretaris 1 TugasKetua Tim
Deputi Bidang Informasi
Geospasial Tematik Badan
Informasi Geospasial
TugasWakil Sekretaris 2
TugasKetua TimTugasSatuan Tugas 1 TugasKetua TimTugasSatuan Tugas 2
Pengelolaan IGTPengelolaan IGT
TugasKetua TimTugasWalidata IGT
TugasKetua TimTugasKelompok Kerja Nasional IGT
Sekretaris Tim
Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian
Wakil Sekretaris 1 Wakil Sekretaris 2
Deputi Bidang Kajian dan Pengelolaan
Program Prioritas Kantor Staf
Kepresidenan
Deputi Bidang Informasi
Geospasial Tematik Badan
Informasi Geospasial
Satuan Tugas 1 Satuan Tugas 2
Walidata IGTKelompok Kerja Nasional IGT
Tim Percepatan KSP menyampaikan laporan dan perkembangan percepatan pelaksanaan KSP kepada Presiden secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan
1. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Menteri Dalam Negeri3. Menteri Keuangan4. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan5. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional6. Sekretaris Kabinet
TugasAnggota Tim
1. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Menteri Dalam Negeri3. Menteri Keuangan4. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan5. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional6. Sekretaris Kabinet
Anggota Tim
TugasKetua Tim
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
TugasKetua TimKetua Tim
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian1. Melakukan koordinasi strategis yang dibutuhkan untuk percepatan pelaksanaan KSP
2. Membuat dan menetapkan kebijakan dalam rangka penyelesaian permasalahan dan hambatan percepatan pelaksanaan KSP
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap percepatan pelaksanaan KSP pada umumnya dan rencana aksi percepatan pelaksanaan KSP pada khususnya
4. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana agar sesuai dengan tujuan percepatan pelaksanaan KSP yang telah ditetapkan
Tugas
1. Melakukan koordinasi strategis yang dibutuhkan untuk percepatan pelaksanaan KSP
2. Membuat dan menetapkan kebijakan dalam rangka penyelesaian permasalahan dan hambatan percepatan pelaksanaan KSP
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap percepatan pelaksanaan KSP pada umumnya dan rencana aksi percepatan pelaksanaan KSP pada khususnya
4. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana agar sesuai dengan tujuan percepatan pelaksanaan KSP yang telah ditetapkan
Tugas
APBN pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Tim Pelaksana KSP dan Kelompok Kerja Nasional IGT
APBN pada Badan Informasi Geospasial
Tim Percepatan KSP dan Sekretariat
APBN pada masing-masing Kementerian/Lembaga