Embed Size (px)
Citation preview
SKRIPSI
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK-HAK PENERIMA SUAKA POLITIK
DALAM HUKUM INTERNASIONAL
Oleh:
LISA PERMATA SARI
107045202510
KONSENTRASI KETATANEGARAAN ISLAM
PRODI JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
2011 M / 1432 H
I
I
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK.HAK
PENERIMA SUAKA POLJTIK DALAM HUKUM
INTERNASIONAL
SKRIPSI
Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy)
Oleh:
Lisa Permata SariNrM. 107045202510
Dibawah Bimbingan
Pembimbing
#As&ffi,-Prof. Dr. Masvkuri Abdillah
NIP: 150240084
KONSENTRASI KETATAIYEGARAAN ISLAM
PROGRAM STUDI JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARHH DAN HUKUM
t]IN SYARIF HIDAYATIJLLAII ;ATANTA
t432W 2011 M
a _-
\
PENGESAHAN PAIIITIA UJIAN
skripsi berjudul TINJAUAN HUKUM rsLAM TERHADAP IIAK-HAKPENERIMA SUAKA POLITIK DALAM HUKUM INTERNASIONAL telahdiujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas IslamNegeri (tiIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pada 20 September 201l. Skripsi ini telahditerima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.Sy) padaProgram Studi Jinayah Siyasah
Jakarta, 20 September 2011
Mengesahkan,
Dekan F Syariah dan Hukum
Prof Dr ii. Muhammad Amin Suma SII MA, MMNIP. 19550505 198203 1012
PANITIA UJIAN
1. Ketua
2. Sekretaris
3. Pembimbing
4. Penguji I
5. Penguji II
Dr. Asmawi. M.ApNIP. 197?1010199703 1008
Afivan Faizin. M.AgNIP. 1972 10262003 12 1001
Prof. Dr. Masykuri AbdillahNIP 150240084
Prof Dr. H. Yunasril Ali. MANIP 150223823
Afwan Faizin. M,AgNIP. 197210262003 121001
i
KATA PENGANTAR
Penulis memanjatkan Puji Syukur ke hadirat ALLAH SWT yang telah
memberikan kelancaran dan kekuatan lahir dan batin kepada penulis untuk
menyelesaikan penulisan skripsi ini.
Rahmat dan keselamatan semoga senantiasa tercurah kepada Baginda
Rasulullah saw yang telah berjuang dan berkorban untuk menyampaikan agama
Islam kepada umat manusia.
Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang
sebesar-besarnya kepada:
1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, SH, MA, MM., selaku Dekan
Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Bapak Dr. Asmawi, M.Ag, Ketua Program Studi Jinayah dan Siyasah
Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Bapak Prof. Dr. Masykuri Abdillah, Dosen Pembimbing yang telah
mengarahkan dan membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Afwan Faizin, M.Ag, Sekertaris Program Studi Jinayah dan Siyasah
Fakultas Syari’ah dan Hukum, yang telah banyak membantu penulis,
dalam penyelesaian skripsi ini.
ii
5. Seluruh Staf Pengajar Pada Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah
menyampaikan ilmu dan nasehat kepada penulis selama mengikuti
perkuliahan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
6. Kedua orang tua, yang telah banyak memberikan nasehat, sehingga penulis
bias optimis untuk menyelesaikannya.
7. Saudara-saudara dan teman-teman tercinta, serta Yulianda Rahmat
Hidayat yang telah banyak membantu penulis dan memotivasi penulis,
sehingga skripsi ini bias di selesaikan, serta semua pihak yang telah
membantu hingga skripsi ini dapat penulis selesaikan.
Untuk itu semua, penulis tidak dapat membalas jasa dan budi mereka
dengan apa-apa kecuali hanya mengucapkan : “Semoga Allah swt membalas
seluruh kebaikan mereka dengan balasan yang sebesar-besarnya.”
Akhir kata, penulis mengharapkan kritik dan saran guna penyempurnaan
skripsi ini. Sebab penulis sadar dan yakin, skripsi ini masih jauh dari
sempurna.Namun sebagai bacaan, mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat
bagi penulis khususnya para pembaca pada umumnya.
Jakarta, 18 september 2011
penulis
iii
DAFTAR ISI
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
KATA PENGANTAR .......................................................................................... I
DAFTAR ISI......................................................................................................... iii
BAB I PENDAHULUAN ......................................................................... 1
A. Latar Belakang Masalah .......................................................... 1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah ...................................... 10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ................................................ 11
D. Metode Penelitian .................................................................... 12
E. Tinjauan pustaka ...................................................................... 14
F. Sisitematika Penulisan ............................................................. 15
BAB II PENGERTIAN SUAKA POLITIK MENURUT HUKUM
INTERNASIONAL DAN HUKUM ISLAM, DAN BENTUK-
BENTUKNYA .............................................................................. 17
A. Pengertian Suaka Politik .......................................................... 17
B. Bentuk-Bentuk Suaka Politik ................................................... 21
C. Suaka Politik Menurut Hukum Internasional .......................... 32
D. Suaka Politik Menurut Hukum Islam ...................................... 36
BAB III HAK-HAK PENERIMA SUAKA POLITIK DALAM HUKUM
INTERNASIONAL DAN HUKUM POSITIF .......................... 48
A. Hak-Hak Penerima Suaka Politik Dalam Hukum
Internasional ............................................................................. 48
B. Hak-Hak Penerima Suaka Politik Dalam Hukum
Positif ....................................................................................... 54
iv
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK-HAK PENERIMA
SUAKA POLITIK ...................................................................... 60
A. Tinjauan Terhadap Hak-Hak Penerima Suaka Politik Dalam Hukum
Internasional ............................................................................. 60
B. Tinjauan Terhadap Hak-Hak Penerima Suaka Politik Dalam Hukum
Positif ...................................................................................... 66
BAB V PENUTUP ..................................................................................... 76
A. Kesimpulan .............................................................................. 76
B. Saran-saran ............................................................................... 77
DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 78
LAMPIRAN-LAMPIRAN
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Sebagaimana diketahui Universal Declaration of Human Rights
(UDHR) telah ditetapkan sekitar 60 tahun lalu, yakni pada 10 Desember 1948.
Meski demikian, baru dalam dua dasawarsa terakhir ini hak-hak asasi manusia
(HAM) menjadi issu penting dalam hubungan antar bangsa, yakni sejak
runtuhnya sistem sosialisme atau komunisme di Eropa Timur. Hampir seluruh
pemerintahan di dunia pada saat ini mengklaim bahwa mereka mendukung
sistem demokrasi dan perlindungan terhadap HAM.
Namun dalam kenyataannya, kini masih ada kelompok warga di
sejumlah negara yang tidak menikmati perlindungan terhadap HAM mereka.
Sebaliknya mereka mendapatkan penindasan atau penyiksaan dari penguasa
mereka, atau mendapatkan ketidakamanan karena adanya peperangan atau
konflik di negera mereka. Mereka pun kemudian mengungsi atau bahkan
mencari suaka dari negara lain untuk menghindari penindasan atau untuk
memperoleh kehidupan yang aman dan damai.1
1 Masykuri abdillah, artikel “kontribusi hukum islam bagi solusi atas problematika pencari suaka dan
pengungsi di Indonesia”. Makalah disampaikan dalam, Seminar tentang Promosi Pengajaran Hukum Pengungsi
Internasional dan Hak Azasi Manusia, diselenggarakan oleh UNHCR dan Fakultas Syariah UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta, pada 2 Desember 2010.
2
Fenomena tersebut sebenarnya sudah terjadi sejak masa lalu, sehingga
dalam pasal 14 UDHR telah disebutkan dengan jelas tentang persoalan
pengungsi dan suaka ini, yakni “setiap orang berhak mencari dan menikmati
suaka di negeri lain untuk melindungi diri dari penganiayaan”. Hal ini
kemudian diperkuat dengan pembentukan United Nations High Commissioner
for Refugees Nations (UNHCR) pada tahun 1950. Beberapa bulan kemudian
Negara-negara anggota PBB menyetujui konvensi tentang Status Pengungsi
(Refugee Convention) tahun 1951 di Jenewa dan kemudian protokol tentang
Status Pengungsi tahun 1967.
Suaka politik atau asylum adalah perlindungan yang diberikan oleh
suatu Negara kepada orang asing yang terlibat pekara atau kejahatan politik
dinegara lain atau Negara asal pemohon suaka. Kegiatan politik tersebut
biasanya dilakukan karena motif dan tujuan politik atau karna tuntutan hak-
hak politiknya secara umum. Kejahatan politik ini pun biasanya dilandasi oleh
perbedaan pandangan politiknya dengan pemerintah yang berkuasa, bukan
karena motif pribadi. Suaka politik merupakan bagian dari hubungan
internasional dan diatur dalam hukum internasional atas dasar pertimbangan
kemanusiaan. Setiap Negara berhak melindungi orang asing yang meminta
suaka politik.2
2Muhammad iqbal, fiqh siyasah, kontekstualisasi doktrin politik islam, ( Jakarta: Gaya media pratama,
2007),h.265.
3
Suaka politik merupakan gagasan yuridiksi di mana seseorang yang
dianiaya untuk opini politik di negerinya sendiri dapat dilindungi oleh
pemerintah berdaulat lain, negara asing, atau perlindungan gereja di Abad
Pertengahan. Suaka politik merupakan salah satu hak asasi manusia, dan
aturan hukum internasional. Seluruh negara yang menerima Konvensi Terkait
Status Pengungsi PBB wajib mengizinkan orang yang benar-benar
berkualifikasi datang ke negerinya. 3
Suaka merupakan perlindungan yang diberikan oleh suatu negara
kepada warga negara asing. Normalnya suaka diberikan terhadap warga
negara asing yang di negara asalnya mengalami penindasan, ketakutan atau
menghadapi kemungkinan akan disiksa karena alasan ras, agama, anggota
kelompok minoritas, ideologi atau keyakinan politiknya.
Namun, permintaan suaka (politik) ke negara lain hanya dapat
dibenarkan jika dilakukan untuk alasan-alasan yang sifatnya politik. Dengan
demikian, suaka politik layak diberikan kepada mereka yang meminta
perlindungan, dan permintaan tersebut didasari motivasi atau dalam konteks
3 http://id.wikipedia.org/wiki/suaka_politik, di unduh pada hari rabu,9 maret 2011. Jam 16.49 WIB
4
perjuangan politik. Oleh karena itu, permintaan suaka yang didasari oleh
motif lain selain karena alasan politik, kiranya pantas dipertanyakan. 4
Di samping itu harus diingat bahwa hak suaka merupakan hak Negara
sebagai atribut dari kemerdekaan dan kedaulatan teritorial negara yang
bersangkutan. Individu berhak mengajukan permintaan suaka, tetapi
permintaan tersebut akan dikabulkan atau ditolak merupakan kewenangan
sepenuhnya dari negara yang diminta.
Dalam hal ini Islam juga membahas mengenai hak-hak para penerima
suaka politik sehingga Islam sangat menghargai eksistensi manusia, sehingga
seseorang atau sebuah negara muslim berkewajiban untuk memberi
perlindungan kepada orang lain yang minta perlindungan darinya, yang dalam
fiqh disebut musta‟min atau jiwâr. Ia pun berkewajiban memperlalukan
mereka yang mengungsi atau meminta suaka politik (al-lujû‟ al-siyâsî)
dengan baik dan tanpa diskriminasi, Nabi Muhammad telah mempraktikkan
perlindungan semacam ini, yang didasarkan antara lain pada Q.S. surat At-
Taubah ayat 6:
4 http://www.library.ohiou.edu/indopubs/1995/11/28/0002.html, Diunduh pada hari senin, tanggal 14
maret 2011 Jam 15.48 WIB
5
“Dan jika seseorang dari kaum musyrik meminta perlindungan
kepadamu (untuk memahami Islam), maka berilah perlindungan kepadanya
sehingga ia sempat mendengar keterangan-keterangan Allah (tentang hakikat
Islam itu), kemudian hantarlah Dia ke mana-mana tempat Yang ia beroleh
aman. perintah Yang tersebut ialah kerana mereka itu kaum Yang tidak
mengetahui (hakikat Islam).”
Nabi Muhmmad berserta para sahabatnya juga pernah menjalani
pengungsian ini yang disebut “hijrah” untuk menghindari gangguan dan
penindasan orang-orang kafir Mekah. Bahkan hijrah ini menjadi wajib jika
seseorang tidak bisa mendapatkan hidup bebas dan sebaliknya mendapatkan
penindasan dari pemerintah atau penduduk setempat, terutama kebebasan
melaksanakan agama. Perintah hijrah ini disebutkan antara lain dalam Q.S.
AN-Nisa‟ ayat 97:
6
“ Sesungguhnya orang-orang Yang diambil nyawanya oleh malaikat
semasa mereka sedang menganiaya diri sendiri (kerana enggan berhijrah
untuk membela Islam dan rela ditindas oleh kaum kafir musyrik), mereka
ditanya oleh malaikat Dengan berkata: "Apakah Yang kamu telah lakukan
mengenai agama kamu?" mereka menjawab: "Kami dahulu adalah orang-
orang Yang tertindas di bumi". malaikat bertanya lagi: "Tidakkah bumi Allah
itu luas, Yang membolehkan kamu berhijrah Dengan bebas padanya?" maka
orang-orang Yang sedemikian itu keadaannya, tempat akhir mereka ialah
neraka jahanam, dan neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat
kembali.”
Kedua ayat di atas mengandung pengertian, bahwa jika yang meminta
perlindungan atau suaka itu adalah pihak luar (non-Muslim), permintaan ini
disebut amân, dan orangnya disebut musta‟min. Namun jika yang meminta
perlindungan (mengungsi, berpindah) itu orang muslim, pengungsian ini
disebut hijrah, dan orangnya disebut muhâjir. Dengan terjadinya
perkembangan dunia pada saat ini, kedua bentuk pengungsian tersebut tidak
lagi dipergunakan secara resmi. Istilah baru yang dipakai adalah pengungsi
(refugee, al-lâji‟) dan suaka politik (asylum, al-lujû‟ al-siyâsî). Karena
motivasi atau latar belakang terjadinya pengungsian atau perpindahan itu
7
sama, yakni ada penindasan, maka hukum fiqh klasik itu bisa dipergunakan
untuk hukum pengungsi dan suaka pada saat ini.5
Dalam hubungan internasional suaka politik dapat dibedakan menjadi
suaka wilayah (territorial asylum) dan suaka diplomatik (diplomatic asylum).
Dalam penyerahan pelarian politik ini, juga terdapat perbedaan antara
penyerahan ke dar al-islam dan dar al-harb. Kalau yang memohon ekstradisi
adalah Negara islam juga maka ia dapat diserahkan kembali kenegara asalnya.
Penyerahan ini tidak memandang apakah pelarian itu muslim atau bukan.
Akan tetapi kalau Negara yang memohon adalah dar al-harb, maka pelarian
tersebut tidak boleh dikembalikan di dar al-harb. Hal ini ditegaskan sendiri
oleh Al-Qura‟an surat Al-Mumtahanah, 60:10 yang melarang umat islam
mengembalikan wanita-wanita muslimah yang meminta suaka kepada dar al-
islam (Negara madinah) ke dar al-harb walaupun mereka memiliki keluarga
disana.6
Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman apabila datang berhijrah
kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji
keimanan mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka, maka
jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman maka
5 Masykuri abdillah, artikel “kontribusi hukum islam bagi solusi atas problematika pencari suaka dan
pengungsi di Indonesia,” Makalah disampaikan dalam, Seminar tentang Promosi Pengajaran Hukum Pengungsi
Internasional dan Hak Azasi Manusia, diselenggarakan oleh UNHCR dan Fakultas Syariah UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta,
6 Muhammad iqbal, fiqh siyasah, kontekstualisasi doktrin politik islam, ( Jakarta: Gaya media pratama,
2007), h.266-267.
8
janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-
orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang
kafir tiada halal pula bagi mereka……. (QS. Al-Mumtahanah : 10)
Dalam ajaran islam hak-hak yang diberikan kepada umat muslim
terkait dengan filosofi hukum islam yang disebut teori maqâshid al-syari‟ah,
yang mengandung pengertian perlindungan terhadap hal-hal yang bersifat
keniscayaan (dharûriyyât), yang menurut Ibn „Asyur meliputi: 7
a) perlindungan terhadap agama (hifzh al-din),
b) perlindungan terhadap jiwa (hifzh al-nafs),
c) perlindungan terhadap akal (hifzh al-„aql),
d) perlindungan terhadap harta (hafizh al-mal),,
e) perlindungan terhadap nasab (hifzh al-nasab),
f) perlindungan terhadap kehormatan (hifzh al-„irdh),
Teori maqashid al-syari‟ah diatas menunjukan bahwa dalam islam
memperhatikan perlindungan bagi individu setiap muslim, hal ini terkait
dengan ham yang didalam undang-undangnya juga terdapat hak-hak bagi
setiap manusia, begitu pun dengan para pencari suaka mereka berhak
mendapatkan hak perlindungan seperti yang terdapat dalam UUD 1945 pasal
28 (G), yakni: “… Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau
7 Fathurrrahman Djamil, filsafat hukum islam, ( Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 126.
9
perlakuan yang merendahkan derajat martabat menusia dan berhak
memperoleh suaka politik dari negara lain”.
Dalam hal perlindungan terhadap pencari suaka dan pengungsi, Islam
memberikan perlindungan bagi setiap kalangan, maupun untuk non-muslim,
karna sebagaimana firman Allah SWT, untuk memberikan perlindungan
kepada kaum musyrik sehingga ia sempat mendengar keterangan-keterangan
Allah (tentang hakikat Islam itu). Hal ini tidak seperti perlindungan yang
diberikan melalui hukum internasional, karna menurut hukum internasional
pemberian perlindungan tergantung oleh Negara itu sendiri.
Sayangnya sampai saat ini secara umum hak-hak para pengungsi dan
pencari suaka itu tidak atau kurang terlindungi, baik karena masih ada negara-
negara yang belum meratifikasi Konvensi tersebut, tiadanya political will dari
pemerintah di sejumlah negara, atau karena masih ada rasisnya atau xenofobia
di sejumlah Negara, maka dari itu hak-hak para pencari suaka yang terdapat
dalam hukum positif maupun hukum islam terdapat keterkaitannya yaitu
memberikan perlindungan kepada penerima suaka politik, namun hak-hak apa
saja yang harus diberikan kepada mereka, dan bagaimana hak-hak penerima
suaka politik menurut tinjauan hukum islam dalam hukum internasional,
selain itu penulis juga ingin memberikan pengetahuan mengenai suaka politik,
maka diadakan analisis data-data yaitu dengan cara mendalami data-data
10
mengenai suaka politik dan melakukan penelitian dari buku-buku yang
berkaitan dengan pembahasan tersebut.
Berangkat dari pemasalahan itulah penulis bermaksud untuk menulis
skripsi yang berjudul : “ Tinjaun Hukum Islam Terhadap Hak-Hak
Penerima Suaka Politik Dalam Hukum Internasional ”.
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah
a. Pembatasan Masalah
Dalam penulisan proposal ini, penulis hanya membatasi masalah yang
berkisar pada tinjauan hukum Islam terhadap hak-hak penerima suaka
politik dalam hukum Internasional. Yang dimaksud hukum islam ialah
hukum yang bersumber dari Al-Qur‟an, Al-Hadist, Ijma‟ dan Qiyas. Yang
dimaksud hukum Internasional dalam penelitian ini ialah Hukum-Hukum
yang membahas mengenai hak-hak penerima suaka politik.
b. Perumusan Masalah
Dari pendekatan dua sistem hukum di atas dapat diidentifikasi
sejumlah masalah yang dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan
sebagai berikut:
1. Apakah pengertian suaka politik menurut hukum Islam dan hukum
Internasional ?
2. Bagaimana hak-hak penerima suaka politik menurut hukum
internasional dan hukum positif ?
11
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hak-hak penerima
suaka politik dalam hukum internasional dan positif ?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
a. Tujuan Penelitian
Penelitian ini mempunyai tujuan dan kegunaan antara lain:
1. Untuk mengetahui pengertian suaka politik menurut hukum Islam
dan hukum intrenasional.
2. Untuk mengetahui hak-hak penerima suaka politik menurut hukum
internasional dan hukum positif.
3. Untuk mengetahui tinjauan terhadap hak-hak penerima suaka
politik dalam hukum internasional dan positif.
b. Manfaat Penelitian
Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat
khususnya bagi penulis pribadi untuk menambah wawasan tentang wacana
hukum islam dan hukum internasional secara umum, dan secara spesifik
wawasan hukum tentang hak-hak penerima suaka politik. Bahan
penelitian ini bersifat ilmiah maka harapan penulis tidak hanya berguna
dan bermanfaat bagi penulis semata, akan tetapi juga dapat memberikan
kegunaan-kegunaan antara lain:
Kegunaan yang bersifat teoritis yaitu:
1. Untuk memberikan bahan kajian ilmiah dalam memperkaya literatur
untuk penelitian lebih lanjut.
12
2. Sebagai konstribusi pemikiran terhadap pengembangan wacana suaka
politik dalam konteks bingkai hukum.
3. Untuk dijadikan bahan dalam penyusunan skripsi, dan diharapkan
dapat bermanfaat bagi pembaca tentang hak penerima suaka politik.
Serta menjawab rasa ingin tahu penulis mengenai Tinjauan Hukum
Islam Terhadap Hak-Hak Penerima Suaka Politik dalam Hukum
Internasional.
D. Metode Penelitian
a. Jenis penelitian
Dalam melakukan penelitian ini jenis penelitian yang
digunakan adalah jenis penelitian yang berbentuk studi deskriptif analisis,
sedangkan pendekatan dalam penelitian ini adalah dengan mengunakan
pendekatan kualitatif dan pendekatan normative.
b. Teknik pengumpulan data
Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan metode
Dokumentasi, atau penelitian kepustakaan ( Library Research), penulis
mengumpulkan dan menganalisa bahan-bahan dari buku-buku dan
berbagai literature yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas
yaitu suaka politik.
13
c. Sumber data
Data penelitian ini yang dijadikan sumber data adalah sebagai
berikut:
1. Data primer : Kitab-kitab fiqih siyasah ,UUD 1945 pasal 28, Undang-
Undang No 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negri, dan
Undang-Undang Ham No 39 Tahun 1999.
2. Data sekunder: Buku- buku yang membahas tentang hal-hal yang
terkait dengan pembahasan.
3. Data tertier: Buku, kamus, ensiklopedia, Koran, majalah, situs
internet, jurnal hukum, serta makalah yang bersangkutan.
d. Analisis data
Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan metode
analisis kualitatif Peneliti mencoba melakukan perbandingan diantara
data-data yang terkumpul dalam penelitian ini, yang merupakan
penelitian deskriptif normative.
14
Teknik penulisan dalam pembuatan proposal ini mengacu kepada buku
pedoman penulisan skripsi Fakultas Syari‟ah dan Hukum Syarif
Hidayatullah Jakarta tahun 2007.8
E. Tinjauan Pustaka
Dalam menjaga keasliaan judul proposal ini perlu kiranya penulis
lampirkan juga beberapa rujukan bahan pertimbangan, yang diantaranya yaitu:
Artikel atau makalah yang berjudul kontribusi hukum Islam bagi
solusi atas problematika pencari suaka dan pengungsi di Indonesia oleh
Masykuri abdillah, artikel ini di sampaikan dalam seminar tentang promosi
pengajaran hukum pengungsi internasional dan Hak azasi manusia, artikel ini
membahas mengenai keterkaitan hukum Islam akan permasalahan bagi pencari
suaka dan pengungsi.
Buku yang berjudul fiqh siyasah, kontekstualisasi doktrin politik islam
oleh Muhammad iqbal, buku ini memuat tentang siyasah dauliyah yaitu dasar-
dasar hubungan internasional dalam islam, yang mana di dalam sub babnya
terdapat materi mengenai suaka politik.
Buku yang berjudul fiqh siyasah dalam hubungan internasional oleh
L. Amin Widodo, buku ini membahas mengenai ekstradisi dan suaka politik,
8 Fakultas Syari‟ah dan Hukum Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2007, Buku Pedoman Penulisan
Skripsi, (Jakarta: Fakultas Syari‟ah dan Hukum Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2007).
15
selain terdapat materi mengenai suaka politik dalam hukum islam dan hukum
internasional.
Buku yang berjudul lembaga suaka dalam hukum internasional oleh
Sulaiman Hamid, buku ini membahas mengenai suaka secara rinci yaitu, berbagai
jenis suaka dan kasus-kasus, karakteristik suaka, serta hak mencari dan menikmati
suaka dari ancaman persekusi.
F. Sistematika Penulisan
Skripsi ini terdiri dari lima Bab ,masing-masing Bab terdiri dari
beberapa Sub Bab bahasan, ini dimaksudkan untuk lebih memudahkan dalam
pembahasan dan penulisan skripsi ini , sehingga lebih terarah dan sistematis,
maka penulis mengklasifikasikan permasalahan dalam beberapa Bab dengan
sistematika penulisan sebagai berikut:
BAB pertama berisi pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang
masalah, perumusan dan pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian
,kajian pustaka, kerangka teori dan kerangka konseptual ,dan metode penelitian,
tekhnik penulisan dilanjutkan dengan sistematika penulisan.
BAB kedua merupakan bab yang membahas ruang lingkup suaka
politik, yang mana terdapat empat sub bab yaitu: pengertian suaka politik,
bentuk-bentuk suaka politik, suaka politik menurut hukum internasional dan
suaka politik menurut hukum Islam.
16
BAB ketiga membahas tentang hak-hak penerima suaka politik
dalam hukum internasional dan positif.
BAB keempat membahas tinjauan hukum Islam terhadap Hak-hak
penerima suaka politik dalam hukum internasional dan positif.
BAB kelima sebagai penutup yang membahas dua hal yaitu
kesimpulan dari hasil penelitian dan dilengkapi dengan saran-saran.
17
BAB II
SUAKA POLITIK MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN
HUKUM ISLAM DAN BENTUK-BENTUKNYA
A. Pengertian Suaka Politik
Suaka berasal dari bahasa Yunani yaitu “Asylon” atau “Asylum”
dalam bahasa latin, yang artinya tempat yang tidak dapat dilanggar dimana
seseorang yang dikejar-kejar mencari tempat berlindung. Masalah permintaan
suaka ini dan pemberian suaka bukanlah muncul pada beberapa tahun ini saja. 9
Masalah ini sama tuanya dengan kata lain praktek permintaan dan
pemberian suaka ini sudah ada sejak ratusan tahun bahkan ribuan tahun yang
lalu. Jadi tidak hanya ada pada zaman sekarang, tetapi di zaman primitif pun
suaka ini sudah dikenal dimana-mana. Kadang-kadang dikalangan suku primitive
ada seseorang meninggalkan sukunya atau kampung halamannya untuk
memohon perlindungan pada suku yang lain.
Enny Soeprapto mengatakan: Masyarakat Yunani purba telah
mengenal lembaga yang disebut “asylia” walapun agak berbeda maksud dan
pengertiannya dengan “suaka” yang kita kenal sekarang. Pada masa Yunani
Purba itu, agar seseorang, terutama pedagang, yang berkunjung ke Negara-
9 Sulaiman Hamid, lembaga suaka dalam hukum internasional, ( Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002),h. 42
18
negara lainnya, mendapat perlindungan, maka antara sesama Negara kota di
negeri itu diadakan perjanjian-perjanjian untuk maksud demikian.
Lembaga “Asylia” itu kemudian dilengkapi dengan lembaga yang
disebut “asphalia” yang tujuannya melindungi benda-benda milik orang yang
dilindungi menurut lembaga “asylia”. Dalam perkembangan sejarah kemudian
mengenal kebiasaan dimana rumah-rumah ibadat seperti gereja, merupakan
tempat-tempat suaka. Demikian pula rumah-rumah sakit sering dipandang
sebagai tempat suaka. Dimasa-masa awal masehi, suaka berarti suatu tempat
pengungsian atau perlindungan terhadap orang yang peribadatannya dihina.10
Untuk waktu yang lama, suaka diberikan kepada pelarian pada umumnya,
terlepas dari sifat perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh pencari
suaka yang menyebabkannya dikejar-kejar. Dalam waktu yang lama pelaku
tindak pidana biasa pun, yang mendapat suaka di negara lain, tidak di
ekstradisikan. Keadaan ini baru berubah pada abad ke-17, di mana berbagai
pakar hukum, termasuk seorang juris belanda yang terkenal Grotius,
menggariskan perbedaan antara tindak pidana politik dan tindak pidana biasa dan
menyatakan bahwa suaka hanya dapat diklaim oleh mereka yang mengalami
tuntutan (prosecution) politis atau keagamaan.
10 Sulaiman Hamid, lembaga suaka dalam hukum internasional,.h. 43
19
Sejak pertengahan abad ke-19 bagian besar perjanjian ekstradisi
mengakui prinsip non ekstradisi bagi tindak pidana politik, kecuali yang
dilakukan terhadap kepala negara.11
Secara definitiv belum ditemui adanya ketentuan-ketentuan Hukum
Internasional yang bersifat universal yang menentukan status “pesuaka” (asylee).
Tidak ada yang menentukan secara hukum pengertian tentang “suaka” dan atau
“pesuaka”. Demikian pula dengan batasan “pencari Suaka” (asylum-seeker) tidak
diketemui dalam ketentuan-ketentuan Hukum Internasional yang bersifat
universal atau regional yang berkaitan dengan masalah lembaga suaka.
Sebagai pedoman kita dapat berpegang kepada “pasal 1 paragraf 3
deklarasi tentang suaka Territorial 1967 bahkan secara tegas menyatakan bahwa
penilaian alasan-alasan bagi pemberi suaka diserahkan kepada negara pemberi
suaka.
Dr. Kwan Sik,SH, mengatakan suaka adalah perlindungan yang diberikan
kepada individu oleh kekuasaan lain atau oleh kekuasaan dari negara lain (negara
yang memberikan suaka). Oppenheim Lauterpacht mengatakan bahwa suaka
adalah dalam hubungan dengan wewenang suatu negara mempunyai kedaulatan
di atas territorialnya untuk memperbolehkan seorang asing memasuki dan tinggal
di dalam wilayahnya dan atas perlindungannya.
11 Ibid., h.44.
20
Charles de Visscher dalam bukunya “Theory and reality in public
international law” mengatakan, suaka adalah sesuatu kemerdekaan dari suatu
negara untuk memberikan suatu suaka kepada seseorang yang memintannya.
Gracia Mora dalam bukunya “International Law and Asylum As Human Right”
mengatakan suaka adalah suatu perlindungan yang diberikan oleh sesuatu negara
kepada orang asing yang melawan negara asalnya. Prof.Dr. F. Sugeng Istanto,
SH., mengatakan bahwa asylum adalah perlindungan individu di wilayah negara
asing tempat ia mencari perlindungan. Asylum merupakan perlindungan negara
asing di wilayah negara tersebut dikediaman perutusan asing atau dikapal asing.
Dengan adanya perlindungan itu individu tersebut tidak dapat diambil oleh
penguasa negara lain.12
Prof .Dr. Sumaryo Suryokusumo mengatakan bahwa suaka adalah
dimana seorang pengungsi atau pelarian politik mencari perlindungan baik di
wilayah sesuatu negara lain maupun di dalam lingkungan gedung perwakilan
diplomatik dari sesuatu negara. Jika perlindungan yang dicari itu diberikan,
pencari suaka itu dapat kebal dari proses hukum dari negara dimana ia berasal.13
J.G. Starke menegaskan pula bahwa konsepsi suaka dalam Hukum
Internasional adalah mencangkup dua unsur yaitu:
a. Pernaungan yang lebih dari pada pelarian sementara sifatnya.
12 Sugeng Istanto, Hukum Internasional,(Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 1994), h. 146. 13 Sumaryo Suryokusumo, Hukum Diplomatik Teori dan Kasus, (Bandung: PT Alumni, 2005), h. 163.
21
b. Pemberian perlindungan dari pembesar-pembesar yang menguasai daerah
suaka secara aktif.
Dari batasan-batasan tersebut diatas kita dapat menarik kesimpulan
bahwa pengertian suaka adalah suatu perlindungan yang diberikan oleh suatu
negara kepada individu yang memohonnya dan alasan mengapa individu-
individu itu diberikan perlindungan adalah berdasarkan alasan
perikemanusiaan,agama, diskriminasi ras, politik, dan sebagainya. Perlindungan
yang diberikan kepada pencari suaka oleh negara dimana si individu tadi
memohon agar terhindar dari “penyiksaan”negara asal si pemohon.
Kekuasaan negara untuk memberikan suaka asyl kepada seorang bertalian
dengan kekuasaannya untuk menolak penyerahan, ternyata pada pemberian suaka
kepada penjahat-penjahat politik, yang pada umumnya tidak diserahkan. Suaka
berakhir dimana penyerahan dimulai.
B. Bentuk-Bentuk Suaka Politik
Dari praktek-praktek internasional dalam menghadapi masalah
permintaan dan pemberian suaka, kenyataannya lembaga atau asas suaka tersebut
mempunyai karakteristik atau prinsip-prinsip yang umum pada suaka yaitu
sebagai berikut:
a. Suaka bukan sesuatu yang dapat diklaim oleh seseorang sebagai hak.
22
b. Hak seseorang hanya terbatas pada mencari suaka dan, kalau
memperolehnya,menikmatinya.
c. Pemberian atau penolakan suaka adalah hak Negara-negara
berdasarkan kedaulatannya.
d. Pemberian suaka merupakan tindakan yang harus diterima sebagai
tindakan damai dan humaniter. Oleh karena itu, pemberian suaka oleh
suatu Negara tidak boleh dipandang sebagai tindakan tidak bersahabat
terhadap Negara asal pencari suaka.
e. Sebagai lembaga yang bersifat humaniter, suaka tidak boleh
ditundukkan pada asas timbal balik.
f. Suaka mengandung prinsip penghormatan pada asas-asas sebagai
berikut:
(i) Larangan pengusiran (non expulsion)
(ii) Larangan pengembalian paksa ke Negara asal (non
refoulement), termasuk penolakan di perbatasan (rejection at
the frontiars), dan
(iii) Non-ekstradisi pesuaka (asylee).
g. Bilamana suatu Negara menghadapi kesulitan untuk memberikan
suaka kepada seseorang secara permanen atau untuk jangka waktu
panjang, Negara tersebut setidak-tidaknya harus bersedia memberikan
suaka kepada pencari suaka yang bersangkutan untuk sementara waktu
sampai ia memperoleh suaka di Negara lain.
23
h. Suaka tidak dapat diberikan dalam kasus-kasus tindak-tindak pidana
non-politis dan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan asas-asas
PBB, yang meliputi:
(i) Tindak pidana biasa.
(ii) Tindak pidana menetang perdamaian,tindak pidana perang
(war crimes) tindak pidana menentang kemanusiaan (crime
against humanity), sebagaimana dirumuskan dalam instrumen-
instrumen internasional yang bersangkutan.
i. Pemberian suaka mengandung ketentuan yang mewajibkan pesuaka
untuk tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan Negara
pemberi suaka.
j. Pesuaka tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat
menentang Negara asalnya atau yang dapat mengakibatkan
ketegangan-ketegangan antara Negara pemberi suaka dan Negara asal
pesuaka.14
Dalam hubungan internasional, suaka dapat dibedakan menjadi suaka
wilayah (territorial asylum) dan suaka diplomatik (diplomatic asylum atau
extra-territorial asylum). Suaka wilayah atau suaka teritorial adalah
perlindungan yang diberikan suatu negara kepada orang asing di dalam negara
itu sendiri. Sebagai contoh, negara Indonesia memberi suaka politik kepada
14 Sulaiman hamid, Lembaga Suaka Dalam Hukum Internasional, (Jakarta: PT Raja grafindo persada,
2002).h. 89-90.
24
orang asing yang masuk ke wilayah indonesia. Sedangkan suaka diplomatik
adalah suaka yang diberikan oleh suatu kedutaan besar terhadap orang yang
bukan warga negaranya. Contoh suaka ini adalah orang asing yang memasuki
wilayah Kedutaan Besar Republik Indonesia ( KBRI) di luar negri, atau
orang-orang Timor Timur yang memasuki gedung kedutaan besar asing di
Jakarta.
Suaka politik jenis pertama mendapat jaminan dalam hukum
internasional. Setiap negara berhak memberikan perlindungan politik kepada
warga negara asing. Negara asal pencari suaka tersebut hanya dapat
mengajukan permohonan pengembalian atau ekstradisi melalui saluran-
saluran diplomatik. Sedangkan terhadap suaka politik jenis kedua (diplomatik
asylum), hukum internasional tidak mengakui adanya hak kepala perwakilan
suatu negara (duta besar) untuk memberi jaminan keamanan terhadap orang
asing di gedung kedutaan besarnya, karena hal ini menyebabkan terbebasnya
ia dari hukum dan keadilan di negara asalnya. Meskipun demikian, seorang
kepala perwakilan asing tidak wajib menyerahkan orang yang minta suaka
kepada pemerintah setempat, bila tidak ada perjanjian antara kedua negara
yang mengharuskannya untuk menyerahkan pencari suaka tersebut
(ekstradisi).
Ada perbedaan prinsip dalam pemberian suaka ini. Dalam suaka
teritorial, kekuasaan memberikan suaka merupakan hak dan atribut kedaulatan
25
negara yang bersangkutan. Sedangkan dalam suaka ekstrateritorial, kekuasaan
memberikan suaka mengesampingkan kedaulatan teritorial negara. Artinya,
seorang duta besar boleh memberikan perlindungan di gedung kedutaan
besarnya kepada pemohon suaka, tanpa harus meminta persetujuan terlebih
dahulu kepada kepala negaranya. Dalam hal ini ia berkuasa penuh
menentukan layak tidaknya seseorang diberikan perlindungan.
Di samping dua suaka di atas, masih ada lagi satu bentuk suaka politik,
yakni suaka netral (neutral asylum). Dalam suaka bentuk ini, pemohon suaka
tidak memasuki kedutaan asing atau lari ke suatu negara, tetapi ia memilih
tempat perlindungan ke gedung lembaga-lembaga internasional, seperti
perwakilan PBB di Jakarta, atau gedung sekretariat ASEAN. Ia meminta
suaka kepada kepada pejabat lembaga-lembaga tersebut.15
Konsepsi suaka politik dalam hukum internasional meliputi unsur
pemberian naungan yang bersifat lebih dari pelarian sementara dan unsur-
unsur pemberian perlindungan secara aktif oleh pembesar-pembesar negara
yang memberi suaka. Orang yang mendapat suaka politik secara prinsip tidak
dapat dikembalikan ke negara lain, kecuali negara yang meminta
pemulangannya (ekstradisi) tersebut mengemukakan alasan-alasan logis agar
peminta suaka diserahkan kembali. Pengembalian pemohon ini juga dapat
15 Muhammad iqbal, fiqih siyasah kontekstualisasi doktrin politik islam,(Jakarta: Gaya media pratama,
2007).h. 266.
26
dilakukan apabila sebelumnya antara negara yang melindungi dan negara
tempat pelatiannya memiliki perjanjian ekstradisi. 16
Masalah suaka pada hakikatnya menyangkut dua pengertian yaitu
suaka teritorial dan suaka diplomatik. Suaka teritorial menyangkut pada
kewenangan negara untuk memperbolehkan pengungsi atau aktivis politik
masuk atau tinggal di bawah negara tersebut yang juga berarti di bawah
perlindungannya, karena itu memberikan suaka kepadanya, yang tidak asing
lagi di dalam hukum internasional.
Orang perorangan tidak mempunyai hak untuk mendapatkan suaka.
Namun sesuai dengan pasal 14 Deklarasi Universal Tentang Hak-hak asasi, ia
dapat mencari suaka jika ada penuntutan dan jika disetujuinya dapat
menikmatinya. Undang-Undang Dasar Negara-negara tertentu menjanjikan
tentang suaka politik kepada seseorang yang dituntut. Bagi negara yang
memberikan suaka itu perlu menilai persoalannya kasus per kasus. Jika
sesuatu tuntutan itu dapat dipahami, peraturan keimigrasian yang ada dan
persyaratan-persyaratan biasanya dapat ditinggalkan. Negara asal pencari
suaka yang telah melarikan diri ke negara lain tidak boleh menggangap bahwa
penerimaan suaka dari negara lain tersebut sebagai tindakan bermusuhan,
karena negara itu dalam memberikan suaka adalah dalam rangka
melaksanakan hak kedaulatan teritorialnya.
16 Muhammad iqbal, fiqih siyasah kontekstualisasi doktrin politik islam, h. 267.
27
Berbeda dengan suaka teritorrial suaka diplomatik terjadi dalam hal
perwakilan asing memberikan suaka kepada seseorang yang mencari
perlindungan dari pemerintah negara tempat perwakilan asing tersebut berada.
Tidak diganggu-gugatnya gedung perwakilan asing dapat mencegah
penangkapannya secara paksa oleh penguasa setempat, tetapi saat ia
meninggalkan gedung perwakilan asing tersebut, ia kehilangan
perlindungannya. Perwakilan asing tidak mempunyai hak untuk menuntut
agar seseorang yang telah diberikan suaka itu diberikan jaminan keamanan
atau keselamatan untuk meninggalkan wilayah.
Mungkin benar jika dikatakan bahwa sesuatu Kedutaan Besar dalam
memberikan perlindungan itu (yang tidak lain kecuali untuk tujuan-tujuan
perikemanusiaan) merupakan penyalahgunaan keistimewaan dari gedung
perwakilan asing yang tidak dapat diganggu-gugat.
Hukum Internasional tidak mengenal hak secara umum dari kepala
perwakilan asing untuk memberikan suaka di dalam gedung perwakilannya,
karena jelas bahwa tindakan semacam itu dapat menghalangi perundang-
undangan setempat dengan berbuat sehendak hatinya dan akan melibatkan
suatu pelanggaran kedaulatan negara tempat perwakilan asing tersebut berada.
28
Dalam hukum internasional, hak negara secara umum untuk
memberikan suaka di dalam perwakilan asing tidak diakui. Suaka dapat
berikan di gedung perwakilan asing dalam tiga hal yang luar biasa:
(i) Suaka dapat diberikan, untuk jangka waktu sementara, kepada orang
perorangan yang memang secara fisik dalam bahaya karena adanya
kekerasan masal atau dalam hal seseorang buronan yang dalam bahaya
karena melakukan kegiatan politik terhadap negara setempat.
(ii) Suaka dapat juga diberikan dimana di negara itu terdapat kebiasaan
yang sudah lama diakui dan mengikat.
(iii) Suaka dapat diberikan juga jika terdapat perjanjian khusus antara
negara dimana penerima suaka berasal dan negara dimana terdapat
perwakilannya.
Dalam perkembangan selanjutnya mengenai masalah suaka, majelis
umum PBB dalam sidangnya tanggal 14 Desember 1967 telah menyetujui
suatu resolusi yang memberikan rekomendasi bahwa dalam praktiknya
negara-negara haruslah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
(i) Jika seseorang meminta suaka, permintaan seharusnya tidak ditolak
atau jika ia memasuki wilayah negara itu, ia tidak perlu diusir tetapi
jika suatu kelompok orang-orang dalam jumlah besar meminta suaka,
hal itu dapat ditolak atas dasar keamanan nasional dari rakyatnya.
29
(ii) Jika suatu negara merasa sukar untuk memberikan suaka, haruslah
memperhatikan langkah-langkah yang layak demi rasa persatuan
internasional melalui perantara dari negara-negara tertentu atau PBB.
(iii) Jika suatu negara memberikan suaka kepada kaum pelarian atau
buronan, negara-negara lainnya haruslah menghormatinya.17
Suaka wilayah yang diberikan oleh negara kepada seorang asing di
dalam wilayahnya dan suaka di luar wilayah atau suaka diplomatik, yaitu
kompeks misi diplomatik atau kompleks lain yang mempunyai hak tidak
diganggu gugat. Contoh-contoh suaka wilayah ada banyak dan kelompok-
kelompok “pengungsi politik” terdapat di banyak negara tetapi, karena
mereka bertempat tinggal di negeri lain, mereka tidak merupakan ancaman
besar bagi pemerintahnya sendiri. Suatu situasi timbul dalam suaka
diplomatik, di mana lawan politik dapat bertempat tinggal yang terlindung
dan tidak dapat diganggu di tengah-tengah rakyatnya, dan dapat diharapkan,
rakyat itu hendak diadu melawan pemerintahnya sendiri. Tidak dapat
diganggu gugatnya kompleks misi diplomatik menyebabkan misi demikian
sejak jaman dahulu dicari untuk dijadikan tempat berlindung. 18
Persoalan tentang adanya dan kebenaran hak suaka dari pelaksanaan
tindakan politik ( tidak biasa dilakukan di dalam perkara kejahatan)
17 Sumaryo suryokusumo, Hukum diplomatik teori dan kasus, (Bandung: PT. Alumni, 2005) h. 149-155.
18 Ibid.,h. 157
30
terbengkalai untuk waktu lama, dan hanya kadang-kadang menjadi pokok
persoalan perdebatan sengit. Di Eropa praktek ini sudah hampir punah, di
daerah-daerah lain kebiasaan daerah masih mendukung kelanjutannya.
Praktek di Amerika Latin dapat diikhtisarkan atas dasar konvensi Suaka
Diplomatik yang disusun oleh konfrensi antar Amerika ke sepuluh yang
dilangsungkan di Caracas di tahun 1954 sebagai berikut:
1. Setiap negara mempunyai hak untuk memberi suaka dan untuk dapat
menentukan sendiri sifat pelanggaran atau sebab-sebab penuntutan orang
yang sedang mencari suaka.
2. Di dalam pemberian suaka, kedutaan tidak saja memakai tempat
kedudukan misi diplomatik biasa dan tempat tinggal kepala misi, tetapi
juga kompleks lai yang disediakan oleh misi untuk mereka yang minta
suaka jikalau jumlahnya melampaui kemampuan tampung gedung-gedung.
3. Suaka hanya di berikan di dalam keadaan yang sangat gawat dan hanya di
dalam waktu yang benar-benar diperlukan orang yang minta suaka untuk
meninggalkan negeri dengan jaminan yang diberikan oleh pemerintah
daerah itu.
4. Yang disebut persoalan gawat ialah, antara lain, jikalau seseorang dicari
oleh orang-orang atau gerombolan, yang tidak dikuasai oleh negara, atau
oleh pejabat-pejabat sendiri dan diancam kehilangan nyawa atau kebebasan
akibat penuntutan politik dan tidak dapat, dengan tidak membahayakan
31
dirinya, menjamin keamanan dirinya dengan cara lain. Negara yang
memberi suaka menetapkan tingkatan kegawatan suatu persoalan.
5. Memberi suaka kepada orang-orang, yang pada waktu minta suaka sedang
berada di dalam tuntutan atau sedang dihadapkan ke sidang pengadilan
yang berwenang dan belum menjalani hukuman itu, atau kepada desertirn
dari angkatan darat, laut dan udara, adalah tidak sah menurut hukum, selain
kalau tindakan yang menyebabkan permintaan suaka jelas-jelas
mempunyai sifat politik.
6. Segera sesudah diberikan suaka, tindakan itu harus dilaporkan kepada
Kementerian Luar Negeri mengenai orang yang telah diberi suaka atau
kepada pejabat-pejabat lokal, jikalau peristiwa itu terjadi di luar ibu kota.
7. Pemerintah negara mempunyai hak untuk minta supaya orang yang minta
suaka dikeluarkan dari wilayah nasional secepat mungkin dan wakil
diplomatik negeri yang telah memberikan suaka, sebaliknya, mempunyai
hak menuntut, bahwa orang yang minta suaka diizinkan meninggalkan
wilayah dan di dalam kedua hal itu jaminan keamanan dah hal tidak
diganggu gugat harus diberikan.
8. Orang yang diberi suaka, yang diberi jaminan keamanan tidak boleh
dilepaskan di suatu tempat di dalam atau dekat, wilayah nasional, dari mana
ia telah minta suaka.
9. Pada waktu mendapat suaka, orang yang minta suaka tidak diizinkan
melakukan tindakan-tindakan yang berlawanan dengan keamanan umum.
32
10. Jikalau, sebagai akibat pemutusan hubungan diplomatik, wakil diplomatik
yang memberi suaka, harus meninggalkan negara tuan rumah, ia harus
diizinkan meninggalkan negara dengan orang yang diberi suaka, atau kalau
ini tidak mungkn ia dapat menyerahkan mereka kepada diplomatik negara
ketiga.
11. Bahwasanya pemerintah negara tuan rumah tidak diakui oleh negara yang
memberikan suaka, tidak merupakan suatu praanggapan bagi penerapan
prinsip umum seperti tercantum di atas sedangkan penerapannya tidak
berarti suatu pengakuan.19
C. Suaka Politik Menurut Hukum Internasional
Suaka dapat teritorial (atau intern), yaitu suaka yang diberikan dalam
wilayah negara, atau ekstrateritorial, yaitu yang diberikan dalam gedung
perwakilan, gedung-gedung konsuler, lembaga-lembaga internasional, kapal
perang, serta kapal dagang. Perbedaannya adalah bahwa kekuasaan
memberikan suaka teritorial merupakan atribut kedaulatan teritorial, sedangkan
pemberian suaka ekstrateritorial mengeyampingkan kedaulatan teritorial karena
negara teritorial tidak dapat menghukum pelarian yang telah menikmati
perlindungan.
Sesuai dengan perbedaan ini, maka terdapatlah asas umum bahwa
setiap negara berhak memberikan suaka teritorial, kecuali negara itu telah
19 C.S.T. Kansil, Hubungan diplomatik Republik Indonesia, ( Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 303-305.
33
mengadakan pembatasan khusus mengenai suatu teritorial, sedangkan hak
untuk memberikan suaka teritorial merupakan perkecualian dan harus
ditentukan untuk setiap perkara. Persamaannya adalah bahwa kedua bentuk
suaka tersebut merupakan persesuaian antara tuntutan-tuntutan hukum sesuatu
negara berdaulat dengan tuntutan-tuntutan prikemanusiaan.
Kebebasan negara untuk memberikan suaka dalam wilayahnya, sudah
berasal dari zaman purbakala, dan meliputi tidak hanya pelarian-pelarian
politik, sosial atau keagamaan, tetapi juga semua orang asing, termasuk
penjahat-penjahat kriminal, kebebasan itu hanyalah satu aspek dari pada
kekuasaan umum negara untuk mengizinkan atau mengeluarkan orang dari
wilayahnya. Tetapi biasanya seorang bukan warga negara teritorial, yang
ditahan di atas kapal asing dalam laut teritorial itu. Masih merupakan masalah
yang dipertentangkan apakah penjahat-penjahat perang dapat diberikan suaka.
Sering kali dikatakan bahwa seorang pelarian mempunyai “hak suaka”.
Sebenarnya kaum pelarian tidak mempunyai hak yang dapat dipaksakan
(enforceable right) dalam Hukum Internasional mengenai suaka, baik izin akan
suaka maupun penyerahan terhadap negara yang menuntutnya. Satu-satunya
hak Hukum Internasional dalam hal ini adalah hak negara untuk memberikan
suaka.
Beberapa sistem hukum nasional, misalnya konstitusi Perancis dan Italia
memang memberikan hak kepada kaum pelarian, dan juga suatu konperensi
34
yang tidak mengikat, yaitu Universal Declaration of Humanrights, 1948 pasal
14. Tetapi selama ini hak itu tidak terjamin oleh Hukum Internasional,
sekalipun usul-usul untuk mengakui hak itu sudah dipertimbangkan oleh PBB.
Kebebasan negara untuk memberikan suaka dapat ditiadakan dengan traktat
penyerahan.
Hukum Internasional modern tidak mengakui adanya hak kepala
perwakilan untuk memberikan suaka dalam gedung perwakilannya. Malah
pemberian itu rupa-rupannya dilarang oleh Hukum Internasional, karena
akibatnya membebaskan pelarian dari pelaksanaan hukum dan keadilan oleh
negara teritorial. Ketiadaan hak suaka diplomatik seperti ini telah ditegaskan
oleh Mahkamah Internasional dalam perkara Asylum Case yang
mempersoalkan penerapan aturan-aturan Hukum Internasional Latin –Amerika
mengenai suaka diplomatik.20
Mahkamah berpendapat jikalau suaka telah diberikan di gedung-gedung
perwakilan tanpa pembenaran, kepala perwakilan tersebut tidak wajib
menyerahkan pelarian kepada penguasa-penguasa setempat, jika tidak ada
trakta-trakta yang mengharuskannya. Suaka dapat diberikan dalam gedung-
gedung perwakilan sebagai pengecualian dalam hal-hal berikut:
(a) Sebagai tindakan sementara, terhadap individu yang terancam bahaya
massa, atau bahaya korupsi politik yang ekstrim. Pembenaran pemberian
20 C.s.t. Kansil, hubungan diplomatik republik indonesia, h. 339
35
suaka dalam hal ini, ialah karena dengan demikian bahaya yang
mengancam dapat dielakkan.
(b) Jika ada kebiasaan setempat yang sudah lama diakui memperkenankan
suaka diplomatik.
(c) Karena diperbolehkan dalam traktat antara negara teritorial dengan negara
yang diwakili itu.
Headquarters Agreement PBB dan Specialised agencies tidak
memperkenankan lembaga-lembaga internasional memberikan suaka ataupun
penaungan di gedung-gedungnya, malah tidak dapat memberikan
perlindungan diatas dasar-dasar humaniter bagi penjahat-penjahat. Tetapi sulit
dipikirkan bahwa lembaga-lembaga itu tidak dapat memberikan pernaungan
sementara dalam keadaan-keadaan berbahaya.21
Kedaulatan teritorial adalah kedaulatan yang dimiliki oleh suatu
negara dalam melaksanakan jurisdiksi eksklusif diwilayahnya. Di dalam
wilayah inilah negara memiliki wewenang untuk melaksanakan hukum
nasionalnya. Ini berarti bahwa semua orang yang berada di suatu wilayah
pada prinsipnya tunduk kepada kekuasaan hukum dari negara yang memiliki
wilayah tersebut. Hakim Huber mengungkapkan bahwa dalam kaitannya
dengan wilayah ini, kedaulatan mempunyai dua ciri yang sangat penting yang
dimiliki oleh suatu negara. Dua ciri tersebut yaitu : pertama, kedaulatan
21 Ibid., h. 343-345
36
merupakan prasyarat hukum untuk adanya suatu negara. Kedua, kedaulatan
menunjukan negara tersebut merdeka yang sekaligus juga merupakan fungsi
dari suatu negara.
Suatu negara tidak dapat melaksanakan jurisdiksi eksklusifnya keluar
dari wilayahnya yang dapat menganggu kedaulatan wilyah negara lain. Pada
prinsipnya suatu negara hanya dapat melaksanakannya secara eksklusif dan
penuh di dalam wilayahnya saja. Karena itu pula suatu negara yang tidak
memiliki wilayah, tidaklah mungkin menjadi suatu negara. 22
D. Suaka Politik Menurut Hukum Islam
Dalam kasus exodus umat Nabi Musa dari Mesir ke Palestina, hijrah Nabi
Muhammad dan Para sahabat dari Mekkah ke Madinah menjelaskan adanya
kesamaan dengan kriteria unsur-unsur yang terdapat dalam definisi pengungsi
pada masa kini yaitu adanya rasa takut yang sangat terhadap persekusi yang
diberikan oleh penguasa di tempat asal mereka, dengan alasan ras, agama, dan
sebagainya. Dari contoh-contoh di atas adanya ide perlindungan di negara
mereka.
Dalam Al-Qur’an prinsip suaka (asylum) diatur secara jelas dalam Surah
Ibrahim dan Surah At-taubah. Di sebutkan dalam Surah Ibrahim (14) ayat 35.
22 Huala Adolf, Aspek-aspek negara dalam hukum internasional, ( Jakarta: PT raja grafindo, 2002).h.
111-112
37
“ Dan ketika Ibrahim berdoa: Tuhanku, jadikanlah negeri ini aman sentosa,
dan jauhkan aku dan anak-anakku dari menyembah berhala”.( QS.Ibrahim,
14:35).
Disini terlihat bahwa Nabi Ibrahim memohon kepada Tuhan agar mesjid
yang beliau dirikan bersama Nabi Ismail, yang kemudian bernama masjidil
Haram di Kota Mekkah, merupakan tempat yang aman (asylum) bagi orang-orang
yang membutuhkan perlindungan. Mesjid merupakan tempat yang suci dan rumah
tuhan, sehingga tidak ada kekerasan terhadap mereka-mereka yang mencari
perlindungan di dalam Masjidil Haram.
Selanjutnya dalam Surah At-taubah (kebebasan) (IX) ayat 6 Allah SWT
berfirman:
“ Dan jika salah seorang dari orang-orang musyrik itu meminta perlindungan
kepada engkau, berilah dia perlindungan, sampai dia mendengar perkataan
Allah, kemudian sampaikanlah dia ke tempat yang aman buat dia”.
Sebetulnya ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran itu (Surah 9:6)
berasal dari adat kebiasaan suku Badui pada masa pra Islam yang kemudian
diresepsi kedalam ajaran Islam karena dianggap tidak bertentangan, yaitu untuk
memberikan perlindungan (Asylum/ igra) terhadap orang asing selama tiga hari.
38
Kemudian tradisi ini diperluas terhadap orang-orang yang meminta perlindungan
pada waktu terjadi peperangan sebagaimana disebutkan dalam Surat 9 ayat 6 di
atas.23
Pandangan ulama mengenai masalah suaka politik berpangkal dari
pembagian mereka tentang dua negara (dunia), yaitu dar al-harb dan dar al-
Islam. Di samping itu, mereka juga bercermin pada praktik Nabi dalam hubungan
internasional. Dari pembahasan mereka tentang hal ini, ulama kemudian
merumuskan pendapat mengenai warga negara yang meminta suaka politik ke dar
al-Islam.
Pada prinsipnya, Islam tidak menghalangi pendudukan dari dar al-harb
untuk minta perlindungan (suaka) ke dar al-Islam. Keizinan untuk mendapat
suaka dari dar al-Islam hanya berlaku untuk beberapa waktu tertentu saja.
Namun para ulama berbeda pendapat tentang berapa lamanya waktu
mereka boleh menetap di dar al-Islam. Abu Hanifah dan sebagian ulama mazhab
Hanbali berpendapat bahwa keizinan tinggal bagi pemohon suaka hanya berlaku
selama setahun saja. Sedangkan Syafi’i berpendapat bahwa mereka diizinkan
tinggal di dar al-Islam selama empat bulan saja, kecuali bila kepala negara
memandang perlu untuk memperpanjang izin tinggalnya. Sementara malik
berpendapat bahwa keizinan tinggal mereka tidak di batasi oleh waktu.
23 Ahmad Romsan, dkk, pengantar hukum pengungsi internasional: hukum internasional dan prinsip-
prinsip perlindungan internasional, ( Jakarta: UNHCR Regional Representation Jakarta, 2003), h. 59-60
39
Dari pendapat-pendapat tersebut di atas dapat ditarik benang merah bahwa
pemberian suaka bisa dibedakan kepada dua bentuk, yaitu jaminan keamanan
yang tetap (mu’abbadah) sebagaimana pendapat Malik dan yang sementara
(mu’aqqatah). Seperti pandangan Abu Hanifah, Syafi’i dan sebagaian pengikut
Ahmad ibn Hanbal. Pencari suaka yang menetap hanya sementara adalah orang-
orang non-muslim. Merekalah yang mendapat keizinan sementara untuk tinggal
di dar al-Islam. Setelah habis waktunya, mereka dapat meninggalkan dar al-
Islam. Bahkan kepala negara berhak mempercepat izin tinggal mereka sebelum
habis waktunya kalau memang dipandang perlu. Dalam hal ini, mereka harus
dikembalikan ke tempat yang aman.
Sedangkan warga negara lain yang muslim yang berlindung ke dar al-
Islam dapat menetap untuk selamanya, karena ia dianggap sebagai warga negara
dar al-Islam. Demikian pula halnya dengan orang non-islam yang mencari
perlindungan di dar al-Islam dan kemudian masuk Islam. Dengan permohonan
suakanya ke dar al-Islam dan berpindahnya ia ke agama Islam, maka statusnya
pun berubah menjadi warga negara dar al-Islam, bukan lagi musta’min. Ia harus
diperlakukan dan mempunyai hak serta kewajiban sama seperti warga negara
lainnya yang beragama Islam. Abu Hanifah menegaskan bahwa jiwa dan hartanya
harus dilindungi.24
24 Muhammad iqbal, fiqih siyasah kontekstualisasi doktrin politik islam,.h. 268.
40
Mereka yang mendapat suaka dari dar al-Islam harus dilindungi
keselamatan jiwa dan hartanya dari gangguan dalam maupun luar negeri. Sebagai
imbangannya, ia wajib mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku di dar al-
Islam. Tentang hal ini semua ulama sepakat berpendapat demikian. Namun dalam
hal apa saja yang harus mereka patuhi, terjadi perbedaan pendapat dikalangan
ulama. Jumhur ulama berpandangan bahwa mereka bebas menjalankan ibadah
sesuai dengan agama dan keyakinannya. Dalam masalah mu’amalah maliyah
(hubungan antara sesama manusia yang bersifat kebendaan), jumhur ulama
menetapkan bahwa mereka harus mengikuti ketentuan dan hukum yang berlaku
dalam dar al-Islam.mereka tidak boleh melakukan praktek riba, menipu dan
prilaku bisnis lainnya yang tidak dibenarkan agama islam.
Dalam penyerahan pelarian politik ini, juga terdapat perbedaan antara
penyerahan ke dar al-islam dan ke dar al-harb. Kalau yang memohon ekstradisi
adalah negara islam juga, maka ia dapat diserahkan kembali ke negara asalnya.
Penyerahan ini tidak memandang apakah pelarian itu muslim atau bukan. Akan
tetapi, kalau negara yang memohon adalah dar al-harb, maka pelarian tersebut
tidak boleh dikembalikan ke dar al-harb. Hal ini ditegaskan sendiri oleh Al-
Qur’an surat Al-Mumtahanah, 60:10 yang melarang umat islam mengembalikan
wanita-wanita muslimah yang meminta suaka kepada dar al-Islam (Negara
Madinah) ke dar al-harb, walaupun mereka memiliki keluarga disana.
41
Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah
kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji
(keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka;maka jika
kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman Maka janganlah
kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir.
mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada
halal pula bagi mereka. dan berikanlah kepada (suami suami) mereka…..(QS.
Al-Mumtahanah, 60:10).
Menurut teori fiqih siyasah setiap negara yang termasuk Darus Salam di
pandang sebagai wakil yang mutlak bagi negara yang lain untuk menjalankan
hukum islam. Oleh karena itu apabila seorang malaysia misalnya melakukan
suatu tindak pidana kejahatan di Malaysia, kemudian ia pergi kepakistan, maka ia
dapat diajukan perkaranya di muka Mahkamah Islam di Pakistan.
Bahkan menurut teori fiqih siasah menghadapkan seorang penjahat tindak
kejahatan kehadapan seorang hakim, di tempat kejadian kejahatan itu dipandang
42
lebih baik dari pada menyeretnya kehadapan hakim di tempat yang lain, yakni di
tempat yang bukan tempat kejadiannya itu. Karena pengadilan di tempat
terjadiannya kejahatan itu dilakukan akan lebih memperlancar dalam hal mencari
keterangan-keterangan yang diperlukan dan akan lebih mudah pula dalam
membahasnya lantaran ada saksi-saksi yang dapat dimintai bantuan untuk
memberikan penjelasan-penjelasan lebih lanjut.
Disamping itu apabila penyelesaian suatu kejahatan bisa di rampungkan di
pengadilan tempat terjadinya kejahatan itu, maka hukuman yang telah diputuskan
itu akan dapat langsung memberikan didikan, disamping kepada si penjahat yang
bersangkutan, dapat juga memberikan didikan kepada orang lain dan masyarakat
sekelilingnya yang mengetahui atau menyaksikannya.
Dengan teori itu mungkin kita dapat menilai bahwa apabila penguasa
menyerahkan penjahat yang menjadi anggota warga negaranya kepada negara lain
untuk menghukumnya atas suatu tindak kejahatan yang dikerjakan di daerah
kekuasaan negara lain, kemungkinan hal itu menyebabkan si penjahat itu tidak
dapat membela dirinya, dikarenakan dia berada dilingkungan orang-orang yang
tidak dikenal dan tidak pula ada hubungan kebangsaan ataupun bahasanya,
sehingga penyerahan penjahat semacam itu ada kemungkinan bisa menimbulkan
banyak kemudharatan bagi si pelaku kejahatan.25
25 L. Amin widodo, fiqih siyasah dalam hubungan internasional,( yogyakarta : PT. Tiara wacana yogya,
1994) h. 31-32.
43
Telah dijelaskan sebelumnya bahwa hukum islam mengikat umat islam
secara perorangan, tidak mengikatnya menurut daerah tempat tinggalnya. Namun
demikian umat Islam diharuskan tinggal di daerah tertentu. Jadi hukum harus
memperhatikan hubungan antara umat Islam perorangan dengan daerah tempat
tinggalnya. Hukum islam tidak mengatur dan menentukan kedudukan umat islam
berhubungan dengan daerah tempat tinggalnya, tetapi mengatur tentang
kedudukan daerah tersebut dalam hubungannya dengan masyarakat Islam.
Dengan begitu kedudukan suatu daerah menurut hukum tidak semata-mata
bergantung pada pengakuan bahwa daerah tersebut merupakan daerah islam tetapi
pada pengakuan tentang status keagamaan penduduk tersebut, muslim atau bukan.
Jadi dapat disimpulkan bahwa suatu daerah yang penduduknya memberlakukan
hukum Islam disebut dar al-Islam
Meskipun menurut hukum Islam hanya umat Islam saja yang memiliki
hak penuh sesuai hukum yang berlaku, tetapi golongan umat yang beragama lain
dapat menuntut perlindungan hukum dari para pembesar Islam, jika mereka
mendapat izin untuk daerah Islam. Menurut hukum Islam, seorang muslim
mempunyai hak penuh sebagai penduduk. Mereka yang beragama lain hanya
mempunyai beberapa hak tertentu saja, tergantung pada hubungan baiknya
dengan umat islam. Mereka yang tidak mempunyai hak penuh dalam hukum
terdiri dari tiga golongan yaitu kaum harbi, kaum musta’min dan kaum zhimmi.
44
Seorang harbi baik dari golongan ahl al-kitab atau golongan musyrik
dipandang sebagai penduduk dar al-harb, tidak peduli negeri asalnya. Karena
menurut hukum Islam dar al-harb termasuk dalam keadaan perang melawan dar
al-Islam, maka seorang harbi adalah orang asing dan umat Islam berada dalam
keadaan perang melawannya. Jika orang harbi tersebut seorang musyrik maka
orang Islam dapat membunuhnya, jika orang harbi itu dari golongan ahl al-kitab
maka ia tidak dibunuh tetapi cukup ditawan atau dijadikan budak. Seorang harbi
boleh memasuki dar al-Islam jika telah memperoleh ijin yang disebut aman. Ia
boleh bepergian melintasi dar al-Islam atau tinggal di situ bersama keluarga dan
harta bendanya dalam jangka waktu yang tidak terbatas.
Aman adalah jaminan keamanan yang diberikan kepada seorang harbi
sehingga ia memperoleh perlindungan dari pemerintah Islam selama berada di dar
al-Islam. Aman diberikan kepadanya selama berada di dar al-Islam. Aman
diberikan kepadanya selama tidak dalam keadaan perang melawan umat Islam,
sehingga dia menjadi seorang mustamin (orang yang dijamin keselamatannya).
Aman itu hanya berlaku untuk satu tahun saja. Jika seorang harbi minta jaminan
yang berlaku lebih dari satu tahun saja. Jika seorang harbi minta jaminan yang
berlaku lebih dari satu tahun maka ia harus membayar pajak kepala dan menjadi
orang zhimmi.
Aman yang tidak boleh diberikan kepada kaum harbi atas permintaan dari
seorang Islam yang sudah dewasa, baik orang merdeka atau budak, baik laki-laki
45
atau perempuan. Tetapi para ulama hukum aliran Maliki, Syafi’i, dan Hambali
berpendapat bahwa para budak, baik laki-laki atau perempuan berhak memberi
aman. Menurut Abu Hanifah dan Syafi’i, anak boleh memberi aman jika sudah
cukup umurnya. Auzai berpendapat bahwa anak-anak yang berumur sepuluh
tahun berhak memberi aman. Adapun semua madzab tidak mengijinkan golongan
zhimmi untuk memberi aman.26
Apabila seorang harbi menjadi orang mustamin maka diperbolehkan
membawa keluarga dan anak-anaknya, mengunjungi semua kota di dar al-Islam
(kecuali kota-kota suci di Hijaz), tinggal di dar al-Islam selamanya, serta
menikah dengan seorang perempuan dari golongan zhimmi dan membawanya
pulang ke dar al-harb selama aman berlaku baginya (namun ini tidak berlaku
bagi perempuan, seorang perempuan harbi yang menikah dengan seorang laki-
laki dari golongan zhimmi tidak diperbolehkan membawa suaminya pulang ke
dar al-harb karena dikhawatirkan tenaga laki-laki itu dapat dipergunakan untuk
bertempur melawan umat Islam).27
Masalah suaka politik yakni pengusiran dan pengasingan penjahat perlu
dibedakan antara penjahat penjahat dari penduduk negeri Darus Salam dan
penjahat dari penduduk negeri Darul Kuffar. Penjahat dari orang-orang muslim
atau orang zhimmi penduduk Darus Salam menurut kaedah pokok hukum Islam
26 Majid Khadduri, Islam agama perang?, (Yogyakarta: Karunia Indah, 2004), h. 125-127. 27 Ibid.,129.
46
mereka tidak boleh diusir atau diasingkan. Terhadap mereka dibiarkan menetapdi
negeri kediamannya sendiri maupun di daerah lain dari negeri Darus Salam.
Selain itu apakah penguasa Darus Salam demi terjadinnya keamanan dan
ketertiban umum dapat dibenarkan mengusir, bahkan mengasingkan orang-orang
yang bukan rakyat sendiri, baik muslim atau zimmi dengan mengembalikan
kenegara asal mereka, atau diasingkan kesatu negeri lain. Problem semacam
kaedah fiqhiyah, dinamakan darurat. “al darurat tubihu al imahdurat wa
qimatuha biqadratiha”. Yang artinya adalah bahwa segala keadaan yang darurat
mengharuskan kita untuk mengerjakan segala sesuatu yang dilarang, dan tolak
ukur penilaian darurat diukur menurut ukuran kondisinya. Maksudnya ialah
bahwa kita dibolehkan melakukan sesuatu diwaktu darurat atau sesuatu yang
dalam keadaan biasa atau normal sebenarnya tidak boleh dilakukannya dan
dibolehkan melakukannya dengan catatn tidak melampaui batas-batas kondisi
yang diperlakukan.28
Keadaan darurat dan keperluan yang sangat mendesak merupakan dua
kaedah pokok yang sangat menentukan dalam penyimpangan hukum pada
umumnya. Dengan berpegang kepada dua kaedah hukum pokok itu maka dalam
keadaan darurat bagi antar negara Darus Salam boleh mengadakan peraturan-
peraturan yang mengikat untuk seseorang yang akan memasuki daerah-daerah
28 L. Amin Widodo, fiqih siayah, h. 38.
47
yang dikuasai pemerintahnya sekedar demi terpeliharanya keamanan dan
ketentraman masyarakat.
Boleh juga dalam keadaan darurat itu bagi antar negara Darus Salam
mengusir, bahkan mengasingkannya seseorang Muslim atau Zhimmi dari
daerahnya, apabila untuk keperluan menolak keadaan darurat itu dipandang tidak
ada jalan lain yang dapat dilampaui hanyalah dengan cara mengusir atau
mengasingkannya dan cara pengusiran atau pengasingan itu boleh dengan jalan
mengembalikiannya ke negeri asalnya, atau kesalah satu negeri Darus Salam.29
29 Hasbie Ash shiddieqy, Hukum Antar golongan dalam fiqih Islam, ( Jakarta : Bulan Bintang, 1971).h
.43
48
BAB III
HAK-HAK PENERIMA SUAKA POLITIK DALAM HUKUM
INTERNASIONAL DAN HUKUM POSITIF
A. Hak-Hak Penerima Suaka Politik Dalam Hukum Internasional
Konvensi Wina 1961 tidak memuat ketentuan-ketentuan mengenai
suaka, meskipun pasal 41 (3) menyebutkan “persetujuan khusus” yang dapat
memberikan peluang terhadap pengakuan secara bilateral, hak untuk
memberikan suaka kepada pengungsi politik di dalam lingkungtan perwakilan
asing. Perumusan dalam pasal 41 (3) tersebut dibuat sedemikian samar agar
memungkinkan suaka diplomatik diberikan baik atas dasar instrumen yang ada
maupun hukum kebiasaan.
Instrument yang dapat diambil sebagai contoh misalnya, Konvensi
Caracas 1954 yang memberikan hak kepada para pihak untuk memberikan
suaka di wilayah negara-negara pihak lainnya. Walaupun selama ini Konvensi
Caracas yang merupukan satu-satunya perjanjian yang mengakui pemberian
suaka, namun dalam prakteknya banyak negara yang melakukannya atas dasar
hukum kebiasaan.
Staffan Bodemar mengatakan, pasal 14 Universal Decleration of
Human Rights mengakui bahwa “ setiap orang mempunyai hak untuk mencari
dan menikmati suaka di negara lain dari ancaman persekusi”. Pemberian izin
49
masuk bagi pencari suaka, perlakuan terhadap mereka dan pemberian status
pengungsi dengan demikian merupakan unsur penting dari sistem internasional
bagi perlindungan terhadap pengungsi. Kalau diperhatikan hukum internasional
yang mengatur tentang pengungsi ataupun orang-orang yang memerlukan suaka
(asylum) ini masih sangat lemah, dalam Universal Declaration of Human
Rights pasal 14, kata-kata “menikmati” tidak jelas ukurannya. Namun
kelihatannya dalam pasal 14 ayat 2 membatasi kata “menikmati” sejauh yang
bertentangan dengan prinsip-prinsip yang dimuat dalam piagam Perserikatan
Bangsa- Bangsa, maka perlindungan dapat dimintakan. 30
Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas jelas bahwa meskipun hak
seseorang atas suaka diakui oleh Hukum Internasional, namun hak tersebut
bersifat terbatas hanya untuk mencari (to seek) dan untuk menikmati (to enjoy)
suaka, bukanlah untuk mendapatkan (to obtain) ataupun untuk menerima (to
receive) suaka. Sehingga, dengan demikian tidak terdapat kewajiban bagi
Negara untuk memberikan (to grant) suaka kepada seorang pencari suaka. Hal
lain yang sangat jelas dalam ketentuan diatas adalah pemberian suaka oleh
sebuah Negara merupakan tindakan pelaksanaan kedaulatan (in the exercise of
its sovereignty) dari negara. Degan demikian karena pemberian suaka tersebut
merupukan kewenangan mutlak dari sebuah negara, maka Negara pemberi
suaka (state grating asylum) mempunyai kewenangan mutlak pula untuk
30Ahmad Romsan, dkk, pengantar hukum pengungsi internasional: hukum internasional dan prinsip-
prinsip perlindungan internasional, ( Jakarta: UNHCR Regional Representation Jakarta, 2003),h. 61
50
mengavaluasi atau menilai sendiri alasan-alasan yang dijadikan dasar
pemberian suaka, tanpa harus membuka atau menyampaikan alasan tersebut
kepada pihak manapun, termasuk kepada negara asal (origin state) dari pencari
suaka.
Sebagaimana tercantum dalam statutanya, perlindungan internasional
diabadikan sebagai prinsip utama, perlindungan internasional itu bertujuan
menjamin Ham pengungsi, terutama dalam memastikan bahwa tidak ada
seorang pengungsi pun dikembalikan secara paksa ke negara dimana ia
khawatir bakal mengalami persekusi.
Hak mencari suaka mensyaratkan bahwa orang-orang yang melarikan
diri dari persekusi atau bahaya harus diberi izin masuk di suatu negara,
sekurang-kurangnya untuk waktu sementara. Salah satu komponen terpenting
dalam lembaga suaka adalah prinsip non-refoulement. Prinsip ini melarang
negara-negara mengusir atau mengembalikan “seorang pengungsi dengan cara
apa pun ke perbatasan wilayah yang bisa mengancam kebebasan atau
keselamatan hidupnya karena alasan ras, agama, kebangsaannya,
keanggotaannya pada kelompok sosial atau karena pandangan politiknya”. Jika
memakai alasan hukum tersebut , maka pencari suaka (asylum-seeker) harus
diterima oleh negara dimana individu tadi telah memohonnya. Walaupun uraian
ini bersamaan dengan masalah pengungsi, tapi kita dapat mengetahui bahwa
pencari suaka mendapat perlindungan internasional.
51
Pada prakteknya, ada semacam pengertian bahwa memberikan
pengakuan atau menjamin keamanan manusia yang terancam adalah hak setiap
negara. Dengan demikian suaka adalah hak negara, dan bukan hak individu
yang memintanya. Karena itu, penerima suaka umumnya mengambil
kewarganegaraan negara pemberi suaka. Kalaupun tidak, orang itu tetap
mendapat fasilitas dan hak-hak yang sama dengan warga negara di negara
barunya, kecuali hak-hak politik, misalnya hak suara dalam pemilihan umum.
Secara formal, pemberian suaka sebetulnya tak berbeda dengan
pemberian kewarganegaraan bagi imigran umum. Perbedaannya adalah latar
belakangnya. Jika kebanyakan imigran biasa “merantau” dengan alasan
ekonomi, latar belakang pemberian suaka tentunya lebih mendesak, yakni
lantaran menyangkut kelangsungan hidup si pemohon. Karenanya, proses dan
waktu penerimaannya juga relatif lebih cepat. Karena alasan yang mendesak itu
pula, banyak badan yang bisa menjadi perantara pemohon suaka.31
Beberapa ketentuan penting yang menyangkut hak perlindungan dan
kewajiban pengungsi dan atau penerima suaka sebagaimana diatur dalam
Konvensi PBB tentang status pengungsi 1951, adalah sebagai berikut:
1. Perlindungan terhadap pengungsi dan atau penerima suaka:
a. Non Diskriminasi, tidak ada diskriminasi terhadap pengungsi
berdasarkan ras, agama, atau negara asal (pasal 3) dan mereka
31 Sulaiman hamid, lembaga suaka dalam hukum internasional,.h.95-98
52
mempunyai kebebasan untuk menjalankan ibadah agama sebagaimana
yang dijalankan di negaranya (pasal 4);
b. Negara dimana pengungsi tersebut berada harus memperlakukan setiap
pengungsi dengan perlakuan yang sama sebagaimana orang asing
lainnya yang berada di wilayah negara tersebut (pasal 7);
c. Status personal (keperdataan) dari pengungsi akan diatur sesuai
dengan hukum dimana ia berdomisili, jika tak mempunyai domisili
maka menurut hukum dimana dia berdiam (residence). Hak yang
paling asasi, khususnya untuk melakukan perkawinan haruslah diakui
(pasal 12);
d. Seorang pengungsi berhak mendapatkan perlindungan untuk memiliki
hak atas kekayaan intelektual (seperti: penemuan, desain atau model,
merek dagang, hak atas kesusastraan, artistik dan penemuan ilmiah)
sebagaimana warga negara dari negara tersebut (pasal 14);
e. Negara penerima harus memberikan perlakuan yang sama terhadap
pengungsi sebagaimana orang asing lainnya dalam membentuk
organisasi non-politik, organisasi nirlaba dan serikat perdagangan
(pasal 15).
f. Seorang pengungsi mempunyai kebebasan untuk berperkara di muka
pengadilan (pasal 16)
g. Seorang pengungsi berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama
seperti warga negara tersebut dalam hal memperoleh pendidikan dasar
53
dan perlakuan yang sebaik mungkin dalam bidang pendidikan (pasal
22);
h. Seorang pengungsi berhak untuk memiliki benda bergerak dan benda
tidak bergerak serta menyimpannya seperti orang asing lainnya (pasal
13), serta dapat pula untuk melakukan pemindahan benda-benda
tersebut ke negara lain dimana ia diterima (country of resetlement)
(pasal 30);
i. Larangan bagi negara penerima untuk melakukan pengusiran
(expulsion) (pasal 32);
j. Non refoulement, larangan bagi negara penerima untuk
mengembalikan pengungsi kenegara asalnya dimana pengungsi
tersebut akan mengahadapi penuntutan (pasal 33);
k. Setiap pengungsi memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan
sosial, seperti hak untuk bekerja, mendapatkan upah dari
pekerjaannya, perumahan, keamanan dan lain-lain (pasal 20-24);
l. Bagi seorang pengungsi yang tidak memiliki dokumen perjalanan
yang sah maka akan dikeluarkan surat keterangan untuk itu (pasal 27)
dan akan diperkenankan mengajukan fasilitas-fasilitas yang diperlukan
untuk pindah ke negara lainnya (pasal 31 ayat 2);
m. Segala upaya harus dilakukan oleh negara penerima untuk
mempermudah pengungsi dalam melakukan naturalisasi ataupun
asimilasi (pasal 34);
54
Dalam perkembangan selanjutnya mengenai masalah suaka, Majelis
Umum PBB dalam sidangnya tanggal 14 Desember 1967 telah menyetujui
suatu resolusi yang memberikan rekomendasi bahwa dalam praktinya negara-
negara haruslah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
(i) Jika seseorang meminta suaka, permintaan seharusnya tidak ditolak atau
jika ia memasuki wilayah negara itu, ia tidak perlu diusir tetapi jika suatu
kelompok orang-orang dalam jumlah besar meminta suaka, hal itu ditolak
atas dasar keamanan nasional dari rakyatnya.
(ii) Jika suatu negara merasa sukar untuk memberikan suaka, haruslah
memperhatikan langkah-langkah yang demi rasa persatuan internasional
melalui peranan dari negara-negara tertentu atau PBB.
(iii) Jika suatu negara memberikan suaka kepada kaum pelarian atau buronan,
negara-negara lainya haruslah menghormatinya.32
B. Hak-Hak Penerima Suaka Politik Dalam Hukum Positif
Di dalam UUD 1945 pasal 28 (G), yakni: “... Setiap orang berhak untuk
bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat
manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”. Di sini
ditegaskan bahwa bangsa Indonesia bersikap anti penyiksaan dan hal-hal yang
32 Sumryo Suryokusumo, Hukum Internasional,.h. 155
55
merendahkan martabat kemanusiaan sesuai dengan konvensi PBB tentang anti
penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat. Di samping itu, pasal ini
juga menentukan bahwa setiap orang berhak untuk meminta suaka politik
kenegara lain.33
Masalah suaka ini juga disebutkan pada pasal 28 UU No. 39 Tahun 1999
tentang HAM, yakni “ setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh
perlindungan politik dari negara lain”. Namun dalam ayat 2 pasal 28 dijelaskan
bahwa “hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi mereka
yang melakukan kejahatan nonpolitik atau perbuatan yang bertentangan dengan
tujuan dan prinsip perserikatan bangsa-bangsa. Dalam hal ini yang menentukan
suatu perbuatan termasuk kejahatan politik atau nonpolitik adalah negara yang
menerima pencari suaka. 34
Permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia adalah sejauh mana
keterkaitan Indonesia dalam memberikan bantuan berupa perlindungan,
perumahan dan fasilitas kesehatan, pendidikan dan lainnya kepada para pengungsi
yang singgah di indonesia, mengigat sampai dengan saat ini Indonesia belum
meratifikasi refugee convention, permasalahan ini berkaitan erat dengan
kewenangan lembaga-lembaga internasional seperti UNHCR atau ICRC dalam
menangani masalah pengungsi, yaitu memiliki political will dengan menerima
33 Jimly Asshiddieqie, komentar atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
(Jakarta: Sinar Grafika, 2009). h.120 34 Majda El-muhtaj, hak asasi manusia dalam konstitusi indonesia, (Jakarta: kencana prenada media
group, 2007). h. 167
56
dan mengizinkan mereka untuk tinggal sementara sambil mencari solusi
permanen.
Pasca kejatuhan rezim Suharto di tahun 1998, banyak sekali terjadi
kerusuhan di dalam negeri dan tingginya tuntutan daerah untuk melepaskan diri
dengan pemerintah pusat, telah menimbulkan kekhawatiran para penduduk dan
menimbulkan gelombang perpindahan penduduk secara besar-besaran dari satu
propinsi ke propinsi lainnya. Arus perpindahan penduduk antar daerah yang
terjadi karena kerusuhan dalam bahasa indonesia disebut dengan istilah
pengungsi. Menurut hukum Internasional suaka dan pengungsi sebenarnya
mempunyai perbedaan. Pengungsi adalah satu status yang diakui oleh hukum
Internasional atau nasional. Seseorang yang telah diakui statusnya sebagai
pengungsi akan menerima kewajiban-kewajiban yang ditetapkan serta hak-hak
dan perlindungan atas hak-haknya itu yang diakui oleh hukum Internasional atau
nasional. Seorang pengungsi adalah sekaligus seorang pencari suaka.
Sebelum seseorang diakui statusnya sebagai pengungsi, pertama-tama ia
adalah sorang pencari suaka. Status sebagai pengungsi merupakan tahap berikut
dari proses kepergian atau beradanya seseorang di luar negeri kewarganegaraan
atau tempat tinggal biasanya yang terdahulu. Sebaliknya, seorang pesuaka belum
tentu merupakan seorang pengungsi. Ia baru menjadi pengungsi setelah diakui
57
statusnya demikian oleh instrumen internasional atau nasional.35
Pengungsi
adalah orang yang terpaksa memutuskan hubungan dengan negara asalnya karena
rasa takut yang berdasar mengalami persekusi (persecution). Rasa takut yang
berdasar inilah yang membedakan pengungsi dari jenis migran lainnya, seberat
apa pun situasinya, dan juga dari orang lain yang membutuhkan bantuan
kemanusiaan. Karena pengungsi tidak dapat mengandalkan perlindungan dari
negara yang seharusnya memberikan perlindungan kepada mereka, maka untuk
menanggapi situasi menyedihkan yang dihadapi pengungsi, persiapan-persiapan
khusus harus dibuat oleh masyarakat internasional.
Hak mencari suaka politik adalah hak individual. Sepenuhnya terserah
kepada si individu untuk memutuskan kapan dan mengapa hak itu digunakan.
Pikiran dan tubuh manusia bukanlah yuridiksi negara. Pemerintah tidak boleh
merasa memiliki pikiran dan tubuh warganya meski atas nama kedaulatan negara.
Perlindungan terhadap hak ini, termasuk kewajiban menghormati prinsip non-
refoulement prinsip berstatus jus congens yang isinya melarang pengembalian
pencari suaka politik ke negara asal juga telah jadi bagian hukum nasional.
Pertama oleh ratifikasi Republik Indonesia terhadap Internasional
Convenant on Civil and Political Rights (2006) dan sebelumnya terhadap
Convention Againts Torture (1998) di mana non-refoulement adalah prinsip
fondasionalnya. Jauh sebelumnya, preseden perlindungan yang sama dapat
35 Sulaiman hamid, lembaga suaka dalam hukum internasional,.h. 39-40
58
ditemukan dalam surat Edaran perdana Menteri Nomor 11/RI/1956 tanggal 7
september 1956 tentang perlindungan pelarian politik. Surat edaran yang ditanda
tangani Mr. Ali sostromidjojo itu menyatakan, “Indonesia melindungi pelarian
politik yang masuk dan yang sudah berada di wilayah Indonesia, berdasarkan hak
dan kebebasan asasi manusia, serta sesuai dengan hukum kebiasaan
Internasional.”
Kewenangan pemberian suaka kepada orang asing berada di tangan
presiden dengan pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif berdasarkan atas
hukum dasar, diplomasi yang mencari keharmonisan, keadilan dan keserasian
dalam hubungan salah satu fungsi perwakilan Republik Indonesia adalah
melindungi, setiap orang berhak memperoleh suaka politik.
Indonesia akhirnya secara formal yuridik mengakui bahwa mencari suaka
untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain merupakan salah satu hak
asasi setiap orang (lihat ketetapan MPR No.XVII/MPR/1998 tanggal 13
november 1998, piagam HAM, pasal 24). Sehubungan dengan itu kewenangan
pemberian suaka berada pada presiden (pasal 25 ayat1). Dan pelaksanaanya diatur
lebih lanjut dalam kepres (pasal 25 ayat2). Di samping itu presiden menetapkan
kebijaksanaan masalah pengungsi dengan memperhatikan pertimbangan menteri
(pasal 27).36
36 Boer Mauna, Hukum internasional pengertian peranan dan fungsi dalam era dinamika global,( Jakarta:
Penerbit Alumni,2000).h.470
59
Indonesia menganut prinsip yang mengatur bahwa pemberian suaka
adalah hak prerogatif dari negara sebagai bentuk pelaksanaan kedaulatannya.
Prinsip ini antara lain secara jelas nampak dalam paragraf kesembilan dari
penjelasan umum surat Edaran Perdana Menteri tanggal 7 september 1965 No.
11/R.I/1956 tentang Perlindungan Pelarian Politik, yang kurang lebih berbunyi
sebagai berikut: “Demikian pula, sebaliknya, pemberian suaka kepada pelaku
kejahatan politik bukanlah merupakan kewajiban Internasional dari negara,
melainkan merupakan hak dari negara untuk menentukan apakah akan
memberikan atau tidak memberikan suaka kepada seseorang...”.
60
BAB IV
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK-HAK PENERIMA SUAKA
POLITIK
A. Tinjauan Terhadap Hak-Hak Penerima Suaka Politik Dalam Hukum
Internasional
Walaupun menurut hukum Islam hanya kaum Islam sajalah yang
mempunyai hak sepenuhnya menurut hukum, tetapi mereka yang beragama lain
dapat menuntut perlindungan berdasarkan hukum dari pembesar-pembesar Islam,
jika memperoleh izin memasuki daerah Islam. Seorang Islam menurut hukum
Islam mempunyai hak penduduk sepenuhnya, mereka yang lain hanya
mempunyai beberapa hak yang tertentu saja, bergantung kepada hubungannya
dengan kaum Islam. Mereka yang tidak mempunyai hak berdasarkan hukum
yang sepenuhnya.
Seorang mukmin tidak boleh membiarkan dirinya ditindas atau dianiaya
orang lain dinegerinya sendiri. Dia harus menghindar dari penganiayaan itu
meskipun ia harus berangkat (hijrah) meninggalkan negerinya itu ke negara lain
yang lebih aman. Seorang muslim pun boleh memberikan perlindungan terhadap
non muslim yang tidak mengganggu kepentingan agama dan keamanan jiwa
mereka (orang muslim), Islam melarang umatnya bersekongkol dengan mereka.
Jadi, pada prinsinya Islam itu terbuka untuk mengadakan hubungan persaudaraan
61
dengan melampaui wilayah teritorial negerinya dan agamanya sepanjang hal itu
tidak merugikan kepentingan Islam dan umatnya.
Rasulullah shalallallahu „alaihi wa salam memerintahkan para sahabatnya
berhijrah dan meninggalkan mekkah setelah menyaksikan penyiksaan yang
dilancarkan kaum musyrik terhadap para sahabatnya dan karena khawatir akan
terjadinya fitnah pada kaimanan mereka. Hijrah ini sendiri merupakan salah satu
bentuk siksaan dan penderitaan demi mempertahankan agama. Ia bukan tindakan
menghindari gangguan dan mencari kesenangan, melainkan merupakan
penderitaan lain di balik penantian akan datangnya kemenangan dan pertolongan
Allah. Dalam Islam, berhijrah dari Darul Islam (negeri Islam) memiliki tiga
hukum antara wajib, boleh, dan haram.
Wajib (berhijrah dari Darul Islam) manakala seorang muslim tidak dapat
melaksanakan syiar-syiar Islam, seperti shalat,puasa, adzan, haji, dan
sebagainyadi negeri tersebut. Boleh (berhijrah dari Darul Islam) manakala
seorang muslim menghadapi bala (cobaan) yang menyulitkannya di negeri
tersebut. Dalam kondisi ini, ia boleh keluar darinya menuju negeri Islam yang
lain. Haram (berhijrah dari Darul Islam) manakala hijrahnya mengakibatkan
terabaikannya kewajiban Islam yang memang tidak dapat dilaksanakan oleh
orang selainnya. Kaum muslimin boleh meminta “perlindungan” kepada non-
muslim, baik dari Ahli kitab, seperti Najasyi yang pada waktu itu masih Nasrani
(tetapi setelah itu masuk Islam) atau dari orang Musyrik, seperti mereka yang
62
dimintai perlindungan oleh kaum muslimin ketika kembali ke Makkah, antara
lain Abu Thalib, paman Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, ketika masuk
Makkah sepulangnya dari Tha‟if.
Tindakan ini dibenarkan selama perlindungan tersebut tidak
membahayakan dakwah Islam, mengubah sebagian hukum agama, atau
menghalangi nahi munkar. Jika syarat ini tidak terpenuhi, seorang muslim tidak
dibenarkan meminta perlindungan kepada non-muslim. Sebagai dalil ialah sikap
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam ketika diminta oleh Abu Thalib untuk
menghentikan dakwahnya dan tidak mengecam tuhan-tuhan kaum musyrik maka
ketika itu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menyatakan diri keluar dari
perlindungan pamannya dan menolak mendiamkan sesuatu yang harus
dijelaskan.37
Berdasarkan Deklarasi Cairo pasal (12) menegaskan:
“Setiap orang harus dijamin haknya dalam kerangka syari‟at, untuk
bergerak bebas dan untuk memilih tempat tinggalnya di dalam atau di luar
negaranya, dan jika dianiaya berhak mendapat suaka dari negara lain itu. Negara
yang memberikan perlindungan harus menjamin perlindungannya sehingga ia
merasa aman, terkecuali suaka yang dimotivasi karena tindakan yang oleh
syari‟at dianggap sebagai suatu kejahatan”.
37Muhammad said ramadhan Al-buthy, Sirah Nabawiyah analisis Ilmiah manhajiah sejarah pergerakan
Islam di masa Rasululah SAW, ( Jakarta: robbani press, 1999).h. 111-113
63
Suatu hal yang ditekankan dalam Deklarasi Cairo sehubungan dengan
pemberian suaka terhadap yang meminta suaka adalah jika pemberi suaka
tersebut tidak bertentangan dengan hukum syari‟at.38
Adapun masalah hak-hak warga negara non-Islam yang lain, maka
mereka akan mempunyai hak-hak yang sama sebagaimana telah disebutkan
sebelumnya, termasuk hak-hak khusus yang diberikan oleh hukum Islam kepada
mereka seperti berikut ini:
(a) Mereka mempunyai hak untuk memeluk dan mendakwahkan agama
mereka, dan juga mendapatkan hak yang sama untuk dapat mengkritik
Islam sebagaimana Islam mempunyai hak untuk mengkritik agama
mereka.
(b) Mereka bebas untuk memutuskan persoalan-persoalan mereka sesuai
dengan hukum persoalan mereka sendiri.
(c) Mereka harus mengikut hukum umat Islam sepanjang dalam masalah
hukum kriminal dan sipil karena hukum Islam merupakan hukum negara
dalam urusan-urusan ini. Pengecualian dalam peraturan hukum ini
hanyalah dalam kasus meminum anggur dimana warga nonmuslim
dibebaskan dari hukuman.
38
Ahmad kosasih, Ham dalam perspektif Islam menyingkap persamaan dan perbedaan antara Islam
dan Barat, ( Jakarta: salemba diniyah, 2003).h. 67.
64
(d) Orang dzimmi mendapatkan hak untuk mendirikan lembaga pendidikan
mereka untuk menanamkan pendidikan agama kepada generasi muda
mereka.
(e) Mereka tidak dapat dipaksa untuk mengikuti tugas wajib militer seperti
warga muslim. Tetapi mereka yang mampu memanggul senjata dikenakan
jizyah sebagaimana telah disebutkan di atas.
Konsep kedaulatan teritorial yang mendakan bahwa di dalam wilayah
kekuasaan ini yurisdiksi dilaksanakan oleh negara terhadap orang-orang dan
harta benda yang menyampingkan negara-negara lain. Konsep ini memiliki
kemiripan dengan pemikiran patrimonial pemilikan menurut hukum perdata,
dan dalam kenyataan memang para penulis pelopor bidang hukum
internasional banyak memakai prinsip-prinsip pemilikan dari hukum sipil
dalam pembahasan mereka mengenai kedaulatan teritorial negara.39
T.W. Arnold berkata, “ kekuatan (force) bukan merupakan faktor
penentu dalam agama Islam, yang dapat diamati dari adanya hubungan yang
serasi antara orang-orang Nasrani dan Islam. Nabi Muhammad saw. Sendiri
telah memasuki suatu perjanjian dengan beberapa suku Nasrani, dan beliau
menjanjikan mereka perlindungan serta jaminan terhadap kebebasan
39 J.G. Starke, Pengantar Hukum Internasional, ( Jakarta: Sinar Grafika, 1997).h. 210
65
menjalankan agama mereka. Kepada pendeta mereka juga dijamin
pelaksanaan hak lama mereka tanpa gangguan.40
Dan dalam hal ini persamaan hak suaka politik dalam syar‟iah Islam
dan hukum internasional adalah:
a. Tidak dapat diterimanya kembali pengungsi ke Negara, dimana ia
mungkin berada keadaan resiko dianiaya
b. Larangan memaksakan hukuman kepada seorang pengungsi karena masuk
secara illegal atau berada di wiayah Negara.
c. Prinsip non-diskriminasi
d. Karakter kemanusiaan dari hak suaka
e. Tidak diterimanya pemberian suaka kepada pejuang pengungsi
f. Dalam diterimanya pemberian suaka kepada tawanan perang
g. Persyaratan dalam memenuhi kebutuhan dasar pengungsi
h. Kewajiban untuk penyatuan kembali dengan keluarga
i. Perlindungan terhadap harta benda pengungsi
j. Memastikan bahwa pengungsi menerima hak esensial dan kebebasan
sebagai manusia dan orang hukum
k. Tidak dapat diterimanya pemberian suaka kepada pelaku criminal (non-
politik)
40
Syekh syaukat hussain, hak asasi manusia dalam Islam, ( Jakarta: Gema Insani Press, 1996).h. 77-79
66
l. Diterimanya pencari suaka untuk memanfaatkan diri yang bersifat
sementara
m. Berakhirnya suaka ketika keadaan konduktif tidak ada lagi.41
B. Tinjauan Terhadap Hak-Hak Penerima Suaka Politik Dalam Hukum Positif
Pada dasarnya pengakuan untuk mencari suaka dan kedaulatan pemberian
suaka oleh Negara juga telah mendapatkan pengakuan dalam Hukum Nasional
Indonesia, melalui undang-undang dan peraturan-peraturan yang ada di Indonesia
seperti Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 G ayat (2) “setiap orang berhak
untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat
manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain” hal ini
menunjukan bahwa setiap orang yang mengalami penyiksaan atau perlakuan yang
merendahkan derajat martabat, berhak mendapatkan suaka politik dari negara lain
atau perlindungan dari negara manapun.
Hal ini berkenaan mengenai Hijrah dalam agama Islam yang mana
tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 G, yaitu “memperoleh
suaka politik dari negara lain”, sedangkan Hijrah adalah perpindahan dari
tempat yang satu ketempat yang baru, hijrah didalam islam bermacam-macam
akan tetapi hijrah yang didalam sejarah dihitung dari hijrahnya Rasulullah
SAW dari Mekkah ke Madinah, disinilah dihitung tahun barunya Islam
dimana kejahatan orang-orang jahiliyah pada saat itu yang membuat baginda
41 Ahmed Abou-El-Wafa,the right to asylum between Islamic Shari’ah and internasional refugee law, (Riyadh:
UNHCR, 2009) , h.233-234
67
Nabi Muhammad SAW berhijrah, yang dengan hijrah tersebut Nabi
Muhammad SAW dapat mengembangkan Syiar Islamnya.
Dari peristiwa ini kita selaku umat juga diwajibkan untuk berhijrah,
apabila kita mengalami diskriminatif atau tidak terpenuhinya hak-hak yg
seharusnya kita dapatkan sebagai warga negara. hak untuk pindah (hijrah) ke
tempat negara lain, sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Al-Mulk :15 dan Q.S.
Al-Nisa :97. Allah menciptakan bumi yang luas ini dan memudahkan manusia
untuk menjelajahinya, sehingga jika seseorang tertindas atau terancam di satu
tempat negara, ia bisa atau (dalam kondisi tertentu) bahkan wajib berpindah
ketempat negara lain.
Agama Islam menganugerahkan hak kebebasan bergerak atau
berpindah kepada umat manusia, negara islam tidak membatasi setiap warga
negaranya untuk bertempat tinggal dalam suatu bagian tertentu dalam wilayah
negaranya. Begitupun tidak ada seorangpun yang dapat dilarang untuk keluar
dari wilayah negeri dalam keadaan wajar.42
Hal ini sama dengan yang terdapat di Undang-Undang 39 tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia pasal 28 “setiap orang berhak mencari suaka untuk
memperoleh perlindungan politik dari negara lain, hak tersebut tidak berlaku bagi
mereka yang melakukan kejahatan non-politik atau perbuatan yang bertentangan
dengan tujuan dan prinsip Perserikatan Bangsa-bangsa.
42 Syekh Syaukat Hussain, hak asasi manusia dalam Islam,.h. 85
68
Sementara itu untuk kewenangan pemberian suaka di Indonesia di atur
dalam Undang-Undang No. 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, yaitu:
(Pasal 25) “kewenangan pemberian suaka kepada orang asing berada di tangan
presiden dengan memperhatikan pertimbangan Menteri”.
(Pasal 26) “ Pemberian suaka kepada orang asing dilaksanakan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan nasional serta dengan memperhatikan hukum,
kebiasaan, dan praktek internasional”.
(Pasal 27) “Presiden menetapkan kebijakan masalah pengungsi dari luar negeri
dengan memperhatikan pertimbangan Menteri” ayat ini menjelaskan pada
dasarnya masalah yang dihadapi oleh pengungsi adalah masalah kemanusiaan,
sehingga penanganannya dilakukan dengan sejauh mungkin menghindarkan
terganggunya hubungan baik antara Indonesia dan negara asal pengungsi itu.
Indonesia memberikan kerja samanya kepada badan yang berwenang dalam
upaya mencari penyelesaian masalah pengungsi itu.43
Dalam hukum internasional, hak negara secara umum untuk memberikan
suaka di dalam perwakilan asing tidak diakui. Suaka dapat berikan di gedung
perwakilan asing dalam tiga hal yang luar biasa:
(i) Suaka dapat diberikan, untuk jangka waktu sementara, kepada orang
perorangan yang memang secara fisik dalam bahaya karena adanya
43 Undang-undang No. 37 tahun 1999 dan penjelasannya.
69
kekerasan masal atau dalam hal seorang buronan yang dalam bahaya
karena melakukan kegiatan politik terhadap negara setempat;
(ii) Suaka dapat juga diberikan dimana di negara itu terdapat kebiasaan yang
sudah lama diakui dan mengikat;
(iii) Suaka dapat diberikan juga jika terdapat perjanjian khusus antara negara
dimana penerima suaka berasal dan negara dimana terdapat
perwakilannya.
Dalam perkembangan selanjutnya mengenai masalah suaka, Majelis
umum PBB dalam sidangnya tanggal 14 Desember 1967 telah menyetujui suatu
resolusi yang memberikan rekomendasi bahwa dalam praktiknya negara-negara
haruslah mempertimbangkan sebagai berikut:
(i) Jika seseorang meminta suaka, permintaan seharusnya tidak ditolak atau jika
ia memasuki wilayah negara itu, ia tidak perlu diusir tetapi jika suatu
kelompok orang-orang dalam jumlah besar meminta suaka, hal itu ditolak atas
dasar keamanan nasional dari rakyatnya.
(ii) Jika suatu negara merasa sukar untuk memberikan suaka haruslah
meperhatikan langkah-langkah yang layak demi rasa persatuan internasional
melalui peranan dari negara-negara tertentu atau PBB.
(iii) Jika suatu negara memberikan suaka kepada kaum pelarian atau buronan,
negara-negara lainnya haruslah menghormatinya.
70
Selain perbedaan dalam dua bentuk, ada lagi pembagian dari pada suaka
(asylum) yaitu:
1. Temporary asylum adalah bahwa pada waktu terjadi kerusuhan di mana
pemohon meminta perlindungan maka suaka yang diberikan itu sifatnya
adalah sementara sampai pejabat yang berwenang dari negara asal si
pemohon memberikan jawaban kepada negara perlindungan agar individu
tadi di serahkan.
2. Definitive asylum bahw si pemohon suaka tadi adalah di berikan
perlindungan dan kepada dirinya diletakkan diluar juridiksi ngara asalnya.
Konvensi PBB 1951 dan Protokol 1967 berkaitan dengan status dari
pengungsi, konvensi tersebut memberikan kriteria pengungsi sebagai orang-
orang yang :
1. Berada di luar negaranya atau negara tempat dimana dia tinggal;
2. Tidak dapat atau tidak berkeinginan untuk kembali atau bermaksud untuk
mencari perlindungan dari negara (lain) karena ketakutan yang benar-
bener nyata (wellfounded fear) bahwa mereka akan dituntut (persecuted)
dengan alasan ras, agama,suku bangsa, keanggotaan pada kelompok sosial
tertentu atau opini politiknya;
3. Diatas segalanya, bukan merupakan pelaku kejahatan perang atau orang-
orang yang telah melakukan kejahatan serius non politik.
71
Konvensi ini tidak mewajibkan negara penandatangan untuk
memberikan perlindungan kepada orang-orang yang tidak menghadapi
ancaman penuntutan (persecution) dan yang telah meningalkan negara mereka
atas dasar terjadinya perang, kelaparan, kerusakan lingkungan atau karena
ingin mencari kehidupan yang lebih baik untuk dirinya sendiri atau
keluarganya. 44
Menurut fiqih siyasah kontemporer, hubungan antar negara pada saat
ini didasarkan pada prinsip damai, sesuai dengan Q.S. Al-Anfal :61. Prinsip
damai ini telah menjadi kesepakatan atau perjanjian negara-negara di dunia
dengan pembentukan PBB, dan perjanjian atau kesepakatan, dengan demikian
berkenaan dengan masalah doktrin tentang perdamaian yang kuat dalam
ajaran Islam, perang-perang Nabi harus dilihat sebagai respons atas realitas
sosial, politik dan kultural, justru untuk menegakkan perdamaian itu sendiri.
Perang-perang tersebut tidak saja dilakukkan untuk tujuan menciptakan
perdamaian di antara manusia, tetapi cara dan teknik pelaksanaanya sendiri
juga dengan sangat memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan.45
Selain itu, sebagaimana yang banyak tercantum di dalam pembahasan
fiqh tentang bangsa-bangsa, menyebutkan bahwa eksistensi negara di dalam
Islam didasarkan pada akidah yang dipeluk oleh segenap penduduknya secara
44 Sulaiman hamid, lembaga suaka dalam hukum internasional,.h. 79 45 Nurcholish Madjid, Islam agama peradaban: Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam dalam
Sejarah, (Jakarta: Paramadina, 2000),h. 223
72
rela tanpa paksaan. sementara dalam hubungan damai dengan negara non
muslim, pentingnya mematuhi fakta-fakta perdamaian yang disepakati
bersama, apa pun ideologi dan kepercayaan negara tersebut. Negara Islam
tidak boleh memutuskan hubungan diplomatic dengan negara lain secara
sepihak. Di samping itu, negara Islam juga wajib menghormati duta negara
asing yang ditempatkan di negara Islam. Harta, jiwa dan raganya harus
dilindungi.
Tujuan setiap negara di dalam hubungannya dengan negara-negara
lain adalah mengarahkan dan mempengaruhi hubungannya supaya
mempunyai tanggung jawab untuk menyusun formula politik dan mengatur
hubungannya mencapai persahabat dunia. Sebagaimana halnya Islam yang
lebih mengutamakan perdamaian dan kerja sama dengan negara manapun.
Karena itu, Allah SWT tidak membenarkan umat Islam melakukan
peperangan, apalagi menjadi agresor negara lain. Perang hanya diizinkan
dalam situasi yang terdesak dan hanya semata-mata untuk membela diri
(defensif).
Pandangan ulama mengenai masalah suaka politik berpangkal dari
pembagian mereka tentang dua negara (dunia), yaitu dar al-Islam dan dar al-
harb, sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya. Di samping itu,
mereka juga bercermin pada praktik Nabi dalam hubungan internasional. Dari
73
pembahasan mereka tentang hal itu, ulama kemudian merumuskan pendapat
mengenai warga negara yang meminta suaka politik ke dar al-Islam.
Namun para ulama berbeda pendapat tentang berapa lamanya waktu
mereka boleh menetap di dar al-Islam. Abu Hanifah dan sebagian ulama
mazhab Hanbali berpendapat bahwa keizinan tinggal bagi pemohon suaka
hanya berlaku selama setahun saja. Sedangkan Syafi‟i berpendapat bahwa
mereka diizinkan tinggal di dar al-Islam selama empat bulan saja, kecuali bila
kepala negara memandang perlu untuk memperpanjang izin tinggalnya.
Sementara Malik berpendapat bahwa keizinan tinggal mereka tidak dibatasi
oleh waktu.
Dari pendapat-pendapat tersebut di atas dapat ditarik benang merah
bahwa pemberian suaka bisa dilakukan kepada dua bentuk, yaitu jaminan
keamanan yang tetap (mu’abadah) sebagaimana pendapat Malik dan yang
sementara (mu’aqqatah) seperti pandangan Abu Hanifah, Syafi‟i dan sebagian
pengikut Ahmad ibn Hanbal. Pencari suaka yang menetap hanya sementara
adalah orang-orang non-muslim. Merekalah yang mendapat keizinan
sementara untuk tinggal di dar al-Islam. Setelah habis waktunya, mereka
dapat meninggalkan dar al-Islam. Bahkan kepala negara berhak mempercepat
izin tinggal mereka sebelum habis waktunya kalau memang dipandang perlu.
74
Dalam hal ini, mereka harus dikembalikan ke tempat yang aman, sebagaimana
ditegaskan dalam surat at-Taubah di atas.46
Sedangkan warga negara lain yang muslim yang berlindung ke dar al-
Islam dapat menetap untuk selamanya. Demikian pula halnya dengan orang
non-muslim yang mencari perlindungan di dar al-Islam dan berpindahnya ia
ke agama Islam, maka statusnya pun berubah menjadi warga negara dar al-
Islam, bukan lagi musta’min. Ia harus diperlakukan dan mempunyai hak serta
kewajiban sama seperti warga negara lainnya yang beragama Islam. Abu
Hanifah menegaskan bahwa jiwa dan hartanya harus dilindungi.
Mereka yang mendapat suaka dari dar al-Islam harus dilindungi
keselamatan jiwa dan hartanya dari ganggunan dalam maupun luar negeri.
Sebagai imbangnya, ia wajib mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku di
dar al-Islam. Tentang hal ini semua ulama sepakat berpendapat demikian.
Dalam hal ini As-Syaibani berkata, “Namun dalam hal apa saja yang
harus mereka patuhi, terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Jumhur
ulama berpandangan bahwa mereka bebas menjalankan ibadah sesuai dengan
agama dan keyakinannya. Dalam masalah mu’amalah maliyah (hubungan
46 Ya‟thi syahri, “Konsep Pembagian Negara Menurut As-Syaibani dan relevansinya terhadap psuaka
politik dalam hukum Internasional”, artikel diakses pada 9 september 2011 dari http://bicara-
hukum.blogspot.com/2010/01/konsep-pembagian-negara-menurut-as.html
75
antara sesama manusia yang bersifat kebendaan), jumhur ulama menetapkan
bahwa mereka harus mengikuti ketentuan dan hukum yang berlaku dalam dar
al-Islam. Mereka tidak boleh melakukan praktek riba, menipu dan perilaku
bisinis lainnya yang tidak dibenarkan agama Islam.”
Dalam masalah jarimah (tindak pidana), Abu Hanifah berpendapat
bahwa mereka hanya diwajibkan mematuhui hukum-hukum yang
berhubungan dengan hak-hak manusia saja (huquh al-‘ibad), yaitu tindak
pidana yang secara langsung menimpa manusia sebagai korbannya.
Sedangkan dalam masalah tindak pidana yang berhubungan dengan hak-hak
Allah (huquq Allah), kepada mereka tidak dapat dikenakan sanksi hukum
Islam. Mereka dapat dijatuhu hukuman sebagaimana ditetapkan dalam hukum
Islam bila melakukan tindak pidana seperti mencuri, merampok, membunuh
dan menuduh orang lain berzina. Mereka dapat dikenai hukuman hudud dan
qisas terhadap kejahatan-kejahatan tersebut. Namun mereka tidak dapat
dijatuhi hukuman hudud lainnya bila melakukan kejahatan seperti meminum
khamr atau berzina.
76
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari hal-hal yang penulis jelaskan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis mencoba
memberikan hal-hal yang dapat disimpulkan bahwa.:
1. Suaka politik atau asylum adalah perlindungan yang diberikan oleh suatu Negara
kepada orang asing yang terlibat perkara atau kejahatan politik dinegara lain atau
Negara asal pemohon suaka. Kegiatan politik tersebut biasanya dilakukan karena
motif dan tujuan politik atau karna tuntutan hak-hak politiknya secara umum.
Kejahatan politik ini pun biasanya dilandasi oleh perbedaan pandangan
politiknya dengan pemerintah yang berkuasa, bukan karena motif pribadi. Suaka
politik merupakan bagian dari hubungan internasional dan diatur dalam hukum
internasional atas dasar pertimbangan kemanusiaan. Setiap Negara berhak
melindungi orang asing yang meminta suaka politik.
2. Dalam hubungan internasional, suaka dapat dibedakan menjadi suaka wilayah
(territorial asylum) dan suaka diplomatik (diplomatic asylum atau extra-
territorial asylum). Suaka wilayah atau suaka teritorial adalah perlindungan yang
diberikan suatu negara kepada orang asing di dalam negara itu sendiri. Sebagai
77
contoh, negara Indonesia memberi suaka politik kepada orang asing yang masuk
ke wilayah indonesia. Sedangkan suaka diplomatik adalah suaka yang diberikan
oleh suatu kedutaan besar terhadap orang yang bukan warga negaranya.
3. Pandangan ulama mengenai masalah suaka politik berpangkal dari pembagian
mereka tentang dua negara (dunia), yaitu dar al-harb dan dar al-Islam. Di
samping itu, mereka juga bercermin pada praktik Nabi dalam hubungan
internasional. Dari pembahasan mereka tentang hal ini, ulama kemudian
merumuskan pendapat mengenai warga negara yang meminta suaka politik ke
dar al-Islam.
B. Saran-Saran
Ada beberapa hal yang ingin penulis kemukankan berupa saran, setelah
mengetahui betapa pentingnya hak-hak suaka politik bagi asylum seeker atau
pencari suaka, yaitu:
a. Pemerintah atau lembaga yang menangani masalah pencari suaka dan
pengungsi, haruslah lebih memperhatikan hak-hak yang seharusnya mereka
dapatkan, karna semua hak-hak tersebut sudah di tetapkan oleh Undang-Undang
baik internasional, maupun nasional, sebagaimana yang tecantum di dalam
Universal Declaration of Human Right dan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28
78
G yakni, “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang
merendahkan derajat martabat menusia dan berhak memperoleh suaka politik
dari negara lain”.
b. Di samping itu para pencari suaka pun haruslah meminta suaka berdasarkan
ketentuan yang sudah ditetapkan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-
Undang HAM No. 39 Tahun 1999 pasal 28 ayat 2 yaitu,” hak sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi mereka yang melakukan kejahatan
nonpolitik atau perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip
perserikatan bangsa-bangsa. Dalam hal ini yang menentukan suatu perbuatan
termasuk kejahatan politik atau nonpolitik adalah negara yang menerima pencari
suaka.
79
DAFTAR PUSAKA
Al- Qur’an Al-Karim
Abdillah Masykuri, artikel “kontribusi hukum islam bagi solusi atas problematika
pencari suaka dan pengungsi di Indonesia”. Makalah disampaikan dalam
Seminar tentang Promosi Pengajaran Hukum Pengungsi Internasional dan
Hak azasi Manusia, diselenggarakan oleh UNHCR dan Fakultas Syariah UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta, pada 2 Desember 2010.
Adolf Huala, Aspek-aspek negara dalam hukum internasional, Jakarta: PT raja
grafindo, 2002.
Ash shiddieqy Hasbie, Hukum Antar golongan dalam fiqih Islam, Jakarta : Bulan
Bintang, 1971.
Asshiddieqie Jimly, komentar atas Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
Djamil Fathurrrahman, filsafat hukum islam, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997.
El-muhtaj Majda, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, Jakarta: Kencana
Prenada Media Group, 2007.
Hamid Sulaiman, lembaga suaka dalam hukum internasional, Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2002.
Hussain Syekh syaukat, hak asasi manusia dalam Islam, Jakarta: Gema Insani Press,
1996.
80
http://id.wikipedia.org/wiki/suaka_politik di unduh pada hari rabu,9 maret 2011. Jam
16.49 WIB
http://www.library.ohiou.edu/indopubs/1995/11/28/0002.html Diunduh pada hari
senin, tanggal 14 maret 2011 Jam 15.48 WIB
Ibrahim Johnny. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Jakarta : Bayu
Media Publishing, 2006.
Iqbal Muhammad, fiqh siyasah, kontekstualisasi doktrin politik islam, Jakarta: Gaya
media pratama, 2007.
Istanto Sugeng, Hukum Internasional,Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 1994.
Kansil C.S.T., Hubungan diplomatik Republik Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka,
1989.
Khadduri Majid, Islam agama perang?, Yogyakarta: Karunia Indah, 2004.
Madjid Nurcholish, Islam agama peradaban: Membangun Makna dan Relevansi
Doktrin Islam dalam Sejarah, Jakarta: Paramadina, 2000.
Mauna Boer, Hukum internasional pengertian peranan dan fungsi dalam era
dinamika global,Jakarta: Penerbit Alumni,2000.
Purwaka Tommy Hendra. Metedologi Penelitian Hukum, Jakarta : PUAJ, 2007.
Ramadhan Al-buthy Muhammad said, Sirah Nabawiyah analisis Ilmiah manhajiah
sejarah pergerakan Islam di masa Rasululah SAW, Jakarta: Robbani Press,
1999.
81
Romsan Ahmad, dkk, pengantar hukum pengungsi internasional: hukum
internasional dan prinsip-prinsip perlindungan internasional, Jakarta:
UNHCR Regional Representation Jakarta, 2003.
Soekanto Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : UI-Press, 1986.
Suryokusumo Sumaryo, Hukum Diplomatik Teori dan Kasus, Bandung: PT Alumni,
2005.
Syahri Ya’thi, “Konsep Pembagian Negara Menurut As-Syaibani dan relevansinya
terhadap psuaka politik dalam hukum Internasional”, artikel diakses pada 9
september 2011 dari http://bicara-hukum.blogspot.com/2010/01/konsep-
pembagian-negara-menurut-as.html
UUD 1945 pasal 28
Widodo L. Amin, fiqih siyasah dalam hubungan internasional, yogyakarta : PT.
Tiara wacana yogya 1994.
