SKRIPSI

ANALISIS PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI DALAM

PENINGKATAN PENGELOLAAN KEUANGAN

DAERAH DI PEMERINTAH

KOTA PAREPARE

RISNA JUPRI

10573 02556 11

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

MAKASSAR

2016

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Risna Jupri

Nim : 10573 02556 11

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul Analisis Penggunaan

Sistem Informasi Dalam Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah

Kota Parepare. Benar-benar hasil penelitian sendiri dan bukan merupakan pelanggaran hak

cipta (plagiat)

Dalam skripsi ini tidak terdapat karya pendapatan yang telah ditulis atas

dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan

dalam naskah dengan disebutkan nama dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas baik

sengaja maupun tidak di sengaja, dengan hal ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya

ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri, yang berarti Gelar Sarjana Ekonomi (SE) dan ijazah

yang telah diberikan oleh Universitas Muhammadiyah makassar batal saya terima atau tidakk

sah.

Makassar, Maret 2016

Yang membuat pernyataan

Risna Jupri

Nim : 10573 02556 11

SKRIPSI

ANALISIS PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI DALAM

PENINGKATAN PENGELOLAAN KEUANGAN

DAERAH DI PEMERINTAH

KOTA PAREPARE

RISNA JUPRI

10573 02556 11

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana

Ekonomi pada Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Makassar

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

MAKASSAR

2016

ABSTRAK

Risna jupri. “Analisis Penggunaan sistem Informasi Dalam Peningkatan Pengelolaan

Keuangan Daerah di Pemerintah Kota Parepare”. Skripsi. Dibimbing oleh Dr.H.Abd Rahman

Rahim. SE.MM dan Ismail Badollahi. SE.M.Si.Ak.CA. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi

Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Pengelolaan keuangan yang terdapat di pemerintah daerah perlu adanya transparansi

dan akuntabilitasi. Karna dalam pelaporan keuangan perlu adanya bukti nyata dalam setiap

pemasukan dan pengeluaran keuangan. Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah disini

untuk lebih mengakuratkan proses pelaporan keuangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah sistem informasi pengelolaan

keuangan daerah di terapkan di pemerintah kota parepare atau Sekretariat Daerah Kota

Parepare untuk lebih mempermudah pengecekan terhadap laporan keuangan terutama dalam

peningkatan laporan realisasi anggaran tiap tahunnya.

Metode Penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Dari hasil penelitian

yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa sistem informasi pengelolaan keuangan

daerah di sekretariat daerah kota parepare memang diterapkan dan laporan keuangan yaitu

realisasi anggaran meningkat tiap tahunnya beberapa persen dari pendapat daerah,

pembiayaan dan pengeluaran daerah.

Kata Kunci : Pengelolaan Keuangan, Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

(SIPKD), Realisasi Anggaran

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha

Kuasa, yang telah melimpahkan Rahamat dan Karunia-Nya, sehingga skripsi

dengan judul “Analisis Penggunaan Sistem Informasi Dalam Peningkatan

Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Kota Parepare” ini dapat penulis

selesaikan.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan

skripsi ini, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai

kemampuannya, tapi dengan berbagai keterbatasan penulis maka skripsi ini masih

jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu penulis sangat mengharapkan saran dan

kritik yang membangun demi kelanjutan penulisan skripsi ini masa datang.

Skripsi ini dibuat sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi

pada Universitas Muhammadiyah Makassar. Skripsi ini disusun berdasarkan data-

data yang diperoleh dan bersumber langsung dari Giant Hypermarket Cabang

Alauddin Makassar tempat penulis melakukan penilitian dan dipadukan dengan

teori-teori yang diperoleh dari proses perkuliahan dan beberapa literatur.

Selama proses penyelesaian skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan

dari berbagai pihak, oleh karena itu ucapan terima kasih yang tulus dan sedalam-

dalamnya Kepada Ayahku yang terhormat Jupri dan Ibuku terhormat Hasnida yang

selalu mendoakan dan memberikan semagat kepada penulis. Kepada Suamiku tercinta

Usman dan Anakku Tersayang Rezkianha Syafirha atas segala doa, dorongan, dan

semangat selama ini, tanpa motivasi dari kalian aku tidak akan seperti sekarang ini,

terima kasih semuanya banyak kudapat pelajaran berharga darimu. Kepada Adik2ku

yang selalu ku banggakan atas segala supportnya. Serta doa dan kasih sayang dari

semuanya yang mengalir di hari-hari penulis.

1. Yang Terhormat Bapak Dr. H. Irwan Akib, M.Pd selaku Rektor

Universitas Muhammadiyah Makassar.

2. Bapak Dr.H. Mahmud Nuhung,M.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi

dan Bisnis,dan Ismail Badollahi,SE,M.Si,Ak.CA selaku ketua jurusan

Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah

Makassar.

3. Bapak Dr.H. Abd Rahman Rahim.SE.MM, dan Bapak Ismail

Badollahi, SE,M.Si,Ak.CA selaku dosen pembimbing yang telah banyak

memberikan bimbingan terhadap penyusunan Skripsi ini.

4. Buat dosen penguji yang memberikan masukan kepada penulis dalam

penyusunan skripsi ini.

5. Kepada seluruh Dosen Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak

dapat di sebutkan satu persatu, terima kasih atas kesabaran dan keikhlasan

dalam mendidik selama di bangku perkuliahan.

6. Buat Pimpinan dan para karyawan Kantor Sekretariat Daerah Kota

Parepare yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian dan rela

memeberikan waktunya untuk penulis melakukan wawancara.

7. Para staf akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang tidak dapat penulis

sebutkan satu persatu.

8. Buat Sahabat-sahabatku Irma, Nita, Sinar, Risna, Elfa, Hajir dan Faisal

terima kasih buat semagatnya, dan bantuan yang selalu diberikan selama

ini kepada penulis.

9. Buat seluruh AK 5 2011 terima kasih atas bantuannya dari awal kuliah

sampai sekarang.

10. Serta seluruh rekan-rekan dan pihak yang tidak bisa di sebutkan satu per

satu namun telah memberikan banyak bantuan kepada penulis dalam

penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa membalas semua

kebaikan dan semoga dilipat gandakan pahalanya. Amin....

Terakhir penulis menyadari, bahwa tidak satupun manusia yang

sempurnah didunia ini. Untuk itu dengan kerendahan hati penulis

mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak demi perbaikan skripsi ini.

Dengan demikian segala keterbatasan yang penulis miliki sebagai manusia,

penulis tetap berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat atau setidaknya

menjadi bahan masukan untuk kinerja pemerinthan yang lebih baik kedepan.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh..

Makassar, 2016

Penulis

iv

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL………………………………………………………… i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING…………………………… ii

PEGESAHAN PENGUJI…………………………………………………… iii

ABSTRAK…………………………………………………………………… vi

KATA PENGANTAR………………………………………………………. vii

DAFTAR ISI…………………………………………………………………. x

DAFTAR GAMBAR………………………………………………………... xii

BAB I.PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .......................................................................................1

B. Rumusan Masalah ..................................................................................4

C. Tujuan Penelitian.....................................................................................4

D. Manfaat Penelitian ……………………………………………………..5

BAB II.TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem Informasi Akuntansi...……...…………......................................6

B. Tujuan Sistem Informasi Akuntansi ……………………………..….....9

C. Metode Pemprosesan Data pada Sistem yang Terkomputerisasi......…..12

D. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah...................................15

E. Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah…………………………..15

F. Prosedur dan Flowchat SIKD………………...……………...………... 17

G. Sistem Pengendalian Intern ……………………….…………………...22

H. Hubungan Sistem Informasi dengan Sistem Pengendalian Intern….….28

I. Kerangka Pemikiran …………………….……….…………………….30

BAB III.METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian…………................................................... 31

B. Metode Pengumpulan Data…………....................................................... 31

C. Jenis dan Sumber Data……….................................................................. 31

iv

D. Metode Analisis Data................................................................................ 32

E. Sistematika Penulisan………………………………………………...…. 33

BAB IV. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Perusahaan……………………………………………………… 35

B. Visi dan Misi Perusahaan……………………………………………….. 39

C. Struktur Organisasi……………………………………………………… 47

BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Kota Parepare…………...48

B. Sistem pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Kota Parepare…...50

C. Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Parepare

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran……………………………….55

D. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010……………………………….67

BAB VI. PENUTUP

A. Kesimpulan…………………………………………………………….. 71

B. Saran-Saran…………………………………………………………….. 71

DAFTAR PUSTAKA…………………………………………………………. 73

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 4.1 Jumlah Kecamatan Kota Parepare…………………………………………………36

Table 4.2 Jumlah Penduduk Kota Parepare Tahun 2009-2013………………………………39

Tabel 5.1 Laporan Realisasi Anggaran Kota Parepare Tahun 2012........................................55

Tabel 5.2 Laporan Realisasi Anggaran Kota Parepare Tahun 2013........................................59

Tabel 5.3 Laporan Realisasi Anggaran Kota Parepare Tahun 2014........................................63

Tabel 5.4 Perbandingan Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Kota Parepare Tahun 2012

Dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010.................................................68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir...............................................................................................30

Gambar 4.1 Struktur Organisasi.........................................................................................47

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi di masa sekarang ini mengalami pertumbuhan

yang semakin pesat. Salah satu teknologi yang berkembang dengan pesat adalah

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), pemanfaatan dalam kehidupan

masyarakat secara luas juga mengalami peningkatan sangat besar. Berbagai

kepentingan menjadi dasar pertimbangan, dari mulai hanya sebagai line style atau

pelengkap sampai dengan menjadi perangkat dan sarana yang menempati posisi

vital. Hal ini bukan saja terjadi pada masing-masing individu tetapi juga terjadi

pada berbagai organisasi sudah menjadi kebutuhan bagi tiap organisasi untuk

mencapai efisien dan efektivitas organisasi, berbagai bentuk aplikasi teknologi

informasi yang tersedia dimanfaatkan: aplikasi perkantoran (pengolah kata,

pengolah data, pengolah grafis), serta fasilitas komunikasi.

Penerapan sistem informasi di pemerintahan daerah merupakan suatu

langkah penting untuk menciptakan good governance untuk meningkatkan

kualitas pelayanan pada masyarakat. Konsep sistem informasi yang akan

diterapkan adalah konsep sistem informasi yang terintegrasi yang akan didukung

oleh jaringan komunikasi yang handal. Setiap sistem informasi yang ada

diharapkan dapat memberikan kemudahan dan meningkatkan kualitas pelayanan

bagi seluruh masyarakat dan stakeholder pemerintah daerah.

2

Upaya untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas dan pengelolaan

keuangan daerah adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan

pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah diterima secara umum. Kualitas

informasi dalam laporan keuangan pemerintah tersebut sangat dipengaruhi oleh

kepatuhan terhadap standar akuntansi dan didukung oleh sebuah sistem akuntansi

yang handal. Oleh karena itu, dikeluarkan seperangkat peraturan untuk

mengembangkan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) sebagai upaya untuk

menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah yang cepat akurat dan akuntabel.

Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) yang biasa juga disebut

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) merupakan seperangkat

aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu untuk meningkatkan

efektifitas implementasi berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah

yang didasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan

auditabel. SIPKD juga merupakan salah satu manifestasi aksi nyata fasilitas

Departemen Dalam Negeri terhadap pemerintah daerah dalam bidang pengelolaan

keuangan daerah dalam rangka penguatan persamaan persepsi dalam

menginterpretasiakan dan mengimplemetasikan berbagai peraturan perundang-

undangan dalam bentuk sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.

Sejak tahun 2010, pemerintah kota pare-pare telah menerapkan aplikasi

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Aplikasi ini juga

diterapkan di semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja

Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) di kota pare-pare. Hal ini dilakukan agar

3

memudahkan para staf SKPD yang ditugaskan untuk melakukan pengimputan

data-data dokumen keuangan seperti Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang tidak perlu lagi repot datang ke

bagian Keuangan Setdako Pare-pare dan cukup mengakses aplikasi SIPKD kantor

masing-masing.

Penerapan teknologi baru dalam suatu organisasi akan berpengaruh pada

keseluruhan organisasi, terutama pada sumber daya manusia. Faktor pengguna

sangat penting untuk diperhatikan dalam penerapan sistem baru, karena tingkat

kesiapan pengguna untuk menerima sistem baru mempunyai pengaruh besar

dalam menentukan pengembangan atau penerapan sistem tesebut.

Pemakaian Technology Acceptance Model (TAM) dalam penelitian

tentang penggunaan teknologi sudah dilakukan oleh beberapa peneliti di negara

yang berbeda dan penerapan teknologi yang berbeda pula untuk menguji

keakuratan TAM. Tujuan utama TAM adalah untuk memberikan penjelasan

tentang perilaku atau sikap pengguna dalam suatu populasi. Penerimaan pengguna

sistem teknologi informasi sangat dipengaruhi oleh perilaku atau sikap pengguna

karena sistem tersebut dapat membantu menyelesaikan pekerjaan. Keputusan

individu atau organisasi untuk menerima suatu sistem teknologi informasi

merupakan upaya sadar yang dapat dijelaskan dan diprediksi oleh niat

perilakunya.

Pemerintah Daerah Kota Parepare merupakan salah satu daerah yang

diberikan hak otonomi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Seiring

dengan berjalannya otonomi daerah, diharapkan pemerintah mampu mengelola

4

dan memaksimalkan sumber daya yang ada di daerah untuk kelangsungan dan

kemajuan daerah itu sendiri.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 14 tahun 2004

tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah dan Kantor Daerah, maka

terbentuklah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Parepare. Namun untuk

mensinkrongkan penyelenggaraan urusan-urusan Pemerintah pada tahun 2008,

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah diubah menjadi Dinas Pengelolaan

Keuangan Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dengan tujuan untuk lebih meningkatkan

pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik

melakukan penelitian lebih lanjut denganjudul :

“Analisis Penggunaan Sistem Informasi Dalam Peningkatan pengelolaan

keuangan Daerah di Pemerintah Kota Pare-pare”

B. Rumusan Masalah

Bagaimana penggunaan sistem informasi dalam peningkatan pengelolaan

keuangan daerah di pemerintah kota pare-pare.

C. Tujuan Penelitian

Untuk menyetujui penggunaan sistem informasi dalam peningkatan

pengelolaan keuangan daerah di pemerintah kota pare-pare.

5

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penulis untuk dicapai dari penelitian ini

adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya yang

ingin menganalisis lebih jauh tentang Sistem Informasi dalam peningkatan

Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi

pemerintah daerah mengenai Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

(SIPKD).

3. Manfaat kebijakan

Dapat dijadikan tambahan informasi bagi pemerintah daerah mengenai Sistem

Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) sehingga dapat memberikan

kontribusi dalam pengambilan keputusan pada saat membuat aturan atau

kebijakan yang akan dipakai oleh para anggota-anggotanya.

6

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi adalah suatu kerangka kerja dengan mana sumber daya

(manusia/komputer) dikoordinasikan untuk mengubah masukan (data) menjadi

keluaran (informasi) guna mencapai sasaran-sasaran perusahaan.

Menurut James A.Hall (2001:17) karakteristik yang harus dimiliki oleh

suatu informasi agar dapat digunakan dan diperoleh manfaatnya semaksimal

mungkin adalah:

a. Relevan

Isi sebuah laporan atas dokumen harus melayani suatu tujuan dengan

demikian laporan ini dapat mendukung keputusan manajer atau tugas

petugas administrasi. Sistem informasi harus menyajikan data yang

relevan dalam laporannya.

b. Tepat Waktu

Umur informasi merupakan faktor yang kritikal dalam menentukan

kegunaanya. Untuk keperluan pengendalian, ketepatan waktu

penyampaian informasi merupakan suatu hal yang mutlak.

c. Akurat

Informasi harus bebas dari kesalahan yang sifatnya material.

7

d. Lengkap

Tidak boleh ada bagian informasi yang esensial bagi pengambil keputusan

atau pelaksanaan tugas yang hilang.

Sistem informasi membutuhkan sumber daya untuk dapat berfungsi.

Sumber daya dapat diklasifikasikan sebagai data, bahan pendukung, peralatan,

sumber daya manusia dan dana. Sistem informasi pada umumnya diberi nama

menurut sumber daya yang digunakan, seperti:

1. Suatu sistem informasi yang didominasi oleh sumber daya manusia,

disebut Sistem Informasi Manual.

2. Sistem informasi yang melibatkan penggunaan komputer dan

perlengkapan-perlengkapannya, disebut Sistem Informasi dengan

Komputer.

3. Sistem informasi yang menekankan pada penggunaan peralatan, disebut

Sistem Informasi Terotomatisasi.

Di dalam dunia bisnis, organiasasi, dan pemerintahan, sistem informasi

mempunyai tiga sasaran utama, yaitu:

1. Menyediakan informasi yang menunjang pengambilan keputusan.

2. Menyediakan informasi yang mendukung operasional harian.

3. Menyediakan informasi yang menyangkut pengelolaan kekayaan.

Maka dalam hal ini sisteem informasi merupakan prosedur-prosedur

kerangka kerja yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mengumpulkan,

memproses, menyimpan, dan menyediakan informasi untuk mendukung

pengambilan keputusan pada suatu organisasi.

8

Sistem informasi akuntansi merupakan sistem informasi fungsional yang

mendasari sistem informasi fungsional yang lainnya seperti sistem informasi

keuangan, sistem informasi pemasaran, sistem informasi produksi dan sistem

informasi sumber daya manusia. Sistem-sistem informasi lain membutuhkan data

keuangan dari sistem informasi akuntansi.

Hal ini menunjukkan bahwa suatu perusahaan yang akan membangun

sistem informasi manajemen, disarankan untuk membangun sistem informasi

akuntansi terlebih dahulu. Fungsi penting yang dibentuk sistem informasi

akuntansi pada sebuah organisasi antara lain: mengumpulkan dan menyimpan

data tentang aktifitas dan transaksi. Memproses data menjadi into informasi yang

dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Melakukan kontrol secara

tepat terhadap aset organisasi.

Subsistem sistem informasi akuntansi terdiri dari lima sistem, yaitu:

1. Sistem Pengeluaran (expenditure system)

Segala peristiwa yang berhubungan dengan usaha mendapatkan sumber-

sumber ekonomis yang diperlukan oleh perusahaan, baik berupa barang

ataupun jasa, baik pemasok dari luar maupun dari karyawan didalam

perusahaan.

2. Sistem Pendapatan (revenue system)

Berhubungan dengan penjualan barang atau jasa yang dihasilkan oleh

perusahaan kepada konsumen dan mendapatkan pembayaran dari mereka.

3. Sistem Produksi (production systeme)

Berhubungan dengan pengumpulan, penggunaan dan pengubahan bentuk

suatusumber ekonomi.

9

4. Sistem Manajemen Sumber Daya (resources management system)

Meliputi peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan manajemen dan

pengendalian sumber daya seperti investasi dan aktiva tetap (fasilitas).

B. Tujuan Sistem Informasi Akuntansi

Tujuan umum dari suatu daerah adalah hubungan bagian-bagian dari

sistem tersebut. Meskipun tiap bagian berfungsi secara independen dari yang

lainnya, semua bagian tersebut melakukan tujuan yang sama. Jika komponen

tertentu tidak memberikan kontribusinya pada tujuan bersama, maka

komponen tersebut bukanlah bagian dari sistem tersebut.

Sedangkan tujuan dari sistem akuntansi yaitu penyediaan informasi

akuntansi kepada pihak-pihak yang memerlukan. Termasuk informasi

akuntansi adalah laba-rugi, laporan perubahan modal, neraca, laporan sumber

dan penggunaan dana, serta laporan-laporan lain seperti laporan penjualan

perjenis produk, laporan gaji per departemen dan lain-lain.

Tiap perusahaan harus menyesuaikan sistem informasi denga kebutuhan

para penggunanya. Oleh karenanya, tujuan sistem informasi tertentu dapat saja

berbeda antara perusahaan. Akan tetapi, terdapat tiga tujuan dasar yang umum

didapat disemua sistem. Tujuan-tujuan tersebut adalah :

1. Mendukung fungsi penyediaan (stewardship) pihak manajemen

Administrasi mengacu pada tanggungjawab pihak manajemen untuk

mengelolah dengan baik sumber daya perusahaan. Sistem informasi

menyediakan informasi mengenai penggunaan sumber daya ke para

pengguna eksternal melalui laporan keuangan tradisional serta dari

10

berbagai laporan lain yang diwajibkan. Secara internal, pihak

manajemen menerima informasi pelayanan dari berbagai laporan

pertanggungjawaban.

2. Mendukung pengambilan keputusan pihak manajemen

Sistem informasi memberikan pihak manejemn informasi yang

dibutuhkan untuk melaksanakan tanggungjawab pengambila keputusan

tersebut.

3. Mendukung operasional harian perusahaan

Sistem informasi menyediakan informasi bagi para porsenal

operasional untuk membantu mereka melaksanakan pekerjaan

hariannya dalam cara yang efesien dan efektif.

Lingkup sistem informasi akuntansi dapat dijelaskan dari manfaat yang

didapat dari informasi akuntansi. Manfaat atau tujuan Sistem informasi akuntansi

tersebut adalah sebagai berikut:

a. Mengamankan harta atau kekayaan perusahaan. Harta atau

kekayaan disini meliputi kas perusahaan, persediaan barang

dagangan, termasuk asset tetap perusahaan.

b. Menghasilkan beragam informasi untuk pengambilan keputusan.

Misal, pengelola toko swalayan memerlukan informasi mengenai

barang apa yang diminati oleh konsumen. Membeli barang

dagangan yang kurang laku berarti kas akan terjebak dalam

persediaan (yang sulit laku tersebut) dan berarti kehilangan

kesempatan untuk membeli barang dagangan yang laku.

11

c. Menghasilkan informasi untuk pihak eksternal. Setiap pengelola

usaha memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Besarnya pajak

yang dibayar tergantung pada omset penjualan (jika pengelolah

memilih menggunakan norma dalam perhitungan pajaknya) atau

tergantung pada laba rugi usaha. Tanpa sistem yang baik, bisa jadi

pengelola kesulitan untuk menentukan besarnya omset dan

besarnya laba rugi usaha. Selain untuk kepentingan perpajakan,

adakalanya pengelola usaha juga terlibat dengan kegiatan utang

piutang dengan bank atau koperasi simpan pinjam. Bank

membutuhkan informasi omset dan laba rugi usaha untuk

memutuskan besarnya uatang akan diberikan.

d. Menghasilkan informasi untuk penilaian kinerja karyawan atau

devisi.

e. Menyediakan data masa lalu untuk kepentingan audit

(pemeriksaan). Data yang tersimpan dengan baik sangat

memudahkan proses audit (pemeriksaan).

f. Menghasilkan informasi penyususnan dari evaluasi anggaran

perusahaan. Anggaran merupakan alat yang sering digunakan

perusahaan untuk mengendalikan pengeluaran kas. Anggaran

membatasi pengeluaran yang seharusnya tidak dikeluarkan dan

berapa besarnya. Anggaran bermanfaat untuk mengaplikasikan

dana yang terbatas. Anggaran berperan dalam penerapan skala

prioritas pengeluaran sesuai dengan tujuan perusahaan. Sistem

12

informasi dapat dirancang untuk mempermudah pengawasan

pengeluaran, apakah sudah melewati batas anggaran yang telah

disetujui.

g. Menghasilkan iformasi yang diperlukan dalam kegiatan

perencanaan dan pengendalian. Selain berguna untuk

membandingkan informasi yang berkaitan dengan anggaran dan

biaya standar dengan kenyataan seperti yang telah dikemukakan

sebelumnya, data historis yang diproses oleh sistem informasi

dapat digunakan untuk meramal pertumbuhan penjualan dan aliran

kas atau untuk mengetahui tren jangka panjang beserta korelasinya.

C. Metode Pemprosesan Data pada Sistem yang Terkomputerisasi

Dengan kemajuan teknologi dan berkembangnya kebutuhan akan

informasi maka sistem informasi akuntansi yang semula dilakukan dengan

menggunakan sistem manual mengalami perubahan, yaitu dengan menggunakan

alat-alat bantu berupa komputer yang dapat meningkatkan efisiensi dalam

pemprosesan data.Secara garis besar hardware suatu komputer terdiri dari:

1. Central processing unit (CPU)

2. Input/Output device(I/O device)

Secara diagram dapat digambarkan sebagai berikut:

INPUT

CPU

-Memory

-RAM

-ROM

OUTPUT

13

Metode pemprosesan data pada sistem yang terkomputerisasi dapat dibagi

menjadi tiga metode, yaitu:

1. Batch System

Prinsip dari sistem ini adalah menyimpan dan menumpuk semua data transaksi

untuk diproses pada waktu yang telah ditentukan. Cara kerja sistem ini secara

garis besar adalah sebagai berikut:

a. Semua dokumen ditumpuk untuk kemudian diserahkan ke pusat komputer.

b. Di pusat komputer, dokumen ini diubah menjadi bentuk dokumen yang

dapat dibaca oleh mesin.

c. Program untuk pemprosesan data dijalankan sesuai dengan waktu yang

ditentukan untuk pemprosesan dokumen-dokumen tersebut.

d. Hasil pemprosesan diberikan kepada pemakai informasi. Hal ini terjadi

karena data yang diperlukan tidak berada dalam komputer pemakai

informasi melainkan di pusat komputer, sehingga pemakai informasi tidak

dapat langsung mendapatkan informasi melalui komputernya.

2. Real-Time system

Sistem ini merupakan perbaikan dari batch system, karena sistem ini

berusaha memperbaiki masalah komputer yang kurang up-to-date. Sistem ini

memungkinkan setiap pemakai fasilitas komputer dapat mengintrogasi mesin

setiap saat untuk memperoleh data yang paling aktual. Untuk menjalankan

sistem ini dibutuhkan penghubung (links) yang lebih banyak dan semua

progam dan data harus selalu tersedia dalam jalur komunikasi (on-line).

14

3. Database sistem

Batch dan real-time sistem menyimpan data dalam bentuk files. Pada

umumnya suatu departemen memiliki files tersendiri yangdianggap sebagai

milik dari departemennya masing-masing. Hal ii sebenarnya dapat

menimbulkan duplikasi data. Cara demikian juga dapat menimbulkan adanya

departemen yang menyimpan informasi sendiri dan tidak memberikan

informasi tersebut ke departemen lain yang membutuhkan. Akibatnya ada

departemen yang informasinya aktual dan ada yang tidak, sehingga

perusahaan tersebut tidak hanya mengalami masalah duplikasi data tetapi juga

masalah informasi.

Konsep sistem database ini adalah dengan memusatkan data-data pada

suatu departemen di mana departemen-departemen lain dapat mengakses data

tersebut. Dengan demikian, departemen-departemen tidak lagi menyimpan

datanya secara tersendiri dan semua pemakai komputer akan bekerja pada

suatu perangkat data yang terpusat. Karena sifat data yang terpusat ini maka

diperlukan adanya suatu pengawasan atas data-data tersebut untuk

menghindari terjadinya kehilangan data. Prinsip kerja database ini adalah

menerpakan databasemanagement sistem sebagai media yang

menghubungkan pemakai-pemakai informasi dengan pusat data. Database

management sistem inilah yang akan mengatur arus data dan informasi yang

ada.

15

D. Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah

Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah merupakan aplikasi

terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan

meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagi regulasi bidang pengelolaan

keungan daerah yang berdasarkan pada asas efesiensi, ekonomis, efektif,

transparan, akuntabel dan auditabel. Aplikasi ini juga megrupakan salah satu

manefestasi aksi nyata failitas dari kementrian dalam negeri kepada pemerintah

daerah dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, dalam rangka penguatan

persamaan persepsi sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dalam

pengintrepestasian dan pengimplementasian berbagai peraturan perundang-

undangan.

Unsur-unsur sistem keuangan pemerintah daerah dapat digolongkan

kedalam dua kelompok yaitu :

1. Unsur berkala dan unsur hukum.

Unsur berkala mencakup unsur-unsur yang menjadi bagiab dari kegiatan-

kegiatan berkala dalam setahun, yakni : menyusun program dan anggaran,

pengeluaran dan penerimaan anggaran, urusan uang keluar dan uang masuk,

mencatat dan melaporkan transaksi keuangan. Unsur hukum mencakup unsur-

unsur pengaturan dan pemantauan kegiatan berkala, yakni: Undang-undang dan

peraturan keuangan, transaksi dan pemeriksaan keuangan dari dalam.

2. Unsur-unsur luar dan dalam.

Unsur luar meliputi pengaawasan yang dikenakan terhadap pemerintah

daerah oleh pejabat-pejabat pengawas yang lebih tinggi ( pemerintah pusat, dan

16

terdapat Dati II oleh gubernur provinsi ), berdasarkan hukum, peraturan dan

pedoman : ratifikasi mengenai anggaran dan peraturan keuangan, laporan

kebutuhan dan pemeriksaan keuangan dari luar. Adapun unsur dalam ialah unsur

pengawasan dan pelaporan yang diadakan dan dilakukan oleh pemerintah daerah

bagi pedoman para pejabat keuangan pemerintah daerah. Unsur-unsur itu yang

terpenting ialah prosedur berkala seperti tersebut diatas, beserta peraturan-

peraturan keuangan yang dirumuskan sendiri dan pemeriksaan keuangan dari

dalam.

Tujuan untama pengelolaan keuangan pemerintah daerah dapat

diringkaskan sebagai berikut :

1. Tanggung jawab

Pertanggung jawaban ( accountability ) pemerintah daerah harus

mempertanggungjawabkan tugas keuangannya kepada lembaga atau orang yang

berkepentingan yang sah. Lembaga atau orang itu termasuk pemerintah pusat,

dewan perwakilan rakyat daerah ( DPRD ), kepala daerah ( orang yang

membawahi semua satuan q tata usaha ) dan masyarakat umum.

Adapun unsur-unsur penting tanggung jawab mencakup :

a. Keabsahan, setiap transaksi keuangan harus berpangkal pada wewenang

hukum tertentu.

b. Pengawasan, tata cara yang efektif untuk mejaga kekayaan uang dan

barang, mencegah pengghamburan dan penyelewengan, dan memastikan

semua pendapatan yang sah benar-benar terpungut, jelas sumbernya dan

tepat penggunaanya.

17

2. Memenuhi kewajiban keuangan

Keuangan daerah harus di tata sedemikian rupa sehingga mampu melunasi

semua ikatan keuangan, jangka pendek dan jangka panjang (termasuk pinjaman

jangka panjang).

3. Kejujuran.

Urusan keuangan harus diserahkan pada pegawai yang jujur, dan kesempatan

untuk berbuat curang diperkecil.

4. Hasil guna dan daya guna.

Tata cara mengurus keuangn daerah harus sedemikian rupa sehingga

memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai

tujuan pemerintah daerah dengan biaya serendah-rendahnya dan dalam waktu

secepat-cepatnya.

5. Pengendalian

Petugas keuangan pemerintah daerah, dewan perwakilan rakyat daerah,

dan petugas pengawas harus melakukan pengendalian agar semua tujuan tersebut

diatas tercapai; mereka harus mengusahakan agar selalu mendapat informasi yang

diperlukan untuk memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran dan untk

membandingakan penerimaan dan pengeluaran dengan rencana dan sasaran.

E. Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah

Laporan keuangan merupakan laporan yang berstruktur mengenai posisi

keuangan dan transaksi – transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas laporan.

Kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan akuntansi dsan pelaporan

18

keuangan yang dilakukan dalam rangka meningkatkn akuntabilitas dan

transparansi.

Menurut Hariadi, ( 2010 : 75 )

Laporan keuangan merupakan suatu pernyataan entitas pelaporan yang

terkandung dalam komponen laporan keuangan. Laporan keuangan adalah bentuk

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara / daerah selama satu periode.

Laporan keuangan pemerintah daerah adalah pertanggungjawaban pelaksanaan

anggaran pendapatan belanja daerah.

Tujuan laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang

bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntanbilitas dan membuat

keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan menyediakan

informasi mengenai:

1. Kecukupan penerimaan selama periode berjalan untuk membiayai seluruh

pengeluaran,

2. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan

anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang,

3. Jumlah sumberdaya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas

pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai,

4. Bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi

kebutuhan kasnya,

19

5. Posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-

sumber penerimaanya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk

yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman,

6. Perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan

atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode

pelaporan.

Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya

yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara

sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan

kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan

yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu

entitas pelaporan dalam periode pelaporan, sehingga memudahkan fungsi

perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan

ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat

berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui

secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam

20

pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada

peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan antargenerasi (intergenerational equity)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan

pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang

dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut

menanggung beban pengeluaran tersebut.

Adapun laporan keuangan pokok yang harus disusun oleh pemerintah

sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005

tentang Standar Akuntansi Pemerintah meliputi: (1) Laporan Realisasi Anggran,

(2) Neraca, (3) Laporan Arus Kas, dan (4) Catatan Atas Laporan Keuangan.

Ada beberapa fungsi laporan keuangan pemerintahan daerah, yaitu :

1. Mencatat transaksi – transaksi pendapatan, belanja, aset dan salain kas

berdasarkan bukti – bukti yang terkait.

2. Memposting jurnal – jurnal pendapatan, belanja, aset, dan kas ke dalam

bukti besarnya masing – masing.

3. Membuat laporan keuangan yang terdiri atas laporan realisasi anggaran,

neraca, dan catatan atas laporan keuangan.

Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan

kebijakan dan aktivitas dimasa yang akan datang. Laporan keuangan berfungsi

untuk memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana.

21

F. Prosedur dan Flowchat SIKD

Untuk menggambarkan flowchart sistem informasi keuangan

daerah(SIKD)yang berbasis komputerisasi, terlebih dahulu memperhatikan

prosedur-prosedur dari sistem tersebut. Prosedur sistem informasi keuangan

daerah berbasis komputerisasi sebagai berikut:

a. Pihak administrasi memberikan data keuangan kepada BPP (Bendahara

Pengeluaran Pembantu).

b. Kemudian dari data keuangan dibuat aggarn keuangan oleh BPP.

c. BPP membuat SPP (Surat Permohonan Pengajuan) dari anggaran keuangan.

d. Pihak verifikator mengecek SPP pengajuan dan pengesahannya, apabila

anggaran disetujui langsung SPP disahkan tetapi apabila anggaran tidak

disetujui, SPP dikembalikan kepada BPP.

e. Kemudian SPP yang sudah disahkan diberikan kepada BPP.

f. Selanjutnya, dari SPP yang telah disahkan, BPP membuat BKU (Buku Kas

Umum), kemudian BKU tersebut dibuat laporannya dan diarsipkan.

g. BPP membuat SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) berdasarkan data BKU

h. SPJ diberikan ke pihak verifikator untuk disahkan, kemudian SPJ yang sudah

disahkan diberikan kepada BPP.

i. Oleh BPP dibuat juga laporan SPJ yang sudah disahkan dan dikirimkan juga

kepada pihak BP.

j. Selanjutnya, SPP dan BKU yang sudah disahkan diberikan kepada pihak BP

untuk dibuat SPM ( Surat Perintah Membayar) dan diberikan kepada pihak

BPP.

22

k. SPM dibuat laporannya untuk diarsipkan oleh pihak BP.

l. Kemudian pihak BP memberikan SPP valid, BKU, SPJ valid dan SPM kepada

pihak Biro.

m. Selanjutnya, pihak Biro membuat SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) yang

kemudian dikirimkan kepada pihak BP.

n. Pihak BP membuat laporan SP2D untuk diarsipkan.

o. Kemudian BP juga membuat SP2D cicilan yang dapat dicek oleh BPP untuk

setiap pengambilan dana anggaran.

p. Pihak BP juga membuat kwitansi SP2D cicilan untuk diberikan kepada pihak

administrasi.

G. Sistem Pengendalian Intern

Pengendalian internal mencakup rencana organisasi dan seluruh metode

koordinasi dan ukuran yang diadopsi dalam suatu usaha atau bisnis untuk

melindungi aset-aset, memeriksa akurasi dan keandala data akuntansi, mendorong

efesiensi kegiatan dan kepatuhan pada kebijakan manajerial yang telah ditetapkan.

Pemerhati pengorganisasian memandang pengendalian iternal sebagai salah satu

fungsi manajemen yang penting. Pengendalian dipahami sebagai usaha untuk

mengarahkan dapat dicapainya tujuan organisasi.Konsep pengendalian internal

dikembangkan oleh berbagai organisasi profesi auditor baik sektor publik maupun

pemerintah. Mereka menerbitkan standar dan pedoman rancangan pengendalian

internal dan membuat definisi dengan cara berbeda-beda. Masing-masing definisi

menangkap konsep dasar pengendalian internal, tetapi menyatakannya dengan

menggunakan kata-kata yang berbeda.

23

1. Pengertian Sistem pengendalian intern

Pengawasan intern merupakan salah satu bagian dari kegiatan

pengendalian intern yang berfungsi melakukan penilaian independen atas

pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Lingkup pengaturan dan

pengawasan intern mencakup kelembagaan, lingkup tugas, kompotensi sumber

daya manusia, kode etik, audit, pelaporan dan telaah sejawat.

Menurut peraturan pemerintah No.60 Tahun 2008 pengertian Sistem

Pengendalian Intern adalah sebagai berikut:

“Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan

dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan

seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya

tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efesien, keandalan

pelaporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan terhadap

peraturan perundang-undangan.”

2. Indikator sistem pengendalian intern

Unsur sistem pengendalian intern yang berfungsi sebagai pedoman

penyelenggaraan dan tolak ukur pengujian efektifitas penyelenggaraan sistem

pengendalian intern. Pengembangan unsur sistem pengendalian intern perlu

mempertimbangkan aspek biaya manfaat (cost and benefit), sumber daya

manusia, kejelasan criteria pengukuran efektivitas dan perkembangan teknologi

informasi serta dilakukan secara komprehensif.

Peraturan pemerintah No.60 Tahun 2008, bahwa unsur sistem

pengendalian intern dalam Peraturan Pemerintah ini mengacu pada unsur

24

Sistem Pengendalian Intern yang telah dipraktikkan di lingkungan pemerintah

di berbagai Negara, yang meliputi:

1. Lingkungan Pengendalian

Tindakan, kebijakan dan prosedur yang merefleksikan seluruh sikap

top manajemen, dewan komisaris, dan pemilik entitas tentang pentingnya

pengendalian dalam suatu entitas, mencakup:

a. Nilai integritas dan etika

Memelihara suasana etika organisasi, menjadi teladan untuk tindakan-

tindakan yang benar. Menghilangkan godaan-godaan untuk

melakukan tindakan yang tidak etis dan menegakkan disiplin

sebagaimana mestinya.

b. Komitmen terhadap kompetisi

Mengindentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk

menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam

instansi pemerinta.

c. Kepemimpinan yang kondusif

Pimpinan instansi pemerintah memiliki sikap yang selalu

mempertimbangkan resiko dalam mengambil keputusan.

d. Memiliki struktur organisasi

Kerangka kerja bagi manajemen dalam perencanaan, pengarahan dan

pengendalian organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi.

e. Pembagian wewenang dan pembebanan tanggung jawab

25

Satuan usaha membatasi garis tanggung jawab dan wewenang yang

ada.

f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan

SDM

Penetapan praktik-praktik yang layak dalam hal perolehan, orientasi,

pelatihan, evaluasi, pembinaan, promosi, kompensasi dan tindakan

disiplin bagi sumber daya manusia.

g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern yang efektif

h. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

2. Penilaian resiko

Diawali dengan penetapan maksud dan tujuan instansi Pemerintah

yang jelas dan konsisten baik pada tindak kegiatan. Selanjutnya Instansi

Pemerintah mengindentifikasi secara efisien dan efektif risiko yang dapat

menghambat pencapaian tujuan tersebut, baik yang bersumber dari dalam

maupun luar instansi.Penaksiran risiko mencakup:

a. Identitas Resiko

Mengindentifikasi secara efesien dan efektif resiko yang dapat

menghambat pencapaian tujuan instansi, baik yang bersumber dari dalam

maupun luar instansi.

b. Analisis Resiko

Menentukan dampak dari resiko yang telah diidentifikasi terhadap

pencapaian tujuan instansi.

3. Kegiatan pengendalian

26

Aktifitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibangun

oleh manajemen untuk mencapai tujuan laporan keuangan yang objektif,

yang mencakup:

a. Reviu atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan

Memantau pencapaian kinerja instansi pemerintah dibandingkan dengan

rencana sebagai tolak ukur kinerja.

b. Pembinaan SDM

c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi

d. Pengendalian fisik atas aset

Pimpinan instansi pemerintah menetapkan, mengimplementasikan dan

mengkomunikasikan rencana identifikasi, kebijakan dan prosedur

pengamanan fisik kepada seluruh pegawai.

e. Penetapan dan Reviu atas indikator dan ukuran kinerja

Ukuran dan indikator kinerja ditetapkan untuk tingkat instansi

pemerintah, kegiatan dan kepegawaian instansi pemerintah mereviu dan

melakukan validasi secara periodik atas ketetapan dan keandalan ukuran

dan indikator kinerja.

f. Pemisahan fungsi

Pimpinan instansi pemerintah harus menjamin bahwa seluruh aspek

utama transaksi atau kejadian tidak dikendalikan oleh 1(satu) orang.

g. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting

Pimpinan instansi pemerintah menetapkan dan mengkomunikasikan

syarat dan ketentuan otorisasi kepada pegawai.

27

h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian

Pimpinan instansi pemerintah menetapkan dan mengkomunikasikan

syarat dan ketentuan otorisasi kepada pegawai.

i. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya

Menetapkan akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya,

pemerintah wajib memberikan aksen hanya kepada yang berwenang dan

melakukan reviu atas pembatasan tersebut secara berskala.

j. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya

Pimpinan instansi pemerintah wajib menugaskan pegawai yang

bertanggung jawab terhadap penyimpanan sumber daya dan pencatatanya

serta melakukan reviu atas penugasan tersebut secara berskala.

k. Dokumentasikan yang baik atas sistem pengendalian intern serta

transaksi dan kejadian penting

Instansi pemerintah harus memiliki informasi yang relevan dan secara

berkala memutakhirkan dokumentasi yang mencakup seluruh sistem

pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting.

4. Informasi dan komunikasi

Instansi pemerintah harus memiliki infomasi yang relevan dan dapat

diandalkan baik informasi keuangan maupun non keuangan, yang

berhubungan dengan peristiwa-peristiwa ekternal dan internal, yang

menyediakan dan memanfaatkan bebagai bentuk dan sarana komunikasi

serta mengelola, mengembangkan dan memperbaharui sistem informasi

secara terus-menerus.

28

5. Pemantauan

Kegiatan pengelolaan rutin supervise, pembandingan rekonsiliasi dan

tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas, dimana evaluasi

terpisah dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau

pihak eksternal pemerintah serta menggunakan daftar uji intern.

H. Hubungan Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Sistem Pengendalian

Intern

Sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban dalam penyelenggaraan

pemerintah daerah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003

Tentang keuangan Negara, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintah Daerah, Gubernur/Bupati/Walikota wajib menyampaikan laporan

keuangan kepada DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan keuangan yang disam[aikan tersebut

meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan catatan atas

Laporan Keuangan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tersebut harus disusun

dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 24 Tahun 2005

tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

“pengelolaan keuangan pemerintah daerah harus dilakukan berdasarkan

tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance) yaitu pengelola

keuangan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel. Hal tersebut

dapat terwujud jika entitas pemerintah daerah dapat menciptakan,

mengoperasikan serta memelihara sistem pengendalian intern yang

memadai”

29

Berkaitan dengan pemerintah daerah, dalam Peraturan Pemerintah Nomor

59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa dalam

rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan

keuangan daerah, Gubernur/Bupati/Walikota mengatur dan menyelenggarakan

sistem pengendalian intern di lingkungan peerintah daerah yang dipimpinnya.

Untuk itu, perlu dirancang suatu sistem yang mengatur proses pengklasifikasian,

pengukuran dan pengungkapan seluruh transaksi keuangan. Sistem inilah yang

disebut sistem akuntantansi. Pada pemerintah Daerah, sistem Akuntansi

ditetapkan dengan peraturan Gubernur/Bupati/Walikota.

30

I. Keranga Pikir

KANTOR DINAS

SEKRETARIAT DAERAH

KOTA PAREPARE

Sistem Informasi Pengelolaan

Keuangan Daerah (SIPKD)

Technology Acceptance

Model (TAM)

Pengelolaan keuangan

daerah

31

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Sekretaris Daerah Kota Parepare

sedangkan waktu penelitian direncanakan kurang lebih dua bulan mulai bulan

Juni-Agustus 2015

B. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini,

penulis akan menggunakan metode pengumpulan data yang relevan untuk

memecahkan dan menganalisis masalah tersebut, maka cara yang ditempuh

penulis dalam pengumpulan data adalah :

1. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan jalan mengadakan

pengamatan secara langsung teerhadap objek yang diteliti.

2. Dokumentasi, yaitu penulis melakukan pencatatan data mengenai

pengelolaan keuangan daerah kota parepare

3. Wawancara, yaitu penulis melakukan wawancara langsung sendiri dengan

aparat dari instansi yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data yaitu :

Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

32

a. Data kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dan disajikan dalam bentuk

angka-angka, data tersebut berasal dari pengelolaan keuangan daerah

kota parepare periode 2012-2014.

b. Data kualitatif yaitu data yang diperoleh dalam bentuk informasi baik

lisan maupun tulisan.

2. Sumber data yaitu :

a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber

aslinya dengan melalui pengamatan langsung terhadap instansi yang

menjadi objek penelitian.

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari informasi dan

dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

D. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

kualitatif deskriptif yaitu merupakan penelitian yang mendeskripsikan

karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat

ini dari subjek yang diteliti, serta interaksinya dengan lingkungan. Dengan

menggunakan metode ini dapat menggambarkan kejadian-kejadian atau

peristiwa yang benar-benar terjadi pada saat sekarang ini atau pada saat

dilakukannya penelitian tersebut.

Penelitian ini dirancang dengan membandingkan kenyataan yang ada

di lapangan dengan teori serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku

dan peraturan-peraturan lain yang isinya berkaitan erat dengan masalah yang

diteliti sehingga dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan dan saran-saran.

33

Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan dan mengevaluasi implementasi

konsep yang diamati.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bermaksud untuk memudahkan para

pembaca dalam memahami isi penelitian. Sistematika penelitian ini terbagai

menjadi enam bab :

Bab I : Pendahuluan

Unsur-unsur yang termuat dalam bab ini yaitu: latar belakang masalah

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

Bab II : Tinjaun Pustaka

Pada bab ini membahas mengenai teori-teori yang melandasi

penelitian ini, serta kerangka pemikiran, dan hipotesis.

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang objek penelitian dan metode

pengumpulan data, jenis dan sumber data, metode analisis, dan sistematika

penulisan.

Bab IV : Gambaran Umum Tempat Penelitian.

Bab ini berisi tentang deskripsi objek penelitian, dimana sejarah

berdirinya instansi dan susunan organisasi.

Bab V : Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pada bab ini berisi tentang pembahasan mengenai permasalahan yang

diangkat berdasarkan hasil pengolahan data dan landasan teori yang relevan.

34

Bab VI : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran kepada pihak-pihak

terkaitmengenai hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

35

BAB IV

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

A. Deskripsi Umum Kota Parepare

1. Keadaan Geografis

Secara geografis Kota Parepare terletak diantara 3° 57’ 39” – 4° 04’ 49”

Lintang selatan dan 119° 36’ 24” – 119 derajat 43’ 40” Bujur timur, dengan batas-

batas wilayah sebagai berikut :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pinrang

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sidenreng Rappang

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Barru

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar.

Dilihat dari letaknya, secara regional Kota Parepare menempati posisi

yang sangat strategis, yaitu merupakan titik silang jalur transportasi darat dari

utara yang merupakan daerah kaya akan hasil alam/pertanian dan bagian selatan

yang merupakan sentra jasa/perdagangan karena terdapat ibu kota provinsi. Luas

wilayah Parepare keseluruhan adalah 99,33 km2, yang merupakan daerah kota

terkecil di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu hanya 0.16% dari luas Provinsi

Sulawesi Selatan. Kota Parepare sampai tahun 2007, terbagi menjadi 3

kecamatan, 21 kelurahan, dan mulai awal tahun 2008 dimekarkan menjadi 4

kecamatan dan 22 kelurahan, Peraturan Daerah (Perda) Kota Pare-pare Nomor 4

Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan dan Perda Nomor 5 Tahun 2007

tentang Pembentukan Kelurahan).

36

Dari luas keseluruhan yang ada, 85% merupakan wilayah perbukitan

dengan ketinggian yang bervariasi antara 0-500 m. Sedangkan sisanya merupakan

wilayah pusat permukiman dan kegiatan ekonomi. Berdasarkan catatan stasiun

klimatologi, rata-rata temperatur Kota Parepare sekitar 28,5° C dengan suhu

minimum 25,6° C dan suhu maksimum 31,5° C. Kota Parepare beriklim tropis

dengan dua musim, yaitu musim kemarau pada bulan Maret sampai bulan

September dan musim hujan pada bulan Oktober sampai bulan Februari.

Gambaran luas wilayah perkecamatan dalam Kota Parepare dapat dilihat

pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.1 Jumlah Kecamatan di Kota Parepare

NO

KECAMATAN

LUAS DAERAH(KM2)

1

BACUKIKI

66,70

2

BACUKIKI BARAT

13,00

3

UJUNG

11,30

4

SOREANG

8,33

KOTA PAREPARE

99,33

Sumber : Data Badan Pusat Statistik Kota Parepare 2013

2. Keadaan Demografis

Berdasarkan hasil Pencacahan Sensus Penduduk 2012, jumlah penduduk

Kota Parepare sementara adalah 129.542 orang, yang terdiri atas 63.719 laki-laki

dan 65.823 perempuan. Dari hasil Sensus Penduduk 2012 tersebut masih tampak

bahwa penyebaran penduduk Kota Parepare masih bertumpu pada Kecamatan

37

Soreang yakni sebesar 33,72 persen, kemudian diikuti oleh Kecamatan Bacukiki

Barat sebesar 30,18 persen, Kecamatan Ujung sebesar 24,97 persen dan terakhir

Kecamatan Bacukiki sebesar 11,13 persen.

Dengan luas wilayah Kota Parepare sekitar 99,33 km², yang didiami oleh

129.542 jiwa maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kota Parepare adalah

sebanyak 1.304 jiwa/ Km². Hal ini menunjukkan bahwa Kota Parepare termasuk

wilayah yang cukup padat penduduknya. Kecamatan yang paling tinggi tingkat

Kecamatan Bacukiki adalah yang tertinggi dibandingkan kecamatan lain di Kota

Parepare yakni sebesar 3,71 % meskipun jumlah penduduknya hanya sebesar

14.415 jiwa, sedangkan yang terendah di Kecamatan Soreang yakni sebesar 0,38

persen, walaupun dari segi jumlah penduduk menempati urutan pertama yakni

sebesar 43.684 jiwa. sedangkan Kecamatan Bacukiki Barat yang dari segi jumlah

penduduk menempatu urutan kedua yakni sebesar 39.090 jiwa, tetapi laju

pertumbuhan penduduknya masih di bawah Kecamatan Bacukiki, yakni sebesar

1,67 persen. Sedangkan Kecamatan Ujung menempati urutan ketiga dari segi

jumlah penduduk, yakni sebesar 32.353 jiwa, tapi laju pertumbuhan penduduk

menempati urutan keempat, yakni sebesar 1,19 persen.

Jumlah rumah tangga berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2010 di

Kota Parepare adalah sebesar 29.040 rumah tangga. Hal ini berarti kepadatan

penduduknya adalah Kecamatan Soreang yakni sebanyak 5.244 jiwa / Km² ,

sedangkan yang paling rendah adalah Kecamatan Bacukiki yakni sebanyak 216

jiwa/ Km². Secara nasional, sex ratio penduduk Indonesia adalah sebesar 101,

yang artinya jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah

38

penduduk perempuan, atau setiap 100 perempuan terdapat 101 laki-laki.

Sedangkan untuk Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebesar 95 yang artinya dari

100 perempuan terdapat 95 laki-laki. Untuk Kota Parepare sendiri, sex ratio-nya

adalah sebesar 97 yang berarti bahwa dari 100 penduduk perempuan di Kota

Parepare terdapat 97 laki-laki atau penduduk laki-laki 3 persen lebih sedikit dari

penduduk perempuan. Sex ratio terbesar terdapat di Kecamatan Bacukiki yakni

sebesar 98 dan yang terkecil terdapat di Kecamatan Bacukiki Barat yakni sebesar

96. Laju pertumbuhan penduduk Kota Parepare per tahun selama sepuluh yakni

dari tahun 2000-2010 sebesar 1,46 %. Laju pertumbuhan penduduk Kecamatan

Bacukiki adalah yang tertinggi dibandingkan kecamatan lain di Kota Parepare

yakni sebesar 3,71 % meskipun jumlah penduduknya hanya sebesar 14.415 jiwa,

sedangkan yang terendah di Kecamatan Soreang yakni sebesar 0,38 persen,

walaupun dari segi jumlah penduduk menempati urutan pertama yakni sebesar

43.684. sedangkan Kecamatan Bacukiki Barat yang dari segi jumlah penduduk

menempatu urutan kedua yakni sebesar 39.090 jiwa, tetapi laju pertumbuhan

penduduknya masih di bawah Kecamatan Bacukiki, yakni sebesar 1,67 persen.

Sedangkan Kecamatan Ujung menempati urutan ketiga dari segi jumlah

penduduk, yakni sebesar 32.353 jiwa, tapi laju pertumbuhan penduduk menempati

urutan keempat, yakni sebesar 1,19 persen.

Jumlah rumah tangga berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2012 di

Kota Parepare adalah sebesar 29.040 rumah tangga. Hal ini berartibahwa dari

jumlah penduduk hasil Sensus Penduduk 2010 (126.542 jiwa), maka banyaknya

penduduk yang menempati satu rumah tangga adalah rata-rata sebanyak 4,5

39

orang. Untuk seluruh kecamatan rata-rata anggota rumah tangga berkisar 4,3

sampai dengan 4,5 orang. Rata-rata anggota rumah tangga Kota Parepare sedikit

lebih tinggi dari rata-rata anggota rumah tangga Provinsi Sulawesi Selatan, yakni

sebesar 4,3 dan Nasional sebesar 3,86.

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kota Parepare Tahun 2009-2013

Tahun

Jenis

Kelamin

Laki-Laki

Perempuan Total Rasio

2009 56,883 58,286 115,169 98

2010 56,967 59,342 116,309 96

2011 57,931 59,132 117,063 98

2012 57,032 61,810 118,842 92

2013 63.719 65.823 129,542 97

Sumber : Sensus Penduduk 2013 dan Badan Pusat Statistik Parepare, 2013

B. Deskripsi Pemerintahan Kota Parepare

1. Visi dan Misi Pemerintah Kota Parepare

Visi pemerintah Kota Parepare adalah “Terwujudnya Parepare sebagai

Bandar Madani dengan Masyarakat yang Mandiri , Religius, serta Berkomitmen

Lingkungan”.

Misi dari pemerintah Kota Parepare dalam mewujudkan visiadalah :

a) Mewujudkan peningkatan dan pemeratan kesejateraan masyarakat

b) Mewujudkan peningkatan derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat

c) Mewujudkan kecukupan sarana, prasarana, infrastruktur dan fasilitas kota

d) Mewujudkan tatanan masyarakat yang berwawasan lingkungan.

40

e) Mewujudkan tatanan masyarakat yang religius, toleran, tertib dan humoris

f) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

2. Tata Kerja Organisasi Pemerintah Kota Parepare

Secara administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41Tahun

2007 tentang organisasi perangkat daerah, Pemerintah Derah KotaParepare

dipimpin oleh seorang Walikota dan seorang Wakil Walikotadibantu seorang

Sekretaris Daerah yang membawahi 3 asisten, 14 dinas, 12lembaga teknis daerah

berupa badan, kantor, Satpol PP, Inspektorat danRumah Sakit, 4 kecamatan dan

22 Kelurahan.

a. Dinas – dinas di Kota Parepare

1. Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan

2. Dinas Kesehatan

3. Dinas Pendidikan

4. Dinas Pekerjaan Umum

5. Dinas Perhubungan

6. Dinas Komunikasi & Informatika

7. Dinas Tenaga Kerja

8. Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil

9. Dinas Kebersihan dan Pertamanan

10. Dinas Sosial

11. Dinas Tata Ruang & Pengawasan Bangunan

12. Dinas Perindag, Koperasi & UKM

13. Dinas Olahraga, Pemuda & Pariwisata

41

14. Dinas Pendapatan Daerah

b. Kecamatan/Kelurahan Kota Parepare, terdiri dari :

1. Kecamatan Bacukiki

2. Kecamatan Bacukiki Barat

3. Kecamatan Ujung

4. Kecamatan Soreang

5. Kelurahan Watang bacukiki

6. Kelurahan Lemoe

7. Kelurahan Lompoe

8. Kelurahan Galung Maloang

9. Kelurahan Lumpue

10. Kelurahan Bumi Harapan

11. Kelurahan Sumpang Minangae

12. Kelurahan Cappa Galung

13. Kelurahan Tiro Sompe

14. Kelurahan Kampung Baru

15. Kelurahan Labukkang

16. Kelurahan Mallusetasi

17. Kelurahan Ujung Sabbang

18. Kelurahan Ujung Bulu

19. Kelurahan Lapadde

20. Kelurahan Kampung Pisang

21. Kelurahan Lakessi

42

22. Kelurahan Ujung Baru

23. Kelurahan Ujung Lare

24. Kelurahan Bukit Indah

25. Kelurahan Wattang Soreang

26. Kelurahan Bukit Harapan

C. Deskripsi Kantor Dinas Sekretariat Daerah Kota Parepare

Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang

mempunyai tugas pokok dan kewajiban membantu Walikota dalam melaksanakan

penyelenggara pemerintah, pembangunan dan pembinaan masyarakat, pembinaan

administrasi, organisasi dan tata laksana serta menyusun kebijakan dan

menkoordinasi dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Sekretaris Daerah dibantu

oleh 3 Asisten yang masing masing membawahi beberapa bidang antara lain:

1. Asisten Bidang Pemerintahan

Asisten bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat mempunyai tugas

membantu sekretaris daerah dalam penyelenggaraan tugas pokok

pengkoordinasian kebijakan administrasi pemerintah umum, kesejahteraan rakyat,

pembinaan hubungan kemasyarakatan serta memimpin, merencanakan,

menkoordinasikan bagian-bagian yang terkait dengan bidang pemerintahan dan

kesejahteraan rakyat, pembinaan hubungan kemasyarakatan serta memimpin,

merencanakan, menkoordinasikan bagian-bagian yang terkait dengan bidang

pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat. Asisten Pemerintahan dan

kesejahteraan rakyat terbagi 3 (tiga) bagian yaitu :

43

a. Bagian Pemerintahan

Dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang mempunyai tugas pokok

melaksanakan pengkoordinasian dan penyiapan rancangan kebijakan

penyelenggaraan administrasi pemerintahan umum termasuk penataan

kewenangan dan pelimpahan kewenangan , pengawasan dan pembantuan,

ketentraman, ketertiban, perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana,

kependudukan, dan kerjasama serta melaksanakan sebagian kewenangan di

bidang pertanahan secara berjenjang berdasarkan peraturan yang ada serta

penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraanotonomi

daerah, perangkat daerah dan pemerintah kecamatan dan kelurahan

b. Bagian Hukum dan Perundang Undangan

Mempunyai tugas pokok merumuskan, merencanakan, membina, mengawasi

kegiatan Program Peraturan Perundang-undangan dan dokumentasi hokum,

Bantuan hukum, dan Hak Asasi Manusia (HAM) dan tidak lanjut.

c. Bagian Humas dan Protokoler

Bagian humas dipimpin oleh seorang kepala bagian yang mempunyai tugas

pokok merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengawasi pelaksanaan tugas

kesatuan bangsa dan politik, pemuda, olahraga dan pemberdayaan masyarakat

serta pembinaan-pembinaan Humas & Protokol, guna memperjelas kebijakan

pimpinan dan pemerintah daerah serta kelancaran hubungan komunikasi antar

tingkatan pemerintah.

44

2. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Asisten sekertaris daerah bidang perekonomian dan pembangunan

mempunyai tugas merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan,

melaksanakan tugas pokok di bidang administrasi pembangunan, sumber daya

alam dan perekonomian. Bidang ini terdiri dari beberapa bagian antara lain:

a. Bagian Ekonomi

Bagian ekonomi dan penanam modal dipimpin oleh kepala bagian yang

mempunyai tugas pokok merumuskan, merencanakan, membina dan mengawasi

program dan koperasi dan usaha kecil, menengah, perindustrian, perdagangan,

penanam modal dan badan usaha daerah.

b. Bagian Pembangunan

Bagian pembangunan dipimpin oleh seorang kepala bagian mempunyai tugas

pokok melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk

teknis Pembina administrasi pembangunan, melaksanakan kegiatan dalam lingkup

secretariat daerah, pengendalian dan pelaporan kegiatan pembangunan serta

menyusun program kerja pemerintah daerah.

c. Bagian Kesejahteraan Rakyat

Bagian kesejahteraan rakyat dipimpin oleh seseorang kepala bagian yang

mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan penyiapan rancangan

kebijakan di bidang pendidikan, kesehatan,

d. Bagian Organisasi social, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan

perempuan, KB dan pembinaan mental spiritual dan keagamaan.

45

3. Asisten Bidang Administrasi Umum

Asisten Bidang Administrasi Umum mempunyai tugas pokok merumuskan,

mengkoordinasikan, membina, mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang

hukum dan perundang-undangan, organisasi dan tatalaksana, keuangan dan

umum.Asisten bidang administrasi umum terdiri dari 4 (empat) bagian yaitu :

a. Bagian Umum

Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang mempunyai

tugas pokok membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan kegiatan dan

penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan ketatausahaan pimpinan,

kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan.

b. Bagian Keuangan

Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang mempunyai

tugas melaksanakan, menyiapkan, penyusunan rencana anggaran Sekretariat.

Daerah mengurus dan menata usahakan keuangan serta menyiapkan laporan

keuangan sekretariat daerah.

c. Bagian Pengelolaan Aset

Bagian Pengelolaan Aset dipimpin oleh Kepala bagian yang mempunyai

tugas pokok merumuskan, merencanakan dan mendistribusi, inventarisasi aset,

pengawasan dan penghapusan aset .

d. Bagian Organisasi

Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas mengkaji bahan

kebijakan umum dan fasilitasi penataan kelembagaan dan analisis jabatan,

46

ketatalaksanaan dan pembinaan standar pelayanan serta pengembangan kinerja

kepegawaian serta mengkoordinasikan melaksanakan tugas bidang kearsipan,

perpustakaan dan kepegawaian.

Gambar Struktur organisasi Kantor Sekretariat Kota Parepare adalah

sebagai berikut :

47

48

BAB V

HASIL PENELITIAN

A. Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Kota Parepare

Salah satu tuntutan publik saat ini adalah adanya transparansi dan

akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.Muara tuntutan ini pada intinya

adalah terselenggaranya kepemerintahan yang baik (Good Governance),

sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung

secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung-jawab serta bebas

dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dimaksudkan

untuk mempertanggungjawabkan kinerja dalam melaksanakan tugas pokok

dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Parepare untuk Tahun Anggaran 2014,

yang mana diharapkan dapat pula memberikan umpan balik yang dapat

bermanfaat dan menjadi alternatif pemecahan masalah-masalah yang dihadapi

dalam upaya peningkatan kinerja instansi pemerintah (organisasi) yang pada

gilirannya mencapai pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat

melalui pelaksanaan otonomi daerah yang konstitusional.

Sekretariat Daerah Kota mempunyai tugas pokok membantu Walikota

dalam menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan dan pelayanan

administratif kepada seluruh organisasi perangkat Daerah, mengelola sumber

daya aparatur Pemerintah Daerah serta melaksanakan tugas-tugas lain yang

diberikan oleh Walikota.

49

Sebelum menguraikan beberapa hal penting mengenai pengelolaan

keuangan maka terlebih dahulu mengemukakan pengerian

pengelolaan.Pengelolaan adalah merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga

menjadi baik, serta memiliki nilai-nilai yang lebih tinggi dari sebelumnya.

Dengan demikian pengelolaan merupakan suatu proses dari tindakan-

tindakan yang khas yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian,

pergerakan dan pengaasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai

tujuan yang diinginkan.

Dari pengertian tersebut diatas, pengelolaan terlihat menitikberatkan pada

2 (dua) factor penting, yaitu:

1. Pengelolaan sebagai pengurusan, yaitu merubah sesuatu sehingga

memiliki nilai dan manfaat yang lebih tinggi.

2. Pengelolaan sebagai pembahasan, yaitu usaha untuk membuat sesuatu agar

lebih cocok dengan kebutuhan- kebutuhan.

Perspektif perubahan yang diinginkan dalam pengelolaan keuangan dan

anggaran daerah sebagai upaya pemberdayaan pemerinah daerah, sebagai

berikut:

a. Pengelolaan keuangan daerah harus bertumbuh pada kepentingan public.

Hal ini tidak saja terlihat pada besarnya porsi alokasi anggaran untuk

kepentingan public, tetapi juga terlihat pada besarnya partisipasi dan

DPRD dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan keuangan

daerah.

50

b. Kejelasan tentang nilai pengelolaan keuangan daerah pada umumnya dan

anggaran daerah pada khususnya.

c. Desentralisasi pengelolaan keuangan dan kejelasan peran para partisipan

yang terkait dalam pengelolaan anggaran, seperti DPRD, Kepala Daerah,

Sekretaris Daerah dan perangkat daerah lainny.

d. Kerangka hukum dan administrasi atas pembiayaan, investasi dan

pengelolaan keuangan daerah berdasarkan kaidah mekanisme pasar, value

for money, transparansi dan akuntabilitasi.

e. Pengembangan sistem informasi keuangan daerah untuk menyediakan

informasi anggaran yang akurat dan pengembangan komitmen pemerintah

daerah terhadap penyebarluasan informasi, sehingga memudahkan

pelaporan dan pengendalian serta mempermudah mendapatkan informasi.

B. Sistem pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Kota Parepare

Di Pemerintah Kota Parepare dalam mengelola keuangan daerah

digunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah

Kota Parepare

Pemerintah kota parepare dalam mengelola keuangan menggunakan

sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dimana yang dilakukan di

sekretariat daearah kota parepare karna berhubungan di walikota

menyerahkan pengelolaan keuangan pemerintah parepare untuk di kelola

di secretariat daerah kota parepare dimana setdako tersebut keuangan-

keuangan daerah dari hasil laporan-laporan keuangan daerah wilayah

51

parepare agar memungkinkan hasil laporan bisa dibukukan, sehingga

pemerintah kota parepare dapat menilai apakah keuangan yang

dikeluarkan disetiap daerah sudah memenuhi kebutuhan daerah dan

mengetahui apakah pengeluaran ataupun pemasukan keuangan disetiap

tahunannya lebih meningkat atau malah menurun.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang

Sistem Informasi Keuangan Daerah didefinisikan bahwa SIKD adalah

suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta

mengolah data keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi

yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan

keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan

pertanggungjawaban pemerintah daerah.Selain itu, informasi keuangan

daerah (IKD) berdasarkan PP tersebutdidefinisikan sebagai segala

informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah yang diperlukan dalam

rangka penyelenggaraan SIKD.Penyelenggaraan SIKD di pemerintahan

telah diatur dalam PP Nomor 65 Tahun 2010.Dalam PP tersebut

diamanatkan bahwa penyelenggaraan SIKD secara nasional adalah

Menteri Keuangan, sedangkan pemerintah daerah menyelenggarakan

SIKD di daerahnya masing-masing dengan menggunakan sistem informasi

pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang

meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,

pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan

52

keuangan daerah telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

mensyaratkan kepada tiap-tiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)

untuk menyusun RKA (Rencana Kerja dan Anggaran), untuk keperluan

penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan

Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD) melaksanakan pengelolaan

keuangan sesuai dengan kewenangannya.

Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah merupakan aplikasi

terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang

digunakan meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagi regulasi

bidang pengelolaan keungan daerah yang berdasarkan pada asas efesiensi,

ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel. Aplikasi ini juga

megrupakan salah satu manefestasi aksi nyata failitas dari kementrian

dalam negeri kepada pemerintah daerah dalam bidang pengelolaan

keuangan daerah, dalam rangka penguatan persamaan persepsi sistem dan

prosedur pengelolaan keuangan daerah dalam pengintrepestasian dan

pengimplementasian berbagai peraturan perundang-undangan.

C. Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota

Parepare Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran

Dalam proses peningkatan pengelolaan keuangan pada Dinas Pengelolaan

Keuangan Daerah Pemerintah Kota Pare-pare, kepala Setdako selaku

pengguna Anggaran/Barang Daerah, selak Pengguna Amggaran (PA)

mempunyai tugas sebagai berikut :

53

1. Menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) SKPD

2. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan penegeluaran atas beban

anggaran belanja

4. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya

5. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran

6. Melaksanakan pemngan penerimaan bukan pajak

7. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas

anggaran yang telah ditetapkan

8. Menandatangani SPM

9. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD

dipimpinya

10. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SPKD yang dipimpinnya

11. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya

berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

Dengan tugas tersebut diatas kepala SKPD mempunyai tanggung jawab

yang cukup berat sebab disamping sebagai top manajer dalam instansinya, ia

juga sebagai pengguna anggaran dan barang daerah,namun demikian dengan

dasar pertimbangan:

a. Tingkatan daerah

b. Besaran SKPD

c. Besaran jumlah uang yang dikelola

d. Beban kerja

54

e. Lokasi

f. Kompetensi dan/atau rentang kendali

g. Pertimbangan objektif lainnya

Maka pejabat pengguna anggaran/barang dapat melimpahkan

kewenangannya kepada Kepala Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) tersebut selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang.

Dengan berdasarkan pernyataan diatas dapat dikatakan bahwa dalam

membuat laporan realisasi anggaran bahwa tak selamanya teknologi atau

sistem membuat dampak yang buruk untuk melakukan suatu kegiatan yang

berhubungan dengan pencapaian kinerja, justru karna adanya teknologi atau

sistem membantu atau memudahkan setiap seseorang perilaku

menggunakannya agar dalam pencapaian dalam mengerjakan laporan realisasi

anggaran dalam bentuk laporan keuangan dapat memudahkan untuk lebih

memfaliditasi kekurangan yang ada dalam pencatatan tersebut karna hasil

akhir dari pencatatan akan muncul dengan sendirinya sehingga aka nada data

yang valid jika memang masih ada yng belum dimasukkan dalam pencatatan

tersebut.

55

Tabel 5.1 Laporan Realisasi Anggaran Kota Parepare Tahun 2012

No Uraian Anggaran

2012

Realisasi

2012

Bertambah / Berkurang

Rp %

1 Pendapatan Daerah

2 Pendapatan Asli Daerah

3 Hasil Pajak Daerah 6.150.000.000,0

0

6.771.935.247,0

0 621.935.247,00 101,59

4 Hasil Retribusi Daerah 29.882.100.000,

00

31.702.011.599,

00

1.819.911.599,0

0 106,10

5 Hasil Kekayaan Daerah

yang dipisahkan

1.625.000.000,0

0

1.672.269.564,0

0 47.269.564,04 102,91

6 Lain-lain Pendapatan Asli

Daerah Yang sah

6.889.500.000,0

0

5.106.269.602,7

4

(1.783.230.397,2

6) 74,12

7 JUMLAH

PENDAPATAN

ASLI DAERAH

44.546.600.000,

00

45.252.486.012,

78 705.886.102,78 101,59

8 PENDAPATAN

TRANSFER

9 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil

Bukan Pajak

10 Pendapatan Bagi Hasil

Pajak

60.645.536.370,

00

28.498.857.859,

00

(32.146.678.511,

00) 47,10

11 Pendapatan Bagi Hasil

bukan Pajak

2.133.400.000,0

0 371.236.495,00

(1.762.163.508,0

0) 17,40

12 Pendapatan Dana Alokasi

Umum

267.935.993.20

0,00

266.298.518.20

0,00

(1.637.475.000,0

0) 99,39

13 Pendapatan Dana Alokasi

Khusus

23.514.400.000,

00

23.514.400.000,

00 100,00

14 Transfer Dari Dana Pusat-

Lainnya

15 Dana otonomi Khusus

16 Dana Penyesuaian

17 Transfer Pemerintah Pusat

18 Pendapatan Bagi Hasil

Pajak

19 Pendapatan Bagi Hasil

Lainnya

20 JUMLAH

PENDAPATAN

TRANSFER

354.229.329.57

0,00

318.683.012.55

1,00

(35.546.317.019,

00) 89,97

56

21 LAIN-LAIN

PENDAPATAN YANG

SAH

22 Pendapatan Hibah

23 Pendapatan Dana Darurat 3.675.000.000,0

0

(3.675.000.000,0

0)

24 Pendapatan Lainnya 35.710.514.844,

92

16.591.464.708,

03

(19.119.050.136,

89) 46,46

25 Dana Penyesuaian dan

Otonomi Khusus 0 0 0

26

Bantuan Keuangan dan

Propinsi atau Pemerintah

Daerah lainnya

6.785.000.000,0

0

5.963.534.467,0

0 (821.465.533,00) 87,89

27

Dana Penguatan

Desentralisasi Fiskal dan

Percepatan Pembnaguna

52.055.960.000,

00

38.958.263.218,

00

(13.097.696.782,

00) 74,84

28 JUMLAH LAIN-LAIN

PENDAPATAN YANG

SAH

98.226.474.844,

92

61.513.262.393,

03

(36.713.212.451,

89) 62,62

29 JUMLAH

PENDAPATAN

497.002.404.41

4,92

425.448.760.95

6,81

(71.553.643.458,

11) 85,60

30 BELANJA DAERAH

31 BELANJA OPERASI

32 Belanja Pegawai 241.142.213.84

3,00

219.708.155.45

7,68

(21.433.482.768,

00) 91,11

33 Belanja Barang dan Jasa 109.569.269.99

1,00

106.598.622.64

9,00

(2.970.647.342,0

0) 97,29

34 Belanja Bunga 6.000.000.000,0

0

3.634.813.721,6

8

(2.365.186.278,3

2) 60,59

35 Belanja Subsidi 0 0 0

36 Belanja Hibah 9.670.626.385,0

0

6.184.793.000,0

0

(3.485.833.385,0

0) 63,95

37 Belanja Bantuan Sosial 5.795.965.012.0

0

5.633.195.012,0

0 (162.770.000,00) 97,91

38 JUMLAH BELANJA

OPERASI

372.178.075.23

1,00

341.760.155.45

7,68

(30.417.919.773.

32) 91,82

39 BELANJA MODAL

40 Tanah 3.151.000.000,0

0

1.504.287.400,0

0

(1.646.712.600,0

0) 47,74

41 Peralatan dan Mesin 20.753.053.175,

00

17.880.626.885,

00

(2.872.426.290,0

0) 86,16

57

42 Gedung dan Bangunan 106.848.494.19

3,00

52.858.349.991,

00

(53.990.144.202,

00)

49,47

43 Jalan, Irigasi dan Jaringan 81.846.050.317,

00

60.012.338.570,

00

(21.833.711.747,

00) 73,32

44 Aset tetap Lainnya 1.600.824.000,0

0

1.524.216.705,0

0 (76.607.295,00) 95,21

45 Belanja Aset Lainnya

46 JUMLAH BELANJA

MODAL

214.199.421.68

5,00

133.779.819.55

1,00

(80.419.602.134,

00) 62,46

47 BELANJA TIDAK

TERDUGA

48 Belanja Tidak Terduga 350.000.000,00 190.800.000,00 (159.200.000,00) 545,14

49 JUMLAH BELANJA

TIDAK TERDUGA 350.000.000,00 190.800.000,00 (159.200.000,00) 545,14

50 JUMLAH BELANJA 586.727.496.91

6,00

475.730.775.00

8,68

(110.996.721.90

7,32) 81,08

51 TRANSFER

52 TRANSFER BAGI HASIL

KE DESA

53 Bagi Hasii hasil Pajak

54 Bagi Hasil Retribusi

55 Bagi Hasil Pendapatan

Lainnya

56 JUMLAH TRANSFER

BAGI HASIL KE DESA

57 SURPLUS/(DEFISIT) (89.725.092.501

.08)

(50.282.014.051

,87)

39.443.078.449,

21

56,04

58 PEMBIAYAAN

59 PENERIMAAN

DAERAH

60

Penggunaan Sisa

Perhitungan Anggaran

(SILPA)

61.917.482.490,

08

61.917.482.490,

08

100,00

61 Penerimaan Pinjaman

Daerah

33.831.887.011,

00

6.209.862.260,0

0

(27.704.542.751,

00)

18,31

62 Penerimaan Kembali

Pemberian Pinjaman Daerah

63 JUMLAH

PENERIMAAN

DAERAH

95.831.887.501,

08

68.127.344.750,

08

(27.704.542.751,

00) 71,10

58

64 PENGELUARAN

DAERAH

65 Pembetukan Dana

Cadangan

66

Penyertaan Modal

(Investasi) Pemerintah

Daerah

500.000.000,00 (500.000.000,00)

67 Pembayaran Pokok Utang 5.606.795.000,0

0

1.255.006,825,5

0

(4.351.788.174,5

0)

22,38

68 Pemberian Pinjaman Daerah

69 JUMLAH

PENGELUARAN

DAERAH

6.106.795.000,0

0

1.755.006.825,5

0

(4.351.788.174,5

0)

28,74

70 JUMLAH

PEMBIAYAAN

89.725.092.501,

08

66.372.337.924,

58

(23.352.754.576,

50)

73,97

71 SISA LEBIH

PEMBIAYAAN

ANGGARAN (SILPA)

16.090.323.872,

71

16.090.323.872,

71

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Parepare, Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan

59

Tabel 5.2 Laporan Realisasi Anggaran Kota Parepare Tahun 2013

No Uraian Anggaran

2013

Realisasi

2013

Bertambah / Berkurang

Rp %

1 Pendapatan Daerah

2 Pendapatan Asli Daerah

3 Hasil Pajak Daerah

8.689.275.000,0

0

10.048.244.933,

36

1.359.069.933,3

6 115,64

4 Hasil Retribusi Daerah

33.004.396.347,

00

33.904.447.525,

00 900.051.178,00 102,60

5 Hasil Kekayaan Daerah

yang dipisahkan

1.706.250.000,0

0

2.785.890.655,0

0

1.079.640.655,0

0 163,27

6 Lain-lain Pendapatan Asli

Daerah Yang sah

11.804.500.000,

00

4.183.518.7141

0

(7.620.981.285,9

0) 35,44

7 JUMLAH

PENDAPATAN

ASLI DAERAH

589.622.580.56

6,00

498.111.568.53

7,12

(79.417.687.571,

34) 92,24

8 PENDAPATAN

TRANSFER

9 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil

Bukan Pajak

398.229.843.43

1,00

332.671.912.17

3,75

(65.557.931.239,

25) 83,54

10 Pendapatan Bagi Hasil

Pajak

80.707.231.413,

00

19.848.049.273,

00

(60.859.182.140,

00) 24,59

11 Pendapatan Bagi Hasil

bukan Pajak

11.550.000.000,

00

7.023.209.900,7

5

(4.526.790.099,2

5) 60,81

12 Pendapatan Dana Alokasi

Umum

276.566.812.00

0,00

276.395.953.00

0,00 (170.859.000,00) 99,94

13 Pendapatan Dana Alokasi

Khusus

29.405.800.000,

00

29.404.700.000,

00 (1.100.000,00) 100,10

14 Transfer Dari Dana Pusat-

Lainnya

15 Dana otonomi Khusus

16 Dana Penyesuaian

17 Transfer Pemerintah Pusat

33.231.287.166,

00

19.371.530.833,

91

(13.859.756.332,

09) 58,29

18 Pendapatan Bagi Hasil

Pajak

33.231.287.166,

00

19.371.530.833,

91

(13.859.756.332,

09) 58,29

19 Pendapatan Bagi Hasil

Lainnya

20 JUMLAH

PENDAPATAN

TRANSFER

431.461.130.57

9,00

352.043.443.00

7,66

(79.417.687.571,

34) 88,55

60

21 LAIN-LAIN

PENDAPATAN YANG

SAH

22 Pendapatan Hibah

23 Pendapatan Dana Darurat

24 Pendapatan Lainnya

25 Dana Penyesuaian dan

Otonomi Khusus

96.754.844.200,

00

88.816.819.262,

00

(7.938.124.938,0

0) 91,80

26 Bantuan Keuangan dan

Propinsi atau Pemerintah

Daerah lainnya

6.202.284.440,0

0

6.329.204.440,0

0 126.920.000,00 102,05

27 JUMLAH LAIN-LAIN

PENDAPATAN YANG

SAH

102.957.128.64

0,00

95.146.023.702,

00

(7.811.104.938,0

0) 92,41

28 JUMLAH

PENDAPATAN

589.622.580.56

6,00

498.111.568.53

7,12

(1.511.012.028,8

8) 84,48

29 BELANJA DAERAH

30 BELANJA OPERASI

31 Belanja Pegawai

290,699,662,34

7.00

271,858,171,55

8.00

(18.841.490.789,

00) 93.52

32 Belanja Barang dan Jasa

146,482,316,14

9.00

117,500,364,15

6.00

(28.981.951.993,

00) 80.21

33 Belanja Bunga

4,950,000,000.0

0

4,788,879,332.1

4 (161.120.667,86) 96.75

34 Belanja Subsidi

35 Belanja Hibah

1,320,000,000.0

0 445,000,000.00 (875.000.000,00) 33.71

36 Belanja Bantuan Sosial 434,350,000.00 430,450,000.00 (3.900.000,00) 99.10

37 JUMLAH BELANJA

OPERASI 514,965,012.00 490,925,352.00 (24.039,660,00) 95.33

38 BELANJA MODAL

444,401,293,50

8.00

395,513,790,39

8.14

(48.887.503.118,

86) 89.00

39 Tanah

40 Peralatan dan Mesin 775,000,000.00 0 0 0

41 Gedung dan Bangunan

15,265,648,140.

00

8,404,375,040.0

0

(6.861.273.100,0

0) 55.05

42 Jalan, Irigasi dan Jaringan

62,851,230,388.

00

40,781,311,636.

00

(22.069.918.752,

00) 64.89

43 Aset tetap Lainnya 47,108,962,366. 29.468,105,348. (17.640.857.018, 62.55

61

00 00 00)

44 Belanja Aset Lainnya 690,458,496.00 468,638,200.00

(221..820.296,00

) 67.87

45 JUMLAH BELANJA

MODAL 178,975,000.00 172,355,000.00 (6.620.000,00) 96.30

46 BELANJA TIDAK

TERDUGA

126,870,274,39

0.00

79,294,785,224.

00

(47.575.489.166,

00) 62.50

47 Belanja Tidak Terduga

48 JUMLAH BELANJA

TIDAK TERDUGA 450,000,000.00 220,250,000.00 (427.975.000,00) 48.94

49 JUMLAH BELANJA 450,000,000.00 220,250,000.00 (427.975.000,00) 48.94

50 TRANSFER

571,721,567,89

8.00

475.028,825,62

2.14

(96.692.742.276,

86) 83.09

51 TRANSFER BAGI HASIL

KE DESA

52 Bagi Hasii hasil Pajak

53 Bagi Hasil Retribusi - - -

54 Bagi Hasil Pendapatan

Lainnya - - -

55 JUMLAH TRANSFER

BAGI HASIL KE DESA - - -

56 SURPLUS/(DEFISIT)

30,358,101,476.

55

59,232,287,128.

41

28.874.185.652,

14 195.11

57 PEMBIAYAAN

58 PENERIMAAN

DAERAH

59 Penggunaan Sisa

Perhitungan Anggaran

(SILPA)

16.090.323.872,

71

16.423.707.875,

71 333.384.003,00 102,07

60 Penerimaan Pinjaman

Daerah

42.575.615.092,

29

5.873.521.920,0

0

(36.702.093.172,

29) 13,80

61 Penerimaan Kembali

Pemberian Pinjaman

Daerah

62 JUMLAH

PENERIMAAN

DAERAH

58.665.938.965,

00

22.297.229.795,

71

(36.368.709.169,

29) 38,01

63 PENGELUARAN

DAERAH

64 Pembetukan Dana

Cadangan

62

65 Penyertaan Modal

(Investasi) Pemerintah

Daerah

2.700.000.000,0

0 0

(2.700.000.000,0

0)

66 Pembayaran Pokok Utang

12.913.418.490,

00

2.959.979.951,7

4

(9.953.438.538,2

6) 22,92

67 Pemberian Pinjaman

Daerah

68 JUMLAH

PENGELUARAN

DAERAH

15.613.418.490,

00

2.959.979.951,7

4

(12.653.438.538,

26) 18,96

69 JUMLAH

PEMBIAYAAN

43.052.520.475,

00

19.337.249.843,

97

23.715.270.631,

03) 44,91

70 SISA LEBIH

PEMBIAYAAN

ANGGARAN (SILPA)

1.319.748.458,4

5

1.319.748.458,4

5

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Parepare, Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan

63

Tabel 5.3 Laporan Realisasi Anggaran Kota Parepare Tahun 2014

No Uraian Anggaran

2014

Realisasi

2014

Bertambah /Berkurang

Rp %

1 Pendapatan Daerah

2 Pendapatan Asli

Daerah

3 Hasil Pajak Daerah 10.805.950,000.

00 12,161,925,837.00 11.081.330.837,00

112.5

5

4 Hasil Retribusi Daerah 8,420,960,000.0

0 8,202,282,963.00 (218.677.037,00) 97.40

5 Hasil Kekayaan Daerah

yang dipisahkan

2,737,677,623.3

8 2,737,677,623.38

100.0

0

6 Lain-lain Pendapatan

Asli Daerah Yang sah

45,792,205,000.

00 25,527,293,824.69 (16.264.911.175,31) 64.48

7 JUMLAH

PENDAPATAN

ASLI DAERAH

67,756,792,623.

38 52,629,180,248.07 (15.127.612.375,31) 77.67

8 PENDAPATAN

TRANSFER

9 Bagi Hasil Pajak/Bagi

Hasil Bukan Pajak

415,255,659,195

.00

411,474,441,326.0

0 (3.781.217.869,00) 99.09

10 Pendapatan Bagi Hasil

Pajak

31,145,442,003.

00 18,181,273,605.00 (12.964.166.398,00) 58.38

11 Pendapatan Bagi Hasil

bukan Pajak

1,288,405,192.0

0 10,366,054,669.00 9.077.649.477,00

804.5

6

12 Pendapatan Dana Alokasi

Umum

332,459,112,000

.00

332,564,413,052.0

0 105.301.052,00

100.0

3

13 Pendapatan Dana Alokasi

Khusus

50,362,700,000.

00 50,362,700,000.00

100.0

0

14 Transfer Dari Dana

Pusat- Lainnya

84,534,043,536.1

7 37,379,685,000.00 (47.154.385.536,17) 44.22

15 Dana otonomi Khusus 0 0 0 0

16 Dana Penyesuaian 84,534,043,536.

17 37,379,685,000.00 (47.154.385.536,17) 44.22

17 Transfer Pemerintah

Pusat

25,000,000,000.

00 22,244,632,158.48 (2.755.367.844,22) 88.98

18 Pendapatan Bagi Hasil

Pajak

25,000,000,000.

00 22,244,632,158.48 (2.755.367.844,22) 88.98

19 Pendapatan Bagi Hasil

Lainnya 0 0 0 0

20 JUMLAH

PENDAPATAN

TRANSFER

524,789,702,731

.17

471,098,758,482.4

8 (53.690.944.249,31) 89.77

64

21 LAIN-LAIN

PENDAPATAN YANG

SAH

22 Pendapatan Hibah - - -

23 Pendapatan Dana Darurat - - -

24 Pendapatan Lainnya 9,533,174,020.0

0 10,533,174,020.00 1.000.000.000,00

110.4

9

25 JUMLAH LAIN-LAIN

PENDAPATAN YANG

SAH

9,533,174,020.0

0 10,533,174,020.00 1.000.000.000,00

110.4

9

26 JUMLAH

PENDAPATAN

602,079,669,374

.55

534,261,112,750.5

5 (67.818.556.624,00) 88.74

27 BELANJA DAERAH

28 BELANJA OPERASI

29 Belanja Pegawai 280.925.861.338

,00

264.587.248.731,0

0 (16.338.612.607,00) 94,18

30 Belanja Barang dan Jasa 134.663.209.273

,00

119.407.904.075,0

0 (15.255.305.198,00) 88,67

31 Belanja Bunga 4.500.000.000,0

0 3.529.810.000,64 (970.189.999,36) 78,44

32 Belanja Subsidi

33 Belanja Hibah 1.500.000.000,0

0 1.495.025.000,00 (4.975.000,00) 99,67

34 Belanja Bantuan Sosial .740.000.000,00 4.205.012.912,00 (1.534.987.088,00) 73,26

35 Belanja Bantuan

Keuangan

36 JUMLAH BELANJA

OPERASI

427.329.070.611

,00

393.225.000.718,6

4 (34.104.069.892,23) 92,02

37 BELANJA MODAL

38 Tanah 2.300.850.000,0

0 1.487.811.250,00 (813.038.750,00) 64,66

39 Peralatan dan Mesin 28.644.736.720,

00 15.172.375.953,00 (13.472.360.767,00) 52,97

40 Gedung dan Bangunan 108.522.632.440

,00 57.149.487.326,00 (51.373.145.114,00) 52,66

41 Jalan, Irigasi dan

Jaringan

61.440.976.676,

00 45.167.912.374,00 (16.273.064.302,00) 73,51

42 Aset tetap Lainnya 4.086.834.594,0

0 3.731.982.301,00 (354.852.293,00) 91,32

43 Belanja Aset Lainnya

65

44 JUMLAH BELANJA

MODAL

204.996.030.430

,00

122.709.569.204,0

0 (82.286.461.226,00) 59,86

45 BELANJA TIDAK

TERDUGA

46 Belanja Tidak Terduga 350.000.000,00 194.500.000,00 (155.500.000,00) 55,57

47 JUMLAH BELANJA

TIDAK TERDUGA 350.000.000,00 194.500.000,00 (155.500.000,00) 55,57

48 JUMLAH BELANJA 632.675.101.041

,00

516.129.069.922,6

4

(116.546.031.118,36

) 81,58

49 TRANSFER

50 TRANSFER BAGI

HASIL KE DESA

51 Bagi Hasii hasil Pajak

52 Bagi Hasil Retribusi

53 Bagi Hasil Pendapatan

Lainnya

54 JUMLAH TRANSFER

BAGI HASIL KE

DESA

(43.052.520.475,

00)

(18.017.501.385,5

2) 25.035.019.089,48 41,85

55 SURPLUS/(DEFISIT)

56 PEMBIAYAAN

57 PENERIMAAN

DAERAH

58

Penggunaan Sisa

Perhitungan Anggaran

(SILPA)

16.090.323.872,

71 16.423.707.875,71 333.384.003,00

102,0

7

59 Penerimaan Pinjaman

Daerah

42.575.615.092,

29 5.873.521.920,00 (36.702.093.172,29) 13,80

60

Penerimaan Kembali

Pemberian Pinjaman

Daerah

61 Penerimaan Piutang

Daerah

61 JUMLAH

PENERIMAAN

DAERAH

58.665.938.965,

00 22.297.229.795,71 (36.368.709.169,29) 38,01

62 PENGELUARAN

DAERAH

63 Pembetukan Dana

Cadangan

64 Penyertaan Modal 1.000.000.000,0

66

(Investasi) Pemerintah

Daerah

0

65 Pembayaran Pokok

Utang

73,567,849,935.

00 58,535,977,560.22 (15.031.872.375,78) 79.57

66 Pemberian Pinjaman

Daerah 250,000,000.00 250,000,000.00

100.0

0

67 JUMLAH

PENGELUARAN

DAERAH

74,817,849,935.

00 58,785,977,560.22 (16.031.872.375,78) 78.57

68 JUMLAH

PEMBIAYAAN

(30,358,101,476.

55)

(57,019,693,550.6

8) 26.661.592.074,87)

187.8

2

69 SISA LEBIH

PEMBIAYAAN

ANGGARAN (SILPA)

2,212,593,577.73 -

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Parepare, Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan

Pemerintah Kota Parepare dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah yang menjadi panduan dalam menetapkan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Karenanya dalam menyusun

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini difokuskan untuk

mewujudkan kondisi yang aman, damai, adil, demokratis serta meningkatkan

kesejahteraan masyarakat maupun pencapaian Kebijakan Keuangan ekonomi

makro dan pembiayaan pembangunan.

Dari table-tabel di atas bisa kita simpulkan bahwa realisasi anggaran tiap

tahunya dikatan berhasi karna dapat meningkat tiap tahunnya, berikut penjelasan

data dari table.Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Parepare pada

Tahun Anggaran 2014 disebabkan oleh beberapa factor sebagai berikut:

a. Realisasi pendapatan tahun 2014 sebesar Rp 534.261.112.750,55

dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2013 sebesar

Rp.498.111.568.537,12 meningkat sebesar Rp.36.149.544.213,43

67

b. Realisasi belanja daerah tahun 2014 sebesar Rp. 516.129.069.922,64

dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2013 sebesar

Rp.475.028.825.622,14 meningkat sebesar Rp. 41.100.244.300,50

c. Realisasi pembiayaan daerah tahun 2014 sebesar

Rp.57.019.693.550,68 meningkat dibandingkan tahun 2013 sebesar

Rp.19.337.249.843,97 meningkat sebesar Rp. 37.682.443.707,29

D. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010

Laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan No. 71

Tahun 2010 memiliki Karakter kualitatif sebagai berikut :

a. Relevan

Laporan keuangan dapat dikatakan relevan apabila informasi yang termuat

didalamnya memiliki umpan balik (feedback value) yang memungkinkan

pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa

lalu dan memiliki manfaat prediktif (predictive value) yang dapat

membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang

berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini. Selain itu juga

informasi yang disajikan harus tepat waktu dan lengkap.

b. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang

menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur

artinya informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa

lainnya yang seharusnya disajikan, dapat diverifikasi atau dengan kata lain

informasi dalam laporan keuangan dapat diuji dan apabila pengujian

68

dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap

menunjukan simpulan yang tidak berbeda jauh, serta diarahkan pada

kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu

(netralitas).

c. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika

dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau

laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

d. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh

pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan

dengan batas pemahaman para pengguna.

Tabel 5.4 Perbandingan Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Kota

Parepare Tahun 2012 Dengan Peraturan Pemerintah No. 71

Tahun 2010

Penyajian LRA Kota Parepare Tahun

2014

Penyajian LRA PP No. 71 Tahun

2010

PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN DAERAH

PENDAPATAN ASLI DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH

Hasil Pajak Daerah Pendapatan Pajak Daerah

Hasil Retribusi Daerah Pendapatan Retribusi Daerah

Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan Lain-lain PAD yang sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang

sah

Pendapatan Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

PENDAPATAN TRANSFER PENDAPATAN TRANSFER

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan

Pajak

Dana Bagi Hasil Pajak

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Pendapatan Bagi Hasil bukan Pajak Dana Alokasi Umum

Pendapatan Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus

69

Pendapatan Dana Alokasi Khusus

TRANSFER DARI DANA PUSAT-

LAINNYA

TRANSFER PEMERINTAH

PUSAT – LAINNYA

Dana otonomi Khusus Dana Otonomi Khusus

Dana Penyesuaian Dana Penyesuaian

Transfer Pemerintah Pusat Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pendapatan Bagi Hasil Lainnya

Pendapatan Bagi Hasil Lainnya

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG

SAH

LAIN-LAIN PENDAPATAN

YANG SAH

Pendapatan Hibah Pendapatan Hibah

Pendapatan Dana Darurat Pendapatan Dana Darurat

Pendapatan Lainnya Pendapatan Lainnya

BELANJA DAERAH BELANJA DAERAH

BELANJA OPERASI BELANJA OPERASI

Belanja Pegawai Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang

Belanja Bunga Bunga

Belanja Subsidi Subsidi

Belanja Hibah Hibah

Belanja Bantuan Sosial Bantuan Sosial

BELANJA MODAL BELANJA MODAL

Tanah Belanja Tanah

Peralatan dan Mesin Belanja Peralatan dan Mesin

Gedung dan Bangunan Belanja Gedung dan Bangunan

Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Aset tetap Lainnya Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja Aset Lainnya Belanja Aset Lainnya

BELANJA TIDAK TERDUGA BELANJA TAK TERDUGA

Belanja Tidak Terduga Belanja Tak Terduga

TRANSFER TRANSFER

TRANSFER BAGI HASIL KE DESA TRANSFER/BAGI HASIL KE

DESA

Bagi Hasii hasil Pajak Bagi Hasil Pajak

Bagi Hasil Retribusi Bagi Hasil Retribusi

Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

70

SURPLUS/(DEFISIT) SURPLUS/DEFISIT

PEMBIAYAAN PEMBIAYAAN

PENERIMAAN DAERAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Penggunaan Sisa Perhitungan Anggaran

(SILPA) Pencairan Dana Cadangan

Penggunaan SiLPA

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan

Pencairan Dana Cadangan

Penerimaan Pinjaman Daerah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah

yang Dipisahkan

Penerimaan Kembali Pemberian

Pinjaman Daerah

Penerimaan Pinjaman Daerah

Penerimaan Piutang Daerah Penerimaan Kembali Pemberian

Pinjaman Daerah

Penerimaan Piutang Daerah

PENGELUARAN DAERAH PENGELUARAN DAERAH

Pembetukan Dana Cadangan Pembetukan Dana Cadangan

Penyertaan Modal (Investasi)

Pemerintah Daerah

Penyertaan Modal (Investasi)

Pemerintah Daerah

Pembayaran Pokok Utang Pembayaran Pokok Utang

Pemberian Pinjaman Daerah Pemberian Pinjaman Daerah

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Parepare, Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan

(data diolah)

71

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sistem informasi yang digunakan pemerintah kota pare-paretelah

menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan

Tekhnology Acceptance Model (TAM), dilihat dari hasil pengelolaan

keuangannya bisa mencakup hasil laporan keuangan yang lebih akurat.

Penyajian laporan keuangan Kota Parepare tentang Peraturan Pemerintah

No. 71 Tahun 2010 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah secara keseluruhan

laporan keuangan daerah tahun 2014 sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah

No. 71 Tahun 2010 dihasilkan oleh Kantor Sekretariat Kota Parepare Selaku

pengelolaan keuangan Daearah Kota Parepare dengan peraturan tersebut terdapat

pada penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang dimana pengelolaan keuangan

meningkat setiap tahunya

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan, saranyang diberikan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut;

1. Penelitian ini menekankan pada pertanggungjawaban pengelolaan

keuangandaerah.Diharapkan penelitianselanjutnya dapat membandingkan kinerja

pemerintah daerah dalampengelolaan keuangan daerah dengan sistem yang ada.

2. Penelitian berikutnya diharapkan dapat memasukkan kota/kabupaten

lainsebagai pembanding dalam penerapan Peraturan Pemerinta No. 71 Tahun

72

2010 sehingga dapat dijadikan landasan untuk menggali penerapan peraturan

tersebut pada pemerintah daerah di Indonesia.

3. Penelitian ini mengacu pada laporan keuangan Kota Parepare tahun 2014.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat membandingkan penerapan Peraturan

Pemerintah No. 71 Tahun 2010 dengan laporan keuangan periode berikutnya.

73

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim, Muhammad Syam Kusufi,2010 Akuntansi Keuangan Daerah

( Akuntansi Sektor Publik ). Penertbit Salemba Empat.

Bratakusumah, supriady Deddy. 2004. Pengaruh akuntabilitas dan transparansi

terhadap kualitas laporan keuangan” Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

sUniversitas Hasanuddin Makassar. Skripsi tahun 2014.

Fahmi Irham.2013. Analisis Laporan Keuangan. Penerbit:alphabet, bandung.

Hariadi, pramono.2010. Pengelolaan Keuangan Daerah. Penerbit:Salemba Empat,

Jakarta.

Jogiyanto, 2007.Sistem Informasi Keperilakukan. Yogyakarta: Penerbit ANDI

Rahmania.2014.”analisis penggunaan system informasi akuntansi dalam

pengelolaan keuangan rumah sakit tajuddin chalid Makassar”. Skripsi

FEB-Unismuh.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan

Atas Sistem Informasi Keuangan Daerah.Departemen Keuangan

Republik Indonesia.(Online). (http://www.bappenas.go.id/get-file-

server/node/95/pdf. diakses 15 Februari 2015).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.Departemen Keuangan

Republik Indonesia. (Online).(http://hukum.jogjakota.go.id/upload/

Permen%20No.59-20 07.pdf. diakses 15 Februari 2015).

Yusman.2013.”analasis sistem informasi keuangan daerah dengan menggunakan

Technology Acceptance Model (TAM) pada pemerintah daerah

Kabupaten Sinjai”. Jurnal ilmiah FEB-Unhas.

47

STRUKTUR ORGANISASI

SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAREPARE

Gambar 3 : Struktur Organisasi Sekretariat Kota parepare

SEKRETARIS DAERAH KOTA

STAF AHLI

1. BIDANG HUKUM DAN POLITIK

2. BIDANG PEMRINTAHAN

3. BIDANG KEMASYARAKTAN DAN SDM

4. BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN

KELOMPOK

JABATAN FUNGSIONAL

ASISTEN BIDANG

PEMERINTAHAN

ASISTEN BIDANG EKONOMI PEMBANGUNAN

DAN KESEJATRAAN RAKYAT ASISTEN BIDANG

ADMINISTRASI UMUM

BAGIAN

HUKUM DAN

PERUNDANG-

UNDANGAN

SUB BAGIAN

DOKUMENTASI

HUKUM

SUB BAGIAN

BANTUAN

HUKUM DAN

HAK ASASI

MANUSIA

SUB BAGIAN

PERUNDANG-

UNDANGAN

BAGIAN

HUMAS

SUB BAGIAN

PEMERINTAHA

N,

DOKUMENTASI

DAN PERS

SUB BAGIAN

PROTOKOL &

HUBUNGAN

ANTAR LEMBAGA

SUB BAGIAN MONITORING

PERKEMBANGAN

MASYARAKAT

BAGIAN

PEMERINTAHAN

SUB BAGIAN

AGRARIAAN

DAN

PENATAAN

BATS

WILAYAH

SUB BAGIAN

PEMBINAAN

PEMERINTAH

AN

KECAMATAN

SUB BAGIAN

OTONOMI

DAERAH

DAN

KERJASAMA

BAGIAN UMUM

SUB BAGIAN

MENTAL

SPRITUAL

DAN

KEAGAMAAN

SUB BAGIAN

ORMAS DAN

PENANGGULA

NGAN

MASALAH SOSIAL

SUB BAGIAN

PEMBINAAN

KESEJATRAAN

RAKYAT

BAGIAN

KEUANGAN

SUB BAGIAN

MENTAL

SPRITUAL DAN

KEAGAMAAN

SUB BAGIAN

PROGRAM

KERJA

SUB BAGIAN

PENGENDALIA

N DAN

PELAPORAN

BAGIAN

ORGANISASI

SUB BAGIAN

PEMBINAA

N USAHA

DAERAH

SUB BAGIAN

SARANA

PEREKONOMIAN

DAN PRODUKSI

DAERAH

SUB

POTENSI

EKONOMI

BAGIAN

KESEJATERAAN

RAKYAT

BAGIAN EKONOMI

SUB BAGIAN

ANGGARAN

BAGIAN

PEMBANGUNAN

SUB BAGIAN

TATAUSAHA

SUB BAGIAN

KEPEGAWAI

AN DAN

PENGEMBAN

GAN KINERJA

SUB AKUNTANSI

DAN PELAPORAN

SUB BAGIAN RUMAH TANGGA

SUB BAGIAN KEUANGAN

SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN

SUB GAGIAN

KELEMBAGA

AN & ANALISIS

JABATAN

SUB BAGIAN

KETATALAKSAN

AAN

SUB BAGIAN

PENGAWASA

N DAN

PENGHAPUSAN ASET

SUB BAGIAN PERENCANAA

N DAN

DISTRIBUSI

SUB BAGIAN

INVENTARIS

ASET

BAGIAN PENGELOLAAN

ASET

1

RIWAYAT HIDUP

Risna Jupri, Lahir di Malino, Kecamatan Maiwa,

Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, pada

tanggal 08 Januari 1992. Anak pertama dari lima bersaudara

pasangan Jupri dan Hasnida. Penulis mulai masuk ke

jenjang Pendidikan Dasar Tahun 1999 dan lulus pada Tahun

2005 di SD Neg.43 Malino. Dan pada tahun yang sama

masuk ke SMP Neg. 1 Maiwa dan lulus pada Tahun 2008. Pada tahun yang sama

pula penulis melanjutkan pendidikan di SMA Neg. 1 Maiwa dan lulus pada tahun

2011. Kemudian penulis melanjutkan studi ke Universitas Muhammadiyah

Makassar tahun 2011 jurusan Akuntansi Program Strata Satu (S1).