JABATAN KESATUAN PENDIDIKAN UMUM 1. 2. 3. MILITER 1.

NAMA : PUPUNG AMALIA PANGKAT : MAYOR CAJ (K) NRP : 622203 TTL : BOGOR, 10 AGUSTUS 1968 STATUS : K/3 : KASIMIN : PUSDIKKOWAD KODIKLAT TNI AD : SD SMP SMA : : : 1981 1984 1987

DIKBANGUM a. SECAPA REG : 1998 b. SESARCAB : 1998 c. SELAPA : 2008 2. DIKBANGSPES SUSPAMINPERSPRA : 2004 RIWAYAT JABATAN 1. DANTON SECAPA SATDIK PUSDIKKOWAD 2. PASIPERS SIMIN PUSDIKKOWAD 3. GUMIL GOL. VII DEPNIKSUSWAN & TRAJUANG PUSDIKKOWAD 4. KASUBDEP TRAJUANG DEPNIKSUSWAN & TRAJUANG PUSDIKKOWAD

1999-2003 2003-2008 2008-2009 2009

Agar Prasis mengerti secara umum isi UU No. 34 Thn. 2004 ttg. TNI A. Pendahuluan B. Ketentuan Umum C. Jati Diri D. Kedudukan E. Peran, Fungsi & Tugas F. Postur G. Organisasi H. PRah & PGun Kuat TNI I. Prajurit TNI Nasdep ttg UU RI NO. 34 Tahun 2004 TTG TNI utk Dikmapa PK TNI

a. b. c. d. e. f. g.

Pertahanan Negara. Sistem Pertahanan Negara. Dinas Keprajuritan. Prajurit Sukarela. Prajurit Wajib. Prajurit Siswa. Jati Diri TNI adalah identitas TNI secara lahiriah yang ditunjukan

melalui proses perjuangan bangsa dimana TNI merupakan bagian dari rakyat, lahir dan berjuang bersama rakyat demi membela kepentingan negara.

UU TNI disahkan Presiden (dgn persetujuan DPR) tgl 16 Okt. 2004, Terdiri dari 11 bab (78 pasal) & penjelasan. Sistematika UU RI No. 34 Thn. 2004 ttg. TNI sbb : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Bab Bab Bab Bab Bab Bab Bab Bab Bab Bab Bab I II III IV V VI VII VIII IX X XI : : : : : : : : : : : Ketentuan Umum Jati Diri Kedudukan Peran, Fungsi dan Tugas Postur dan Organisasi PRah & PGun kuat TNI Prajurit Pembiayaan Hubungan Kelembagaan Ketentuan Peralihan Ketentuan Penutup

Ketentuan umum. adalah :

Yang dimaksud ketentuan umum dlm UU ini

a. Negara adalah NKRI yg berdasarkan Pancasila & UUD RI 1945. b. Warga Negara adalah warga negara Republik Indonesia. c. Pemerintah adalah pemerintah Republik Indonesia. d. Wilayah adalah seluruh wilayah NKRI berdasarkan per-UU. e. Hanneg adalah segala usaha untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. f. Sishanneg adalah sishan bersifat semesta yang melibatkan seluruh WN, wilayah, dan sumdanas lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, berkesinambungan, dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari setiap ancaman. g. TNI adalah Tentara Nasional Indonesia. h. Dephan adalah pelaksana fungsi pemerintah di bidang Hanneg.

i. Menhan adalah menteri yang bertanggungjawab di bidang hanneg. j. Panglima TNI yg selanjutnya disebut Panglima adalah Pati militer yg memimpin TNI. k. Angkatan adalah AD, AL & AU. l. Kas Angkatan adalah Kasad, Kasal & Kasau. m. Prajurit adalah anggota TNI. n. Dinas Keprajuritan adalah pengabdian seorang WN sbg prajurit TNI. o. Prajurit Sukarela adalah WN yg atas kemauan sendiri mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan. p. PW adalah WN yg mengabdikan diri dlm dinas keprajuritan karena diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. q. Prasis adalah WN yg sedang menjalani Dikma utk menjadi prajurit. r. Dikma adalah pendidikan untuk membentuk Prasis menjadi anggota TNI yang ditempuh melalui Diksarrit. s. Diktuk adalah pendidikan utk membentuk TA menjadi BA atau BA menjadi PA yg ditempuh melalui Diksargol pangkat.

t. Militer adalah kkuat AP suatu neg. yg diatur berdasarkan per-UU. u. Tentara adalah WN yang dipersiapkan dan dipersenjatai utk tugas2 hanneg guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata. v. Ancaman adalah setiap upaya dan kegiatan, baik dari Dagri maupun Lugri yg dinilai mengancam/membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. w. Ancaman Militer adalah ancaman yg dilakukan oleh militer suatu negara kepada negara lain. x. Ancaman Bersenjata adalah ancaman yang datangnya dari gerakan kekuatan bersenjata. y. Gerakan Bersenjata adalah gerakan sekelompok warga negara suatu negara yang bertindak melawan pemerintahan yang sah dengan melakukan perlawanan bersenjata.

Jati Diri TNI : a. Tentara Rakyat, yaitu tentara yang anggotanya berasal dari WNI. b. Tentara Pejuang, yaitu tentara yang berjuang menegakkan NKRI dan tidak mengenal menyerah dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya. c. Tentara Nasional, yaitu tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan negara di atas kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan agama. d. Tentara Profesional adalah tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut sistem demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional yang telah diratifikasi. Kedudukan. Dalam PRah & PGun kekuatan militer, TNI berkedudukan di bawah Presiden, sedangkan dalam kebijakan strategi pertahanan serta dukungan administrasi TNI di bawah koordinasi Departemen Pertahanan. TNI terdiri atas TNI AD, TNI AL dan TNI AU yang mempunyai kedudukan sama dan sederajat, dan dalam melaksanakan tugasnya secara matra dan gabungan di bawah pimpinan Panglima TNI.

Peran TNI. TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Fungsi TNI. Sebagai alat pertahanan negara TNI berfungsi :

a. Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa; b. Penindak terhadap setiap bentuk ancaman. c. Pemulih kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan. Tugas TNI. a. Tugas Pokok. Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

b. Pelaksanaan tugas pokok dengan : 1. Operasi Militer untuk Perang. 2. Operasi Militer Selain Perang, dilakukan untuk : a) Mengatasi gerakan separatis bersenjata; b) Mengatasi pemberontak bersenjata; c) Mengatasi aksi terorisme; d) Mengamankan wilayah perbatasan; e) Mengamankan obyek vital nasional; f) Melaksanakan tugas perdamaian dunia; g) Mengamankan presiden & Wakil Presiden beserta keluarganya; h) Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai sistem pertahanan semesta; i) Membantu tugas Pemerintah Daerah; j) Membantu Polri dalam rangka Kamtibmas; k) Membantu mengamankan tamu negara setingkat Kepala Negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia; l) Membantu pencaran dan pertolongan kecelakaan (search dan rescue); m) Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan dan penyelundupan.

Tugas-Tugas Angkatan : a. Tugas Angkatan Darat (Pasal 8) 1. Melaksanakan tugas TNI matra darat dibidang pertahanan; 2. Melaksanakan tugas TNI dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan darat dengan negara lain. 3. Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra darat 4. Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat. b. Tugas Angkatan Laut (Pasal 9) 1. Melaksanakan tugas TNI matra laut dibidang pertahanan. 2. Menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai ketentuan hukum nasional dan hukum internasional. 3. Melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yg ditetapkan olleh pemerintah. 4. Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra di laut. 5. Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di laut.

c. Tugas Angkatan Udara : 1. Melaksanakan tugas TNI matra udara dibidang pertahanan;

2. Menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah udara yurisdiksi nasional sesuai ketentuan hukum nasional dan hukum internasional; 3. Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra udara; 4. Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan udara.

Postur (Pasal 11) : a. Postur TNI dibangun dan dipersiapkan sebagai bagian dari postur pertahanan negara untuk mengatasi setiap ancaman militer dan ancaman bersenjata. b. Postur TNI dibangun dan dipersiapkan sesuai dengan kebijakan pertahanan negara. Organisasi (Pasal 12 s.d. 14) a. Struktur Organisasi.(Pasal 12) 1. Organisasi TNI terdiri atas Mabes TNI membawahi Mabes TNI AD, Mabes TNI AL dan Mabes TNI AU. 2. Mabes TNI terdiri atas unsur pimpinan, unsur pembantu pimpinan, unsur pelayan, badan pelaksanan pusat dan Komando Utama operasi. 3. Mabes Angkatan terdiri atas unsur pimpinan, unsur pembantu pimpinan, unsur pelayan, badan pelaksanan pusat dan Komando Utama Pembinaan. 4. Susunan Organisasi TNI sebagaimana dimaksud ayat 1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

b. Pengangkatan dan Pemberhentian Panglima TNI (Pasal 13) : 1. TNI dipimpin oleh seorang Panglima 2. Panglima TNI diangkat & diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan DPR. 3. Pengangkatan & pemberhentian Panglima TNI dilakukan berdasarkan kepentingan organisasi TNI. 4. Jabatan Panglima TNI secara bergantian oleh Perwira tinggi aktif dari tiap2 Angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kas Angkatan. 5. Untuk mengangkat Panglima TNI, Preasiden mengusulkan satu orang calon panglima untuk mendapat persetujuan DPR. 6. Untuk mengangkat Panglima TNI, Presiden mengusulkan satu orang calon Panglima yang dipilih oleh Presiden, disampaikan paling lambat 20 hari tdk termasuk masa reses, terhitung sejak permohionan persetujuan calon Panglima diterima oleh DPR. 7. Dalam hal DPR tidak menyetujui calon Panglima yang diusulkan, Presiden mengusulkan satu orang calon lain sebagai pengganti. 8. Apabila DPR tidak menyetujui calon Panglima yang diusulkan oleh Presiden, DPR memberikan alasan tertulis yang menjelaskan ketidaksetujuannya.

9. Apabila DPR tidak memberikan jawaban dianggap tidak menyetujui, selanjutnya Presiden berwenang mengangkat Panglima baru dan memberhentikan Panglima TNI. 10. Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Panglima TNI, diatur lebih lanjut dengan keputusan Presiden. c. Pengangkatan dan Pemberhentian Kas Angkatan (Pasal 14) 1. Angkatan dipimpin oleh seorang Kas Angkatan dan berkedudukan di bawah Panglima serta bertanggung jawab kepada Panglima. 2. Kepala Staf Angkatan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Panglima TNI. 3. Kas Angkatan diangkat dari Pati Aktif dari Angkatan yang bersangkutan dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier. 4. Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kas Angkatan diatur dengan keputusan Presiden.

d. Tugas dan Tanggung jawab Panglima TNI (Pasal 15) : 1. Memimpin TNI 2. Melaksanakan kewajiban pertahanan negara. 3. Menyelenggarakan strategi militer dan melaksanakan operasi militer. 4. Mengembangkan Doktrin TNI. 5. Menyelenggarakan penggunaan kekuasaan TNI bagi kepentingan opsmil. 6. Menyelenggarakan pembinaan kekuatan TNI serta memelihara kesiagaan operasional. 7. Memberikan pertimbangan kepada Menhan dalam hal penetapan kebijakan pertahanan negara. 8. Memberikan pertimbangan kepada Menhan dalam menyusun dan melaksanakan perencanaan strategis pengelolaan sumdanas untuk kepentingan hanneg. 9. Menggunakan komponen cadangan setelah dimobilisasi bagi kepentingan operasi militer. 10. Menggunakan komponen pendukung yang telah disiapkan bagi kepentingan operasi militer. 11. Melaksanakan tugas dan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

e. Tugas dan tanggung jawab Kepala Staf Angkatan (Pasal 16) : 1. Memimpin Angkatan dalam operasional Angkatan. pembinaan kekuatan dan kesiapan

2. Membantu Panglima dalam menyusun kebijakan tentang pengembangan postur dan strategi serta operasi militer sesuai dengan matra masing-masing. 3. Membantu Panglima dalam penggunaan komponen pertahanan negara sesuai dengan kebutuhan Angkatan. 4. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan matra masing-masing yang diberikan oleh Panglima.

PENGERAHAN & PENGGUNAAN KEKUATAN TNIBag Kesatu Pengerahan Pasal 17 1. Kewenangan & tg jwb pngerahan kuat TNI pd presiden 2. Presiden persetujuan DPR. Pasal 18 1. Dlm keadaan memaksa utk mhdpi anc mil & atau anc bsenjata, Presiden langsung mngerahkan kuat TNI. 2. Pengerahan langsung kuat TNI, dlm waktu 2x24 jam terhitung sejak dikeluarkannya skep pngerahan kuat, presiden lapor DPR. 3. DPR tdk setuju, presiden hrs mhentikan pngerahan kuat TNI. Bagian Kedua Penggunaan Pasal 19 1. Tg jwb pgunaan kuat TNI pd Panglima TNI. 2. Panglima bertg jwb kpd presiden. Pasal 20 1. Pgunaan kuat TNIdlm rangka laks OMP, dilkkn utk kpentingan Gar hanneg sesuai dgn per-uu. 2. Pgunaan kuat TNI dlm rangka laks OMSP, dilkkn utk kpentingan Gar hanneg & atau dlm rangka kpentingan nas sesuai dgn per-uu. 3. Pgunaan kuat TNI dlm rangka tgs perdamaian dunia dilkkn sesuai dgn kebijakan pol lugri ind & ketentuan hukum Nasional.

Bagian Kesatu Ketentuan Dasar Pasal 21 Prajurit WNI yg memenuhi psyaratan yg ditentukan dlm per-uu & diangkat o/ pejabat yg bwenang utk mngabdikan diri dlm dinas Keprajuritan. Pasal 22 Prajurit terdiri atas prajurit sukarela & prajurit wajib. Pasal 23 1. Prajurit sukarela mjalani dinas kprajuritan dgn ikatan dinas. 2. Ketenuan lbh lanjut diatur dgn PP. Pasal 24 1. Prajurit wajib mjalani dinas kprajuritan bdasarkan ikatan Dinas. 2. Ketentuan lebih lanjut diatur dlm UU.

Pasal 25 1. Prajurit Insan prajurit yg : a. Beriman & bertaqwa kpd Tuhan YME. b. Setia kpd NKRI yg bdasarkan PS & UUD NRI thn 1945. c. Bermoral & tunduk pd hukum serta per-uu. d. Berdisiplin & taat kpd atasan. e. Bertg jwb & mlaks kewajibannya sbg tentara. 2. Prajurit diwajibkan mengucapkan sumpah prajurit. Pasal 26 1. Prajurit gol kepangkatan PA, BA & TA 2. Gol kepangkatan tsb diatur lebih lanjut dgn Kep Panglima. Pasal 27 1. Stiap prajurit diberi pangkat sbg keabsahan wewenang & tg Jwb hierarki keprajuritan. 2. Pangkat menurut sifatnya dibedakan : a. Pangkat efektif. b. Pangkat lokal. c. Pangkat tituler. 3. Susunan, sebutan & keselarasan pangkat diatur lebih lanjut dgn Kep Panglima.

Bagian Kedua Pengangkatan Pasal 28 1. Persyaratan umum menjadi prajurit : a. WNI b. Beriman & bertakwa kpd Tuhan YME. c. Setia kpd NKRI yg bdasarkan PS & UUD NRI thn 1945. d. Minimal berusia 18 thn (pd saat dilantik). e. Tdk memiliki cat kriminal (tertulis dr polri) f. Sehat jasmani & rohani. g. Tdk sdng kehilangan hak menjadi prajurit berdasarkan Putusan pengadilan yg tlh mperoleh kekuatan hkm tetap. h. Lulus Dikma utk mbentuk prasis menjadi anggota TNI. I. Persyaratan lain sesuai ketentuan. 2. Persyaratan lain diatur lebih lanjut dgn Kep Menhan. Pasal 29 1. Dik utk pngangkatan prajurit terdiri atas dik PA, BA & TA. 2. Laks dik diatur lebih lanjut dgn Kep Panglima.

Pasal 30 1. Pa dibentuk mlli : a. Dikma pa bg yg berasal langsung dr masyarakat : 1) Akademi TNI, dgn masukan dr SLTA. 2) Sekolah perwira, dr S:LTA / PT. b. Diktuk pa dr prajurit gol Ba. 2. Dikpa diatur lebih lanjut dgn Kep Panglima. Pasal 31 1. Ba dibentuk mlli : a. Dikma Ba bg yg berasal langsung dr masyarakat. b. Diktuk Ba dr prajurit gol Ta 2. Dikba diatur lebih lanjut dgn Kep Panglima. Pasal 32 1. Ta dibentuk mlli dikma Ta yg langsung dr masyarakat. 2. Dik Ta diatur lebih lanjut dgn Kep Panglima. Pasal 33 1. Pa diangkat o/ Presiden atas usul Panglima. 2. Ba & Ta diangkat o/ Panglima. 3. Ketentuan lebih lanjut diatur dgn PP.

Pasal 34 1. Pelantikan prajurit dilaks dgn mngucapkan sumpah prajurit. 2. Pelantikan gol Pa selain mengucapkan sumpah prajurit, juga mengucapkan sumpah perwira. 3. Ketentuan ttg tata cara pelantikan & penyumpahan diatur lebih lanjut dgn Kep Panglima. Pasal 35 Isi sumpah prajurit. Pasal 36 Sumpar perwira sbb : Demi allah sy bersumpah/berjanji : - Bahwa sy akan memenuhi kewajiban Pa dgn sebaik-baiknya thd Bangsa Indonesia & NKRI yg bdasarkan PS & UUD NRI thn 1945. - Bahwa sy akan menegakkan harkat & martabat Pa serta menjunjung tinggi SM & SP. - Bahwa saya akan mmimpin anak buah dgn mberi suri tauladan, Mbangun karsa, serta menuntun pd jln yg lurus & benar. - Bahwa saya akan rela berkorban jiwa raga utk mbela Nusa & Bangsa.

Bagian Ketiga Kewajiban & Larangan Pasal 37 1. Prajurit berkewajiban mjunjung tinggi kepercayaan yg diberikan o/ bangsa & negara utk mlkkn usaha bela negara sbgmn termuat dlm SP. 2. Utk kamneg, stiap prajurit yg tlh berakhir mjalani dinas Keprajuritan/prasis yg krn suatu hal tdk dilantik mjadi prajurit, wajib memegang teguh rhs tentara walaupun ybs diberhentikan DH / DTH. Pasal 38 1. Prajurit dlm mjalankan tugasnya bpedoman pd kode etik Prajurit & Kode Etik Perwira. 2. Ketentuan kode etik diatur lbh lanjut dgn Kep Panglima. Pasal 39 Prajurit dilarang terlibat dlm : 1. Kgiatan menjadi anggota parpol. 2. Kgiatan politik praktis. 3. Kgiatan bisnis. 4. Kgiatan utk dipilih mjadi anggota legislatif dlm pemilu & Jab politis lainnya.

Bagian Keempat Pembinaan Pasal 40 1. Stiap prajurit mgunakan gam, atribut, kap & pal mil sesuai dgn tuntutan tugasnya. 2. Ketentuan lbh lanjut diatur dgn Kep Panglima. Pasal 41 1. Stiap prajurit mperoleh kesempatan utk mbangkan puannya mlli Dik, penugasan dgn mpertimbangkan kpentingan TNI serta memenuhi psyaratan yg ditentukan. 2. Ketentuan lbh lanjut diatur dgn Kep Panglima. Pasal 42 1. Setiap prajuritm mperoleh ksempatan utk mdapatkan KP &/ jab bdasarkan prestasinya, sesuai dgn pola kar yg berlaku dgn mpertimbangkan kepentingan TNI & memenuhi psyaratan yg ditentukan. 2. Ketentuan lbh lanjut diatur dgn Kep Panglima. Pasal 43 1. KP kolonel & Pati dittpkan o/ presiden atas usul Panglima. 2. KP selain yg dimaksud pd ayat (1) ditetapkan o/ Panglima.

Pasal 44 1. Prajurit yg mdapat tugas dgn pertaruhan jiwa raga scr Langsung & berjasa mlampaui panggilan tugas dianugrahi KPLB. 2. Ketentuan sbgmn dimaksud pd ayat (1) diatur dgn PP. Pasal 45 Pengangkatan & pemberhentian jab di dlm struktur TNI selain jab Pang TNI & Kas Angkatan, diatur dgn PP. Pasal 46 1. Jab ttt dlm struktur di ling TNI dpt diduduki oleh PNS. 2. Ketentuan sbgmn dimaksud pd ayat (1) diatur Kep Panglima. Pasal 47 1. Prajurit hanya dpt mduduki jab sipil, stlh megundurkan diri/Pensiun dr dinas aktif keprajuritan. 2. Prajurit aktif dpt mduduki jab pd kantor yg membidangi koor Bid pol & kamneg, hanneg, sekmilpres, intelijen neg, sandi negara, Lemhanas, wanhanas, sar nas, narkotika Nas & MA. 3. Prajurit yg mduduki jab sbgmn dimaksud pd ayat (2) didasrkan atas permintaan Pim Dept & LPND serta tunduk pd Ketentuan yg berlaku dlm ling Dept & LPND dimaksud.

4. Pengangkatan & pberhentian jab bg pra sbgmn dimaksud pd Ayat (2) dilkkn sesuai dgn kebutuhan org Dept & LPND ybs. 5. Binkar prajurit yg mduduki jab sbgmn dimaksud pd ayat (2) dilaks o/ Pang bekerja sama dgn pim Dept & LPND ybs. 6. Ketentuan sbgmn dimaksud pd ayat (2), (3) & (4) diatur dgn PP. Pasal 48 Pemberhentian sem dr jab dilakukan o/ pejabat yg berwenang mengangkat & memberhentikan dlm jab tsb, bdasarkan per -uu. Bagian Kelima Kesejahteraan Pasal 49 Stiap prajurit berhak mperoleh phasilan yg layak & dibiayai anggaran hanneg yg bersumber dr APBN.

seluruhnya dr

Pasal 50 1. Prajurit & prasis mperoleh kebutuhan sar rit yg mliputi : a. Kap por. b. Pakaian gam dinas 2. Prajurit & prasis mperoleh rawatan & layanan kedinasan yg meliputi : a. Phasilan yg layak. b. Tunjangan keluarga. c. Perumahan/asrama/mess. d. Rawatan kesehatan. e. Bintal & yan keagamaan. f. Bantuan hukum. g. Askes & jiwa. h. Tunjangan hari tua. I. Asuransi penugasan opsmil. 3. Keluarga prajurit mperoleh rawatan kedinasan, yg meliputi : a. Rawatan kesehatan. b. Bintal & yan keagamaan. c. Bantuan hukum. 4. Penghasilan layak sbgmn dimaksud pd ayat (2) a, diberikan scr Rutin stiap bulan kpd prajurit aktif yd terdiri atas : a. Gaji pokok & KGB sesuai masa dinas. b. Tunjangan keluarga.

c. Tunjangan operasi. d. Tunjab. e. Tunsus. f. Ulp/natura. 5. Ketentuan lebih lanjut diatur dgn pp. Pasal 51 1. Prajurit yg diber\hentikan DH mperoleh wat & yan purna dinas. 2. Wat & yan purna dinas sbgmn dimaksud pd ayat (1) meliputi pensiun, tunj bersifat pensiun, tunjangan / pesangon & wat kes. 3. Laks ketentuan sbgmn dimaksud pd ayat (1) & (2) diatur dgn PP. Pasal 52 Prajurit & prasis berhak mdapatkan tanda jasa kenegaraan berdasarkan prestasi & jasa2nya kpd neg, sesuai dgn per-uu. Bagian Keenam Pengakhiran Pasal 53 Prajurit laks dinas keprajuritan sampai usia plng tinggi 58 thn bg Pa & 53 thn bg Ba & Ta.

Pasal 54 Prajurit dpt diberhentikan DH / DTH. Pasal 55 1. Prajurit diberhentikan dh dr dinas keprajuritan karena : a. Atas permintaan sendiri. b. Telah berakhirnya masa ikatan dinas. c. Menjalani masa pensiun. d. Tdk memenuhi syarat jasmani & rohani. e. Gugur, tewas / MD. f. Alih status menjadi PNS. g. Mduduki jab yg menurut per-uu, tdk dpt diduduki o/ seorang Prajurit aktif. 2. Prajurit yg tlh memiliki Masa dinas kprajuritan plng sedikit 20 thn, bdasarkan ptimbagan khusus sbgmn diatur pd ayat (1) h, dpt dipensiun dini & kpdnya diberikan hak pensiun scr penuh. 3. Ketentuan lebih lanjut diatur dgn PP. Pasal 56 1. Hak prajurit yg gugur / tewas diberikan kpd ahli warisnya. 2. Ketentuan lebih lanjut diatur dgn PP.

Pasal 57 Hak prajurit yg menyandang cacat berat, cacat sedang / cacat ringan yg diakibatkan krn tugas opsmil / bukan tugas opsmil selama dlm dinas kprajuritan, diatur dgn PP. Pasal 58 1. Prajurit yg dlm laks gas tdk kembali bgabung dgn kesatuannya sbg akibat dr / diduga diakibatkan o/ dak suh / diluar kkuasaannya, dinyatakan hilang dlm gas, wajib terus dicari. 2.Prajurit dimaksud apabila stlh 1 thn tdk ada kepastian atas dirinya, diberhentikan DH & kpd ahli warisnya diberikan hak sbgmn Hak prajurit yg gugur sesuai dgn peruu. 3. Prajurit sbgmn dimaksud, ditemukan kembali dlm keadaan hidup, diangkat kembali sesuai dgn status sblm dinyatakan hilang. 4. Pernyataan hilang/pembatalannya diatur dgn kep panglima. Pasal 59 1. Prajurit berpangkat Kolonel & Pati, dberhentikan dr dinas Kprajuritan dgn Keppres. 2. Pemberhentian selain yg dimaksud pd ayat (1) ditetapkan dgn Kep Panglima.

Pasal 60 1. Dlm mhadapi keadaan darurat mil & keadaan perang, stiap Prajurit sukarela & prajurit wajib yg tlh berakhir mjalani dinas kprajuritan dpt diwajibkan aktif kembali. 2. Kewajiban tsb diatur dgn UU. Pasal 61 1. Prajurit yg diberhentikan dgn hormat dr dinas kprajuritan berhak memakai tanda jasa kenegaraan yg dimilikinya pd waktu mhadiri up nasional / kemiliteran sesuai yg diperolehnya pd saat berdinas aktif. 2. Pelaks ketentuan tsb diatur dgn Keppres. Pasal 62 1. Prajurit diberhentikan dth krn mpunyai tabiat &/atau pbuatan yg nyata2 dpt merugikan disiplin kprajuritan / TNI. 2. Pberhentian sbgmn dimaksud pd ayat (1) thd Pa dilaks stlh mpertimbangkan pendapat Dewan. 3. Ketentuan sbgmn dimaksud pd ayat (1) & (2) diatur lbh lanjut dgn PP. Pasal 63 1. Pkawinan, pceraian & rujuk bg stiap prajurit dilaks bdasarkan per-UU. 2. Pelaksanaan sbgmn dimaksud diatur dgn Kep Panglima.

Bagian Ketujuh Ketentuan Hukum Pasal 64 Hukum mil dibina & dikembangkan o/ pemerintah utk kpentingan Gar hanneg. Pasal 65 1. Prasis tunduk pd ketentuan hukum yg berlaku bg prajurit. 2. Prajurit tunduk kpd k;kuasaan peradilan mil dlm hal planggaran hukum pidanamil & tunduk pd kekuasaan peradilan umum dlm hal planggaran hukum pidana umum yg diatur dgn UU. 3. Apabila kekuasaan peradilan umum tdk bfungsi, maka prajurit tunduk di bwh kekuasaan peradilan yg diatur dgn UU.

Bab VIII Pembiayaan Pasal 66 1. TNI dibiayai dr anggaran hanneg yg berasal dr APBN 2. Keperluan anggaran diajukan o/ Dephan. Pasal 67 1. Dlm hal pemenuhan duk gar TNI, panglima mengajukan kpd Menhan utk dibiayai seluruhnya dr APBN. 2. Dlm hal pemenuhan duk gar opsmil yg mendesak, Pang ajukan kpd Menhan utk dibiayai dr anggaran kontijensi yg bersumber dr APBN. 3. Duk sbgmn dimaksud pd ayat (2) dimintakan psetujuan o/ menhan kpd DPR Pasal 68 1. TNI wajib kelola anggaran hanneg yg dialokasikan o/ pem. 2. TNI wajib mpertg jwbkan pngelolaan anggaran hanneg kpd Menhan. 3. Pngelolaan anggaran hanneg dgn prinsip transparansi, akuntabilitas, pertg jawaban serta efisiensi utk menerapkan tata Pemerintahan yg baik. 4. Pngelolaan anggaran hanneg o/ TNI dilaks berdasarkan Per-uu.

Pasal 69 Was & rik pengelolaan anggaran hanneg o/ TNI dilakukan o/ BPK RI.

Bab IX Hubungan Kelembagaan Pasal 70 1. Hub & kerjasama TNI dgn lem, badan serta instansi di dagri didasarkan atas kepentingan pelaks gas TNI dlm kerangka hanneg. 2. Hub & kerjasama lugri dilakukan dlm rangka gas ops-nal, kerjasama teknik serta dik & lat. 3. Hub Dagri & Lugri dilaks bdasarkan kbijakan pem di bid hanneg. Bab X Ketentuan Peralihan Pasal 71 s.d. Pasal 76 Bab XI Ketentuan Penutup Pasal 77 s.d Pasal 78