Sosialisasi Kewajiban PenggunaanB-20 dalam Industri Jasa

Ditjen EBTKE @djebtkewww.ebtke.esdm.go.id @djebtke

Sosialisasi Kewajiban Penggunaan B-20dalam Industri Jasa Pertambangan

Jakarta, 13 September 2018

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALDIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI

@djebtke [email protected] Ditjen EBTKE

Tujuan Program Mandatori Biofuel/Bahan Bakar Nabati (BBN)

Mendukung Ketahanan Energi Nasional

Mendukung pertumbuhan ekonomi domestik

Meningkatkan nilai tambah ekonomi dengan mengembangkan Biofuel berbasis industri pada sumber

daya lokal/domestik

Mengurangi emisi Gas Rumah Kaca dan meningkatkan kualitas lingkungan

Mengurangi konsumsi dan imporbahan bakar fosil


Kebijakan dan Regulasi


• UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang EnergiUndang Undang

• PP Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi NasionalPeraturan Pemerintah

• Perpres Nomor 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 61/2015 tentang Perhimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit Peraturan Presiden

• Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Permen ESDM Nomor 32/2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain

• Permen ESDM Nomor 41 Tahun 2018 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan BBN Jenis Biodiesel dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit

Peraturan Menteri

• Kepmen ESDM Nomor 1770 K/10/MEM/2018 tentang Perubahan Kedua atas Kepmen ESDM Nomor6034 K/12/MEM/2016 tentang Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati yang dicampurkan ke dalamBahan Bakar Minyak

Keputusan Menteri

• Kepdirjen Nomor 100 K/10/DJE/2016 : BiodieselKeputusan Direktur Jenderal EBTKE

Dasar Hukum Pengembangan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel


Kebijakan HilirKebijakan Hulu

Kementerian Keuangan

Permen Keuangan No. 113/2015Organisasi & Tata Kerja BPDPKS

Permen Keuangan No. 133/2015Tarif Layanan BLU BPDPKS

Permen Keuangan No. 136/2015Penetapan Barang Ekspor & Tarif BK

Undang-Undang No. 39/2014Perkebunan

Peraturan Pemerintah No. 24/2015Penghimpunan Dana Perkebunan

Kementerian ESDM

Permen Perdagangan No. 54/2015Verifikasi Kelapa Sawit, CPO dan Turunannya

Kementerian Perdagangan

Permen ESDM No. 41/2018Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel Dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit

KepDirjen EBTKE No. 100K/10/DJE/2016Standar dan Mutu (Spesifikasi) BBN Jenis Biodiesel

Permen ESDM No. 12/2015Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri ESDM nomor 32/2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain

Kepmen ESDM No. 1770/2018Perubahan Kedua Atas Kepmen ESDM No. 6034/2016 tentang Harga Indeks Pasar BBN (Biofuel) Yang Dicampurkan Ke Dalam Bahan Bakar Minyak

Undang-Undang No. 30/2007Energi

Peraturan Pemerintah No. 79/2014Kebijakan Energi Nasional

Peraturan Presiden No. 66/2018Perubahan Kedua Perpres No. 61/2015 Tentang Penghimpunan &

Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit

Kebijakan Insentif Biodiesel dalam kerangka Pembiayaan oleh BPDPKS


Perkembangan Mandatori BBN Jenis BiodieselInstruksi Presiden No. 1 Tahun2006 Penyaluran di 500 SPBU

(Jakarta, Surabaya, Malang danDenpasar)

Peraturan Menteri ESDM No. 32 Tahun 2008tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain

B10 B20

Pemberlakuan mandatori pemanfaatanBBN pada sektor transportasi, industri

dan pembangkit listrik

Peraturan Menteri ESDM No. 25 tahun 2013 tentangPerubahan Peraturan Menteri ESDM No. 32 Tahun 2008 Pemanfaatan Biodiesel ditingkatkan dari B7,5 menjadi B10

pada Sept 2013

Peraturan Menteri ESDM No. 20 Tahun 2014 tentang perubahan kedua Peraturan Menteri ESDM No. 32 Tahun 2008 Mandatori diberlakukan kepada BUPIUN BBM dan Pengguna Langsung di sektor transportasi (PSO dan Non PSO),

pembangkit listrik, dan industri Target pemanfaatan Biodiesel pada tahun 2020 adalah B30 Uji B20 bersama stakeholder terkait

Peraturan Menteri ESDM No. 12 Tahun 2015 tentang PerubahanKetiga Peraturan Menteri ESDM No. 32 Tahun 2008 Pemanfaatan Biodiesel ditingkatkan dari B15 mulai April 2015

dan B20 mulai tahun 2016

B15B2,5 – B7,5

Pentahapan Kewajiban Minimal Pemanfaatan Biodiesel (Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2015)Sektor April 2015 Januari 2016 Januari 2020 Januari 2025

Usaha Mikro, Usaha Perikanan, Usaha Pertanian, Transportasi, dan Pelayanan Umum (PSO) 15% 20% 30% 30%

Transportasi Non PSO 15% 20% 30% 30%

Industri dan Komersial 15% 20% 30% 30%

Pembangkit Listrik 25% 30% 30% 30%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

@djebtke [email protected] Ditjen EBTKE7

Kebijakan Kewajiban Penggunaan BBN di Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)

Badan Usaha Niaga BBM KK dan PKP2B

Pasal 5 Permen ESDM 25/2013Wajib menjamin : Ketersediaan BBN Standar dan mutu (spesifikasi BBN)Memanfaatkan dan mengutamakan

BBN dari produksi dalam negeri

Pasal 3 Permen ESDM 25/2013Pengguna Langsung BBM wajibmenggunakan BBN secara bertahap


Latar Belakang

1. Mengatur kembali ketentuanmengenai pengadaan BBN biodiesel, verifikasi, pengawasan, dan sanksi dalam Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2016 tentangPenyediaan dan Pemanfaatan BBN Jenis Biodiesel Dalam KerangkaDana Pembiayaan oleh BPDPKS

2. Untuk melaksanakan ketentuanPasal 18 ayat (6) Perpres No. 66 Tahun 2018 tentang PerubahanKedua atas Perpres No 61 Tahun2015 tentang Penghimpunan danPenggunaan Dana PKS

1

Tujuan Pengaturan

a. mewujudkan percepatanpemenuhan penahapan kewajibanminimal pemanfaatan BBN JenisBiodiesel;

b. penyelenggaraan administrasipenyediaan dan penyaluran DanaPembiayaan Biodiesel secara tepatsasaran, tepat waktu, dan tepatmanfaat

Kewajiban Pencampuran

BBN JenisBiodiesel

Jenis BBM BU Niaga BBM yang wajib mencampur Periode Pengadaan BBN

Semua jenisMinyak Solar

BU BBM yang:1. Memiliki kilang dan menghasilkan

BBM Jenis Minyak Solar2. Melakukan Impor BBM Jenis Minyak

Solar.

Pengadaan Biodiesel oleh BU BBM untuk pencampuran: Jenis BBM Tertentu; dan Jenis BBM Umum setiap 12 bulan dengan mekanisme penunjukan langsung

PERMEN ESDM NO. 41/2018

2

Pelaporan danPengawasan

Pelaporan BU Pegawasan Sanksi Administratif

1. BU BBN dan BU BBM wajibmelaporkan secara bulanan

2. BU BBN melaporkan volume penyaluran BBN Jenis Biodiesel

3. BU BBM melaporkan volume penerimaan, realisasipencampuran, penolakanpengiriman (bila perlu)

1. Evaluasi, Pengaturan, dan Pengawasan dilaksanakan oleh Dirjen Migas dibantu Tim Pengawas yang terdiri atasDitjen Migas, Ditjen EBTKE, BPH Migas, Itjen KESDM, dan BPDPKS

2. Ditjen Migas melakukanpengawasan berdasarkan hasilverifikasi, laporan badan usaha, dan laporan konsumen

BU BBM dan BBN yang tidakmemenuhi ketentuan diberikansanksi berupa1. Denda; dan/atau2. Pencabutan Izin Usaha

Pengecualian : BU BBM dan BU BBN tidak dikenakan sanksi dalam keadaan kahar

Pembayaraninsentif

Besaraninsentif Penetapan Verifikasi Obyek Verifikasi

SelisihHIP solar dan HIP Biodiesel

HIP JBT ditetapkansetiap 3 bulan; HIP JBU dan HIP Biodiesel setiapbulan

Verifikasi dilakukan oleh DirjenMigas dibantu surveyor sebagaidasar penentuan pembiayaanselisih HIP solar dan HIP Biodiesel

1. BU BBN meliputi volume Biodiesel disalurkan, bukti transaksi, faktur pajak, dan bukti ongkosangkut; dan kualitas Biodiesel di titik serah.

2. BU BBM meliputi persentase campuran dankualitas campuran yang disalurkan

3

@djebtke [email protected] Ditjen EBTKECatatan:Perubahan/Revisi pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 26/2016 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 48/2017 (khusus mekanisme pengadaan)

Matriks Garis Besar Perubahan Permen ESDM (1/2)No Pengaturan Semula (Permen ESDM No 26/2016) Menjadi (Permen ESDM No 41/2018)1 Penetapan/

Pemilihan BU BBM

Proses dan penetapan oleh Dirjen EBTKE dengan koordinasi oleh Dirjen Migas dan BPH Migas dan Pemangku Kepentingan Terkait

Proses dan penetapan oleh Dirjen Migas dengankoordinasi Dirjen EBTKE, BPH Migas, dan Pemangku Kepentingan terkait.Kriteria BU BBM:PSO Berdasarkan SK Kepala BPH MigasNon PSO Memiliki Kilang dan/atau mengajukan rekomendasi impor Solar

2 Mekanisme Pengadaan

Penunjukan Langsung Evaluasi, penilaian dan rekomendasi melalui Tim Evaluasi Pengadaan BBN Jenis Biodiesel

PSO Penunjukan Langsung (proses seperti sebelumnya)Non PSO Penunjukan Langsung

3 PenentuanBU BBN

Ditetapkan oleh Menteri PSO dan Non PSO Ditetapkan oleh Menteri

4 Periode Pengadaan

6 Bulan PSO dan Non PSO 1 Tahun

5 PenetapanHarga IndeksPasar (HIP)

PSO:• Penetapan HIP BBM jenis Minyak Solar jenis

Bahan Bakar Minyak Tertentu oleh Ditjen Migastiap 3 bulan;

• Penetapan HIP BBN jenis Biodiesel oleh DitjenEBTKE tiap bulan.

PSO & Non PSO:• Penetapan HIP BBM jenis Minyak Solar jenis Bahan

Bakar Minyak Tertentu setiap 3 bulan;• Penetapan HIP BBM jenis Minyak Solar jenis Bahan

Bakar Minyak Umum setiap bulan;• Penetapan HIP BBN jenis Biodiesel.


No Pengaturan Semula (Permen ESDM No 26/2016) Menjadi (Permen ESDM No 41/2018)

6 Pengawasan Dilakukan oleh Dirjen EBTKE yang dibantu Tim Pengawas yang dibentuk oleh Menteri (terdiri dari Perwakilan DJEBTKE, DJ Migas, BPH Migas, Itjen KESDM, BPDPKS)

Dilakukan oleh Dirjen Migas yang dibantu Tim Pengawas yang dibentuk oleh Menteri (terdiri dari Perwakilan DJ Migas, DJEBTKE, BPH Migas, Itjen KESDM, BPDPKS)

7 PemberianSanksi

• Pertimbangan penilaian hasil pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen EBTKE dengan pemberian sanksi oleh Dirjen Migas

• Hanya dikenakan kepada BU BBM

• Pertimbangan penilaian hasil pengawasan dan pemberian sanksi dilakukan oleh Dirjen Migas

• Dikenakan kepada BU BBM dan BU BBN

8 Verifikasi Dapat dibantu oleh Pihak Ketiga yang independen

Dibantu oleh Pihak Ketiga yang independen (Surveyor) yang ditetapkan dan didanai oleh BPDPKS

9 KetentuanLain-Lain

Belum diatur Dalam hal terjadi Peningkatan konsumsi BBM jenis Solar, alokasi volume BBN Jenis Biodiesel yang telah ditetapkanoleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat(6) dapat disesuaikan.

Catatan:Perubahan/Revisi pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 26/2016 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 48/2017 (khusus mekanisme pengadaan)

Matriks Garis Besar Perubahan Permen ESDM (2/2)


Implementasi Program B20


Skema Uji Performa KendaraanTermasuk Uji Performa Mesin dan Uji Jalan

Dukungan Finansial (insentif) dariBPDPKSIndonesia mengumpulkan pendanaan dari pungutanekspor kelapa sawit dan turunannya

Kualitas sesuai Standar Nasionaluntuk biodiesel dan sanksinya diatur

Monitoring Kualitas dan Kuantitas

Kapasitas Produksiyang CukupKapasitas industri biodiesel 12,06 juta kL

Implementasi B20

Pedoman Penanganan dan Penyimpanan Biodiesel

Layanan Customer Care B20


Daftar BU BBM dan BU BBN Yang Mengikuti Pengadaan BBN Jenis Biodiesel Tahun 2018

No BU BBM Non PSO

1. PT Pertamina (Persero)

2. PT AKR Corporindo Tbk

3. PT ExxonMobil Lubricants Indonesia

4. PT Jasatama Petroindo

5. PT Petro Andalan Nusantara

6. PT Shell Indonesia

7. PT Cosmic Indonesia

8. PT Cosmic Petroleum Nusantara

9. PT Energi Coal Prima

10. PT Petro Energy

11. PT Gasemas

No BU BBM PSO

1. PT Pertamina (Persero)

2. PT AKR Corporindo Tbk

TOTAL

NO. BU BBN BIODIESEL

1. PT Bayas Biofuels

2. PT Batara Elok Semesta Terpadu

3. PT Cemerlang Energi Perkasa

4. PT Ciliandra Perkasa

5. PT Dabi Biofuels

6. PT Darmex Biofuels

7. PT Intibenua Perkasatama

8. PT Kutai Refinery Nusantara

9. PT LDC Indonesia

10. PT Multi Nabati Sulawesi

11. PT Musim Mas

12. PT Pelita Agung Agrindustri

13. PT Permata Hijau Palm Oleo

14. PT Sukajadi Sawit Mekar

NO. BU BBN BIODIESEL

15. PT SMART Tbk

16. PT Sinarmas Bio Energy

17. PT Tunas Baru Lampung

18. PT Wilmar Bioenergi Indonesia

19. PT Wilmar Nabati Indonesia


Proyeksi Penyerapan FAME Januari s.d. Desember 2018:

2018 BU BBMVolume PSO (KL)

2018 BU BBMVolume NON PSO (KL)

Solar FAME Solar FAME

Realisasi Jan-Apr* Pertamina dan AKR 4.449.935 889.987 Proyeksi Jan-Agst***

Pertamina dan Non Pertamina 10.050.111 138.700

Proyeksi Mei-Des** Pertamina dan AKR 9.751.025 1.950.025 Proyeksi Sept-

Des**Pertamina dan Non

Pertamina 4.702.035 940.407

TOTAL FAME PSO 2.840.192 TOTAL FAME

NON PSO 1.079.107

PERKIRAAN KONSUMSI FAME PSO DAN NON PSO TAHUN 2018 3.919.299

KEBUTUHAN FAME 2018:

Catatan: *) Data berdasarkan permintaan verifikasi yang masuk Ditjen EBTKE tanggal 21 Agustus 2018**) Data berdasarkan hasil rapat dengan Ditjen Migas dan PT Pertamina (Persero) tanggal 21 Agustus 2018***) Data berdasarkan hasil rapat rekonsiliasi data migas tanggal 6 Agustus 2018 di Menko Perekonomian


Proyeksi Penghematan Devisa 2018 dan 2019 (basis MOPS)2018 Sept-Des

2018Non PSO

Sept-Des2018

PSO danNon PSO

2019

VOLUME FAME (KL) 3.919.299 940.407 1.916.968 6.243.934

POTENSI PENGHEMATAN DEVISA

2,10 Miliar USD

= 30.590 Triliun

Rupiah

0,50 Miliar USD

= 7.340 Triliun

Rupiah

1,02 Miliar USD

= 14.962Triliun

Rupiah

3,34 Miliar USD

= 48.734Triliun

Rupiah

Asumsi: Perhitungan Penghematan Devisa menggunakan asumsi Nilai MOPS solar sebesar 85 USD/bbl; dan Nilai tukar Rupiah sebesar Rp 14.600,-/USD.

Catatan:Potensi tambahan penghematan devisa program perluasan B20 dari sektor Non PSO periode September-Desember 2018 = 940.047 kL

POTENSI TOTAL:


RELAKSASI PENGGUNAAN HSD MURNI (B0)*

PLTGU dan MPP PT PLN

(Persero)

*) Sesuai dengan arahan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada tanggal 24 Agustus 2018

ALUTSISTA TNI

HIGHLAND FREEPORT


Sanksi Administratif

17

BESARAN DENDA

Rp 6000/liter BBN yang wajib dicampur(ditinjau berkala)V BBN = V Solar x (20%* - %temuan pengawas)*persentase minimal BBN penahapan

BU BBM

Ketidaksesuaian dengan kontraka. alokasi Volume BBNb. waktu dan spesifikasi BBN*pengecualian untuk BU BBM

BU BBN

Tidak melakukan pencampuran sesuaiketentuan

PENGENAAN SANKSIPertimbangan pengenaan sanksi berdasarkan penilaian hasil pengawasan Dirjen Migas yang dibantu Tim Pengawas

Sesuai dengan Permen ESDM Nomor 41 Tahun 2018 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan BBN Jenis Biodiesel dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, akan dikenakan sanksi bagi Badan Usaha Bahan Bakar Minyak (BU BBM) dan Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BU BBN) jika tidak mengimplementasikan B20:


Pengujian dan Pemanfaatan Biodiesel


Pengujian Mutu Bahan

Bakar

-BPPT-Lemigas

• Kajian Teknis Pemanfaatan BBN (B20) pada Kendaraan Bermotor dan Peralatan Berat

• Fasilitasi Tim Teknis Implementasi B20

Koordinator : DJ EBTKE

ITB/Lemigas/Gaikindo

Pengujian Sistim Bahan

Bakar

LEMIGASADARO

(Swadana)

Pengujian storage stability

dan material compatibility

HINABI/BPPT/ITB

Pengujian Kinerja Alat Berat dg B20

Obyek Uji : Kendaraanpenumpang (MPV) dan alat

berat BPPTGaikindo

Pengujian Kinerja Mesin Kendaraan dg

B20

Penyediaan Bahan Bakar

Pertamina dan Aprobi

Rekomendasi Teknis Penggunaan B20 untuk Kendaraan Bermotor dan Alat Berat

Mandatori BBN

Perkembangan Teknologi Mesin

Update Hasil Uji

Dukungan Teknis

Referensi Pengambilan

Kebijakan

Pengujian B20 pada Mesin Diesel


IMPLEMENTATION B20 UNTUK SEKTOR PSO

START:Januari 2016

5. Standar Nasional Indonesia

3. Kapasitas produksi yang cukup

2. Insentif dari BPDPKS

1. Uji Kinerja Mesin(test drive and road show)

4. Monitoring Kualitas dan KuantitasB20 UNTUK SEKTOR PSO


40.000 km

100.000 km

ESDM Toyota

2

1

40%

40%

5%5% 10%

General/ City HighwayWaving Rough RoadDown/up Hill & Corner

Kondisi Jalan

Rute Pengujian

1. Sebelum implementasi B20 (tahun 2014 dan tahun 2015), ESDM(EBTKE, LEMIGAS), GAIKINDO, APROBI, BPPT, BPDS, PERTAMINAdan ITB, melakukan pengkajian kesiapan kendaraan diesel yang adasaat ini terhadap ketahanan motor diesel, hingga 40.000 km;

2. Peserta Uji : Toyota; Mitsubishi, Hino, Ford dan Chevrolet;3. Toyota secara proaktif melanjutkan tes ketahanan kinerja mesin

sampai jarak tempuh 100.000 km. [100.000 km ≈ 3 tahun masagaransi];

4. Telah dilakukan pengujian di laboratorium Denso, Jepang denganhasil baik;

5. Telah dilakukan Sosialisasi dan Road Show B-20 rute Sumatera-Jawa-Bali pada tahun 2015-2016

6. Secara umum sampai 100.000 km, tidak ada masalah yangsignifikan terjadi karena penggunaan bahan bakar B20;

7. JAMA sudah menyatakan memperbolehkan pencampuran biodieselpada bahan bakar tidak melebihi 20% dengan persyaratan tertentu.

Uji Implementasi Mandatori Biodiesel 20% (B20)


Kinerja and Hasil Road TestTH

E RE

SULT

03

01

04

02

MasalahTidak ada masalah yang terjadi denganpenggunaan B20

Perubahan KinerjaTidak ada perubahan signifikan padakinerja kendaraan menggunakan B20

EmisiEmisi CO, NOx dan HC pada B20 lebihrendah dari B0, sementara particulateand opacity cenderung sama

Uji Sistem Bahan BakarToyota and Denso melakukan uji sistembahan bakar di Japan. Hasilnya untukpenggunaan B20 adalah baik

Hasil uji dengan membandingkan kinerja B0 and B20 hingga 100.000 km :

Component Rating


10 Februari – Agustus 2018 (6 bulan)

RAIL TEST (PT KAI)

B20 B0

GE CC206

EMD CC205

0102

0304

05

Kualitas bahan bakar B0 dan B20 serta B100 memenuhi batasan spesifikasi yang berlaku.

Mesin lokomotif uji yang menggunakan bahan bakar B0 danB20 dapat mencapai daya maksimumnya

Selisih konsumsi bahan bakar antara B0 dan B20 dalam rentang1-3 %.

Emisi gas buang CO pada lokomotif yang menggunakan B20 lebihrendah daripada yang menggunakan B0

Injektor masih berfungsi dengan baik.

Filter dinyatakan tidak ada masalah karena sudah memenuhi umurteknis yang ditetapkan oleh OEM (setiap 3 bulan)

Kegiatan Uji:1. Uji Kualitas Bahan Bakar Lokomotif Uji Rail Test;2. Engine Monitoring Penggunaan B20 Pada

Lokomotif Uji Rail Test;3. Pemeriksaan Material Dan Analisa Kegagalan

Injektor Lokomotif Uji .

Jarak tempuh PP ± 800 km (waktu tempuh PP ± 2,2 hari)1 bulan menempuh jarak ± 10.909 km6 bulan menempuh jarak ± 65.454 km


IMPLEMENTASI B20 DI SEKTOR PERTAMBANGAN

Blending Rate Berdasarkan Permen ESDM

No. 12/2015, mulai Januari2016: B20 Rerata Pencampuran Saat ini:

B5 – B15

Kendala Implementasi

Disparitas Harga Engine warranty dari OEM Biaya Maintenance Handling and Storing

Status Saat ini PT Adaro melaksanakan uji

sendiri KESDM menerbitkan

Pedoman Umum Penanganan dan Penyimpanan untukB100 dan BXX Pemerintah memperluas

insentif ke sektor Non-PSO.

Dasar Hukum Permen ESDM No. 25/2013 Permen ESDM No. 12/2015


No Parameter uji Satuan, min/maks SNI 7182:20151 Massa jenis pada 40 °C kg/m3 850 – 8902 Viskositas kinematik pada 40 °C mm2/s (cSt) 2,3 – 6,03 Angka setana min 514 Titik nyala (mangkok tertutup) °C, min 1005 Titik kabut °C, maks 186 Korosi lempeng tembaga (3 jam pada 50 °C) nomor 1

7Residu karbon- dalam percontoh asli; atau- dalam 10% ampas distilasi

%-massa, maks 0,050,3

8 Air dan sedimen %-volume, maks 0,059 Temperatur distilasi 90% °C, maks 360

10 Abu tersulfatkan %-massa, maks 0,0211 Belerang mg/kg, maks 5012 Fosfor mg/kg, maks 413 Angka asam mg-KOH/g, maks 0,514 Gliserol bebas %-massa, maks 0,0215 Gliserol total %-massa, maks 0,2416 Kadar ester metil %-massa, min 96,5

17 Angka iodium%-massa

(g-I2/100 g), maks 115

18

Kestabilan oksidasiPeriode induksi metode rancimatatauPeriode induksi metode petro oksi

menit480

3619 Monogliserida %-massa, maks 0,8

25

Spesifikasi Biodiesel Untuk B20

Spesifikasi Biodiesel sesuai SK Dirjen

EBTKE No. 100K/10/DJE/2016 akan

disempurnakan dengan penambahan

parameter:

a. Warna maksimal 3.0 PtCo (diukur

dengan ASTM D1500)

b. Kadar air maksimal 500 ppm (diukur

dengan metode Karl-Fischer, ASTM

D6304)

c. CFPP (Cold Filter Plugging Point)

maksimal 16 oC (diukur dengan

metode ASTM D6371)

Ditjen EBTKE @djebtkewww.ebtke.esdm.go.id @djebtke

Kesiapan Penyedia Mesin


REKOMENDASI DARI JAMA SAMPAI B20

HINO


KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALJl. Medan Merdeka Selatan No. 18, Jakarta

DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGIJl. Pegangsaan Timur No.1 Menteng, Jakarta

Thank You&

Follow Us


REGULASI SPESIFIKASI BAHAN BAKAR

SK Dirjen Migas No. 28.K/10/DJM.T/2016 tentang Spesifikasi Minyak Solar 48

SK Dirjen EBTKE No 100 K/10/DJE/2016 atauSNI 7182:2015 tentang Spesifikasi Biodiesel

BIODIESEL 20%(B20)

BIODIESEL(B100)


RELAKSASIRELAKSASI PERMASALAHAN TINDAK LANJUT KETERANGAN

PT Freeport Indonesia Zona Highland hanya dapat disuplaioleh BBM Solar dengan spesifikasikhusus yang dapat digunakan padasuhu di bawah 0 oC

•Ditjen EBTKE telah memberikan relaksasikepada PT Freeport Indonesia untukpenggunaan BBM Jenis Minyak Solar spesifikasi khusus di zona Highland, namun untuk zona Lowland;

•Zona Lowland akan disuplai B20 oleh PT Pertamina (Persero);

•Akan dilakukan audit ke site PT Freeport Indonesia yang akan dilaksanakan 1-2 minggu ke depan dengan melibatkan timteknis.

PT PLN (Persero) •PLT Gas Turbin PT PLN (Persero) hanyadapat menggunakan bahan bakar Gas Bumi atau BBM Jenis Minyak Solar;

•PLT Gas yang telah disuplai Gas Bumibaru 60% dari kapasitas eksisting saatini;

•Suplai Gas Bumi untuk seluruh PLT Gas diperkirakan akan selesai pada tahun2020

•PT PLN (Persero) akan menyampaikansurat yang ditujukan kepadaKementerian ESDM dan ditembuskankepada Kemenko Perekonomian perihaldasar ilmiah dan kebutuhan solar untukPLT Gas.


Status Penyaluran Biodiesel Sektor Non PSO1. PT Pertamina dan PT AKR sudah dapat menyalurkan B20 untuk sektor Non PSO dengan menggunakan pasokan

FAME untuk PSO (76% dari TBBM yang wajib mencampur sudah menyalurkan).2. Penyaluran Biodiesel untuk sektor Non PSO telah berjalan pada beberapa TBBM dengan moda transportasi

truk.3. Penyaluran biodiesel untuk TBBM yang menggunakan moda transportasi kapal ada beberapa yang belum

dapat dilakukan karena kendala-kendala sebagai berikut:a. Perlunya waktu dalam pencarian kapal;b. Pengiriman biodiesel yang menggunakan double handling sehingga memerlukan waktu;c. Perlunya waktu untuk proses administrasi di bea cukai, sandar kapal, loading dan unloadingd. Permasalahan sistem di bea cukai sehingga menghambat proses loading kapal;e. Durasi perjalanan.

4. Kendala dalam penyaluran biodiesel di TBBM karena terbatasnya fasilitas seperti, tangki, selang, pompa danflowmeter seperti yang dilaporkan oleh TBBM Berau dan Sorong PT Pertamina (Persero)

5. Darmex Grup yang belum siap suplai di beberapa titik akan dibantu penyediaan FAME nya oleh Sinarmas Grup.6. Perlu koordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk memprioritaskan produk Biodiesel agar tidak terjadi

keterlambatan pengiriman


HIP Biodiesel(Rp/liter)

HIP Solar PSO(Rp/liter)

HIP Solar Non PSO

0,05% m/m <kandungan sulfur < 0,25% m/m

kandungan sulfur < 0,05% m/m

7.294 7.388 USD 86,254/BBL= Rp 7.874/liter

USD 86,569/BBL= Rp 7.902/liter

HIP Biodiesel - HIP Solar(Rp/liter)

HIP Biodiesel - HIP Solar Non PSO

0,05% m/m <kandungan sulfur < 0,25% m/m

kandungan sulfur < 0,05% m/m

-94 -580 -608

Besaran Insentif BiodieselPERIODE SEPTEMBER 2018

SELISIH HIP BIODIESEL DENGAN HIP SOLAR SEPTEMBER 2018

Untuk Periode September 2018, dikarenakan HIP Solar lebih tinggi dari HIP Biodiesel maka :besaran insentif Biodiesel adalah sebesar Ongkos Angkut yang dikeluarkan oleh masing-masing BU BBN yang besarannyaberbeda untuk tiap TBBM.Rerata ongkos angkut tahun 2017-2018 sebesar Rp282,18/liter (Sumber: BDPKS)


Keterangan:

Subsidi APBNInsentif BPDP-KS

• Hilangnya subsidi BBN pada APBN-P 2015• Pemberian insentif dari BPDPKS yang efektif pada akhir Agustus

2015

Total Penyaluran Domestik Januari s.d. Juli 2018 (1.534.614 kL) Sektor PSO + Pembangkit Listrik = 1.431.239 kL (93%) Sektor Non PSO = 103.275 kL (7%)

Keterangan: Data per tanggal 4 September 2018

REALISASI PRODUKSI DAN PEMANFAATAN BIODIESEL TAHUN 2018

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018Produksi 190.000 243.000 1.812.000 2.221.000 2.805.000 3.961.081 1.652.801 3.656.359 3.416.417 2.957.977Domestik 119.000 223.000 359.000 669.000 1.048.000 1.844.663 915.460 3.008.474 2.571.569 1.534.614Ekspor 70.000 20.000 1.453.000 1.552.000 1.757.000 1.629.262 328.573 476.937 187.349 481.511

-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

4.500.000

Volu

me

(kL)

B2 – B7,5 B10 B15 B20


Rendahnya penyaluran Biodiesel pada pengadaanTahap 4 disebabkan oleh keterlambatan pengadaan

Biodiesel

Keterangan:Berdasarkan dokumen verifikasi yang telah masuk ke Ditjen EBTKE pada tanggal 3 September 2018*) Realisasi pengadaan belum closing, karena masih ada yang belum dilakukan permintaan verifikasi ke Kementerian ESDM

*

Realisasi Pengadaan Biodiesel

Nov 2015 - Apr 2016 Mei - Okt 2016 Nov 2016 - Apr 2017 Mei - Okt 2017 Nov 2017 - Apr 2018 Mei - Oktober 2018Alokasi 1.852.683 1.530.000 1.530.000 1.373.748 1.407.780 1.456.966Realisasi 1.100.446 1.471.826 1.428.337 981.507 1.319.019 471.458

-

400.000

800.000

1.200.000

1.600.000

2.000.000

Volu

me

(kL)

Alokasi Vs Realisasi Pengadaan Biodiesel

Alokasi Realisasi


SANKSI ADMINISTRATIF

36

BESARAN DENDA

Rp 6000/liter BBN yang wajib dicampur(ditinjau berkala)V BBN = V Solar x (20%* - %temuan pengawas)*persentase minimal BBN penahapan Pencabutan Izin Usaha

BU BBM

Ketidaksesuaian dengan kontraka. alokasi Volume BBNb. waktu dan spesifikasi BBN*pengecualian untuk BU BBM

Penagihan Sebagai PiutangNegara

BU BBN

Tidak melakukan pencampuran sesuaiketentuan

Bukti pembayarandikirimkan ke menteri c.q Dirjen Migas maks 5 harisetelah pembayaran

PENGENAAN SANKSI MEKANISME PEMBAYARAN DENDA UNTUK BU BBM DAN BU BBN

Pemberitahuan tertulis sanksi administrasi

kepada:BU Niaga BBM BU Niaga BBN

Permohonan Keberatantertulis

Tidak ada permohonankeberatan

(jangka waktu 15 hari) BU Membayar denda

Surat tagihan pertama(30 hari)

Surat tagihan ketiga(30 hari)

Surat tagihan kedua(30 hari)

Ditjen Migas melakukan evaluasikeberatan (maks 30 hari)

BU dibebaskan dari sanksiditerima

menyetorkankepada kas negara

Tidak membayarsetelah 30 hari

Pertimbangan pengenaan sanksi berdasarkan penilaian hasil pengawasan Dirjen Migas yang dibantu Tim Pengawas

Ditolak*Jika keberatan ditolak, BU dikenai sanksi administratifberupa denda dan penolakan tersebut bersifat final

BU BBM & BU BBNDitjen Migas a.n Menteri

Surat pemberitahuan pembayaran


No Parameter uji Satuan, min/maks SNI 7182:2015 Usulan1 Massa jenis pada 40 °C kg/m3 850 – 890 850 – 8902 Viskositas kinematik pada 40 °C mm2/s (cSt) 2,3 – 6,0 2,3 – 6,03 Angka setana min 51 514 Titik nyala (mangkok tertutup) °C, min 100 1305 Titik kabut °C, maks 18 18 CFPP nomor 216 Korosi lempeng tembaga (3 jam pada 50 °C) nomor 1 nomor 1

7Residu karbon- dalam percontoh asli; atau- dalam 10% ampas distilasi

%-massa, maks 0,050,3

0,050,3

8 Air dan sedimen %-volume, maks 0,05 Kandungan air nomor 209 Temperatur distilasi 90% °C, maks 360 360

10 Abu tersulfatkan %-massa, maks 0,02 0,0211 Belerang mg/kg, maks 50 10 Monev ESDM < 1012 Fosfor mg/kg, maks 4 413 Angka asam mg-KOH/g, maks 0,5 0,414 Gliserol bebas %-massa, maks 0,02 0,0215 Gliserol total %-massa, maks 0,24 0,2416 Kadar ester metil %-massa, min 96,5 96,5

17 Angka iodium%-massa

(g-I2/100 g), maks 115 115

18

Kestabilan oksidasiPeriode induksi metode rancimatatauPeriode induksi metode petro oksi

menit480

36

600

45

Rekomendasi JAMA = 10 jam (600 menit)

19 Monogliserida %-massa, maks 0,8 0,4 Kajian TOYOTA = 0,420 Kandungan Air mg/kg, maks 350 Rekomendasi JAMA = 20021 Cold Filter Plugging Point (CFPP) °C, maks 15 Alat Berat = 1623 Logam I (Na + K) mg/kg, maks 5.0 Kajian HINO 5.024 Logam II (Ca + Mg) mg/kg, maks 5.0 KajianHINO 5.025 Total Kontaminan mg/liter, maks 2026 Warna PtCo 3.0 Usulan Pertamina37

usuIan Parameter Biodiesel Untuk Road Test B30

Documents

Sosialisasi Kewajiban PenggunaanB-20 dalam Industri Jasa