Slide 1

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENETAPAN DLKr DAN DLKp KAWASAN PELABUHAN DI ERA OTONOMI DAERAHBIRO HUKUM & KSLNKEMENTERIAN PERHUBUNGAN

OLEH :HARY KRISWANTO, SH, DESS1

CURRICULUM VITAEA. UMUM :N a m a: HARY KRISWANTO, SH, DESSPangkat / Golongan: Pembina (Tingkat I IV/b)Tempat Tanggal Lahir: Surabaya, 15 Nopember 1963Alamat: Jl. Medan Merdeka Barat No 8 Jakarta Jabatan: Kepala Bagian Peraturan Transportasi Laut & Udara Biro Hukum & KSLN, Kementerian Perhubungan

B. RIWAYAT PENDIDIKAN :

UMUM :Sarjana Hukum : Univ Brawijaya, Tahun 1989Magister Hukum : Univ Marseille Perancis Tahun 2007

2. DIKLAT PENJENJANGANSPALA (PIM IV): Tahun 2003SPAMA (PIM III): Tahun 20052PP No 61/2009 ttg KepelabuhananPP No 5/2010 ttg KenavigasianPP No 20/2010 ttg Angkutan Di Perairan telah diubah dengan PP No 22/20111234567RPP ttg Kesejahteraan Awak dan Kesehatan PenumpangRPP ttg Pemeriksaan Kecelakaan KapalPP No 21/2010 ttg Perlindungan MaritimRPP ttg Penjagaan Laut & Pantai (Sea And Coastguard)PERUBAHAN PERATURAN DIBIDANG PELAYARANPP No 69/2001PP No 81/2000PP No 82/1999PP No 51/2002 ttg PerkapalanPP No 7/2000 ttg KepelautanPP No 1/1998Baru (amanat UU 17/2008)UU No 21 Tahun 1992Baru (amanat UU 17/2008)UU No 17 Tahun 2008

3PEMISAHAN YANG JELAS ANTARA FUNGSI REGULATOR DAN FUNGSI OPERATOR DI PELABUHANPERSAINGAN DAN PENINGKATAN EFISIENSI SECARA SISTEM DENGAN MEMBERLAKUKAN MULTI OPERATOR DI PELABUHAN.PEMBERIAN KEWENANGAN SECARA PROPOSIONAL KEPADA DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.MEMBERIKAN KESEMPATAN LEBIH LUAS KEPADA INVESTOR UNTUK MENANAMKAN MODAL DI BIDANG KEPELABUHANAN.

1234LATAR BELAKANG PERUBAHAN PERATURAN TENTANG KEPELABUHANAN

Saat ini sudah diterbitkan 19 izin BUP baruPerpres No 13 Tahun 2010 ttg Perubahan Atas Perpres No 67 Tahun 2005 ttg Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, sebagai dasar hukum untuk Kemitraan Pemerintah dengan Swasta (KPS) dalam penyediaan infrasturktur atau Public Private Partnership (PPP)4PP NO 61 TAHUN 2009 TENTANG KEPELABUHANANTatanan Kepelabuhanan NasionalPenyelenggaraan Kegiatan di PelabuhanRencana Induk Pelabuhan serta DLKr & DLKp1234567Pembangunan dan Pengoperasian PelabuhanTerminal Khusus dan TUKSPenarifanPelabuhan danTerminal Khusus yang terbuka bagi Perdagangan Luar Negeri 8Sistem Informasi Pelabuhan

Mengatur Mengenai :(PP 61/2009 pasal 2)

5(PP 61/2009 pasal 3)Untuk mewujudkan penyelenggaraan pelabuhan yang andal dan berkemampuan tinggi, menjamin efisiensi, dan mempunyai daya saing global untuk menunjang pembangunan nasional dan daerah yang ber-Wawasan NusantaraMerupakan sistem kepelabuhanan secara nasional yang menggambarkan perencanaan kepelabuhanan berdasarkan kawasan ekonomi, geografi, dan keunggulan komparatif wilayah, serta kondisi alam.TATANAN KEPELABUHANANTatanan Kepelabuhanan Nasional memuat:a. peran, fungsi, jenis, dan hierarki pelabuhan;b. Rencana Induk Pelabuhan Nasional; danc. lokasi pelabuhan.

6PERAN, FUNGSI, JENIS & HIERARKI PELABUHANPERANJENIS & HIRARKIFUNGSIPERAN SEBAGAI :SIMPUL DALAM JARINGAN SESUAI HIRARKIPINTU GERBANG PEREKONOMIANTEMPAT KEGIATAN ALIH MODAPENUNJANG KEGIATAN INDUSTRI DAN PERDAGANGANTEMPAT DISTRIBUSI, PRODUKSI, DAN KONSOLIDASI MUATANMEWUJUDKAN WAWASAN NUSANTARA DAN KEDAULATAN NEGARAFUNGSI, MERUPAKAN TEMPAT KEGIATAN :- PEMERINTAHAN;- PENGUSAHAAN;

JENIS PELABUHAN :PELABUHAN LAUT;PELABUHAN SUNGAI DAN DANAU.

HIRARKI :-PELABUHAN UTAMA;-PELABUHAN PENGUMPUL; - PELABUHAN PENGUMPAN. (PP 61/2009 pasal 4)7

7

RENCANA INDUK PELABUHAN NASIONAL

Merupakan pedoman dalam penetapan lokasi, pembangunan, pengoperasian, pengembangan pelabuhan, dan penyusunan Rencana Induk PelabuhanRencana Lokasi Pelabuhan harus sesuai dengan :a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi, dan Kab./Kota;b. Potensi dan perkembangan sosial ekonomi wilayah;C. Potensi sumber daya alam; danD. Perkembangan lingkungan strategis, baik nasional maupun internasional.(PP 61/2009 pasal 7 & 8)8

Dilengkapi DLKr & DLKp

8

ANGKUTAN LAUTANGKUTAN PENYEBERANGANRENCANA LOKASI PELABUHAN LAUTharus berpedoman pada :kedekatan secara geografis dengan tujuan pasar internasional;kebijakan Pemerintah yang meliputi pemerataan pembangunan nasional dan meningkatkan pertumbuhan wilayah;kedekatan dengan jalur pelayaran internasional/angkutan laut dalam negeri;memiliki jarak tertentu dengan pelabuhan utama/pengumpul/pengumpan;memiliki luas daratan dan perairan tertentu serta terlindung dari gelombang; mampu melayani kapal dengan kapasitas tertentu; berperan sebagai tempat alih muat penumpang dan barang internasional;volume kegiatan bongkar muat dengan jumlah tertentuharus berpedoman pada :jaringan jalan nasional/provinsi/kota/kabupaten; dan/atau jaringan jalur kereta api nasional /provinsi/kota/kabupaten.(pasal 11-14)

ANGKUTAN DAN PENYEBERANGAN RENCANA LOKASI PELABUHAN SUNGAI & DANAUharus berpedoman pada :kedekatan secara geografis dengan tujuan pasar nasional dan/atau internasional;memiliki jarak tertentu dengan pelabuhan lainnya;memiliki luas daratan dan perairan tertentu serta terlindung dari gelombang; mampu melayani kapal dengan kapasitas tertentu; berperan sebagai tempat alih muat penumpang dan barang internasional; volume kegiatan bongkar muat dengan jumlah tertentu; danjaringan jalan yang dihubungkan; dan/ataujaringan jalur kereta api yang dihubungkan.(PP 61/2009 pasal 16)

Dilengkapi persyaratan yang terdiri atas:Rencana Induk Pelabuhan Nasional;Rencana tata ruang wilayah provinsi;Rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota;Rencana DLKr & DLKp;Hasil studi kelayakan, teknis, ekonomi, lingkungan. ekonomi dan sosial, keterpaduan intra-dan antarmoda, aksesibilitas terhadap hinterland, keamanan dan keselamatan pelayaran, Hankam.Rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota.Ditetapkan oleh MENTERILOKASI PELABUHAN (PP 61/2009 pasal 18)Permohonan dari : Pemerintah atau Pemerintah DaerahDisertai :RIP;DLKr;DLKp.Rencana INDUK pelabuhan (RIP)Penyusunan RIP berpedoman pada :a.Rencana Induk Pelabuhan Nasional;b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;c. Rencana Tata Ruang Wilayah Kab./Kota;d.Keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain terkait di lokasi pelabuhan;e. Kelayakan teknis, ekonomis dan lingkungan;f. Keamanan dan keselamatan lalu lintas kapal.Setiap Pelabuhan WAJIB memiliki RIP

(PP 61/2009 pasal 20)RENCANA INDUK PELABUHANmeliputiRencana peruntukan Wilayah DaratanRencana peruntukan Wilayah Perairanfasilitas pokokfasilitas penunjangfasilitas pokokfasilitas penunjangdermaga;gudang lini 1;lapangan penumpukan lini 1;terminal penumpang;terminal peti kemas;terminal ro-ro;fasilitas penampungan dan pengolahan limbah;fasilitas bunker;fasilitas pemadam kebakaran;fasilitas gudang untuk Bahan/ Barang Berbahaya dan Beracun (B3); danfasilitas pemeliharaan dan perbaikan peralatan dan SBNPkawasan perkantoran;fasilitas pos dan telekomunikasi;fasilitas pariwisata dan perhotelan;instalasi air bersih, listrik, dan telekomunikasi;jaringan jalan dan rel kereta api;jaringan air limbah, drainase, dan sampah;areal pengembangan pelabuhan;tempat tunggu kendaraan bermotor;kawasan perdagangan;kawasan industri; danasilitas umum lainnya.RENCANA PERUNTUKAN WILAYAH DARATANFasilitas PokokFasilitas Penunjangalur-pelayaran;perairan tempat labuh;kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal;perairan tempat alih muat kapal;perairan untuk kapal yang mengangkut Bahan/Barang Berbahaya dan Beracun (B3);perairan untuk kegiatan karantina;perairan alur penghubung intrapelabuhan;perairan pandu; danperairan untuk kapal pemerintahperairan untuk pengembangan pelabuhan jangka panjang;perairan untuk fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal;perairan tempat uji coba kapal (percobaan berlayar);perairan tempat kapal mati;perairan untuk keperluan darurat; perairan untuk kegiatan kepariwisataan dan perhotelanRENCANA PERUNTUKAN WILAYAH PERAIRANFasilitas PokokFasilitas PenunjangDLKR pelabuhan(Daerah Lingkungan Kerja)wilayah daratan digunakan untuk kegiatan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang

(PP 61/2009 pasal 30)wilayah perairan digunakan untuk kegiatan alur-pelayaran, tempat labuh, tempat alih muat antarkapal, kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan kapal, dan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.abWilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan1617DLKP pelabuhan

(PP 61/2009 pasal 31)DLKp digunakan untuk :alur-pelayaran dari dan ke pelabuhan, keperluan keadaan darurat, pengembangan pelabuhan jangka panjang, penempatan kapal mati, percobaan berlayar, kegiatan pemanduan, fasilitas pembangunan, dan pemeliharaan kapal;Pengembangan pelabuhan jangka panjang.

Perairan di sekeliling DLKr yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran17JENIS PELABUHANMENTERIGUBERNURBUPATI/WALIKOTA

Pelabuhan UtamaRekomendasiRekomendasiPelabuhan PengumpulRekomendasi

RekomendasiPelabuhan Pengumpan Regional

Rekomendasi

Pelabuhan Pengumpan Lokal

Pelabuhan Sungai & DanauPP 61/2009 pasal 31-35 PENETAPAN DlkR & DLKP

18 PENETAPAN DlkR & DLKPPaling sedikit memuat:luas lahan daratan yang digunakan sebagai DLKr;luas perairan yang digunakan sebagai DLKr & DLKp pelabuhan; titik koordinat geografis sebagai batas DLKr & DLKp pelabuhan;

DLKr

DLKp

Wilayah DaratanWilayah PerairanWilayah perairan Dikuasai oleh Negara dan diatur olehPenyelenggara PelabuhanPP 61/2009 pasal 33 - 34Pada DLKr pelabuhan yang telah ditetapkan, diberikan hak pengelolaan atas tanah dan/atau penggunaan atau pemanfaatan perairan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganMenteriMelampirkan :GubernurBupati/ WalikotaKM.54 Tahun 2002 ttg Penyelenggaraan Pelabuhan LautUSULAN PENETAPAN DLKR & DLKPPenyelenggara PelabuhanRencana Induk yang bersangkutan;Rekomendasi Gubernur, Bupati/Walikota (untuk Pelabuhan Utama & Pengumpul);Rekomendasi Pejabat pemegang fungsi keselamatan Pelayaran;Hasil kajian terhadap batas batas DLKr & DLKp;Peta yang dilengkapi dengan batas DLKr & DLKpKEWAJIBAN PENYELENGGARA PELABUHAN

(PP 61/2009 pasal 35)memasang tanda batas sesuai dengan batasbatas DLKR daratan dan perairan yang telah ditetapkan;Memasang papan pengumuman yang memuat nformasi mengenai batas DLKR daratan pelabuhan;Melaksanakan pengamanan rerhadap aset yang dimiliki;Menyelesaikan sertifikat hak pengelolaan atas tanah sesua ketentuan;menginformasikan mengenai batasbatas daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan kepada pelaku kegiatan kepelabuhanan;menyediakan sarana bantu navigasi pelayaran;menyediakan dan memelihara kolam pelabuhan dan alur pelayaran;memelihara kelestarian lingkungan; danmelaksanakan pengamanan terhadap asset yang dimiliki berupa fasilitas pelabuhan di perairan.Pada DLKR:keamanan dan ketertiban;menyediakan sarana bantu navigasi pelayaran;menjamin menyediakan dan memelihara alur pelayaran;memelihara kelestarian lingkungan; danmelaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan daerah pantai.Pada DLKP:21NOPERATURANDLKrDLKpPENETAPAN

1PP NO. 1/1969TentangSusunan Dan Tata Kerja Kepelabuhanan Dan Daerah Pelayaran(Staatsblad Tahun 1936 No. 700)Luas perairan termasuk batas-batas perairan pelabuhan dan luas daratan untuk keperluan terminal meliputi segala fasilitas teknisnya yang memungkinkan pelaksanaan penyelenggaraan angkutan laut dan usaha-usaha terminal (pasal 3)Lingkungan disekeliling lingkungan kerja pelabuhanOleh Menteri Perhubungan setelah mendengar Menteri Dalam Negeri dan Gubernur/Kepala Daerah yang bersangkutan 2PP No. 11/1983TentangPembinaan Kepelabuhanan(Staatsblad Tahun 1936 No. 700)Wilayah perairan dan daratan dengan bangunan-bangunan dan fasilitas-fasilitas teknis lainnya yang diperlukan untuk pelayanan kapal laut dan kendaraan air lainnya serta kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan angkutan lautKawasan di sekeliling daerah lingkungan kerja pelabuhan Oleh Menteri Perhubungan setelah mendengar Menteri Dalam Negeri dan Gubernur/Kepala Daerah yang bersangkutan KRONOLOGIS DLKr DAN DLKp22NOPERATURANDLKrDLKpPENETAPAN

3PP No. 70/1996 tentang Kepelabuhan (dirubah dengan PP Nomor 69 Tahun 2001 (UU No 21 Tahun 1992)Wilayah perairan dan daratan padapelabuhan umum yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan kepelabuhanan;Wilayah perairan di sekeliling DLKr perairan pelabuhan umum yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaranMenteri menetapkan DLKr & DLKp pelabuhan internasional hub, internasional, nasionalGubernur menetapkan DLKr & DLKp pelabuhan regionalBupati/Walikota menetapkan DLKr & DLKp pelabuhan lokal4PP No. 61/2009 tentang Kepelabuhan(UU No 17 Tahun 2008)Wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.perairan di sekeliling DLKr perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatanpelayaran.Menteri menetapkan DLKr & DLKp pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul gubernur menetapkan DLKr & DLKp pelabuhan pengumpan regional bupati/walikota menetapkan DLKr & DLKp pelabuhan pengumpan lokal serta pelabuhan sungai dan danau.KRONOLOGIS DLKr DAN DLKpLanjutan 23

DLKpDLKrPELABUHANTUKSTERMINAL KHUSUS24KEGIATAN PEMERINTAHAN DI PELABUHAN

PENGATURAN DAN PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN KEG. KEPELABUHANAN;

KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYARAN;

KARANTINA.

KEPABEANAN;

KEIMIGRASIAN

SYAHBANDAR

INSTANSI SESUAI PERUNDANG UNDANGAN

PENYELENGGARA PELABUHANmelaksanakan(PP 61/2009 pasal 37)

PENYELENGGARA PELABUHAN

Otoritas Pelabuhan

Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP)

UPP Pemerintah

UPP Pemda

Komersil

Non KomersilBertanggung jawab

menteri

menteri

Bupati/walikota

penyelenggara pelabuhan(PP 61/2009 pasal 38)

26

a. menyediakan lahan untuk pelabuhan;b. menyediakan dan memelihara penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur-pelayaran, dan jaringan jalan;c. menyediakan dan memelihara Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;d. menjamin keamanan dan ketertiban di pelabuhan;e. menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di pelabuhan;f. menyusun Rencana Induk Pelabuhan, DLKr & DLKp;g. mengusulkan tarif untuk ditetapkan Menteri, h. menjamin kelancaran arus barang.i.Menyediakan jasa kepelabuhanan yang belum disediakan Badan Usaha Pelabuhan

a. mengatur dan mengawasi penggunaan lahan daratan dan perairan pelabuhan;b. mengawasi penggunaan DLKr & DLKp;c. mengatur lalu lintas kapal ke luar masuk pelabuhand. menetapkan standar kinerja operasional pelayanan jasa kepelabuhanan.PP 61/2009 pasal 43 otoritas pelabuhan

Tugas & Tanggung JawabWewenanga. menyediakan dan memelihara penahan gelombang, kolam pelabuhan, dan alur-pelayaran;b. menyediakan dan memelihara Sarana Bantu Navigasi- Pelayaran;c. menjamin keamanan dan ketertiban di pelabuhan;d. memelihara kelestarian lingkungan di pelabuhan;e. menyusun Rencana Induk Pelabuhan, serta DLKr & DLKp;f. menjamin kelancaran arus barang; dang. menyediakan fasilitas pelabuhan.PP 61 /2009 pasal 45 Unit penyelenggara pelabuhan (UPP)

Tugas & Tanggung Jawab292929

(PP 61t2009 pasal 207)SYAHBANDARpelaksanaan, pengawasan dan penegakan hukum di bidang angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan perlindungan lingkungan maritim di pelabuhankeselamatan dankeamanan pelayaranmembantu pelaksanaan pencarian dan penyelamatan (Search and Rescue/SAR) di pelabuhanFungsiMencakup :12Pelaksanaan penegakan hukum di bidang keselamatan dankeamanan pelayaran oleh Syahbandar dilakukan di dalam wilayah DLKr dan DLKp

29

KEGIATAN PENGUSAHAAN DI PELABUHAN

Dilakukan perseorangan / badan usaha

PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

PELAYANAN JASA TERKAIT

JASA KAPAL, PENUMPANG, BARANGa. penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermagab. pengisian bahan bakar dan pelayanan air bersih;c. fasilitas naik turun penumpang dan kendaraan;d. jasa dermaga bongkar muat barang & peti kemas;e. jasa gudang, alat bongkar muat, peralatan pelabuhan;f. jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering, dan Ro-Ro;g. jasa bongkar muat barang;h. pusat distribusi dan konsolidasi barang;i. jasa penundaan kapal.

Kegiatan yang menunjang kelancaran operasional & memberikan nilai tambah bagi pelabuhan

(PP 61/2009 pasal 68)

30penyediaan fasilitas penampungan limbah;penyediaan depo petikemas;penyediaan pergudangan;jasa pembersihan dan pemeliharaan gedung kantor;instalasi air bersih dan listrik;pelayanan bunker;penyediaan perkantoran untuk kepentingan pengguna jasa pelabuhan;penyediaan fasilitas gudang pendingin (cold storage);perawatan dan perbaikan kapal (docking);packing/repacking dan labeling/relabeling;fumigasi dan container cleaning/repair;angkutan umum dari dan ke pelabuhan;tempat tunggu kendaraan bermotor;kegiatan industri tertentu;kegiatan perdagangan;kegiatan penyediaan tempat bermain dan rekreasi;jasa advertensi (advertising service);perhotelan, restoran, pariwisata, pos dan telekomunikasi.KEGIATAN JASA TERKAIT

(PP 61/2009 pasal 70)31BADAN USAHA PELABUHANDapat melakukan kegiatan di 1 atau beberapa terminal dalam 1 pelabuhanWajib memiliki izin usaha yang diterbitkan oleh : Menteri untuk BUP di pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul ; Gubernur untuk BUP di pelabuhan pengumpan regional; danBupati/Walikota untuk BUP di pelabuhan pengumpan lokal.

Izin usaha diberikan setelah memenuhi persyaratan :memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;berbentuk BUMN, BUMD, maupun PT(Perseroan Terbatas );memiliki akte pendirian perusahaan yang khusus didirikan di bidang kepelabuhanan dan disahkan oleh instansi yang berwenang; danmemiliki keterangan domisili perusahaan.(PP 61/2009 pasal 71)Sampai saat ini telah dikeluarkan 53 perizinan untuk BUP

32

PELABUHAN SUNGAI & DANAU

MENTERI

GUBERNUR ATAU BUPATI/WALIKOTA

PELABUHAN UTAMA & PENGUMPUL

PELABUHAN PENGUMPANIZIN

Pembangunan pelabuhan laut harus memenuhi persyaratan teknis kepelabuhanan, dan kelestarian lingkungan, Pembangunan dan pengoperasian pelabuhaN

3334

7

Teknis KepelabuhananKelestarian Lingkungan

Studi Kelayakan, terdiri dari :kelayakan tekniskelayakan ekonomis dan finansialIZIN Pembangunan pelabuhan

Desain teknis, terdiri dari :Kondisi tanahKonstruksiKondisi hidrooceanografiTopografiPenempatan SBNP, alur pelayaran dan kolam pelabuhanStudi Lingkungan(PP 61/2009 pasal 81-83)Izin harus disertai dokumen :Rencana Induk PelabuhanDokumen kelayakanDokumen desain teknisDokumen lingunganPersyaratan34

Otoritas PelabuhanUnit Penyelenggara Pelabuhan

Badan Usaha Pelabuhan berdasarkan konsesi dan bentuk lainnya dari Otoritas PelabuhanPELAKSANAAN Pembangunan pelabuhan

(PP 61/2009 pasal 87)Dilakukan oleh :35

PENGEMBANGAN PELABUHANDENGAN RENCANA INDUK PELABUHAN NASIONAL DAN RENCANA INDUK PELABUHANMENTERI

HARUS SESUAI HARUS ADA IZIN DARI GUBERNURBUPATI/WALIKOTA

Pel. Utama & PengumpulPel. Pengumpan Regional(PP 61/2009 pasal 89)Pel. Pengumpan LokalPel. Sungai & Danau36

PENGOPERASIAN PELABUHANPENYELENGGARA PELABUHANMENTERI

Dilakukan oleh :HARUS ADA IZIN DARI GUBERNURBUPATI/WALIKOTA

Pel. Utama & PengumpulPel. Pengumpan RegionalPel. Pengumpan LokalPel. Sungai & DanauPengoperasian Pelabuhan dapat ditingkatkan terus menerus selama 24 (jam) dalam 1 hari atau selama watu tertentu sesuai kebutuhan(PP 61/2009 pasal 89)37TERMINAL KHUSUShanya dapat dibangun dan dioperasikan dalam hal:a. pelabuhan terdekat tidak dapat menampung kegiatan pokok tsb; b. berdasarkan pertimbangan ekonomis dan teknis operasional akan lebih efektif dan efisien serta lebih menjamin keselamatan dan keamanan pelayaranDalam keadaan darurat Terminal Khusus dapat digunakan untuk kepentingan umum atas izin menteri (pasal 124)

ditetapkan menjadi bagian dari pelabuhan terdekat;wajib memiliki DLKR & DLKP tertentu; danditempatkan instansi Pemerintah yang melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran,

UNTUK MENUNJANG KEGIATAN TERTENTU DILUAR DLKr & DLKp

38PERIZINAN TERMINAL KHUSUS

MENTERIPenetapan Lokasi

PembangunanPengoperasianTerminal khusus yang sudah tidak dioperasikan sesuai dengan izin yang telah diberikan:dapat diserahkan kepada Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota;dikembalikan seperti keadaan semula;diusulkan untuk perubahan status menjadi terminalkhusus untuk menunjang usaha pokok yang lain; dijadikan pelabuhan. (pasal 127)

39TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI(TUKS)PERSETUJUAN PENGELOLAAN TUKSDLKr & DLKp PELABUHAN UTAMA & PENGUM PULPengelolaan TUKSdilakukan sebagai satu kesatuan dalam penyelenggaraan pelabuhan.

UNTUK MENUNJANG KEGIATAN TERTENTU DIDALAM DLKr & DLKpDLKr & DLKp PELABUHAN PENGUMPAN REGIONALDLKr & DLKp PELABUHAN PENGUMPAN LOKALMENTERIGUBERNURBUPATI/WALIKOTA

40PENGGUNAAN TUKSPenggunaan TUKS selain untuk melayani kegiatan dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan umum setelah mendapat KONSESI dari penyelenggara pelabuhan. KONSESI diberikan setelah memenuhi persyaratan:kemampuan dermaga dan fasilitas lainnya yang ada untuk memenuhi permintaan jasa kepelabuhanan;rencana kegiatan yang dinilai dari segi keamanan, ketertiban dan keselamatan pelayaran dengan rekomendasi dari Syahbandarupaya peningkatan pelayanan kepada pengguna jasa kepelabuhanan;pungutan tarif jasa kepelabuhan dilakukan oleh penyelenggara pelabuhan yang bersangkutan; danmemberlakukan ketentuan sistem dan prosedur pelayanan jasa kepelabuhanan pada pelabuhan yang bersangkutan.

41

TARIF

Otoritas Pelabuhan

Badan Usaha Pelabuhan (BUP)

berdasarkan jenis, struktur, dan golongan tarif yang ditetapkan pemerintah

Pendapatan BUP

Ditetapkan oleh

Jasa yang terkait dengan penggunaan perairan, daratan serta jasa kepelabuhanan yang diselenggarakan oleh Otoritas Pelabuhan

PNBP

jasa kepelabuhanan bagi pelabuhan non komersial

PENARIFAN

Perda

Pemerintah

pelabuhan yang diusahakan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota

Penerimaan Daerah

(PP 61/2009 pasal 145)

42BESARAN TARIF

a.kepentingan pelayanan umum;b.peningkatan mutu pelayanan jasa kepelabuhanan;c.kepentingan pengguna jasa;d.peningkatan kelancaran pelayanan jasa;e.pengembalian biaya; danf.pengembangan usaha.berdasarkan(PP 61/2009 pasal 146)43

43PELABUHAN DAN TERMINAL KHUSUS YANG TERBUKA BAGI PERDAGANGAN LUAR NEGERI

PELABUHAN UTAMA

TERMINAL KHUSUS

(PP 61/2009 pasal 150-153)wajib memenuhi persyaratan:a. aspek administrasi;b. aspek ekonomi;c. aspek keselamatan & keamanan pelayaran;d. aspek teknis fasilitas kepelabuhanan;e. fasilitas kantor, instansi bea cukai, Imigrasi, dan karantina;f. jenis komoditas khusus.Untuk menunjang kelancaran perdagangan luar negeri Pelabuhan Utama dan Terminal Khusus

4445Pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian, serta penyebaran data dan informasi PelabuhanSISTEM INFORMASI PELABUHANMendukung perumusan kebijakan di bidang Pelabuhan.Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atau publikDiselenggarakanMendukung operasional Pelabuhan

UntukMenteriTk. NasionalMencakup

(PP 61/2009 pasal 154)GubernurTk. ProvinsiWalikota/BupatiTk. Walikota/Kab.

45Penyelenggaraan pelabuhan laut yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan serta pelabuhan sungai dan danau diatur sbb:KETENTUAN LAIN-LAINPP NO 61 TAHUN 2009

pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan dilaksanakan oleh Otoritas Pelabuhankegiatan Pemerintahan di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran dilaksanakan oleh Syahbandarkegiatan pengusahaan dilaksanakan oleh Badan Usaha PelabuhanPenyelenggara pelabuhan laut yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan serta pelabuhan sungai dan danau yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan yang belum diusahakan secara komersial dilakukan oleh UPT Pemerintah, Provinsi dan Bupati/walikota (PP 61/2009 pasal 162)

46Pada saat PP ini berlaku Pemerintah, Pemerintah Daerah dan BUMN yang menyelenggarakan Pelabuhan tetap menyelenggarakan kegiatan pengusahaan pelabuhan berdasarkan PP iniKETENTUAN PERALIHANPP NO 61 TAHUN 2009

Dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak berlakunya UU no 17 tahun 2008 ttg Pelayaran, Kegiatan usaha pelabuhan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan BUMN wajib disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam PP iniKegiatan pengusahaan yang telah diselenggarakan oleh BUMN tetap diselenggarakan oleh BUMN dimaksud(PP 61/2009 pasal 165)

47PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI

PEMBINAANPERIZINANREKOMENDASIPENETAPAN1234

48PP NO 38 TAHUN 2007 TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHANUrusan pemerintahanyang sepenuhnya menjadi kewenangan PemerintahUrusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan/susunan pemerintahan (concurrent)Terdiri atas 31 bidang urusanPemerintahan, termasuk bidang PERHUBUNGAN

49URUSAN PEMERINTAHANPEL. UTAMA DAN PENGUMPULPEL. PENGUMPAN REGIONALPEL. PENGUMPAN LOKALPEL. SUNGAI DAN DANAUPenetapan Lokasi Pelabuhan (pasal 18)Menteri : IzinGubernur : RekomendasiBup./Wali. :RekomendasiMenteri : IzinGubernur : RekomendasiBup./Wali. :RekomendasiMenteri : IzinGubernur :RekomendasiBup./Wali.:RekomendasiMenteri : IzinGubernur : RekomendasiBup./Wali. : RekomendasiRencana Induk Pelabuhan (pasal 28)Menteri : IzinGubernur :RekomendasiBup./Wali. :RekomendasiGubernur : IzinBupati/Wali. :RekomendasiBupati/Wali.kota : Izin

Bupati/Wali.kota : Izin

DLKr dan DLKp (pasal 32)Menteri : IzinGubernur :RekomendasiBup./Wali. :RekomendasiGubernur : IzinBupati/Wali. :RekomendasiBupati/Wali.kota : IzinBupati/Wali.kota : Izin

Pengembangan Pelabuhan (psl 90)Menteri : Izin Gubernur : IzinBupati/Walikota : IzinBupati/Walikota : IzinPengoperasian Pelabuhan (psl 94)Menteri : IzinGubernur : IzinBupati/Walikota : IzinBupati/Walikota : Izin

Pengelolaan TUKS (psl 135/113)Menteri : PersetujuanGubernur : PersetujuanBup/Wali : PersetujuanDapat dikelola oleh : Pemerintah Pemda. Prov/Kab/Kota, dan Badan Usaha

Rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten /KotaCatatan :PEMBAGIAN KEWENANGAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG KEPELABUHANAN50

SekianTerima Kasih

51