Solidaritas Volume 1

2 SOLIDARITASVolume I 2010

Reformasi birokrasi merupakan

bagian dari pelaksanaan Good Govern-

ment, dalam sistem pemerintahan

yang demokratis. Bagian dari reforma-

si birokrasi adalah pelayanan publik di

berbagai sektor kehidupan

masyarakat. Banyak kalangan mena-

nyakan “benarkah birokrasi kita sudah

berubah?” Memang tanggung jawab

terhadap reformasi birokrasi tidak ha-

nya ada pada pemerintah, akan tetapi

juga menjadi tanggung jawab

masyarakat.

Reformasi birokrasi pada pelaya-

nan publik diantaranya adalah bagai-

mana menciptakan rasa aman bagi

masyarakat. Polisi sebagai aparat

keamanan negara belum mampu

sepenuhnya melayani publik di sektor

keamanan, dengan masih banyaknya

keluhan masyarakat terhadap institusi

kepolisian sekalipun sudah dilengkapi

dengan peralatan teknologi yang me-

madai dalam mengamankan dan me-

monitor keamanan. Di Bali sudah ada

beberapa kejadian pembunuhan, pe-

merkosaan terhadap anak-anak, serta

pencurian. Belum lagi masih ada anca-

man terorisme. Ini berarti rasa aman

dan nyaman belum sepenuhnya dirasa-

kan masyarakat. Ini menandakan apa-

rat kepolisian kita masih perlu menge-

valuasi tubuh institusi kepolisian.

Pelayanan publik disektor keama-

nan membutuhkan peran serta

masyarakat dalam menjaga keamanan.

Sepanjang aparat keamanan mau

membuka diri bahwa peran serta

masyarakat memang diperlukan. Kon-

sep polisi masyarakat memang sebuah

gagasan ideal. Akan tetapi hal ini ter-

gantung pada karakter aparat kepoli-

sian dan proses rekruitmen dan pen-

didikan yang dijalani sebagai penga-

yom masyarakat di sektor keamanan.

Jika pendekatan yang dilakukan oleh

aparat kepolisian hanya menggunakan

pendekatan represif, sudah tentu ini

kegagalan pelayanan publik disektor

keamanan. Dan perpolisian masyarakat

hanya sekedar konsep tanpa makna.

Pelayanan publik sebagai bagian

dari reformasi birokrasi memerlukan

juga tanggung jawab masyarakat yang

sadar dan taat pada aturan yang ber-

laku. Bukan hanya mempersalahakan

penyelenggara pemerintahan. Siner-

gisitas antara masyarakat dan peme-

rintah dalam melayani masyarakat

merupakan tujuan dari pelayanan pu-

blik yang baik, baik di sektor keamanan

maupun pelayanan publik lainnya.

Pelayanan PublikSebuah Kebutuhan

Catatan Redaksi

Rapat Awak Redaksi SOLIDARITAS

Daftar Isi

Diterbitkan oleh:Yayasan Manikaya Kauci

SUSUNAN REDAKSIPelindung

Tuhan Yang Maha EsaPenanggungjawab

Gunadjar,SHPemimpin RedaksiNyoman Mardika ,SS

RedakturSaichu Anwar, SS

Tim LiputanCikal socialista

Rahsa natah ring Bali DwipaArya GanarisPerwajahanHeru Gutomo

AlamatJl. Noja Gg XXXVII No. 16 Denpasar

Timur 80237Telp/fax : 0361-249630

[email protected]

websitewww.manikayakauci.org

Redaksi

Manikaya Kauci di Audit 4

Respon Terhadap HubunganPolisi - Masyarakat 6

Manfaatkan Ruang PublikBersama 10Tata Kota, Budaya,dan Perilaku 11

Clean and Good Governance,Fondasi Pelayanan Publik 12

Laporan Utama* Keamanan Bali Harus

Bersinergi 13* Masyarakat Garda Terdepan

Keamanan 15* Jangan Jadi Pemadam

Kebakaran 16* Buat Pam Swakarsa, Jadi

Polisi Bagi Diri Sendiri 17* Dari Gesekan Muncul

Kesadaran PengamananSwakarsa 18

* Bali Miliki Pengamanan Skaladan Niskala 19

Partisipasi Publik di SektorKeamanan 20

Sosok 21

Konsultasi Kesehatan 22

SOLIDARITAS Volume I 2010 3

Berangkat dari pemikiran tersebut,Yayasan Manikaya Kauci menyelengga-rakan seminar dan lokakarya bertajuk“Memperkuat sistim Kemanan melaluipartisipasi warga dan unsur budaya Bali,”pada tanggal 27-28 April 2010 di HotelNikki Denpasar. Dari kegiatan semilokaini ada harapan terumuskannya satupemikiran kritis yang bisa dijadikanacuan dan direkomendasikan kepada pi-hak penyelenggara kemananan. Sepertipemerintah daerah dan institusi kepolisian

Perkuat Sistem Keamanandengan Partisipasi Warga

untuk merumuskan satu sistim kemanan menyeluruh di bali melalu partisipasi war-ga. Sedangkan untuk kegiatan lokakaryasendiri, Yayasan Manikaya Kauci bersa-ma-sama dengan stake holder / targetgroup menyatukan persepsi guna men-jalankan program secara bersama, demiterwujudanya situasi kamtibmas yangkondusif di Bali.

Prof . DR I Nyoman Budiana, SH, Msi, salah seorang nara sumber dalam acaraseminar menyatakan perlunya kerjasama

yang baik antarajajaran kepolisiandengan seluruhkomponen ma-syarakat di desapekraman untukmewujudkan ke-manan di Bali.

S e d a n g k a nPemprov Baliyang diwakili olehIr. Nyoman Silana-wa, MH, KetuaBadan KesbangPol Linmas, dalampen je lasannyamengatakan untuk

mewujudkan visi propinsi Bali yang BALIMANDARA salah satunya adalah de-ngan membentuk Emergency Service Re-spon (ESR) atau pelayanan kenyamanandarurat yang ditempatkan di titik-titikobyek wisata dan terminal. Gunadjar,Direktur Yayasan Manikaya Kauci dalammaterinya juga menguraikan, “bahwa per-lu upaya preventif, atas potensi gangguankamtibmas. Kuncinya adalah kerjasamasemua pihak baik polisi, masyarakat, sek-tor swasta dan pemerintah daerah untukmewujudkan kenyamanan dan keaman-an.”

Sementara itu Kompol Drs. Moch.Dasir, wakil dari Polda Bali menyatakanbahwa sebetulnya dijajaran Polda Balisudah membentuk POLMAS (PerpolisianMasyarakat), guna membangun keama-nan masyarakat sekaligus menjamin ada-nya perlindungan terhadap Hak AsasiManusia melalui kemitraan Polmas, wa-laupun memang untuk saat ini diakuinyaperlu keseriusan untuk mewujudkannya.Kompol Dasir berharap dengan adanyaprogram yang akan diselenggarakan olehManikaya Kauci ini kondisi kamtibmasdi Bali menjadi semakin baik.

(rahsa)

Pembicara dalam Semiloka Memperkuat sistim Kemanan melalui partisipasi wargadan unsur budaya Bali

MENINGKATNYA intensitas gangguan keamanan di Bali cu-kuplah tinggi, mulai dari persoalankriminalitas sampai permasalahansosial lainnya yang dapat meng-gangu kondusifnya kamtibmas dimasyarakat. Hal inilah perlunyadisadari oleh penyelenggarakeamanan bahwa tidaklah mung-kin menjalankankan tugas danfungsinya tanpa adanya partisipa-si dari warga. Realitanya, sepertiPolisi yang memang bertanggung-jawab memberikan rasa amankepada masyarakat, dari segikuantitas secara rasio tidak sesuaidengan jumlah penduduk bali.

Peserta semiloka berfoto bersama

Program


BIDANG pelayanan keamananmasyarakat sejak beberapa tahunbelakangan telah mengalami perombakan.salah satunya dengan melibatkan langsungpartisipasi warga. Sehingga tanggungjawab untuk pencegahan atau cegah dinibidang keamanan tidak saja menjaditanggung jawab kepolisian.

Hal ini diungkapkan oleh Iptu. BambangI Gede Artha, yang sehari-hari bertugassebagai Wakapolsek Negara. Menurutnya,dengan melibatkan peran aktif warga makakoordinasi kewenangan dan tanggungjawab yang lebih aktif telah mendekati apayang diharapkan masyarakat. Yaitukepolisian sebagai pengayom dan pelayanbidang keamanan akan terpenuhi.

Personil polisi yang memang terlibatlangsung sejak tahun 2004 dalam pokjaPOLMAS ini menambahkan bahwadampak program POLMAS selama inisangat membantu pihak kepolisian. Yaknimeningkatnya kepercayaan masyarakatyang telah lama luntur terhadap lembagaKepolisian. Juga dalam hal yang lebih nyatadi bidang pelayanan keamanan. Yaituterbentuknya lembaga koordinasi antarlembaga formal dan informal masyarakatyang disebut FKPM (forum kemitraan polisidan masyarakat). Tugas dan wewenangFKPM melibatkan unsur-unsur masyarakatseperti kepala desa, kelian adat, tokohmasyarakat, pemuda, dan perempuan.“Lewat FKPM inilah pertemuan rutin polisidan warga terfasilitasi untuk meningkatkanbidang pelayanan keamanan dan rasa amanwarga,” tutup pria yang aktif sebagaifasilitator dan mediator dalam kelompok kerja(pokja) Polmas ini. (AG)

Penting,KemitraanPolisiMasyarakat

TANPA diduga dua orang tamu dari TAF [The Asia Foundation] salahsatu mitra program Yayasan ManikayaKauci datang tak di undang. DenyIrawan [TAF] dan Jackson Hutabarat seorang auditor eksternal khusus disewa TAF untuk melakukan audit pro-gram yang telah dijalankan oleh Ya-yasan Manikaya Kauci. Adalah satukonsukuensi dalam situasi apapunManikaya Kauci harus siap memper-tanggungjawabkan program yang te-lah dijalankan atas pendanaan programoleh The Asia Foundatian.

Tahun 2008-2009 Yayasan Mani-kaya Kauci telah melaksanakan Com-munity Oriented Policing Program[Polmas] salah satu program untuk mendorong reformasi di tubuh institu-si kepolisian berbasiskan kontrol daricommunity [masyarakat]. Dalam ren-tang perjalanan program, YayasanManikaya Kauci telah mendampingidan bermitra dengan 12 desa, 6 desa diKabupaten Jembrana, dan 6 desa diKabupaten Buleleng. Manikaya Kau-ci berpikir bahwa peningkatan kapasi-tas ditingkat masyarakat sangatlahpenting untuk melakukan kontrol ter-hadap kinerja POLRI, dan bisa, sertamampu bekerjasama secara sejajar un-

Manikaya Kaucidi Audit…

tuk membantu tugas - tugas POLRIdalam mengantisipasi gangguan Kam-tibmas khusunya di Bali. Berbagai ke-giatan dan aktivitas telah dilakukan,mulai dari assesment untuk mengawaliprogram, survey tentang asumsimasyarakat terkait dengan hubunganpolisi dan masyarakat, FGD pelayananpublik oleh POLRI, pelatihan sebagaifasilitator, pelatihan sensitifitas gender,pelatihan komunikasi efektif, pelatihanmanajemen konflik, pelatihan analisasosial serta diskusi desa. Dari sekianprogram yang telah dijalankan olehYayasan Manikaya Kauci, setelahmelakukan pemeriksaan yang cukupketat mulai dari jam 14.00-17.30 wita. Auditor eksternal yang bekerja atasnama TAF menyatakan sangat puas, karena program telah dijalankan de-ngan baik oleh Manikaya Kauci. “Ten-tunya hal ini tidak kemudian membuatkami cepat puas, karena masih banyakpekerjaan rumah yang harus kita kerja-kan, dan banyak perbaikan serta ak-tivitas lembaga lainnya yang harus di-lakukan selain menjalankan program”,ujar Gunadjar selaku Direktur YayasanManikaya Kauci.

(rahsa)

Iptu Bambang I Gede Artha

Program

Diretur Yayasan Manikaya Kauci menjelaskan laporan perjalanan program


Harjono Ratmono, SH yang sehari-harinya berprofesi sebagai pengacara danmembela hak-hak buruh ini mengatakan,“ kondisi perburuhan di Bali memangagak sedikit beda dengan yang ada dijawa. Gerakan buruh di Bali memang tidakterlalu massive, hal ini dipengaruhi olehpengetahuan dari kaum buruh sendiriuntuk membela hak-haknya.Lepas dari itusemua sebetulnya masalah buruh dima-na-mana sama di Indonesia, dan masalah-nya secara umum dari dulu juga sama.Buruh selalu diposisikan sebagai obyekpenderita. Tidak lain karena memangproduk Undang-Undang Pekerja tidakmemihak kepada kaum buruh”.

Gunadjar, SH menambahkan, bahwaburuh kemudian tidak mempunyai waktuuntuk mempelajari apa itu undang-undangperburuhan, karena waktunya memanghabis untuk bekerja, untuk itu perlu se-mua elemen masyarakat khususnya di balipenting memberikan pendidikan akan hak-hak buruh di tempat kerja, karena berbi-cara masalah buruh tidak lain berbicaratentang nasib rakyat Indonesia.

“Sistem kapitalisme telah menyengsa-rakan jutaan kaum buruh dan rakyat mis-kin lainnya, krisis ekonomi global yangterjadi pada tahun lalu dan hinggasekarang dam-paknya masih kita rasakan,telah membuatjutaan buruhmenjadi pe-gang-guran ba-ru, pe-motongan subsi-di dan ja-minansosial kesejahter-aan rakyat, pe-nyalahgunaanuang dari rakyatyang dikumpul-kan Negara lewatpajak untuk me-nalangi perusa-h a a n - p e r u s a -haan yang bang-krut dan lain se-

bagainya. Lalu apa peran Negara selamaini untuk melindungi kaum buruh? Sela-ma ini negara hanyalah bertindak sebagaipembela setia kaum kapitalis, pemerintahl-ah yang selama ini menetapkan upah mu-rah bagi buruh, menetapkan undang-un-dang outsourcing dan sistem kontrakyang merugikan posisi tawar kaum buruhdan lain sebagainya, yang itu semuadiberlakukan di pabrik-pabrik tempat bu-ruh bekerja,” ujar Saichu Anwar.

Ada pertanyaan menarik dari samsul(FMN) dan Haris (Frontier -bali) peserta diskusi, selama ini dinas tenaga kerjamelakukan apa? “Pemerintah melalui di-nas tenaga kerja dan transmigrasinya(disnakertrans) juga tidak pernah membelakaum buruh, kasus-kasus perburuhanyang diajukan ke disnakertrans tidak per-nah dimenangkan atau seringkali dis-nakertrans mencari-cari kelemahan kaumburuh ketika berhadapan dengan pe-ngusaha. Semua ini tidaklah lepas dari ka-rakter/watak dari Negara kapitalis, Un-dang-Undangnya, Peraturan-peraturan-nya, kebijakan-kebijakannya, penga-wasannya terhadap praktek-praktek yangmerugikan kaum buruh selalu ada didepan kita,” Ratmono menjelaskan.

Dari diskusi tematik Yayasan Mani-kaya Kauci, kondisi tersebut di atas bisadigambarkan satu realita kehidupanmasyarakat Indonesia terutama para bu-ruh dan pengangguran di tengah himpi-tan kebutuhan ekonomi yang tinggi dansempitnya lapangan pekerjaan,menyebabkan daya beli masyarakat menu-run dalam pemenuhan kebutuhan hidup-nya, selain itu juga minimnya jaminanperlindungan sosial dan kesehatan bagiburuh beserta keluarga.

(rahsa)

May Daydan Perjuangan Buruh

Aksi buruh dalam MayDay di Denpasar

Diskusi Tematik di Yayasan Manikaya Kauci

Program

MENYIKAPI May day 2010, Ya-yasan Manikaya Kauci menyeleng-garakan diskusi tematik (wacanapurnama), pada tanggal 28 April2010, pukul 20.00 wita di BaleAmpik Jangkar Manikaya Kauci.Harjono Ratmono di dampingi Nyo-man Mardika, Wayan Arya, Ngurah Wisnu, Arya Ganaris, Gu-nadjar, Saichu Anwar di daulatmenjadi narasumber bersamauntuk mendiskusikan berbagai per-masalahan terkait dengan buruh.


SEIRING dengan perkembanganjaman, Kamtibmas diyakini menjadisalah satu faktor kunci dalam memacuroda pertumbuhan ekonomi dan pena-taan interaksi sosial masyarakat. Polri,sebagai institusi yang memiliki ke-wenangan secara Undang – Undanguntuk menyelenggarakan Kamtibmastelah berupaya dalam melakukan pe-rubahan – perubahan, dimulai denganpemisahan dari TNI dan pengesahanUU No.2 tentang Polri tahun 2002.Kemudian sejak tahun 2002, Polri se-bagai institusi mulai melakukan pem-benahan, walaupun diakui bahwa tidaksemudah membalikkan telapak ta-ngan, akan tetapi hal tersebut telah di-lakukan.

Program – program yang bertujuanmendukung Polisi lebih sipil banyak dig-erakkan, mulai dengan call center“74POLRI” untuk meningkatkan pelaya-nan, penempatan personil kepolisian(Babinkamtibmas) dimasyarakat, peruba-han struktur, instrumen dan kultur kepoli-sian. Kesemuanya itu merupakan buktiniatan dari Polri sebagai institusi untukmelakukan perubahan sesuai denganperkembangan jaman.

Yayasan Manikaya Kauci sebagaisalah satu Lembaga Swadaya Masyarakatyang concern dengan Demokratisasi danHAM di Bali menyambut baik perubahan– perubahan yang dilakukan oleh Polri.Oleh karena itu maka dari tahun 2004 te-lah berproses untuk mempercepat peruba-han – perubahan ditubuh Polri, khusus-nya diwilayah Polda Bali dengan me-ngusung program Community OrientedPolicing (COP). Dasar pemikirannya a-dalah persoalan Hubungan antara Polisi– Masyarakat yang ditemukan kurangmaksimal dan berdampak terhadap pro-ses penyelenggaraan Kamtibmas, dikha-watirkan mempengaruhi faktor – faktorpenting seperti; ekonomi masyarakat dantentunya sektor Pariwisata Bali sebagai

imbas dari kondisi Kamtibmas yang tidakkondusif.

Dari proses Program Community Ori-ented Policing (COP) ditahun 2004 mem-berikan refrensi tersendiri bagi Polri un-tuk menerapkan model ini dengan diter-bitkannya Surat Keputusan Kapolri No.737/X/2005 tentang PerpolisianMasyarakat (Polmas) yang memilikifilosofi dan semangat dari CommunityOriented Policing. Dan terakhir terbit pe-tunjuk teknis tentang Polmas denganadanya Surat Keputusan Kapolri No. 433/VII/2006 aturan pelaksanaan PerpolisianMasyarakat, ini merupakan babak awaldalam memaksimalkan sebuah peruba-han, walaupun ditemukan kebocoranyang tidak sedikit selama hampir 6 tahunYayasan Manikaya Kauci berproses, akantetapi semangat ini menjadi penting un-tuk dipahami.

Untuk memperkuat dan mengawalProgram Community Oriented Policing/Polmas, Yayasan Manikaya Kauci melaku-kan kegiatan Survey kecil dengan metodeFoccus Group Discussion (FGD)/diskusiterarah untuk mengetahui responmasyarakat terhadap Hubungan Polisi –

Masyarakat di 12 desa di Bali; 6 desa diwilayah Kabupaten Jembrana : (AsahDuren, Yeh Kuning, Air Kuning, Peran-cak, Melaya, Gilimanuk) dan 6 desa diwilayah Kabupaten Buleleng : (Kaliasem,Tegallinggah, Kampung Bugis, Pegaya-man, Tembok, Sambirenteng)

Dari hasil FGD menunjukkan bahwakebutuhan masyarakat akan rasa aman,nyaman, tenang sangat dibutuhkan. Ter-lihat dari penyampaian masyarakat me-ngenai kebutuhan kepastian perlindu-ngan, pengayoman, dan pelayanan. Se-cara umum dari pelaksanaan FGD, di-ungkapkan bahwa kehadiran Polisi di te-ngah – tengah masyarakat mampu mem-berikan rasa aman, tentu saja apabila tidakterjadi pelanggaran – pelanggaran oleh“oknum” polisi dalam menjalankan tugaspokok fungsi.

Dengan kata lain, masyarakat “masih”mampu melihat institusi Polri denganobyektif. Ini menunjukan bahwa image/citra Polisi bergerak ke arah positif. Terja-di perubahan dengan adanya penempa-tan personil kepolisian (Babinkamtibmas)dimasing – masing desa. Kedekatanhubungan antara masyarakat dengan

Respon Terhadap HubunganPolisi – Masyarakat

Program

Polisi dan empati dok: Polda Bali


Babinkamtibmas mampu memberikan pe-ngaruh yang cukup besar terhadap citrakepolisian. Masyarakat telah melihat ki-nerja Babinkamtibmas yang bekerja siang– malam, pelayanan hampir 24 jam, mam-pu memberikan kontribusi dalam penye-lesaian permasalahan di desa dan olehkarena itu masyarakat mengistilahkanBabinkamtibmas sebagai “KapolsekDesa”. Apabila hal ini di-lihat sebagaimodal awal perubahan ditubuh institusiPolri, bukan hal yang mustahil akanmengembalikan kepercayaan masyarakatterhadap Polisi. Tentu saja ini dapat dica-pai dengan dukungan oleh perubahanbudaya didalam tubuh Polri sendiri.

Mengapa dukungan itu menjadi pen-ting, dalam filosofi PerpolisianMasyarakat, setiap struktur kepolisianharus memliliki pengertian, pemahamandan tindakan sesuai dengan tugas pokokfungsi yakni; pelindung, pengayom danpelayan masyarakat. Secara otomatis,apabila setiap personil Kepolisian memi-liki filosofi seperti ini, maka rasa ketaku-tan warga saat harus berhubungan de-ngan Polisi dapat diminimalisir, ungkapanyang “ujung – ujungnya duit (UUD)” se-makin sedikit, pungutan liar kepada supirtruk dimalam hari berkurang, pengalamanmasyarakat tentang membayar biaya di-luar kewajiban yang tertulis tidak terjadidan bahkan soal pilih – pilih korban tidaklagi menjadi hal penting yang selama inimenurut masyarakat masih terjadi.

Bukan masyarakat tidak melihat u-paya yang telah dilakukan oleh polisi,masyarakat menyadari saat memeliharakesalahan dengan membiarkan hal ini ter-jadi, itu merupakan penyakit masyarakatyang perlu diperangi. Diungkapkan apa-bila Polisi melakukan tindakan sesuai peran dan wewenang, ada “oknum”masyarakat yang mencoba memberikanpeluang kepada Polisi melakukan kesala-han. Bentuk – bentuk praktek seperti iniyang menjadikan masyarakat perlu untukmelakukan evaluasi.

Semakin banyak yang terungkap darihubungan Polisi-Masyarakat semakin

jelas bahwa untuk urusan Kamtibmas,seluruh pihak memiliki ketergantungansatu sama lain. Tingkat kebutuhanmasyarakat akan rasa aman semakin ting-gi, tuntutan Polisi terhadap partisipasi se-luruh komponen termasuk masyarakatmenjadi kunci keberhasilan penyelengga-raan Kamtibmas. Apalagi melihat iventa-ris potensi gangguan Kamtibmas yang di-kumpulkan dari FGD menunjukan per-masalahan – permasalahan sosial yangmampu menjadi potensi gangguan Kam-tibmas semakin marak dan dikhawatirkanberdampak luas, seperti; perkelahianantar pemuda setelah minum Miras, Ke-kerasan Dalam Rumah Tangga yang ter-jadi di-sebabkan kesulitan ekonomi,kekhawatiran pertambahan pendudukpendatang liar, konflik yang terjadi se-bagai dampak dari bersedianya menjadisaksi, perjudian. Belum lagi indikasi po-tensi gangguan Kamtibmas yang mampuditimbulkan dari isu nasional, seperti;dampak dari kenaikan BBM dan pemberi-an Bantuan Langsung Tunai.

Fungsi program Communtiy Orien-ted Policing (COP)/Polmas dalam per-masalahan sosial masyarakat mampumemberikan kontribusi riil. Dengan polapenggalian masalah – perumusan akarmasalah - terjadinya kemitraan dalam pe-mecahan masalah menjadi sebuah modelyang sangat mungkin diterapkan olehsemuah pihak, mengingat terkendalinyakondisi Kamtibmas membawa dampakekonomi positif menuju kesejahteraan,dengan catatan melaksanakan tidak de-ngan setengah hati. (rahsa)

Program

Menjaga Aksi Massa dok: Polda Bali

Polisi di tengah masyarakat dok: Polda Bali


UPAYA meningkatkan pelayanan pu-blik menuju layanan prima telah dicanang-kan Pemkot Denpasar pada PeringatanHUT ke-14 Kota Denpasar tahun 2006 si-lam. Di tahun 2007, komitmen pelayanankepada masyarakat semakin ditingkatkan,dengan menerapkan Teknologi Informasidan Komunikasi (TIK) pada sektor pela-yanan publik.

Apalagi, memasuki era globalisasi,penerapan teknologi informasi menjadisuatu keharusan, termasuk dalam bidangpemerintahan. Meski menerapkanteknologi modern, namun budaya Baliyang kaya nilai dan filosofi diterapkandalam pelayanan publik berbasis TIK ini.“Pelayanan publik berbasiskan TIK inidibangun berdasarkan filosofi budayaBali yang diberi nama e-Sewaka Dharma,”

Kata Walikota Denpasar, Ida Bagus RaiDharmawijaya Mantra kepada SOLIDA-RITAS, beberapa waktu lalu.

Dikatakan, konsep e-Sewaka Dharma,kata Walikota yang baru terpilih untuk kalikedua ini, disarikan dari nilai-nilai luhurbudaya yang sudah diterapkan parapendahulu masyarakat Bali. Filosofinya,kata Rai Mantra, pelayanan publik meru-pakan kewajiban yang dilandasi spiritpengabdian. Spirit pengabdian itu, lanjutRai Mantra, umum disebut yadnya, yangmerupakan nilai luhur masyarakat Balidalam melaksanakan aktifitas keseharian.Menurutnya, penetapan filosofi budayaini juga tak lepas dari visi dan misi PemkotDenpasar, dalam mewujudkan kota ber-wawasan budaya. Aplikasi TIK dalampelayanan publik, diharapkan dapat

mewujudkan pelayanan yang transparandan akuntable, disamping mampu me-ningkatkan kualitas dalam hal efisiensidan efektifitas. “TIK merupakan tuntutanglobalisasi yang membuat pelayanan ber-sifat transparan dan akuntabel,” papar-nya.

Proses perizinan, jelas walikota, meru-pakan salah satu wujud aplikasi TIK diKota Denpasar. Dikatakan, TIK membuatsetiap pemohon dapat mengetahui per-syaratan, lama proses, serta biaya yangdiperlukan. Bahkan, dalam sistem terse-but, pemohon dapat melakukan registrasiizin secara online dan mengecek sewak-tu-waktu perkembangan proses izinnyamelalui internet. Kemudahan yang samajuga dapat ditempuh melalui layanan ShortMessage Service (SMS) melalui teleponselular, yang dikerjasamakan dengan ope-rator telekomunikasi. Aplikasi TIK dalamperizinan juga meningkatkan efisiensi danefektifitas pelayanan kepada masyarakat.“TIK dalam perizinan menjamin kepastianinformasi, menghilangkan praktik pungu-tan liar (pungli) dan biaya siluman (highcost economy), sehingga diharapkan da-pat menjadi daya tarik bagi investor,”harap Rai Mantra.

Selain itu, untuk menjawab tuntutanmasyarakat akan birokrasi yang gesit danprofesional dalam memberikan pelaya-nan, Pemkot Denpasar telah membangune-Government. Dalam e-Government ini,bebernya, seluruh unit/instansi teknisterintegrasi dalam jaringan TIK. Melaluie-Government, koordinasi dan komunikasiantar instansi atau pimpinan dengan ins-tansi bisa lebih cepat dan efisien. Pengem-bangan e-Government diharapkan dapatmemangkas prosedur administrasibirokrasi yang seringkali terkesan lambandan rumit. Kepala unit, jelas Rai Mantra,bisa memanfaatkan fasilitas chatting un-tuk berkoordinasi dengan segera. “Se-hingga penanganan pelayanan publik bisalebih cepat dan efisien, dan mengurangiadministrasi surat menyurat,” ucapnya.

Secara global, rancang bangun e-Go-vernment Kota Denpasar telah dimulaisaat diluncurkannya situs resmi Kota

Menelisik SIAK OnlineKota Denpasar

Layanan Publik

Tampilan situs www.denpasarkota.go.id


Denpasar (www.denpasar.go.id) padatahun 2001. Dan, pada tahun 2007, situsresmi Kota Denpasar berubah menjadiwww.denpasarkota.go.id, sesuai denganPeraturan Menteri Komunikasi dan Infor-matika. Upaya meningkatkan layananpublik berbasis TIK itu, papar Rai Man-tra, dikembangkan dari website dan telahberhasil meraih beberapa penghargaan.Diantaranya, penghargaan Warta e-Go-vernment, Warta Ekonomi, Bubu Awardhingga ke tingkat internasional yaitu,World Summit Award (WSA). “Seluruhjaringan pelayanan publik yang berbasisTIK diintegrasikan melalui situs resmiPemkot Denpasar ini. Semua pelayananpublik serta informasi tentang PemkotDenpasar dan jajarannya ada di situsresmi ini,” urainya.

Dalam sektor kependudukan, penera-pan TIK dibangun dalam Sistem Informa-si Administrasi Kependudukan (SIAK).SIAK, diharapkan dapat meningkatkanpelayanan dalam hal kemudahan dan ke-cepatan. Masyarakat dapat memperpan-jang KTP atau Kartu Keluarga (KK) se-cara online. “Cukup buka situs resmiwww.denpasarkota.go.id dan klik laya-nan KTP online. SIAK juga bertujuanmewujudkan validitas database kepen-dudukan yang diperlukan dalam peren-canaan pembangunan,” katanya.

Teknologi informasi dan komunikasidi dunia pendidikan Kota Denpasar sudahterlaksana dalam program cyberschool(www.cyberschooldps.net). Dalam cyber-school ini, seluruh SMP dan SMA/SMKNegeri di Kota Denpasar terhubung jar-ingan TIK. Komunitas sekolah, para pe-lajar dan guru, dapat menikmati layananinternet gratis. Penggunaan internetdalam bentuk e-Learning dan educationcentre diharapkan dapat menambah wa-wasan dan pengetahuan mereka. Informa-si dan pengetahuan di internet seolah tan-pa batas. Internet juga melatihmasyarakat pendidikan terbiasa denganTIK, yang merupakan salah satu pirantiutama globalisasi. Sebagai teknologi ko-munikasi, cyberschool menghubungkankomunitas sekolah ke forum diskusi yangdapat dimanfaatkan untuk efisiensi.“Mapping seluruh sekolah di Kota Den-pasar juga menjadi content cyberschoolsebagai panduan bagi para orangtua dancalon siswa,” tukasnya.

Dalam hal keamanan dan kegawat-daruratan, TIK diterapkan dalam program

safe community. Jaringan safe communi-ty, menghubungkan unit pelaksana kega-watdaruratan dan bencana dengan callcentre dan radio Pemkot Denpasar yaitu,RPKD 91.45 FM sebagai mediatornya. Jikaterjadi kondisi gawat darurat dan benca-na, masyarakat tinggal menghubungi ra-dio Pemkot. Untuk mempercepat pela-yanan, Pemkot Denpasar menyiapkan unitgawat darurat PMK dan Ambulan di em-pat penjuru wilayah kota. Selain mena-ngani kondisi gawat darurat dan benca-na, call centre dan RPKD 91.45 FM jugamenjadi mediator keluhan warga KotaDenpasar terkait pelayanan publik mela-lui layanan Halo Denpasar. Jika ada fasi-litas dan pelayanan publik yang tidak ber-fungsi, masyarakat bisa menyampaikan-nya ke Halo Denpasar. RPKD–call cen-tre, akan menghubungi instansi terkaituntuk segera menanganinya. “Laporan,keluhan dan penanganan, disampaikanlewat RPKD,” pintanya.

Penerapan teknologi IT untuk me-ningkatkan pelayanan publik, juga me-nyasar bidang ekonomi. Disebutkannya,melalui e-Commerce Pemkot Denpasartelah membangun sistem jaringan infor-masi, promosi dan akses pasar bagi parapelaku industri dan UKM di Kota Den-pasar. Situs

www.balidenpasartrading.com yang dike-lola Dinas Perindustrian dan Perdaga-ngan (Disperindag) Kota Denpasar, me-nyajikan beragam produk kerajinan UKMdan industri kecil yang ada di Kota Den-pasar. Situs ini, jelasnya, sejak diluncur-kan pada Februari hingga Agustus 2007diakses 28.500 orang. “Aplikasi TIK dalambidang ekonomi kerakyatan ini merupa-kan fungsi pemerintah untuk memfasili-tasi UKM dalam hal percepatan teknolo-gi, promosi dan perluasan akses pasar,”imbuhnya.

Dalam bidang pelayanan kesehatan,Pemkot Denpasar juga menerapkan SIK(sistem informasi kesehatan) di puskes-mas se-Kota Denpasar. Melalui SIK inidatabase penduduk miskin penerimaAskeskin sudah terekam, sehingga mere-ka dapat menikmati layanan kesehatandasar tanpa proses berbelit. Melalui SIKini juga, harap Rai Mantra, pelayanan ke-pada pasien di Kota Denpasar dapat le-bih efektif dan efisien. Dijelaskannya, mu-lai dari pendaftaran hingga menerimaobat, pasien sudah terlayani dalam sistemtersebut. “Selain itu, melalui SIK ini jugadatabase penduduk serta peta yangmenggambarkan kesehatan masyarakatdapat diketahui,” demikian Rai Mantra.

(cikal)

Layanan Publik

Tampilan situs www.balidenpasartrading.com


SENJA itu ada pemandangan yangcukup menarik di salah satu sudutLapangan Puputan, Denpasar. Tepatnyadi depan kantor walikota denpasar,disamping kantor Bank Dagang bali yangterlikuidasi. Sekelompok anak mudaberkumpul membicarakan sesuatu yangsangat serius.

Sehari-hari sebetulnya tempat itukosong, jarang ada masyarakatmemanfaatkan tempat tersebut. Mungkintempat yang dimaksudkan olehpemerintah kota Denpasar sebagai ruangpublik belum tersosialisasikan secara luashingga masyarakat denpasar engganmemanfaatkan tempat tersebut.

Sebetulnya tempat ini sangat strategis,karena terletak dipusat kota. Lengkapdengan taman dan kursi-kursi santainya.Boleh dibilang sangatlah cocok dipakaioleh masyarakat Denpasar untuk sekedarsantai, rekreasi, nongkrong, dan berkreasi.

Melihat sekelompok anak mudamenggunakan fasilitas publik ini,memaksa tim solidaritas berhenti sejenakuntuk ikut nimbrung dan ingin tahu apakegiatan dan pembicaraan mereka.

Satu jam kemudian mereka mengakhiriobrolannya, terlihat mereka lebih santai.Mereka adalah sebuah perkumpulan yangmenamakan dirinya Rock Rokets FriendsBali, kumpulan dari anak muda yang nge-fans pada sebuah band bernama RockRokets Friends berasal dari Bandung.

Rio, ketua dari RRF Bali menjelaskanbahwa mereka sedang mempersiapkan

ManfaatkanRuang Publik Bersama

Denpasar sebagai sebuah kota yangcukup padat heterogen semestinyamemiliki ruang yang bisa mengakomodirkeberagaman. Ruang publik sebenarnyaharus terlepas dari segala bentukkepentingan kuasa, bebas dari kooptasiindividu dan kelompok golongan. Ruangpublik adalah bagian dari apresiasi danaspirasi publik atau umum dalam bentukkebudayaan sosial dan ekonomi.

Hal ini disampaikan oleh I MadeSudira, salah seorang pemerhati masalahsosial di Bali. Ia menyontohkan sepanjangJalan Gajah Mada. Sebagai pusat kotamempunyai sejarah bagi warga Denpasar.Jalan Gajah Mada memang sangatstrategis sebagai salah satu bentuk ruangpublik karena keberadaanya di pusat kota,akses cukup memadai serta keberadaanpasar tradisional dan pasar seninya.

Kolumnis salah satu media di Bali yangbiasa dipanggil Aridus ini mencetuskanagar sepanjang jalan Gajah Mada dibuatpermanen sebagai jalur wisata. Sepanjangjalan kiri dan kanan di peruntukkan untukakses ekonomi dan sosial budaya.Baginya, tidak perlu merubah kesehariansecara drastis. Tapi pada sore hari sampailarut malam diperuntukkan sebagai jalurwisata kota dan ruang publik dengankonsep minim alat transportasi kendaraanroda dua maupun roda empat. “SehinggaJalur Gajah Mada sebagai jalur pejalan kaki,untuk menikmati suasana kota,” ujarnyamenambahkan.

Hal ini juga merespon apa yang sudahdicanangkan oleh Pemerintah KotaDenpasar dengan Festival Gajah Madanyasebagai salah satu program unggulan KotaDenpasar. Sehingga Jalur Gajah Madasebagai pusat kota dan ruang publikbenar-benar bermanfaat untuk wargaDenpasar. Serta sebagai salah satu tujuanwisata kota. (AG)

Ruang PublikJalur Gajah Mada

sebuah acara untuk menyambut bandkesayangan mereka, sekaligusberkeinginan untuk meresmikan fans klubyang mereka bangun. Dan berharap Bandkesayangannya bisa menginisiasinya.Ketika ditanya darimana saja anggotaperkumpulan mereka, Yudha wakil ketuaRRF bali menjelaskan dengan semangatanggota mereka sudah mencapai 78 orangdan berasal dari kalangan pelajar danmahasiswa dari seluruh kabupaten di Bali.

Ketika ditanyakan alasan kenapamemakai fasilitas publik tersebut, lebihlanjut Rio mengatakan tidak punya tempatyang cukup luas untuk pertemuanorganisasinya. “Melihat tempat ini yangselalu sepi dan kosong, sayang kalautidak dimanfaatkan,” tambahnya.

Rio mengakui saat pertama kalimenggunakan fasilitas publik ini, sempatdicurigai oleh polisi yang menanyakankeberadaan kami. Mungkin di kira kamisedang pesta minuman keras, tapi setelahkami jelaskan pihak kepolisian akhirnyabisa mengerti dan membiarkan kamiberaktivitas.

Rio dan kawan-kawannya berharappemerintah kota mensosialisasikan tempatini sebagai ruang publik yang bisa diaksesoleh siapapun. “Tanpa birokrasi yangberbelit dan semua lapisan masyarakatbisa beraktivitas di tempat ini tanpa adakecurigaan,” tegas mereka.

(rahsa)

Layanan Publik

RRF Baliberdiskusi disudut JL. GajahMada, Denpasar

I Made Sudira


DENGAN mencanangkan konsep Den-pasar sebagai tujuan wisata yang berwa-wasan kota budaya. Tanpa mengabaikandampak lingkungan yang ditimbulkan. Se-cara fisik tampak keseriusan pemerintah kotaDenpasar menata beberapa lokasi agar me-nonjolkan kesan hidupnya budaya setem-pat.

Contohnya upaya untuk lebih mengak-tifkan lagi keamanan adat (pecalang) yangselalu siap dan sigap tatkala menjalankantugas keamanan. Ironisnya di beberapa tem-pat peran keamanan yang diemban oleh pe-calang mulai bergeser. Menjadi bemper ter-depan dalam membersihkan segala sesuatuyang tampak kurang sedap dipandang mataatau yang akan berdampak pada menurun-nya kunjungan turis mancanegara.

Lebih tajam lagi, perangkat adat nam-pak tak sadar bahwa dirinya telah menjadialat untuk bisnis pariwisata. Apakah tinda-kannya itu menguntungkan budaya Bali itusendiri atau justru sebaliknya malah men-coreng budaya Bali? Paling tidak apakahperangkat adat yang memang dipercayamasyarakat Bali ini selalu siap mengatasimasalah dengan jalan arif dan bijaksanasehingga tindakannya akan tetap dalamkoridor budaya Bali yang cenderungmengedepankan budaya sangkep serta me-baligbagan dalam mengatasi suatu per-masalahan.

Permasalahan berikutnya yakni ke-beradaan petugas Ketentraman dan Keter-tiban. Kritik tajam dan cenderung mendis-kreditkan tindakan-tindakan menggunakankekerasan yang dilakukan oleh tim trantibsudah seringkali mewarnai media cetak ataupun elektronik. Tapi, sampai detik ini belumtampak ada perubahan dari kondisi ini.

Suka atau tidak suka kita perlu menyi-mak juga maksud baik dari keberadaan tran-tib ini. Namun kondisi kucing-kucingan se-

Tata Kota, Budayadan Perilaku

perti yang seringkali dialami PKL dengantrantib tidak mungkin dibiarkan terus ber-langsung. Dibalik ketakutan PKL, ada ke-beranian yang bisa mengancam para petu-gas trantib itu sendiri. Saat PKL demi uru-san perutnya dapat saja meniru tindakanyang selama ini dilakukan oleh petugas tran-tib, menggunakan bahasa kekerasan.

Berpijak dari kondisi tersebut YayasanManikaya Kauci sejak 2001 melakukan pe-ngorganisasian terhadap para pedagangacung dengan membentuk Persatuan Peda-gang Souvenir Kota Denpasar (PPSKD).Pengorganisasian didasarkan pada prosespembelajaran membangun kualitas diri hing-ga mempunyai wawasan dan sikap yangdemokratis. Pro-ses pembelajaran bersamaini dilakukan de-ngan metode partisipatifdemi menciptakan pemahaman akan keterli-batan berbagai elemen masyarakat terma-suk didalamnya pemerintah dalam menjalan-kan pembangunan yang berbasiskanmasyarakat, dengan target kemandirian.

PPSKD didorong untuk berfikir jernihbahwa ruang berjualan tidak akan bertam-bah tapi disisi lain jumlah pihak yang mem-punyai tujuan sama semakin bertambah.Bahkan perkembangan membuktikan pesa-ing PPSKD adalah pihak-pihak denganmodal yang jauh lebih besar dengan pe-rangkat manajemen dagang yang canggih.Dalam ilustrasi yang dijabarkan berupa pe-ngalaman Manikaya Kauci tersebut di-harapkan kondisi kucing-kucingan dapatsegera berakhir dengan melihat kembalikonsep pembinaan PKL yang selama ini di-lakukan oleh pemerintah kota Denpasarmelalui tim pelaksananya. Sehingga adaketegasan target kemandirian PKL yang di-bina dengan pola membangun kesadaranpara pihak yang menjadi target sasaran.Sehingga diharapkan tercipta pola pikir dan

sikap yang jauh lebih konstruktif dari pihakPKL maupun Pembina PKL.

Keterdesakan ruang gerak PKL jugadatang dari para pedagang dengan modalyang jauh lebih besar. Tidak saja toko me-lainkan kumpulan dari toko-toko dalamsuatu bangunan besar seperti mall atau su-permarket yang tumbuh menjamur. Deretantoko dan mall di kota Denpasar disatu sisimemberikan dampak positif seperti terbu-kanya lapangan kerja dan adanya tamba-han pendapatan asli daerah yang tentunyadapat digunakan kembali untuk pemba-ngunan.

Disisi lain keberadaan ruko dan mall te-lah membunuh para pedagang kecil sepertiPKL atau pedagang acung. Karena persai-ngan yang tidak mampu mereka imbangibaik dari permodalan serta kemampuan me-ngatur usaha dalam skala besar.

Selain itu dari faktor kelestarian lingku-ngan berdirinya bangunan-bangunan be-ton akan semakin mempersempit daerah re-sapan air tanah. Serta dengan sendirinyapepohonan sebagai penyangga stabilitastanah dapat mengancam labilnya tanah.

Perlu dipikirkan bagaimana membentuksuatu struktur tata kota yang dengan setu-lusnya tidak mendiskreditkan kepentinganrakyat secara keseluruhan, termasuk didalamnya rakyat kecil. Dan tidak sepenuh-nya menghamba pada kepentingan kaumkapitalis. Sehingga memberi ruang pula padarakyat kecil yang selama ini termarjinalkan,diantaranya yaitu pedagang kaki lima.

Selain itu dalam menyusun tata letakbangunan benar-benar perlu dipertimbang-kan pula dampak lingkungan yang ditim-bulkan. Pertimbangan dampak lingkunganini dalam arti tidak merugikan dan merusakalam disekitarnya, termasuk juga kehidupanmasyarakat di sekitarnya.

Bali dan pariwisata merupakan dua hal yang saling mengisi danmelengkapi. Bali dengan budaya dan alamnya yang kian seksi selalumenjadi dambaan banyak orang untuk melihat dan merasakannya. Sisibudaya Bali yang unik telah menjadikan Bali beserta isinya sebagai komoditiyang punya nilai jual dan punya pangsa pasar yang cukup tinggi dimancanegara. Saichu Anwar, SS

Opini


DALAM kesempatan wawancarakhusus SOLIDARITAS dengan para kan-didat Walikota dan Wakil Walikota Den-pasar yang lalu, didapati kesimpulan, baikIda Bagus Rai Dharmawijaya Mantra danIGM Jaya Negara maupun I Wayan Suba-wa dan IB Gede Udiyana, sama-sama me-nekankan pentingnya clean and goodgovernment sebagai fondasi pelayananpublik di Kota Denpasar.

Rai Mantra, sapaan akrab Ida BagusRai Dharmawijaya Mantra , memaparkanvisi bagi masyarakat Kota Denpasar yaitu,pengembangan Denpasar kreatif, berwa-wasan budaya dan berkeseimbangan.Sementara visi itu diturunkannya kedalam misi yang dibagi beberapa bagiandiantaranya, penguatan jati dirimasyarakat Denpasar, memberdayakanmasyarakat Denpasar, mewujudkan pe-merintahan yang baik dan bersih, me-ningkatkan pelayanan publik dan mem-percepat dan memperkuat ekonomimasyarakat berdasarkan ekonomi kerakya-tan.

I Wayan Subawa, memaparkan halyang tak jauh berbeda dengan rivalnyatersebut. Hanya saja, Subawa menambah-kan satu program yaitu, percepatan pem-

Clean and Good Government,Fondasi Pelayanan Publik

bangunan Kota Denpasar berlandas-kan sistem politik terbuka yang ber-makna membuka kesempatan semuapihak untuk terlibat dalam penyusu-nan kebijakan, rekruitmen politik yangtidak kotor serta penegakan hukumyang konsekuen.

Mengenai tata kelola pemerinta-han yang baik dan bersih, akan diwu-judkan oleh Rai Mantra dengan men-dasarkannya pada filosofi dalam bu-daya dan etika sewaka dharma yangartinya adalah melayani adalah kewa-jiban. Bersandar pada hal itu, makaRai Mantra bertekad menciptakan tatakelola pemerintahan yang baik danbersih. Untuk itu, dia pun mengakusudah menandatangani kesepakatandengan KPK dan Kementerian Pem-berdayaan Aparatur Negara dan Re-formasi Birokrasi, dalam kerangkayang dimaksudnya tersebut. “Dalam

laporan KPK, Pemerintah Kota Denpasarmeraih angka 7,48 untuk sektor pelaya-nan publik selama saya menjabat,” ujar-nya bangga.

Terkait penciptaan good government,Subawa mengaku sudah melakukan kon-trak politik dengan masyarakat Denpasaruntuk mewujudkan hal itu dan siap mun-dur jika tak membuktikan janjinya terse-but. Idenya pun sama dengan Rai Man-tra, dengan melibatkan pemerintah, swastadan masyarakat. Hanya saja, Subawa me-nambahkan pentingnya peran serta per-bankan dan koperasi dalam mewujudkantata kelola pemerintahan yang baik. Se-mentara untuk menciptakan good parlia-ment akan mengintensifkan komunikasipolitik dengan prioritas kepentinganmasyarakat. “Yang terpenting juga pro-ses pelibatan wartawan. Sebab, tanpawartawan, mustahil program sebaik apa-pun akan tersosialisasi dengan baik,”ujarnya.

Mengenai realisasi tata kelola peme-rintahan yang baik dalam kerangka pela-yanan publik di Kota Denpasar, Rai Man-tra menekankan pentingnya tata kelolayang rapi, bersinergi dan berkesinambu-

ngan. Sementara Subawa, menekankanpada aspek tranparansi dan akuntabilitas.

Kesemuanya dapat terwujud, kata RaiMantra apabila pemerintah berfunsi se-bagai pembuat kebijakan, regulator, me-diator dan problem solving. SementaraSubawa mengatakan perlu adanya meka-nisme yang diatur pemerintah. Pemerin-tah, kata Subawa, harus menjadi mediatordan advokator.

Persoalan kesehatan dan pendidikan,sebagai indikator utama peningkatan In-deks Persepsi Manusia (IPM) Kota Den-pasar, Rai Mantra melihatnya sebagaiupaya peningkatan jati diri masyarakat.Sementara bagi Subawa, pendidikan dankesehatan adalah hak dasar masyarakatyang pemberiannya tak boleh diabaikanoleh pemerintah. Bagi Subawa, peningka-tan pelayanan kesehatan sebagai kom-ponen dasar, tak bisa lepas dari promosikesehatan dan peningkatan gizimasyarakat. “Kesehatan primer dan

sekunder sudah kita lakukan di Denpasar.Pola jemput bola juga kita lakukan di Den-pasar,” sebut Rai Mantra.

Implementasi keduanya, baik Subawamaupun Rai Mantra sama-sama sepakatmelibatkan pengusaha dan pemerintahyang dianggap sebagai ‘bapak angkat’dari kedua komponen hakiki itu. Semen-tara untuk pendidikan, Denpasar, jelas Raimantra, sudah tak lagi mengenakan uangbangunan gedung. “Pada sisi lain,pemkot juga mengeluarkan dana BOS danbeasiswa miskin,” sebut Rai Mantra.

(cikal)

Layanan Publik

I Gusti Rai Dharmantra dan IGM Jaya Negara

I Wayan Subawa


Demikian dikatakan Gubernur Bali,Made Mangku Pastika dalam satu kesem-patan wawancara khusus dengan SOLI-DARITAS beberapa waktu lalu. Lantasjika demikian, bukankah mubazir kalauselama ini dana yang bersumber dari Ang-garan Pendapatan dan Belanja Negara(APBN) digelontor ke tubuh kepolisian,namun pada akhirnya implementasikeamanan tetap melibatkan peran sertamasyarakat? “Bukan begitu. Kemanananini kebutuhan setiap orang. Polisi sebagaigarda terdepannya, tapi partisipasimasyarakat tetap penting,” papar Man-tan Kapolda Bali ini.

Keamanan BaliHarus Bersinergi

Partisipasi masyarakat dalam sektorkemanan, kata gubernur, lebih pada pen-deteksian dini dan kewaspadaan terhadapgejala yang mungkin dapat menimbulkantindak kejahatan. Sebagai misal, gerak-gerik mencurigakan dari seseorang yangakan melakukan tindak kriminal, akan da-pat mudah terbaca tentunya olehmasyarakat. Sebab sejatinya, masyarakatlebih memahami kondisi riil di sekitarnya,ketimbang aparat kepolisian. Tak hanyaitu, masyarakat juga memiliki peran besardalam mengungkap tindak kejahatan.Artinya, tanpa informasi yang terhimpundi masyarakat, mustahil polisi dapat me-ngungkap tindak kejahatan, termasuk

modus operandi yang digunakan oleh sipelaku. Dengan demikian, peran sertamasyarakat menciptakan keamanan de-ngan berbagai pihak, sangat dibutuhkan.“Masyarakat itu lah sesungguhnya katakunci bagi terciptanya keamanan itusendiri. Aman atau tidaknya masyarakat,tergantung dari masyarakat itu juga,” ucapgubernur.

Lebih jauh dikatakan gubernur, kerja-sama lintas sektoral seperti yang dipapar-kannya, sejauh ini sudah berjalan denganbaik. Tak hanya itu, gubernur juga me-ngaku siap menggelontor dana jika be-nar-benar digunakan untuk menciptakanrasa aman masyarakat. Kemanan, kata gu-

SEBAGAI ikon pariwisata, salah satu faktor penting pendukungpariwisata bagi Bali adalah aspek kemanan. Sinergisitas lintaskomponen mulai dari pemangku kebijakan, aparat terkait hinggamasyarakat, perlu bersatu padu mewujudkan keamanan Bali.

Laporan Utama


bernur, adalah hal yang menjadi fokus per-hatiannya selama ini. Dalam menciptakankondisi atau rasa aman, mantan KalakarBadan Narkotika Nasional (BNN) inimenyebut ada tiga pilar. Pertama, tinda-kan pre-emtif yang bermakna mencipta-kan kesadaran kepada masayarakat beta-pa pentingnya menciptakan lingkunganyang aman. Kedua, jelas gubernur, adalahmelakukan tindakan preventif yang ber-makna mempersempit ruang gerak bagi se-tiap orang untuk melakukan tindak keja-hatan. Tentunya, dengan melakukan pa-troli rutin hingga penjagaan lingkunganyang intensif. “Terakhir tentu saja tinda-kan represif. Artinya, harus ditangkap dantindak semua jenis kejahatan. Tak bolehdibiarkan begitu saja,” tegasnya.

Sementara itu, untuk membedah se-cara detail tentang sinergisitas dalammenciptakan suasana aman, SOLIDARI-TAS pun mendatangi Kepala Biro (Karo)Humas dan Protokol Pemprov Bali, PutuSuardhika di ruang kerjanya. Suardhikamenjelaskan, upaya menciptakan keama-nan yang bersinergi, maka Pemprov Balisudah memiliki sistem inormasi yangterkoneksi dengan baik, mulai dari kabu-paten/kota, hingga di lingkungan Pem-prov Bali sendiri. Pengelolaan informasiitu, jelas dia, terpusat di Badan KesatuanBangsa, Politik dan PerlindunganMasyarakat (Kesbangpolinmas) dan Ke-polisian Daerah (Pol-da) Bali. Informasitersebut diperolehdari masyarakat, mela-lui alat komunikasi ra-dio maupun informa-si langsung. “Kitamemang berharapmasyarakat minimalmenginformasikankejahatan yang ter-jadi di sekitarnya, se-hingga bisa diambiltindakan cepat untukantisipasinya,” ujar-nya.

Tak hanya itu,Suardhika juga men-jelaskan, Bali memili-ki sistem pendeteksidini tindak kejahatan,yang terpantau mela-lui alat CCTV. Alat itu,berjumlah sepuluh

unit yang terpasang di tempat-tempatstrategis di setiap pelabuhan, kawasanwisata Kuta, Badung, Nusa Dua dan Gia-nyar. Ditambahkan, tahun 2010 ini, Pem-prov Bali juga berencana menambah jum-lah CCTV sebanyak sepuluh unit. Namun,Suardhika enggan menyebutkan dititikmana saja CCTV itu akan dipasang nantin-ya. “Jangan disebutkan, nanti penjahattahu, dan kita kecolongan lagi,” ujarnya,seraya menambahkan, Pemprov Bali jugamemiliki Layer Electronic Display (LED)TV yang menghabiskan biaya sekitarRp16 miliar, juga dalam rangka pengam-anan Bali.

Meski sudah menempatkan CCTVdisejumlah tempat ditambah dengan alatkomunikasi radio dan LED TV, nampak-

nya Suardhika sadar betul keamanan Balitak mungkin tercipta tanpa peran serta ak-tif dari masyarakat. Pasalnya, dia jugasadar betul jumlah aparat kepolisian taksebanding dengan pertumbuhan jumlahpenduduk Bali. Untuk itu, Suardhika punmenghimbau agar kepada masyarakat un-tuk selalu meningkatkan kewaspadaanuntuk meminimalisasi setiap upaya tindakkejahatan. Suasana damai dan aman, katadia, bias terwujud jika ada korelasi antaramasyarakat, pemerintah dan aparat kepoli-sian. “Tugas masyarakat juga cukup be-sar untuk membantu pemerintah dan ke-polisian,” sebutnya.

Meski memiliki perhatian besar ter-hadap persoalan keamanan, namun Pem-prov Bali menyesalkan tak bisa memban-tu lebih aparat kepolisian untuk mendu-kung upaya penciptaan keamanan siner-gis. Pasalnya, Pemprov Bali tak dimung-kinkan untuk memberi bantuan kepada ke-polisian melalui gelontoran dana yangdiambil dari APBD Bali. Hal itu, terbenturdengan Peraturan Menteri Keuangan(PMK) Nomor 168 Tahun 2008 tentangHibah Daerah dan PMK Nomor 40 Tahun2009 Sistem Akuntansi Hibah. “Kita takboleh bantu dana gelondongan. Hanyaboleh melalui kegiatan dan pendidikansaja,” imbuhnya.

(cikal)

Made Mangku Pastika

Tampilan di pusat kontrol CCTV pengamanan seluruh Bali

Laporan Utama


MESKI menciptakan suasanaaman adalah tanggungjawab pihakkepolisian, namun partisipasi aktifmasyarakat untuk ikut berkecim-pung di dalamnya, tak dapat ter-hindarkan. Selain dilegalkan olehkonstitusi dasar Republik Indone-sia, juga dikarenakan masyarakatmerupakan garda terdepan dalammenciptakan kondisi tersebut.“Tentunya berdasarkan pertaha-nan dan keamanan rakyat semes-ta,” demikian disampaikan KepalaBadan Kesatuan Bangsa, Politikdan Perlindungan Masyarakat (Ke-pala Kesbangpolinmas), Drs.Made Silanawa, M.Si, saat dimintaikomentarnya oleh SOLIDARITASbeberapa waktu lalu.

Silanawa menjelaskan, keterlibatannyata masyarakat dalam penegakankeamanan, dapat terlihat dengan jelasdalam penegakan aturan Peraturan Dae-rah (Perda), baik ditingkat provinsi mau-pun kabupaten/kota se-Bali. Tak hanyaitu, masyarakat juga dapat terlibat lang-sung dalam penegakan peraturan guber-nur dan peraturan bupati/walikota. Se-mentara itu, Kesbangpolinmas sendiri,kata dia, dalam mengimplementasikangugus tugas, fungsi dan perannya jugatak bisa bekerja sendiri. Tentunya, harusmenjalin koordinasi dengan instansi ter-kait semisal kepolisian. Selain itu, Kes-bangpolinmas juga memprakarsai terben-tuknya Komunitas Intelejen Daerah (Ko-minda) dalam kerangka memantau situasiyang terjadi di lapangan. Tugas Komin-da, jelas dia, memberikan informasi sece-patnya tentang situasi atau temuan dilapangan, jika menyangkut situasikeamanan masyarakat. “Jika ada kejadianhuru hara misalnya, maka Kominda akansegera berkoordinasi dengan kepolisianuntuk mengantisipasi hal tersebut bertam-bah luas. Akan tetapi juga, yang sangatpenting adalah keterlibatan masyarakatdalam hal ini. Maka kita perlu menjalinkerjasama,” jelasnya.

MasyarakatGarda Terdepan Keamanan

Kerjasama itu,lanjut dia, denganmelibatkan unsurmasyarakat sepertiDesa Pakraman, or-ganisasi kemasya-rakatan (ormas), danbanjar-banjar dilingkungan gugusmasing-masing. Polakerjasamanya sendiri,kata dia, untuk meng-gali dan mensuplai in-formasi tentangkeadaan di suatu dae-rah. Meski begitu, Si-lanawa tak memban-tah jika dalam hal ke-jahatan tertangkaptangan, makamasyarakat diberi ke-wenangan untukmengambil tindakanyang diperlukan, se-perti menangkap dan menyelesaikan per-soalannya sendiri jika itu memang dimu-ngkinkan. “Batasannya adalah tidakboleh melakukan tindakan di luar ke-wenangannya seperti mengadili,” jelas-nya.

Meski peran aktif masyarakat sangatpenting, Silanawa tak mau buru-burumemberi keleluasaan masyarakat bertin-dak untuk menciptakan rasa aman sesuaidengan lingkungannya masing-masing.Pasalnya, dia tak mau tindakan masyarkatnantinya melebihi kewenangan yang di-miliki oleh kepolisian. “Perlu hati-hati jugamelibatkan masyarakat. Terutama memberiporsi yang tepat agar tidak melebihi ke-wenangan dari aparat kepolisian,” beber-nya.

Ia menambahkan, jalinan kerjasamadengan masyarakat dibutuhkan oleh kare-na masyarakat yang lebih mengetahui ten-tang segala sesuatu di lingkungannyaberada. Hanya saja, Silanawa sendiri me-ngaku masih mencari format tepat tentangpola dan koordinasi kerjasama yang di-maksudnya itu. Saat ini, keterlibatanmasyarakat dalam menciptakan keaman-an hanya sebatas memberi informasi saja.

Silanawa pun mengaku mengacu erat padanilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM)yang menjadi nafas dalam penegakan atu-ran, khususnya dalam ketertiban dankeamanan masyarakat.

Sementara ini, kata dia, Kesbangpolin-mas didapuk sebagai pusat pengendaliinformasi melalui saluran radio yangterkoneksi hingga kabupaten/kota. Infor-masi yang datang dari kabupaten/kota,akan diolah dan diteruskan ditingkatprovinsi dengan menyesuaikan pada in-formasi yang disampaikan tersebut. Jikainformasi yang dikirimkan oleh kabupa-ten/kota adalah soal kejadian huru-haradi suatu tempat, terangnya, maka Kes-bangpolinmas akan segera berkoordinasidengan kepolisian untuk mengirimkan pa-sukan dalam kerangka menghalau upayaperesahan masyarakat tersebut. Pun hal-nya jika informasi yang masuk mengenaiterjadinya bencana alam, maka akan dite-ruskan kepada dinas sosial dan instansiterkait lainnya. “Ini semua dalam rangkamenciptakan keamanan yang terpadu. Is-tilahnya adalah pemolisian masyarakat(polmas),” tutup dia.

(cikal)

Drs. Made Silanawa, M.Si

Laporan Utama


“Setiap kali ada peristiwa atautindak kriminal, kita selalu jadi pe-madam kebakaran. Semua bentuktim, bentuk segala macam mulaidari A hingga Z. Sekarang, sudahharus dipikirkan adanya satusistem yang secara preventif se-lalu berjalan,” ujar Ketua Komisi IDPRD Bali, I Made Arjaya, SE,saat dimintai komentarnya sepu-tar keamanan Bali.

Kepada SOLIDARITAS Arjaya men-gatakan, sistem yang dimaksudnya meru-pakan pelibatan aparat keamanan, pemer-intah dan masyarakat dalam menjagakeamanan Bali. Keamanan sendiri, jelasdia, terbagi menjadi dua bagian yaitu, ek-sternal dan internal. Untuk keamanan eks-ternal, Arjaya masih membaginya ke dalamdua bagian lagi. Pertama kepolisian dankedua, satuan tugas dari masyarakat sipilyang profesional. Sementara keamananinternal merupakan peran masyarakat dilingkungannya masing-masing. Untukkeamanan eksternal yang datangnya darimasyarakat sipil yang profesional, di-harapkan politisi asal Desa Sanur, Den-pasar ini, nantnya disiapkan oleh Kepoli-sian untuk mendidiknya agar mampu men-jalankan tugasnya. Sementara dari aspekpendanaan, Arjaya mengaku siap jikaharus mengambilnya dari APBD Bali. “Ke-siapannya Polda atau Polres yangmelatih, sementara dananya pemerintahdaerah yang membiayai,” ucapnya.

Mengapa harus membentuk satuantugas masyarakat sipil? Ditanya begitu,Arjaya mengatakan kalau polisi sendiriselama ini tak sepenuhnya bertugas den-gan baik, oleh karena korps berbajucokelat itu berada di wilayah eksternal darilingkungan masyarakat. Polanya sendiri,harus bersinergi dan berlangsung secarastimultan dalam menjaga keamananmasyarakat. Kendati begitu, Arjaya men-gaku yang terpenting adalah membangunkesadaran masyarakat tentang pentingn-ya keterlibatannya dalam menjaga keter-tiban dan keamanan. “Kesadaran

Jangan JadiPemadam Kebakaran!

masyarakat tentangpentingnya menjagakeamanan merekasendiri, itu juga harusdibangun,” harapn-ya.

Arjaya juga mem-inta agar aparat ke-polisian harus realis-tis ketika kesdaranmasyarakat sudahterbangun. Maksud-nya, masyarakat jan-gan lagi dibebani de-ngan hal yang diang-gap akan meng-ganggu privasinya.Sebagai misal, jikasudah melaporkansuatu kejadian, makabiasa-nya akan tim-bul dimasyarakatketakutan akan di-jadikan saksi ataumalah berbalik akandijadikan tersangka. Pada titik itu, kataArjaya, pentingya peran profesio-nalitasdari aparat keamanan dalam pro-ses peli-batan masyarakat dalam menjaga keaman-an.

Baginya, keterlibatan masyarakat takpelak dibutuhkan dalam rangka mencip-takan situasi tertib dan damai. Pasalnya,dari data yang dimilikinya jumlah perban-dingan polisi dan masyarakat di Bali a-dalah 1 berbanding 450. Meski KepalaKepolisian Kota Besar (Kapoltabes) Den-pasar, Kombes Pol. Gede Alit Widanamengatakan pada bulan Juni nanti akanmenambah pasukan di polsek-polsek se-banyak 300 anggota dengan pangkatAKBP, namun Arjaya mengaku tak hanyacukup de-ngan itu. Menurutnya, jumlahkepolisian sebaiknya disesuaikan denganrasio jumlah penduduk Bali. “Rasio iniharus jelas. Bali ini jadi pusat perhatianinternasional,” paparnya.

Karena perbandi-ngan yang tidak me-madai itu, maka Arjaya memberikan solu-si agar keamanan tradisional dibangkit-kan kembali. Baginya, keamanan itu bisa

dilakukan, dan sudah terbukti, mampu di-jalankan oleh keamanan tradisionalsemacam pecalang atau satuan tugasyang bergerak di lingkungan masyarakatmasing-masing. Hanya saja, kata dia,diperlukan pembinaan, pendanaan danada kewenangan serta pola koordinasiyang baik. Sehingga, menjaga keamananBali, menjadi tugas bersama seluruh kom-ponen masyarakat Bali.

Selain itu, dia juga melihat sistemkeamanan keliling (siskamling) juga sa-ngat efektif untuk meminimalisasi tindakkejahatan di Bali. Atas hal itu, Arjaya me-minta kepada Gubernur Bali untuk beranimengambil terobosan untuk menciptakankeamanan Bali yang stimultan dan terpo-la. “Kalau perlu, 20 persen anggaran diprovinsi digelontor saja untuk keaman-an. Bagi kami (dewan, red) tidak masalahkok. Karena yang terpenting adalahkeamanan dan ketertiban masyarakat,”demikian Arjaya.

(cikal)

Laporan Utama

I Made Arjaya, SE


MESKI menyadari be-tul jika tugas menjagakeamanan dan ketertibanmasyarakat adalah tugaskepolisian, namun KepalaDivisi (Kadiv) Humas Pol-da Bali, Kombes Pol GdeSugianyar D.P SH, MSi me-minta kepada masyarakatuntuk membuat pengama-nan mulailah jadi polisi bagidirinya sendiri,” ucap Su-gianyar, saat dimintai ko-mentarnya beberapa waktulalu. Loh, kalau begitu apatugas kepolisian?

Menurut Sugianyar, tu-gas kepolisian berdasarkanundang-undang ada tigayaitu, sebagai penegak hu-kum, pemelihara keamanandan ketertiban masyarakat(kamtibmas) serta pelindung, pengayom dan pelayanmasyarakat. Tugas polisi itu, kata dia, tidak akan efektif tanpaadanya dukungan dari masyarakat. Karena di belahan duniamanapun, paradigma polisi sudah berubah dengan mengede-pankan komunitas sebagai ujung tombak terciptanya situasikondusif. “Istilahnya pemolisian masyarakat (polmas). Kenapaharus begitu, karena kejahatan itu berbanding lurus denganpertumbuhan manusia. Maka, kita mengimbau agar masyarakatsecara swakarsa menjaga lingkungan atau komunitas yang adadisekitarnya,” jelasnya.

Pengamanan swakarsa itu, lanjut dia, akan bermakna setiaporang melakukan tugas-tugas kepolisian yang sifatnya pre-emtifdan preventif. Tindakan itu, dapat mengurangi terjadinya tin-dak pidana. Dengan begitu, Sugianyar mengaku lebih mengede-pankan tugas kepolisian secara bersama-sama dengan melibat-kan peran serta masyarakat, bukan tugas kepolisian semata.Pada titik ini, masyarakat dipandang bukan sebatas obyek be-laka, tetapi juga subjek yang bisa bertindak proaktif melakukantugas-tugas kepolisian sepanjang tindakan pre-emtif dan pre-ventif. Meski begitu, tak berarti masyarakat diberikan kewenan-gan yang bukan domainnya. Semua, jelas Sugianyar, tetap be-rada di bawah koordinasi dan pengawasan kepolisian, sehing-ga tidak over lapping.

Polisi sendiri, jelas dia, bukan berarti tidak melakukan tugasapapun ketika keamanan swakarsa yang inisiatifnya dating darimasyarakat sudah mulai efektif berjalan di lingkungannya mas-ing-masing. Apalagi, selain kendali koordinasi tetap berada dibawah kepolisian, keamanan swakarsa tak diberi wewenangapapun untuk melakukan penindakan atas situasi atau tindakpidana tertentu. Menurut Sugianyar, karena kendali koordinasi

Buat Pam SwakarsaJadi Polisi Bagi Diri Sendiri

ada ditangan kepolisian,maka ketika pengamananswakarsa ini tak mampumengatasi gangguankeamanan yang muncul dilingkungannya, maka ka-sus itu harus ditanganioleh pihak yang lebih ting-gi tingkatannya semisalPolsek, Polres, Polda hing-ga Mabes Polri. “Polisitidak melepaskan tugasdan tanggungjawabnya.Polisi tetap melakukanpenegakan hukum, jikagangguan kamtibmas takbisa ditangani oleh penga-manan swarsa dimaksud,”ujarnya.

Dikatakan Sugianyar,setiap jengkal tanah di Balisejak dahulu kala memiliki

sistem keamanan tersendiri. Apalagi, dalam sistem masyarkatBali yang berdasar pada desa pakraman, yang memilikikekhasan, terutama terkait pengamanan lingkungannya masing-masing. Otomatis, keterlibatan masyarakat, selain karenamemang sudah menjadi bagian dari program kepolisian,tentunya juga karena faktor historis yang tak bisa dilepaskandari akar budaya dan adat masyarakat Bali. Dalam programpemolisian masyarakat atau pemolisian berbasis komunitas, tuturSugianyar, pengelompokkan masyarakat dibagi berdasarkankarakteristiknya, seperti kommunitas bisnis dan kawasantertentu. Tokoh-tokoh masyarakat, baik formasl maupuninformal yang sudah diakui keberadaannya oleh masyarakat,tergabung dalam wadah Forum Komunikasi Polisi Masyarakat(FKPM). Tugas mereka, kata Sugianyar, mendeteksi dinigangguan-gangguan yang berpotensi menjadi ancamanterhadap kamtibmas. “Melalui forum itulah dibuka ruang diskusi,dicarikan pemecahan dan solusinya. Jadi FKPM sebagaiproblem solver. Sehingga, mereka inilah garda terdepan kitauntuk menjaga keamanan Bali,” tukasnya, seraya menambahkan,dari desa dinas di Bali yang jumlahnya sekitar 600 desa lebih,sudah ada satu orang yang bertugas sebagai polmas disetiapdesanya.

Dengan begitu, tugas kepolisian dan masyarakat dapat ter-integrasi dengan baik, sehingga polisi tidak lagi hanya sebataspemadam kebakaran saja. Polmas sendiri, sejauh pantauan danlaporan yang diterima oleh Sugianyar dari Kepala Bagian BinaMitra, berjalan sangat efektif karena mampu meredam gejalaatau masalah sosial yang berpotensi menjadi gangguan kamtib-mas.

(cikal)

Kombes Pol Drs. Gde Sugianyar D.P SH, MSi:

Kombes Pol Gde Sugianyar D.P SH, MSi

Laporan Utama


BANYAK masyarakat tak tahu,Desa Sanur, Denpasar memilikisatu sistem keamanan yang ter-pola, terpadu dan terintegrasi de-ngan baik dalam menjaga lingku-ngan sekitar mereka. Sehingga,kehadiran polisi sebagai aparatpenegak hukum dan penjagakeamanan dan ketertibanmasyarakat (kamtibmas) semakintak terasa.

Pasalnya, masyarakat sekitar, mampumenyelesaikan masalah sosial merekasendiri yang muncul dan berpotensi ter-jadinya tindak pidana. Diprakarsai olehsejumlah pemuda, pengamanan yang be-rangkat atas inisiatif (pam swakarsa)sendiri dan berdasar kebutuhan bersamaitu akhirnya dapat terwujud dan berjalanbaik hingga sekarang, yang diberi namaHimpunan Pemuda Sanur Bersatu. Seper-ti apa ceritanya? Berikut laporan hasilwawancara SOLIDARITAS dengan Ke-

tua Himpunan Pemuda Sanur Bersatu, IdaBagus Raka Jisnu.

Tak pernah terbayang sebelumnyamembentuk semacam organisasi yangdiprakarsai secara mandiri, dalam kerang-ka mengamankan lingkungan sekitar. Ke-sadaran dan kebutuhan itu muncul,manakala keresahan, hingga tingkatkeamanan yang dirasa dari hari ke harimakin menipis saja. Kesadaran itu kemu-dian menginspirasi persatuan di kalangananak-anak muda, yang sadar betul bahwakeresahan dan ketidaknyamanan yangterjadi sesunguhnya atas ulah merekasendiri. “Ya, dulunya sering terjadi gese-kan antar banjar dilingkungan kami. Tapi,karena akhirnya kita sadar, maka keresah-an itu tak terasa lagi,” ucap Jisnu, saatditemui beberapa waktu lalu.

Dijelaskan Jisnu, sebelum titik menen-tukan itu datang, seringkali terjadi gese-kan antar pemuda Sanur, antar banjarsatu dengan lainnya. Apalagi, jika di daer-ah Sanur dijadikan ajang untuk event-event tertentu, maka dapat dipastikan,

gesekan yang menyebabkan terganggu-nya keamanan dan ketertiban masyarakattak dapat terhindarkan. Kejadian itu terusterulang, hingga kesadaran akan persau-daraan dirasa oleh setiap pemuda Sanur,yang tersebar hampir disekitar 26 banjar.“Kita menyadari, kita ini sama-sama dariSanur dan bersaudara. Tak ada guna jugaterus mengikuti emosi,” tutur Jisnu.

Akhirnya, pada 25 Desember 2005atau hampir lima tahun lalu, pemuda-pe-muda Sanur menjaga keamanan dan ke-tertiban di lingkungan mereka sendiri.Sekarang, kata Jisnu, gesekan dari dalamlingkaran pemuda-pemuda di Sanur,sudah tidak pernah terjadi lagi. Semangatpersatuan dan persaudaraan itu, mampumenggalang persamaan persepsi akanpentingnya menjaga situasi sekitar. Takhanya berkutat pada persoalan keama-nan belaka, Himpunan Pemuda Sanur Ber-satu juga bergerak dibidang sosial ke-masyarakatan. “Segala urusan keamanandi Sanur, kami siap untuk membantu,” te-gasnya.

Dikatakan Jisnu, saat ini HimpunanPemuda Sanur Bersatu selalu dilibatkandalam pengamanan di Daerah Sanur. Pi-hak kepolisian pun selalu berkoordinasiuntuk meminta kepada mereka membantutugas-tugas kepolisian dalam menjagasituasi kamtibmas. “Misalnya pengama-nan tahun baru, pasti kami dilibatkan,”jelasnya.

Kini, Himpunan Pemuda Sanur Ber-satu bertekad menjaga lingkungan Sanurdari gangguan kamtibmas yang munculdari luar. Atas hal itu, kata Jisnu,masyarakat sekitar pun merasakan man-faat dari terbentuknya pengamananswakarsa para pemuda ini. Pasalnya, Him-punan Pemuda Sanur Bersatu ini, samasekali anti untuk melakukan tindakan di-luar kesepakatannya selama ini yaitu,menjaga kamtibmas di lingkunganya.“Kami menolak kekerasan. Selama ini pen-danaan kita lakukan secara sukarela danmelalui proposal atau bazar. Tak pernahkami meminta jatah kepada pengusaha diSanur untuk kegiatan kami, karena itubertentangan dengan semangat awalpendirian organisasi ini,” katanya.

“Anggota kami sekitar 400 orang yangdiambil dari masing-masing banjar, seki-tar 10 sampai 15 orang setiap banjarnya,”tambahnya.

(cikal)

Dari GesekanMuncul KesadaranPengamanan Swakarsa

Ida Bagus Raka Jisnu.

Laporan Utama


Menurut Bendesa Agung MajelisUtama Desa Pakraman (MUDP) Bali, JeroGede Suwena, pecalang atau biasa jugadisebut tanda dan langlang, memiliki per-an menjaga keamanan desa dalam kon-teks pengamanan adat dan budaya. BagiSuwena, keterlibatan pecalang dalam ikutmenjaga keamanan dan ketertibanmasyarakat Bali tak bias dilepaskan, me-ngingat perannya sebagai keamanandesa, adalah sangat vital. “Pecalang itulembaga kearifan lokal. Dia bertindak un-

Masyarakat Bali MilikiPengamanan Sekala dan Niskala

tuk menjamin keamananmasyarakat sekitar,” jelas Su-wena.

Meski begitu, Suwena takmenampik jika dikaitkan de-ngan kondisi kekinian, peca-lang tak lagi memiliki ruanggerak leluasa seperti sebeluminstitusi yang bertanggung-jawab terhadap keamanan danketertiban masyarakat (kamtib-mas), kepolisian terbentuk.Untuk itu, jelas dia, diperlukanpola koordinasi yang baik an-tara keduanya, mengingat pe-ran serta fungsi lembagatersebut tak jauh berbeda.“Yang penting adalah koordi-nasi,” tegasnya.

Dikatakan Suwena, polakoordinasi antara pecalangdan kepolisian harus terba-ngun selaiknya rekan kerjadalam kerangka mewujudkansituasi yang kondusif. Hanyasaja, soal wewenang yang di-miliki oleh masing-masing ins-titusi, tentu tak dapat disama-kan satu dan lainnya. Pecalang, tetap

Laporan Utama

JAUH sebelum republik ini ada,masyarakat Bali telah memiliki polapengamanan yang diilhami olehajaran Hindu. Pengamanan itu, di-lakukan secara sekala dan niska-la. Pengamanan sekala dapat ter-lihat dari keamanan tradisionalyang biasa disebut pecalang. Se-mentara pengamanan niskalaterepresentasi dalam arsitekturbangunan Bali disetiap rumah-ru-mah penduduk, sebagai manifesta-si hubungan manusia dengan Tu-han Sang Pencipta.

pada fungsi awalnya yaitu, sebagai pen-jaga dan pencipta ketertiban dimasyarakat. Sementara, meski polisi me-miliki peran dan fungsi yang sama, na-mun lebih dititikberatkan pada penanga-nan tindaklanjut dari yang telah dilaku-kan oleh kepolisian. Artinya, pecalangtetap berada di bawah koordinasi kepoli-sian dalam menjalankan tugasnya. Samahalnya dengan pam swakarsa atau per-polisian masyarakat (polmas).

Baik pecalang, pam swakarsa ataupunpolmas, bertugas membantu tugas-tugaskepolisian dalam menjalankan perannyasebagai pencipta situasi damai bagimasyarakat Bali. “Dengan begitu, kese-larasan penciptaan kondisi dan situasiaman dan tertib dimasyarakat dapat den-gan mudah diwujudkan,” imbuh Suwena.

(cikal)

Pacalang, membantu pengamanan Kepolisian

Koordinasi Pacalang dengan Polisi tetap penting


Keamanan adalah salah satu faktor pe-nentu kebijakan yang melibatkan partisipa-si publik dalam pelibatan untuk melakukanreformasi struktural dan administrasi di sek-tor pelayanan publik.

Aparat keamanan sudah seharusnyamelakukan pendekatan yang berbeda padaera keterbukaan saat ini, mengingatmasyarakat semakin sadar, dan tantanganyang dihadapi semakin komplek. SecurityApproach yang selama ini dilakukan olehpolisi sebagai garda terdepan dalam menja-ga keamanan tidak cukup dengan retorikareformasi di tubuh polri, tetapi perlu pema-haman sosial dari polisi dalam menyelesai-kan permasalahan keamanan.

Program Polmas (Polisi Masyarakat),program yang dinilai cukup baik, partisipa-si masyarakat sudah mulai dilibatkan secaraaktif dalam menjaga keamanan lingkunganberkoordinasi dengan aparat kepolisianyang ada. Polisi juga memahami karaktermasyarakat dalam menyelesaikan per-masalahan sosial yang berdampak padamasalah keamanan. Akan tetapi prosestersebut belum dapat terlaksana sepenuh-nya, karena masih ada oknum polisi melaku-kan pendekatan militeristik yang sudah ten-tu bertentangan dengan reformasi dantransparansi di tubuh institusi kepolisian.Self security (keamanan yang mandiri) per-lu ditumbuh kembangkan oleh masyarakatdan lingkungan. Reformasi dalam pelaya-nan publik, harus dimulai pada kemandiriandari publik itu sendiri, artinya tidak selalubergantung pada pemerintah dalam menan-gani permasalahan yang ada di masing-masing wilayah.

Penyelesaian masalah keamanan, tidakselalu menggunakan pendekatan keaman-an yang represif. Karena akan memicu kon-flik yang berkepanjangan antara aparatkeamanan dengan pihak masyarakat, ataupihak merasa teraniaya dengan pendeka-tan yang represif.

Ada hal-hal yang perlu dipahami olehaparat keamanan seperti kepolisian ataupunSatpol PP yaitu faktor sosiologis

masyarakat, budaya atau kebiasaan yangdilakukan, dan sumber-sumber ekonomikelompok masyarakat. Pendekatan yangpaling tepat adalah pendekatan dialogis,dengan membangun komunikasi antar pe-mangku kepentingan. Pendekatan dialo-gispun memerlukan seni tersendiri agar da-pat dipahami oleh berbagai kelompok de-ngan latar belakang yang berbeda. Prosesdialogis dalam menyelesaikan permasala-han keamanan publik, memerlukan partisi-pasi aktif dari publik sendiri. Sehinggapenyelesaiannya bisa secara sinergis, tan-pa melemahkan posisi satu dengan yanglainnya. Proses dialogis dengan memeran-kan partisipasi publik mungkin akan memer-lukan waktu yang lebih panjang, akan teta-pi hasilnya akan dapat dirasakan lebih baik,karena adanya pemahaman yang sama danketerbukaan dalam menyelesaikan per-masalahan publik di sektor keamanan.

Pendekatan keamanan yang belum me-libatkan partisipasi publik cenderung me-nimbulkan permasalahan baru. Danmasyarakat umum belum mengetahui me-ngapa aparat keamanan baik polisi maupunSatpol PP sering melakukan tindakan yangcukup represif alam menangani permasala-han yang seharusnya bisa diselesaikan se-cara damai. Beberapa contoh kasus pende-katan represif adalah penertiban pedagangkaki lima oleh pemerintah melalui Satpol PP,atau penggusuran rumah-rumah oleh Sat-pol PP dan aparat kepolisian selalu menim-bulkan permasalahan baru,dan dendamyang berkepanjangan bagi masyarakat yangdirugikan.

Konsep dan pengembangan PolisiMasyarakat mungkin salah satu bentukpelayanan publik di sektor keamanan. Akantetapi hal ini diperlukan sosialisasi yang in-tensif. Bagi aparat kepolisian perlu diberi-kan pendidikan informal mengenai metode-logi pendekatan keamanan yang partisipa-tif dan dialogis.

Beberapa program keamanan swakaryadi Bali sudah mulai dilakukan, hanya sajadiperlukan pemahaman, bahwa mereka tetap

sebagai warga sipil yang dipercaya olehmasyarakat dalam menjaga lingkungannyamasing-masing. Jangan justru berperanmengambil alih peran aparat keamanan de-ngan cara penedekatan yang represif pula.Peran serta masyarakat sipil dalam menjagakeamanan masyarakat dalam rangka mem-bantu aparat keamanan yang ada, denganpendekatan yang lebih beradab dan berbu-daya.

Peran serta masyarakat sipil dalammenangani masalah keamanan, bukan be-rarti masyarakat sipil ingin mengambil alihperan aparat kepolisian. Sinergisitas antaraaparat keamanan dan masyarakat sipilsudah mulai terbangun, seperti apa yangdilakukan antara Polisi bekerjasama dengankelompok-kelompok masyarakat, atau lem-baga-lembaga adat seperti apa yang sudahdilaksanakan di beberapa daerah di Bali.

Sektor pelayanan keamanan masyarakatmelibatkat beberapa unsur terkait sepertipemerintah, polisi, dan partisipasimasyarakat secara aktif. Pemerintah menen-tukan kebijakan keamanan, polisi sebagaiaparat yang berwenang dalam keamanan,dan partisipasi masyarakat dengan melaku-kan pendekatan yang lebih beradab.

Disektor keamanan publik, diperlukantransparansi dalam pelaksanaannya. Arti-nya semua yang terlibat dalam pelayanansektor keamanan publik tahu akan tang-gung jawabnya masing-masing. Tidak di-dasarkan pada kepentingan yang tersem-bunyi. Baik oleh pemerintah selaku otoritaspembuat kebijakan, aparat kemanan sebagaipelaksana, dan partisipasi publik dalammelakukan peran kontrol dalam di sektorkeamanan.

Pelayanan publik transparan, efektifdan efisien merupakan tanggung jawab dariaparatur pemerintah dan bagian dari refor-masi birokrasi. Untuk dapat melaksanakanpelayanan publik nyaman, dapat diawalidengan pelayanan keamanan masyarakatyang menjadi tanggung jawab setiap war-ga Negara di republik ini.

Masalah keamanan tidak bisa hanya diserahkan pada aparat keamanan saja,akan tetapi perlu pelibatan masyarakat dalam menjaga keamanan minimaldilingkungannya masing-masing. Sudah tentu pelibatan masyarakat dalamkeamanan swakarsa, bukan menjadi alat cuci tangan dari aparat keamanandalam menciptakan siatuasi yang aman dalam satu wilayah.

Partisipasi Masyarakatdi Sektor Keamanan

I Nyoman Mardika

Opini


Gunadjar, SH sosok berprinsipini adalah anak ke empat dariSembilan bersaudara daripasangan Paing Sumargianto(alm) dan Imas Ratnatih.Dilahirkan di Cicadas,Bandung, 39tahun silam tepatnya 10 agustus1970. Cicadas sendiri merupakansebuah kota kecamatan yangmempunyai kehidupan cukupkeras secara sosial, mau tidakmau kehidupan itu berpengaruhpada pembentukan karakter danjiwanya, tak heran jika Gunadjarkecil begitu sangat nakal dankadang merepotkan orang tuanya.

Pada Pada umur 14 tahun, bersama kedua orang tuanya pindah ke Bali-Denpasar, dan masuk sekolah di SMP 4,yang batu kauh – Denpasar. Setelahmeluluskan sekolah SMA ditahun 1989,memutuskan untuk masuk perguruantinggi di Fakultas Hukum UniversitasUdayana. Sejak itu Gunadjar merasakandinamika kehidupan kampus. Jiwapetualang yang cenderung pemberontakmenjadikannya seorang mahasiswa yangcukup aktif di berbagi organisasi eksternkampus seperti Forum KomunikasiMahasiswa Bali (FKMB). Dia dikenalsebagai aktivis kampus yang kerapmelakukan pembelaan terhadap nasibrakyat kecil. Di tahun 1992 bersamaYayasan Manikaya Kauci tercatatmelakukan advokasi kasus pertanahan didi desa Sumber Kelampok dan SendangPasir di kabupaten Buleleng. Dan sempatmengantarkan para petani untukmenyuarakan perjuangannya di GedungDPR RI di Jakarta pada tahun 1993.

Tak cukup hanya di sana, pengalamanselama di masa kuliah melekat begitukuat, hingga akhirnya setalah lulus kuliahGunadjar memutuskan diri untuk aktif didunia LSM/NGO dari pada menjadiseoarang pengacara. Tahun 1997 diabergabung dengan Yayasan ManikayaKauci, sebuah lembaga swadaya

masyarakat yang memperjuangkan nasibrakyat kecil, di desa-desa di Bali. Padaawalnya dia masuk di divisi lingkungandan sudah tercatat 12 tahun lamanya diaberaktivitas di Lembaga ini dan sekarangdipercaya menjadi Direktur dari YayasanManikaya Kauci. Selain aktif di YayasanManikaya Kauci, Gunadjar juga tercatatsebagai salah satu orang yang membidanilahirnya LBH KRI (Lembaga BantuanHukum- Keadilan Rakyat Indonesia), danLembaga Bantuan Hukum Bali. Lahirnyaberbagai lembaga tersebut memangdidasarkan adanya kebutuhan untukmelakukan pendampingan dan pembelaannasib rakyat kecil secara hukum.

Saat ini bersama Yayasan ManikayaKauci, dan kawan-kawan yang tergabungdi dalamnya Gunadjar,selalu berkomitmenuntuk mendorong terjadinya konsolidasidemokrasi di Indonesia khususnya diBali. “Hidup yang saya jalani, setidaknyaakan membawa dampak perubahan,walaupun kecil. Perubahan untuk orang-orang disekitarku agar bisa salingmenjalani kerukunan dalam perbedaan”,begitulah pandangan hidup sosokGunadjar, SH Direktur Yayasan ManikayaKauci, sebuah LSM tertua di Bali.

(rahsa)

Tak Mengenal LelahBersama Rakyat

Sosok

Seorang pasien datang ke tempat praktek kami. NamanyaPak Agus.Umur sekitar 40 an. Awalnya kami bingung denganpenjelasannya dia tentang penyakitnya. Karena dia jugabingung menceritakan dari mana memulainya. Penyakitnya inisudah lama dideritanya.

Penyakit yang dideritanya adalah kepalanya terasa beratdan sangat pusing, badan terutama lututnya sangat lemas.Energi tubuh terasa hilang. Batin terasa risau. Beberapa harikemudian penyakitnya sembuh sendiri. Penyakit ini datangsecara rutin. Lama lama setelah diperhatikan ternyatapenyakitnya selalu kumat pada hari hari tertentu, yaitumenjelang bulan purnama, tilem, dan hari kajeng kliwon.

Nah, ini yang agak aneh. Penyakit kok tahu hari raya. Adayang bilang dan bersikukuh ini adalah karena sugesti. Pak Agusmembantah, karena dia baru baru ini saja tahu kalau penyakitnyaselalu kumat menjelang hari hari tertentu, sedangkanpenyakitnya sudah berlangsung bertahun tahun. Setelahdicocok cocokkan kambuhnya penyakit yang dulu dulu ternyatabersesuaian dengan hari-hari tertentu itu juga.

Secara batin kami mencoba menyelidiki keanehan ini. Dankami dapatkan bahwa ternyata badan halusnya memilikisensitivitas berlebihan terhadap medan energi alam, mungkinlebih tepat kalau dikatakan ada kebocoran di tingkat dimensienergi halus. Ini tentu sulit dijelaskan secara ilmiah, tapi itulahkesimpulan kami saat itu.

Berdasarkan analisis itu, kami menggunakan metodeBijaksara Vajra untuk menutup titik titik kebocoran energinyapada titik titik tertentu dari badannya. Perlu waktu sekitar sepuluhmenit untuk melakukan seluruh proses itu. Saya berdoa mudahmudahan metode ini bekerja dengan baik.

Beberapa saat kemudian setelah proses terapi dilaksanakan,Pak Agus merasa kepalanya terasa ringan, pandangan matanyaterasa terang, energi terasa pulih. Syukurlah. Tapi saya jugamewanti wanti untuk coba perhatikan apakah penyakitnya kumatlagi, terutama pada hari hari tertentu tersebut.

Setelahnya saya sering ketemu lagi dengan Pak Agus, dan,penyakitnya tidak pernah kumat lagi. Syukur.

Seorang anak sebut saja namanya Putu, datang ke tempatpraktek kami diantar oleh keluarganya. Anak ini waktu datangkelihatannya sangat loyo dan rewel. Suhu badannya lebih tinggidari biasanya. Menurut ibunya sudah dua minggu anak inimenderita sakit. Sudah berobat beberapa kali. Tapi belum sembuhjuga. Anak ini tidak mau makan, karena susah menelan, panasbadannya tidak turun turun. Pada malam hari si anak selalubegadang karena rewel. Tentu saja bapak dan ibunya dibuat pusing.

Bapak dari Putu ini adalah adik dari teman baik kami. Atasinformasi dari teman inilah sehingga dia datang ke tempat praktekkami. Berdasarkan keterangan di atas, kami mencoba menelusurikemungkinan penyebab lain dari penyakit si anak ini. Karena anakini sudah berkali kali ke dokter penyakit anak, penanganan secaramedisnya tentu sudah sangat baik.

Kami menenangkan diri sejenak, membuka mata ketiga, menelitikemungkinan lain dari penyebab penyakitnya. Terlihat di belakangsi Putu ini sesosok roh berupa nenek nenek, dengan wajah yangangker, rambut terurai sangat panjang. Segera kami mengerti bahwa

Penyakitnya Selalu Kumat Menjelang HariPurnama, Tilem dan Kajeng Kliwon

Anak DenganRadang Tenggorokan

roh ini adalah bagian dari penyebab penyakit si Putu. Kami jugameneliti dan juga menemukan bahwa hubungan antara roh tersebutdengan si Putu bukan karena peristiwa dendam karma, tapi adalahbagian dari ilmu hitam.

Karena telah menemukan bahwa problem ini merupakan prosesdari ilmu hitam, maka kami tidak segan segan lagi. Pertama tamakami mempersiapkan Kavaca Tantra untuk perlindungan diri.Tangan kami membentuk Mudra Mahabala Vajra, memancarkancahaya penundukan roh dari ujung ujung jari kami. Metode inisudah cukup untuk membuat roh itu kabur……..Sekarang si Putusudah bebas dari roh jahat.

Kami khawatir, setelah pasien pulang ke rumah, jangan jangandicari lagi oleh roh jahat lain. Karena itu kami memberinyaperlindungan roh berupa Kavaca Sutra. Dan untuk membersihkansi anak dari hawa roh jahat, kami memberinya rajahan jenis Fuuntuk pembersihan hawa setan, dan juga rajahan penyembuhanseperlunya. Kami juga berpesan kepada kedua orang tuanya agarkalau ada apa apa lagi dengan si anak agar segera mengabari kami.

Keesokan harinya, malam harinya, bapak dari si Putu inimengabari kami bahwa anaknya telah sembuh. Hari keduaberikutnya bapak si Putu nelpon lagi katanya anaknya tidak adakeluhan.

Dr. I Gede Kamajaya, lahir 10 November 1969, di Nusa Penida. Ia dilahirkan dari keluargapemangku. Sejak kecil sudah menyenangi dunia metafisik. Setelah lulus Dari UniversitasAirlangga Surabaya, ia memutuskan untuk tidak berpraktek sebagai dokter umum. Tapi memilihjalur pengobatan alternatif. Alasan lain adalah ketika ia pernah mencoba untuk beraktivitassebagai dokter umum merasa kurang nyaman. Sebelumnya, dia pernah praktek di sebuahklinik di Jakarta selama 1 tahun dan 3 tahun di nusa penida.Alamat praktek: Klinik alternatif Dhanvantri Usada JL. Ratna no 65 telp. 0361 3600290Konsultasi lewat media bisa melalui email: [email protected]

Konsultasi Kesehatan


Mengucapkan

SelamatAtas Terbitnya Majalah

Yayasan Bintang Gana

Mengucapkan


Mengucapkan


Mengucapkan


Solidaritas Kita

The Asia FoundationDANIDA

Mengucapkan


Mengucapkan


Polda Bali

Documents

Solidaritas Volume 1