Upload
others
View
23
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
161
YAYASAN AMANAH AMPANG KURANJI UNIVERSITAS DHARMAS INDONESIA Alamat: Jln Lintas Sumatera KM 18, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya
Nomor SOP 060
Tanggal
Pembuatan
27 Agustus 2019
Tanggal Revisi Revisi 3
Tanggal efektif 2 Januari 2020
Disahkan Oleh Kepala LPMI
Estuhono, S.Pd, M.Pd
NIDN. 1023118701
SOP PENGAJUAN SARANA PRASARANA PERKULIAHAN
Dasar Hukum: Dasar Hukum:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi
3. Peraturan menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016
tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. STATUTA Universitas Dharmas Indonesia
6. RENSTRA Universitas Dharmas
Indonesia
7. Keputusan Rektor tentang Sistem Pengelolaan
Aset/harta Kekayaan Universitas Dharmas Indonesia
8. RAB Universitas Dharmas Indonesia.
Memahami peraturan perundang-undangan
tentangpengadaaan barang/jasa Mampu Mengoperasikan Komputer dan Internet
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan:
SOP Sarana dan Prasarana 1. Komputer 2. Printer
3. LCD Proyektor 4. Internet
5. Lemari arsip 6. Aplikasi Pengamanan Dokumen (Apendo) 7. SPSE
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan
Pelayanan pengadaan barang/jasa harus diselesaikan tidak melebihi tahun anggaran berjalan (kecuali untuk
pengadaan barang/jasa tahun jamak)
Arsip
162
1. Tujuan Sebagai pedoman dan rujukan pelaksanaan pendataan pengajuan sarana prasarana perkuliahan unit kerja
2. Ruang Lingkup Prosedur ini berlaku mulai dari BAU mengirimkan surat usulan pengadaan sarpras perkuliahan dari unit kerja, kompilasi pemilahan barang – barang, penyusunan pengajuan anggaran.
3. Definisi 1. Aset/harta kekayaan adalah sumber daya yang memiliki nilai ekonomi dan
dapat diukur dalam satuan uang dapat berupa barang/jasa
2. Sarana adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat/media pendukung
proses pendidikan, alat perkantoran, dan sarana lainnya
3. Prasarana adalah perangkat penunjang utama suatu proses pendidikan yang
berupa ruang belajar, ruang administrasi, dan prasarana lainnya
4. Prosedur :
1. BAU mengirimkan surat permohonan usulan pengadaan sarana prasarana
perkuliahan kepada Unit kerja.
2. Unit kerja menyusun rencana kebutuhan sarana prasarana perkuliahan
selama 1 tahun.
3. BAU menerima rencana kebutuhan sarana prasarana perkuliahan unit kerja
dan dilakukan kompilasi pemilahan barang.
4. Setelah dilakukan kompilasi barang BAU membuat usulan anggaran
5. Usulan anggaran diajukan kepada Rektor
163
YAYASAN AMANAH AMPANG KURANJI UNIVERSITAS DHARMAS INDONESIA Alamat: Jln Lintas Sumatera KM 18, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya
Nomor SOP 061
Tanggal
Pembuatan
27 Agustus 2019
Tanggal Revisi Revisi 3
Tanggal efektif 3September 2019
Disahkan Oleh Kepala LPMI
Estuhono, S.Pd, M.Pd
NIDN. 1023118701
SOP PENGADAAN
Dasar Hukum: Dasar Hukum:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi
3. Peraturan menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016
tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. STATUTA Universitas Dharmas Indonesia
6. RENSTRA Universitas Dharmas
Indonesia
7. Keputusan Rektor tentang Sistem Pengelolaan
Aset/harta Kekayaan Universitas Dharmas
Indonesia
8. RAB Universitas Dharmas Indonesia.
Memahami peraturan perundang-undangan
tentangpengadaaan barang/jasa Mampu Mengoperasikan Komputer dan Internet
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Penyusunan rencana umum pengadaan
2. SOP Persiapan pemilihan penyedia barang/jasa 3. SOP Menetapkan dokumen pemilihan 4. SOP Pelaksanaan penandatanganan kontrak
1. Komputer
2. Printer 3. ATK 4. Filling Cabinet
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan
Pelaksanaan pengadaan langsung harus diselesaikan tidak melebihi tahun anggaran berjalan.
Arsip
164
1. Tujuan
Sebagai pedoman dan rujukan pelaksanaan pendataan pengajuan sarana prasarana perkuliahan unit kerja
2. Ruang Lingkup
Prosedur ini berlaku mulai dari BAU mengirimkan surat usulan pengadaan sarpras perkuliahan
dari unit kerja, kompilasi pemilahan barang – barang, penyusunan pengajuan anggaran.
3. Definisi
1. Aset/harta kekayaan adalah sumber daya yang memiliki nilai ekonomi dan dapat diukur
dalam satuan uang dapat berupa barang/jasa 2. Sarana adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat/media pendukung proses
pendidikan, alat perkantoran, dan sarana lainnya
3. Prasarana adalah perangkat penunjang utama suatu proses pendidikan yang berupa ruang belajar, ruang administrasi, dan prasarana lainnya
4. Prosedur :
1. BAU mengirimkan surat permohonan usulan pengadaan sarana prasarana perkuliahan
kepada Unit kerja.
2. Unit kerja menyusun rencana kebutuhan sarana prasarana perkuliahan selama 1 tahun.
3. BAU menerima rencana kebutuhan sarana prasarana perkuliahan unit kerja dan dilakukan
kompilasi pemilahan barang.
4. Setelah dilakukan kompilasi barang BAU membuat usulan anggaran
5. Usulan anggaran diajukan kepada Rektor
165
YAYASAN AMANAH AMPANG KURANJI UNIVERSITAS DHARMAS INDONESIA Alamat: Jln Lintas Sumatera KM 18, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya
Nomor SOP 062
Tanggal
Pembuatan
27 Agustus 2019
Tanggal Revisi Revisi 3
Tanggal efektif 3September 2019
Disahkan Oleh Kepala LPMI
Estuhono, S.Pd, M.Pd
NIDN. 1023118701
SOP PERMINTAAN DAN PENYERAHAN BARANG
Dasar Hukum: Dasar Hukum:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan
Tinggi Republik Indonesia No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
Tinggi. 5. STATUTA Universitas Dharmas Indonesia 6. RENSTRA Universitas Dharmas
Indonesia
7. Keputusan Rektor tentang Sistem Pengelolaan
Aset/harta Kekayaan Universitas Dharmas
Indonesia
8. RAB Universitas Dharmas Indonesia.
Memahami peraturan perundang-undangan tentangpengadaaan barang/jasa Mampu
Mengoperasikan Komputer dan Internet
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Penyusunan rencana umum pengadaan 2. SOP Persiapan pemilihan penyedia barang/jasa
3. SOP Menetapkan dokumen pemilihan 4. SOP Pelaksanaan penandatanganan kontrak
1. Komputer 2. Printer
3. ATK 4. Filling Cabinet
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan
Pelaksanaan pengadaan langsung harus diselesaikan tidak melebihi tahun anggaran berjalan.
Arsip
166
1. Tujuan
Sebagai pedoman dan rujukan untuk menetapkan prosedur permintaan atau penyerahan barang 2. Ruang Lingkup
Prosedur ini berlaku mulai dari permintaan dari unit kerja ke BAU sampai dengan penyerahan
barang 3. Definisi
1. Permintaan barang merupakan permohonan barang untuk penunjang kegiatan akademik 2. Penyerahan barang merupakan penyerahan barang Univesitas kepada unit kerja untuk
kegiatan penunjang akademik
3. Hibah merupakan perolehan sejumlah barang untuk universitas tanpa menyerahkan sejumlah sumber daya ekonomi
4. Prosedur :
1. Unit kerja membuat surat permintaan barang ke BAU. 2. Ka.BAU mendisposisikan ke Staff BAU untuk dilakukan verifikasi. 3. Bag. RumahTangga melakukan verifikasi barang dan mengecek persediaan barang di
gudang 4. Staff BAU menyiapkan permintaan barang unit kerja. 5. Staff BAU melakukan pencatatan permintaan barang.
6. Staff BAU menghubungi unit kerja untuk penyerahan barang.
167
YAYASAN AMANAH AMPANG KURANJI UNIVERSITAS DHARMAS INDONESIA Alamat: Jln Lintas Sumatera KM 18, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya
Nomor SOP 063
Tanggal
Pembuatan
27 Agustus 2019
Tanggal Revisi Revisi 3
Tanggal efektif 3 September 2019
Disahkan Oleh Kepala LPMI
Estuhono, S.Pd, M.Pd
NIDN. 1023118701
SOP PENGKODEAN BARANG INVENTARIS KANTOR
Dasar Hukum: Dasar Hukum:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan
Tinggi Republik Indonesia No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
Tinggi. 5. STATUTA Universitas Dharmas Indonesia 6. RENSTRA Universitas Dharmas
Indonesia
7. Keputusan Rektor tentang Sistem Pengelolaan
Aset/harta Kekayaan Universitas Dharmas
Indonesia
8. RAB Universitas Dharmas Indonesia.
Memahami peraturan perundang-undangan tentangpengadaaan barang/jasa Mampu
Mengoperasikan Komputer dan Internet
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Penyusunan rencana umum pengadaan 2. SOP Persiapan pemilihan penyedia barang/jasa
3. SOP Menetapkan dokumen pemilihan 4. SOP Pelaksanaan penandatanganan kontrak
1. Komputer 2. Printer
3. ATK 4. Filling Cabinet
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan
Pelaksanaan pengadaan langsung harus diselesaikan tidak melebihi tahun anggaran berjalan.
Arsip
168
1. Tujuan
Sebagai pedoman dan rujukan kegiatan Pengkodean barang inventaris kantor
2. Ruang Lingkup
Prosedur ini berlaku mulai dari penerimaan barang, proses pengkodean,
pencatatan, sampai pendistribusian
3. Definisi
Pengkodean adalah pemberian kode barang inventarisasi kantor
4. Prosedur :
1. BAU menerima pengadaan barang dari distributor. 2. BAU melakukan pengkodean sesuai dengan pedoman pengkodean. 3. BAU melakukan pencatatan barang inventaris baik secara hardcopy (print out).
4. BAU menghubungi unit kerja untuk penyerahan barang.
169
YAYASAN AMANAH AMPANG KURANJI UNIVERSITAS DHARMAS INDONESIA Alamat: Jln Lintas Sumatera KM 18, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya
Nomor SOP 064
Tanggal
Pembuatan
27 Agustus 2019
Tanggal Revisi Revisi 3
Tanggal efektif 3September 2019
Disahkan Oleh Kepala LPMI
Estuhono, S.Pd, M.Pd
NIDN. 1023118701
SOP INVENTARISASI
Dasar Hukum: Dasar Hukum:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi
3. Peraturan menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016
tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. STATUTA Universitas Dharmas Indonesia
6. RENSTRA Universitas Dharmas
Indonesia
7. Keputusan Rektor tentang Sistem Pengelolaan
Aset/harta Kekayaan Universitas Dharmas
Indonesia
8. RAB Universitas Dharmas Indonesia.
Memahami peraturan perundang-undangan
tentangpengadaaan barang/jasa Mampu Mengoperasikan Komputer dan Internet
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Penyusunan rencana umum pengadaan
2. SOP Persiapan pemilihan penyedia barang/jasa 3. SOP Menetapkan dokumen pemilihan 4. SOP Pelaksanaan penandatanganan kontrak
1. Komputer
2. Printer 3. ATK 4. Filling Cabinet
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan
Pelaksanaan pengadaan langsung harus diselesaikan tidak melebihi tahun anggaran berjalan.
Arsip
170
1. Tujuan
Sebagai pedoman dan rujukan proses pengolongan dan pendataan Aset Universitas.
2. Ruang Lingkup
Prosedur ini mulai dari permintaan update data inventaris pada unit kerja, penerimaan update
data dari unit kerja, proses pengolahan atau pendataan ulang, laporan data inventaris aset
universitas
3. Definisi
Inventarisasi adalah kegiatan dalam melakukan pendataan, pencatatan, dan peloporan barang
milik Universitas dengan kenyataan mengenai jumlah, nilai, harga, kondisi dan keberadaan
seluruh barang milik Universitas yang dimiliki dalam rangka tertib administrasi dan mendukung
kehandalan laporan barang milik Universitas dan laporan keuangan.
4. Prosedur :
1. BAU mengirimkan surat update data inventarisasi aset pada unit kerja.
2. BAU menerima data update inventarisasi aset unit kerja dan melakukan pengolahan dan
pendataan ulang Aset.
3. BAU melaporkan data terbaru inventaris aset Universitas
171
YAYASAN AMANAH AMPANG KURANJI UNIVERSITAS DHARMAS INDONESIA Alamat: Jln Lintas Sumatera KM 18, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya
Nomor SOP 065
Tanggal Pembuatan
27 Agustus 2019
Tanggal Revisi Revisi 3
Tanggal efektif 3September 2019
Disahkan Oleh Kepala LPMI
Estuhono, S.Pd, M.Pd
NIDN. 1023118701
SOP MUTASI BARANG
Dasar Hukum: Dasar Hukum:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan
Tinggi Republik Indonesia No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. STATUTA Universitas Dharmas Indonesia 6. RENSTRA Universitas Dharmas
Indonesia
7. Keputusan Rektor tentang
Sistem Pengelolaan Aset/harta
Kekayaan Universitas Dharmas
Indonesia.
8. RAB Universitas Dharmas Indonesia.
Memahami peraturan perundang-undangan tentangpengadaaan barang/jasa Mampu
Mengoperasikan Komputer dan Internet
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Penyusunan rencana umum pengadaan 2. SOP Persiapan pemilihan penyedia barang/jasa 3. SOP Menetapkan dokumen pemilihan
4. SOP Pelaksanaan penandatanganan kontrak
1. Komputer 2. Printer 3. ATK
4. Filling Cabinet
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan
Pelaksanaan pengadaan langsung harus diselesaikan
tidak melebihi tahun anggaran berjalan.
Arsip
172
1. Tujuan
Sebagai pedoman dan rujukan proses pelaksanaan mutasi barang dari unit kerja ke BAU.
2. Ruang Lingkup
Prosedur ini berlaku mulai dari pengajuan barang yang akan dimutasi dari unit kerja ke BAU
untuk dijadikan barang persediaan.
3. Definisi
Mutasi barang adalah merupakan penyerahan barang dari satu unit ke unit lain di lingkungan
universitas tanpa menerima sumber daya ekonomi
4. Prosedur :
1. Unit kerja mengusulkan barang yang akan dimutasi ke BAU.
2. BAU mendata dan menverifikasi usulan mutasi barang dengan data inventaris barang unit
kerja
3. BAU memeriksa kondisi barang mutasi dari unit kerja
4. Barang mutasi disimpan digudang untuk jadi barang persediaan
173
YAYASAN AMANAH AMPANG KURANJI UNIVERSITAS DHARMAS INDONESIA Alamat: Jln Lintas Sumatera KM 18, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya
Nomor SOP 067
Tanggal
Pembuatan
27 Agustus 2019
Tanggal Revisi Revisi 3
Tanggal efektif 3September 2019
Disahkan Oleh Kepala LPMI
Estuhono, S.Pd, M.Pd
NIDN. 1023118701
SOP PEMELIHARAAN
Dasar Hukum: Dasar Hukum:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan
Tinggi Republik Indonesia No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
Tinggi. 5. STATUTA Universitas Dharmas Indonesia 6. RENSTRA Universitas Dharmas
Indonesia
7. Keputusan Rektor tentang
Sistem Pengelolaan Aset/harta
Kekayaan Universitas Dharmas
Indonesia.
8. RAB Universitas Dharmas Indonesia.
Memahami peraturan perundang-undangan tentangpengadaaan barang/jasa Mampu
Mengoperasikan Komputer dan Internet
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Penyusunan rencana umum pengadaan 2. SOP Persiapan pemilihan penyedia barang/jasa 3. SOP Menetapkan dokumen pemilihan
4. SOP Pelaksanaan penandatanganan kontrak
1. Komputer 2. Printer 3. ATK
4. Filling Cabinet
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan
Pelaksanaan pengadaan langsung harus diselesaikan
tidak melebihi tahun anggaran berjalan.
Arsip
174
1. Tujuan
Sebagai pedoman dan rujukan pemeliharaan rutin sarana dan prasarana Universitas.
2. Ruang Lingkup
Prosedur ini berlaku untuk pemeliharaan rutin sarana dan prasarana
Universitas yang dilakukan secara terjadwal dan periodik
3. Definisi
Pengamanan, pemeliharaan, dan rehabilitasi adalah perawatan dan perbaikan pada aset yang
menjadi tanggung jawab universitas
4. Prosedur :
1. Ka.BAU menugaskan staf BAU untuk mengecek jadwal pemeliharaan sarana dan prasarana.
2. Staf BAU melaporkan hasil pemeriksaan dan mengusulkan anggaran pemeliharaan.
3. Ka. BAU mengajukan anggaran pemeliharaan ke Warek II.
4. Warek II mengeluarkan surat perintah mulai kerja (SPMK) kepada penyedia jasa atau BAU
untuk mulai pemeliharaan.
5. Penyedia jasa melakukan pemeliharaan dan melaporkan hasilnya ke Ka. BAU.
6. Ka. BAU menvalidasi hasil laporan pemeliharaan.
7. Penyedia jasa menagihkan biaya pemeliharaan ke BAK.
175
YAYASAN AMANAH AMPANG KURANJI UNIVERSITAS DHARMAS INDONESIA Alamat: Jln Lintas Sumatera KM 18, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya
Nomor SOP 068
Tanggal
Pembuatan
27 Agustus 2019
Tanggal Revisi Revisi 3
Tanggal efektif 3September 2019
Disahkan Oleh Kepala LPMI
Estuhono, S.Pd, M.Pd
NIDN. 1023118701
SOP PENGGUNAAN RUANG/GEDUNG
Dasar Hukum: Dasar Hukum:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan
Tinggi Republik Indonesia No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
Tinggi. 5. STATUTA Universitas Dharmas Indonesia 6. RENSTRA Universitas Dharmas
Indonesia
7. Keputusan Rektor tentang
Sistem Pengelolaan Aset/harta
Kekayaan Universitas Dharmas
Indonesia.
8. RAB Universitas Dharmas Indonesia.
Memahami peraturan perundang-undangan tentangpengadaaan barang/jasa Mampu
Mengoperasikan Komputer dan Internet
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Penyusunan rencana umum pengadaan 2. SOP Persiapan pemilihan penyedia barang/jasa 3. SOP Menetapkan dokumen pemilihan
4. SOP Pelaksanaan penandatanganan kontrak
1. Komputer 2. Printer 3. ATK
4. Filling Cabinet
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan
Pelaksanaan pengadaan langsung harus diselesaikan
tidak melebihi tahun anggaran berjalan.
Arsip
176
1. Tujuan
Sebagai pedoman dan rujukan penggunaan ruang atau gedung. 2. Ruang Lingkup
Prosedur ini berlaku mulai dari pengajuan peminjaman penggunaan ruang atau gedung oleh unit kerja, ORTOM, ORMAWA dan UKM, koordinasi unit terkait, penjadwalan, pelaksanaan.
3. Definisi Penggunaan/pemanfaatan adalah penggunaan seluruh aset yang ada yang dimanfaatkan untuk
kepentingan universitas 4. Prosedur :
1. Unit kerja, ORTOM, Organisasi Eksternal, pribadi mengajukan surat peminjaman penggunaan
ruang/ gedung ke Rektor atau Warek II
2. Unit kerja, UKM dan ORMAWA mengajukan surat peminjaman penggunaan ruang/gedung yang disetujui oleh pembina ke BAU
3. Rektor atau Warek II medisposisi surat ORTOM, Organisasi Eksternal, pribadi ke BAU untuk di
proses sesuai ketentuan. 4. BAU mengkoordinasikan ke pihak terkait. 5. Pihak ORTOM, Organisasi Eksternal, pribadi mentrasfer biaya sewa gedung ke rekening
Universitas 6. BAU menjadwalkan kegiatan dan mengeluarkan surat keterangan kegiatan.
177
YAYASAN AMANAH AMPANG KURANJI UNIVERSITAS DHARMAS INDONESIA Alamat: Jln Lintas Sumatera KM 18, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya
Nomor SOP 069
Tanggal
Pembuatan
27 Agustus 2019
Tanggal Revisi Revisi 3
Tanggal efektif 3September 2019
Disahkan Oleh Kepala LPMI
Estuhono, S.Pd, M.Pd
NIDN. 1023118701
SOP PENGGUNAAN RUANG PERKULIAHAN/LAB BERSAMA
Dasar Hukum: Dasar Hukum:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi
3. Peraturan menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016
tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. STATUTA Universitas Dharmas Indonesia
6. RENSTRA Universitas Dharmas
Indonesia
7. Keputusan Rektor tentang
Sistem Pengelolaan Aset/harta
Kekayaan Universitas Dharmas
Indonesia.
8. RAB Universitas Dharmas Indonesia.
Memahami peraturan perundang-undangan
tentangpengadaaan barang/jasa Mampu Mengoperasikan Komputer dan Internet
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Penyusunan rencana umum pengadaan 2. SOP Persiapan pemilihan penyedia barang/jasa
3. SOP Menetapkan dokumen pemilihan 4. SOP Pelaksanaan penandatanganan kontrak
1. Komputer 2. Printer
3. ATK 4. Filling Cabinet
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan
Pelaksanaan pengadaan langsung harus diselesaikan tidak melebihi tahun anggaran berjalan.
Arsip
178
1. Tujuan
Sebagai pedoman dan rujukan penggunaan ruang perkuliahan/lab bersama. 2. Ruang Lingkup
Prosedur ini berlaku mulai dari pengajuan peminjaman penggunaan ruang perkuliahan/lab bersama hingga pelaksanaan kegiatan.
3. Definisi Penggunaan/pemanfaatan adalah penggunaan seluruh aset yang ada yang dimanfaatkan untuk
kepentingan universitas 4. Uraian Prosedur :
1. BAU mengirinkan surat permohonan jadwal perkuliahan/kegiatan praktikum ke Fakultas 2. Fakultas mengirimkan jadwal perkuliahan atau praktikum
3. BAU melakukan kompilasi/mengatur ruangan sesuai dengan jadwal perkuliahan yang diajukan oleh fakultas
4. BAU mengundang rapat koordinasi tentang penggunaan jadwal perkuliahan
atau praktik sebelum kegiatan perkuliahan berjalan 5. BAU mengumumkan jadwal penggunaan ruangan di setiap ruang kuliah maupun
laboratorium bersama
6. BAU melakukan entry di dalam sim tentang jadwal penggunaan ruang kuliah.
179
YAYASAN AMANAH AMPANG KURANJI UNIVERSITAS DHARMAS INDONESIA Alamat: Jln Lintas Sumatera KM 18, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya
Nomor SOP 070
Tanggal
Pembuatan
27 Agustus 2019
Tanggal Revisi Revisi 3
Tanggal efektif 3September 2019
Disahkan Oleh Kepala LPMI
Estuhono, S.Pd, M.Pd
NIDN. 1023118701
SOP PEMINJAMAN BARANG
Dasar Hukum: Dasar Hukum:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan
Tinggi Republik Indonesia No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
Tinggi. 5. STATUTA Universitas Dharmas Indonesia 6. RENSTRA Universitas Dharmas
Indonesia
7. Keputusan Rektor tentang
Sistem Pengelolaan Aset/harta
Kekayaan Universitas Dharmas
Indonesia.
8. RAB Universitas Dharmas Indonesia.
Memahami peraturan perundang-undangan tentangpengadaaan barang/jasa Mampu
Mengoperasikan Komputer dan Internet
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Penyusunan rencana umum pengadaan 2. SOP Persiapan pemilihan penyedia barang/jasa 3. SOP Menetapkan dokumen pemilihan
4. SOP Pelaksanaan penandatanganan kontrak
1. Komputer 2. Printer 3. ATK
4. Filling Cabinet
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan
Pelaksanaan pengadaan langsung harus diselesaikan
tidak melebihi tahun anggaran berjalan.
Arsip
180
1. Tujuan
Sebagai pedoman dan rujukan peminjaman barang Universitas 2. Ruang Lingkup
Prosedur ini berlaku mulai dari pengajuan peminjaman barang oleh Unit kerja, ORMAWA dan UKM, koordinasi unit terkait, sampai pengembalian
3. Definisi Peminjaman barang adalah peminjaman terhadap barang-barang yang dimiliki Universitas
Muhammadiyah Surabaya 4. Prosedur :
1. Unit kerja, ORMAWA dan UKM mengajukan surat peminjaman barang yang
disetujui oleh pembina ke Ka.BAU.
2. Ka.BAU menvalidasi ke Staff BAU untuk di fasilitasi sesuai dengan ketersediaan. 3. Bag. Rumahtangga mengecek ketersediaan perlengkapan barang. 4. Bag. Rumahtangga mengkoordinasikan dengan Unit kerja, ORMAWA dan UKM tentang
ketersediaan perlengkapan barang 5. Bag. Rumahtangga mencatat peminjaman barang Unit kerja, ORMAWA dan UKM 6. Bag. Rumahtangga menghubungi Unit kerja, ORMAWA dan UKM untuk mengambil sarana
dan prasarana yang dipinjam. 7. Setelah selesai kegiatan Staff BAU menghubungi Unit kerja, ORMAWA dan UKM tentang
pengembalian perlengkapan sarana dan prasarana.
181
YAYASAN AMANAH AMPANG KURANJI UNIVERSITAS DHARMAS INDONESIA Alamat: Jln Lintas Sumatera KM 18, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya
Nomor SOP 071
Tanggal
Pembuatan
27 Agustus 2019
Tanggal Revisi Revisi 3
Tanggal efektif 3September 2019
Disahkan Oleh Kepala LPMI
Estuhono, S.Pd, M.Pd
NIDN. 1023118701
SOP PENGHAPUSAN BARANG
Dasar Hukum: Dasar Hukum:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan
Tinggi Republik Indonesia No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
Tinggi. 5. STATUTA Universitas Dharmas Indonesia 6. RENSTRA Universitas Dharmas
Indonesia
7. Keputusan Rektor tentang
Sistem Pengelolaan Aset/harta
Kekayaan Universitas Dharmas
Indonesia.
8. RAB Universitas Dharmas Indonesia.
Memahami peraturan perundang-undangan tentangpengadaaan barang/jasa Mampu
Mengoperasikan Komputer dan Internet
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Penyusunan rencana umum pengadaan 2. SOP Persiapan pemilihan penyedia barang/jasa 3. SOP Menetapkan dokumen pemilihan
4. SOP Pelaksanaan penandatanganan kontrak
1. Komputer 2. Printer 3. ATK
4. Filling Cabinet
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan
Pelaksanaan pengadaan langsung harus diselesaikan
tidak melebihi tahun anggaran berjalan.
Arsip
182
1. Tujuan
Sebagai pedoman dan rujukan proses penghapusan barang milik Universitas 2. Ruang Lingkup
Prosedur ini mulai dari usulan, berita acara, pelaporan penghapusan barang 3. Definisi
Penghapusan aset adalah transaksi untuk menghapus barang milik universitas dari Daftar Induk Inventaris Universitas berdasarkan Surat Keputusan Penghapusan
4. Prosedur :
1. BAU mengidentifikasi barang yang perlu dihapuskan beserta alasan penghapusan. 2. BAU mengusulkan penghapusan barang ke Warek II. 3. Warek II mengeluarkan disposisi persetujuan penghapusan barang.
4. Bau mengeluarkan berita acara penghapusan barang. 5. BAU melaporkan proses penghapusan barang.
183
YAYASAN AMANAH AMPANG KURANJI UNIVERSITAS DHARMAS INDONESIA Alamat: Jln Lintas Sumatera KM 18, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya
Nomor SOP 072
Tanggal
Pembuatan
27 Agustus 2019
Tanggal Revisi Revisi 3
Tanggal efektif 3September 2019
Disahkan Oleh Kepala LPMI
Estuhono, S.Pd, M.Pd
NIDN. 1023118701
SOP PERBAIKAN BARANG INVENTARIS
Dasar Hukum: Dasar Hukum:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan
Tinggi Republik Indonesia No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
Tinggi. 5. STATUTA Universitas Dharmas Indonesia 6. RENSTRA Universitas Dharmas
Indonesia
7. Keputusan Rektor tentang
Sistem Pengelolaan Aset/harta
Kekayaan Universitas Dharmas
Indonesia.
8. RAB Universitas Dharmas Indonesia.
Memahami peraturan perundang-undangan tentangpengadaaan barang/jasa Mampu
Mengoperasikan Komputer dan Internet
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Penyusunan rencana umum pengadaan 2. SOP Persiapan pemilihan penyedia barang/jasa 3. SOP Menetapkan dokumen pemilihan
4. SOP Pelaksanaan penandatanganan kontrak
1. Komputer 2. Printer 3. ATK
4. Filling Cabinet
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan
Pelaksanaan pengadaan langsung harus diselesaikan
tidak melebihi tahun anggaran berjalan.
Arsip
184
1. Tujuan
Sebagai pedoman dan rujukan pengajuan perbaikan barang inventaris.
2. Ruang Lingkup
Prosedur ini berlaku mulai dari penerimaan surat pengajuan perbaikan barang dari unit kerja,
pengecekan kondisi barang, pelaporan dan pengajuan anggaran, proses, pencairan anggaran
3. Definisi
Pengamanan, pemeliharaan, dan rehabilitasi adalah perawatan dan perbaikan pada aset yang
menjadi tanggung jawab universitas
4. Uraian Prosedur :
1. BAU menerima surat pengajuan perbaikan barang dari unit kerja
2. Ka. BAU mendisposisi ke staf untuk dicek kondisi dan di laporkan.
3. Staf BAU melaporkan kerusakan dan pengajuan anggaran biaya perbaikan.
4. Ka. BAU mengajukan anggaran biaya perbaikan ke Warek II.
5. Warek II mendisposisikan ke unit terkait untuk dicairkan
185
YAYASAN AMANAH AMPANG KURANJI UNIVERSITAS DHARMAS INDONESIA Alamat: Jln Lintas Sumatera KM 18, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya
Nomor SOP 073
Tanggal
Pembuatan
27 Agustus 2019
Tanggal Revisi Revisi 3
Tanggal efektif 3September 2019
Disahkan Oleh Kepala LPMI
Estuhono, S.Pd, M.Pd
NIDN. 1023118701
SOP PEMAKAIAN MOBIL DINAS
Dasar Hukum: Dasar Hukum:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan
Tinggi Republik Indonesia No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
Tinggi. 5. STATUTA Universitas Dharmas Indonesia 6. RENSTRA Universitas Dharmas
Indonesia
7. Keputusan Rektor tentang
Sistem Pengelolaan Aset/harta
Kekayaan Universitas Dharmas
Indonesia.
8. RAB Universitas Dharmas Indonesia.
Memahami peraturan perundang-undangan tentangpengadaaan barang/jasa Mampu
Mengoperasikan Komputer dan Internet
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Penyusunan rencana umum pengadaan 2. SOP Persiapan pemilihan penyedia barang/jasa 3. SOP Menetapkan dokumen pemilihan
4. SOP Pelaksanaan penandatanganan kontrak
1. Komputer 2. Printer 3. ATK
4. Filling Cabinet
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan
Pelaksanaan pengadaan langsung harus diselesaikan
tidak melebihi tahun anggaran berjalan.
Arsip
186
1. Tujuan
Sebagai pedoman dan rujukan peminjaman mobil dinas.
2. Ruang Lingkup Prosedur ini berlaku mulai dari pengajuan peminjaman mobil dinas oleh Unit kerja, Surat Tugas
perjalan dinas, koordinasi unit terkait, sampai pengembalian.
3. Definisi Penggunaan/pemanfaatan adalah penggunaan seluruh aset yang ada yang dimanfaatkan untuk
kepentingan universitas
4. Prosedur :
1. Unit kerja mengajukan surat peminjaman mobil dinas atau surat tugas perjalanan dinas. 2. ORMAWA atau UKM mengajukan surat peminjaman mobil yang di ketahui dan disetujui
oleh Warek III ke BAU. 3. Ka.BAU mendisposisikan ke Bag. kendaraan untuk di fasilitasi sesuai dengan ketersediaan. 4. Bag. kendaraan mengecek jadwal penggunanaan kendaraan dinas.
5. Bag. kendaraan mengkoordinasikan dengan Unit terkait. 6. Bag. Kendaraan menjadwalkan pengunaan kendaraan dinas. 7. Bag. Tata usaha membuat surat tugas untuk pelayanan kendaran dinas luar kota.
187
YAYASAN AMANAH AMPANG KURANJI UNIVERSITAS DHARMAS INDONESIA Alamat: Jln Lintas Sumatera KM 18, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya
Nomor SOP 074
Tanggal
Pembuatan
27 Agustus 2019
Tanggal Revisi Revisi 3
Tanggal efektif 3September 2019
Disahkan Oleh Kepala LPMI
Estuhono, S.Pd, M.Pd
NIDN. 1023118701
SOP PEMAKAIAN TELEPHON
Dasar Hukum: Dasar Hukum:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan
Tinggi Republik Indonesia No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
Tinggi. 5. STATUTA Universitas Dharmas Indonesia 6. RENSTRA Universitas Dharmas
Indonesia
7. Keputusan Rektor tentang
Sistem Pengelolaan Aset/harta
Kekayaan Universitas Dharmas
Indonesia.
8. RAB Universitas Dharmas Indonesia.
Memahami peraturan perundang-undangan tentangpengadaaan barang/jasa Mampu
Mengoperasikan Komputer dan Internet
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Penyusunan rencana umum pengadaan 2. SOP Persiapan pemilihan penyedia barang/jasa 3. SOP Menetapkan dokumen pemilihan
4. SOP Pelaksanaan penandatanganan kontrak
1. Komputer 2. Printer 3. ATK
4. Filling Cabinet
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan
Pelaksanaan pengadaan langsung harus diselesaikan
tidak melebihi tahun anggaran berjalan.
Arsip
188
1. Tujuan
Sebagai pedoman dan rujukan pemakaian telepon. 2. Ruang Lingkup
Prosedur ini mulai dari pemberitahuan ke petugas, pencatatan telepon keluar, proses pelayanan telepon.
3. Definisi Penggunaan/pemanfaatan adalah penggunaan seluruh aset yang ada yang dimanfaatkan untuk
kepentingan universitas 4. Prosedur :
1. Unit kerja meminta ijin atau memberitahukan kepada petugas (sekretariat rektorat) jika
akan melakukan sambungan telepon keluar (kepentingan dinas).
2. Petugas mencatat nomor Telepon keluar. 3. Petugas menyambungkan telepon ke pihak terkait. 4. Unit kerja bicara seperlunya
189
YAYASAN AMANAH AMPANG KURANJI UNIVERSITAS DHARMAS INDONESIA Alamat: Jln Lintas Sumatera KM 18, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya
Nomor SOP 075
Tanggal
Pembuatan
27 Agustus 2019
Tanggal Revisi Revisi 3
Tanggal efektif 3September 2019
Disahkan Oleh Kepala LPMI
Estuhono, S.Pd, M.Pd
NIDN. 1023118701
SOP PENGGUNAAN FAKSIMILE
Dasar Hukum: Dasar Hukum:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi 3. Peraturan menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan
Tinggi Republik Indonesia No 44 tahun 2015
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016
tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. STATUTA Universitas Dharmas Indonesia
6. RENSTRA Universitas Dharmas
Indonesia
7. Keputusan Rektor tentang
Sistem Pengelolaan Aset/harta
Kekayaan Universitas Dharmas
Indonesia.
8. RAB Universitas Dharmas Indonesia.
Memahami peraturan perundang-undangan
tentangpengadaaan barang/jasa Mampu Mengoperasikan Komputer dan Internet
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Penyusunan rencana umum pengadaan 2. SOP Persiapan pemilihan penyedia barang/jasa
3. SOP Menetapkan dokumen pemilihan 4. SOP Pelaksanaan penandatanganan kontrak
1. Komputer 2. Printer
3. ATK 4. Filling Cabinet
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan
Pelaksanaan pengadaan langsung harus diselesaikan tidak melebihi tahun anggaran berjalan.
Arsip
190
1. Tujuan
Sebagai pedoman dan rujukan penggunaan faksimile.
2. Ruang Lingkup
Prosedur ini mulai dari pemberitahuan ke petugas, pencatatan nomor faksimile proses pelayanan faksimile
3. Definisi Penggunaan/pemanfaatan adalah penggunaan seluruh aset yang ada yang dimanfaatkan
untuk kepentingan universitas 4. Prosedur :
1. Unit kerja meminta ijin kepada petugas (sekretariat rektorat) jika akan mengirim faksimile keluar (kepentingan dinas).
2. Petugas mencatat nomor faksimile.
3. Petugas mengirimkan faksimile