Embed Size (px)
Citation preview
SKRIPSI
RESPONSIVITAS PELAYANAN PENGELOLAAN SAMPAH
DI DINAS PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN
KOTA MAKASSAR
Disusun Oleh :
KASRIANA
Nomor Stambuk : 105610524915
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2020
i
RESPONSIVITAS PELAYANAN PENGELOLAAN SAMPAH
DI DINAS PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN
KOTA MAKASSAR
Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S. Sos)
Disusun dan Diajukan Oleh
KASRIANA
Nomor Stambuk : 105610524915
Kepada
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUAHAMMADIYAH MAKASSAR
2020
ii
iii
iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama Mahasiswa : Kasriana
Nomor Stambuk : 105610524915
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitan saya sendiri tanpa
bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan
plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian
hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik
sesuai aturan yang berlaku.
Makassar, 27 Agustus 2019
Yang Menyatakan,
Kasriana
v
RAK
Responsivitas Pelayanan Pengelolaan Sampah Di Dinas Pertamanan Dan
Kebersihan Kota Makassar. (dibimbing Fatmawati dan Haerana).
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui responsivitas pelayanan
pengelolaan sampah di Dinas Pertamanan Dan Kebersihan Kota Makassar. Jenis
penelitian ini adalah penelitian Kualitatif, Informan dalam penelitian ini adalah
purvisive, pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.
Analisis data melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan,
sedangkan keabsahan data menggunakan tringulasi sumber, teknik dan waktu.
Hasil penelitian menunjukkan responsivitas Dinas Pertamanan Dan
Kebersihan Kota Makassar dalam pelayanan pengelolaan sampah dilihat dari
empat dimensi : 1) Kecepatan melayani yang ditunjukkan petugas/apartur yang
belum maksimal dalam menjalankankan tugasnya, masyarakat menilai kesigapan
dan sukarela petugas dalam melakukan pelayanan pengangkutan sampah masih
lambat ditangani, 2) Ketepatan melayani dalam menjalankan tanggungjawabnya
terkait kesesuaian prosedur dan tupoksinya serta melakukan pemungutan biaya
retribusi sampah, Dinas Pertamanan Dan Kebersihan Kota Makassar dinilai sudah
tepat dalam menjalankannya tugasnya, 3) Kecermatan melayani terkait kefokusan
dan kesungguhan petugas/aparatur dinilai handal dalam memberikan pelayanan
namun belum maksimal dalam menggunakan alat bantu pelayanan terkait
penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan, dan 4) Kemampuan
menanggapi keluhan pada dasarnya di nilai belum ditindaklanjuti baik dari segi
penyediaan akses dan mengikutsertakan masyarakat yang ikut andil dalam
mewujudkan program-program pemerintah terkait pelayanan pengelolaan sampah.
Kata Kunci : Responsivitas, Pelayanan Publik, Pelayanan Sampah
vi
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, puji syukur ku ucapkan kepada Allah SWT atas
limpahan rahmat dan taufik-Nya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat
diselesaikan sesuai dengan waktu yang tela direncanakan. Skripsi ini berjudul
Responsivitas Pelayanan Pengelolaan Sampah Dinas Pertamanan Dan
Kebersihan Kota Makassar.
Skripsi ini penulis buat bertujuan untuk memenuhi syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Univeritas Muhammadiyah Makassar.
Penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua pembimbing, Ibu Dr. Hj.
Fatmawati, M.Si selaku pembimbing I dan Ibu Haerana, S.Sos, M.Pd selaku
pembimbing II yang penuh dengan kesabaran telah meluangkan waktu untuk
memberikan bimbingan mulai penyusunan proposal hingga penyelesaian skripsi
ini.
Penulis menyadari bahwa penyusunan skrispsi ini tidak akan terwujud
tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan
yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat
kepada :
1. Kepada para penguji yang senantiasa memberikan masukan dan arahan.
vii
2. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas
Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak/Ibu Dosen dan Asisten Dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu
Politik Universitas Muhammadiyah Makasar.
5. Bapak Nasrul Haq, S.Sos., M.PA Ketua Program Ilmu Administrasi Negara
Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Rahman Rahim, S.E., M.M. Rektor Universitas
Muhammadiyah Makassar.
7. Kepada para informan yang telah bersedia membantu dalam penelitian skripsi
ini kepada Kepala Dinas Peramanan Dan Kebersihan Kota Makassar beserta
stafnya/Pegawai DPK, Kepala Seksi Persampahan Kecamatan Tamalate dan
Mariso beserta angotanya dan tokoh masyarakat. Tentunya peneliti juga
berterima kasih kepada lembaga-lembaga yang telah berperan atas berjalannya
penelitian ini. Adapun lembaga-lembaga itu adalah Kantor Dinas Pertamanan
Dan Kebersihan Kota Makassar dan Kantor Kecamatan Tamalate dan Mariso.
8. Kepada kedua orang tua, Ayahanda Mustari dan Ibunda Saryani yang telah
berjuang, berdoa, mengasuh, membesarkan, membiayai, mendidik dan
memberikan nasehat kepada penulis dengan limpahan kasih sayang. Do,a restu
dan pengorbanan yang tulus dan ikhlas yang telah menjadi pemacu yang selalu
mengirngi langkah penulis dalam perjuangan meraih masa depan yang
bermanfaat. Demikian pula penulis mengucapkan kepada saudari
viii
Kasrianingsih, S.E yang tak hentinya memberikan motivasi dan selalu
menemaniku dengan candaannya.
9. Teman-teman seangkatan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, sahabat-
sahabat kelas A Ilmu Administrasi Negara yang selama ini menjadi teman
seperjuanganku dalam menulis skripsi.
10. Senior – senior Jurusan Administrasi maupun Ilmu Pemerintahan yang selalu
memberi saran dan membantu serta memberikan dukungan semangat kepada
penulis.
11. Teman-teman penyemangat Dandi Irawan Hamid, Arif Hidayatullah,
Hernawati Haruna, Sitti Jamilah Said, Hardianti, Srianti Kamran, Muh. Sahar,
Nulaila Sudirman, yang banyak memberikan dukungan dan semangat kepada
penulis.
Penulis menyadari bahwa tidak ada karya manusia yang sempurna didunia ini.
maka dari itu, dengan segala kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran
yang membangun sehingga dapat memperbaiki kekurangan yang ada dalam
penulisan skripsi ini. Semoga bantuan dari semua pihak akan senantiasa
mendapatkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah SWT, Amin.
Makassar, 27 Agustus 2019
Penulis
ix
DAFTAR ISI
Halaman Judul
Halaman Pengajuan Skripsi.................................................................................... i
Halaman Persetujuan Ujian Akhir......................................................................... ii
Penerimaan Tim..................................................................................................... iii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah......................................................... iv
Abstrak.................................................................................................................. v
Kata Pengantar...................................................................................................... vi
Daftar Isi............................................................................................................... ix
Daftar Tabel........................................................................................................... x
Daftar Gambar...................................................................................................... xi
BAB I PENDAHULUAN..................................................................................... 1
A. Latar Belakang........................................................................................... 1
B. Rumusan Masalah....................................................................................... 8
C. Tujuan Penelitian........................................................................................ 8
D. Manfaat Penelitian...................................................................................... 9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA......................................................................... 10
A. Konsep Pelayanan Publik.......................................................................... 10
B. Konsep dan Teori Responsivitas............................................................... 16
C. Konsep Persampahan................................................................................ 19
D. Kerangka Pikir.......................................................................................... 26
E. Fokus Penelitian........................................................................................ 27
F. Deskripsi Fokus Penelitian........................................................................ 28
BAB III METODE PENELITIAN.................................................................... 30
A. Waktu Dan Lokasi Penelitian.................................................................... 30
B. Jenis Dan Tipe Penelitian.......................................................................... 30
C. Sumber Data.............................................................................................. 30
D. Informan Penelitian................................................................................... 31
E. Teknik Pengumpulan Data........................................................................ 32
F. Teknik Analisis Data................................................................................. 32
G. Teknik Pengabsahan Data......................................................................... 33
x
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN................................... 35
A. Deskripsi Lokasi Penelitian....................................................................... 35
B. Responsivitas Pelayanan Pengelolaan Sampah Di Dinas Pertamanan Dan
Kebersihan Kota Makassar....................................................................... 52
BAB V PENUTUP.............................................................................................. 83
A. Kesimpulan............................................................................................... 83
B. Saran......................................................................................................... 85
DAFTAR PUSTAKA......................................................................................... 86
LAMPIRAN
xi
DAFTAR TABEL
Tabel 3.1 Data Informan Penelitian.................................................................... 31
Tabel 4.1 Luas Wilayah Dan Persentase Terhadap Luas wilayah Menurut
Kecamatan Di Kota Makassar 2019...................................................................... 37
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kota Makassar........................................................ 38
Tabel 4.3 Jadwal Pelayanan Pengangkutan Persampahan Menurut Kecamatan
Tahun 2019............................................................................................................ 55
Tabel 4.4 Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Kota Makassar.. 64
Tabel 4.5 Jumlah Volume Timbunan Sampah 2015-2018................................... 69
Tabel 4.6 Perbandingan Penanganan Sampah Tahun 2016-2018........................ 70
Tabel 4.7 Jumlah Timbunan Sampah Yang Ada Di Kota Makassar................... 71
Tabel 4.8 Jumlah Sarana Pengumpul Sampah Perkecamatan Di Kota Makassar. 73
Tabel 4.9 Sarana dan Prasarana Kec. Tamalate.................................................... 75
xii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir....................................................................... 27
Gambar 4.1 Peta Wilayah Administrasi Kota Makassar...................................... 36
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Dinas Pertamanan Dan Kebersihan.................. 51
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar belakang
Pelaksanaan pelayanan publik birokrasi dituntut untuk memberikan
pelayanan yang baik kepada masyarakat atau yang lebih dikenal dengan istilah
Good Governance saat ini menjadi isu hangat dalam kajian serta pengelolaan
administrasi publik. Hal ini ditunjukkan dengan gencarnya tuntutan dari
masyarakat untuk memperbaiki sistem pemerintahan kepada penyelenggara
negara baik badan eksekutif, legislatif maupun yudikatif untuk lebih baik dan
lebih bersih. Tuntutan ini tentunya tidak tanpa alasan. Buruknya sistem
pemerintahan di Indonesia mulai dari pemerintahan yang korup, birokrasi yang
berbelit-belit hingga pelayanan publik yang masih terdapat banyak kekurangan.
Penerapan prinsip Good Governance bukanlah hanya tugas tanggung jawab
pemerintah, tetapi juga organisasi pelaku bisnis di sektor swasta dan organisasi
masyarakat madani. Sebagai bagian dari proses reformasi Indonesia, pelaksanaan
Good Governance di lingkungan pemerintahan itu sangat menentukan apakah
reformasi akan berjalan terus atau berhenti disini (Istianto, 2011 : 97).
Dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,
dijelaskan masyarakat berhak mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai dengan
asas dan tujuan pelayanan (Pasal 18). Pelayanan publik sering disebut sebagai
pelayanan konstitusional. Pernyataan ini disebabkan oleh klausul-klausul
konstitusi semua negara yang menyebutkan bahwa negara harus memberikan
berbagai fasilitas kepada warganegara.
2
Permasalahan utama pelayanan publik pada dasarnya adalah berkaitan
dengan responsivitas pegawai dan peningkatan kualitas pelayanan itu sendiri.
Respon atau daya tanggap yang berkualitas, cermat dan bertanggungjawab sangat
tergantung pada berbagai aspek, yaitu bagaimana pola penyelenggaraannya (tata
laksana), dukungan sumber daya manusia, dan kelembagaan.
Dari banyak contoh dilapangan, seringkali terlihat aparatur birokrasi
melayani kepentingan publik masih belum menyadari fungsinya sebagai pelayan
masyarakat. penekanan kepada hasil dan kualitas pelayanan sangatlah kurang
sehingga lambat laun pekerjaan-pekerjaan dalam organisasi menjadi kurang
menantang dan kurang menggairahkan (Dwiyanto, 2014: 97 dalam Muhammad
Aprizal Nureslan).
Salah satu bidang pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah yaitu
pelayanan pengelolaan sampah. Dalam Undang-Undang No. 18 tahun 2008
tentang pengelolaan sampah pada pasal 11 berbunyi setiap orang berhak
mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan
lingkungan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberi
tanggungjawab untuk itu. Selain itu pemerintah membuat peraturan tentang
pengelolaan sampah dan sampah sejenis sampah rumah tangga dengan Peraturan
Pemerintahan No. 81 Tahun 2012. Muatan pokok yang utama diamanatkan oleh
peraturan pemerintah ini, yaitu: Memberikan landasan yang kuat bagi pemerintah
daerah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah yang berwawasan
lingkungan dari berbagai aspek antara lain legal formal, manajemen,
3
Teknis operasional, pembiayaan, kelembagaan, dan sumber daya manusia.
memberikan kejelasan perihal pembagian tugas dan peran seluruh para pihak
terkait dalam pengelolaan sampah mulai dari kementerian/lembaga ditingkat
pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, pengelola
kawasan sampai masayarakat. Memberikan landasan operasional bagi
pelaksanaan 5 R (reduce, reuse, recycle, replace, replant) dalam pengelolaan
sampah mengantikan paradigma lama kumpul-angkut-buang. memberikan
landasan hukum yang kuat bagi pelibatan dunia usaha untuk turut bertanggung
jawab dalam pengelolaan sampah sesuai dengan perannya.
Berangkat dari permasalahan lingkungan, pengelolaan sampah di Kota
Makassar tidak akan pernah berhenti di sekitar lingkungan hidup. Diketahui
bahwa total sampah di Indonesia 64 juta ton pertahun dan diperkirakan pada tahun
2019 jumlah sampah di Indonesia terus akan meningkat hingga 68 juta ton. Salah
contoh ialah Kota Makassar, Kota yang memiliki penduduk kurang lebih 1,6 juta
ini pada tahun 2019 menghasilkan jumlah sampah 1.200 ton perhari yang terdiri
atas 82,19% sampah organik dan sisanya sampah anorganik. Hal tersebut
berdampak dari beberapa macam fenomena yang diikuti tidak sedikit berdampak
negatif yang akan dihasilkan yaitu masalah sampah. Sampah pada umumnya
dihasilkan dari pola konsumsi masyarakat maupun gaya hidup yang menghasilkan
meningkatnya volume sampah setiap harinya menyebabkan bertumpuknya
sampah di TPS sehingga menyebabkan sampah berserakan. Tidak hanya itu saja
pengangkutan sampah yang tidak sama dengan pembuangan sampah pada
masyarakat sehingga menyebabkan bertambahnya volume sampah karena daya
4
tampung yang kurang cukup yang tidak diimbangi dengan pengelolaannya dengan
baik sehingga menyebabkan bertumpuknya sampah. (Sumber: Data Dinas
Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar, 2019)
Kota Makassar di bawah pemerintahan Walikota Ir. H. Mohammad
Ramdhan Pomanto dan Wakil Walikota Dr. Syamsul Rizal, S.Sos, M.Si telah
melihat permasalahan persampahan di Kota Makassar sebagai masalah yang
serius hal ini ditindaklanjuti dengan mengeluarkan program “Makassar Tidak
Rantasa’ (MTR)” pada 15 Juni 2014 dalam acara akbar A’bbulo Sibatang Lompoa
yang digelar Celebes Convention Centre (CCC) jalan Metro Tanjung Bunga.
Program ini adalah salah satu gebrakan Walikota Makassar yang diharapkan
sebagai upaya bersama warga Kota Makassar terhadap kepedulian lingkungan
serta salah satu upaya dalam menjaga kebersihan di Kota Makassar, melalui
program ini masyarakat dan aparat kebersihan diajak untuk memahami tentang
penaganan dan pengelolaan sampah serta membangun kesadaran/mental
masyarakat Kota Makassar atas pentingnya menjaga lingkungan yang bersih.
Program ini tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) dilaksanakan oleh
pegawai di Dinas Pertamanan dan Kebersihan di bawah naungan Dinas
Lingkungan Hidup Kota Makassar berserta Unit Pelaksanaan Teknis (UPT)
Pelaksanaannya di masing-masing kecamatan yang titik terfokus pada jalan-jalan
utama. Program ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan bersih dan sehat.
Dalam mencapai tujuan dari program “Makassar Tidak Rantasa” ini, maka
pemerintah membuat beberapa kegiatan/program seperti: a) Kerja Bakti
TNI/POLRI, b) Jumat dan Sabtu Bersih, c) MABELLO (Makassar Bersih Lorong-
5
Lorong ta’), d) LISA (Lihat Sampah Ambil), e) Gerakan aksi “Gerakan
Makassar” (GEMA).
Program “Makassar Tidak Rantasa” (MTR) ini sedikit banyak telah
terlihat hasilnya dengan kesuksesan Kota Makassar meraih Piala Adipura
(Penghargaan atas keberhasilan kebersihan dan pengelolaan lingkungan
perkotaan). Namun, penghargaan tersebut ternyata dinilai banyak pihak belum
pantas diterima Kota Makassar dan hanyalah sebagai suatu ironi serta formalitas
semata. Penghargaan tersebut ternyata tidak sesuai dengan kondisi nyata di
lapangan. Permasalahan sampah di Kota Makassar belum terlihat tertangani
secara maksimal.
Dilihat dari kondisi di beberapa lokasi di Kota Makassar serta laporan
masyarakat mengenai pelayanan persampahan yang diberikan, minimnya tempat
pembuangan sampah, dan keterlambatan pengangkutan sampah berdampak pada
menumpuknya sampah setidaknya yang berlokasi di Kecamatan Mariso Makassar
yang merupakan salah stau lokasi di Kota Makassar yang populasi penduduknya
sangat padat. Lokasi ini seharusnya menjadi perhatian khusus mengingat
penumpukan sampah plastik dapat mempengaruhi aktfitas keluar masuknya air
saat musim hujan, jika tidak diatasi dengan cepat kemungiknan terjadi banjir
karena drainase disekitar pemukiman penduduk setempat sangat tersumbat.
Merujuk hasil penelitian dari Ronald Malino (Analisis Angkutan
Persampahan Kota Makassar Studi Kasus: Kecamatan Tamalanrea, 2017)
menjelaskan bahwa faktor lain masalah pelayanan persampahan adalah kurangnya
6
kontainer pengankutan sampah di TPS (Tempat Pembuangan Sementara) dan
kinerja para petugas kebersihan yang belum efektif dan efesien dalam
menjalankan tanggungjawabnya sehingga volume sampah pada tahun 2017
mencapai 4057,28 m3 per hari, sedangkan yang tertangani adalah sebesar 3642,56
m3 perhari (89,78% tertangani).
Menurut Amu Roslina (Aprizal 2016 : 11) ada beberapa faktor yang
menyebabkan ketidaklancaran armada angkutan sampah dalam menjalankan
tugasnya seperti: letak TPS yang sulit dijangkau karena tidak sesuai dengan jalur
mobil angkutan, Mobil angkutan berhenti beroperasi hingga beberapa hari
kemudian karena alasan teknis seperti; sopir angkutan tidak masuk kerja,
Kerusakan dan keterbatasan jumlah armada angkutan.
Pemerintah seharusnya lebih dapat merespon masalah ini, seperti yang
tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan
daerah pada Bab III pasal 14 ayat (1) ditetapkan bahwa urusan wajib yang
menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk Kabupaten/Kota merupakan
urusan yang berskala Kabupaten/Kota meliputi penyediaan sarana dan prasarana
umum (point d) dan pengendalian lingkungan hidup (point j)
Pada kasus lainnya, warga yang bermukim di dekat Tempat Pembuangan
Akhir (TPA) khususnya yang berlokasi di Borong Jambu Kecamatan Manggala
mengeluhkan sampah yang semakin menggunung yang sudah melebihi kapasitas
dan mengambil tanah warga karena lokasi di TPA tidak mampu lagi menampung
7
volume sampah. Lahan yang kini tersisa hanya mampu berfungsi kurang hingga
tahun 2020 mendatang.
Tentunya realita ini tidak sesuai dengan salah satu ayat pada Pasal 6
Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yang
menjelaskan bahwa tugas pemerintah dan pemerintahan daerah dalam pengelolaan
sampah adalah melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan
prasarana dan sarana pengelolaan sampah.
Masalah lain yang kemudian muncul terkait pelayanan yang belum
diberikan dengan semestinya adalah bagaimana Dinas Pertamanan dan
Kebersihan selaku penyedia layanan yang sangat bertanggungajwab
menindaklanjuti setiap keluhan masyarakat mengenai pelayanan sampah dengan
cepat, cermat dan menyeluruh. Masyarakat Kota Makassar masih merasa
pemerintah kurang tanggap atas segala keluhan. Hal itu terlihat dengan lambatnya
penanganan dan solusi yang diberikan atas setiap masalah yang terjadi di
lapangan.
Kondisi ini akan menjadi semakin parah apabila daya tanggap pemerintah
terhadap penanganan limbah atau sampah menumpuk setiap harinya. Sarana dan
prasarana seperti tempat pembuangan sementara (TPS) sangat minim sehingga
masyarakat membuang sampah disembarang tempat. Hal ini tentunya akan
berdampak pada penumpukan sampah dan limbah yang dihasilkan dari pabrik
yang akan merusak keindahan kota sehingga berdampak negatif yang dihasilkan
bagi pencemaran lingkungan dan kesehatan bagi masyarakat.
8
Pemerintah harus lebih bisa memikirkan terkait masalah persampahan
yang terus meningkat seperti yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang
No.18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, yang menjelaskan bahwa
pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan
kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya (BAB II pasal
24).
Untuk itu pemerintah atau pegawai dalam hal ini Dinas pertamanan dan
Kebersihan dituntut untuk dapat meningkatkan mutu kerja, daya tanggap dan
kualitas pelayanan yang lebih baik terhadap pengelolaan sampah agar dapat
memberikan kepuasan bagi konsumen dalam hal ini masyarakat. Tujuan utama
responsivitas adalah kualitas kerja yang tepat pada sasaran misi organisasi agar
dapat memperoleh tujuan pengembangan yang ditargetkan aparat birokrasi.
Berangkat dari permasalahan- permasalahan tersebut, maka perlu adanya
pengkajian lebih dalam mengenai Responsivitas Pelayanan Dinas Pertamanan dan
Kebersihan dalam Pengelolaan Sampah di Kota Makassar.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah : Bagaimana Responsivitas Pelayanan Pengelolaan Sampah
Di Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar?
C. Tujuan Penelitian
Untuk mengetahui Responsivitas Pelayanan Pengelolaan Sampah Di Dinas
Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar.
9
D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Hasil dari penelitian ini diharapakan dapat memberikan kontribusi
dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada Ilmu Administrasi
Negara menegenai pelaksanaan pengelolaan persampahan.
2. Manfaat Praktis
a. Memberikan sumbangan pemikiran dan informasi bagi pemerintah dalam
upaya mengatasi masalah mengenai responsivitas pelayanan pengelolaan
sampah Di Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar dimasa yang
akan datang.
b. Sebagai upaya pembenahan terhadap pengelolaan sampah yang lebih baik
kedepannya.
10
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Konsep Pelayanan Publik
a. Defenisi Pelayanan Publik
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pelayanan memiliki beberapa
makna perihal cara melayani, usaha melayani kebutuhan publik dengan
memperoleh imbalan dan kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual
beli barang atau jasa. Pelayanan berarti melayani suatu jasa yang dihubungkan
oleh masyarakat oleh segala bidang. Kegiatan pelayanan kepada masyarakat
merupakan salah satu tugas dan fungsi administrasi Negara (Sedarmayanti,
2013: 243)
Pendapat lain tentang pelayanan publik adalah sebagai segala sesuatu yang
berbentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa
publik yang pada prinsipnya menjadi tanggungjawab yang dilaksanakan oleh
instansi pemerintah pusat, daerah, dan lingkungan Badan Usaha Milik Negara
Atau Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan
masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-
undangan (Menurut Ratminto & Atik, 2005:5)
Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara
ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat di pisahkan dengan
kehidupan manusia (L.P.Sinambela 2006 : 198)
11
11
Pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu
kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak
terkait pada suatu produk secara fisik. (Kotler dalam Sinambela, 2006 : 4).
Budiman Rusli dalam Sinambella (2006:3) berpendapat bahwa selama
hidupnya manusia selalu membutuhkan pelayanan, pelayanan menurutnya
sesuai dengan life cycle theory of leadership (LCTL) bahwa pada awal
kehidupan manusia pelayanan secara fisik sangat tinggi, tetapi seiring dengan
usia manusia pelayanan yang dibutuhkan akan semakin menurun. Moenir
dalam jurnal ilmu administrasi 2 (2008:138) mengemukakan bahwa pelayanan
itu adalah,:
1. Adanya kemudahan dalam pengurusan kepentingan yakni pelayanan yang
cepat dalam arti tanpa hambatan.
2. Memperoleh pelayanan secara wajar, yaitu pelayanan tanpa disertai kata-
kata yang bernada meminta sesuatu kepada pihak yang dilayani dengan
alasan apapun.
3. Memperoleh perlakuan yang sama dalam pelayanan, yaitu tanpa pilih
kasih dimana aturan dan prosedur diterapkan sama.
4. Memperoleh perlakuan yang jujur dan terus terang. Ini menyangkut
keterbukaan pihak yang melayani , seperti jika ada masalah yang dihadapi
dalam pemberian layanan sebaiknya dikemukakan terus terang.
Dalam Undang – Undang No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik
mendefinisikan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam
rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-
12
12
undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau
pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik
(BAB I, Pasal I, Ayat I).
Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
63/KEP/M.PAN/7/2003, pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang
dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan
kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan perundang-
undangan. Pada hakekatnya, pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima
kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur negara
sebagai abdi masyarakat.
Dalam buku ajar Manajemen Pelayanan Publik oleh Badu Ahmad (2013:11),
mendefinisikan pelayanan publik merupakan suatu upaya membantu atau
memberi manfaat kepada publik melalui penyediaan barang dan atau jasa yang
diperlukan oleh mereka.
Dari beberapa definisi di atas dapat diketahui bahwa ciri pokok pelayanan
publik adalah tidak kasat mata (tidak dapat diraba) dan melibatkan upaya manusia
atau peralatan lain dalam hal ini lembaga yang menyelenggarakan pelayanan demi
memenuhi kebutuhan masyarakat berdasarkan Undang-undang yang ditetapkan.
b. Jenis Pelayanan Publik
Kewajiban pemerintah adalah memberikan pelayanan publik yang menjadi hak
setiap warga negaranya ataupun memberikan pelayanan kepada warga Negara
yang memenuhi kewajibannya terhadap Negara. Bentuk pelayanan publik yang
13
13
diberikan kepada masyarakat dapat dibedakan ke dalam beberapa jenis
pelayanan, yaitu:
a. Pelayanan pemerintah, adalah jenis pelayanan masyarakat yang terkait;
b. tugas-tugas umum pemerintah seperti pelayanan KTP, SIM, pajak,
dan keimigrasian;
c. Pelayanan pembangunan, yaitu suatu jenis pelayanan masyarakat yang
terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana untuk memberikan
fasilitasi kepada masyarakat dalam melakukan aktifitasnya sebagai warga
Negara;
d. Pelayanan sandang, pangan, dan papan, merupakan jenis pelayanan yang
menyediakan bahan kebutuhan pokok masyarakat dan kebutuhan
perumahan;
e. Pelayanan kemasyarakatan, yaitu jenis pelayanan masyarakat yang dilihat
dari sifat dan kepentingannya lebih ditekankan pada kegiatan-kegiatan
social kemasyarakatan (Badu Ahmad, 2013 : 30-31).
c. Asas-asas Pelayanan Publik
Pelayanan publik mempunyai tujuan untuk memeberikan kepuasan bagi
masyarakat pengguna jasa, maka dari itu penyelenggaraannya
membutuhkan asas-asas pelayanan. Dalam hali ini instansi memberikan
pelayanan publik harus memperhatikan asas pelayanan publik.
Asas-asas pelayanan publik menurut Keputusan MENPAN No. 63 Tahun
2003 sebagai berikut :
14
14
a. Transparansi, bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak
yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah
dimengerti.
b. Akuntabilitas, Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
c. Kondisional, sesuai dengan kondisi dan kemampuan dan pemberi dan
penerima layanan dengan tetap beregang prinsip efesiensi dan efektivitas.
d. Partisipatif, Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan
pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan harapan
masyarakat.
e. Kesamaan hak, Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku ras,
agama, gender dan status ekonomi.
f. Keseimbangan hak dan kewajiban pemberi dan penerima layananan publik
harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.
d. Prinsip-Prinsip Penyelenggaran Pelayanan Publik
Sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor 63 tahun 2003, bahwa pemberian pelayanan umum
kepada masyarakat merupakan perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai
abdi negara dan abdi masyarakat, sehingga penyelenggaraannya perlu
ditingkatkan secara terus menerus sesuai dengan sasaran pembangunan. Dalam
keputusan tersebut ditetapkan sepuluh sendi pelayanan yang harus
dilaksanakan oleh instansi dalam suatu depertemen yang berfungsi sebagai unit
pelayanan umum. Kesepuluh sendi tersebut adalah :
15
15
a. Kesederhanaan; Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah
dipahami dan mudah dilaksanakan.
b. Kejelasan. mencakup dalam hal sebagai berikut :
1) Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik.
2) Unit kerja / pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam
memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/sengketa
dalam pelaksanaan pelayanan publik.
3) Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran.
c. Kepastian waktu; Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam
kurun waktu yang telah ditentukan.
e. Kualitas Pelayanan Publik
Menurut Ibrahim dalam Hardiansyah (2011 : 40) Kualitas pelayanan publik
merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa,
manusia, proses dan lingkungan dimana penilaian kualitasnya ditentukan pada
saat terjadinya pemberian pelayanan publik tersebut.
Menurut Fitzsimmons dalam Sedarmayanti (2009 : 90) mengutarakan bahwa
kualitas pelayanan merupakan sesuatu yang kompleks sehingga untuk
menentukan sejauh mana kualitas dari pelayanan dapat dilihat dari lima dimensi,
yaitu:
a. Reliability (handal), kemampuan untuk memberikan secara tepat dan
benar, jenis pelayanan yang telah dijanjikan kepada konsumen/pelanggan.
b. Resposiveness (pertanggungjawaban), kesadaran atau keinginan untuk
membantu konsumen dan memberikan pelayanan yang cepat.
16
16
c. Assurance (jaminan), pengetahuan/wawasan, kesopan santunan,
kepercayaan diri dari pemberi layanan, respek terhadap konsumen.
d. Emphaty (empati), kemauan pemberian layanan untuk melakukan
pendekatan, memberikan perlindungan, serta berusaha untuk mengetahui
keinginan dan kebutuhan konsumen.
Ciri-ciri kualitas pelayanan publik menurut Tjiptono dalam Hardiyansyah
(2011:40) yaitu :
a. Ketepatan waktu pelayanan, yang meliputi waktu tunggu dan waktu proses;
b. Akurasi pelayanan, yang meliputi bebas dari kesalahan
c. Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan
d. Kemudahan mendapatkan pelayanan, misalnya banyaknya petugas yang
melayani dan banyaknya fasilitas pendukung seperti komputer
e. Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan berkaita dengan lokasi, ruang
tempat pelayanan, tempat parker, ketersediaan informasi dan lain-lain
f. Atribut pendukung pelayanan lainnya seperti ruang tunggu ber-ac, kebersihan
dan lain-lain
B. Konsep dan Teori Responsivitas
1. Pengertian responsivitas
Responsivitas adalah kemampuan provider untuk mengenali kebutuhan
masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan
program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
Secara singkat dapat dikatakan bahwa responsivitas ini mengukur daya tanggap
17
17
provider terhadap harapan, keinginan dan aspirasi serta tuntutan customers.
(Ratminto & Atik Septi Winarsih,2013 : 180-181 ).
Menurut Siagian dalam Suprayogi Sugiandi (2011 : 124 ). dalam
pembahasannya mengenai teori pengembangan organisasi mengindikasikan
bahwa responsivitas menyangkut kemampuan aparatur dalam menghadapi dan
mengantisipasi aspirasi baru, perkembangan baru, tuntutan baru, dan pengetahuan
baru. Birokrasi harus merespon secara cepat agar tidak tertinggal dalam
menjalankan tugas dan fungsinya.
Menurut (Santosa dalam jurnal Yulinda mawarni : 2014) mengatakan
bahwa responsivitas merupakan kemampuan lembaga publik dalam merespon
kebutuhan masyarakat terutama yang berkaitan dengan basic needs (kebutuhan
dasar) dan HAM (hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak social, dan hak
budaya).
Dari beberapa pendapat mengenai responsivitas dapat disimpukan bahwa
responsivitas merupakan bentuk tanggapan dan kerelaan penyedia layanan dalam
membantu memberikan pertolongan kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan.
Birokrasi dalam mendekatkan layanan terhadap masyarakat perlu upaya untuk
mengenali apa saja kebutuhan masyarakat. Kemudian pengenalan kebutuhan
masyarakat tersebut menjadi agenda penting bagi pemerintah untuk
mengembangkan pemberian layanan, sehingga masyarakat dapat merasa puas.
2. Indikator Responsivitas
Menurut Zeihtmal dkk (Hardiansyah 2011 : 146) menjelaskan beberapa
indikator responsivitas sebagai berikut :
18
18
a. Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan cepat. Pelayanan dengan cepat
merupakan kesigapan dan sukarela dari penyedia layanan dalam menjawab
pertanyaan dan memenuhi permintaan pelanggan.
b. Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan tepat yaitu pelayanan yang
diberikan sesuai dengan keinginan masyarakat sehingga tidak ada yang merasa
dirugikan atas pelayanan yang didapatkan.
c. Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan cermat. Dalam arti penyediaan
layanan harus selalu fokus dan sungguh-sungguh dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat.
d. Semua keluhan pelanggan direspon oleh petugas. Dalam arti bahwa setiap
penyedia layanan harus menanggapi keluhan masyarakat dan dicarikan solusi
terbaik.
3. Responsivitas Pelayanan Publik
Responsivitas Pelayanan Publik sangat diperlukan karena merupakan bukti
kemampuan organisasi publik untuk menyediakan tuntutan seluruh rakyat di suatu
negara. Dalam hal ini responsivitas merupakan cara yang efisien dalam mengatur
urusan baik di tingkat pusat maupun daerah atau lokal dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat, karenanya baik pemerintah pusat maupun daerah
dikatakan responsif terhadap kebutuhan masyarakat apabila kebutuhan masyarakat
tadi diidentifikasi oleh para pembuat kebijakan dengan pengetahuan yang
dimiliki, secara tepat dan dapat menjawab yang menjadi kepentingan publik
(Widodo dalam Safitri 2016).
19
19
Responsivitas merupakan konsep menyangkut kemampuan aparatur dalam
menghadapi dan mengantisipasi aspirasi baru, perkembangan baru, tuntutan baru,
dan pengetahuan baru. Menurut Lenvinne dalam Hardiyansyah (2011: 53)
menyatakan responsivitas ini mengukur daya tanggap providers terhadap harapan,
keinginan, dan aspirasi serta tuntutan customers.
Dari definisi di atas dapat disimpulkan responsivitas pelayanan publik
merupakan tanggapan dari pemberi layanan terhadap umpan balik yang diberikan
oleh masyarakat terkait pelayanan yang diterima. Responsivitas perlu ditingkatkan
dalam pelayanan publik, mengingat dalam menilai kualitas pelayanan yang
diberikan, pemerintah harus mendengar kebutuhan dan keluhan warga negara
yang diberikan layanan sebagai bahan evaluasi. Masalah dan keluhan tersebut
kemudian direspon dengan tepat dan secepat mungkin.
C. Konsep Persampahan
a. Definisi sampah
Menurut World Health Organization (WHO) definisi sampah adalah
sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang
dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya .
Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan
sampah menjelaskan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau
dari proses alam yang berbentuk padat (Ayat 1).
Para ahli kesehatan masyarakat Amerika membuat batasan, sampah
(waste) adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau
sesuatu yang dibuang, yang berasal dari kegiatan manusia, dan tidak terjadi
20
20
dengan sendirinya. Dari batasan ini jelas bahwa sampah adalah hasil kegiatan
manusia yang dibuang karena sudah tidak berguna. Dengan demikian sampah
mengandung prinsip sebagai berikut :
a. Adanya sesuatu benda atau bahan padat
b. Adanya hubungan langsung/tidak langsung dengan kegiatan manusia
c. Benda atau bahan tersebut tidak dipakai lagi
Juli Soemirat (2011) berpendapat bahwa sampah adalah sesuatu yang tidak
dikehendaki oleh yang punya dan bersifat padat. Azwar (2009) mengatakan yang
dimaksud dengan sampah adalah sebagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak
disenangi atau sesuatu yang harus dibuang yang umumnya berasal dari kegiatan
yang dilakukan manusia (termasuk kegiatan industri) tetapi bukan biologis karena
kotoran manusia (human waste) tidak termasuk kedalamnya. Selanjutnya, Manik
(2009) mendefinisikan sampah sebagai suatu benda yang tidak digunakan atau
tidak dikehendaki dan harus dibuang, yang dihasilkan oleh kegiatan manusia.
pendapat dari Juli Soemirat, Azwar, dan Manik (Hastuti 2015 : 27).
b. Jenis-jenis sampah
Jenis sampah yang ada di sekitar kita cukup beraneka ragam, ada yang
berupa sampah rumah tangga, sampah industri, sampah pasar, sampah rumah
sakit, sampah pertanian, sampah perkebunan, sampah peternakan, sampah
institusi/kantor/sekolah, dan sebagainya.
(Gelbert, 1996) seperti yang dikutip melalui Kajian Pustaka.com
menjelaskan terkait jenis-jenis sampah. Berdasarkan asalnya, sampah padat dapat
digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu sebagai berikut :
21
21
1. Sampah organik, adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan hayati
yang dapat didegradasi oleh mikroba atau bersifat biodegradable. Sampah
ini dengan mudah dapat diuraikan melalui proses alami. Sampah rumah
tangga sebagian besar merupakan bahan organik. Termasuk sampah
organik, misalnya sampah dari dapur, sisa-sisa makanan, pembungkus
(selain kertas, karet dan plastik), tepung, sayuran, kulit buah, daun dan
ranting. Selain itu, pasar tradisional juga banyak menyumbangkan sampah
organik seperti sampah sayuran, buah-buahan dan lain-lain.
2. Sampah Anorganik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non
hayati, baik berupa produk sintetik maupun hasil proses teknologi
pengolahan bahan tambang. Sampah anorganik dibedakan menjadi :
sampah logam dan produk-produk olahannya, sampah plastik, sampah
kertas, sampah kaca dan keramik, sampah detergen. Sebagian besar
anorganik tidak dapat diurai oleh alam/mikroorganisme secara
keseluruhan (unbiodegradable). Sementara, sebagian lainnya hanya dapat
diuraikan dalam waktu yang lama. Sampah jenis ini pada tingkat rumah
tangga misalnya botol plastik, botol gelas, tas plastik, dan kaleng.
c. Sumber-sumber sampah
a. Sampah yang berasal dari pemukiman (domestic wastes).
Sampah ini terdiri dari bahan-bahan padat sebagai hasil kegiatan rumah
tangga yang sudah dipakai dan dibuang, seperti sisa-sisa makanan baik
yang sudah dimasak atau belum, bekas pembungkus baik kertas, plastik,
daun, dan sebagainya, pakaian-pakaian bekas, bahan-bahan bacaan,
22
22
perabot rumah tangga, daun-daunan dari kebun atau taman.
b. Sampah yang berasal dari perkantoran.
Sampah ini dari perkantoran baik perkantoran pendidikan, perdagangan,
departemen, perusahaan, dan sebagainya. Sampah ini berupa kertas-kertas,
plastik, karbon, klip dan sebagainya. Umumnya sampah ini bersifat
anorganik, dan mudah terbakar (rubbish).
c. Sampah yang berasal dari jalan raya.
Sampah ini berasal dari pembersihan jalan, umumnya terdiri dari:
kertaskertas, kardus-kardus, debu, batu-batuan, pasir, sobekan ban,
onderdil-onderdil kendaraan yang jatuh, daun-daunan, plastik, dan
sebagainya.
d. Sampah yang berasal dari industri (industrial wastes).
Sampah ini berasal dari kawasan industri, termasuk sampah yang
berasal dari pembangunan industri, dan segala sampah yang berasal dari
proses produksi, misalnya : sampah-sampah pengepakan barang, logam,
plastik, kayu, potongan tekstil, kaleng, dan sebagainya.
e. Sampah yang berasal dari pertanian/perkebunan.
Sampah ini sebagai hasil dari perkebunan atau pertanian misalnya:
jerami, sisa sayur-mayur, batang padi, batang jagung, ranting kayu yang
patah, dan sebagainya.
f. Sampah yang berasal dari pertambangan.
Sampah ini berasal dari daerah pertambangan, dan jenisnya tergantung
dari jenis usaha pertambangan itu sendiri, maisalnya: batu-batuan,
23
23
tanah/cadas, pasir, sisa-sisa pembakaran (arang), dan sebagainya.
g. Sampah yang berasal dari petenakan dan perikanan.
Sampah yang berasal dari peternakan dan perikanan ini, berupa :
kotoran kotoran ternak, sisa-sisa makanan bangkai binatang, dan
sebagainya (Notoatmojo 2015 : 29).
d. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kuantitas dan Kualitas Sampah
Menurut Slamet (Hastuti 2015 : 31) sampah baik kualitas maupun
kuantitasnya sangat dipengaruhi oleh berbagai kegiatan dan taraf hidup
masyarakat. Beberapa faktor yang penting antara lain :
1. Jumlah Penduduk
Dapat dipahami dengan mudah bahwa semakin banyak penduduk
semakin banyak pula sampahnya. Penanganan sampah pun berpacu dengan
laju pertambahan penduduk.
2. Keadaan sosial ekonomi
Semakin tinggi keadaan social ekonomi masyarakat, semakin banyak
jumlah perkapita sampah yang dibuang. Kualitas sampahnya pun semakin
banyak bersifat tidak dapat busuk. Perubahan kualitas sampahnya ini,
tergantung pada bahan yang tersedia, peraturan yang berlaku serta kesadaran
masyarakat akan persoalan persampahan. Kenaikan kesejahteraan ini pun akan
meningkatkan kegiatan konstruksi dan pembaharuan bangunan-bangunan,
transportasi pun bertambah, dan produk pertanian, industri dan lain-lain akan
bertambah dengan konsekuensi bertambahnya volume dan jenis sampah.
24
24
3. Kemajuan teknologi
Kemajuan teknologi akan menambah jumlah maupun kualitas sampah,
karena pemakaian bahan baku yang semakin beragam, cara pengepakan dan
produk manufaktur yang semakin beragam pula.
4. Tingkat pendidikan
Menurut Hermawan (Hastuti 2015 : 32). Untuk meningkatkan mutu
lingkungan, pendidikan mempunyai peranan penting karena melalui
pendidikan, manusia makin mengetahui dan sadar akan bahaya limbah rumah
tangga terhadap lingkungan, terutama bahaya pencemaran terhadap kesehatan
manusia dan dengan pendidikan dapat ditanamkan berpikir kritis, kreatif dan
rasional. Semakin tinggi tingkat pendidikan selayaknya semakin tinggi
kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam penanganan sampah.
5. Pelayanan Pengelolaan sampah
Pasal 11 Undang-Undang No. 18 tahun 2008 tentang pengelolaan
sampah dijelaskan setiap orang berhak mendapatkan pelayanan dalam
pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah,
pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu.
Menurut Reksosoebroto (Hastuti 2015 : 32) penanganan sampah sangat
penting untuk mencapai kualitas lingkungan yang bersih dan sehat, dengan
demikian sampah harus dikelola dengan sebaik-baiknya sedemikian rupa
sehingga hal-hal yang negatif bagi kehidupan tidak sampai terjadi. Dalam
ilmu kesehatan lingkungan, suatu penanganan sampah dianggap baik jika
sampah tersebut tidak menjadi tempat berkembangbiaknya bibit penyakit serta
25
25
sampah tersebut tidak menjadi media perantara menyebar luasnya suatu
penyakit. Syarat lainnya yang harus terpenuhi dalam penanganan sampah ialah
tidak mencemari udara, air, dan tanah, tidak menimbulkan bau (segi estetis),
tidak menimbulkan kebakaran dan lain sebagainya.
Menurut Cunningham (Hastuti 2015 : 33) tahap penanganan sampah
modern terdiri dari 3R (Reduce, Reuse, Recycle) sebelum akhirnya
dimusnahkan atau dihancurkan.
e. Hambatan dalam Pengelolaan Sampah
Menurut Slamet (2013) masalah pengelolaan sampah di Indonesia
merupakan masalah yang rumit karena :
1. Cepatnya perkembangan teknologi, lebih cepat daripada kemampuan
masyarakat untuk mengelola dan memahami persoalan persampahan.
2. Meningkatnya tingkat hidup masyarakat, yang tidak disertai dengan
keselarasan pengetahuan tentang persampahan.
3. Kebiasaan pengelolaan sampah yang tidak efisien menimbulkan pencemaran
udara, tanah dan air, gangguan estetika dan memperbanyak populasi lalat dan
tikus.
4. Semakin sulitnya mendapatkan lahan sebagai tempat pembuangan akhir
sampah, selain tanah serta formasi tanah yang tidak cocok bagi pembuangan
sampah, juga terjadi kompetisi yang semakin rumit akan penggunaan tanah.
5. Semakin banyaknya masyarakat yang berkeberatan bahwa daerahnya dipakai
tempat pembuangan sampah.
6. Kurangnya pengawasan dan pelaksanaan peraturan.
26
26
7. Sulitnya mencari partisipasi masyarakat untuk membuang sampah pada
tempatnya dan memelihara kebersihan.
8. Pembiayaan yang tidak memadai, mengingat bahwa sampai saat ini
kebanyakan sampah dikelola oleh jawatan pemerintah.
D. Kerangka Pikir
Kerangka pikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori
berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah
penting (Sugiono, 2013 : 65).
Responsivitas pelayanan di suatu instansi sangat dibutuhkan dalam
pengelolaan sampah. pengelolaan berupa pengelolaan dapat dilihat dari seberapa
tanggap dan sejauh mana pemerintah serius dalam memberikan layanan atau
kinerja dalam kebijakan yang dibuat oleh Dinas Pertamanan dan Kebersihan di
Kota Makassar dalam menindaklanjuti masalah dan keluhan mengenai sampah
dari masyarakat.
Untuk mengukur responsivitas pemerintah dalam pengelolaan sampah di
kota makassar, maka penulis menggunakan empat indikator yang di kemukakan
oleh Zeithaml dkk (Hardiansyah 2011: 14) yaitu : Petugas/aparatur melakukan
pelayanan dengan cepat, Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan tepat,
Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan cermat, dan semua keluhan
pelanggan direspon oleh petugas.
27
27
Gambar 2.1 Bagan Kerangka pikir
E. Fokus Penelitian
Berdasarkan kerangka pikir maka fokus penelitian tentang Responsivitas
Pelayanan Pengelolaan Sampah Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar
yaitu : 1) Kecepatan Melayani, 2) Ketepatan Melayani, 3) Kecermatan Melayani,
4) Kemampuan Menanggapi Keluhan.
F. Deskripsi Fokus Penelitian
Berdasarkan fokus penelitian di atas yang dikemukakan oleh Zeithaml dkk
(Hardiansyah 2011: 14) maka deskripsi fokus penelitian dilihat dari empat
dimensi yaitu :
Responsivitas Pelayanan Pengelolaan
Sampah Di Dinas Pertamanan Dan
Kebersihan Kota Makassar
Ketepatan
melayani
Kecermatan
melayani
PELAYANAN PRIMA
Kemampuan
menanggapi
keluhan
Kecepatan
Melayani
28
28
1. Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan cepat yaitu bagaimana
kesigapan dan sukarela penyedia layanan dalam menjawab dan memenuhi
keinginan pelanggan, yang di dalamnya terdapat aspek :
a. Kesigapan Pemberi Layanan. Dalam hal ini dapat dinilai sejauh mana
kesigapan yang dilaksanakan oleh para petugas Dinas Pertamanan dan
Kebersihan dalam mengangkut sampah.
b. Sukarela Pemberi Layanan yang dimaksud disini petugas Dinas
Pertamanan dan Kebersihan secara sukarela memberikan keahlian, tenaga
dan waktunya saat melayani masyarakat dalam pengangkutan
persampahan.
2. Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan tepat yaitu pelayanan yang
diberikan sesuai dengan keinginan masyarakat sehingga tidak ada yang merasa
dirugikan atas pelayanan yang didapatkan. Pelayanan dengan tepat berkaitan
dengan :
a. Kesesuaian Prosedur Pelayanan yang dimaksud disini prosedur pelayanan
yang sederhana tidak bebelit-belit, yang mudah dipahami dan mudah
dilaksanakan. Kedisiplinan petugas, dan dan keadilan yang merata yaitu
dapat menjangkau yang berberda status, ekonomi, jarak, dan lokasi yang
harus dilakukan oleh para petugas Dinas Pertamanan dan Kebersihan.
b. ketetapan biaya dalam hal ini retribusi atau iuran sampah.
3. Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan cermat. Dalam arti setiap
penyedia layanan harus harus selalu fokus dan sungguh-sunguh dalam
29
29
memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tingkat kecermatan dan
kesungguhan dalam memberikan pelayanan di lihat dari aspek :
a. Kehandalan memberi layanan. Dapat kita lihat melalui seberapa besar
jumlah volume sampah yang diangkut oleh petugas setiap tahunnya.
b. Kemampuan petugas dalam menggunakan alat bantu layanan. Hal ini
berkaitan dengan pengadaan sarana dan prasarana yang disediakan oleh
pemerintah dalam pelayanan persampahan.
4. Semua keluhan pelanggan direspon oleh petugas. Dalam arti bahwa setiap
penyedia layanan harus menanggapi keluhan masyarakat dan dicarikan solusi
terbaik. Yang dilihat dari dari aspek :
a. Penyediaan akses
Dalam aspek ini Petugas/aparatur Dinas Pertamanan dan Kebersihan harus
menyediakan media pelaporan yang berkaitan dengan penyediaan sarana
teknologi telekomunikasi dan informatika kepada masyarakat untuk dapat
menyampaikan keluhannya.
b. Peran serta masyarakat
Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah bisa meliputi partisipasi
masyarakat. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah tergantung dari
cara pemerintah/penyedia layanan mensosialisasikan program-programnya
dalam penanggulangan kebersihan.
30
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Waktu dan Lokasi Penelitian
Penelitian ini berlangsung selama 2 bulan dari tanggal 14 Agustus sampai
14 Oktober 2019 dan dilaksanakan di Dinas Pertamanan dan Kebersihan yang
beralamat di Jl. Urip Sumihardjo, No. 8, Maccini, Kec. Makassar, Kota Makassar
Sulawesi Selatan, di bawah naungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Lokasi-
lokasi tersebut dipilih karena Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar
merupakan instansi pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan sampah di Kota
Makassar dan beberapa kecamatan yang dinilai memiliki perbedaan atas
pelayanan persampahan.
B. Jenis dan Tipe Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui Responsivitas Pelayanan Pengelolaan Sampah berdasarkan
permasalahan yang dibahas yaitu yang terjadi di Dinas Pertamanan dan
Kebersihan Kota Makassar. Adapun tipe penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.
Alasan peneliti menggunakan tipe ini adalah untuk menggambarkan secara
deskriptif bagaimana Responsivitas Pelayanan Pengelolaan Sampah. Deskriptif
digunakan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan deskripsi kata-kata
tertulis atau lisan dari informan.
C. Sumber Data
Adapun sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini
adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang ingin diperoleh
31
31
adalah data empiris yang didapatkan dari informan berdasarkan hasil wawancara.
Jenis data yang ingin diperoleh adalah mengenai responsivitas pelayanan
pengelolaan sampah. Sedangkan data sekunder adalah berupa dokumen-dokumen
resmi, buku-buku, hasil penelitian yang terwujud laporan dan sebagainya.
D. Informan Penelitian
Hasil penelitian ditetapkan secara purposive yaitu peneliti memilih
informan secara sengaja yang dianggap mempunya pengethuan tentang masalah
yang akan diteliti, dimana yang dimaksud disini adalah informan yang
diharapakan mampu memberikan data secara objektif, netral dan dapat
dipertanggunggungjawabkan. Adapun informan dalam penelitian ini adalah:
Kepala Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar, Pegawai / staff Dinas
Kebersihan dan Pertamanan Kota Makassar, Staff TPA Tamangapa Antang,
Petugas pengangkut sampah/ kebersihan, dan Masyarakat Kota Makassar pada
umumnya. Karakteristik informan sebagai berikut :
Tabel 3.1 Data informan Penelitian
NO.
Jabatan
Nama
Inisial
1. Kepala Dinas Pertamanan dan
Kebersihan
Drs. Abdul Azis Hasan, M.Si AZH
2. Staff Teknis/ Pegawai DPK Syamsul Bahri, SP SB
3. Pegawai/Staff Kec. Tamalate
dan Kec. Mariso
Syamsul Gaffur Ahmad,S.Sos SGA
4. Staff TPA Tamangapa Antang Herianto HR
5. PetugasKebersihan/Pengangkut
Sampah
Hamzah Agus HA
6. Masyarakat Sitti Rahmawati SR
32
32
E. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah
sebagai berikut :
1. Wawancara
Wawancara digunakan sebagai teknik dalam pengumpulan data dengan
menggunakan alat bantu buku untuk mencatat informasi serta kamera untuk
menjadi bukti yang konkrit mengenai wawancara dengan pihak yang
memahami permasalahan dalam hal ini dari pimpinan Dinas Pertamanan dan
Kebersihan Kota Makassar, Pegawai/staff Dinas Pertamanan dan Kebersihan,
Staff TPA Tamangapa Antang, Petugas pengangkut sampah/ kebersihan, dan
Masyarakat Kota Makassar.
2. Observasi
Untuk mendapatkan gambaran mengenai responsivitas pelayanan
pengelolaan sampah maka peneliti melakukan observasi. Dimana peneliti
datang dilokasi dan mengamati secara langsung bagaimana responsivitas
pelayanan pengelolaan sampah Di Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota
Makassar untuk melihat kegiatan yang dilakukan serta mencatat gejala-gejala
yang diselidiki.
3. Dokumentasi
Dokumentasi bisa berupa tulisan atau berita dari media online, arsip-arsip
tertulis dari dinas yang terkait untuk membantu penelitian.
F. Tehnik Analisis data
1. Reduksi Data (Data Reduction)
33
33
Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu
maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti yang telah dikemukakan,
semakin lama peneliti dilapangan, maka jumlah data akan semakin banyak.
Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data, mereduksi
data berarti merangkum, memilih hal-hal yang penting, dicari tema dan
polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran
yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan
data selanjutnya dan mencari bila diperlukan.
2. Penyajian Data (Data Display)
Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk
uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejelasnya.
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing and Verificaion)
Langkah ketiga dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan
verifikasi. Kesimpulan awal yang yang dikemukakan masih bersifat
sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang valid
dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka
kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.
G. Teknik Pengabsahan Data
Dalam penelitian ini untuk menguji keabsahan data dengan menggunakan
teknik triangulasi yaitu dengan melakukan pemeriksaan data untuk keperluan
pengecekan apakah proses dan hasil yang di terima sudah di pahami oleh peneliti
secara benar berdasarkan apa yang di maksud informan dalam penelitian di
antaranya yaitu dengan mewawancarai informan secara mendalam dan melakukan
34
34
pengujian apakah informasi yang di dapat sesuai dengan observasi yang di
lakukan di lapangan.
Teknik yang digunakan untuk pemeriksaan keabsahan data yang
memanfaatkan sesuatu yang lain adalah tehnik triangulasi, baik triangulasi sumber
maupun metode. Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek balik
derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari melalui waktu dan alat
yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Triangulasi terdiri atas tiga bagian,
antara lain:
1. Triangulasi sumber data, Dilakukan dengan membandingkan dan mengecek
baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan
cara yang berbeda dalam metode kualitatif yang dilakukan dengan
membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
2. Triangulasi metode, Dilakukan untuk menguji sumber data, memiliki tujuan
untuk mencari kesamaan data metode yang berbeda.
3. Triangulasi waktu, Triangulasi waktu berkenaan dengan waktu pengambilan
data peneliti melakukan wawancara dengan informan dalam kondisi waktu
yang berbeda untuk menentukan kredibilitas data.
35
BAB IV
GAMBARAN LOKASI PENELITIAN
A. Deskripsi Objek Penelitian
1. Profil Umum Kota Makassar
Kota Makassar menjadi ibukota Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965
Nomor 94), dan kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965
Daerah Tingkat II Kotapraja Makassar diubah menjadi Daerah Tingkat II
Kotamadya Makassar. Tanggal 31 Agustus 1971 nama Kota Makassar
berubah menjadi Ujung Pandang, hal tersebut diatur berdasrkan Peraturan
Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971. Saat itu Kota Makassar dimekarkan dari
21 Km2 menjadi 115,87 Km2, terdiri dari 11 wilayah kecamatan, 62
lingkungan dengan penduduk sekitar 700 ribu jiwa.
a. Kondisi Geografis
Pemekaran ini mengadopsi sebagian dari wilayah Kabupaten Gowa,
Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkajene Kupulauan. Kota Makassar
merupakan ibukota Provinsi Sulawasi Sealatan. Secara geografis Kota
Makassar terletak pada pesisir pantai Barat bagian Selatan Sulawesi Selatan,
Pada titik koordinat 119024’17’38‖ Bujur Timur dan 508’6’19‖ Lintang
Selatan.
Secara administratif Kota Makassar mempunyai batas-batas wilayah
yaitu :
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kabupaten Gowa
36
36
- Sebelah Utara berbatas dengan Kabupaten Maros
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Maros,dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar.
Topografi pada umumnya berupa daerah pantai. Letak ketinggian Kota
Makassar berkisar 0,5-10 meter dari permukaan laut.
Kota Makassar memiliki luas wilayah 175,77 km2 yang terbagi kedalam
14 kecamatan dan 143 Kelurahan. Selain memiliki wilayah daratan, Kota
Makassar juga memiliki wilayah kepulauan yang dapat dilihat sepanjang garis
pantai Kota Makassar.
Gambar 4.1 : Peta Wilayah Administrasi Kota Makassar
Sumber : WebSite Kota Makassar- Peta Administrasi Kota Makassar
Adapun pulau-pulau wilayah Kota Makassar merupakan bagian dari dua
Kecamatan yaitu Kecamatan Ujung Pandang dan Ujung Tanah. Pulau-pulau ini
merupakan gugusan pulau-pulau karang yang terdiri dari 12 pulau, bagian dari
gugsan pulau-pulau Sangkarang. Pulau tersebut adalah Pulau Lanjukang, Pulau
37
37
Langkai, Pulau Lumu-lumu, Pulau Bone Tambung, Pulau Kodingareng Keke,
Pulau Samalona, Pulau Lae-lae, Pulau Gusung dan Pulau Kayangan. Rincian luas
masing-masing kecamatan, diperbandingkan dengan persentase luas wilayah Kota
Makassar sebagai berikut:
Tabel 4.1 : Luas Wilayah Dan Persentase Terhadap Luas Wilayah
Menurut Kecamatan Di Kota Makassar Tahun 2019
No.
Kode
Wil.
Kecamatan
Luas
Wilayah
(km2)
Presentase Terhadap
Luas Kota Makassar
1. 010 Mariso 1,82 1,04
2. 020 Mamajang 2,25 1,28
3. 030 Tamalate 20,21 11,50
4. 031 Rappocini 9,23 5,25
5. 040 Makassar 2,52 1,43
6. 050 Ujung Pandang 2,63 1,50
7. 060 Wajo 1,99 1,13
8. 070 Bontoala 2,10 1,19
9. 080 Ujung Tanah 5,94 3,38
10. 090 Tallo 5,83 3,32
11. 100 Panakukkang 17,5 9,70
12. 101 Manggala 24,14 13,73
13. 110 Biringkanaya 48,22 27,43
14. 111 Tamalanrea 31,84 18,12
JUMLAH 175,77 100,00
Sumber : Dinas pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar 2019
38
38
b. Keadaan Penduduk Kota Makassar
Jumlah penduduk Kota Makassar pada tahun 2019 tercatat kurang lebih
1.608.027 jiwa yang terdiri dari 696.086 laki-laki dan 71.986 perempuan.
kepadatan penduduk Kota Makassar mencapai 17.637 Km².
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kota Makassar
Kode
Wilayah
Kecamatan
Laki-
laki
Perempuan
Jumlah
Penduduk
Makassar
Kepadatan
Sex.
Ratio
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 Mariso 30.947 30.815 61.762 182 339
2 Mamajang 30.580 31.387 61.967 225 275
3 Makassar 44.539 45.019 89.558 254 353
4 Ujungpandang 14.108 14.835 28.943 263 110
5 Wajo 20.062 18.948 39.010 199 196
6 Bontoala 33.523 33.647 67.170 210 320
7 Tallo 87.702 85.001 172.703 871 198
8 Ujung Tanah 28.542 28.046 56.588 594 95
9 Panakukang 86.721 85.239 171.960 1.715 100
10 Tamalate 109.290 106.590 215.880 1.818 119
11 Biringkanaya 118.497 116.867 235.364 4.822 49
12 Manggala 80.130 78.759 158.889 2.374 67
13 Rappocini 85.856 87.091 172.947 924 187
14 Tamalanrea 64.059 61.703 125.762 3.186 39
Jumlah 834.556 823.947 1.658.503 17.637 2.448
Sumber : Sub.Sekretariat Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar 2019
Penyebaran penduduk terpadat di Kota Makassar Tahun 2016 dirinci menurut
kecamatan, menunjukkan bahwa penduduk masih terkonsentrasi di wilayah
Kecamatan Biringkanaya, yaitu sebanyak 235.364 jiwa atau sekitar 14,19 persen
dari total penduduk, disusul Kecamatan Tamalate sebanyak 215.880 jiwa atau
sekitar 13,02 persen. Kemudian Kecamatan Rappocini sebanyak 172.947 jiwa
atau sekitar 10,43 persen dan yang terendah adalah Kecamatan Ujung Pandang
sebanyak 28.943 jiwa atau sekitar 1,74 persen.
39
39
c. Keadaan iklim Kota Makassar
Kota Makassar memiliki kondisi iklim sedang hingga tropis memilki suhu
udara rata-rata berkisar antara 26° -29°C. Kota Makassar adalah kota yang terletak
dekat dengan pantai yang membentang sepanjang koridor barat dan utara yang
dikenal sebagai “Waterfront City” yang didalamnya mengalir beberapa sungai
(Sungai Tallo, Sungai Jeneberang, dan Sungai Pampang).
2. Gambaran Umum Kantor Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota
Makassar
Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar sebagai Institusi Satuan
Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar yang pembentukannya diharapkan akan
lebih kaya dengan fungsinya agar dapat memberikan inspirasi dan imajinasi dalam
mengakomodasi dan memfasilitasi kepentingan pelayanan terhadap masyarakat
dalam bidang penanganan kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) serta
pemakaman. Selain daripada itu institusi ini memiliki tugas dan fungsi yang
sangat luas dalam mengakselerasikan hasil pembangunan mendukung terciptanya
pelestarian lingkungan hidup, karena itu kapasitas kinerjanya diharapkan akan
lebih efektif dan efisien.
Pembentukan Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar sesuai
Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tanggal 7 Juni 2009
tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah dimana dalam kedudukannya
merupakan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Makassar.
40
40
Struktur dan uraian tugas pokok Dinas Pertamanan dan Kebersihan dalam
rangka melaksanakan tugas utama dan fungsinya memiliki perangkat organisasi
yang tercantum dalam struktur organisasi dengan uraian tugas sebagai berikut :
a. Kepala Dinas Pertamanan dan Kebersihan
b. Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif bagi
seluruh satuan kerja di lingkungan Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota
Makassar. Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
a) Penanganan kesekretariatan
b) Pelaksanaan urusan kepegawaian dinas
c) Pelaksanaan urusan keuangan dan penyusunan neraca SKPD
d) Pengkoordinasian perumusan program dan rencana kerja Dinas
Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar
e) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
c. Sub Bagian Umum Kepegawaian
Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyusun rencana
kerja, melaksanakan tugas teknis ketatausahaan, mengelola administrasi
kepegawaian serta melaksanakan urusan kerumahtanggaan dinas/kantor,
Sub bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
a) Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja Subbagian
Umum dan Kepegawaian;
41
41
b) Mengatur pelaksanaan kegiatan sebagian urusan ketatausahaan
meliputi surat-menyurat, kearsipan, surat perjalanan dinas,
mendistribusikan surat sesuai bidang;
c) Melaksanakan usul kenaikan pangkat, mutasi dan pension;
d) Melaksanakan usul gaji berkala, usul tugas belajar dan izin belajar;
e) Menghimpun dan mengsosialisasi peraturan perundang-undangan
di bidang kepegawaian dalam lingkup dinas;
f) Menyiapkan bahan penyusunan standarisasi yang meliputi bidang
kepegawaian, pelayanan, organisasi dan ketatalaksanaan;
d. Sub Bagian Keuangan
Sub bagian keuangan mempunyai tugas menyusun rencana kerja dan
melaksanakan tugas teknis keuangan dinas/kantor. Sub bagian keuangan
menyelenggarakn fungsi :
a) Menyusun rencana dan program kerja Sub bagian Keuangan
b) Mengumpulkan dan menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah
c) Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja
Anggaran (RKA) dan Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA)
dari masing-masing Bidang dan Sekretariat sebagai bahan
konsultasi perencanaan ke Bappeda melalui Kepala Dinas
d) Menyusun realisasi perhitungan anggaran dan administrasi
perbendaharaan dinas
42
42
e) Mengumpulkan dan menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi dari masing-masing satuan kerja
f) Menyusun laporan neraca SKPD dengan melakukan koordinasi
dengan Sub bagian Perlengkapan.
e. Sub Bagian Perlengkapan
Sub bagian Perlengkapan mempunyai tugas menyusun rencana kerja dan
melaksanakan tugas teknis perlengkapan, membuat laporan serta
mengevaluasi semua pengadaan barang. Sub bagian Perlengkapan
menyelenggarakan fungsi :
a) Menyusun rencana dan program kerja Sub bagian Perlengkapan
b) Menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU)
c) Meminta usulan rencana Rencana Kebutuhan Barang Unit
(RKBU) dari semua bidang dalam Lingkup Dinas Pertamanan
dan Kebersihan
d) Membuat Daftar Kebutuhan Barang (RKB)
e) Membuat Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU)
f) Menyusun kebutuhan biaya pemeliharaan untuk tahun anggaran
dan bahan penyusunan APBD
f. Bidang Pertamanan
Bidang Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan pembangunan dan
pemeliharaan taman, tata keindahan taman (dekorasi) kota serta
pembibitan dan pengembangan tanaman. Bidang Pertamanan
menyelenggarakan fungsi :
43
43
a) Penyiapan perumusan kebijaksanan umum dan teknis pembangunan,
pemeliharaan taman dan tata keindahan (dekorasi) kota, pembibitan
dan pengembangan tanaman
b) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan dan
pemeliharaan di bidang pertamanan, dan tata keindahan (dekorasi) luar
dan dalam ruang, pembibitan dan pengembangan tanaman
c) Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis pembangunan
dan pemeliharaan taman, serta penataan keindahan
d) Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis pembibitan dan
pengadaan tanaman hias dan pohon pelindung yang siap ditanam
e) Penanganan administrasi urusan tertentu
g. Bidang Pengembangan Kapasitas Kebersihan Kota
Bidang Pengembangan Kapasitas Kebersihan Kota mempunyai tugas
melaksanakan kegiatan pembinaan kelembagaan masyarakat,
pengembangan partisipasi masyarakat, penyuluhan/pembinaan dan
penyadaran masyarakat dalam bidang teknik Penanganan
Kebersihan/Persampahan. Bidang Pengembangan Kapasitas Kebersihan
Kota menyelenggarakan fungsi :
a) Melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai tugas pokok dan
fungsinya
b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis
kelembagaan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan
Bidang Pengembangan Kapasitas Kebersihan Kota
44
44
c) Penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan peran serta
masyarakat dan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan Bidang
Pengembangan Kapasitas Kebersihan Kota
d) Penyiapan bahan bimbingan teknis, penyuluhan, sosialisasi
kebijakan penyelenggaraan Bidang Pengembangan Kapasitas
Kebersihan Kota
e) Mengembangkan lokasi-lokasi percontohan peran serta masyarakat
dalam kegiatan kebersihan/persampahan serta mempromosikan
program kegiatan 3 R; kegiatan persampahan (penanganan daur
ulang) yang berorientasi peningkatan sumber daya manusia,
lingkungan dan ekonomi
f) Penanganan administrasi urusan tertentu
h. Seksi Pembinaan Kelembagaan Masyarakat
Seksi Pembinaan Kelembagaan Masyarakat mempunyai tugas
melaksanakan kegiatan pembinaan kelembagaan masyarakat dalam
penyelenggaraan kebersihan/persampahan. Seksi Pembinaan Kelembagaan
Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
a) Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja Seksi
Pembinaan Kelembagaan Masyarakat
b) Membina dan mengembangkan fungsi kelembagaan masyarakat
dalam penyelenggaraan kebersihan/persampahan kota
c) Penyiapan bahan kebijakan umum dan teknis penanganan lembaga
masyarakat dalam penyelenggaraan kebersihan/persampahan
45
45
d) Membimbing pemberdayaan lembaga masyarakat dalam
penyelenggaraan kebersihan/persampahan kota
e) Mengembangkan potensi kelembagaan masyarakat dalam
penyelenggaraan kebersihan/persampahan kota
f) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas
g) Melaksanakan bidang kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
i. Bidang Penataan Kebersihan Kota
Bidang Penataan Kebersihan Kota mempunyai tugas melaksanakan
kegiatan pengembangan teknik penanganan kebersihan kota,
melaksanakan monitoring dan evaluasi Kebersihan Kota dan pemeliharaan
peralatan dan alat berat. Bidang Penataan Kebersihan Kota
menyelenggarakan fungsi:
a) Melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai tugas pokok dan
fungsinya
b) Penyiapan bahan/data perencanaan dan perumusan teknik
pengembangan penyelenggaraan Bidang Penataan Kebersihan
Kota
c) Penyelenggaraan penanganan persampahan meliputi pengumpulan,
pengangkutan, penanganan sampah dan Tempat Pengolahan Akhir
(TPA)
d) Melaksanakan penataan sistem dan mekanisme pembersihan jalan,
penanganan TPS/Kontainer dan penataan zona/blok/jalur
pelayanan pengangkutan sampah
46
46
e) Penyiapan bahan perumusan standar pelayanan penyelenggaraan
Bidang Penataan Kebersihan Kota
f) Penyiapan bahan perumusan kebutuhan sarana dan prasarana
penyelenggaraan kebersihan/persampahan kota
g) Melaksanakan penelitian/kajian, observasi pengembangan sistem
penanganan kebersihan/persampahan
h) Melaksanakan monitoring dan evaluasi sistem pelaksanaan
penyelenggaraan kebersihan/persampahan kota
i) Melaksanakan pemeliharaan peralatan dan alat berat
j) Penanganan administrasi urusan tertentu.
j. Seksi Pengembangan Teknik Penanganan Kebersihan Kota
Seksi Pengembangan Teknik Penanganan Kebersihan Kota mempunyai
tugas melaksanakan penelitian/kajian, pengembangan sistem dan teknologi
penanganan dalam penyelenggaraan kebersihan / persampahan kota. Seksi
Pengembangan Teknik Penanganan Kebersihan Kota menyelenggarakan
fungsi :
a) Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja Seksi
Pengembangan Teknik Penanganan Kebersihan Kota
b) Melaksanakan kajian dan perencanaan dan perumusan
pengembangan teknik penyelenggaraan dan untuk penanganan
kebersihan/persampahan kota
c) Melaksanakan perumusan standar pelayanan penyelenggaraan
kebersihan/persampahan kota
47
47
d) Melaksanakan penelitian/kajian pengembangan sistem dan
teknologi penanganan penyelenggaraan kebersihan/persampahan
kota
e) Melaksanakan pengumpulan sampah, pengangkutan sampah
meliputi pembersihan/penyapuan jalan, penanganan TPS/Kontainer
dan pengangkutan sampah dari sumber ke TPA
k. Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebersihan Kota
Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebersihan Kota mempunyai
tugas melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam
penyelenggaraan kebersihan/persampahan kota. Seksi Monitoring dan
Evaluasi Pelaksanaan Kebersihan Kota menyelenggarakan fungsi :
a) Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja Seksi
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebersihan Kota
b) Melaksanakan monitoring, evaluasi penyelenggaraan bidang
penanganan kebersihan/persampahan kota
c) Melaksanakan evaluasi sistem penanganan penyelenggaraan
kebersihan/ persampahan kota
d) Mempersiapkan bahan/data hasil evaluasi sistem penanganan
penyelenggaraan kebersihan/persampahan kota
e) Melaksanakan koordinasi pemberian sanksi pelanggaran dan
pemberian penghargaan terhadap sistem penanganan
kebersihan/persampahan kota
f) Melaksanakan penertiban kebersihan/persampahan kota
48
48
g) Mempersiapkan bahan/data dan petunjuk penyelenggaraan lomba
kebersihan baik tingkat kecamatan maupun tingkat kota
h) Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain yang berkaitan
dengan bidang tugasnya
i) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas
j) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
3. Visi dan Misi Dinas Pertamanan Dan Kebersihan
Dalam aktivitasnya, Dinas Pertamanan dan Kebersihan ini mempunyai visi
dan misi kantor dinas yang melandasi dan merupakan tujuan secara umum
apa yang ingin dicapai kantor dinas dalam bidang kegiatan dan usaha visi
misi yang dimaksud adalah :
a. VISI
“Mewujudkan Kota Makassar ASRI dan NYAMAN berkelas dunia.”
b. MISI
1. Mengurangi laju timbunan sampah dalam rangka pengelolaan
persampahan/kebersihan yang berkelanjutan (Zero Waste
Management);
2. Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan system
pengelolaan persampahan/kebersihan dan pengelolaan Ruang
terbuka hijau (RTH);
3. Memberdayakan masyarakat dan meningkatkan peran aktif dunia
usaha/swasta dalam pengelolaan persampahan/kebersihan dan
pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
49
49
4. Meningkatkan kemampuan manajemen dan kelembagaan dalam
system pengelolaan persampahan/kebersihan dan pengelolaan
Ruang Terbuka Hijau (RTH) sesuai dengan prinsip good and
cooperate governance;
5. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan
persampahan / kebersihan dan pengelolaan RTH;
6. Menerapkan inovasi dan teknologi hijau dalam pengelolaan
persampahan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
4. Tugas Dan Fungsi Pokok Dinas Pertamanan Dan Kebersihan
a. Tugas Pokok :
Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar mempunyai tugas
pokok merumuskan, membina, mengendalikan kebijakan di bidang
pertamanan, penghijauan, tata kelola keindahan (dekorasi) kota,
penyelenggaraan kebersihan/persampahan, penanganan pemakaman
dan Tempat Penanganan Akhir Sampah (TPA)
b. Fungsi :
1. Penyusunan rumusan kebijakan teknis pembinaan umum di bidang
pertamanan, penghijauan, tata kelolah keindahan (dekorasi) kota,
penyelenggaraan kebersihan mengenai persampahan, penanganan
pemakaman dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah
2. Penyusunan rencana dan program pembinaan, pengembangan di
bidang pertamanan, penghijauan, tata keindahan (dekorasi) kota,
penyelenggaraan kebersihan mengenai persampahan, penanganan
pemakaman dan Tempat Pembuangan Akhir Sampah
50
50
3. Penyusunan rencana dan program pengkoordinasian dan kerja
sama dengan pihak terkait di bidang pertamanan, penghijauan, tata
keindahan (dekorasi) kota, penyelenggaraan kebersihan atau
persampahan, penanganan pemakaman dan Tempat Pembuangan
Akhir Sampah
4. Penyusunan rencana dan program penertiban, peningkatan peran
serta masyarakat di bidang pertamanan, penghijauan, tata
keindahan (dekorasi) kota, penyelenggaraan kebersihan atau
persampahan, penanganan pemakaman dan Tempat Pembuangan
Akhir Sampah
5. Pelayanan perizinan pemakaman
6. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional
penanganan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik
daerah yang berada dalam penguasaannya
7. Pelaksanaan kesekretariatan dinas
8. Pembinaan unit pelaksana teknis
51
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Dinas Pertamanan Dan Kebersihan
52
52
B. Responsivitas Pelayanan Pengelolaan Sampah Dinas Pertamanan Dan
Kebersihan Kota Makassar
Dalam mewujudkan pelayanan yang maksimal dan sesuai dengan harapan
masyarakat terkait dengan persampahan, maka dirasa sangat perlu adanya
responsivitas atau daya tanggap pelayanan persampahan yang tinggi dari Dinas
Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar dalam menjalankan setiap tugas,
pokok dan fungsinya sebagai institusi yg memiliki tanggung jawab tertinggi untuk
mengakomodasi dan memfasilitasi kepentingan pelayanan terhadap masyarakat
dalam bidang penanganan kebersihan khususnya persampahan.
Untuk mengukur sejauhmana tingkat responsivitas pelayanan persampahan
Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar, penulis menggunakan empat
indikator responsivitas menurut Zeithaml, dkk (Hardiyansyah, 2011 : 46) yang
sekaligus menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu: (1) Petugas / aparatur
melakukan pelayanan dengan cepat , (2) Petugas / aparatur melakukan pelayanan
dengan tepat, (3) Petugas / aparatur melakukan pelayanan dengan cermat, (4)
Semua keluhan pelanggan direspon oleh petugas.
1. Petugas / aparatur melakukan pelayanan dengan cepat.
Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar sebagai Instansi yang
bertanggungjawab atas pelayanan persampahan harus bisa lebih peka dan
bertindak cepat dalam pengangkutan persampahan yang sering dikeluhkan
masyarakat. Kecepatan dalam melayani dan menanggapi permintaan masyarakat
53
53
merupakan salah satu wujud pemerintah serius atau tidak dalam memberikan
pelayanan.
Pelayanan dengan cepat ini berkaitan dengan kesigapan dan ketulusan
penyedia layanan dalam menjawab pertanyaan dan memenuhi permintaan
pelanggan yang di dalamnya terdapat aspek : a) Kesigapan Pemberi Layanan, b)
Sukarela Pemberi Layanan.
a. Kesigapan Pemberi Layanan
Kesigapan dalam memberi pelayanan kepada masyarakat dengan menilai
sejauh mana para petugas yang dilaksanakan Dinas Pertamanan dan Kebersihan
Kota Makassar bersama kecamatan masing-masing dalam mengangkut sampah.
Penilaian terkait tingkat kecepatan pemerintah terkait pelayanan pengangkutan
sampah, dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Bapak “AZN” selaku Kepala
Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat. Berikut hasil wawancaranya :
“....Hal utama yang harus dilakukan para petugas atau penyedia layanan
dalam memberikan bentuk pelayanan yang memuaskan kepada
masyarakat yaitu dengan memberikan pelayanan yang cepat dan
maksimal. Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar tetap
memiliki tanggungjawab dan fungsi institusi untuk melakukan koordinasi
dan pengawasan terhadap kecamatan yang telah diberi kewenanangan
operasional pelayanan sesuai yang tertuang dalam Peraturan Walikota
(perwali) No. 3 Tahun 2015 yang sebagian besar kewenangan sudah
dilimpahkan kepihak kecamatan dan jajarannya kelurahan, RT dan RW.
Jadi, untuk masalah tingkat kecepatan dalam pengangkutan persampahan
kami dari pihak petugas sangat sigap dalam hal pelayanan dan selalu
melakukan koordinasi dengan baik. Petugas kebersihan pun selalu cepat
dan siaga dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dan respon
kami kepada masyarakat tentunya siapa saja yang menghubungi terkait
54
54
masalah persampahan akan kami tidaklanjuti secepatnya. Selain itu, kami
rasa tanggungjawab itu sudah menjadi kewenangan dari pihak kecamatan
dalam melayani masyarakat harus pula diterapkan dengan
baik..”(Wawancara dengan Bapak AZN 16 September 2019).
Berdasarkan penjelasan dari hasil wawancara di atas maka penulis
menyimpulkan bahwa tingkat kecepatan yang dilakukan oleh penyedia layanan
dalam hal ini Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar sudah sigap
dalam melayani masyarakat sebab dari pihak penyedia selalu melakukan
koordinasi dengan petugas kebersihan lainnya seperti yang tertuang dalam
Peraturan Walikota (Perwali) No. 3 Tahun 2015 yang sebagian besar kewenangan
sudah dilimpahkan kepihak kecamatan dan jajarannya, sehingga pelayanan yang
dilakukan dengan cepat dapat segera teratasi oleh pihak pemerintah maupun
petugas kebersihan di tiap-tiap kecamatan.
Hal ini pun diungkapkan oleh bapak “SY” selaku Kepala Seksi Kebersihan
Kec. Mariso yang mengatakan bahwa:
“...Masalah sistem pelayanan persampahan yang yang sering dikeluhkan
warga disini mengenai kecepatan para petugas kebersihan, sebagian
masyarakat masih menganggap petugas kebersihan terkadang lambat
mengakut sampah di depan rumah tiap warga padahal tersebut sudah
ditangani dengan baik dari pihak petugas kebersihan bahkan semua pihak
dari kecamatan sudah menyediakan via pelaporan melalui jaringan internet
atau layanan grup. Jadi, koordinasi petugas mengenai keluhan
pengangkutan persampahan dalam hitungan menit saja kami langsung di
eksekusi atau menindaklanjuti dengan cepat. Petugas juga melihat skala
permasalahan dari para warga jika waktunya memang bisa dituntaskan
dalam waktu satu hari maka akan dituntasakan pada saat itu, contoh saja
perbaikan selokan kan itu bisa memakan waktu 2-3 hari jadi kembali lagi
itu tergantung tingkat atau skala permasalah tapi bukan berarti kami
lambat atau kurang memperhatikan masalah tersebut karena itu sudah
menjadi kewenangan kami selaku petugas...” (Hasil wawancara dengan
bapak SY 8 Oktober 2019)
55
55
Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pengangkutan persampahan
yang dilakukan oleh petugas sudah sigap dan cepat. Petugas juga melihat skala
permasalahan dari para warga jika waktunya memang bisa dituntaskan dalam
paling lambat dua sampai tiga hari tergantung tingkat permasalahan.
Tabel 4.3 Jadwal pelayanan pengangkutan persampahan menurut Kecamatan
Tahun 2019
No Wadah Kapasitas Pelayanan Waktu Lama
Pengang
kutan
Ket.
1. Kantong
Plastik
10-40 K 1 KK 07.12 2-3 Hari Individual
2. Tong 40 L 1 KK 07.12 2-3 Hari Maksimal
3 hari
3. Tong 120 L 2-3 KK 07.12 2-3 Hari Toko
4. Tong 140 L 4-6 KK 07.12 2-3 Hari -
5. Kontainer 1000 L 80 KK 06.30 2-3 Hari Komunal
6. Motor Viar 500 L 40 KK 05.00 2-3 Hari Komunal
7.
Tong/Truk
30-40 L
Pejalan
Kaki,
Taman
07.30
2-3 Hari
-
Sumber : Sekt. Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar 2019
Hal yang sama diungkapkan oleh bapak MD selaku petugas kebersihan di
Kec.Mariso, yang sering dikeluhkan masyarakat terkait pelayanan pengangkutan
sampah yang diberikan khusunya di Kecamatan Mariso yakni :
“..Masalah keterlambatan waktu pengangkutan dan armada/ sarana TPS
yang belum cukup tersedia. Terkait masalah keterlambatan pengangkutan
sampah, dari pihak kecamatan dibantu melalui koordinasi dari Dinas
Pertamanan dan Kebersihan langsung menindaklanjuti keluhan tersebut.
Penanganan keterlambatan pengangkutan paling lama selama tiga hari,
tergantung jarak lokasi, setelah itu sampah sudah kembali diangkut oleh
petugas..”(wawancara dengan IS 1 Oktober 2019)
56
56
Berdasarkan penjelasan dari hasil wawancara di atas maka penulis
menyimpulkan bahwa kesigapan dari para penyedia pelayanan sangatlah
diperlukan karena itu salah satu faktor pendukung tercapainya tujuan pelayanan
yang optimal. Kecepatan atapun kesigapan dalam melayani akan selalu menjadi
prioritas utama dalam pelayanan apapun bentuk permasalah dari para penerima
layanan tetap harus dilaksanakan dengan semestinya.
Terkait dengan kesigapan pemerintah dalam masalah pengangkutan pelayanan
persampahan, Ibu FRA selaku warga yang bermukim di sekitar Kelurahan Lette
Kec. Mariso, mengeluhkan tingkat kesigapan pemerintah. Berikut wawancaranya:
“...Khususnya warga di Kelurahan Lette ini pernah bermasalah bagian
drainase atau salurannya yang tersumbat akibat sampah yang tertumpuk.
Petugas yang hanya melakukan pengangkutan satukali sehari itupun hanya
dilakukan saat malam hari sesudah magrib dan itupun hanya mengangkut
sampah yang memang di simpan didepan rumah. Saya rasa petugas belum
sepenuhnya melakukan tugasnya dengan baik karena yang namanya
petugas kebersihan harus semuanya diperhatikan untuk masalah
sampahnya terutama di tiap-tiap selokan warga disini agar tidak terjadi
penyumbakan. Jadi, saya rasa petugas dalam hal kecepatan dalam
mengangkut sampah masih sangat lambat dan kurang peduli..”(Hasil
wawancara FRA 9 Oktober 2019).
Wawancara di atas diketahui bahwa tingkat kesigapan petugas dalam
pengangkutan persampahan masih kurang peduli hal itu dilihat dari jadwal
pengangkutannya yang dilakukan sekali sehari sehingga mengakibatkan
penumpukan disekitar pemukiman penduduk.
Sesuai dengan hasil wawancara dan observasi penulis dengan pemerintah dan
warga di berbagai lokasi, dapat dilihat bahwa tingkat kecepatan dan kesigapan
pihak Pemerintah mulai dari Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar
57
57
dan Kecamatan Mariso terkait pelayanan pengangkutan persampahan Pada
Kecamatan Mariso khususnya di Kelurahan Lette. Kecepatan dan kesigapan
pemerintah dalam pelayanan pengangkutan sampah dapat dikatakan sangat
rendah. Hal itu dilihat dari pernyataan warga setempat yang merasa petugas
kebersihan sangat lambat melakukan pengangkutan dan bahkan semua
keluhannya jarang ditanggapi oleh pemerintah.
b. Sukarela Pemberi Layanan.
Sukarela dalam pemberian layanan yang dimaksud disini petugas Dinas
Pertamanan dan Kebersihan secara sukarela atau dengan kemauan sendiri
memberikan keahlian, tenaga dan waktunya saat melakukan pelayanan kepada
masyarakat.
Untuk mengetahui sukarela petugas/aparatur dalam memberikan tenaga dan
waktunya, Berikut hasil wawancara selaku Kepala Seksi Evaluasi dan Monotoring
Pengelolaan Kota bapak SB Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar,
Beliau mengatakan :
“...Kerelaan kami selaku petugas dan penyedian layanan meluangkan tenaga
waktu untuk kepentingan masyarakat demi terciptanya kota yang bersih dan
asri itu mungkin tidak bisa dihitung lagi. Kami selalu memberikan pelayanan
yang mungkin petugas hanya berhenti melakukan pelayanan pada saat
transportasi bermasalah atau rusak. Pihak kecamatan yang selalu melakukan
koordinasi dengan pihak DPK dan harus mampu melakukan peran dan
tanggungjawabnya..”(Hasil wawancara bapak SB 19 Sepetember 2019).
Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat kerelaan para
petugas Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar dalam meluangkan
tenaga dan waktunya untuk kepentingan masyarakat sangat tinggi hal itu dilihat
58
58
dari kepedulian petugas yang hanya berhenti melakukan pelayanan pada saat
transportasi bermasalah atau rusak.
Hal lain juga dikemukakan oleh bapak AP selaku Pengawas dan
Penanggungjawab Kebersihan Kec. Tamalate terkait kerelaan hati para petugas
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, beliau mengatakan :
“...Soal kerelaan dan keahlian kami yang mampu menjalankan dan
tanggungjawab sebagai penyedia layanan tidak bisa diragukan lagi
bagaimana petugas sangat telaten pada saat pengakutan dan melayani
masyarakat. Segenap tenaga dan kemampuan kami pun kerahkan sebisa
mungkin, jarang petugas kebersihan mendengar keluhan dari segi
pengangkutan sampah dari para warga di sekitar area Kec. Tamalate ini
karena petugas selalu cepat dan siaga dalam melayani dan mengangkut
sampah-sampah warga. Adapun keluhan yang biasa diungkapkan
masyarakat hanya keterlambatan pengangkutan yang tidak sesuai jadwal.
Itupun sangat jarang terjadi dan jika itu terjadi kami tentunya dengan cepat
menghubungi petugas yang bersangkutan untuk selanjutnya
ditindaklanjuti...”(Wawancara bapak AP 30 september 2019).
Wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa sukarela dalam pelayanan yang
dilakukan para penyedia layanan dengan sepenuh hati hati melakukan
tanggungjawabnya pada saat pengangkutan dan menjalankan tugasnya dengan
baik pada saat melayani masyarakat.
Opini yang sama juga diutarakan bapak IS selaku petugas kebersihan di Kec.
Tamalate terkait kerelaan hati para petugas meluangkan waktu, keahlian dan
tenaganya dalam mengangkut sampah. Berikut kutipan wawancarnya:
“...Ya sejauh ini Alhamdulillah kami para petugas kebersihan selalu rela
hati mengangkut sampah bahkan waktu dan tenaga kami tak bisa dihitung
bagaimana keseriusan kami menjalankan tanggungjawab kami dalam
melakukan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat agar merasa puas
dengan pelayanan yang kami lakukan dei terciptanya lingkungan yang
59
59
bersih dan sehat di kecamatan ini..”(Wawancara dengan bpak. IS 1
Oktober 2019).
Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat
menilai kerelaan hati meluangkan waktu dan tenaganya sejauh ini sudah sangat
baik dan maksimal, masyarakat sangat merasa puas terhadap pelayanan yag
diberikan pihak penyedia layanan.
Dalam hal ini penulis dapat disimpulkan bahwa kerelaan hati para petugas
kebersihan maupun pemerintah memberikan tenaga dan meluangkan waktunya
dalam melayani masyarakat sudah cukup baik dilihat dari segi keahliannya dalam
menjalankan perannya dan tanggungjawabnya memenuhi keiginan dan harapan
pelanggan ataupun masyarakat dalam pengangkutan sampah yang pada saat
melakukan pelayanan. Hal itu juga agar memberikan kesan pelayanan yang
maksimal dan masyarakat dapat merasa puas atas pelayanan yang diberikan pihak
aparatur/petugas.
2. Petugas / aparatur melakukan pelayanan dengan tepat.
Pelayanan dengan tepat yang dimaksud disini adalah tidak terjadinya
kesalahan dalam melayani, artinya pelayanan yang diberikan sesuai dengan
keinginan masyarakat sehingga tidak ada yang merasa dirugikan atas pelayanan
yang didapatnya. Ketepatan melayani dapat dikaitkan dengan :
a. Kesesuaian Prosedur Pelayanan
Kesesuain prosedur yang dimaksud disini prosedur pelayanan yang sederhana
tidak bebelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan, kedisiplinan
60
60
petugas, dan keadilan yang merata yaitu dapat menjangkau yang berberda status,
ekonomi, jarak, lokasi dan perbedaan fisik dan mental yang harus dilakukan oleh
para petugas Dinas Pertamanan dan Kebersihan bersama pihak kecamatan dan
petugas kebersihan saat melakukan pelayanan. Jika pelayanan sesuai dengan
prosedur yang dilaksanakan pemerintah ataupun petugas maka pelayanan dapat
dikatakan tepat dan maksimal.
Untuk itu mari kita lihat hasil wawancara terkait indikator ketepatan melayani
terkait dengan kesesuaian prosedur. Berikut wawancara dengan bapak AZN
selaku Kepala Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar sebagai berikut:
“...Dalam pelayanan hal utama yang harus diperhatikan yaitu bagaimana
pihak pemerintah mampu memberikan pelayanan sesuai SOP yang telah
ditetapkan sebelumnya. Kedisiplinan dan keadilan satu hal yang penting,
kami selaku penyedia layanan memang dituntut untuk berlaku adil kepada
siapapun termasuk kepada masyarakat. Kami selalu memberikan
pelayanan yang mudah dipahami oleh masyarakat dan terbuka dalam hal
membuka ruang melaporkan keluhannya kepada pihak DPK. Selalu
disiplin dan berlaku adil pada saat melayani tidak memandang ras, agama,
jarak maupun lokasi mereka itu yang kami junjung tinggi dan segera atau
sebisa mampu menanggapi keuhan dan permasalahan masyarakat..” (Hasil
wawancara dengan Bapak AZN 16 September 2019).
Berdasarkan hasil wawancara di atas disimpulkan bahwa Dinas Pertamanan
dan Kebersihan dalam menjalankan fungsinya sesuai prosedur yang berlaku yaitu
memberikan keadilan yang merata tanpa ada membeda-bedakan lokasi dalam
pelayanan kepada masyarakat dan disiplin dalam mejalankan tugasnya.
Hal senada juga diungkapkan Bapak HA selaku Petugas Kebersihan Kec.
Mariso, beliau mengatakan :
61
61
“...Kami selalu disiplin saat melakukan pengangkutan sampah. Jarak dan
lokasi tidak menjadi masalah untuk kami selama itu menjadi
tanggungjawab kami sebagai petugas kebersihan dan sama sekali kami
tidak membeda-bedakan golongan mereka baik kalangan kaya maupun
miskin, tugas ya tetap tugas dan itu harus dilaksanakan dengan
semaksimal mungkin..”(Wawancara HA 21 September 2019).
Wawancara di atas di ketahui bahwa petugas kebersihan dalam melakukan
tugasnya bersikap adil kepada penerima layanan dan tugas tetap dilaksanakan
dengan semaksimal mungkin. Mendukung pernyataan yang dilontarkan ibu RA
warga setempat Kec. Mariso yang mengatakan :
“...Mengenai pelayanan yang diberikan pihak pemerintah dan petugas
kebersihan sejauh ini kami memahami apa yang dilakukan dan dijalankan
pihak petugas. pemerintah juga terbuka dan berlaku adil kepada kami,
jarak dan lokasi rumah saya kan masuk lorong tetapi petugas tetap masuk
dan mengankut sampah kami walaupun hanya berjalan kami masuk lorong
saya...”(RA 19 September 2019).
Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat memahami
setiap aturan dan tugas yang dilaksanakan pihak petugas/aparatur yang sudah
sesuai dengan prosedur yang ditetapkan pemerintah yaitu bersikap adil dan
disiplin pada saat pelayanan pengelolaan persampahan.
Dari hasil wawancara dengan informan di atas maka dapat disimpulkan bahwa
dalam pelaksanaannya kesesuaian standar pelayanan menjadi acuan bagi para
penyedia layanan sebagai standar dalam melaksanakan pelayanan publik. Hal ini
dapat di lihat dari segi ketepatan dalam menjalankan prosedur atau regulasi yang
ditetapkan, penulis menilai bahwa kedisiplinan petugas kebersihan dan pihak
pemerintah yang selalu memberikan pemahaman terkait dengan pelayanan
persampahan yang diberikan kepada masyarakat. Keadilan yang diberikan pun
kepada masyarakat sudah dikatakan cukup baik dalam melakukan pelayanan
62
62
sebab jarak dan lokasi tidak menjadi masalah bagi petugas dalam menjalankan
tanggungjawabnya selaku penyedia layanan.
b. Ketetapan biaya
Sampah yang tidak pernah berhenti terproduksi oleh sisa aktivitas manusia
tentu saja perlu perhatian serius dalam hal pengelolaan dan pelayanannya. Hal itu
dapat dilihat dari bagaimana Pemerintah dalam hal ini Dinas Pertamanan dan
Kebersihan Kota Makassar serta pihak Kecamatan menetapkan biaya dalam hal
ini retribusi atau iuran sampah guna menunjang pelayanan dalam hal
persampahan.
Berikut adalah hasil wawancara dengan bapak SGA selaku Kepala Seksi
Kebersihan Kec. Tamalate terkait ketetapan biaya atau retribusi iuran
persampahan yang mengatakan bahwa :
“...Ketepatan dalam melayani kami dari pihak pemerintah sangat
mematuhi aturan yang berlaku. Terkait iuran retribusi pihak kecamatan
hanya memberikan Rp. 16.000/perbulan untuk pelayanan pengangkutan
persampahan hal itu agar tidak memberatkan masyarakat dan kebersihan
kota tetap terjaga..”(Wawancara Bapak SGA 28 September 2019).
Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa
ketetapan iuran retribusi pelayanan persampahan dari pihak kecamatan sangat
mematuhi aturan yang berlaku dengan menetapkan iuran dengan tidak
memberatkan penerima layanan.
Selanjutnya Bpk. SB selaku Kepala Seksi Monotoring dan Evaluasi
Pengelolaan Kota di Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar sedikit
63
63
menambahkan mengenai ketentuan biaya yang dipungut dari pelayanan
persampahan sebagai berikut:
“...Menyangkut retribusi pelayanan persampahan/kebersihan Kota
Makassar telah diatur jelas dalam Peraturan Walikota Makassar No. 56 thn
2015. ada dua jenis pemungutan biaya mengenai pelayanan persampahan.
Pertama adalah retribusi, biaya ini dipungut oleh Dinas Pertamanan dan
Kebersihan menyangkut pengangkutan sampah dari kontainer ke TPA
yang dilakukan oleh Dinas Pertamanan dan Kebersihan. Selanjutnya yang
kedua adalah iuran yang merupakan kesepakatan bersama oleh pihak
Kecamatan/ Lurah/ RT masing-masing dengan masyarakat untuk biaya
pengangkutan sampah dari rumah ke kontainer yang dilakukan oleh
petugas kebersihan dari pihak Kecamatan. Jadi kalau iuran biasa berbeda-
beda tiap kelurahan. Iuran merupakan biaya yang tidak wajib dibayar, ada
beberapa Kecamatan/Kelurahan yang tidak membuat peraturan untuk
memungut iuran kepada warganya.”(Wawancara Bapak SB 19 September
2019).
Hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa Retribusi pelayanan
persampahan/kebersihan Kota Makassar telah diatur jelas dalam Peraturan
Walikota Makassar No. 56 thn 2015 yaitu retribusi, biaya ini dipungut oleh Dinas
Pertamanan dan Kebersihan menyangkut pengangkutan sampah dari kontainer ke
TPA yang dilakukan oleh Dinas Pertamanan dan Kebersihan. Selanjutnya iuran
yang merupakan kesepakatan bersama oleh pihak Kecamatan/ Lurah/ RT masing-
masing dengan masyarakat untuk biaya pengangkutan sampah dari rumah ke
kontainer yang dilakukan oleh petugas kebersihan dari pihak Kecamatan.
Adapun tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan Kota Makassar
Tahun 2015 sesuai dengan Pertauran Walikota Makassar No. 56 Tahun 2015
adalah sebagai berikut:
64
64
Tabel 4.4 Tarif Retribusi Pelayanan persampahan/kebersihan Kota Makassar
No
.
Jenis Zona Lokasi Uraian Vol. Tarif/M3
1. Pengangkutan
sampah rumah
tangga
Zona
1
Lorong/Gang/Set
apak
Non
Permanen 1M3 Rp.16.000
Permanen 1M3 Rp.32.000
Industri
Rumah
Tangga
Kecil
1M3
Rp.48.000
Industri
Rumah
Tangga
Menengah
1M3
Rp.64.000
Industri
Rumah
Tangga
Besar
1M3
Rp.80.000
Zona
2
Jalan
penghubung/
Kompleks
Perumahan
Non
Permanen
1M3 Rp.32.000
Permanen 1M3 Rp.48.000
Industri
Rumah
Tangga
Kecil
1M3
Rp.48.000
Industri
Rumah
Tangga
Menengah
1M3
Rp.64.000
Industri
Rumah
Tangga
Besar
1M3
Rp.80.000
Zona
3
Jalan utama/
protocol
Non
Permanen
1M3 Rp.48.000
Industri
Rumah
Tangga
Kecil
1M3
Rp.48.000
Industri
Rumah
1M3
Rp.64.000
65
65
Tangga
Menengah
Industri
Rumah
Tangga
Besar
1M3
Rp.80.000
2. Pengangkutan
Sampah
Komersil
Zona
1
Lorong/ Gang/
Setapak
PK5
1M3
Rp.32.000
Ruko 1M3 Rp.48.000
Poliklinik/
Balai
Pengobata
n/ Pkm
1M3
Rp.32.000
Rumah
Kost
1M3 Rp.32.000
Hotel
berbintang
1M3 Rp.64.000
Zona
2
Jalan
penghubung/
Kompleks
perumahan
Ruko/
Sekolah
1M3
Rp.64.000
Kantor/
Perguruan
tinggi
1M3 Rp.64.000
Restoran 1M3 Rp.48.000
Rumah
makan
1M3 Rp.32.000
Kafe/ Bar/
Rumah
Kopi/
Karaoke
1M3
Rp.32.000
Coto/ Sop/
Warung
Nasi
1M3
Rp.32.000
Salon/
Tukang
Cukur/
Refleks
1M3
Rp.32.000
Pusat
Kebugaran
1M3 Rp.48.000
Apotik 1M3 Rp.48.000
Zona
3
Jalan Utama/
Protokol
PK5 1M3 Rp.64.000
Sekolah 1M3 Rp.80000
66
66
Hotel Non
Bintang
1M3
Rp.80.000
Hotel
Bintang
1M3
Rp.94.000
Kafe/ Bar/
Rumah
Kopi/
Karaoke
1M3
Rp.48.000
Catering 1M3 Rp80.000
Penjahit 1M3 Rp64.000
Bengkel
Reparasi
1M3 Rp64.000
Sumber : Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar 2019
Hal ini juga diungkapkan oleh Bapak SY selaku Kepala Seksi Kebersihan Kel.
Lette Kec. Mariso yang mengatakan bahwa :
“...Tarif iuran persampahan disini berbeda-beda dilihat dari segi tempat
pengakutan, misal petugas kebersihan melakukan pengangkutan di
toko,apotik dan lain sebagainya memang ketetapan tarifnya disesuaikan
juga. Tapi untuk hal pemukiman penduduk itu sudah ditetapkan juga
tarifnya perbulan..”(Hasil wawancara bapak SY 8 Oktober 2019).
Hasil wawancara di atas disimpulkan bahwa pemungutan tarif iuran retribusi
pelayanan persampahan berbeda-beda hal itu sesuai zona maupun lokasinya. Lain
halnya yang dilontarkan warga Maccini Sombala Kec. Tamalate ibu RH terkait
ketepatan iuran pelayanan persampahan, beliau mengatakan :
“...Petugas Kebersihan disini sangat kurang peduli terhadap masalah kami
apalagi sampah yang tertumpuk kadang diangkut sekali seminggu itupun
perlu melapor ke pihak kelurahan padahal iuran yang kami bayar kan
selalu dibayar tepat waktu tapi pelayanan yang di berikan kadang tidak
tepat. Kadang sampah dibiarkan membusuk berhari-hari baru diangkut kan
itu mengganggu aktivitas warga disini..”(Wawancara RH 18 September
2019).
67
67
Wawancara di atas dapat diketahui bahwa masyarakat menilai pemerintah
masih kurang peduli. Retribusi iuran persampahan yang rutin dibayar tepat waktu
namun hal pelayanan yang diberikan petugas/aparatur belum tepat waktu.
Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa penilaian responsivitas
terkait pelayanan yang tepat belum sepenuhnya dijalankan dengan tepat oleh
pemerintah. penilaian terkait indikator ketepatan melayani adalah dengan melihat
ketepatan biaya. Penulis menilai ketepatan pemerintah dalam menjalankan
regulasi pemungutan biaya retribusi maupun iuran belum sesuai ketentuan. Hal itu
masih menjadi keluhan dari masyarakat Kel. Maccini Sombala Kec. Tamalate
yang belum sepenuhnya mendapat pelayanan dengan baik padahal iuran yang
dipungut dari warga dengan zona dan jenis lokasi masing-masing rutin dibayar
dengan kesepakatan bersama.
3. Petugas / aparatur melakukan pelayanan dengan cermat.
Indikator ini mencakup tingkat kefokusan dan kesungguhan penyedia layanan
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kecermatan dan kesungguhan
pemerintah dalam memberikan pelayanan persampahan yang baik tentu saja akan
menghasilkan kota yang bersih dan nyaman. Tingkat kecermatan dan
kesungguhan dalam memberikan pelayanan persampahan kepada masyarakat
dapat kita lihat dari aspek :
a. Kehandalan memberi layanan.
Tingkat kehandalan dalam memberi layanan dapat kita lihat melalui seberapa
besar jumlah volume sampah yang diangkut setiap tahunnya. Tentunya jumlah
68
68
volume yang diangkut merupakan hasil dari salah satu aktivitas pelayanan
persampahan yang dilakukan pemerintah yang dapat menilai seberapa jauh
kecermatan dan kesungguhan dalam memberikan pelayanan.
Untuk membuktikan tingkat kecermatan dan kesungguhan pemerintah dalam
memberikan pelayanan persampahan, maka penulis mengunjungi TPA
Tamangapa untuk mewawancarai petugas kebersihan yang merupakan pihak yang
melakukan proses pelayanan sampah di lokasi, berikut adalah pernyataan dari
Bapak SN yang mengemukakan bahwa:
“...Petugas kebersihan disini ada tujuh puluh dua orang dengan staf beserta
penjaga posko, tugas kami shif-shifan pagi sampai malam, ada yang
masuk pagi dan ada yang malamnya kalau ditanyakan mengenai
kecermatan dan kehandalan kami dalam melayani masalah persampahan
kami selaku petugas sangat sungguh-sungguh dalam menjalankan
tanggungjawab kami. Buktinya saja kami tidak pernah absen pada saat
bertugas skecuali kalau ada masalah mobil yang bermasalah atau sedang
sakit nah itu kami baru absen dan tidak mengangkut
sampahnya.(Wawancara SN 7 Oktober 2019).
Wawancara di atas dapat diketahui bahwa kecermatan dan kesungguhan yang
dilakukan para petugas kebersihan dalam pengangkutan sampah sudah sangat baik
dan maksimal dilihat dari tingkat kepeduliannya dalam pengangkutan sampah.
Kemudian hasil wawancara juga dilakukan oleh Bapak HR selaku Pengawas
Posko Tamangapa Antang terkait kecermatan dan kesungguhannya dalam
pelayanan persampahan, beliau menjelaskan :
“...Dalam perhari kami mengakut sampah sekitar 800 ton perhari dan
berhasil diangkut dan ditimbung ke TPA. Hal itu sudah menunjukkan hasil
dan kesungguhan dan bentuk keseriusan kami dalam melayani demi
kebersihan kota ini. untuk kehadalan para petugas itu adek bisa lihat
sendiri bagaimana cara kerja kita setiap hari yang tak pernah absen dalam
69
69
melayani masalah persampahan ini..”(Hasil wawancara bapak HR 7
Oktober 2019).
Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kesungguhan pihak petugas
pengawas posko yang dapat dilihat dari kehandalan dalam bekerja saat pelayanan
yang berhasil diangkut dengan besar volume sampah 800 ton/perhari dan
ditimbung ke TPA.
Berikut adalah data mengenai jumlah volume Timbunan sampah di UPT.
Tamangapa Antang Kec. Manggala pada Tahun 2015-2019 :
Tabel 4.5 Jumlah Volume Timbunan Sampah 2015-2019
No. Jumlah Volume Sampah (M3) Volume Sampah Di
Timbung (M3)
Tahun
1. 556,942.22 389,859.55 2015
2. 585,672.82 409,970.97 2016
3. 614,403.43 430.082.40 2017
4. 643,134.04 450,193.83 2018
5. 671,864.64 470,305.25 2019
Sumber : UPT. Tamangapa Antang Kec. Manggala pada Tahun 2019
Hal yang sama juga diungkapkan oleh bapak SY selaku Staf Kebersihan Kel.
Lette Kec. Mariso, beliau mengatakan :
“...Kalau soal kesungguhan tidak bisa dinilai bagaimana kerelaan kami
sebagai petugas mengingatkan dan melayani masyarakat disini. Petugas
kebersihan dari kelurahan ada empat orang yang kami kerahkan sedangkan
jumlah volume sampah dipemukiman penduduk sudah mencapai 4-5 m3
perhari ditambah lagi pola pikir masyarakat yang masih kurang peduli
terhadap kebersihan lingkungannya..”(Hail Wawancara bapak SY 8
Oktober 2019).
Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa
kecermatan petugas yang tekait dengan pelayanan pengelolaan sampah sudah
70
70
dianggap baik namun tingkat partisipasi dari masyarakat yang dinilai masih
kurang peduli terhadap kebersihan lingkungannya. Berikut adalah data
penanganan sampah selama tiga tahun terakhir di Kota Makassar dapat dilihat
pada tabel di bawah ini :
Tabel 4.6 Perbandingan Penanganan Sampah Tahun 2016-2018
NO. Tahun
Pelayanan
Timbunan
Sampah
Tertangani % Terhadap
Timbunan
1. 2016 5.556, 22 m3/Hari 5.339,10 m3/Hari 94,72%
2. 2017 5.931,40 m3/Hari 5.623,61 m3/hari 94,81%
3. 2018 6.431,34 m3/Hari 6.401,93 m3/Hari 95,15%
Sumber : Data Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar 2019
Lain halnya yang dikemukakan Oleh Kepala Seksi Evaluasi dan Monotoring
Pengelolahan Kebersihan Dinas Pertamanan dan Kebersihan bapak SB, beliau
menjelaskan :
“...Kesungguhan dan kecermatan yang dilakukan Dinas Pertamanan dan
Kebersihan Kota Makassar untuk masalah persampahan tentunya kita
selalu melakukan inisisatif untuk berkoordinasi dengan seluruh kecamatan
di Kota Makassar ini untuk meningkatkan masalah pelayanan sampah dan
kebersihan. Kita selalu menekankan untuk bekerja bersungguh-sungguh
dalam membuat kota menjadi bersih dan asri. Sebagaimana yang adik lihat
sendiri data mengenai jumlah volume sampah yang diproduksi dan
diangkut. Dalam tiga tahun terakhir jumlah volume sampah yang terangkut
mencapat angka di atas 90%, data ini bisa dijadikan sebagai penilaian
terhadap tingkat kecermatan dan kesungguhan kami dalam memberikan
pelayanan dalam hal sampah dan kebersihan.”
Hasil wawancara di atas disimpulkan bahwa kesungguhan dan kecermatan
yang dilakukan Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar untuk masalah
persampahan tentunya selalu menekankan untuk bekerja bersungguh-sungguh
dalam membuat kota menjadi bersih dan asri hal itu dilihat dari data mengenai
71
71
jumlah volume sampah yang diproduksi dan diangkut. Dalam tiga tahun terakhir
jumlah volume sampah yang terangkut mencapat angka di atas 90%, data ini bisa
dijadikan sebagai penilaian terhadap tingkat kecermatan dan kesungguhan para
petugas/aparatur.
Adapun Data Jumlah Timbunan Sampah Menurut Dinas Pertamanan Dan
Kebersihan Yang Ada Di Kota Makassar yakni :
Tabel 4.7 Jumlah Timbunan Sampah Yang Ada Di Kota Makassar
N
O
.
Lokasi
Timbunan
(M3/hari) Persentase
Terhadap
Total
Timbulan
(%)
Sampah
Terangkut
(M3/Hari)
Persentase
Terhadap
Total
Timbulan
(%)
1 Pemukiman :
a. Mewah 132,62 2,24 128,15 96,63%
b. Menengah 314,52 5,30 298,23 94,82%
c. Sederhana 1265,27 21,33 1200,24 94,86%
2 Fasilitas kota :
a. Pasar 936,68 15,79 906,86 96,82%
b. Area perkantoran 226,38 3,82 215,67 95,27%
c. Area pendidikan 119,78 2,02 117,23 97,87%
d. Terminal 98,68 1,66 92,88 94,12%
e. Pelabuhan 217,47 3,67 20,47 95,86%
f. Hotel 218,65 3,69 20,32 94,36%
g. Rumah sakit 214,66 3,62 202,47 94,32%
h. Sarana Ibadah 88,46 1,49 81,98 92,67%
3 Kawasan Industri 129,27 2,18 121,27 93,81%
4 Perairan terbuka 875,74 14,76 858,05 97,98%
5 Pantai Wisata 184,63 3,11 173,68 94,07%
7 Sapuan jalan &taman 162,54 2,74 152,64 93,91%
8 Lain lain 527,31 8,89 450,16 85,37%
Total timbulan sampah kota 5.931,40 100 5.623,61 94,81%
Sumber : Data Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar 2019
72
72
Berdasarkan hasil wawancara di atas maka penulis menarik kesimpulan bahwa
mengenai kecermatan yang dilakukan Dinas Pertamanan dan Kebersihan sudah
bisa dikatan baik dalam melayani masalah sampah. Hal itu didasari oleh
pengakuan petugas kebersihan yang menjelaskan terkait kesungguhan kinerjanya
selama di lapangan. Selain itu penilaian dari kehandalan petugas kebersihan sudah
cermat dan bersungguh-sungguh dalam hal pengangkutan sampah dengan
mengangkut seluruh sampah hingga bersih setiap harinya.
Pengakuan dari pemerintah Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar
dengan melihat kondisi volume sampah selama tiga tahun terakhir persentase
volume sampah yang terproduksi setiap harinya yang mencapai 90% pada tahun
2017 bahkan hampir mencapai 95% dan akan terus meningkat setiap tahunnya.
b. Kemampuan Petugas Dalam Menggunakan Alat Bantu Layanan
Kemampuan petugas dalam menggunakan alat bantu layanan sangat
dibutuhkan agar lebih memudahkan penyedia layanan dalam menunjang
kelancaran dalam hal proses pengelolaan pelayanan persampahan. Hal itu dapat
dilihat dari bagaimana pemerintah dalam hal ini Dinas Pertamanan dan
Kebersihan Kota Makassar serta pihak kecamatan menyiapkan atau mengadakan
sarana dan prasarana guna menunjang pelayanan yang maksimal dalam hal
pengelolaan persampahan.
Untuk itu mari kita lihat hasil wawancara dengan bapak AZN selaku Kepala
Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar, beliau mengatakan :
“...Alat bantu dalam pelayanan dengan menyediakan sarana dan prasarana
sudah menjadi kewenangan tetap Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota
73
73
Makassar dalam hal operasional pelayanan persampahan adalah jenis
pelayanan pengangkutan kontainer/angkutan komunal yang bersifat stasioner
dan periodik. Pelayanan ini berupa pengadaan TPS berupa kontainer yang
bermuatan 6 dan 10 m kubik yang ditempatkan di tempat-tempat umum
seperti: Pasar, pusat perbelanjaan (Mall), restoran, rumah sakit, tempat
hiburan dan sebagainya. Selanjutnya pengelolaan TPA Tamangapa Antang
juga tetap menjadi tanggungjawab kami. Sejauh ini Dinas Pertamanan dan
Kebersihan sebagai institusi yg memiliki tanggung jawab tertinggi untuk
mengakomodasi dan memfasilitasi kepentingan pelayanan terhadap
masyarakat dalam bidang penanganan kebersihan sudah mengikuti aturan
yang berlaku dengan semestinya. pengadaan sarana dan prasarana seperti yang
dikemukakan sebelumnya dirasa sudah memenuhi kebutuhan..”(Wawancara
bapak AZN 16 September 2019).
Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa Pihak
pemerintah kota yang memiliki tanggungjawab tertinggi untuk mengakomodasi
dan memfasilitasi kepentingan pelayanan terhadap masyarakat dalam bidang
penanganan kebersihan sudah mengikuti prosedur dan aturan yang berlaku dengan
semestinya.
Untuk mengetahui jumlah sarana dan prasarana pengumpul sampah dirinci
menurut kecamatan dan jenis di Kota Makassar dapat dilihat pada tabel di bawah
ini :
Tabel 4.8 Jumlah Sarana Pengumpul Sampah Perkecamatan Di Kota Makassar
NO. Kecamatan Mobil Tangkasi Motor Fakuda/Viar
1. Mariso 9 49
2. Mamajang 7 60
3. Tamalate 8 102
4. Rappocini 12 100
5. Makassar 1 62
6. Ujung Pandang 10 46
7. Wajo 9 36
8. Bontoala 7 57
9. Ujung Tanah 8 55
10. Tallo 12 76
11. Panakkukang 10 81
74
74
12. Manggala 13 76
13. Biringkanaya 15 91
14. Biringkanaya 13 83
JUMLAH 147 974
Sumber : Data Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar 2019
Berdasarkan data di atas bahwa jumlah atau total sarana dan prasarana
yang disediakan Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar untuk mobil
Tangkasi berjumlah 147 buah dan untuk motor Fakuda/Viar sebanyak 974 di
setiap kecamatan untuk pelayanan pengelolaan persampahan di Kota Makassar.
Lain halnya yang dikemukakan Bapak HR selaku Pengawas armada
Tamangapa Antang Kec. Manggala terkait sarana dan prasarana yang dimiliki
pemerintah guna menunjang pelayanan persampahan. Berikut isi wawancaranya :
“...Terkait sarana dan prasarana sudah bisa dilihat TPA disini hanya ada
satu yaitu TPA Tamangapa Antang dan hanya memiliki luas kurang lebih
16,8 hektar dan bisa diperkiran pada tahun 2020 timbunan sampah disini
sudah tidak bisa lagi menampung banyak sampah, saya sangat
mengharapkan pemerintah lebih peka terhadap kondisi TPA disini atau
minimal menyedikan lahan tambahan untuk penampungan...”(Hasil
wawancara bapak HR 20 September 2019).
Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah masih kurang
memperhatikan terkait sarana dan prasarana pelayanan persampahan di Kota
Makassar. Keluhan dari beberapa masyarakat pun seharusnya ditanggapi. Senada
dengan hasil wawancara yang diungkapkan staf kelurahan selaku Kolektor
Kebersihan Kel. Maccini Sombala Kec. Tamalate, mengatakan bahwa :
“...Banyak hal yang seharusnya menjadi perhatian dan tanggungjawab
pemerintah masalah pengangkutan terutama sarana dan prasarana dalam
pelayanan sampah. Dari pihak kelurahan ada satu orang yang memang
diarahkan untuk memantau jalannya pelayanan dari petugas kebersihan
75
75
dan sejauh ini yang menjadi pokok perhatian kami adalah penambahan
kontainer dan TPS ya walaupun via transportasi disini sudah ada beberapa
tp hal itu kami rasa masih butuh penambahan trasnportasi agar lebih
mempermudah lagi proses pelayan dalam pengelolaan
persampahan..”(Wawancara bapak ABD 20 September 2019).
Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa penilaian responsivitas
terkait pelayanan persampahan belum sepenuhnya dijalankan dengan tepat oleh
pihak pemerintah dalam hal ini Dinas Pertamanan dan Kebersihan yang dibantu
dengan Pemerintah Kecamatan masing-masing hal itu dilihat dari segi Sarana dan
prasarana yaitu dengan penambahan kontainer dan tempat pembuangan sementara
yang harus disediakan oleh pihak pemerintah.
Beliau juga memaparkan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kec.
Tamalate sebagai berikut:
Tabel. 4.9 Sarana dan Prasarana Kec. Tamalate
No. Jenis Satgas Jumlah Petugas Jumlah Unit
1. Motor 3 Roda (Viar) 102 102
2. Mobil Tangkasi Ki 8 8
3. Mobil Tongkang 10 10
4. Mobil arm Broll 9 9
5. Staf 4 -
JUMLAH 133 123
Sumber : Kecamatan Tamalate Tahun 2019
Mendukung pernyataan yang dilontarkan ibu RA warga setempat Kec.
Tamalate yang mengatakan :
“...Mengenai sarana dan prasarana tempat pembuangan sampah kami kami
belum disediakan seperti TPS ataupun Truk pengangkut sampah yang ada
itu cuman petugas yang mobil viar yang biasa mengangkut dan petugas
penyapu jalan yang dikerahkan langsung dari kecamatan untuk
membersihkan sekitar jalanan umum. Jadi, sampah itu kami biasa simpan
76
76
di depan rumah saja untuk di ambil dan diangkut oleh petugas
kebersihan...”(RA 19 September 2019).
Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa indikator penilaian
responsivitas terkait kecermatan dalam pelayanan yang belum sepenuhnya
dijalankan dengan baik oleh pihak Pemerintah dalam hal ini Dinas Pertamanan
dan Kebersihan yang dibantu dengan Pemerintah Kecamatan masing-masing.
Jadi dalam indikator kecermatan melayani ini, penulis menilai dari dua hal
yaitu, dari kehandalan petugas dalam melayani dan melaksanakan atau regulasi
yang ditetapkan, kemampuan petugas menggunakan alat bantu pelayanan yaitu
dengan penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan. Dalam hal
pengadaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan persampahan, penulis
menilai bahwa Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar dan pihak
Kecamatan belum maksimal dan belum cukup menyediakan sarana dan prasarana
yang dibutuhkan oleh masyarakat. Hal itu dilihat dari beberapa lokasi khususnya
di Kec. Tamalate.
4. Semua keluhan pelanggan direspon oleh petugas
Setiap penyedia layanan sudah pasti menyiapkan dan memberikan hal yang
terbaik yang dapat mereka tawarkan dan berikan kepada penerima layanan.
Namun, seperti yang kita ketahui bahwa tidak ada hal yang sempurna di dunia ini,
termasuk dalam memberikan pelayanan persampahan. Dengan itu, tidak bisa
dipungkiri bahwa keluhan akan lahir ketika suatu layanan dianggap kurang
memuaskan dan kurang memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh penerima
77
77
layanan. Respon petugas/aparatur dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dapat
dilihat dari aspek :
a. Penyediaan Akses
Aspek ini menilai setiap penyedia layanan baik dari Dinas Pertamanan dan
Kebersihan maupun pihak kecamatan masing-masing harus menyediakan akses
kepada masyarakat untuk dapat menyampaikan keluhannya agar dari pihak
penyedia layanan mampu mencarikan solusi yang terbaik dari permasalahan yang
ada.
Respon penyedia layanan dalam menyediakan akses dan dapat dilihat dengan
Penyediaan media pelaporan yang berkaitan dengan penyediaan sarana teknologi
telekomunikasi dan informatika agar masyarakat lebih mudah menyampaikan
keluhan-keluhannya terkait masalah pelayanan pengelolaan persampahan.
Berikut adalah hasil kutipan wawancara dengan bapak AZN selaku Kepala
Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar dalam memberikan akses
melalui media pelaporan informatika dan merespon setiap keluhan dari
masyarakat yang mengatakan bahwa :
“...Dinas pertamanan Dan Kebersihan mempunyai tanggungjawab yang
besar terkait pelayanan persampahan di Kota Makassar. Pelayanan yang
diberikan para petugas dalam menanggapi berbagai keluhan masyarakat
selama ini kami sudah menyediakan via pelaporan di jaringan internet dan
bahkan ada beberapa staf teknis evaluasi pengelolaan kebersihan yang
melakukan pengawasan dan koordinasi dengan kecamatan sehingga bisa
dikatakan berbagai keluhan atau aspirasi dari masyarakat dapat segera
diketahui dengan cepat..”(Hasil wawancara bapak AZN 16 September
2019).
78
78
Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa Dinas
pertamanan dan Kebersihan mempunyai tanggungjawab yang besar terkait
pelayanan persampahan di Kota Makassar. Pelayanan yang diberikan para petugas
dalam menanggapi berbagai keluhan masyarakat dengan melakukan koordianasi
pada tiap-tiap kecamatan.
Senada dengan pernyataan yang dilontarkan oleh bapak AP selaku
Pengawas dan Penanggungjawab Kebersihan Kec. Tamalate, berikut hasil
wawancaranya :
“...Yah, sesungguhnya kami telah berusaha untuk memberikan pelayanan
yang terbaik kepada masyarakat terkait persampahan. Namun jika dirasa
belum cukup tentu kami memohon maaf dan akan meningkatkan
pelayanan kami ke depannya. Terkait keluhan, kami juga selalu terbuka
dengan siapa saja yang ingin memberikan keluhan terkait pelayanan kami.
Masyarakat bisa menghubungi Kantor Kecamatan, atau langsung melalui
saya dan untuk media pelaporan yang kami gunakan saat ini adalah
internet atau whatsapp grup agar masyarakat lebih mudah melaporkan
keluhannya...” (Hasil wawancara dengan bapak AP 30 September 2019)
Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pihak kecamatan melakukan
media pelaporan keluhan masyarakat dengan menyediakan akses melalui
telekomunikasi di jaringan internet agar lebih memudahkan masyarakat
melaporkan keluhannya terkait pelayanan pengelolaan persampahan.
Dari hasil wawancara di atas mengenai indikator merespon segala keluhan
maka dapat dikatakan Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar bersama
pihak kecamatan sudah membuka ruang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk
menyampaikan keinginan maupun keluhan atas penyelenggaraan pelayanan
persampahan yang diberikan.
79
79
Keluhan yang dirasakan dapat disampaikan melalui Dinas Pertamanan dan
Kebersihan Kota Makassar ataupun dari pihak kecamatan, kelurahan bahkan RT
setempat. Ini menunjukkan bahwa Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota
Makassar telah mempermudahkan masyarakat untuk menyampaikan keluhannya
melalui media pelaporan dengan memberikan akses media telekomunikasi dan
informatika atau internet. Dalam hal merespon keluhan dapat dikatakan bahwa
Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar bersama pihak kecamatan
sudah cukup tanggap dalam menindaklanjuti keluhan warganya. Hal itu dinilai
dari pengakuan warga yang menyatakan bahwa keluhan yang disampaikan sudah
cukup ditindaklanjuti dengan baik dan cepat.
b. Peran serta masyarakat
Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah bisa meliputi partisipasi
masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, membayar retribusi yang telah
ditetapkan oleh pemerintah daerah, pengadaan tong sampah, gerobak sampah,
hingga pengumpulan sampah ke lokasi tempat pembuangan sementara (TPS) dan
sebagainya. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah tergantung dari
cara pemerintah mensosialisasikan program-programnya dalam penanggulangan
kebersihan. Memberikan dorongan pada masyarakat agar membiasakan pada
tingkah laku yang sesuai dengan yang telah ditetapkan pemerintah.
Berikut adalah hasil wawancara dengan bapak “SGA” selaku Kepala Seksi
Kebersihan Kec. Tamalate terkait dengan peran serta masyarakat dalam pelayanan
pengelolaan persampahan, beliau mengatakan :
80
80
“...Banyak hal yang harus dibenahi dari pola pikir masyarakat mulai kesadaran
membuang sampah di sembarang tempat, medukung program pemerintah dan
ikut serta dalam sosialisasi yang diadakan pihak kecamatan terkhusus
melaksanakan program yang diterapkan di kecamatan ini yaitu Gerakan sabtu
bersih (Geber) yang kami laksanakan sekali seminggu setiap pagi jam 07.30.
Program lain yang dikeluarkan pihak walikota“Lihat Sampah Ambil (LISA)
hal itu kami juga telah terapkan beberapa tahun yang lalu di kecamatan ini.
Namun, kesadaran masyarakat yang masih minim dan kurang peduli dengan
apa yang menjadi perhatian pemerintah dan aspirasi dari masyarakat itu
sendiri yang masih kurang peduli terhadap kebersihan lingkungan. Sosialisasi
yang kami lakukan setiap sebulan sekali dengan mengadakan musyawarah di
kelurahan mengikutsertakan masyarakat dan para petugas kelurahan maupun
kecamatan tapi lagi-lagi masyarakat kadang banyak yang tidak menghadiri
sosialisasi yang diadakan pihak kecamatan. Pola pikir masyarakat yang hanya
memakai paradigma membungkus sampah dengan kantong plastic ataupun
membuangnnya di sembarang tempat saat ini masih tetap diterapkan, jadi hal
itulah yang menjadi perhatian penuh dari kami pihak pengelolah dan selaku
penyedia layanan untuk merubah mindset masyarakat dengan
mengikutsertakan masyarakat dalam pelayanan pengelolaan persampahan ini”
(Wawancara dengan bapak SGA 28 September 2019).
Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapa disimpulkan bahwa dalam hal
pengelolaan persampahan peran serta masyarakat atau partisipasi masyarakat
sangat diperlukan dalam pelayanan pengelolaan persampahan di Kota Makassar.
Pihak pemerintah dan petugas kebersihan yang mengadakan sosialisai melalui
program-program yang dikeluarkan pemerintah telah dilaksanakan dengan baik.
Opini yang sama pun dikatakan oleh bapak “SY” selaku Kepala Seksi
Kebersihan Kec. Mariso yang mengatakan bahwa :
“...Masyarakat disini masih kurang peduli dengan apa yang kadang di
lakukan dan ditetapkan pemerintah. Kami pernah mengadakan sosialisasi
dengan mengadakan penyuluhan bank sampah di rumah warga namun
sedikit dari warga yang menghadiri dan menghargai niat baik kami para
petugas. Untuk masalah program yang dilakukan kecamatan ini beum ada
namun pelayan yang kami berikan tak pernah absen dan rutin
dilakukan..”(Hasil wawancara dengan bapak SY 8 Oktober 2019).
81
81
Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pihak kecamatan telah
melaksanakan sosialisasi namun partisipasi masyarakat yang tidak mempedulikan
dengan apa yang menjadi perhatian dari pemerintah.
Pernyataan di atas didukung oleh warga Jl. Daeng Tata 3, Kel.
Parangtambung, Kec. Tamalate ibu RP, Mengatakan bahwa :
“...Iya pihak kecamatan disini pernah mengadakan sosialisai di kantor
kelurahan sebulan yang lalu namun sedikit warga yang menghadirinya
mungkin kebanyakan warga yang sibuk dengan aktivitas masing-masing jadi
pada saat itu hanya sekitar 12 orang yang hadir. Untuk program yang
dilakukan setiap hari sabtu itu saya tidak pernah datang untuk melaksanakan
sabtu bersih di sekitar kantor kelurahan dan rumah warga..”(Wawancara RP
25 September 2019).
Wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa peran serta masyarakat masih
sangat minim dan kepeduliannya terhadap kebersihan lingkungan maupun kota
dengan tidak menjaga kebersihan Kota dan kelestarian lingkungan sekitar.
Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa
partisipasi masyarakat sangat mendukung terlaksanya program pengelolaan
sampah dan kebersihan di suatu kota atau wilayah. Partisapasi adalah proses
melibatkan orang atau masyarakat, terutama mereka yang terkena dampak
langsung untuk mendefinisikan masalah melibatkan solusi dengan mereka.
Pelayanan pengelolaan persampahan peran serta masyarakat atau partisipasi
masyarakat sangat diperlukan dalam pelayanan pengelolaan persampahan di Kota
Makassar. Pihak pemerintah dan petugas kebersihan yang mengadakan sosialisai
melalui program-program yang dikeluarkan pemerintah telah dilaksanakan dengan
baik. Namun dalam hal ini bisa dilihat peran atau partisipasi masyarakat yang
82
82
masih sangat minim dan kurang mempedulikan kebersihan kota dan
lingkungannya seperti terlihat di kecamatan Tamalate dan Kecamatan Mariso
warga masih jarang mengikuti program yang telah di keluarkan oleh pemerintah
ataupun pihak penyedia layanan.
83
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian mengenai Responsivitas Pelayanan Pengelolaan
Sampah Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar yang dilihat dari 4
dimensi yaitu : Dimensi Kecepatan melayani yang ditunjukkan Dinas Pertamanan
dan Kebersihan Kota Makassar dapat dilihat dari dua aspek yaitu Kesigapan
pemberian layanan dan sukarela pemberi layanan. Kesigapan yang dilakukan oleh
pertugas Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar bersama pihak
Kecamatan dan petugas kebersihan dalam mengangkut sampah dapat dikatakan
masih sangat rendah, hal itu dilihat dari pernyataan dan laporan dari warga di
berbagai lokasi yang menganggap petugas sangat lambat saat melakukan
pengangkutan serta masyarakat membutuhkan pelayanan yang cepat ditangani,
diatasi dan direspon oleh pemerintah. Sedangkan sukarela dalam pemberian
layanan terkait pelayanan pengangkutan persampahan dalam melayani masyarakat
sudah dianggap baik, pernyataan tersebut di akui masyarakat di berbagai lokasi
serta kerelaan hati para petugas kebersihan maupun pemerintah memberikan
tenaga dan meluangkan waktunya pada saat pelayanan. Dimensi Ketepatan
melayani dalam hal menjalankan tanggungjawab terkait kesesuaian prosedur dan
tupoksinya serta melakukan pemungutan biaya retribusi sampah, Dinas
Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar berserta petugas kebersihan di setiap
Kecamatan dinilai sudah tepat dalam menjalankannya tugasnya sesuai dengan
Peraturan Walikota Makassar No. 56 Tahun 2015 Tentang tata cara pelaksanaan
84
84
pemungutan retribusi pelayananan persampahan pada Dinas Pertamanan dan
Kebersihan tanpa merugikan pihak lain.
Dimensi Kecermatan melayani terkait tingkat kefokusan dan kesungguhan
dalam memberikan pelayanan persampahan kepada masyarakat yang dilihat dari
dua aspek yang pertama kehandalan pemberian layanan dengan menghitung
seberapa besar jumlah volume sampah yang diangkut setiap harinya yang
merupakan salah satu hasil akhir dalam menjalankan pelayanan persampahan.
Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar dan UPT Kecamatan dalam
melakukan pengangkutan sampah dihasilkan mencapai 800 Ton/perhari hal ini
merupakan wujud kesungguhan para petugas/aparatur dalam melakukan tugasnya
agar tercipta lingkungan yang bersih. Kedua kemampuan petugas menggunakan
alat bantu pelayanan yaitu Dinas Pertamanan dan Kebersihan harus mampu
mengadakan sarana dan prasarana untuk mengakomodasi dan memfasilitasi
kepentingan pelayanan terhadap masyarakat dalam bidang penanganan kebersihan
dinilai masih kurang. Dimensi Kemampuan menanggapi keluhan Dinas
Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar dalam hal merespon keluhan dan
memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat, baik dari segi penyediaan akses
dan mengikutsertakan masyarakat yang ikut andil dalam mewujudkan program-
program pemerintah terkait pelayanan pengelolaan sampah dinilai belum
maksimal hal itu berdasarkan pengakuan maupun pengaduan mereka dari
beberapa warga diberbagai lokasi yang keluhannya belum sepenuhnya
ditindaklanjuti.
85
85
B. Saran
Setelah mengadakan penelitian oleh penulis maka dengan segala kerendahan
hati penulis mencoba memberikan saran atau masukan yang senantiasa nantinya
akan bermanfaat untuk Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar untuk
meningkatkan pelayanan pengelolaan sampah yang diberikan kepada masyarakat :
1. Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar beserta Kecamatan masing-
masing disarankan dapat menyediakan sarana dan prasarana yang memadai
sebagai usaha untuk menunjang pelayanan persampahan kepada masyarakat di
seluruh lokasi yang membutuhkan, baik di daerah perkotaan maupun di daerah
pemukiman kecil.
2. Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar beserta kecamatan masing-
masing disarankan dapat memaksimalkan dan meningkatkan jadwal
pengangkutan sampah terkhusus pada daerah pemukiman kecil.
3. Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar beserta Kecamatan masing-
masing disarankan dapat merespon seluruh keluhan yang diberikan oleh
masyarakat terkhusus pada daerah pemukiman kecil dengan secepat mungkin
dan disarankan dapat meningkatkan seluruh aspek pelayanan persampahan
kepada masyarakat yang tinggal di daerah pemukiman kecil.
86
DAFTAR PUSTAKA
Azwar. 2009. Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya. Yogyakarta : Pustaka
Pelajar.
Aprizal Nureslan, Muhammad, 2016. Responsivitas Pelayanan Persampahan Di
dinas Pertamanan Dan Kebersihan Kota Makassar. Program Studi
Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Departemen
Ilmu Admnistrasi. Universitas Hasanudin.
Batinggi A, Badu Ahmad. 2013. Manajemen Pelayanan Publik. Yogyakarta :
Penerbit Andi.
Dwiyanto, Agus. 2014. Mewujudkan Good Governace Melalui Pelayanan Publik.
Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
Gelbert M. Prihanto D. dan Suprihatin A.1990. Konsep Pendidikan Lingkungan
Hidup. Malang : Buku Panduan Lingkungan Hidup.
Hastuti, Sri Endah. 2015. Inovasi. Sanitary Landfill Dalam Penanganan Sampah
Pada Dinas Pertamanan Dan Kebersihan Kota Makassar.
Hardiansyah. 2011. Kualitas Pelayanan Publik. Yogyakarta : Gava Media.
Isianto, Bambang. 2011. Manajemen Pemeritahan Dalam Perspektif Pelayanan
Publik. Jakarta : Mitra Wacana Media.
Jurnal Ilmu Administrasi Negara. Volume XI/ Nomor 2/ September 2008
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/ tahun 2003.
Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
Marwan, Yulinda. 2014. Responsivitas Pelayanan Publik Di Puskesmas
Berstandar 150 9001 : 2008 (Studi Pada Puskesmas Jeruk Kecamatan
Lakasantri, Kota Surabaya. S1 Admnistrasi Publik, FIS UNESA. Vol. 2
No. 3.
Peraturan Walikota, No. 3 Tahun 2015 tentang pelimpahan kewenangan
pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan kepada camat
dan lingkup pemerintah Kota Makassar.
Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Dan
Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
Ratminto dan Atik Septi Winasrsih. 2005. Manajemen Pelayanan. Yogyakarta:
Pustaka Pelajar.
87
87
Ronald Malino. 2017. Analisis Angkutan Persampahan Kota Makassar Studi
Kasus: Kecamatan Tamalanrea
Sedarmayanti. 2013. Manajemen Sumber Daya Manusia. Refika Adiatma :
Bandung.
Sedarmayanti. 2009. Sumber Daya Manusia Dan Poduktifitas Kerja. Bandung :
CV. Mandarnaju.
Sinambela, L. Poltak. 2006. Reformasi birokrasi. Teori Kebijakan Dan
Implementasi. Jakarta : Bumi Aksara.
Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif Dan R & D. Bandung :
Alfabeta, CV.
2013. Metode Penelitian Kombinasi. CV. Alfabeta. Bandung
Suprayogi Sugandi, Yogi. 2011. Administrasi Publik : Konsep Dan
Perkembangan Ilmu Di Indonesia. Bandung : Graham Ilmu.
Sri Wahyuni, Andi. 2016. Inovasi Dalam Pelayanan Publik Sektor Jasa PT PLN
Kabupaten Kepulauan Selayar, Program Studi Ilmu Sosial Dan Imu Ilmu
Politik. Universitas Hasanudin. Di Akses pada tanggal 1 Juli tahun 2019
dari Http//Jurnalfis.Core.ac.vk>pdf.
Safitri, Dewi Indri. 2016. Responsivitas Pelayanan Publik (Studi Kasus
Pelayanan Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar)
Triaz Rizmaulia. 2018. Responsivitas Pelayanan Pengelolaan Persampahan Di
Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandarlampung
Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 18
Undang-Undang No.18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 11
Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pada BAB III
Pasal 14 Ayat 1.
Wiryanto. 2004. Pengantar Ilmu Komunikasi. Jakarta; Grasindo
Widodo, Joko. 2016 Analisis Kebijakan Publik. Malang; Bayu Media
88
88
L
A
M
P
I
R
A
N
89
89
Wawancara dengan Kepala Dinas Pertamanan Dan Kebersihan Kota Makassar
Wawancara dengan Kepala Teknis Evaluasi Pengelolaan Kebersihan DPK
90
90
Wawancara dengan Staf Teknis Evaluasi dan Monotoring Kebersihan DPK
Wawancara dengan Kepala Seksi Persampahan, Kec. Tamalate
Wawancara dengan Staf Teknis Kebersihan Kecamatan Tamalate
91
91
Wawancara dengan Staf Kantor Kecamatan Tamalate
Wawancara dengan Pengawas Dan Penanggungjawab Kebersihan Kec. Tamalate
Wawancara Kepala Kolektor Kebersihan Kel. Maccini Sombala Kec. Tamalate
Wawancara dengan Kepala Seksi Persampahan Kecamatan Mariso
92
92
Wawancara dengan Kepala RT Kel. Lette Kecamatan Mariso
Wawancara Kepala UPT. Kebersihan Tamangapa Antang Kec. Manggala
93
93
Tempat Pembuangan Akhir Tamangapa Antang Kec. Manggala
Wawancara dengan Petugas Kebersihan Antang Kecamatan Manggala
Wawancara dengan masyarakat Antang Kec. Manggala
94
94
Wawancara dengan masyarakat Maccini Sombala Kec. Tamalate
Wawancara dengan masyarakat Alauddin Kel. Manuruki Kec. Tamalate
Wawancara masyarakat Jl.Daeng Tata 3 Kel. Parangtambung Kec. Tamalate
Wawancara dengan masyarakat Jl. Cendrawasi 5 Lrg. 3. Kel. Lette Kec. Mariso
95
95
RIWAYAT HIDUP
KASRIANA, Lahir pada tanggal 21 November 1995.
Anak kedua dari dua bersaudara, hasil buah cinta dari
pasangan Mustari dan Saryani. Penulis menempuh
pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri Borongkaramasa
Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa selesai pada tahun
2008. Pada tahun itu juga penulis melanjutkan pendidikan
di SMP Negeri 5 Pallangga dan tamat pada tahun 2011, kemudian penulis
melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 1 Pallangga dengan mengambil jurusan
Disain Grafis dan tamat pada tahun 2014. Kemudian pada tahun 2015, penulis
melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi tepatnya di Universitas
Muhammadiyah Makassar dengan mengambil jurusan Ilmu Administrasi Negara,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Strata 1 (S1). Penulis sangat bersyukur
diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk menimba ilmu yang merupakan bekal
dimasa depan. Saat ini penulis berharap dapat mengamalkan ilmu yang telah
diperoleh dengan baik dan membahagiakan orang tua serta berusaha menjadi
manusia yang berguna bagi Agama, Keluarga, Masyarakat, Bangsa dan Negara.
