Upload
kipanji
View
4.088
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
i
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG
NO.253/Pid.B/2011/PN.SMG. TENTANG TINDAK PIDANA
TURUT SERTA DALAM PENCURIAN DISERTAI DENGAN
KEKERASAN
Skripsi
Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi SyaratGuna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Syari’ah
Oleh:
NUNIK MASFUAHNIM: 072211027
JURUSAN JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI’AH
IAIN WALISONGO SEMARANG
2012
ii
Drs. Rokhmadi, M.Ag.Jl. Jatiluhur 318 RT I/V Ngesrep, Banyumanik Semarang.Brilyan Ernawati, SH. M.HUM.Jl. Bukit Agung E.41 Semarang
PERSETUJUAN PEMBIMBINGLamp : 4 (empat) eksHal : Naskah Skripsi
A.n. Sdr. Nunik Masfuah
Kepada Yth.Dekan Fakultas syari’ahIAIN Walisongo SemarangDi Semarang
Assalamua’laikum Wr.Wb.
Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya
kirim naskah skripsi saudara :
Nama : Nunik Masfuah
Nim : 072211027
Jurusan : Siyasah Jinayah
Judul : ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG
NO.253/Pid.B/2011/PN.SMG. TENTANG TINDAK PIDANA
PENCURIAN DISERTAI DENGAN KEKERASAN
Dengan ini, saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segara
dimunaqasyahkan.
Demikian, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.
Wasalamu’alaikum Wr.Wb
Pembimbing I
ii
Drs. Rokhmadi, M.Ag.Jl. Jatiluhur 318 RT I/V Ngesrep, Banyumanik Semarang.Brilyan Ernawati, SH. M.HUM.Jl. Bukit Agung E.41 Semarang
PERSETUJUAN PEMBIMBINGLamp : 4 (empat) eksHal : Naskah Skripsi
A.n. Sdr. Nunik Masfuah
Kepada Yth.Dekan Fakultas syari’ahIAIN Walisongo SemarangDi Semarang
Assalamua’laikum Wr.Wb.
Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya
kirim naskah skripsi saudara :
Nama : Nunik Masfuah
Nim : 072211027
Jurusan : Siyasah Jinayah
Judul : ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG
NO.253/Pid.B/2011/PN.SMG. TENTANG TINDAK PIDANA
PENCURIAN DISERTAI DENGAN KEKERASAN
Dengan ini, saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segara
dimunaqasyahkan.
Demikian, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.
Wasalamu’alaikum Wr.Wb
Pembimbing I
ii
Drs. Rokhmadi, M.Ag.Jl. Jatiluhur 318 RT I/V Ngesrep, Banyumanik Semarang.Brilyan Ernawati, SH. M.HUM.Jl. Bukit Agung E.41 Semarang
PERSETUJUAN PEMBIMBINGLamp : 4 (empat) eksHal : Naskah Skripsi
A.n. Sdr. Nunik Masfuah
Kepada Yth.Dekan Fakultas syari’ahIAIN Walisongo SemarangDi Semarang
Assalamua’laikum Wr.Wb.
Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya
kirim naskah skripsi saudara :
Nama : Nunik Masfuah
Nim : 072211027
Jurusan : Siyasah Jinayah
Judul : ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG
NO.253/Pid.B/2011/PN.SMG. TENTANG TINDAK PIDANA
PENCURIAN DISERTAI DENGAN KEKERASAN
Dengan ini, saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segara
dimunaqasyahkan.
Demikian, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.
Wasalamu’alaikum Wr.Wb
Pembimbing I
iii
KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGOFAKULTAS SYARI’A
Alamat : Jl.Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. (024) 7601291 Semarang 50185
PENGESAHAN
Skripsi saudara : Nunik MasfuahNim : 072211027Jurusan : Jinayah SiyasahJudul : ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
SEMARANG NO.253/Pid.B/2011/PN.SMG. TENTANGTINDAK PIDANA TURUT SERTA DALAMPENCURIAN DISERTAI DENGAN KEKERASAN
Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari’ah Institut AgamaIslam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikatCumlaude/Baik/Cukup, pada tanggal:
20 Juni 2012Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (SI)tahun akademik 2012/2013
Semarang, 20 Juni 2012
Ketua Sidang
Penguji I Penguji II
iii
KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGOFAKULTAS SYARI’A
Alamat : Jl.Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. (024) 7601291 Semarang 50185
PENGESAHAN
Skripsi saudara : Nunik MasfuahNim : 072211027Jurusan : Jinayah SiyasahJudul : ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
SEMARANG NO.253/Pid.B/2011/PN.SMG. TENTANGTINDAK PIDANA TURUT SERTA DALAMPENCURIAN DISERTAI DENGAN KEKERASAN
Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari’ah Institut AgamaIslam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikatCumlaude/Baik/Cukup, pada tanggal:
20 Juni 2012Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (SI)tahun akademik 2012/2013
Semarang, 20 Juni 2012
Ketua Sidang
Penguji I Penguji II
iii
KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGOFAKULTAS SYARI’A
Alamat : Jl.Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. (024) 7601291 Semarang 50185
PENGESAHAN
Skripsi saudara : Nunik MasfuahNim : 072211027Jurusan : Jinayah SiyasahJudul : ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
SEMARANG NO.253/Pid.B/2011/PN.SMG. TENTANGTINDAK PIDANA TURUT SERTA DALAMPENCURIAN DISERTAI DENGAN KEKERASAN
Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari’ah Institut AgamaIslam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikatCumlaude/Baik/Cukup, pada tanggal:
20 Juni 2012Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (SI)tahun akademik 2012/2013
Semarang, 20 Juni 2012
Ketua Sidang
Penguji I Penguji II
iv
MOTTO
ى الیتام بى و بذي القر انا و س إح ین الد بالو یئا و ركوا بھ ش ال تش و بدوا هللا اع و
بیل الس ابن نب و ب بالج اح الص نب و ار الج الج بى و ار ذي القر الج اكین و س الم و
ا م ا ﴿و ور تاال فخ خ م ان ك ن م ب ال یح هللا إن م انك أیم لكت .﴾٣٦م
Artinya : “Dan Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya
dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang
tua, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga
dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba
sahaya yang kamu miliki. sungguh Allah tidak menyukai orang
yang sombong dan membanggakan diri”.(Q.S An-Nisa ayat 36).
وا بر نوا اص آم ین ﴿ یا أیھا الذ ون تفلح م لك لع اتقوا هللا ابطوا و ر وا و ابر ص .﴾٢٠٠و
Artinya : “wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan
kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan
negerimu) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu
beruntung”.(Q.S Al-Imran ayat 200).
v
PERSEMBAHAN
Dengan penuh rasa syukur dan bahagia skripsi iniananda persembahkan kepada :
Bapak dan Ibu tercinta, terima kasih ananda ucapkan,karena dalam setiap tetes keringat, dan doa yang selalubapak dan ibu panjatkan untuk ananda menjadikanmutiara kasih dalam diri ananda, sehingga ananda bisamenyelesaikan skripsi ini, semoga karya ini menjadi kadoterindah untuk bapak dan ibu yang selalu mencintaiananda.
Mbah putri Warkinah tercinta, terima kasih anandaucapkan, atas setiap doa yang selalu simbah panjatkanuntuk cucumu ini. Semoga skripsi ini jadi hadiah untuksimbah yang selalu menyayangi ananda.
Saudara-saudaraku terncinta Siti Nurhamimah besertasuaminya, Saumalatul khulwiyah beserta suaminya, AliAs’ad beserta istrinya, Imarotul Khoiriyah, MimingJamilah, Moh Alfas Arna’in, Riska Aqilatun Nihayah.Keponakan-keponakanku tersayang Wafa Mustaufiyah,Khaizul Mazzaya, Fasya, Bintang Nugroho, Alena Sofa El-Qolbi yang lucu-lucu, Semoga karya ini menjadi bingkisanterindah untuk keluargaku tercinta.
Buat Sipit, terima kasih atas tutur kata dan do’amu yangmenjadi penyemangat dalam hidupku, sehingga dapatananda menyelesainya skripsi ini. Semoga karya ini bisajadi kado terindah dariku untukmu.
vi
Seluruh teman-teman baikku di Kost Colombia : Putri,Ana, Veny, Susi, Sofa, Mur, Tya, dll. Teman-temantercinta di Kost Chaby : Ossy, Risca, Okta, Qoni, Pipit,Mama Nisa, Nunung, Devi, dll. Semoga karya ini menjadikenang-kenangan untuk kalian, dalam setiap langkahcanda dan tawa dalam persahabatan kita, yang sampaikapanpun dalam hati kita jadi sahabat yang tak lekangoleh waktu.
Teman-teman SJB7 seperjuangan : Mas Faqih, Nasron,Arif, Ghufron, Ibad, Setiyanto, Khasan, Fahri, Anita,Fajrin, Khumaeni, yang selalu Q cintai, terima kasih atasdo’a dan semangat untuk ananda, kalian adalah sahabat-sahabat yang menjadikan dunia ini begitu berwarna.
Adik-adik SJ yang sejurusan dan seperjuangan, terimakasih ananda ucapkan atas doa dan bantuan adik-adiksemua, semoga skripsi ini menjadi kenang-kenagan untukkalian selama mengenal ananda.
Fakultas Syari’ahku tercinta, semoga karya ini menjadibukti cintaku kepadamu dan semoga bermanfaat untuksemuanya.
vii
Deklarasi
Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis
menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang
telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian
juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang
lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang
dijadikan bahan rujukan.
Semarang, Juni 2012
Deklarator
NUNIK MASFUAHNIM. 072211027
viii
ABSTRAK
Tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan merupakantindak pidana yang sering terjadi, dimana dalam hukum pidana Islamdisebut dengan jarimah hirabah. Dalam pencurian disertai dengankekerasan ini, pelaku melakukan kejahatan dengan menggunakankekerasan, yaitu dengan senjata tajam untuk melukai diri korban agardapat mengambil harta korban.
Seperti dalam kronologi peristiwa yang dilakukan oleh terdakwaYono bersama Andi (berkas perkara berbeda), terdakwa melakukankejahatan yaitu mencuri sepeda motor Vega ZR milik saudara Bayu,dengan cara membunuh korban terlebih dahulu, setelah itu mengambilmotor milik korban untuk dimiliki, Kemudian keduanya membuangkorban didaerah Gunungpati dan menjual motor milik korban.
Penelitian ini bersifat kepustakaan (library research), di mana dataprimernya adalah dokumen Putusan Pengadilan Negeri SemarangNo.253/Pid.B/2011/PN.Smg. Sedangkan data sekundernya adalah buku-buku yang berkaitan dengan hukum pidana yang membahas tentang tindakpidana pencurian disertai dengan kekerasan.
Hasil dari penelitian ini bahwa terdakwa Yono terbukti telahmelakukan tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan, yaitudengan sengaja membantu terdakwa Andi (dalam berkas perkara berbeda)dalam melakukan pencurian. Dasar hakim menentukan kesalahanterdakwa adalah terbuktinya unsur-unsur pasal yang didakwakan olehJaksa Penuntut Umum dan sejumlah barang bukti lainnya, serta barangbukti hasil Visum et Repertum dari RS Bhayangkara Semarang.
Atas kejahatan yang dilakukan terdakwa dikenakan hukumanpenjara 2 tahun 8 bulan. Yang dimana dalam hal ini penulis berpendapatdalam penjatuhan yang diberikan pada terdakwa kurang maksimal.Seharusnya terdakwa bisa dihukum lebih berat lagi atas kejahatan yangdilakukan sesuai pasal 365 KUHP.
Menurut penulis, penjatuhan hukuman yang diberikan padaterdakwa bisa dikatakan dalam turut serta melakukan kejahatan. Karnadalam hal ini terdakwa membantu melakukan kejahatan yang direcanakanoleh terdakwa Andi sampai selesai. Apalagi terdakwa melakukankejahatan dalam keadaan sadar dan disengaja, sehingga penjatuhanhukuman terdakwa harus sama dengan pelaku utama (pleger).
Dalam hukum pidana Islam perbuatan turut serta melakukankejahatan atas jarimah hirabah, terdakwa dapat dihukum yaitu dipotongtangan dan kaki secara bersilang, sesuai dengan perbuatan yang dilakukanterdakwa.
Adapun dalam hukuman yang dijalani terdakwa termasuk dalamhukuman ta’zir, karena hukuman ta’zir tidak ditentukan banyaknya dantidak ditentukan jumlahnya, dan hukuman ta’zir tidak mempunyai batasantertentu. Dari yang seringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya.
ix
KATA PENGANTAR
علىصلاللھم ورسولھعبدهمحمداانواشھدهللاال الھالاناشھدالعالمینرب الحمد.بعداماأجمعینواصحابھآلھوعلىمحمدناسید
Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi
Maha Penyayang, segala rasa syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT
yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat
menyelesaikan skripsi dengan judul ”ANALISIS PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI SEMARANG NO.253/Pid.B/2011/PN.SMG.
TENTANG TINDAK PIDANA TURUT SERTA DALAM PENCURIAN
DISERTAI DENGAN KEKERASAN”. dan sholawat serta salam semoga
senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.
Dalam penyusunan skripsi ini telah banyak pihak yang turut
membantu, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu
penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah
memberikan arahan pada penulis dalam rangka penyusunan skripsi ini,
diantaranya kepada :
1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag selaku pengemban rektor IAIN
Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. Imam Yahya, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN
Walisongo Semarang.
3. Bapak Drs. Rokhmadi, M.Ag selaku dosen pembimbing pertama, yang
telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk
memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Brilyan Erna Wati, S.H.M.Hum selaku dosen pembimbing kedua,
yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan
mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
x
5. Seluruh dosen pengajar di lingkungan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo
Semarang yang dengan tulus, ikhlas tanpa balas jasa memberikan bekal
ilmu kepada penulis selama kuliah, serta staf dan karyawan fakultas
syari’ah, dengan pelayanannya.
6. Bapak Dolman Sinaga, S.H selaku hakim Pengadilan Negeri Semarang
yang telah meluangkan waktunya kepada penulis untuk wawancara,
sehingga penulis dapat mengumpulkan data sebagai bahan dalam
menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh pegawai Pengadilan Negeri Semarang, yang telah membantu
penulis dalam melakukan penelitian, sehingga dapat menyelesaikan skripsi
ini.
8. Bapak H. Abdul Chamid (alm) serta Ibu Hj.Nasriyati yang selalu penulis
cintai, yang telah memberikan semangat, dukungan baik moril maupun
materiil dengan tulus, serta dalam setiap doanya, sehingga penulis diberi
kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Mbah putri Warkinah yang selalu mendoakan penulis, sehingga penulis
dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Saudara-saudaraku tercinta dan keponakan-keponakanku yang lucu-lucu
yang selalu memberikan semangat, serta mendoakan penulis dalam
menyelesaikan skripsi ini.
11. Untuk Sipit yang selalu memberikan semangat dalam setiap langkah
penulis, serta terima kasih atas doanya, sehingga penulis dapat
menyelesaikan study sarjana.
12. Teman-teman SJB7 yang selalu ada dihati penulis, terima kasih penulis
ucapkan atas doa dan semangat yang telah teman-teman berikan kepada
penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Semua teman-teman kost Colombia, kost Chuby yang selalu memberi
semangat dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Semua teman-teman mahasiswa seperjuangan, terima kasih atas segala
bantuan, dukungan dan doa untuk penulis.
xi
Atas segala kebaikan jasa-jasanya penulis ucapkan banyak-banyak
terima kasih, penulis tidak dapat memberikan apa-apa kecuali iringan doa
jazakumullah ahsanul jazai. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan
semuanya dengan balasan yang setimpal, dan penulis berharap semoga skripsi
ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Amin.
Akhirnya hanya kepada Allah SWT semata penulis memohon
pertolongan, dan diberi kemudahan atas segalanya. Dalam karya ini pastinya
masih terdapat banyak kekeurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, maka
dari itu saran dan masukan sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat
bermanfaat bagi pembaca dan kita semua. Amin.
xii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ................................................................................ i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ...................................... ii
HALAMAN PENGESAHAN .................................................................. iii
HALAMAN MOTTO .............................................................................. iv
HALAMAN PERSEMBAHAN ............................................................... v
HALAMAN DEKLARASI ...................................................................... vi
HALAMAN ABSTRAK .......................................................................... vii
HALAMAN KATA PENGANTAR ......................................................... viii
HALAMAN DAFTAR ISI ....................................................................... x
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ........................................................................ 1
B. Rumusan Masalah .................................................................... 7
C. Tujuan Penelitian ..................................................................... 8
D. Telaah Pustaka ......................................................................... 8
E. Metode Penelitian .................................................................... 10
F. Sistematika Penulisan .............................................................. 13
BAB II KETENTUAN TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN
A. Ketentuan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum
Pidana Positif
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian Disertai Dengan
Kekerasan ........................................................................... 15
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian Disertai Dengan
Kekerasan ............................................................................ 21
3. Hukuman Tindak Pidana Pencurian Disertai Dengan
Kekerasan ............................................................................ 23
B. Ketentuan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian Dalam
Hukum Pidana Islam
xiii
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian Disertai Dengan
Kekekarasan....................................................................... 29
2. Dasar Hukum Tindak Pidana Pencurian Disertai Dengan
Kekerasan .......................................................................... 33
3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pencurian Disertai Dengan
Kekekarasan....................................................................... 36
4. Pelaku Dan Syarat-Syarat Tindak Pidana Pencurian Disertai
Dengan Kekekarasan.......................................................... 37
5. Hukuman Tindak Pidana Pencurian Disertai Dengan
Kekekarasan....................................................................... 38
C. Ketentuan Tindak Pidana Turut Serta Dalam Pencurian Disertai
Dengan Kekerasan Menurut Hukum Pidana Positif.
1. Pengertian Turut Serta Dalam Pencurian Disertai Dengan
Kekerasan Menurut Hukum Pidana Positif ........................ 40
2. Pengertian Turut Serta Dalam Pencurian Disertai Dengan
Kekerasan Menurut Hukum Pidana Islam .......................... 42
BAB III PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG
NO.253/Pid.B/2011/PN.Smg TENTAN G TINDAK PIDANA
TURUT SERTA DALAM PENCURIAN DISERTAI DENGAN
KEKERASAN
A. Sejarah Singkat Pengadilan Negeri Semarang ....................... 41
B. Kronologi Kasus Tindak Pidana Pencurian Disertai
Kekerasan ............................................................................ 43
C. Putusan Pengadilan Negeri Semarang
No.253/Pid.B/2011/PN.Smg Tentang Tindak Pidana Turut
Serta Dalam Pencurian Disertai Dengan Kekerasan............... 46
BAB IV ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
SEMARANG NO.253/Pid.B/2011/Pn.Smg. TENTANG TINDAK
PIDANA TURUT SERTA DALAM PENCURIAN DISERTAI
DENGAN KEKERASAN
xiv
A. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan
Pengadilan Negeri Semarang No.253/Pid.B/2011/Pn.Smg
Tentang Tindak Pidana Turut Serta Dalam Pencurian
Disertai Dengan Kekerasan Dalam Hukum Pidana Islam....... 78
B. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang
No.253/Pid.B/2011/Pn.Smg Tentang Tindak Pidana Turut
Serta Dalam Pencurian Disertai Dengan Kekerasan Menurut
Hukum Pidana Islam ............................................................ 89
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan .......................................................................... 100
B. Saran-Saran .......................................................................... 101
C. Penutup ................................................................................ 102
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
BIODATA PENULIS
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Hukum Islam merupakan perintah dari Allah SWT, yang ditaati oleh
seluruh umat Islam dan harus dilaksanakan oleh setiap muslim, agar
kehidupan manusia menjadi aman, tertib dan selamat baik di dunia maupun di
akhirat. Manifestasi dari tujuan ini adalah melaksanakan seluruh perintah-
perintah Allah SWT dan menjauhi segala larangan-larangan-Nya.1
Hukum pidana Islam atau fikih jinayah merupakan bagian dari syariat
Islam yang berlaku sejak Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul. Oleh
karenanya, pada zaman Rasulullah dan khulafaur rasyidin, hukum pidana
Islam berlaku sebagai hukum publik, yaitu hukum yang diatur dan diterapkan
oleh pemerintah selaku penguasa yang sah atau ulil amri, yang pada masa itu
dirangkap oleh Rasulullah sendiri dan kemudian diganti oleh khulafaur
rasyidin.
Hukum pidana sebagaimana dirumuskan oleh Mustofa Abdullah dan
Ruben Ahmad yang dikutib oleh Ahmad Wardi Muslih dalam bukunya
Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam adalah hukum mengenai delik
yang diancam dengan hukuman pidana, atau dengan perkataan lain, hukum
1 Ahmad Wardi Muslih, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar GrafikaOffset, 2004, hlm. 10.
2
pidana adalah serangkaian peraturan yang mengatur masalah tindak pidana
dan hukumannya.2
Setiap bentuk hukum pidana Islam selalu berorientasi pada
kemaslahatan manusia, yang oleh para fuqaha disebut sebagai jarimah, yaitu
perbuatan yang oleh syara’ dilarang dan akan diancam dengan hukuman had
atau ta’zir bagi pelakunya.3
Salah satu faktor yang sangat penting dalam menjamin, melindungi
dan menjaga kemaslahatan bagi masyarakat, serta mewujudkan suatu
keadilan, Hukum pidana Islam menetapkan sejumlah aturan-aturan, baik
berupa perintah maupun larangan. Aturan itu disertai dengan ancaman
hukuman duniawi manakala hukum itu dilanggar. Seperti halnya Islam
memberi hukuman berat pada pelaku tindak pidana atas perbuatan-perbuatan
yang dilanggarnya. Hukuman duniawi ini tiada lain hanyalah semata-mata
untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, disamping itu
hukuman tersebut juga untuk mendidik akhlak dan memperbaiki jiwa para
pelaku tindak pidana.
Agama Islam melindungi setiap kemaslahatan yang berhubungan
dengan kehidupan manusia dan hak milik individu manusia, di antaranya
yaitu berupa harta benda, sehingga kepemilikannya dijamin keamanannya.
Dengan demikian, islam tidak menghalalkan seseorang merampas dan
mengambil hak milik orang lain dengan alasan apapun. Islam telah
mengharamkan tindakan mencuri, korupsi, riba, menipu, mengurangi
2 Ibid, hlm.23 Ibid,
3
timbangan, dan sebagainya. Islam menganggap segala perbuatan mengambil
hak milik orang lain dengan delik kejahatan sebagai perbuatan yang haram.4
Di sini perbuatan di atas dalam dunia hukum dikategorikan sebagai
perbuatan tindak pidana, adapun dalam hukum pidana Islam disebut dengan
jinayah. Setiap tindak pidana pasti memiliki sanksi hukum, seperti halnya
dalam tindak pidana pencurian yang disertai kekerasan yang mengakibatkan
kematian.5 Menurut hukum pidana Islam kejahatan tersebut masuk dalam
jarimah hirabah, dimana perbuatan tersebut dapat digolongkan kepada tindak
pidana pencurian khusus, tetapi bukan dalam arti hakiki, melainkan dalam arti
majazi.
Secara hakiki tindak pidana pencurian adalah pengambilan harta milik
orang lain secara diam-diam, sedangkan tindak pidana pencurian dengan
kekerasan adalah pengambilan harta milik orang lain secara terang-terangan
disertai kekerasan. Hanya saja dalam pencurian ini juga terdapat unsur diam-
diam atau sembunyi-sembunyi, jika dinisbahkan kepada penguasa atau
petugas keamanan. itu sebabnya jarimah hirabah diistilahkan dengan
pencurian berat (sariqah kubra), untuk dapat membedakan dengan pencurian
ringan (sariqah sughra).6 Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT
yang berbunyi :
4 Abdur Rohman, I,,Doi, Tindak Pidana Dalam Syari’at Islam , Hudud dan Kewarisan,Jakarta: PT Radja Grafindo, 2003, hlm. 131.
5 Abdul Qadir Audah, At-Tasyri’ al-Jina’i al-Islami, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, tt, hlm: 68.
6 Ahmad Wardi Muslih, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm : 93.
4
تـلوا أو يصلب ا أن يـق اد األرض فس عون يف يس وله و س ر اء الذين حياربون الله و ز ا ج طع إمن وا أو تـق
م يف هل الدنـيا و زي يف م خ ن األرض ذلك هل وا م ف الف أو يـنـ ن خ م م له أرج م و ة أيديه ر اآلخ
يم اب عظ ﴾۳٣:ائده﴿امل.عذ
Artinya :“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangiAllah dan Rasul-nya dan membuat kerusakan dimuka bumi,hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dankaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri(tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatupenghinaan untuk mereka didunia, dan diakhirat merekamemperoleh siksaan yang besar. (Al-Maidah : 33)”
Dari ayat tersebut di atas unsur yang terdapat pada Jarimah hirabah
adalah keluarnya seseorang ataupun sekelompok orang dengan maksud untuk
mengambil harta orang lain dengan terang-terangan dan dengan cara
kekerasan.
Adapun dalam hukum pidana positif, pencurian adalah suatu tindakan
yang menyimpang yaitu mengambil barang orang lain dengan cara melawan
hukum. Dengan demikian, perampokan juga dapat dikatakan sebagai
pencurian atas suatu barang. Namun substansi yang ada dalam perampokan
sama dengan pencurian, adapun perbedaan keduanya ada pada teknis
dilapangan. Perampokan adalah tindakan pencurian yang berlangsung saat
diketahui sang korban, sedangkan pencurian adalah seseorang atau
sekelompok orang mengambil harta orang lain dengan diam-diam dan saat
tidak diketahui sang korban.7 Disini bisa dicontohkan apabila terdapat kasus
pencurian murni kemudian terdapat juga tindak pidana pembunuhan di
7 http:// www.asiamaya.com/konsultasi_hukum/pidana/perkara_pidana.htm. diakses padatanggal 13 januari 2012 pukul : 19.07 WIB.
5
dalamnya, maka sanksi pidana yang dijatuhkan dapat berupa sanksi
maksimal, karena telah memenuhi unsur dalam pasal 365 KUHP
sebagaimana berbunyi di bawah ini :
Ayat (1) ”Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahunpencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasanatau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untukmempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam haltertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri ataupeserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.”
Ayat (2) ”Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun :1. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah
rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalanumum.
2. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih denganbersekutu.
3. jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak ataumemanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintahpalsu atau pakaian jabatan palsu.
4. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.Ayat (3) ”Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan
pidana penjara paling lama lima belas tuhun.Ayat (4) ”diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau
selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatanmengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh duaorang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu halyang diterangkan dalam no. 1 dan 3.8
Dapat dimengerti bahwa pencurian yang disertai dengan kekerasan ini
diancam dengan hukuman berat yaitu sembilan tahun penjara. Hukuman ini
diperberat lagi menjadi dua belas tahun penjara apabila (menurut ayat 2 dari
pasal 365), pencurian khusus ini disertai dengan hal-hal yang dapat
memberatkan hukuman dari pencurian biasa yaitu dalam pasal 363 KUHP.9
Seperti halnya dalam kasus tindak pidana pencurian disertai kekerasan yang
8 Moeljtno, S.H, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta: Bima Aksara, 2009,hlm. 129.
9 Wirjono Projodikoro, Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Bandung : PT RefikaAditama, 2008, hlm.25.
6
dilakukan oleh tersangka Sri Haryono alias Bogel alis Yono Bin Suharno
dengan tersangka yang sama-sama temannya yaitu Andi Prasetyo Febriyanto
alias Andi, dimana terdakwa Yono dihukum dengan pidana penjara selama 2
(dua) tahun dan 8 (delapan) bulan.
Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu tanggal 09
bulan Maret 2011. Awalnya Sri Haryono (tersangka) bersama dengan Andi
Prasetyo Febriyanto (tersangka dalam berkas perkara terpisah), yang sudah
saling kenal, mereka bekerja di Bengkel Bintang Sakti Motor Kalipancur
milik Agus (saksi), Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2011, Andi
menemui Bayu Saputra (korban) dan membeli minuman keras congyong,
selanjutnya mereka minum bersama-sama di daerah Madukoro, kemudian
keduanya pulang ke Bengkel BSM sekitar pukul 22.00 WIB dalam keadaan
mabuk dan akhirnya Bayu menginap di Bengkel. Setelah mabuk Andi
mengeluh tentang hutang yang dimiliki oleh Ragil (istrinya) dan
mengutarakan kepada Yono, Andi mengutarakan bagaimana cara untuk
merampas sepeda motor Yamaha Vega ZR milik Bayu , dan Andi
mengisyaratkan kepada Yono untuk menbunuh Bayu, yaitu dengan cara
mencekik Bayu, maksud Andi tersebut dimengerti dan dipahami oleh Yono
yaitu untuk membunuh Bayu, selanjutnya Andi memberikan golok yang telah
ada di dalam Bengkel kepada Yono untuk membunuh Bayu, setelah golok
dipegang Yono mendekat ke korban, namun Yono mengatakan kepada Andi
tidak berani membunuh Bayu, hingga keduanya ketiduran di teras Bengkel.
Pada hari Kamis 10 maret 2011 sekitar pukul 05.00 (sesuai adzan subuh)
7
Andi membangunkan Yono dan menanyakan dimana keberadaan golok
tersebut, dan Andi langsung mengambil golok tersebut dan mendekatkan ke
korban, selanjutnya Yono mendekat dengan Andi ke arah Bayu, dan Yono
memegangi kaki Bayu agar korban tidak meronta-ronta, serta memudahkan
untuk dilakukan pembunuhan, berkali-kali ayunan golok tersebut mengenai
tubuh Bayu dan sempat meronta, namun kakinya dipegangi oleh Yono,
hingga leher korban tergorok dalam ayunan atau sabetan golok milik Andi,
kemudian Andi juga mencekik leher korban sampai meninggal dunia.10
Berdasarkan uraian di atas, penulis akan menganalisis permasalahan
tersebut dalam skripsi yang berjudul : Analisis Putusan Pengadilan Negeri
Semarang No.253/Pid.B/2011/Pn.Smg Tentang Tindak Pidana Turut Serta
Dalam Pencurian Disertai Dengan Kekerasan.
B. Perumusan Masalah
Dari uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok
permasalahan dalam penelitian ini adalah :
1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim terhadap Putusan
Pengadilan Negeri Semarang No.253/Pid.B/2011/Pn.Smg. Tentang Tindak
Pidana Turut Serta Dalam Pencurian Disertai Dengan Kekerasan.
2. Bagaimana Putusan Pengadilan Negeri Semarang
No.253/Pid.B/2011/Pn.Smg. Tentang Tindak Pidana Turut Serta Dalam
Pencurian Disertai Dengan Kekerasan menurut hukum pidana Islam.
10 Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.253/Pid.B/PN.Smg .
8
C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini, yaitu :
1. Untuk mengetahui alasan dan dasar pertimbangan Hakim terhadap Putusan
Pengadilan Negeri Semarang No.253/Pid.B/2011/Pn.Smg. Tentang Tindak
Pidana Turut Serta Dalam Pencurian Disertai Dengan Kekerasan.
2. Untuk mengetahui putusan Pengadilan Negeri Semarang
No.253/Pid.B/2011/Pn.Smg. Tentang Tindak Pidana Turut Serta Dalam
Pencurian Disertai Dengan Kekerasan menurut hukum pidana Islam.
D. Telaah Pustaka
Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh negara, di
dalam undang-undang sendiri telah diatur tentang pasal-pasal mengenai
kejahatan, dan juga pelanggaran hukum. Apabila seseorang melakukan
kejahatan atau melanggar apa yang telah diatur dalam KUHP akan mendapat
sanksi hukum atas perbuatan yang dilakukan. Adapun wadah dalam tindak
pidana adalah undang-undang, dimana undang-undang tersebut digunakan
para hakim sebagai acuhan dalam memutuskan sebuah perkara yang ada.
Dalam masalah tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasaan diatur
pada pasal 365 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang berkaitan
dengan masalah tersebut.
Kemudian dalam kajian pustaka ini penulis berusaha menguraikan
beberapa literature yang penulis gunakan dalam pembuatan skripsi yang ada
kaitannya dengan pembahasan dalam tersebut, di antaranya :
9
Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Wirjono Prodjodikoro. Di
dalam bukunya menjelaskan pasal yang mengatur tentang tindak pidana
pencurian biasa dan pencurian khusus. Dimana suatu pencurian dengan cara-
cara tertentu atau dalam keadaan tertentu diancam dengan hukuman yang
maksimumnya lebih tinggi, yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun dari
pasal pencurian biasa (pasal 365 KUHP).11
Tindak Pidana Dalam Syariat Islam (Hudud dan Kewarisan), Abdur
Rohman. Di mana buku tersebut menjelaskan pendapat para fuqaha’
mengenai hukuman bagi pelaku jarimah hirabah. Di mana dalam
menentukan hukuman bagi pelaku jarimah hirabah para fuqaha berbeda
pendapat dalam menentukan hukuman tersebut.12
Dalam skripsi yang ditulis Taufik Rochman, yang berjudul :
“Kategorisasi Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Pidana Islam.” Di
dalam skripsi ini menguraikan hukuman dalam tindak pidana pencurian
adalah potong tangan, namun apabila seseorang mencuri barang, karena
sesuatu yang darurat yaitu dalam keadaan kelaparan atau untuk memberi
makan keluarganya tidak dapat dihukum potong tangan melainkan
dibebaskan dari hukuman. Sebagaimana pendapat ijtihad Umar bin Khatab,
tidak menerapkan hukum potong tangan bagi pelaku tindak pidana pencurian,
karena adanya alasan tertentu.13
11 Wirjono Projodikoro, Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Bandung : PT RefikaAditama, 2008.
12 Abdur Rohman, Tindak Pidana Dalam Syari’at Islam (Hudud dan Kewarisan), Jakarta:PT Radja Grafindo, 2003.
13 Taufik Rochman, Kategorisasi Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Pidana Islam,Skripsi IAIN Walisongo, 2011.
10
Skripsi yang ditulis M. Hasan Amrullah, yang berjudul : Tinjauan
Hukum Islam Terhadap Main Hakim Sendiri Bagi Pelaku Tindak Pidana
Pencurian (Studi Kasus di Kelurahan Bendan Ngisor Kec. Gajahmungkur
Kota Semarang). Di dalamnya membahas tentang faktor-faktor yang
mempengaruhi terjadinya main hakim sendiri bagi pelaku tindak pidana
pencurian disebabkan oleh faktor yang berasal dari masyarakat karena adanya
aksi pencurian yang marak di Kelurahan Bendan Ngisor dan karena faktor
legalitas hukum. Dalam tinjauan hukum pidana Islam, main hakim sendiri
bagi pelaku tindak pidana pencurian merupakan tindak pidana (jarimah).14
Adapun penelitian ini tentunya berbeda dengan beberapa penelitian
dan buku-buku tersebut di atas. Dalam penelitian ini penulis lebih difokuskan
terhadap penelusuran putusan Hakim Pengadilan Negeri Semarang
No.253/Pid.B/2011/PN.Smg mengenai kasus tindak pidana turut serta dalam
pencurian disertai dengan kekerasan.
E. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah dokumentasi, yaitu
penelitian data-data yang diperoleh dari dokumen atau arsip hukum, berupa
putusan Pengadilan Negeri Semarang yang memiliki relevansi dengan
permasalahan yang dipilih penulis.
14 M. Hasan Amrullah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Main Hakim Sendiri Bagi PelakuTindak Pidana Pencurian (Studi Kasus di Kelurahan Bendan Ngisor Kec. Gajahmungkur KotaSemarang). Skripsi IAIN Walisonggo, 2011.
11
Untuk mendukung data-data di atas penulis menggunakan penelitian
kepustakaan (library research) yaitu mencari data-data dengan melakukan
penelusuran kepustakaan dan menelaahnya.15
2. Sumber Data
Sumber data yang penulis gunakan penelitian ini terbagi menjadi dua
macam yaitu :
a. Sumber data primer
Data primer adalah jenis data yang diperoleh bersifat penelitian
field research, dimana prosedur dan tehnik pengambilan data yang
digunakan berupa dokumen atau arsip, interview, observasi dan
sebagainya.16 Dalam penelitian ini data primer diperoleh secara langsung
dari putusan Pengadilan Negeri Semarang No.253/Pid.B/2011/Pn.Smg
Tentang Tindak Pidana Turut Serta Dalam Pencurian Yang Disertai
Dengan Kekerasan.
b. Sumber data sekunder
Data sekunder adalah subjek dari mana data diperoleh melalui
pihak lain, dalam penelitian ini data yang digunakan peneliti adalah data
yang dikumpulkan oleh orang lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari
objek penelitian. Dan literatur yang digunakan dalam menjelaskan tentang
pokok permasalahan yaitu buku-buku yang ada relevansinya dengan
15 Masri Singarimbun (ed), Metodologi Penelitian Survei, Jakarta : Lp3s, 1983, hlm. 4516 Basuki Sulistiyo, Tehnik dan Jasa Dokumentasi,Cet I, Jakarta : PT Gramedia Pustaka
Utama, 1992, hlm.13
12
penelitian, misalnya buku : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP), Hukum Pidana Islam, Tindak-tindak Pidana Tertentu Di
Indonesia, dan buku-buku lain yang ada kaitannya dengan masalah yang
peneliti kaji.
3. Tehnik Pengumpulan Data
Sesuai dengan data jenis-jenis penelitian, maka dalam mengumpulkan
data penulis menggunakan metode dokumentasi atau studi dokumen yaitu
barang-barang tertulis yang berupa dokumen administrasi atau dokumen
hukum. Dalam mendapatkan metode dokumentasi penulis menyelidiki
langsung data atau dokumen-dokumen berupa isi putusan Pengadilan Negeri
Semarang dan catatan-catatan lain yang ada hubunganya dengan pembahasan
tersebut.17
Selain metode dokumentasi penelitian penulis juga menggunakan
metode wawancara. Adapun dalam metode wawancara (interview) ini penulis
lakukan di Pengadilan Negeri Semarang, untuk mendapatkan informasi yang
penting berhubungan dengan permasalahan yang ada.
4. Analisis Data
Analisis data adalah sebagai tindak lanjut dari proses pengolahan data,
dimana analisis data adalah proses mengatur aturan data,
mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar
yang digunakan secara sistematis untuk mendeskripsikan segala hal yang
berkaitan dengan pokok masalah, selanjutnya dari data yang terkumpul
17 Suharsini Arikunti, Prosedur Penelitian SuatuPendekatan Praktek, Cet II, Jakarta : PTRineka Cipta, 1998, hlm.236
13
diproses dan disusun dengan memberikan penjelasan atas data yang diperoleh
kemudian dianalisis.18
Metode analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah
deskriptif kualitatif. Metode deskriptif adalah proses analisis yang dilakukan
terhadap seluruh data yang telah didapatkan dan diolah, kemudian hasil
analisis tersebut disajikan secara keseluruhan. Sedangkan metode kualitatif
adalah proses analisis tersebut digunakan untuk mengembangkan teori
perbandingan, dengan tujuan untuk menemukan teori baru yang dapat berupa
penguatan terhadap teori lama, maupun melemahkan teori yang telah ada.19
Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan analisis (analytical approach). Penggunaan pendekatan ini tidak
lain dikarenakan sebuah proses pengambilan putusan dan penetapan hukum
tidak akan dapat terlepas dari aspek-aspek kehidupan pada saat proses
persidangan tersebut.20
F. Sistematika Penulisan Skripsi
Untuk memudahkan penyusunan dalam penelitian ini, maka penulis
menggunakan sistematika sebagai berikut :
Bab I : Pendahuluan, dalam bab pertama penulis memaparkan
mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah atau permasalahan,
18Nadar Namawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta : UGM Press, 1995,hlm.63
19 Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002,hlm.41.
20 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang,Bayumedia Publishing, 20005, hlm.310.
14
tujuan penulisan skripsi, telaah pustaka, metodologi penelitian, dan
sistematika penulisan.
Bab II : Ketentuan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian. Dalam
bab kedua penulis memaparkan ketentuan umum tentang tindak pidana
pencurian dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam, dimana
dalam ketentuan-ketentuan tersebut menguraikan pengertian tindak pidana
pencurian, dasar hukum pencurian, pelaku pencurian dan syarat-syaratnya,
hukuman terhadap pencurian, serta memaparkan ketentuan umum tindak
pidana turut serta dalam pencurian disertai dengan kekerasan.
Bab III: Putusan Pengadilan Negeri Semarang
No.253/Pid.B/2011/Pn.Smg tentang Tindak Pidana Pencurian Yang Disertai
Dengan Kekerasan. Dalam bab ini membahas sekilas tentang Pengadilan
Negeri Semarang yang meliputi: Sejarah Pengadilan Negeri Semarang.
Kronologis tindak pidana Turut Serta Dalam pencurian disertai dengan
kekerasan, dan Putusan Pengadilan Negeri Semarang
No.253/Pid.B/2011/Pn.Smg tentang tindak pidana turut serta dalam pencurian
disertai dengan kekerasan.
Bab IV: Analisis terhadap putusan pengadilan negeri semarang
No.253/Pid.B/2011/PN.Smg. Dalam bab keempat ini membahas Analisis
dasar pertimbangan hakim terhadap tindak pidana turut serta dalam pencurian
disertai dengan kekerasan. Analisis menurut hukum pidana Islam terhadap
15
putusan Pengadilan Negeri Semarang No.253/Pid.B/2011/Pn.Smg tentang
tindak pidana turut serta dalam pencuriaan disertai dengan kekerasan.
Bab V : Penutup bab ini penulis memaparkan tentang kesimpulan,
saran dan penutup.
16
BAB II
KETENTUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA TURUT SERTA
DALAM PENCURIAN DISERTAI DENGAN KEKERASAN
A. Ketentuan Tentang Tindak Pidana Turut Serta Dalam PencurianMenurut Hukum Pidana Positif
1. Tindak Pidana Pencurian Disertai Dengan Kekerasan Menurut Pasal
365 KUHP
Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang
berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan
untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan,
yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana
tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.21
Perbuatan-perbuatan pidana ini menurut wujud atau sifatnya adalah
bertentangan dengan tata aturan hukum atau ketertiban yang dikehendaki oleh
hukum, mereka adalah orang-orang yang dalam perbuatannya melawan
(melanggar) hukum. Lebih tegasnya, tindak pidana yang mereka perbuat
merugikan masyarakat dalam arti yang bertentangan dengan aturan hukum
atau menghambat akan terlaksananya keamanan dalam pergaulan masyarakat
yang baik dan adil.22
Ketertiban dan keamanan dalam masyarakat akan terpelihara bilamana
tiap-tiap anggota masyarakat menaati peraturan-peraturan yang ada dalam
masyarakat. Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh suatu badan yang
berkuasa dalam masyarakat yang disebut pemerintahan. Walaupun peraturan-
21 Prof, Moeljatno, S.H. Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993, hlm.122 Ibid, hlm.2
17
peraturan ini telah dikeluarkan, masih ada saja orang yang melanggar
peraturan-peraturan, misalnya saja dalam hal pencurian yaitu mengambil
barang yang dimiliki orang lain dengan cara yang bertentangan dengan
hukum. Terhadap orang yang melakukan tindak pidana sudah tentu dikenakan
hukuman yang sesuai dengan perbuatan yang bertentangan dengan hukum itu,
segala peraturan-peraturan tentang pelanggaran (overtredingen), kejahatan
(misdrijven) dan sebagainya, diatur oleh hukum pidana (strafrecht) dan
dimuat dalam satu kitab undang-undang yang disebut KUHP.23
Pada dasarnya pengertian pencurian tidak jauh beda dengan
pengertian-pengertian yang penulis jelaskan pada pembahasan sebelumnya,
yaitu mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk
kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan
hukum.
Kata mencuri artinya mengambil barang orang lain dengan diam-diam
dengan sembunyi-sembunyi tanpa diketahui pemilik barang, perbuatan
pencurian itu dapat dibedakan antara pencurian ringan, pencurian berat dan
pencurian dengan kekerasan. Pencurian ringan adalah pencurian yang
dilakukan dengan mengambil barang orang lain dengan sembunyi-sembunyi
dan harga barang yang dicuri biasanya relatif rendah, sedangkan pencurian
berat adalah pencurian yang dilakukan dengan mengambil barang orang lain
dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum, dan dalam
pencurian dangan kekerasan tidak jauh beda dengan pencurian berat, tetapi
23 Prof, Kansil, S.H. dkk, Latihan Ujian Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2007,hlm.1
18
dalam pencurian dengan kekerasan ini lebih menekankan pada cara yang
digunakan yaitu dengan kekerasan yang dapat mengakibatkan luka atau
matinya seseorang.
Di dalam bahasa sehari-hari mengambil barang orang lain dengan
kekerasan itu bisa disebut perampokan atau penodongan, apabila dilihat dari
cara para pelaku melakukan pencurian tersebut.24
Adapun menurut KUHP yang dikatakan pencurian adalah tindak
pidana pencurian pertama yang diatur dalam Bab XXII Buku II KUHP ialah
tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok, yang memuat semua unsur dari
tindak pidana pencurian.
Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok diatur dalam pasal 362
KUHP dirumuskan sebagai berikut :
“barang siapa mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaanorang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancamkarena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau dendapaling banyak enam puluh rupiah”.
Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak
pidana pencurian sebagaimana yang dimaksud di atas, orang tersebut harus
terbukti telah memenuhi semua unsur objektif dan unsur subjektif, dari tindak
pidana pencurian yang terdapat didalam rumusan pasal 362 KUHP.25 Namun
dari penjelasan sekilas tentang pencurian di atas dalam hal ini penulis akan
lebih membahas pencurian disertai dengan kekerasan.
24 Prof. H. Hilman Hadikusuma, S.H, Bahasa Hukum Indonesia, Bandung: PenerbitAlumni, 1992, hlm.32
25 Drs. Lamintang, S.H, Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap HartaKekayaan, Bandung: Sinar Baru, 1989, hlm.1
19
Tindak pidana pencurian disertai kekerasan pada dasarnya identik
sekali dengan tindak pidana pembegalan atau perampokan. Hal ini berkaitan
dengan cara pengambilan harta itu sendiri, yaitu dilakukan dengan cara
terang-terangan dan menggunakan unsur kekerasan di dalamnya.26 Tindak
pidana pencurian dengan kekerasan itu oleh pembentuk undang-undang yang
telah diatur dalam pasal 365 KUHP berbunyi :
Ayat (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahunpencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasanatau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untukmempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam haltertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri ataupeserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
Ayat (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun :ke-1. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah
rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum.
ke-2. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih denganbersekutu.
ke-3. jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusakatau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu,perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
ke-4. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.Ayat (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan
pidana penjara paling lama lima belas tahun.Ayat (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau
selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatanmengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh duaorang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu halyang diterangkan dalam no. 1 dan 3.27
Tindak pidana pencurian yang diatur dalam pasal 365 KUHP itu juga
merupakan suatu gequalificeerde diefstal atau suatu pencurian dengan
kualifikasi, ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur yang
26 Prof, Drs, Djazuli, Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam),Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1992, hlm.86.
27 Prof. Moeljatno, S.H. Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Jakarta, Bima Aksara,hlm.129
20
memberatkan. Pendapat seperti yang telah dikatakan di atas, juga pernah
dikemukakan oleh Mr. ORT yang dikutib oleh Prof Lumintang dalam
bukunya Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta
Kekayaan, yang kesimpulan beliau tuliskan yaitu : pasal 363 dan pasal 365
itu mengatur masalah pencurian, yang dilakukan dalam keadaan-keadaan
yang memberatkan. Yang dinyatakan dapat dipidana dalam pasal 365 KUHP
itu ialah “suatu kejahatan” yang berdiri sendiri, yakni pencurian yang
dilakukan dalam suatu keadaan yang memberatkan, karena dalam
pelaksanaannya telah dipakai kekerasan terahadap orang-orang dengan
maksud seperti yang dikatakan dalam rumusannya.28
Dalam tindak pidana pencurian khusus dari pasal 365 ayat 1 KUHP
yang telah disebutkan di atas, unsur istimewa yang sekarang ditambah pada
pencurian biasa adalah mempergunakan kekerasaan atau ancaman kekerasan
dengan dua macam maksud, yaitu ke-1, maksud untuk mempersiapkan
pencurian, perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan mendahului
pengambilan barang, misalnya memukul atau menembak atau mengikat
penjaga rumah. Yang ke-2, maksud untuk mempermudah pencurian,
pengambilan barang dipermudah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan,
misalnya memukul si penghuni rumah atau mengikatnya atau menodong
mereka agar mereka diam saja dan tidak bergerak, sementara pencuri lain
mengambil barang-barang didalam rumah.29
28 Op Cit, Prof. Lamintang, hlm.5229 Prof. Dr. Wirjono Projdodikoro, S.H, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia,
Bandung: PT Refika Aditama, 2008, hlm.24
21
Suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dianggap salah kalau
orang yang bersangkutan telah melanggar salah satu norma, sedangkan
seseorang dianggap berbuat jahat kalau yang di langgarnya itu adalah norma
hukum, yaitu norma yang telah ditetapkan sebagai undang-undang oleh
pemerintah. Pelanggaran undang-undang ini merupakan salah satu perbuatan
jahat dan sudah sepantasnya dijatuhi sanksi hukum yang memadai.
Kejahatan adalah pelanggaran terhadap undang-undang yang dinilai
sebagai perbuatan kejahatan oleh negara, besar kecilnya kejahatan tersebut
harus diikuti dengan sanksi yang memadai. Pada umumnya sanksi ini dapat
berupa hukuman penjara atas diri mereka yang nyata atau atas perbuatan
kejahatan tersebut.
Kejahatan dalam tindak pidana yang telah berlaku secara normatif,
dalam setiap orang mengakui bahwa suatu perbuatan merupakan tindak
pidana, seperti pembunuhan, perampokan, pemerkosaan dan sebagainya.
Sedangkan pelanggaran adalah tindak pidana yang baru bisa diberikan
hukumannya apabila ada aturan secara tertulis. Perbuatan-perbuatan
kejahatan lazim disebut delik hukum, perbuatan yang nyata diputuskan
melalui sidang pengadilan dan dapat dijatuhi sanksi pidana berat atau cukup
berat. Dinamakan sanksi itu berat karena si pelaku kejahatan harus
mempertanggungjawabkan dengan pengorbanan kemerdekaan dirinya untuk
22
jangka waktu yang panjang ditentukan melalui putusan hakim berdasarkan
pertimbangan-pertimbangan pengadilan.30
Hakim dalam melaksanakan fungsinya tidak saja membentuk hukum
(rechts-vorming) tetapi juga mengutamakan hukum (rechtsvinding), maka
setiap putusan hakim disebut vonis. Makna vonis merupakan kata yang
menunjukkan hasil yang diperoleh yaitu “derechter heft hetrecht gevonden”
paham inilah yang sampai sekarang berkembang di Indonesia.
Putusan hakim di dapat dengan cara menafsirkan ketentuan-ketentuan
yang berlaku, serta kemudian menentukan hukuman, setelah itu barulah
hakim menerapkan pasal-pasal yang dilanggar dengan dasar kebebasan yang
ada padanya.
Suatu putusan pidana harus bersifat faturistik, yaitu menggambarkan
apa yang diperoleh darinya. Putusan pidana selain merupakan pemidanaan
juga menjadi dasar untuk masyarakat, dan untuk si terpidana. Agar dapat
diharapkan baginya untuk tidak melakukan kejahatan dikemudian hari,
sehingga bahaya terhadap masyarakat dapat terhindari.31
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian Disertai Dengan Kekerasan
Unsur subjektif dari tindak pidana pencurian dalam pasal 362 KUHP
adalah dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan
hukum. Unsur objektif yang pertama: adalah perbuatan mengambil barang,
kata mengambil (wegnemen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakan
30 Rien. G. Kartasaputra, Pengantar Ilmu Hukum Lengkap, Jakarta: Bina Aksara, 1996,hlm.56.
31 Soejono. S.H, Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia, Jakarta: PT Rineka Cipta,1996, hlm.40.
23
barang dan jari-jari, memegang barangnnya, dan mengalihkannya ke tempat
lain. Kedua: barang yang diambil, sifat tindak pidana pencurian adalah
merugikan kekayaan si korban, maka barang yang diambil harus berharga.32
Perbuatan mengambil jelas tidak ada, apabila barangnya oleh yang
berhak diserahkan kepada pelaku, apabila penyerahan ini disebabkan
pembujukan dengan tipu muslihat, maka ada tindak pidana penipuan, jika
penyerahan ini disebabkan ada paksaan dengan kekerasan oleh si pelaku.
maka ada tindak pidana pemerasan (aftersing), jika paksaan itu berupa
kekerasan langsung ataupun merupakan tindak pidana pengancaman
(afdreinging), jika ancaman ini berupa mengancam akan membuka rahasia.33
Sedangkan unsur yang terdapat dalam tindak pidana pencurian dengan
kekerasan, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 365 KUHP, memuat unsur
objektif yaitu pencurian didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan atau
ancaman kekerasan terhadap seseorang. Unsur subjektifnya yaitu dengan
maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau jika
tertangkap tangan akan melarikan diri untuk mempertahankan barang yang
dicurinya.
Yang diartikan dengan kekerasan adalah setiap perbuatan yang
mempergunakan tenaga badan yang tidak ringan, tenaga badan adalah
kekuatan fisik. Penggunaan kekerasan terwujud dalam memukul, dengan
tangan saja atau memukul dengan senjata, menyekap, mengikat, dan
sebagainya.
32 Drs. lamintang, S.H, Delik-Delik Khusus kejahatan-kejahatn Terhadap Harta Kekayaan,Bandung: PT Sinar Baru, 1989, hlm.1
33 Op Cit, Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, hlm.15
24
Dalam pasal 89 dijelaskan yang disamakan dengan melakukan
kekerasan yaitu membuat orang lain pingsan atau tidak berdaya lagi. sebagian
perluasan dari pengertian kekerasan ditetapkan oleh pasal 89 bahwa,
perbuatan yang mengakibatkan orang pingsan atau tidak sadarkan diri dan
perbuatan yang menimbulkan orang tidak berdaya lagi termasuk perbuatan
kekerasan.
Kekerasan atau ancaman kekerasan ini diperlukan sebelum
dilakukannya pencurian tersebut, atau perbuatan kekerasan ini dimaksud lain
untuk mempersiapkan (unsur subjektif) pencuriannya.34
3. Hukuman Tindak Pidana Pencurian Disertai Dengan Kekerasan
Dalam Pasal 365 KUHP
Secara umum pencurian dengan kekerasan biasanya dilakukan oleh
kelompok perampok ”amatir” serta kelompok perampok profesional, mereka
yang masih “amatir” mengambil putusan untuk melaksanakan kejahatan,
biasanya kejadian ini didorong oleh kebutuhan uang sesaat yang harus segera
dipenuhi, ciri pelaku jenis ini biasanya teruji melakukan perampokan dan
mudah melakukan kekerasan terhadap korban. Disamping itu, tindak pidana
pencurian biasanya juga dilakukan oleh perampok profesional, dalam hal ini
pelaku cenderung didorong oleh respons rasional atas tuntutan sosial,
ekonomi, juga didorong oleh kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan
gaya hidup tertentu.35
34 Drs. Moch. Anwar, S.H. Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II) Jilid I, Bandung:Penerbit Alumni, 1986, hlm.25
35 Mulyana W Kusuma, Tegaknya Supermasi Hukum (Terjebak Antara Memilih Hukum DanDemokrasi), Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001, hlm.125.
25
Setiap kejahatan yang dilakukan seseorang atau kelompok pasti
terdapat imbalan hukuman atas kejahatan yang telah dilakukan. Seorang
hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa pasti melihat gejala-
gejala yang ada dalam proses persidangan. Dalam menjatuhkan hukuman
hakim pasti mempunyai pandangan ataupun dasar yang dapat dijadikan acuan
dalam menjatuhkan hukuman.
Disini terdapat teori-teori pemidanaan yang dapat dijadikan pegangan
para hakim. Terdapat berbagai pendapat, bagi hakim yang bijak ketika ia akan
menarik dan mempertimbangkan benar tentang manfaat apa yang akan
dicapai dari penjatuhan pidana (jenis kejahatan dan berat ringannya hukuman)
baik bagi terdakwa maupun masyarakat dan negara. Dalam keadaan yang
demikian teori hukum pidana dapat membantunya, hakim dalam menjatuhkan
pidana apakah berat atau ringan, seringkali bergatung pada pendirian mereka
mengenai teori-teori pemidanaan yang dianut.36
Teori-teori pemidanaan ada hubungan erat dengan pengertian
subyectief strafrecht (jus puniendi) sebagai hak atau wewenang untuk
menentukan dan menjatuhkan pidana, terhadap pengertian objekctief
strafrecht (jus punale), sebagai peraturan hukum positif yang merupakan
hukum pidana. Adanya pengertian subyectief strafrecht dan objekctief
strafrecht ini dapat dimungkinkan oleh karena kata recht ada dua arti, yaitu
36 Drs. Adami Chazawi, S.H. Pelajaran Hukum Pidana I (sistem pidana, tindak pidana,teori-teori pemidanaan & batas berlakunya hukum pidana), Jakarta: PT RajaGrafika Persada, 2005,hlm.157.
26
pertama sebagai “hak” atau “wewenang”, dan kedua sebagai “peraturan
hukum”.37
Dalam penjatuhan hukuman disini terdapat teori pemidanaan yang
dapat dijadikan alasan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku
kejahatan di antaranya :
a. Teori absolut atau pembalasan (absolute/vergeldingstheorie)
Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu
sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang
lain, sebagai imbalannya (vergelding) si pelaku juga harus diberi
penderitaan.
Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak,
tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan
kejahatan. Tidak dilihat dari akibat apapun yang mungkin timbul dari
dijatuhkannya pidana, Tidak diperdulikan, dengan demikian masyarakat
mungkin akan dirugikan. Hanya dilihat ke masa lampau, tidak dilihat ke
masa depan.
Dasar dari teori ini adalah pembalasan, dalam hal ini dasar
pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat.
Negara berhak menjatuhkan pidana, karena penjahat tersebut telah
melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum
(pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi. Oleh karena itu, ia
harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan (berupa kejahatan)
37 Ibid, hlm.155
27
yang dilakukannya. Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan
pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi
orang lain.38
b. Teori maksud atau tujuan (relatieve/doel theorie)
Berdasarkan teori ini, hukuman dijatuhkan untuk melaksanakan
maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan
masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang
secara ideal. Selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah
(prevensi) kejahatan.
Suatu kejadian tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana,
untuk itu tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, melainkan harus
dipersoalkan pula apa manfaatnya suatu pidana bagi si penjahat itu sendiri,
tidak saja dilihat pada masa lampau, melainkan juga masa depan, maka
harus ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja.
Dengan demikian teori ini juga dinamakan teori “tujuan” (doel-
theorien).39
Dari teori maksud atau teori tujuan tersebut dalam penjatuhan
hukuman bagi para pelaku kejahatan diharapkan dapat berdampak untuk
memperbaiki perilaku para pelaku untuk lebih baik dan tidak melakukan
kejahatan lagi. Disamping itu juga tujuan dari teori ini adalah untuk
menekan tingkat kejahatan yang terjadi dalam masyarakat, serta jadikan
acuan bagi masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan yang dapat
38 Drs. Adami Chazawi, op cit, hlm.158.39 Op cit, hlm.162.
28
merugikan orang lain. Sehingga dalam kehidupan masyarakat tercipta
kedamaian bagi sesama manusia yang satu dengan yang lain
c. Teori gabungan (verenigings theorie)
Pada dasarnya, teori gabungan adalah gabungan kedua teori di atas,
gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa, hukuman adalah untuk
mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki
pribadi si penjahat.
Apabila ada dua pendapat yang bertentangan satu sama lain,
biasanya ada suatu pendapat ketiga yang berada ditengah-tengah.
Disamping teori-teori absolute dan teori-teori relative tentang hukum
pidana, kemudian muncul teori ketiga (vergelding) dalam hukum pidana,
tetapi di lain pihak mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki
penjahat yang melekat pada tiap pidana.40
Dengan menelaah teori-teori di atas, dapat dijadikan acuan bahwa
tujuan pemidanaan adalah untuk menjerat penjahat, membinasakan atau
membuat tak berdaya lagi si penjahat, dan memperbaiki pribadi si
penjahat. Pada hakikatnya, ketiga hal tersebut menjadi alasan diadakannya
sanksi pidana dalam setiap kejahatan yang dilakukan seseorang.41
Dalam hal ini setiap kejahatan yang dilakukan oleh seseorang harus
mendapatkan sanksi hukuman yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan,
tanpa adanya sanksi yang sebanding dengan perbuatan yang dilanggar
40 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung: Eresco, 1989,hlm:20-21
41 Leden Marpaung, Asas Toeri Praktek Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2008,hlm.105.
29
seseorang, maka tidak akan ada keadilan bagi para pihak korban yang telah
dirugikan. Dalam hal ini penjatuhan hukuman harus dipertimbangkan secara
matang agar mendapatkam hasil putusan yang dapat menjerat terdakwa dan
mempunyai efek jera untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama.
Tujuan ini pertama harus diarahkan kepada usaha agar dikemudian
hari kejahatan yang telah dilakukan itu, tidak terulang lagi (prevensi).
Prevensi ini ada dua macam, yaitu prevensi khusus atau “special” dan
prevensi umum atau “general”. Keduanya berdasar atas gagasan, bahwa
mulai dengan ancaman akan dipidana dan kemudian dengan dijatuhkannya
pidana orang akan takut menjalankan kejahatan. Dalam prevensi spesial hal
yang membuat takut ini dijatuhkan kepada si penjahat, sedang dalam prevensi
general diusahakan, agar para oknum semua takut akan menjalankan
kejahatan.42
Disini hukuman bagi para pelaku tindak pidana pencurian dengan
kekerasan lebih berat, jika dibandingkan dengan pencurian biasa. Dalam pasal
365 KUHP yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa sanksi hukuman
terhadap pencurian yang disertai kekerasan ini diancam dengan hukuman
berat (sembilan tahun penjara). Hukuman ini dapat diperberat lagi menjadi
dua belas tahun penjara apabila, (menurut pasal 365 ayat 2 KUHP) pencurian
khusus disertai lagi dengan hal-hal yang sebagian sama dengan hal-hal yang
memberatkan hukuman dari pencurian biasa (pasal 363 KUHP).
42 Ibid, hlm.106
30
Maksud dari hal yang lain adalah melakukan pencurian ini di jalan
umum atau di dalam kereta api yang sedang berjalan, alasan memberatkan
hukuman adalah bahwa, didua tempat tadi si korban tidak mudah mendapat
pertolongan dari orang lain, tidak pula disebutkan pencurian yang dilakukan
dalam bus umum yang sedang berjalan, hal yang sebenarnya sama sifatnya
dengan pencurian di dalam kereta api yang sedang berjalan. Maka, pasal 365
ayat 2 ini secara analogi dapat dilakukan juga dalam hal pencurian dalam bus
umum yang sedang berjalan.
Hal yang lain juga adalah bahwa hukuman maksimum ditambah
apabila perbuatannya mengakibatkan orang lain mendapatkan luka berat, dan
ditambah lagi menjadi hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun,
jika perbuatannya berakibat matinya orang, hukuman ditambah lagi menjadi
hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau hukuman penjara selama dua
puluh tahun jika ada bersama-sama terjadi hal-hal tersebut diatas.43
B. Ketentuan Tentang Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Pidana
Islam
1. Tindak Pidana pencurian disertai Dengan Kekerasan Menurut
Hukum Pidana Islam
Kata pencurian dalam bahasa Arab disebut dengan sariqah
)السرقة( yaitu berbentuk masdar dari kata : سرقة- يسرق -سرق yakni
mengikuti wajan fiil tsulasi mujarat. Yang berarti perbuatan mencuri
43 Prof. Wirjono Prodjikoro, S.H. Tindak-Tindak Pidana tertentu di Indonesia, Bandung: PTRefika Aditama, 2008, hlm.25
31
(pencurian kemudian isim failnya )سارق ), yang berarti orang yang mencuri
(pencuri).
Pencurian dalam syariat Islam ada dua macam, yaitu sebagai berikut :
1. Pencurian yang hukumannya had.
2. Pencurian yang hukumannya ta’zir.
Pencurian yang hukumannya had terbagi kepada dua bagian, yaitu :
a. Pencurian ringan ى( غر )السرقة الص
b. Pencurian berat برى ( قة الك ر )الس
Pencurian ringan menurut rumusan yang dikemukakan oleh Abdul
Qadir Audah yang dikutib oleh Ahmad Wardi Muslih dalam bukunya Hukum
Pidana Islam adalah sebagai berikut :
ستاى على سبيلاى فهى أخذ مال الغير خفيةر الصعرقةماالس فأ .اءفخإل
“Pencurian ringan adalah mengambil harta milik orang lain dengan caradiam-diam, yaitu dengan jalan sembunyi-sembuyi”44
.ل المغا لبةيمال الغير على سبذى أخهفى كبر الرقةماالس أ
“Pencurian berat adalah mengambil harta milik orang lain dengan carakekerasan”45
Perbedaan antara pencurian ringan dengan pencurian barat adalah
bahwa dalam pencurian ringan pengambilan harta itu dilakukan tanpa
sepengetahuan pemilik dan tanpa persetujuannya, sedangkan dalam pencurian
berat pengambilan tersebut dilakukan dengan sepengetahuan pemilik harta
44 Abdul Qadir Audah, At-Tasyri’ al-Jina’i al-Islami, Juz II, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, tt, hlm.514.
45 Ibid.
32
tetepi tanpa kerelaannya, disamping itu terdapat unsur kekerasan, Dalam
istilah lain pencurian berat disebut jarimah hirabah atau perampokan.46
Pencurian yang hukumannya ta’zir juga terbagi dua bagian yaitu
pertama: Semua jenis pencurian yang dikenai hukuman had, tetapi syarat-
syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat, contohnya seperti pengambilan
harta milik anak oleh ayahnya. Kedua: Pengambilan harta milik orang lain
dengan sepengetahuan pemilik tanpa kerelaannya dan tanpa kekerasan,
contohnya seperti menjambret kalung dari leher seorang wanita, lalu
penjambret itu melarikan diri dan pemilik barang tersebut melihatnya sambil
teriak minta bantuan.47
Pengertian pencurian, baik secara etimologi maupun terminologi
adalah sama, yaitu seseorang yang mengambil milik orang lain secara
sembunyi-sembunyi," لعیرخفیةمال اداخ" . Ulama fiqh mendefinisikan secara
terperinci, pencurian yang termasuk ke dalam jarimah hudud yaitu
mengambil harta orang lain dalam ukuran tertentu yang tersembunyi (dengan
aman) dengan cara diam-diam oleh seorang mukallaf dari tempat tertentu
tanpa ada syubhah.48
Sedangkan pengertian pencurian berat, definisi yang dikemukakan
oleh para ulama fiqh yang apabila dilihat dari redaksinya terdapat perbedaan.
Namun, sebenarnya inti persoalannya tetep sama. Menurut Hanafiyah,
46 Drs. Ahmad Wardi Muslih, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm.8147 Ibid, hlm. 8248 Mohd. Said Ishak, Hudud Dalam Fiqh Islam, Malaysia: Universitas Teknologi Malaysia,
2000, hlm.11
33
sebagaimana pendapat oleh Abdul Qadir Audah yang dikutib oleh Ahmad
Wardi Muslih dalam bukunya Hukum Pidana Islam, definisi hirabah adalah :
إلى إخا وجى هذا الخر أد ا إذةخذ الما ل على سبيل المغا لبألجو ر خال .....حرابةالو
.انسنأخذالما ل أوقتل ايل أوبفة الس
“Hirabah…adalah ke luar untuk mengambil harta dengan jalan kekerasaanyang realisasinya menakut-nakuti orang yang lewat di jalan, atau mengambilharta, atau membunuh orang.”49
Menurut Syafi’iyah definisi hirabah adalah :
وكة مع ىة اعتما دا علر مكا برعابإ أولقتل أوالألخد مزبروالهى.....ةابر الحو الش
.ثالبعدعن الغو
“Hirabah…adalah ke luar untuk mengambil harta, atau membunuh, ataumenakut-nakuti, dengan cara kekerasaan, dengan berpegang kepadakekuatan, dan jauh dari pertolongan (bantuan)”.50
Menurut Imam malik, hirabah adalah :
.اما لهعمع استعما ل القو ة اومع عد م استأخد الما ل مخا دعة
“Mengambil harta dengan tipuan (taktik), baik menggunakan kekuatan atautidak”.51
Golongan Zhahiriyah memberikan definisi yang lebih umum, dengan
menyebutkan pelaku perampokan sebagai berikut :
.هل الطريق المفسد فى األرضألو المكا بر المحيفهلمحاربا
49Abdul Qadir Audah, At-Tasyri’ al-Jina’i al-Islami, Juz II, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, tt,hlm.639.
50 Ibid, hlm.640.51 Ibid, hlm.641
34
“Perampokan adalah orang yang melakukan tindak kekerasan danmengintimidasi orang yang lewat, serta melakukan perusakan dimukabumi.”52
2. Dasar Hukum Pencurian
Dasar hukum pada tindak pidana pencurian ringan, sebagaimana
dijelaskan dalam sumber hukum al-Qur’an adalah sebagai berikut :
كيم الله عزيز ح ن الله و اال م با نك س ا ك اء مب ز ا ج م السارقة فاقطعوا أيديـه السارق و . و
Artinya :“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglahtangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang merekakerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasalagi Maha Bijaksana (Al-Maidah : 38)”
Adapun dasar hukum pada jarimah hirabah sebagaimana dijelaskan
dalam surat al-Maidah : 33-34 yang berbunyi :
اء الذين حياربون ز ا ج طع إمن تـلوا أو يصلبوا أو تـق ا أن يـق اد األرض فس عون يف يس وله و س ر الله و
ة ر اآلخ م يف هل الدنـيا و زي يف م خ ن األرض ذلك هل وا م ف الف أو يـنـ ن خ م م له أرج م و أيديه
يم اب عظ يم إال ا) ٣٣(عذ وا أن الله غفور رح لم م فاع وا عليه در ن قـبل أن تـق )٣٤(لذين تابوا م
Artinya :“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangiAllah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi,hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dankaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri(tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatupenghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka berolehsiksaan yang besar, kecuali orang-orang yang tobat (di antaramereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka;maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi MahaPenyayang ( Al-Maidah : 33-34)”
.
52 Ibid,
35
Para ulama berselisih pendapat tentang arti muharib yang dimaksud
dalam ayat ini, sebagian ulama mengatakan bahwa ayat ini diperuntukkan
bagi kaum musyrik yang memiliki perjanjian dengan Rasulullah SAW, tetapi
mereka mengingkarinya dengan membegal dan membuat kerusakan di muka
bumi. Ulama lainnya mengatakan bahwa ayat ini diturunkan atas segolongan
ahli kitab, ada juga yang berpendapat bahwa ayat ini diturunkan kepada kaum
yang masuk Islam lalu murtad, menggiring unta Rasulullah SAW dan
membunuh penggembalanya.53
Adapun dasar hadits dari jarimah hirabah dijelaskan sebagai berikut :
له آعليه وى اهللاصل اهللاة قد موا على رسولننس أن نا سا من عكل وعريأقتا د ة عنعن
له آعليه وهللاى ال فأ مر هلم النىب ص, ة نمد يا أل و فستو مخ , م السالاو تكلموا ب, وسلم
إذا كا حىت . ا لبا أا ور جوا فليشر بوا من أبوا هلوأمر هم أ ن خي, و ر اع , و دم بذل وس
واستا ,سلمو لهآعليه وى اهللاوقتلوا راعى النىب صل . ر ة كفروا بعد اسال مهم حل نوا بنا حية ا
ر مفأ,ثا رهمآ فبعش الطلب ىف , له وسلم آعليه وى اهللانىب صل الفبلغ ذ لك, دوو الذ ق
ر حيةا كوا ىف نروت, وقطعوا أيديهم , ما اعينهو فسمر, م م ما توا على حا هلحىت , ة احل
.ما عةرواه اخل.
“Anas ibn Malik menerangkan: Beberapa orang dari Ukal dan Urainahdatang menemui Rasulullah saw. Dan mengikrarkan keislamannya. Merekamerasa udara kota Madinah tak begitu cocok untuk kesehatan udara mereka.Nabi menyuruh mereka membawa beberapa ekor unta serta seorangpengembara. Nabi menyuruh mereka keluar dari kota Madinah. Merekameminum air kencing unta dan susunya. Sesampai disebuah sudut kota Al-Harrah, mereka kembali murtad (setelah sebelumnya mengaku memelukagama Islam) dan membunuh si penggembala yang ditunjuk Nabi, dan
53 Abdul Qadir Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Bogor: PT karisma Ilmu, hlm.198.
36
mereka membawa lari unta-unta itu. Pengkhianatan itu sampai beritanyakepada Nabi saw. Nabi mengirimkan pasukan untuk mengejar mereka, danmenyuruh para sahabatuntuk mengambil tindakan terhadap mereka. Matamereka dicongkel dan tangan mereka dipotong, dan membiarkan merekaterkapar dibawah terik matahari dikota Al-Harrah, dan mereka mati dalamkondisi tersebut”. (H.R. Al-Jannah; Al-Muntaqa II: 732)”.
Adapun dari Ibnu Zun r.a menerangkan :
سرقو القا حه ، نا قطع الد يلم مل عليه واله وسى اهللاصل ل اهللارسو ن دأاالزنبوعن أىوله سن اهللا ور بو إعا جزاء الذ ين حيا ر (ذ لك ، فأنزل ، عا تبه اهللا ىفا ينهم با لن عل أومس
) اآل ية رواه أبوداود والنسا ئ_قتلوا أويصلبوايأنادأاألرض فسويسعون ىف
“Dikala Rasulullah memotong tangan pencuri untanya dan menusuk matamereka dengan besi panas, Allah swt menegur perbuatan nabi tersebut. Allahmenurunkan ayat innama jazulladzina juharibunallaha wa rasulahu wayasa’auna fil ardli fasada an yuqattahu au yushallabu….(hingga akhir ayat)= sesungguhnya hukuman yang dijatuhkan terhadap orang-orang yangmenentang Allah dan RasulNya dan mengadakan kerusakan dimuka bumi,adalahdibunuh atau disalib…. (hingga akhkir ayat). (H.R. Abu Daud dan An-Nisa-y; Al-Muntaqa II; 633)”.54
3. Bentuk-Bentuk Pencurian
Dari definisi yang dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa unsur
jarimah hirabah itu adalah keluar untuk mengambil harta, baik dalam
kenyataannya pelaku tersebut mengambil barang atau tidak. Dalam hal ini
terlihat dengan jelas perbedaan antara perampokan dengan pencurian, karena
unsur pencurian adalah mengambil harta itu sendiri, sedangkan perampokan
adalah tindakan ke luar dengan tujuan mengambil harta, yang dalam
pelaksanaannya mungkin tidak mengambil harta, melainkan melakukan
tindakan lain, seperti melakukan intimidasi atau membunuh orang.
54 Teungku Muhammad, Koleksi Hadits-Hadits Hukum 9, Semarang: PT Pustaka RizkiPutra, 2001, hlm.207.
37
Adapun bentuk-bentuk dalam jarimah hirabah sendiri terdapat empat
macam, yaitu :
1. Keluarnya sekelompok orang atau seseorang untuk mengambil hartadengan cara kekerasan, kemudian pelaku hanya melakukan intimidasi,tanpa mengambil harta dan tanpa membunuh.
2. Keluarnya sekelompok atau seseorang untuk mengambil harta dengan carakekerasan, kemudian pelaku mengambil harta tanpa membunuh.
3. Keluarnya sekelompok atau seseorang untuk mengambil harta dengan carakekerasan, kemudian pelaku melakukan pembunuhan tanpa mengambilharta.
4. Keluarnya sekelompok atau seseorang untuk mengambil harta dengan carakekerasan, kemudian pelaku mengambil harta dan melakukanpembunuhan.
Apabila seseorang melakukan salah satu dari keempat bentuk tindak
pidana perampokan tersebut, maka ia dianggap sebagai perampok selagi
pelaku keluar dengan tujuan mengambil harta dengan kekerasan.55
4. Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dan Syarat-Syaratnya.
Jarimah hirabah dapat dilakukan baik oleh kelompok, maupun
perseorangan (individu) yang menpunyai kemampuan untuk melakukannya.
untuk menunjukkan kemampuan ini, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad
mensyaratkan bahwa pelaku tersebut harus memiliki dan menggunakan
senjata atau alat lain yang disamakan dengan senjata, seperti tongkat, kayu,
atau batu. Akan tetapi Imam malik, Imam Syafi’i dan Zahiriyah serta Syi’ah
Zaidiyah tidak mensyaratkan adanya senjata, melainkan cukup berpegang
kepada kekuatan atau kemampuan fisik., bahkan Imam Malik mencukupkan
dengan digunakan dengan tipu daya, taktik atau strategi, tanpa menggunakan
55 Drs. Ahmad Wardi Muslih, Op Cit, hlm.95
38
kekuatan atau dalam keadaan tertentu dengan menggunakan anggota badan,
seperti tangan dan kaki.56
Muharib adalah setiap pelaku-pelaku langsung atau tidak langsung
jarimah hirabah, barang siapa mengambil harta, membunuh, atau menakut-
nakuti orang, ia adalah muharib (perampok/pelaku gangguan keamanan).
Barang siapa membantu jarimah hirabah, baik dengan memberi dorongan,
membuat kesepakatan, atau membantu, ia adalah muharib. Jika seseorang
hadir ditempat kejadian lalu diserahkan tugas menjaga atau melindungi ia
dianggap muharib, walaupun ia tidak melakukan jarimah hirabah secara
langsung. Seseorang dianggap membantu tindak pidana hirabah jika ia
mengawasi dan memberikan dukungan, yaitu memberikan tempat
perlindungan kepada para muharib ketika mereka melarikan diri atau
mengulurkan bantuan ketika para muharib memerlukannya.
Menurut Imam Malik, Abu Hanafi, Ahmad bin Hambal, dan
Zahiriyah, semuanya adalah muharib. Berbeda halnya dengan Imam asy-
Syafi’i yang tidak mencap muharib kecuali orang yang melakukan tindak
pidana pencurian secara langsung. Menurutnya, pelaku hirabah tidak
langsung dan pembantu pelaku hirabah tidak dianggap muharib apabila ia
hadir di tempat kejadian, tetapi turut melakukan secara langsung, ia dianggap
melakukan maksiat dan hanya dijatuhi hukuman tak’zir.57
Untuk dapat dikenakan hukuman had, pelaku hirabah disyaratkan
harus mukallaf yaitu balig dan berakal. Hal ini merupakan persyaratan umum
56 Op Cit,
57 Abdul Qadir Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, op cit, hlm.200
39
yang berlaku untuk semua jarimah, persyaratan lain yang menyangkut
jarimah hirabah ini adalah persyaratan tentang harta yang diambil, pada
prinsipnya persyaratan untuk harta dalam jarimah hirabah sama dengan
persyaratan yang berlaku dalam jarimah sariqah. Syarat tersebut adalah
barang yang diambil harus tersimpan (muhraz), mutaqawwin, milik orang
lain, tidak ada syubhat, dan memenuhi nishab.58
5. Hukuman Terhadap Pelaku Pencurian Disertai Dengan Kekerasan.
Para ulama berbeda pendapat tentang hukuman untuk jarimah
hirabah, menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi’I, Imam Ahmad, dan
Syi’ah Zaidiyah, hukuman untuk pelaku perampokan itu berbeda-beda sesuai
dengan perbedaan jenis perbuatan yang pelaku dilakukannya. Sebagaimana
telah diuraikan di atas, menurut mereka, untuk masing-masing perbuatan
tersebut diterapkan hukuman tertentu yang diambil dari alternatif hukuman
yang tercantum dalam Surat al-Maidah ayat 33.59
Ulama Hanafiyah, Syafi’iyah dan Hanafiyah mengartikan huruf au
tersebut dengan fungsi al-tartib bagi pelaku perampokan sesuai dengan urutan
hukuman yang disebutkan dalam ayat, karena balasan diberikan sesuai
dengan jenis tindak jinayah yang dilakukan. Akan tetapi, di kalangan ulama
fiqh ini pun terdapat perbedaan pendapat dalam menentukan urutan hukuman
yang akan diterapkan kepada pelaku perampokan.60
58 Drs. Ahmad Wardi Muslih, op cit, hlm.97.59Op cit.60 Mohd. Sai Ishak, Hudud Dalam Fiqh Islam, Malaysia: Universitas Teknologi Malaysia,
2000, hlm.47.
40
Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa jika perampokan itu hanya
mengambil harta korban, maka hukumnnya adalah dipotong tangan dan kaki
pelaku hirabah secara bertimbal balik (tangan kanan dan kaki kiri). Jika
perampokan itu melakukan pembunuhan saja, maka hukumannya juga
dibunuh. Jika pelaku hirabah mengambil harta dan membunuh korban, maka
untuk menetapkan hukumannya diserahkan kepada kebijakan pemerintah.
Untuk itu, pemerintah menetapkan hukuman potong tangan dan kaki dan
timbal balik kemudian membunuh atau menyalibnya, atau pemerintah juga
boleh memilih hukuman membunuh pelaku hirabah atau salib saja tanpa
memotong tangan dan kakinya. Jika perampok itu hanya mengganggu
kestabilan, maka hukumannya, menurut ulama Hanafiyah adalah dipenjara
dan diberi peringatan serta pengajaran.61
Ulama Syafi’iyyah dan Hanabilah menetapkan bahwa jika perampok
itu mengambil harta, maka dipotong tangan dan kakinya dengan timbal balik,
jika mereka membunuh tetapi tidak mengambil harta, maka dikenakan
hukuman bunuh pula, jika perampok itu membunuh dan mengambil harta
korban, maka hukumnnya adalah dibunuh dan disalib. Jika hanya menakut-
nakuti atau mengacau dan mangganggu kestabilan masyarakat, maka
hukumannya adalah pengasingan dari Negeri tempat mereka ke Negeri lain.62
61 Ibid,62 Ibid, hlm.48.
41
Imam Maliki berpendapat bahwa hukuman bagi jarimah hirabah
diserahkan sepenuhnya kepada pemerintahan. Jika perampok hanya
mengganggu dan mengacau kestabilan masyarakat, pemerintah boleh
memilih anatara hukuman bunuh, hukuman salib, memotong tangan dan
kakinya dengan bertimbal balik, atau menggunakan hukuman pengasingan.63
C. Ketentuan Tindak Pidana Turut Serta Dalam Pencurian Disertai
Dengan Kekerasan Menurut Hukum Pidana Positif.
1. Tindak Pidana Turut Serta Dalam Pencurian Disertai DenganKekerasan Menurut Hukum Pidana Positif.
Menurut MvT pengertia turut serta adalah orang yang turut serta
melakukan (medepleger) ialah orang yang dengan sengaja turut serta berbuat
atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu.
Menurut Pompe turut serta adalah turut mengerjakan terjadinya
sesuatu tindak pidana itu ada tiga kemungkinan :
1) Mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik.
Misalnya : dua orang dengan bekerja sama melakukan pencurian disebuah
gudang beras.
2) Salah seorang memenuhi semua unsur delik, sedang yang lain tidak.
Misalnya : dua orang pencopet (A dan B) saling bekerja sama, A yang
menabrak orang yang menjadi sasaran, sedang B yang
mengambil dompet orang itu.
3) Tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka
bersama-sama mewujudkan delik itu.
63Ibid.
42
Misalnya : dalam pencurian dengan merusak (pasal 363 ayat (1) ke-5 salah
seorang melakukan penggangsiran, sedang kawannya masuk
rumah dan mengambil barang-barang yang kemudian
diterimakan kepada kawannya yang menggangsir tadi.64
Syarat-syarat adanya medepleger
1) Ada kerjasama secara sadar (bewuste samenwer-king)
2) Ada pelaksanaan bersama secara fisik (gezamenlijke uitvoering/physieke
samenwerking).
Ad. 1) :
Adanya sedaran bersama ini tidak berarti ada penegrtian mufakat
lebh dulu; cukup apabila ada penegrtian antara peserta pada saat perbuatan
dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama. Yang penting ialah
harus ada kesengajaan.
a) Untuk bekerja sama (yang sempurna dan erat), dan
b) Dutujukan kepada hal yang dilarang oleh undang-undang.
Tidak ada turut serta, bila orang yang satu hanya menghendaki
untuk menganiaya, sedangkan kawannya menghendaki matinya si korban.
Penentuan kehendak atau kesengajaan masing-masing peserta itu
dilakukan secara normative.
Ad. 2) :
Persoalan kapan dikatakan ada perbuatan pelaksanaan merupakan
persoalan yang sulit (ingat/lihat Bab tentang “percobaan”), namun secra
singkat dapat dikatakan bahwa perbuatan pelaksanaan berarti perbuatan
yang langsung menimbulkan selesainya delik ybs. Yang penting disini
harus ada kerja sama yang erat dan langsung.65
64 Badar Namawi Arief, Sari Kuliah Hukum Pidana II, Semarang : Badan PenyediaanBahan Kuliah UNDIP, 1999, hal.33
65 Ibid, hal.34.
43
Pada KUHP pasal 55, kita dapati bentuk-bentuk kerjasama dalam
melaksanakan tindak pidana, yaitu : melakukan, menyuruh melakukan, turut
melakkan dan menghasut, yang dijatuhi hukuman sebagi pembuat. Pada pasal
56, kita dapati bentuk lain yang diancam sebagai pembantu melakukan tindak
pidana yaitu : membantu waktu kejahatan dilakukan, dan memberi
kesempatan, ikhtiyar dan keterangan untuk melakukan kejahatan. Sering-
sering orang yang tidak berbuat menjadi perencana (otak) kejahatan
(intetectuale dader). Disebut juga “ pembuat tidal langsung “ (middelijke
dader) atau peminjam tangan. Orang yang berbuat sendiri sering hanya
memnjadi kaki tangan atau alat (werktuing), disebut dengan pembuat
langsung (onmiddelijke dader).66
2. Tindak Pidana Turut Serta Dalam Pencurian Disertai Dengan KekerasanMenurut Hukum Pidana Islam.
Suatu jarimah adakalanya diperbuat oleh seorang diri dan adakalanya
oleh beberapa orang. Apabila diperbuat oleh beberapa orang, maka bentuk-
bentuk kerjasama antara mereka tidak lebih dari empat, yaitu:
1) Pembuat melakukan jarimah bersama-sama orang lain ( memberikanbagiannya dalam melaksanakan jarimah). Artinya secara kebetualmelakukan bersama-sama.
2) Pembuat mengadakan persepakatan dengan orang lain untukmelaksanakan jarimah.
3) Pembuat menghasut orang lain untuk memperbuat jarimah.4) Memberi bantuan atau kesempatan untuk dilakukannya jarimah dengan
berbagai cara, tanpa turut berbuat.
66 Ahmad Hanafi, MA. Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Jakarta : Bulan Bintang, 1967,hal.137
44
Sementara itu tentang hal ini para fuqaha hanya membicarakan hukum
“turut-berbuat-langsung” yang disebut dalah istilah fuqaha (Isytirak
Mubasyir). Sedang hukum “turut-berbuat-tidak langsung” atau (Isytirak
Ghairu Mubasyir). Hal ini mungkin disebabkan oleh aturan syari’at islam
bahwa hukuman yang telah ditentukan hanya dijatuhkan atas orang yang
turut-berbuat langsung, bukan atas orang yang turut-berbuat tidak langsung
dan aturan tersebut diterapkan dengan teliti sekali oleh Imam Abu Hanifah.
Akan tetapi fuqaha selainnya mengecualikan jarimah pembunuhan
dan penganiayaan dan ketentuan aturan umum tersebut yakni untuk kedua
macam jarimah ini, baik pembuat langsung maupun yang tidak langsung
dijatuhi hukuman. Alasannya karena kedua jarimah tersebut dapat dikerjakan
secara langsung maupun tidak langsung, sesuai dengan sifat-sifat jarimah itu.
Jadi, pembuat tidak langsung apabila turut melakukan jarimah yang diancam
hukuman tertentu maka tidak dikenakan dengan hukuman itu sendiri, sebab
hukuman tersebut hanya diancamkan kepada pembuat langsung saja, akan
tetapi dikenakan sebagai jarimah ta’zir.
Pertama : orang yang memperbuat jarimah sendirian atau bersama-sama orang
lain. Missal : jika masing-masing dari tiga orang mengarahkan
tembakan kepada seseorang lalu seseorang tersebut mati karena
tembakan itu, maka ketiga orang tersebut dianggap melakukan
pembunuhan. Demikian juga dalam hal pencurian berjama’ah.
Dalam hal ini fuqaha juga memisahkan apakah kerjasama itu
dilakukan secara kebetulan (tawafuq) atau memang sudah
direncanakan bersama-sama (tamalu).
45
Kedua : juga dipandang sebagai turut-berbuat-langsung peserta yang menjadi
sebab (tidak langsung), apabila pembuat-langsung hanya kaki
tangannya semata-mata. Misalnya : jika seseorang menyuruh anak
dibawah umur untuk membunuhu orang lain, kemudian suruhan itu
dilaksanakan, maka menurut Imam Malik, Syafi’i, dan Ahmad orang
yang menyuruh itu dipandang sebagai pembuat-langsung karena
orang yang disuruh hanya merupakan alat semata-mata. Akan tetapi
menurut Imam Abu Hanifah, orang yang menyuruh tersebut tidak
dianggap sebagai pembuat-langsung, kecuali jika suruhannya itu
merupakan paksaan bagi orang yang melaksanakan. Namun
demikian di kalangan hukum positif dan sarjana hukum-hukum
positif belum ada kesepakatan tentang apakah kawan berbuat-tidak-
langsung dapat dianggap sebagai pembuat langsung.
Menurut kebanyakan fuqaha ada perbedaan pertanggungjawaban
peserta antara tawafuq dan tamalu. Pada tawafuq, masing-masing peserta
hanya bertanggungjawab atas akibat perbuatannya saja, dan tidak
bertanggung jawab atas perbuatan orang lain. Akan tetapi pada tamalu, para
peserta harus mempertanggungjawabkan akibat perbuatannya sebagai
keseluruhan. Jika korban mati maka masing-masing peserta dianggap sebagai
pembunuh.
Menurut Abu Hanifah, antara tawafuq dan tamalu sama saja
hukumannya, yaitu masing-masing peserta hanya bertanggungjawab atas atas
perbuatannya sendiri.67
67 http://muhzuchri.blogspot.com/2009/04/gabungan-jarimah-turut-serta-berbuat.html
46
BAB III
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG
NO.253/Pid.B/2011/PN.SMG TENTANG TINDAK PIDANA TURUT
SERTA DALAM PENCURIAN DISERTAI DENGAN KEKERASAN
A. Sejarah Singkat Pengadilan Negeri Semarang
Pengadilan Negeri Semarang merupakan salah satu pelaksana
kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum. Tugas pokok
Pengadilan Negeri Semarang adalah sebagai berikut:
1. Mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sesuaidengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang KekuasaanKehakiman.
2. Menyelenggarakan administrasi perkara dan administrasi umum lainnya.
Pengadilan Negeri Semarang masuk dalam wilayah hukum
Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, dengan luas wilayah kurang lebih 371,52
Km 2 yang terdiri dari 16 (enam belas) kecamatan dan 177 (seratus tujuh
puluh tujuh) kelurahan.
Pengadilan Negeri Semarang tidak hanya berfungsi sebagai peradilan
umum yang menangani perkara perdata dan pidana, tetapi juga memiliki
pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan umum. Hal tersebut
dimungkinkan berdasarkan Pasal 15 UU No. 4 Tahun 2004 tentang
Kekuasaan Kehakiman: “Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam
salah satu lingkungan peradilan”. Pada Pengadilan Negeri Semarang terdapat
dua pengadilan khusus, yaitu Pengadilan Niaga dan Pengadilan Hubungan
Industrial. Setiap pengadilan khusus ini memiliki kompetensi absolute dan
47
relative untuk mengadili perkara berdasarkan undang-undang yang
membentuknya.
B. Kronologi Kasus Tindak Pidana Turut Serta Dalam Pencurian Disertai
Kekerasan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang
No.253/Pid.B/Pn.Smg.
Di sini penulis akan menceritakan kronologi kasus tindak pidana
pencurian disertai dengan kekerasan, Bahwa terdakwa Sri Haryono bin
Suharno bersama-sama dengan Andi Prasetyo Febriyanto dan Ari Ragil
Kristiyani binti Tarmono (penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari
kamis tanggal 10 Maret 2011 sekitar jam 05.00 WIB atau pada suatu waktu
pada bulan Maret 2011 bertempat di Bengkel Sakti Motor (BSM) Jl. Untung
Suropati, Kelurahan Bamban Kerep, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang.
Setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri semarang, “Dengan sengaja dan dengan rencana
terlebih dahulu merampas nyawa orang lai, mereka yang melakukan,
yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan
tersebut,” dilakukan dengan cara sebagai berikut :
Bahwa di Bengkel Sakti Motor (BSM) Jl. Untung Suropati, Kel
Bamban Kerep, Kec Ngaliyan, Kab Semarang, tersangka melakukan
perbuatan tersebut pada hari Rabu tanggal 09 bulan Maret 2011. Awalnya Sri
Haryono alias Bogel alias Yono Bin Suharno (tersangka) bersama dengan
Andi Prasetyo Febriyanto alias Andi (tersngka berkas lain perkara yang sama)
sebelumnya sudah saling kenal yang sama-sama bekerja di bengkel Bintang
48
Sakti Motor Kalipancur milik Agus (saksi), sedangkan Ragil (tersangka)
sering main dan menginap di bengkel tersebut dikarenakan sebagai istri sirih
Andi (tersangka). Pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2011, Andi berpamitan
dengan Agus (saksi) untuk menemui Bayu Saputra (korban) dan membeli
minuman keras congyang, selanjutnya mereka minum bersama-sama di
daerah Madukoro, kemudian Andi (tersangka) meminta Bayu (korban) untuk
mengantarkan pulang ke bengkel BSM sekitar pukul 22.00 WIB, Andi
(tersangka) dan Bayu (korban) datang di bengkel dalam keadaan mabuk, dan
Andi (tersangka) minta izin kepada Agus (saksi) untuk Bayu (korban) tidur di
dalam bengkel dan Agus (saksi) mengijinkan. Selanjutnya Agus (korban)
pulang sekitar pukul 01.00 WIB. Pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011
setelah Agus (saksi) pulang Andi (tersangka) mengeluh tentang hutang yang
dimiliki oleh Ragil (istrinya), dan mengutarakan kepada Yono (tersangka),
Andi (tersangka) mengatakan bahwa Istri sirihnya membutuhkan uang sekitar
Rp. 4.000.000-; (empat juta rupiah), dengan alasan untuk membayar hutang
dan saat itu Ragil mendesak Andi dengan cara bagaimanapun harus dapat
uang sebanyak itu, Andi (tersangka) mengutarakan bagaimana cara untuk
merampas sepeda motor Yamaha Vega ZR milik Bayu (korban), dan Andi
(tersangka) mengisyaratkan kepada Yono (tersangka) untuk membunuh Bayu
(korban), yaitu dengan jari telunjuk tangan kanan melingkar leher yang
diarahkan keleher Andi (tersangka), dan menghadap Bayu (korban) yang
sedang tidur. Maksud Andi (tersangka) tersebut dimengerti dan dipahami oleh
Yono (tersangka), yaitu untuk mengeksekusi membunuh Bayu (korban).
49
Selanjutnya Andi (tersangka) memberikan golok yang telah ada di dalam
bengkel kepada Yono (tersangka) untuk membunuh Bayu (korban), setelah
golok dipegang Yono (tersangka) mendekat ke korban, namun Yono
(tersangka) mengatakan kepada Andi (tersangka) mondar- mandir di teras
untuk berfikir bagaimana cara membunuh Bayu (korban), hingga keduanya
ketiduran di teras bengkel. Pada hari kamis 10 maret 2011 sekitar pukul 05.00
(seusai azan subuh), Andi (tersangka) membangunkan yono (tersangka) dan
menanyakan dimana keberadaan golok tersebut, dan ditunjukkan keberadaan
golok tersebut oleh Yono (tersangka), dan Andi (tersangka) langsung
mengambil golok tersebut dan mendekatkan ke korban. Selanjutnya Yono
(tersangka) mendekat dengan Andi (tersangka) ke arah Bayu (korban),
langsung dengan inisiatif sendiri Yono (tersangka) memegangi kaki Bayu
(korban) agar korban tidak meronta-ronta serta memudahkan untuk dilakukan
pembunuhan, berkali-kali ayunan golok tersebut mengenai tubuh Bayu
(korban) dan sempat meronta, namun kakinya dipegangi oleh Yono
(tersangka) hingga leher korban tergorok dalam ayunan atau sabetan golok
milik Andi (tersangka) sampai golok terlepas dari gagang besinya.
Selanjutnya karena golok terlepas dari gagang besinya, tangan kanan dan
tangan kiri Andi (tersangka) mencekik leher korban dan ternyata dirasakan
oleh Andi (tersangka) bahwa leher Bayu (korban) sudah terluka atau tergorok
dan meniggal dunia. Setelah kejadian itu lalu sepada motor Yamaha Vega ZR
H 3404 UZ milik korban dirampas dan di jual oleh Andi (tersangka) bersama
Ragil (istrinya) sebesar Rp. 2.700.000-; (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), dan
50
Ragil (istrinya) mendapatkan uang Rp. 1.750.000-; (satu juta tujuh ratus lima
puluh rupiah), sedangkan Yono (tersangka) mendapatkan bagian uang tunai
Rp. 500.000-; (lima ratus ribu rupiah), namun baru diberikan Rp. 50.000-;
(lima puluh ribu rupiah) dan sisinya digunakan oleh Andi (tersangka).68
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP, Pasal 365 ayat (2) ke-2, ayat 3 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
C. Putusan Pengadialn Negeri Semarang No.253/Pid.B/2011/PN.Smg.
Tentang Tindak Pidana Turut Serta Dalam Pencurian Disertai Dengan
Kekerasan.
Dari putusan Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan
mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan
acara biasa telah melanjutkan putusan sebagai berikut dalam perkara
Terdakwa :
Nama lengkap : Sri Haryono alias Bogel alias Yono bin SuharnoTempat lahir : SemarangUmur/Tgl.Lahir : 14 tahun/ 21 Agustus 1996Jenis kelamin : laki-lakikebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Jl.Srinindito Baru, Rt : 02, Rw : 01, Kel. Ngemplak
Simongan, Kec. Semarang Barat, Kota SemarangAgama : IslamPekerjaan : SwastaPendidikan : SMP (sampai kelas II)
Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh jaksa Penuntut Umum
berdasarkan dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM- 185/Semar/Ep/1/04/2011,
tertamggal 18 April 2011, sebagai berikut :
68 Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.253/Pid.B/2011/PN.Smg. Tanggal 25 M ei2011
51
Primair dan Subsidair :
Dalam hal ini Terdakwa Yono, Andi dan Ragil (penuntutannya
dilakukan secara terpisah) pada hari kamis tanggal 10 Maret 2011 sekitar jam
05.00 WIB atau pada bulan Maret 2011 bertempat di Bengkel Sakti Motor
(BSM) Jl. Untung Suropati, Kelurahan Bamban Kerep, Kecamatan Ngaliyan,
Kota Semarang. Dalam hal ini mereka telah melakukan tindak dipidana
Pencurian disertai dengan kekerasan, dengan sengaja dan dengan rencana
terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dalam hal ini mereka yang
melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan
perbuatan tersebut,”
Lebih Subsidair :
Bahwa terdaakwa Yono bersama-sama dengan Andi dan Ari
(penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari kamis tanggal 10 Maret
2011 sekitar jam 05.00 WIB atau pada bulan Maret 2011 bertempat di
Bengkel Sakti Motor (BSM) Jl. Untung Suropati, Kelurahan Bamban Kerep,
Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Telah mengambil barang milik Bayu
(korban) untuk dimiliki dengan cara melawan hukum, yaitu mereka
melakukan tindak pidana dengan cara menggunakan kekerasan yang dapat
melukai diri korban sehingga menyebabkan kematian.
Dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa
dan Penasehat Hukum Terdakwa telah menyatakan mengajukan
keberatan/Eksepsi terhadap dakwaan tersebut pada tanggal 02 Mei 2011. Dan
atas keberatan dimaksud, telah mendengar pula pendapat dari Jaksa Penuntut
52
Umum tertanggal 03 Mei 2011, Selanjutnya Hakim menjatuhkan Putusan
Sela No.253/Pid.B/2011/PN.Sng, tanggal 04 Mei 2011 yang amarnya adalah
sebagai berikut :
1. Menolak keberatan Penasehat Hukum terdakwa Sri Haryono als Bogel alsYono bin Suharno tersebut untuk seluruhnya.
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum pada kejaksaan negeriSemarang No. Reg. Perk. No. PDM- 185/Semar/Ep.1/04/2011, atas diriterdakwa Sri Haryono als Bogel als Yono bin Suharno adalah sah menuruthukum.
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaanperkara Terdakwa tersebut di depan persidangan umum Pengadilan NegeriSemarang.
Untuk membuktikan dakwaan tersebut, jaksa Penuntut Umum
mengajukan Bukti keterangan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan
dibawah sumpah di persidangan, saksi-saksi tersebut pada pokoknya
memberikan keterangan sebagai berikut :
1. Saksi Ari Ragil Kristiyani binti Tarmono.
Dari keterangan saksi Ragil dipersidangan penulis menyimpulkan,
bahwa benar Ragil dan Andi sebelumnya telah merencanakan
pembunuhan terhadap Bayu (korban). Karena Ragil sedang membutuhkan
uang untuk membayar utang-utangnya maka Ragil meminta Andi untuk
dicarikan seketika itu juga, dengan dalih maka Andi meminta waktu
kepada Ragil untuk mencari uang. Dari percakapan tersebut muncullah
pikiran dalam diri Andi untuk mengambil motor milik Bayu dengan cara
membunuh korban, sehari setelah bertemu Ragil, Andi bertemu dengan
bayu dan mengajak minum congyang bersama, lalu mereka menginap di
bengkel milik Agus, dan terjadilah pembunuhan terhadap diri korban
53
(Bayu) di Bengkel Sakti Motor pada hari Kamis 10 Maret 2011 pada
waktu adhan shubuh yang dibantu oleh terdakwa Yono.
2. Saksi Andi Prasetyo Febriyanto als Andi bin Nagtino.
Dari keterangan saksi Andi dalam persidangan penulis
menyimpulkan, bahwa benar Andi sebelumnya telah merencanakan
pembunuhan terhadap Bayu (korban). Karena Ragil (istri sirihnya) sedang
membutuhkan uang untuk membayar utang-utangnya, dengan dalih maka
Andi meminta waktu kepada Ragil untuk mencari uang. Dari percakapan
tersebut muncullah pikiran dalam diri Andi untuk mengambil motor milik
Bayu dengan cara membunuh korban, sehari setelah bertemu Ragil, Andi
bertemu dengan Bayu dan mengajak minum congyang bersama, lalu
mereka menginap di bengkel milik Agus, dan terjadilah pembunuhan
terhadap diri korban (Bayu) di Bengkel Sakti Motor pada hari Kamis 10
Maret 2011 pada waktu adhan shubuh yang dibantu oleh terdakwa Yono.
Andi dan terdakwa melakukan kejahatannya yaitu dengan membacok leher
korban (Bayu) secara berkali-kali dan terdakwa Yono membantu
memegangi kaki korban sehingga menyebabkan matinya korban Bayu.
3. Agus Adi Anggoro bin Suwarjo.
Dari keterangan saksi Agus dalam persidangan disini penulis
menyimpulkan bahwa, Agus adalah pemilik Bengkel sepeda motor BSM
(Bintang Sakti Motor) Jl. Untung Suropati, Kel. Bambang Kerep, Kec.
Ngaliyan, Kota Semarang, dan saksi mengakui bahwa terdakwa adalah
karyawan saksi. Pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2011 sekira jam 23.00
54
WIB, saksi Andi datang ke Bengkel saksi dengan membawa temannya
yang bernama Bayu dan meminta izin pada Agus untuk menginap bersama
temannya. Pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011 sekitar jam 09.00 WIB,
saksi datang ke bengkel dan tidak melihat Bayu izin tidur di bengkel milik
saksi. Baru beberapa hari kemudian, saksi baru mengetahui kalau
terdakwa, saksi Andi beserta istri sirihnya Ragil telah melakukan
pembunuhan terdapat korban Bayu Saputra.
4. Mi’an bin Mat Isih.
Dari keterangan saksi Mi’an dalam persidangan adalah anggota Polri
yang sedang berdinas di Polsek Gunungpati. Pada hari Kamis tanggal 10
Maret 2011 sekitar jam 06.00 WIB, bertempat di Jl. Raya Ungaran –
Gunungpati, Desa Wonosari, Rt.02, Rw.02 Kec. Gunungpati, Kota
Semarang. Dimana pada saat itu saksi sedang mengatur lalu lintas di depan
Sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MI) pertigaan Gunungpati, tidak lama
kemudian ada laporan dari masyarakat mengenai telah ditemukan mayat
laki-laki yang dibungkus tikar bergaris merah dipinggir jalan di Jl. Raya
Ungaran-Gunungpati, Desa Wonosari Rt.02 Rw.02 Kec. Gunungpati.
Semarang.
5. Chamari M. bin Samian.
Dalam keterangan Chamari dipersidangan dapat penulis
menyimpulkan bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011 sekitar jam
06.00 WIB, saksi menarik angkot untuk mencari penumpang dan tepatnya
didepan cucian motor “Barokah”. Selanjutnya ada 2 (dua) orang
mengendarai sepada motor mendahului mobil angkot saksi dan ketika
55
didepan mobil angkot kedua orang tersebut menurunkan sesuatu yang
dibungkus dengan tikar dengan posisi terikat dan diletakkan dipiggir jalan.
Setelah itu tidak lama kemudian saksi mendengar kabar dari penumpang
kalau ada penemuan mayat di Jl. Raya Ungaran-Gunungpati, Desa
Wonosari, Rt.02, Rw.02. Kec. Gunungpati, Kota Semarang.
4. Raharjo Febriyanto bin Sataryo.
Dari keterangan saksi Raharjo anggota Polri yang saat itu berdinas
di Polsek Gunungpati. Pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011 sekitar jam
06.45 WIB ada laporan masyarakat tentang bungkusan yang mencurigakan
yang berada di Jl. Raya Ungaran-Gunungpati, Desa Wonosari, Rt.02,
Rw.02, Kec. Gunungpati, Kota Semarang. Selanjutnya saksi mendatangi
bungkusan tersebut dan setelah dibuka sedikit ternyata mayat seorang laki-
laki. Selanjutnya saksi dan anggota identifikasi membuka bungkusan
tersebut dan ternyata berisi mayat dengan jenis kelamin laki-laki dengan
memakai celana panjang warna coklat, kaos dalam tanpa lengan warna
putih bergambar orang naik sepeda, ditubuh mayat tersebut terdapat luka
bacok di leher, kepala dan leher.
Dari semua keterangan para saksi diatas bahwa didepan sidang juga
telah didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan hal-
hal sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa membenarkan tanda tangannya di BAP.
- Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan surat dakwaan
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan surat dakwaan.
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan para saksi.
56
- Bahwa terdakwa adalah karyawan Bengkel sepeda motor BSM (Bintang
Sakti Motor) Jl. Untung Suropati, Kel. Bamban Kerep, Kec. Ngaliyan,
Kota Semarang.
Barang bukti yang diajukan dipersidangan terdiri dari :
1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna biru No.Pol :H-3404-UZ.
2. 1 (satu) lembar tikar bergaris biru merah untuk membungkus korban.3. 1 (satu) buah tikar lipat bergaris hijau.4. 2 (dua) buah mantel yang dipaki untuk membungkus korban.5. Karet ban dalam sepeda motor yang digunakan untuk mengikat korban.6. Pakaian korban berupa jumper warna biru keabu-abuan kaos tanpa
lengan warna abu-abu bergambar orang naik sepeda, celana warna hitampolos merk Cardinal dan celana dalam warna pink merk Lisa.
7. Uang tunai sisa penjualan sepeda motor milik korban sebesar Rp.200.000-, (dua ratus ribu rupiah)
8. 1 (satu) buah HP Sony Ericson W.660i milik Bayu Saputra.9. 1 (satu) buah Sim Card Indosat Im3 dengan nomor 08574077967.10. 1 (satu) buah HP merk HT mobile.11. 1 (satu) buah HP Nokia 3330 warna pink.12. Uang sisa penjualan sepeda motor milik korban sebesar Rp.50.000,00-,
(lima puluh ribu rupiah).13. Uang tunai sebesar Rp.1.050.000.00-, (satu juta lima puluh ribu rupiah).14. 1 (satu) buah Charger Ho.15. 1 (satu) buah baterai.
Selanjutnya di persidangan telah diajukan bukti surat berupa : Visum
et Reertum Nomor : R/22/III/2011/ Dopkol, tanggal 12 Maret 2011 yang
dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Summy Hastry Purwanti, Sp.F, DFM
dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Semarang yang menerangkan pada
tanggal 12 Maret 2011 sekitar jam 21.30 WIB, telah memeriksa jenazah atas
nama Bayu dengan hasil pemeriksaan : pada pemeriksaan didapatkan tanda
kekerasaan benda tajam berupa luka terbuka pada leher yang menyebabkan
terputusnya seluruh pembuluh darah pada leher dan tulang leher ke lima
sampai ke tujuh, keadaan tersebut dapat menyebabkan kematian.
57
Dari barang bukti tersebut telah disita oleh pejabat yang berwenang,
dan keberadaan barang tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun
saksi-saksi, maka terhadap barang bukti tersebut menurut Pengadilan dapat
dipergunakan sebagai bahan untuk memperkuat pembuktian oleh Jaksa
Penuntut Umum.
Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, jaksa Penuntut Umum
mengajukan tuntutan pidana pada pokoknya menuntut agar Pengadila
menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :
1. Menyatakan bahwa terdakwa Sri Haryono alias Bogel alias Yono bin
Suharno tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagimana diatur dalam
dakwaan primair Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dakwaan
subsidiair Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menyatakan oleh karena itu membebaskan terdakwa tersebut dari dakwaan
primair dan subsidiair.
3. Menyatakan bahwa terdakwa Sri Haryono alias Bogel alias Yono bin
Suharno bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan
yang mengakibatkan kematian” senagaimana diatur dan diancam pidan
dalam dakwaan lebih subsidiar Pasal 365 ayat (2) ke-2, ayat (3) KUHP.
4. Menjatuhkan pidan terhadap terdakwa Sri Haryono alias Bogel alias Yono
bin Suharno dengan pidana penjara selam 4 (empat) tahun dikurangi selam
terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintan para terdakwa
tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti sebagaimana tersebut di atas. Dipergunakan
dalam perkara lain yaitu atas nama Andi Prasetyo Febriyanto alias Andi
bin Ngatino dan terdakwa Ari Ragil Kristiyani alias Ragil binti Tarmono.
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk mambayar biaya perkara
sebesar Rp.1.000-, (seribu rupiah).
58
Bahwa atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut,
Penuntut Umum dalam tanggapannya secara lisan menyatakan tetap tetap
pada tuntutannya, demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada
pembelaanya. Dalam hal ini terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum
dengan dakwaan alternatif, maka majelis hakim berpendapat akan
mempertimbangkan dakwaan yang tepat yang dapat dikenakan pada diri
terdakwa.
Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan,
apakah dakwaan Penuntu Umum tersebut terbukti atau tidak, maka akan
dipertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum
tersebut diatas.
Adapun unsur-unsur pidana dakwaan Penuntut Umum pasal 365 ayat
(2) ke-2, ayat (3) KUHP adalah sebagai berikut :
- Barang siapa.
- Mengambil barang sesuatu yang sama sekali atau sebagian kepunyaan
orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan Hak.
- Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasaan atau ancaman
kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk menyiapkan atau
memudahkan pencurian, itu atau jika tertangkap tangan, supaya ada
kesempatan bagi dirinya sendiri atau baik kawannya yang turut melakukan
kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap
ada ditangannya.
- Yang mengakibatkan mati/ meninggal dunia.
Terdakwa Sri Haryono alias Bogel alias Yono bin Suharno, dengan
segala identitasnya yang tercantum dalam dakwaan jaksa penuntun umum
adalah benar diri terdakwa yang sehat jasmani dan rohani yang secara hukum
59
dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan persidangan. Dari
ketarangan saksi-saksi, yang keterangannya saling bersesuaian dengan
keterangan terdakwa, terbukti bahwa yang dilakukan terdakwa merupakan
tindak pidana secara sengaja melakukan sesuatu dengan menyadari dan
mengetahui dengan pasti akibat yang akan ditimbulkan, karena mengambil
barang sesuatu dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum.
Selama persidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun
alasan pembenar atas diri Terdakwa, dan Terdakwa adalah orang yang
mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, karenanya Terdakwa haruslah
dinyatakan bersalah atas dakwaan Penuntut Umum.
Karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka perlu dijatuhi
pidana yang setimpal dengan perbutannya. Sebelum menjatuhkan pidana,
terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan
Terdakwa :
Hal-hal yang memberatkan :
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain yaitu saksi korban.
Hal-hal yang meringankan :
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan berterus terang.
- Terdakwa masih dibawah umur/anak-anak.
- Terdakwa mngakui dan menyesali perbuatannya dan tidak akan
mengulangi perbuatannya.
Terdakwa telah ditahan, maka diperintahkan agar terdakwa tetap
ditahan dan lamanya terdakwa ditahan dikurangi seluruhnya dari pidana yang
60
dijatuhkan. Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai
ketentuan pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebani untuk biaya perkara.
Mengingat pasal 365 ayat (2) ke-2, ayat (3) KUHP, dan peraturan lain
yang mengaturnya maka hakim memutuskan perkara diantaranya :
1. Menyatakan terdakwa Sri Haryono alias Bogel alias Yono bin Suharno
tidak bersalah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam
dakwaan primair dan dakwaan subsidiair sebagimana tersebut diatas.
2. Menyatakan terdakwa oleh karena itu membebaskan terdakwa tersebut
dari dakwaan primair dan subsidiair.
3. Menyatakan terdakwa Sri Haryono alias Bogel alias Yono bin Suharno
bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian yang di dahului, di sertai, di
ikuti dengan kekerasan yang menyebabkan mati yang dilakukan secara
bersama-sama”.
4. Menjatuhkan kepada terdakwa oleh karena itu dengan hukuman pidana
penjara selama : 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan.
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna biru No.Pol :
H-3404-UZ.
1 (satu) lembar tikar bergaris biru merah untuk membungkus korban.
1 (satu) buah tikar lipat bergaris hijau.
2 (dua) buah mantel yang dipaki untuk membungkus korban.
Karet ban dalam sepeda motor yang digunakan untuk mengikat korban.
Pakaian korban berupa jumper warna biru keabu-abuan kaos tanpa
lengan warna abu-abu bergambar orang naik sepeda, celana warna
hitam polos merk Cardinal dan celana dalam warna pink merk Lisa.
61
Uang tunai sisa penjualan sepeda motor milik korban sebesar Rp.
200.000-, (dua ratus ribu rupiah)
1 (satu) buah HP Sony Ericson W.660i milik Bayu Saputra.
1 (satu) buah Sim Card Indosat Im3 dengan nomor 08574077967.
1 (satu) buah HP merk HT mobile.
1 (satu) buah HP Nokia 3330 warna pink.
Uang sisa penjualan sepeda motor milik korban sebesar Rp.50.000,00-,
(lima puluh ribu rupiah).
Uang tunai sebesar Rp.1.050.000.00-, (satu juta lima puluh ribu rupiah).
1 (satu) buah Charger Ho.
1 (satu) buah baterai.
8. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk mambayar biaya perkara
sebesar Rp.1.000-, (seribu rupiah).
Demikian Putusan hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari :
Rabu tanggal 25 Mei 2011, oleh Dolman Sinaga, SH sebagia Hakim, Putusan
mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu
juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Rc. Helmy Hartanya, SH.
Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang, dengan dihadiri oleh
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri semarang dan Terdakwa serta
Penasehat Hukum Terdakwa.
62
BAB IV
ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
SEMARANG NO.253/PID.B/2011/PN.SMG. TENTANG TINDAK
PIDANA TURUT SERTA DALAM PENCURIAN DISERTAI DENGAN
KEKERASAAN
A. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pengadilan
Negeri Semarang No.253/Pid.B/Pn.Smg Tentang Tindak Pidana Turut
Serta Dalam Pencuriaan Disertai Dengan Kekerasaan,
Hakim adalah organ pengadilan yang memegang kekuasaan
kehakiman, yaitu kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi
terselenggaranya negara hukum.69
Kedudukan para hakim yang dimaksud di atas telah di atur dalam
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, begitu
pula rincian wewenang dan tugasnya dalam KUHP, khusus mengenai bidang
acara pidana.70
Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara pidana,
mempunyai tugas untuk tidak boleh menolak mengadili sesuatu perkara
dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, karena ia wajib menggali
hukum yang tertulis dan memutuskan berdasarkan hukum, sebagai orang
yang bijak dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri
sendiri, masyarakat, bangsa dan negara. Kewajiban hakim yang aktif
69 Dr. Bambang Pornomo, S.H, Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia, Yogyakarta:Amartha Buku, 1988, hlm.30
70 Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika,2008, hlm.100.
63
demikian itu berkaitan dengan kewajiban hakim sebagai penegak hukum dan
penegak keadilan, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai
hukum yang hidup dalam masyarakat.
Tugas hakim di bidang pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan
diperuntukkan bagi kepastian tentang dilaksanakannya hasil ahkir proses
perkara, berupa keputusan hakim, agar hukum memperoleh kewibawaan di
hadapan masyarakat yang tata kehidupannya disusun berdasarkan hukum.
Sedangkan tugas pengamatan dimaksudkan untuk memperoleh kepastian agar
akibat dari putusan hakim dapat memperoleh efektifitas dari penjatuhan
pidana yang diterapkan, dan mempunyai manfaat bagi setiap orang terpidana
untuk menginsafi kembali ke jalan yang benar, serta manfaat bagi masyarakat
untuk mendapatkan ketentraman serta keseimbangan hidup bermasyarakat,
guna mempertahankan terselenggaranya tertib sosial.71
Sebagaimana telah dibicarakan secara sepintas bahwa, hukuman
dijatuhkan terhadap pribadi orang yang melakukan kejahatan pidana.
Hukuman atau sanksi yang dianut hukum pidana membedakan hukum pidana
dengan bagian hukum yang lain, hukuman dalam hukum pidana ditujukan
untuk memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang teratur.
Tujuan pemidanaan merupakan suatu hal yang penting dan perlu
dikaji lebih lanjut, ternyata hakim dalam menjatuhkan pidana masih terikat
pada pandangan yuridis sistematis. Artinya hakim selalu meredusir kejadian
dengan hanya memperhatikan atau mengutamakan faktor-faktor yang yuridis
71 Ibid, hal.31
64
relevant saja dan kurang memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut diri
terdakwa.72
Dari hasil persidangan, hakim dalam memutuskan hukuman terhadap
terdakwa Yono menggunakan teori pemidanaan gabungan, dimana teori
tersebut adalah gabungan dari teori absolut atau pembalasan dan teori maksud
atau tujuan. Dari teori gabungan tersebut diharapkan oleh hakim bahwa dalam
menjatuhkan hukuman dapat menegakkan hukum seadil-adilnya bagi pelaku
dan korban, sehingga tercipta keadilan bagi keduanya. Penjatuhan hukuman
yang diberikan diharapkan dapat dijadikan balasan atas kejahatan yang telah
dilakukan pada terdakwa dan menjadikan terdakwa bisa menginsyafi
perbuatan yang dilakukan dan bertujuan bagi terdakwa untuk tidak akan
mengulanginya dikemudian hari, serta menjadi pandangan dalam masyarakat
untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum.
Adapun yang manjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan
hukuman terhadap terdakwa Sri Haryono alias Bogel alias Yono bin Suharno
dalam putusan perkara No.253/Pid.B/2011/Pn.Smg, sehingga terdakwa
dikenakan hukuman penjara 2 tahun 8 bulan.
1. Hakim menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap
di persidangan, bahwa unsur-unsur pidana dakwaan penuntut umum pasal
365 ayat (2), ayat (3) KUHP adalah sebagai berikut :
72Prof. Muladi, S.H, Dr. Barda Nawami, S.H. Teori-Teori dan kebijakan Pidana, Bandung: Alumni,1998, hlm.115.
65
Unsur barang siapa :
Bahwa unsur “barang siapa” dalam kitab undang-undang hukum
pidana (KUHP) memberikan arah tentang subyek hukum yaitu setiap
subjek hukum dalam hal ini yang dapat dipertanggung jawabkan
perbuatannya atau siapa saja yang menunjuk pada “pelaku tindak pidana”
yaitu siapa saja orang yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan
yang didakwakan melakukan tindak pidana dan dapat atau mampu
bertanggung jawab terhadap perbuatannya di persidangan. Berdasarkan
keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta didukung adanya
bukti, terungkap bahwa pelaku tindak pidana pencurian yang disertai
dengan kekerasan adalah terdakwa Sri Haryono alias Yono bin Suharno
dan terhadap perbuatan terdakwa tidak ada alasan pembenar atau alasan
yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian
unsur ini telah terpenuhi.
Unsur mengambil barang sesuatu yang sama sekali atau sebagian
kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara
melawan hak.
Yang dimaksud dari unsur di atas adalah :
- Adanya niat sebelum terlaksanakannya pengambilan barang yang akan
dicuri.
- Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,
berarti menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak dalam barang yang
dimiliki.
- Adanya niat sebelum terlaksanakannya pengambilan barang yang akan
dicuri.
66
- Adapun barang yang diambil adalah milik orang lain untuk dimiliki
tanpa adanya kerelaan dari si pemilik barang.
Bahwa perihal unsur kedua “mengambil barang sesuatu yang sama
sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki
secara melawan hak” adalah merupakan tujuan dari pelaku perbuatan
tersebut agar barang yang diambil dapat dimiliki.
Bahwa kesengajaan menurut teori ilmu hukum dan perkembangan
hukum dipidana praktek yang didasarkan atas doktrin dan jurisprudensi
memiliki arti bahwa pelaku memiliki niat atau memiliki kehendak (willen
dan wetten) di dalam melakukan sesuatu perbuatan, dan kesengajaan di
sini meliputi : sengaja, sebagai maksud atau tujuan, sengaja sebagian
kepastian dan sengaja sebagai kemungkinan.
Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang keterangannya saling
bersesuaian dengan keterangan terdakwa, terbukti bahwa yang dilakukan
terdakwa merupakan tindak pidana secara sengaja melakukan sesuatu
dengan menyadari dan mengetahui dengan pasti akibat yang akan
ditimbulkan karena mengambil barang sesuatu dengan maksud untuk
memiliki secara melawan hukum. Menurut pertimbangan tersebut menurut
hakim unsur “Mengambil barang sesuatu barang yang sama sekali atau
sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara
melawan hak” telah terpenuhi dan telah dibuktikan secara syah dan
meyakinkan.
67
Unsur yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasaan atau
ancaman kekerasaan terhadap orang dengan maksud untuk
menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap
tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau bagi kawannya yang
turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya
barang yang dicuri itu tetap ada ditanggannya.
Yang dimaksud dari unsur di atas adalah :
- Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan sebelum dilakukannya
pencurian, perbuatan kekerasaan ini dimaksud untuk mempersiapkan
atau mempermudah (unsur subjektif) dalam pencuriannya.
- Dan apabila dalam pencurian yang dilakukan itu tertangkap tangan
adanya kesempatan bagi dirinya atau bagi kawannya untuk melarikan
diri dengang membawa barang yang dicurinya untuk dimiliki.
Dalam unsur ini terdakwa Sri Haryono alias Yono bin Suharno
membantu melakukan kejahatan pencurian yang dilakukan dengan cara
membunuh korban terlebih dahulu, yang telah direncanakan Andi dan
Ragil (dalam berkas penuntutan yang berbeda) sebelumnya. Di mana
terdakwa Yono membantu dengan cara memegangi kedua kaki korban dan
Andi melakukan pembunuhan dengan cara membacok leher korban
dengan golok. Dalam unsur ini terdakwa ikut berperan langsung dalam
kejahatan yang dilakukan bersama Andi sampai tuntas. Berdasarkan
keterangan saksi-saksi, dan bukti yang diperlihatkan dipersidangan telah
diperoleh fakta yuridis bahwa yang diambil sebuah motor Yamaha Vega
68
ZR serta barang-barang korban lainnya. Dengan demikian unsur ini
terpenuhi.
Unsur Yang Mengakibatkan Mati Atau Meninggal Dunia.
Dalam unsur ini adalah tindak pidana pencurian disertai dengan
kekerasan terhadap terdakwa telah mengakibatkan matinya atau meninggal
dunia korban Bayu Saputra. Dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap
di persidangan yaitu bukti Visum Et Repertum Nomor :
R/22/III/2011/Dopkol, tanggal 12 Maret 2011 dari Rumah Sakit
Bhayangkara telah memeriksa jenazah Bayu Saputra terdapat tanda
kekerasan benda tajam berupa luka terbuka pada leher yang menyebabkan
terputusnya saluran pembuluh darah pada leher dan tulang leher ke-lima
sampai ke-tujuh hingga menyebabkan kematian pada diri korban.
Berdasarkan pertimbangan tersebut menurut hakim bahwa semua
unsur dari dakwaan telah terpenuhi dan terbukti terdakwa yang melakukan
perbuatannya. Maka dakwaan penuntut umum telah dapat dibuktikan
secara sah menurut hukum dan sekaligus hakim telah memperoleh
kenyakinan bahwa terdakwalah yang melakukan perbuataannya.
a. Perbuatan yang dilakukan terdakawa telah meresahkan masyarakat.dan
merugika bagi pihak lain.
b. Barang yang telah dicuri tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi
yang mana telah merugikan kepentingan umum.
Berdasarkan uraian di atas hakim dalam memutuskan perkara
tersebut telah memperhatikan hal-hal yang baik dan buruk yang terdapat
pada diri terdakwa agar tercapai kemaslahatan. Begitu juga hakim
69
Pengadilan Negeri Semarang memutuskan perkara tindak pidana
pencurian disertai dengan kekerasaan mempertimbangkan hal-hal yang
dapat memberatkan dan hal-hal yang dapat meringankan terdakwa sebagai
berikut :
Hal yang memberatkan terdakwa adalah :
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain yaitu saksi korban.
Hal yang meringankan terdakwa adalah :
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan berterus terang.
- Terdakwa masih dibawah umur / anak-anak.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan tidak akan
mengulangi perbuatannya.73
Berdasarkan uraian di atas, menurut analisa penulis bahwa hakim di
dalam memberikan hukuman terhadap terdakwa telah mempertimbangkan
unsur-unsur yang terdapat pada pasal 365 KUHP yang menjerat diri
terdakwa, namun menurut penulis hakim dalam menjatuhkan hukuman
terhadap terdakwa kurang tepat dengan tindak pidana yang telah dilakukan
terhadap terdakwa. Dimana dalam putusan hakim terdakwa hanya dihukum 2
tahun 8 bulan, menurut penulis seharusnya terdakwa dijatuhi hukuman
dengan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, yaitu 4 tahun penjara atau
bisa juga dijatuhi hukuman sama dengan pelaku utama. Dalam hal ini
meskipun terdakwa hanya ikut membantu dalam proses pembunuhan
terhadap korban, tapi dalam diri terdakwa sebelumnya telah adanya niat dan
73 Hasil wawancara dengan Bapak Dolman Sinaga, S.H, selaku Hakim Pengadilan NegeriSemarang tanggal 19 April 2011.
70
unsur kesengajaan, yaitu terdakwa membantu melakukan pembunuhan pada
korban bahkan itu dalam keadaan sadar.
Menurut hukum pidana positif dalam kasus ini, terdakwa Yono bisa
dikatakan pelaku turut serta melakukan tindak pidana (mededader). Dalam
kamus Belanda-Indonesia, Indonesia-Belanda, kata mede identik dengan ook
yang dalam bahasa Indonesia artinya “juga”. Jadi, mededader berarti
“dader” juga. Prof Satochid Kartanegara menerjemahkan mededader dengan
“turut melakukan”, Lamintang dengan “pelaku penyerta” atau turut
melakukan”, Mr. M.H Tirtaatmidjaja menerjemahkannya dengan kata
“bersama-sama”. Antara kata “turut melakukan” dengan kata “bersama-
sama” pada hakikatnya tidak ada perbedaan. Namun pada umumnya dalam
pengertian sehari-hari cenderung digunakan istilah bersama-sama.74
Menurut Prof Satochid Kartanegara yang dikutib oleh Prof. Muladi,
S.H, Dr. Barda Nawami, A, S.H dalam bukunya Teori-Teori dan kebijakan
Pidana, berpendapat bahwa untuk adanya mededader harus dipenuhi 2 (dua)
syarat, yakni :
1. Harus adanya kerja sama secara fisik.
2. Harus ada kesadaran kerja sama.75
Adapun Syarat adanya medepleger :
1) Ada kerjasama secara sadar (bewuste samenwer-king)
- Dalam hal ini adanya kesadaran bersama, ini tidak berarti ada
pengertian mufakat lebih dulu; cukup apabila ada pengertian antara
peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil
yang sama, yang penting ialah harus ada kesengajaan yaitu :
74 Prof. Muladi, S.H, Dr. Barda Nawami, op cit, hlm.8175 Op cit, hlm.82
71
a) Untuk bekerja sama (yang sempurna dan erat), dan
b) Ditujukan kepada hal yang dilarang oleh undang-undang.
Tidak ada turut serta, bila orang yang satu hanya
menghendaki untuk menganiaya, sedangkan kawannya menghendaki
matinya si korban. Penentuan kehendak atau kesengajaan masing-
masing peserta itu dilakukan secara normative.
2) Ada pelaksanaan bersama secara fisik (gezamenljike ultvoering/physleke
samenwerking).
a. Persoalan kapan dikatakan ada perbuatan pelaksanaan merupakan
persoalan yang sulit, namun secara singkat dapat dikatakan bahwa
perbuatan pelaksanaan berarti perbuatan yang langsung menimbulkan
selesainya delik. Yang penting disini harus ada kerja sama yang erat
dan langsung. Kemudia medepleger harus mempunyai kualitas
sebagai pelaku. Dalam hal ini ada dua pendapat :
1) Pendapat pertama : “harus”.
- Medepleger adalah suatu bentuk dederschap (keadaan/sifat
pelaku pembuat); orang turut serta melakukan adalah pembuat
(dader) apabila ada beberapa orang bersama-sama melakukan
delik, maka mereka itu timbal balik terhadap satu sama lain
disebut pembuat peserta (mededader). Pembuat peserta sebagai
pembuat harus mempunyai semua sifat yang oleh rumusan
undang-undang disyaratkan untuk daderschap. Barang siapa
tidak dapat menjadi pembuat tunggal (alleendader) juga tidak
dapat dinamakan pembuat peserta (mededader). Sifat-sifat atau
perilaku keadaan pribadi yang menentukan dapat dipidananya
perbuatan, hanya berlaku pada pembuat peserta yang
mempunyai sifat-sifat tersebut. Pendapat pertama ini dianut oleh
: Simons dan van Hamel.76
76 Barda Namawi Arief, Sari Kuliah Hukum Pidana II, Semarang: Badan PenyediaanBahan Kuliah fakultas Hukum UNDIP, 1999, hlm.33.
72
2) Pendapat kedua : “tidak harus”
- Pendapat kedua ini diikuti oleh Pompe. Demikian pula
yurisprudensi, yaitu dapat dicontohkan dalam Putusan
Pengadilan Negeri Tulunggagung tgl 5 Januari 1993 yang
kasusnya sbb : A memegang gelang milik orang lain untuk
dijualkan suami A menggadaikan gelang tersebut untuk
kepentingannya sendiri, dengan persetujuan A. Dalam kasus
tersebut A dinyatakan salah melakukan penggelapan, sedangkan
suaminya “turut serta melakukan penggelapan” meskipun
suaminya tidak memenuhi semua unsur yang terdapat dalam
pasal 372. Status A terhadap barang ialah memiliki dengan
melawan hukum barang yang ada padanya bukan karena
kejahatan”, sedang status suaminya terhadap barang itu ialah
“menggadaikan barang milik orang lain yang ada dalam
kekuasaanya karena kejahatan” (yaitu ia dapat dari A dan tahu
bahwa barang itu bukan milik A).77
Dari uraian di atas menurut pendapat penulis bahwa terdakwa Yono
bisa dimasukkan dalam kualitas sebagai pelaku turut serta melakukan tindak
pidana, karena terdakwa Yonodalam keadaan sadar bersama-sama dengan
Andi telah bekerja sama untuk melakukan tindak pidana pencurian disertai
dengan kekerasaan, bahkan sebelumnya telah disusun rencana untuk
membunuh korban. Meskipun peran yang dilakukan oleh diri terdakwa hanya
membantu dalam kejahatan yang dilakukan bersama-sama oleh terdakwa
Andi, tapi dalam pelaksanaan kejahatan yang dilakukan keduanya
mempunyai peran penting sehingga terlaksananya pencurian tersebut sampai
selesai.
77 Ibid, hlm.34.
73
Mr. M.H. Tritaamidjaja yang dikutib oleh Barda Namawi Arief, Sari
Kuliah Hukum Pidana II menjelaskan maksud “bersama-sama” adalah suatu
syarat mutlak bagi bersama-sama melakukan adalah adanya “keinsyafan
bekerja sama” antara orang-orang yang bekerja bersama-sama itu. Dengan
perkataan lain, mereka itu secara timbal-balik harus mengetahui perbuatan
mereka masing-masing. Dalam sementara itu, tidak diperlukan bahwa lama
sebelum perbuatan itu telah diadakan suatu persetujuan antara mereka.
Persetujuan antara mereka tidak lama sebelum pelaksanaan tindak pidana itu,
telah cukup bagi adanya suatu keinsyafan kerja sama. Orang yang bersama-
sama melakukan tindak pidana itu, timbal balik bertanggung jawab bagi
perbuatan bersama, berdasarkan penjelasan di atas, jelas bahwa setiap
perbuatan yang bersama-sama melakukan suata tindak pidana bertanggung
jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul dalam lingkungan kerja
sama tersebut.78
B. Analisis Menurut Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan
Negeri Semarang No.253/Pid.B/2011/Pn.Smg Tentang Tindak Pidana
Turut Serta Dalam Pencuriaan Yang Disertai Dengan Kekerasaan.
Hukum adalah sesuatu yang diucapkan oleh hakim, yang
menunjukkan kepada keharusan orang yang terhukum memenuhi sesuatu hak
untuk terdakwa. Maka itulah yang menjadi pegangan hakim, baik dia seorang
mujtahid ataupun seorang muqallid, ataupun dia seorang yang diperintahkan
memutuskan perkara dengan undang-undang yang sudah ditentukan, atau
mazhab yang sudah ditetapkan.
78 Ibid,
74
Putusan hakim bisa dengan perkataan bisa pula dengan perbuatan,
seperti seorang hakim mengawinkan anak yang masih kecil yang termasuk
kedalam wewenangnya sedang gadis kecil itu tidak mempunyai wali.79
Pedoman yang wajib dipegang oleh hakim dalam memutuskan perkara
di dalam fiqh jinayah, Ialah : “ nash-nash yang qath’i dalalahnya (nash yang
sudah pasti) dan qath’i tsubutnya (nash yang tetap), baik al-Qur’an ataupun
As-Sunnah dan hukum-hukum yang telah diijmakan, atau yang mudah
diketahui dari agama.80
Dalam hal ini hakim harus memiliki dua pengetahuan yaitu :
pengertian tentang hukum, dan pengetahuan mengenai peristiwa hukum yang
senyatanya. Dia harus mengkonstartir peristiwa hukum yang terjadi, lalu
mengkualifikasikannya, dan selanjutnya mengkonstiturnya dengan
menerapkan hukum yang semestinya pada peristiwa itu.81
Pengertian pertanggung jawaban pidana dalam syariat Islam adalah
pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan, atau tidak adanya perbuatan
yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana orang tersebut
mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya itu. Dalam syariat Islam
pertanggungjawaban itu didasarkan kepada tiga hal :
1. Adanya perbuatan yang dilarang.
2. Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri, dan
3. Pelaku mengetahui akibat perbuatan itu.
79 Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, Peradilan Dan Hukum Acara Islam,Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997, hal.61
80 Ibid, hal.62.81 Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Hukum Acara Peradilan Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2006, hal.2.
75
4. Apabila dari tiga hal tersebut.82
Apabila terdapat tiga hal tersebut, maka terdapat pula pertanggung
jawaban, demikian orang gila, anak di bawah umur, orang yang dipaksa dan
terpaksa tidak dibebani pertanggungjawaban, karena dasar unsur
pertanggungjawaban pada mereka ini tidak ada. Pembebasan
pertanggungjawaban pada mereka ini didasarkan kepada al-Qur’an dan hadits
Nabi. Dalam surah an-Nahl ayat 106 disebutkan tentang orang yang dipaksa.
ا نه إ مي ن ا
Artinya :“Barang siapa yang kafir kepada Allah setelah ia iman, kecualiorang ynag dipaksa sedangkan hatinya masih tetap iman, tetapiorang yang terbuka dadanya kepada kekefiran maka, maka atasmereka amarah Allah dan baginya siksaan yang besar (QS. An-Nahl : 106)”83
Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu
Daud disebutkan :
ا قالت ه ى اهللا عنـ ة رض ول اهللا صل : عن عائش لم قال رس س لم عن ثالثة ف ر : ى اهللا عليه و ع الق عن عن الصىب أ و ر ىت يـبـ بتـلى ح عن الم ظ و يق تـ ىت يس بـر النائم ح ىت يك .ح
“Dari Aisyah ra. Ia berkata : telah bersabda Rosulullah saw :Dihapuskanketentuan dari tigas hal, dari orang yang tidur sampai ia bangun, dari orangyang gila sampai ia sembuh, dan dari anak kecil sampai ia dewasa”84
82 Ibid,83 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Al-Karim dan terjemahnya, Semarang: PT Karya
Toha Putra, tt, hlm.5984Jalaluddin As Sayuthi, Al Jami’ Ash Shagir, Juz II, Dar Al Fikr, Beitur, tt, hlm.24
76
Hukuman atau pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa, atau
akibat-akibat yang tidak menyenangkan yang diberikan dengan sengaja oleh
badan yang berwenang kepada seseorang yang cakap menurut hukum yang
telah melakukan perbuatan atau peristiwa pidana.85
Menurut hukum pidana Islam, hukuman adalah seperti didefinisikan
oleh Abdul Qodir Audah sebagai berikut :
ب و رر العق ق اء الم ى اجلز ر الشارع ة ه يان أم اعة على عص ة اجلم لح ص .لم
“Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memeliharakepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara”.86
Hukum dianggap mempunyai dasar (syari’at) apabila ia didasarkan
kepada sumber-sumber syara’, seperti al-Quran, as-Sunnah, Ijma’, atau
undang-undang yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang (ulil Amri)
seperti dalam hukuman ta’zir. Dalam hal hukuman ditetapkan oleh ulil amri
maka disyariatkan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan
syara’. Apabila bertentangan, maka ketentuan hukuman tersebut menjadi
batal.
Dengan adanya persyaratan tersebut, maka seorang hakim tidak boleh
menjatuhkan hukuman atas dasar pemikirannya sendiri, walaupun
85 Drs. Ahmad Wrdi Muslih, Pengantar Dan Asas Hukum Islam (Fikh Jinayah), Jakarta:Sinar Grafika, 2006, hlm.76
86 Abdul Qadir Audah, At-Tasyri Al-Jina’iy Al-Islami, Juz I, Dar al-Kitab al-Araby,Beitur: tt, hlm.609.
77
berkenyakinan bahwa hukuman tersebut lebih baik dan lebih utama daripada
hukuman yang telah ditetapkan.87
Sebagian masyarakat mungkin menduga bahwa syariat Islam
memberikan kewenangan kepada hakim untuk bertindak sewenang-wenang
dalam menjatuhkan hukuman. Dugaan itu tentu saja merupakan dugaan yang
keliru dan tidak sesuai dengan kenyataan. Hal ini disebabkan oleh ketidak
tahuan mereka tentang hukum Islam. Syariat Islam membagi hukuman
kepada tiga bagian, yaitu hudud, qishash, dan ta’zir.
Hukuman Hudud dan qishash merupakan hukuman-hukuman yang
telah ditentukan oleh syara’ dan tidak ada peluang bagi penguasa (hakim)
untuk menguranginya, menambahnya, atau menggantinya dengan hukuman
yang lain. Pencurian misalnya, hukumannya adalah potong tangan, apabila
tindak pidana tidak dapat dibuktikan, maka hakim tidak berwenang untuk
menghukum pencuri dengan hukuman potong tangan, kecuali ada alasan-
alasan yang sah yang dapat menghalangi dan menggugurkannya, seperti
pencurian oleh ayah terhadap harta anaknya. Dengan demikian kewenangan
Hakim dalam jarimah hudud dan qishash sangat terbatas.88
Adapun dalam jarimah yang hukumannya ta’zir, dalam hal ini
kewenangan hakim sangat luas, tetepi tidak berarti boleh bertindak sewenang-
wenang. Hal ini oleh karena syara’ menetapkan ta’zir dengan cara
menetapkan sekumpulan hukuman, mulai dari yang paling ringan seperti
87 Drs. Ahmad Wardi Muslih, op cit, hlm.14188 Ibid.
78
peringatan sampai yang sangat berat seperti hukuman mati. Dengan konteks
ini, hakim diberi keleluasaan untuk memilih mana di antara hukuman-
hukuman tersebut yang paling sesuai dengan tindak pidana dan kondisi
pelakunya, juga dalam menetapkan jumlah besarnya hukuman, dari hukuman
yang paling rendah sampai hukuman paling tinngi. Pemberian yang luas
kepada hakim tersebut memberikan kemudahan baginya untuk menetapkan
suatu perkara pada posisinya dan menghukum pelaku dengan hukuman yang
menjaga masyarakat dari perbuatan jarimah, sekaligus memperbaiki pelaku
dan mendidiknya.89
Orang yang dibebani pertanggungjawaban suatu kejahatan adalah
orang yang melakukan kejahatan itu sendiri. Adapun hukuman yang
diberikan harus setimpal dengan apa yang telah diperbuat para pelaku,
pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk memelihara ketentraman dan
ketertiban masyarakat, atau dengan perkataan lain adalah sebagai alat
menegakkan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, besarnya hukuman
harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, yakni tidak boleh melebihi
apa yang diperlukan untuk melindungi kepentingan masyarakat atau kurang
dari yang diperlukan untuk menjauhkan akibat-akibat buruk dari perbuatan
Jarimah.90
Pada tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan, misalnya
para pelaku akan mendapatkan sanksi masing-masing yang sesuai apa yang
89 Ibid. hlm.14290Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Jakarta: PT Bulan Bintang, Cet 5, 1993,
hlm.156
79
dilakukan. Dalam hukum Islam sanksi para pelaku masih terdapat perbedaan
pendapat dikalangan fuqaha. Dalam syariat Islam, hakim atau majlis hakim
yang akan memutuskan suatu perkara harus mempertimbangkan dengan akal
sehat dan kenyakinan dan perlu adanya musyawarah, sebagaimana firman
Allah SWT dalam surat al-Imron ayat 159 :
.... Artinya :“......Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu,
kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, makabertawakallah kepada Allah”. (Qs.Ali Imran : 159)
Dari penggalan ayat di atas, bisa dikatakan bahwa hakim dalam
memutuskan perkara wajib mempertimbangkan hal-hal yang terdapat pada
pelaku tindak pidana. Suatu tindakan dapat dikatakan sebagai tindak pidana
menurut hukum pidana Islam, apabila memenuhi unsur-unsur tertentu, yaitu :
1. Adanya nash yang melarang dan mengancam hukumannya atau disebut
dengan unsur formil.
2. Adanya tingkah laku atau perbuatan yang membentuk jarimah baik berupa
perbuatan nyata atau sikap tidak berbuat atau disebut unsur materiil.
3. Pelakunnya adalah orang mukallaf (orang yang dapat dimintai
pertanggung jawaban atas perbuatannya) atau unsur moril.91
Dalam hal ini dikatakan suatu jarimah, apabila ketiga unsur di atas
telah terpenuhi. Disamping unsur umum yang terdapat pada tiap-tiap jarimah,
juga terdapat unsur-unsur khusus untuk dapat dikenakan hukuman, agar dapat
91 Ibid, hlm.6
80
mencapai kemaslahatan dan keadilan. Karena tujuan penjatuhan hukuman
adalah agar dapat mencapai kemaslahatan dan keadilan.
Adapun unsur-unsur yang terdapat tindak pidana turut serta dalam
pencurian disertai dengan kekerasan menurut hukum Islam :
a. Unsur formil yaitu : adanya nash atau ketetapan yang menjelaskan bahwa
perbuatan itu sebagai jarimah atau tindak pidana. Jadi suatu perbuatan
dapat dikatakan sebagai tindak pidana kecuali dengan adanaya nash.
b. Unsur materiil yaitu : adanya perbuatan melawan hukum yang benar-benar
telah dilakukan atau adanya tingkah laku yang membentuk tindak pidana
baik berupa perbuatan nyata baik berupa perbuatan nyata maupun sikap
tidak berbuat.
c. Unsur moral yaitu : adanya niatan pelaku untuk melakukan tindaka pidana,
unsur ini berhubungan dengan tanggung jawab pidana yang hanya dapat
dikenakan atas orang yang telah baligh, sehat dan memiliki kebebasan
untuk berbuat.92
Turut serta secara langsung terjadi apabila orang-orang yang
melakukan jarimah dengan nyata lebih dari satu orang. Pengertian melakukan
jarimah dengan nyata di sini adalah bahwa, setiap orang yang turut serta
secara langsung itu masing-masing mengambil bagian secara langsung,
walaupun tidak sampai selesai ataupun sampai selesainya perbuatan yang
dilakukan cukup dianggap sebagai turut berbuat secara langsung (turut serta).
Apabila seseorang telah melakukan perbuatan yang dipandang sebagai
permulaan pelaksanaan jarimah itu.
92 Ibid, hlm.64
81
Turut serta secara langsung adakalanya dilakukan secara kebetulan
saja dan adakalanya dirancanakan lebih dahulu, kalau kerja sama itu secara
kebetulan saja maka disebut “tawafuq” dan kerja sama yang direncanakan
lebih dahulu disebut “tamalu”.
Contoh tawafuq adalah : A sedang berkelahi dengan B, dan C yangmempunyai dendam kepada B kebetulan lewatdan ia turut mengayunkan pisaunya ke perut B,sehingga akhirnya B meninggal dunia. Dalamcontoh ini A dan C bersama-sama membunuhB, tetapi antara mereka tidak ada pemufakatansebelumnya. Sedangkan contoh tamalu’ adalahA dan B bersepakat untuk membunuh C,kemudian A mengikat korban (C) dan B yangmemukulnya sampai akhirnya mati.
Dalam contoh ini A dan B dianggap sebagai pelaku atau orang yang
turut berbuat secara langsung atas dasar pemufakatan. Pertanggungjawaban
antara tawafuq dan tamalu’ itu berbeda, Kalau tawafuq masing-masing
peserta hanya bertanggung jawab atas akibat perbuatannya sendiri dan tidak
bertangguang jawab atas akibat perbuatan orang lain. Sedangkan pada
tamalu’ para peserta harus mempertanggungjawabkan akibat perbuatan
mereka secara keseluruhan, kalau korban misalnya sampai mati maka
masing-masing peserta dianggap sebagai pembunuh.93perbedaan
pertanggungjawaban di antara kedua jarimah tersebut sesuai dengan kaidah :
ل يسال .قله فقط فى حالة التوافعشريك عن نتيجة فك“Setiap orang yang turut serta berbuat jarimah dalam keadaan tawafuq
dituntut berdasarkan perbuatannya masing-masing”.94
93 Op Cit, Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asa-Asas Hukum Pidan Islam fikih Jinayah,hlm.68
94 Abdul Qodir Audah, At-Tasyri’ al-Jina’I Al-Islami, Bairut: Dar Al Kitab Al Arabi, tt, hlm.360
82
.عن كل فعل شريك فى حالة التمالؤكشريل يسال ك
“Setiap orang yang turut serta berbuat jarimah dalam keadaan tamallu’dituntut darai hasil keseluruhan perbuatan yang turut berbuat jarimah”. 95
Dengan demikian, menurut penulis bahwa putusan Pengadilan Negeri
Semarang No.253/Pid.B/2011/PN.Smg. tentang tindak pidana turut serta
dalam pencurian disertai dengan kekerasan yang dilakukan oleh Sri Haryono
alis Yono bin Suharno, dengan hukuman pidana 2 tahun 8 bulan menurut
penilis kurang maksimal, karena menurut penulis dalam hukuman jarimah
turut serta ditentukan oleh peran perbuatan masing- masing yang dilakukan
para pelaku jarimah.
Terdakwa dikategorikan turut serta dalam pencurian dengan
kekerasan, yaitu membantu membunuh korban kemudian mengambil barang
milik korban. Hukuman yang seharusnya sesuai dengan pasal yang dilanggar
yaitu pasal 365 KUHP jo pasal 55 ayat (1) KUHP tentang tindak pidana
pencurian disertai, didahului, diikuti dengan kekerasan dipidana penjara
paling lama 9 tahun penjara atau lebih yaitu 12 tahun. Adapun dalam hukum
pidana Islam terdakwa Yono dalam turut serta melakukan kejahatan yaitu
membantu saudara Andi dalam membunuh korban, menurut penulis terdakwa
dihukum karena hanya ikut membantu dalam melakukan pembunuhan
terhadap korban sampai selesainya kejahatan tersebut. Jadi terdakwa Yono
dapat dihukum ta,zir sesuai dengan jarimah yang dilakukan oleh terdakwa.
Kasus yang terjadi dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang
No:253/Pid.B/2011/PN.Smg tentang tindak pidana turut serta dalam
95 Ibid,
83
pencurian disertai dengan kekerasan, jika dilihat dari hukum pidana Islam
menurut pendapat penulis dapat dikategorikan jarimah pencurian. Adapun
penjatuhan hukuman pada terdakwa Sri Haryono alias Yono bin Suharno
masuk dalam perbuatan turut serta secara langsung yang disebut tamalu,
dalam hal ini terdakwa hanya bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri,
hukuman yang dapat dijatuhkan oleh terdakwa Yono adalah dihukum ta’zir
dimana hukuman tersebut diserahkan oleh Ulil Amri (hakim). Hakim boleh
memilih hukuman yang paling sesuai dengan jenis perbuatan yang dilakukan,
pribadi pelakunya, serta faktor-faktor penyebabnya.
Jarimah ta’zir meliputi perbuatan-perbuatan yang diancam dengan
satu atau beberapa hukuman ta’zir. Ta’zir sendiri berarti ta’dib (pengajaran)
terhadap perbuatan-perbuatan dosa yang tidak dikenai hukuman hudud. Jadi
ta’zir merupakan hukuman bagi perbuatan pidana (jarimah) yang tidak ada
ketetapan nas tentang hukumannya. Dilihat dari sisi keberdaannya, ta’zir
sama dengan hudud, yaitu sebagai ta’dib menuju kemaslahatan dan sebagai
pencegahan umum yang macam hukumannya berbeda-beda sesuai jenis
perbuatan dosa yang dilakukannya. Jika para jarimah hudud hukumannya
sudah ditentukan dan tidak bisa diubah atau diganti, maka jarimah ta’zir
hukumannya bermaca-macam, mulai dari nasehat atau peringatan, dera,
penjara dan lain-lainnya bahkan sampai pada hukuman mati kalau yang
bersangkutan benar-benar membahayakan.96
96 Muhammad Syahrur, Limitasi Hukum Pidana Islam, Semarang : Walisongo Press,2008, hal:35
84
BAB V
PENUTUP
Dengan mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah SWT,
Alhamdulillah sedikit demi sedikit dengan kesabaran dan usaha penulis
akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, adapun uraian dari bab
akhir ini diantaranya :
A. Kesimpulan
Dari uaraian serta analisis yang penulis jelaskan di atas, dari
penyelesaian penulisan skripsi yang berjudul Analisis Putusan Pengadilan
Negeri Semarang Nomor:253/Pid.B/2011/PN.Smg. Tentang Tindak Pidana
Turut Serta Dalam Disertai Dengan Kekerasan, maka penulis dapat
menyimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut :
1. Pertimbangan hakim yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Semarang
kepada terdakwa Sri Haryono bin Suharno telah mempertimbangkan unsur-
unsur pada pasal 365 KUHP sebagaimana terhadap kejahatan yang
dilakukan terdakwa. Hukuman yang dijatuhkan pada diri terdakwa yaitu
hukuman 2 tahun 8 bulan. Menurut pandangan penulis hukuman tersebut
kurang maksimal, karena menurut penulis dalam hukum positif terdakwa
dapat dikategorikan dalam pelaku turut serta melakukan tindak pidana
secara langsung, yaitu membantu dalam pembunuhan dan pencurian.
Kejahatan yang dilakukan terdakwa jika dilihat adanya unsur kesengajaan
dan kerja sama dengan pelaku utama, bahkan dalam keadaan sadar,
sehingga dapat dihukum sama dengan pelaku.
85
2. Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.253/Pid.B/2011/PN.Smg tentang
tindak pidana turut serta dalam pencurian disertai dengan kekerasan
menurut hukum pidana Islam terdakwa dapat dikategorikan turut serta
melakukan jarimah pembunuhan dan jarimah pencurian, kedua jarimah itu
jika dilihat dari peran yang dilakukan terdakwa hanya membantu dalam
melakukan jarimah pembunuhan dan jarimah pencurian, hukuman yang
dijatuhkan untuk terdakwa yaitu hukum ta’zir dimana hukuman tersebut
diserahkan pada Ulil Amri (hakim), hukuman ta’zir bermacam-macam,
mulai dari nasehat atau peringatan, dera, penjara dan lain-lainnya. Adapun
hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Semarang oleh terdakwa
Dalam pandangan hukum Islam hukuman yang dijatuhkan pada diri
terdakwa bisa dikatakan hukuman ta’zir, karena hukuman ta’zir tidak
ditentukan banyaknya dan tidak mungkin ditentukan jumlahnya, oleh karena
itu diserahkan pada ulil amri atau pemerintah.
B. Saran-Saran
Adapun saran yang mungkin dapat bermanfaat yang penulis
sampaikan dalam akhir bab skripsi ini semoga bermanfaat sebagai masukan
diantaranya :
1. Pasal 365 sebagai salah satu bentuk produk hukum yang dihasilkan oleh
pakar mestinya tidak hanya dipahami sebatas wacana hukum akan tetapi
perlu dijadikan ketegasan dalam menegakkan hukum dalam penjatuhan
hukuman dari kejahatan-kejahatan yang ada.
86
2. Para hakim maupun calon hakim harus memiliki jiwa keadilan dan
kecermatan dalam menjatuhkan hukuman pada setiap perkara yang
dihadapi, hukuman yang dijatuhkan haruslah mempunyai efek jera bagi
pelaku kejahatan agar tidak terulang lagi ataupun bertambah maraknya
kejahatan yang dapat merugikan orang lain serta masyarakat.
3. Masyarakat sebagai warga negara yang mempunyai moral dan akhlak yang
dapat berperan aktif bagi negaranya dapat melakukan perbuatan-perbuatan
yang dapat mencerminkan ketentraman dan kedamaian bagi setiap orang
tanpa adanya perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain bahkan
membahayakan diri orang lain.
C. Penutup
Alhamdulillah, berkat Rahmat dari Allah SWT atas kesehatan dan
kemudahan yang diberikan, penulis dapat menyelesaikan seluruh rangkaian
aktivitas dalam menyelesaikan skripsi ini. Disini penulis dengan kerendahan
hati yang tidak luput dari kekurangan menyadari bahwa skripsi ini masih
banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnan, baik dalam penyusunan
kalimat, bahasa tulisan, dan kemampuan penulis menganalisis. Untuk itu
penulis mengharapkan saran, arahan, kritik dari berbagai pihak yang membaca
skripsi ini yang dapat menjadikan memotivator bagi penulis.
Semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat menjadi teman
pembaca dalam menambah khasanah ilmu dan wawasan tentang hukum.
Semoga kita mendapat ridho dan kemudahan dari Allah SWT dalam menuntut
ilmu, Amin ya rabbal’alamin.
DAFTAR PUSTAKA
Abdur Rohman, Tindak Pidana Dalam Syari’at Islam , Hudud dan Kewarisan,
Jakarta: PT Radja Grafindo, 2003.
Abdul Qodir Audah, At-Tasyri’ Al-Jina’i Al-Islami, Beirut: Dar Al-Kitab Al-
Arabi, tt.
Abdul Qodir Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Bogor, PT karisma Ilmu,
2004.
Ahmad Wardi Muslih, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar
Grafika Offset, 2004.
Ahmad Wardi Muslih, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.Basuki
Sulistiyo, Tehnik dan Jasa Dokumentasi,Cet I, Jakarta: PT Gramedia
Pustaka Utama, 1992.
Ahmad Hanafi, MA. Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Jakarta : Bulan Bintang,
1967.
Badar Namawi Arief, Sari Kuliah Hukum Pidana II, Semarang, Badan Penyediaan
Bahan Kuliah UNDIP, 1999
Departemen Agama RI, Al-Qur’an Al-Karim dan terjemahnya, Semarang: PT
Karya Toha Putra, tt,
Drs. Adami Chazawi, S.H. Pelajaran Hukum Pidana I (sistem pidana, tindak
pidana, teori-teori pemidanaan & batas berlakunya hukum pidana),
Jakarta: PT RajaGrafika Persada, 2005.
Dr. Bambang poernomo, S.H, Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia,
Yogyakarta, Amartha Buku, 1988.
Drs. Moch. Anwar, S.H. Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II) Jilid I,
Bandung, Penerbit Alumni, 1986.
Drs. lamintang, S.H, Delik-Delik Khusus kejahatan-kejahatn Terhadap Harta
Kekayaan, Bandung: PT Sinar Baru, 1989.
http:// www.asiamaya.com/konsultasi_hukum/pidana/perkara_pidana.htm. diakses
pada tanggal 13 januari 2012 pukul : 19.07 WIB.
http://www.pn-semarangkota.go.id/ diakses pada tanggal 29 MAret 2011, pukul:
19.27 WIB.
Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Hukum Acara Peradilan Islam, Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2006.
Jalaluddin As Sayuthi, Al Jami’ Ash Shagir, Juz II, Dar Al Fikr, Beitur, tt
Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi penelitian Hukum Normatif, Malang,
Bayumedia Publishing, 20005.
Leden Marpaung, Asas-Toeri-Praktek Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika,
2008.
Masri Singarimbun (ed), Metodologi Penelitian Survei, Jakarta : Lp3s, 1983.
M. Hasan Amrullah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Main Hakim Sendiri Bagi
Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus di Kelurahan Bendan
Ngisor Kec. Gajahmungkur Kota Semarang). Skripsi IAIN Walisonggo,
2011.
Mohd. Sai Ishak, Hudud Dalam Fiqh Islam, Malaysia: Universitas Teknologi
Malaysia, 2000.
Moeljtno, S.H, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta: Bima Aksara,
2009.
Muhammad Syahrur, Limitasi Hukum Pidana Islam, Semarang : Walisongo Press,
2008
Mulyana W Kusuma, Tegaknya Supermasi Hukum (Terjebak Antara Memilih
Hukum Dan Demokrasi), Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2001.
Nadar Namawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta: UGM Press, 1995.
Prof, Drs, Djazuli, Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam),
Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1992. Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, Hukum
Acara Pidana Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2008.
Prof. Dr. Wirjono Projdodikoro, S.H, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di
Indonesia, Bandung: PT Refika Aditama, 2008.
Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia,
Bandung: Eresco, 1989,
Prof. H. Hilman Hadikusuma, S.H, Bahasa Hukum Indonesia, Bandung: Penerbit
Alumni, 1992,
Prof, Kansil, S.H. dkk, Latihan Ujian Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika, 2007.
Prof, Moeljatno, S.H. Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993.
Prof. Moeljatno, S.H. Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Jakarta, Bima
Aksara, 2001.
Prof. Muladi, S.H, Dr. Barda Nawami, A, S.H. Teori-Teori dan kebijakan Pidana,
Bandung: Alumni, 1998.
Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.253/Pid.B/PN.Semarang. Tanggal 25
Mei 2011.
Rien. G. Kartasaputra, Pengantar Ilmu Hukum Lengkap, Jakarta: Bina Aksara,
1996.
Soejono, S.H, Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia, Jakarta: PT Rineka
Cipta, 1996.
Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002.
Suharsini Arikunti, Prosedur Penelitian SuatuPendekatan Praktek, Cet II, Jakarta:
PT Rineka Cipta, 1998.
Taufik Rochman, Kategorisasi Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Pidana
Islam, Skripsi IAIN Walisongo, 2011.
Teungku Muhammad, Koleksi Hadits-Hadits Hukum 9, Semarang: PT Pustaka
Rizki Putra, 2001.
Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, Peradilan Dan Hukum Acara Islam,
Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
Daftar Riwayat Hidup
Nama :Nunik Masfuah
Tempat/tanggal lahir : Rembang, 05 Mei 1987
Alamat : Ds. Leran RT.01/RW.02 Kecamatan Sluke,Kabupaten Rembang, Kode pos 59272.
Agama : Islam
Pendidikan :
1. SD Negeri I Leran, Lulus tahun 2000.2. MTS Negeri I Lasem, Lulus tahun 2003.3. MA Negeri I Rembang, Lulus tahun 2006.
Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untukdapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Semarang, Juni 2012
Pembuat,
Nunik Masfuah