Upload
deborathelawyer
View
725
Download
5
Embed Size (px)
DESCRIPTION
pengertian korban bencana alam dan aspek terkait
Citation preview
Korban Bencana Dan Lingkungan
Viktimologi
Definisi Korban BencanaUNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA
Korban adalah orang atau sekelompok orang yang menderita kerugian akibat bencana.
Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
Bencana AlamBencana alam adalah bencana yang
diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
Bencana Non AlamBencana nonalam adalah bencana
yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
Contoh: Kasus Teluk Buyat
Bencana Sosial
Bencana sosial adalah bencana yang
diakibatkan oleh peristiwa atau
serangkaian peristiwa yang diakibatkan
oleh manusia yang meliputi konflik
sosial antarkelompok atau
antarkomunitas masyarakat, dan teror.
Teori Hukum Kodratdan Naturalis(Bencana alam dan pencemaran lingkungan)
BencanaAlam (disaster)Definisi
Setiap kejadian yang menyebabkan kerusakan, gangguan ekologis, hilangnya nyawa manusia atau memburuknya derajat kesehatan atau pelayanan kesehatan pada skala tertentu yang memerlukan respon dari luar masyarakat atau wilayah yang terkena.
(World Health Organization – WHO)
Pencemaran LingkunganDefinisi
Masuknya atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.
(UU No. 23/1997)
Teori Hukum Kodrat
Definisi
Suatu aliran hukum yang menyatakan bahwa
suatu realita di dunia ini berasal dari suatu
kekuatan yang lebih besar dan
mengatasinya.
Pandangan:TeologisSekular
Teori Hukum Kodrat dan Bencana Alam
Peristiwa yang terjadi karena merupakan suatu
kehendak dari Tuhan sehingga manusia tidak
mungkin dapat mengatasinya karena hal
tersebut sudah menjadi kodrat dan takdir bagi
manusia ketika bencana tersebut terjadi.
Teori Hukum Kodrat dan Pencemaran Lingkungan
Suatu ajaran ketuhanan bahwa manusia
diharuskan untuk menjaga kelestarian dan
kebaikan alam sehingga bilamana manusia
merusaknya dengan melakukan pencemaran,
maka bencana akan terjadi karena Tuhan
marah kepada manusia karena tidak
mengindahkan perintah dan ajarannya
tersebut.
Teori Hukum NaturalisDefinisi
Suatu aliran hukum yang menyatakan bahwa
alam merupakan suatu hakim atas segala
sesuatu didunia ini dimana bahwa hukum alam
akan selalu terjadi dimana segala sesuatu yang
berada di dalamnya baik makhluk hidup maupun
tidak merupakan suatu kesatuan dari alam dan
alam secara alami akan bergerak sendiri dan
memperlakukan hukumnya.
Teori Hukum Naturalis dan Bencana Alam
Suatu peristiwa yang terjadi yang diakibatkan
dari lingkungan alam yang selalu bergerak
secara alami.
Teori Hukum Naturalis dan Pencemaran Lingkungan
Alam bertindak menyesuaikan diri secara alami
atas segala sesuatu yang terjadi pada dirinya
sehingga bilamana suatu lingkungan alam
dirusak maka alam akan menyesuaikan dirinya.
Kesimpulan
hukum kodrat dengan hukum alam mempunyai
kesamaan tentang bencana alam yang
menimbulkan korban yakni bahwa suatu
peristiwa atau realita terjadi karena kehendak
dari suatu kekuatan yang mengatasi manusia
entah itu berasal dari tuhan maupun dari alam
sehingga manusia tidak akan dapat
menghindarinya.
Pencemaran Lingkungan yang menimbulkan Korbanpencemaran lingkungan dalam ketentuan
Undang-undang No. 23 Tahun 1997 adalah masuknya atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ketingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan
Ecocide (Kejahatan terhadap lingkungan)
Bencana Non-alam Pencemaran LingkunganPelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia
A. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, Pasal 9 ayat (3) UU No. 39/1999 Tentang HAMHak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat
B. Pasal 9 ayat (1) UU No. 39/1999 Hak Untuk Hidup
Bencana Non-alam Akibat Gagal TeknologiKecelakaan Transportasi
a. Kapal Karam :
b. Pesawat Jatuh : Adam Air
c. Tabrakan Kereta
Kasus Lumpur Lapindo
Akibat Pencemaran LingkunganPencemaran Air.
Air yang telah tercemar dapat mengakibatkan kerugian terhadap manusia juga ekosistem yang ada didalam air. Pencemaran tersebut membuat air tidak lagi aman bila di konsumsi Manusia. Contohnya kasus Teluk Buyat. Dalam kasus ini banyak korban yang mengaku mengalami gangguan kesehatan.
PENANGGULANGAN BENCANA
Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
Penanggulangan BencanaUU 24/2007
Penanggulangan bencana
berlandaskan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (vide Pasal 2)
Asas Penanggulangan Bencana a. kemanusiaan;
b. keadilan;
c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
d. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
e. ketertiban dan kepastian hukum;
f. kebersamaan;
g. kelestarian lingkungan hidup; dan
h. ilmu pengetahuan dan teknologi.
(Vide Pasal 3)
Penanggulangan Bencana
Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi :
a. pencegahan bencana
b. tanggap darurat, dan;
c. rehabilitasi.
Pencegahan Bencana
serangkaian kegiatan yang dilakukan
sebagai upaya untuk menghilangkan
dan/atau mengurangi ancaman
bencana.
Tanggap Darurat
serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan
segera pada saat kejadian bencana untuk
menangani dampak buruk yang ditimbulkan,
yang meliputi kegiatan penyelamatan dan
evakuasi korban, harta benda, pemenuhan
kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan
pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan
prasarana dan sarana.
Rehabilitasi
perbaikan dan pemulihan semua aspek
pelayanan publik atau masyarakat sampai
tingkat yang memadai pada wilayah
pascabencana dengan sasaran utama untuk
normalisasi atau berjalannya secara wajar
semua aspek pemerintahan dan kehidupan
masyarakat pada wilayah pascabencana
Mitigasi
serangkaian upaya untuk mengurangi risiko
bencana, baik melalui pembangunan fisik
maupun penyadaran dan peningkatan
kemampuan menghadapi ancaman bencana.
hitungan jangka panjang untuk mengurangi
atau menghapuskan resiko.
Ukuran MitigasiUkuran Struktural
menggunakan solusi teknologi, seperti bendungan banjir.
Ukuran Non-struktural. Ukuran structural
meliputi perundang-undangan, perencanaan penggunaan-lahan (lahan kurang penting seperti taman dapat digunakan sebagai zona banjir), dan asuransi.
Cont’dMitigasi meliputi penyediaan regulasi
mengenai evakuasi, sanksi bagi siapa yang menolak untuk mematuhi peraturan (seperti evakuasi wajib), dan komunikasi dari resiko potensial kepada publik.
Mitigasi adalah metoda yang paling efisien biaya untuk mengurangi dampak dari bahaya, walaupun itu tidak selalu tepat.
Badan Nasional Penanggulangan BencanaPemerintah sebagai penanggung jawab dalam
penyelenggaraan penanggulangan bencana membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana merupakan Lembaga Pemerintah Nondepartemen setingkat menteri.
Tugas BNPBmemberikan pedoman dan pengarahan
terhadap usaha, penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara;
menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat;.
melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Presiden setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan pada setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/bantuan nasional dan internasional; mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Manajemen Bencana/Disaster ManagementPerlu UU yang Baku untuk menanggulangi
bencana
Ada organisasi yang tetap di tingkat Pusat dan Daerah, dengan standar prosedur operasi baku
Mengikutsertakan partner baik Dalam dan Luar Negeri, TNI, Polisi, LSM, PMI, SAR Dsb
Sarana/Prasarana, peralatan yang di Up Grade, pesawat angkut, dll
SDM dan Pelatihan yang Kontinu
Logistik yang di maintenance secara berkala.
Kota Hancur Akibat Gempa
Akibat Gempa
Akibat Gempa
Akibat Gempa
Akibat Gempa
Gempa Padang
Badai Nargis- Birma
Akibat Badai
Pasca Badai Ike- Haiti
Korban Tsunami Aceh