8
SOAL UTS A5 A6 SOAL 1 : Sebutkan dan jelaskan karakteristik organisasi sektor public Tujuan Untuk mensejahterakan masyarakat secara bertahap, baik dalam kebutuhan dasar dan kebutuhan lainnya baik jasmani maupun rohani Aktivitas Pelayanan publik ( publik services ) seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan, keamanan, penegakan hukum, transfortasi publik dan penyediaan pangan. Sumber Pembiayaan Berasal dari dana masyarakat yang berwujud pajak dan retribusi, laba perusahaan negara, peinjaman pemerintah, serta pendapatan lain – lain yang sah dan tidak bertentangan sengan perundangan yang berlaku. Pola Pertanggungjawaban Bertanggung jawab kepada masyarakat melalui lembaga perwakilan masyarakat seperti Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR ), Dewan Lerwakilan Daerah ( DPD ), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Kultur Organisasi Bersifat birokratis, formal dan berjenjang Penyusunan Anggaran Dilakukan bersama masyarakat dalam perencanaan program. Penurunan program publik dalam anggaran dipublikasikan untuk dikritisi dan didiskusikan oleh masyarakat dan akhirnya disahkan oleh wakil dari masyarakat di DPR, DPD. Dan DPRD. Stakeholder Dapat dirinci sebagai masyarakat Indonesia, para pegawai organisasi, para kreditor, para investor, lembaga – lembaga internasional termasuk lembaga donor internasional seperti Bank Dunia, IMF ( International Monetary Fund ), ADP ( Asian Development Bank ), PBB ( Perserikatan

SOAL UTS A5 A6 Kencengggg Ngancengggg!!!!

Embed Size (px)

DESCRIPTION

jijijijiji

Citation preview

Page 1: SOAL UTS A5 A6 Kencengggg Ngancengggg!!!!

SOAL UTS A5 A6

SOAL 1 :

Sebutkan dan jelaskan karakteristik organisasi sektor public

Tujuan

Untuk mensejahterakan masyarakat secara bertahap, baik dalam kebutuhan dasar dan kebutuhan

lainnya baik jasmani maupun rohani

Aktivitas

Pelayanan publik ( publik services ) seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan, keamanan,

penegakan hukum, transfortasi publik dan penyediaan pangan.

Sumber Pembiayaan

Berasal dari dana masyarakat yang berwujud pajak dan retribusi, laba perusahaan negara,

peinjaman pemerintah, serta pendapatan lain – lain yang sah dan tidak bertentangan sengan

perundangan yang berlaku.

Pola Pertanggungjawaban

Bertanggung jawab kepada masyarakat melalui lembaga perwakilan masyarakat seperti Dewan

Perwakilan Rakyat ( DPR ), Dewan Lerwakilan Daerah ( DPD ), dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah ( DPRD )

Kultur Organisasi

Bersifat birokratis, formal dan berjenjang

Penyusunan Anggaran

Dilakukan bersama masyarakat dalam perencanaan program. Penurunan program publik dalam

anggaran dipublikasikan untuk dikritisi dan didiskusikan oleh masyarakat dan akhirnya disahkan

oleh wakil dari masyarakat di DPR, DPD. Dan DPRD.

Stakeholder

Dapat dirinci sebagai masyarakat Indonesia, para pegawai organisasi, para kreditor, para investor,

lembaga – lembaga internasional termasuk lembaga donor internasional seperti Bank Dunia, IMF

( International Monetary Fund ), ADP ( Asian Development Bank ), PBB ( Perserikatan Bangsa –

Bangsa ), UNDP ( United Nation Depelopment Program, USAID, dan Pemerintah luar negeri.

SOAL 2

Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan

pada tiga elemen utama, yaitu: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. 

Ekonomi: 

pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah.

Ekonomi merupakan perbandingan input dengan input value yang dinyatakan dalam satuan

moneter. 

Page 2: SOAL UTS A5 A6 Kencengggg Ngancengggg!!!!

Efisiensi: 

pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang

rendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output/input

yang dikaitkan dengan standard kinerja atau target yang telah ditetapkan. 

Efektivitas: 

tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana

efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output. 

SOAL 3

Sebutkan dan jelaskan peran akuntansi manajemen dalam organisasi sektor public :

a) Perencanaaan strategic :

Peran akuntansi manajemen adalah memberikan informasi untuk menentukan

berapa biaya program (cost of program) dan beberapa biaya suatu aktivitas (cost of

activity), sehingga berdasarkan informasi akuntansi tersebut manajer dapat

menentukan berapa anggaran yang dibutuhkan dikaitkan dengan sumber daya yang

dimiliki.

b) Pemberian informasi biaya:

Pemberian informasi biaya terkait dengan identifikasi biaya-biaya yang terjadi untuk

pengambilan keputusan.

Biaya (cost) dalam akuntansi sektor publik dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok, yaitu:

Biaya Input: Biaya input adalah sumber daya yang dikorbankan untuk memberikan

pelayanan. Biaya input bisa berupa biaya tenaga kerja dan biaya bahan baku.

Biaya output: Biaya output adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengantarkan produk

hingga sampai ke tangan pelanggan. Pada organisasi sektor publik output diukur dengan

berbagai cara tergantung pada pelayanan yang dihasilkan.

Biaya proses: Biaya proses dapat dipisahkan berdasarkan fungsi organisasi. Biaya diukur

dengan mempertimbangkan fungsi organisasi.

c) Penilaian investasi

Dipergunakan untuk menilai kelayakan investasi secara ekonomi dan finansial.

Penilaian investasi dalam organisasi publik dilakukan dengan menggunakan analisis

biaya-manfaat (cost-benefit analysis). Dalam praktiknya, terdapat kesulitan dalam

menentukan biaya dan manfaat dari suatu investasi yang dilakukan. Hal tersebut

karena biaya dan manfaat yang harus dianalisis tidak hanya dilihat dari sisi

finansialnya saja akan tetapi harus mencakup biaya sosial (social cost) dan manfaat

sosial (social benefits) yang akan diperoleh dari investasi yang diajukan.

d) Penganggaran

Page 3: SOAL UTS A5 A6 Kencengggg Ngancengggg!!!!

Akuntansi manajemen berperan untuk memfasilitasi terciptanya anggaran publik

yang efektif. Terkait dengan tiga fungsi anggaran, yaitu sebagai alat alokasi sumber

daya publik, alat distribusi, dan stabilisasi, maka akuntansi manajemen merupakan

alat yang vital untuk proses mengalokasikan dan mendistribusikan sumber dana

publik secara ekonomis, efisien, efektif, adil dan merata.

e) Penentuan biaya pelayanan dan penentuan tarif pelayanan

Dipergunakan untuk menentukan berapa biaya yang dikeluarkan untuk memberikan

pelayanan tertentu dan berapa tarif yang akan dibebankan kepada para pemakai

jasa public termasuk menghitung subsidi yang diberikan.

f) Penilaian kerja

Penilaian kinerja merupakan bagian dari sitem pengendalian. Penilaian kinerja dilakukan

untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan yang

sudah ditetapkan. Dalam tahap penilaian kinerja, akuntansi manajemen berperan dalam

pembuatan indikator kinerja kunci (key performance indicator) dan satuan ukur untuk

masing-masing aktivitas yang dilakukan.

SOAL 4 :

1) PENDEKATAN DALAM PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN ANGGARAN :

Secara garis besar ada dua pendekatan utama yang memiliki perbedaan mendasar.

1. Anggaran tradisional atau anggaran konvensional

ANGGARAN TRADISIONAL

Anggaran tradisional merupakan pendekatan yang banyak digunakan di negara berkembang dewasa ini.

Terdapat dua ciri utama dalam pendekatan ini yaitu:

1. Cara penyusunan anggaran didasarkan atas pendekatan incrementalism

2. Struktur dan susunan anggaran yang bersifat line-item

.Ciri lain yang melekat pada pendekatan anggaran tradisional tersebut adalah:

1. Cenderung sentralistis

2. Bersifat spesifikasi

3. Tahunan

4. Mengggunakan prinsip anggaran bruto

ANGGARAN PUBLIK DENGAN PENDEKATAN NPM

Era New Publik Management

New Public Management berfokus pada manajemen sektor publik yang berorientasi pada kinerja, bukan

berorientasi kebijakan. Penggunaan paradigma New Publik Management tersebut menimbulkan beberapa

konsekuensi bagi pemerintah diantaranya adalah tuntutan untuk melakukan efisiensi, pemangkasan biaya,

Page 4: SOAL UTS A5 A6 Kencengggg Ngancengggg!!!!

dan kompetensi tender. Salah satu model pemerintah di era New Publik Management adalah model

pemerintah yang diajukan oleh Osbone dan Gaebler (1992) yang tertuang dalam pandangannya yang dikenal

dengan konsep “reinventing government”. Perspektif baru pemerintah menurut Oborne dan Gaebler tersebut

adalah :

1. Pemerintah katalis Pemerintah sebagai pemberi arahan dan berfokus pada pemberian pengarahan

bukan produksi pelayanan publik.

2. Pemerintah milik masyarakat Pemerintah memberikan wewenang kepada masyarakat,

memberdayakan masyarakat daripada melayani.

3. Pemerintah yang kompetitif  Menyuntikkan semangat kompetisi dalam pemberian pelayanan publik.

Kompetisi adalah satu-satunya cara untuk menghemat biaya sekaligus meningkatkan kualitas

pelayanan.

4. Pemerintah yang digerakan oleh misi

5. Mengubah organisasi yang digerakan oleh peraturan menjadi organisasi yangdigerakan oleh misi.

Pemerintah digerakan oleh misi bukan peraturan. Pemerintah yang berorientasi hasil Pemerintah

yang berorientasi hasil berusaha mengubah bentuk penghargaan dan insentif, yaitu membiayai hasil

dan bukan masukan.

6. Pemerintah berorientasi pada pelanggan : memenuhi kebutuhan pelanggan, bukan birokrasi.

Pemerintah tradisional seringkali salah dalam mengidentifikasikan pelanggannya. Penerimaan pajak

memang dari masyarakat dan dunia usaha, tetapi pemanfaatannya harus disetujui oleh DPR/DPRD.

Akibatnya, pemerintah seringkali menganggap bahwaDPR/DPRD dan semua pejabat yang ikut

dalam pembahasan anggaran adalah pelanggannya padahal pelanggan yang sebenarnya adalah

masyarakat. Pemerintah wirausaha tidak akan seperti itu. Ia akan mengidentifikasikan pelanggan

yang sesungguhnya.

Maka, tidak berarti bahwa pemerintah tidak bertanggungjawab pada dewan legislatif, tetapi sebaliknya, ia

menciptakan sistem pertanggungjawaban ganda : kepada legislatif dan masyarakat. Dengan cara seperti itu,

maka pemerintah tidak akan arogan tetapi terus menerus akan berupaya untuk lebih memuaskan masyarakat.

1. Pemerintah wirausaha : mampu menciptakan pendapatan dan tidak sekedar membelanjakan.

Pemerintah daerah wirausaha dapat mengembangkan beberapa pusat pendapatan, misalnya: BPS dan

Bappeda, yang dapat menjual informasi tentang daerahnya kepada pusat-pusat penelitian;BUMN,

BUMD; pemberian hak guna yang menarik kepada para pengusaha dan masyarakat; penyertaan

modal, dll.

2. Pemerintah antisipatif : berupaya mencegah daripada mengobati. Pemerintah tradisional yang

birokratis memusatkan diri pada produksi pelayanan publik untuk memecahkan masalah publik.

Pemerintah birokratis cenderung bersifat reaktif: seperti suatu satuan pemadam kebakaran, apabila

tidak ada kebakaran maka tidak akan ada upaya pemecahan.Pemerintah wirausaha bersifat proaktif.

Ia tidak hanya mencoba untuk mencegah masalah, tapi juga berupaya keras untuk mengantisipasi

masa depan. Ia menggunakan perencanaan strategis untuk menciptakan visi.

Page 5: SOAL UTS A5 A6 Kencengggg Ngancengggg!!!!

3. Pemerintah desentralisasi : dari hierarki menuju partisipatif dan tim kerja. Lima puluh tahun yang

lalu, pemerintahan yang sentralis dan hierarkis sangat diperlukan karena pengambilan keputusan

harus dari pusat. Pada saat itu, sistem tersebut masih sangat cocok karena teknologi informasi masih

sangat primitif, komunikasi antar  berbagai lokasi masih lamban, dan aparatur pemerintah masih

relative belum terdidik. Tapisekarang, perkembangan teknologi sudah sangat maju, kebutuhan

masyarakat dan bisnissudah semakin kompleks, staf pemerintah sudah berpendidikan tinggi, maka

pengambilan keputusan harus digeser ke tangan masyarakat, asosiasi, pelanggan, dan lembaga

swadaya masyarakat.

4. Pemerintah berorientasi pada (mekanisme) pasar: mengadakan perubahan mekanisme pasar ( sistem

insentif) dan bukan dengan mekanisme administratif (sistem prosedur dan pemaksaan) Ada dua cara

alokasi sumberdaya, yaitu mekanisme pasar dan mekanisme administratif. Pemerintah tradisional

menggunakan mekanisme administratif, sedangkan pemerintah wirausaha menggunakan mekanisme

pasar. Pemerintah tradisional menggunakan perintah dan pengendalian, mengeluarkan prosedur dan

definisi baku dan kemudian memerintahkan orang untuk melaksanakannya. Pemerintah wirausaha

tidak memerintah dan mengawasi tapi mengembangkan dan menggunakan sistem insentif agar orang

tidak melakukan kegiatan yang merugikan masyarakat.

2. KELEMAHAN DAN KELEBIHAN

Beberapa kelemahan anggaran tradisional antara lain:

1. Hubungan yang tidak memadai (terputus) antara anggaran tahunan dengan rencana pembangunan

jangka panjang.

2. Pendekatan incremental menyebabkan sejumlah besar pengeluaran tidak pernah diteliti secara

menyeluruh efektivitasnya.

3. Lebih berorientasi pada input daripada output. Hal tersebut menyebabkan anggaran tradisional tidak

dapat dijadikan sebagai alat untuk membuat kebijakandan pilihan sumberdaya, atau memonitor

kinerja.

4. Sekat-sekat antar departemen yang kaku membuat tujuan nasional secara keseluruhan sulit dicapai.

Beberapa kelebihan anggaran tradisional antara lain:

pendekatan ini telah lama digunakan, berbentuk sederhana dan mudah dipersiapkan serta dimengerti oleh orang yang berkepentingan.

b.      Pendekatan ini cocok dengan pola akuntansi pertanggungjawaban yaitu pendekatan ini memfasilitasi pengendalian akuntansi dalam proses pelaksanaan anggaran

c.       Hamper semua program memiliki sifat dasar berkesinambungand.      Hamper semua pengeluaran memiliki sifat tidak terhindarkane.       Dalam duni nyata, keputusan berdasarkan pada perubahan program dan perhatian dapat diberikan untuk

perubahan yang ditawarkan dan disbanding tahun sebelumnyaf.       Pendekatan ini tidak menghalangi pemberian data perencanaan dan evaluasi yang biasanya berhubungan

dengan pendekatan penyususnan anggaran yang lain sebagai suplemen untuk data yang digunakan untuk menyususun anggaran dengan pendekatan tradisional itu sendiri

Page 6: SOAL UTS A5 A6 Kencengggg Ngancengggg!!!!

g.      Karena aktivitas merupakan dasar dari unit organisasi, biaya dari setiap aktivitas akan terakumulasi sebagai biaya dari unit organisasi yang bersangkutan.