Upload
others
View
10
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
SKRIPSI
ANALISIS PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP
TINGKAT PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN GOWA
JANUARI NINGSI
10573 04590 13
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2017
SKRIPSI
ANALISIS PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP
TINGKAT PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN GOWA
JANUARI NINGSI10573 04590 13
Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh GelarSarjana Ekonomi Pada Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan BisnisUniversitas Muhammadiyah Makassar
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNISUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR2017
v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN
Bismillahi Rahmani Rahim….
“ Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengankesanggupannya “…
“Sesungguhnya sesudah kesulitan pasti ada kemudahan maka apabilakamu sudah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya kepada Tuhanlah hendaknya kamuberharap”.
“Bersikaplah kukuh seperti batu karang yang tidak putus-putusnya dipukulombak. Ia tidak saja tetap berdiri kukuh, bahkan ia menenteramkan amarah
ombak dan gelombang itu”.
“Berangkat dengan penuh keyakinan. Berjalan dengan penuh keikhlasan.
Istiqomah dalam menghadapi cobaan”.
YAKIN, IKHLAS, ISTIQOMAH
“ Karya ini kupersembahkan untuk kedua orang tuaku,saudara-saudaraku, teman-teman seperjuangan serta orang-orang yang senantiasa mendoakan, memberikan nasehat,memberikan motivasi dan menyayangiku “…
ABSTRAK
Januari Ningsih, Nim: 10573 04590 13, “Analisis Pengaruh KarakteristikPemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan KeuanganPemerintah Kabupaten Gowa”. Dibimbing oleh Agussalim dan Ismail Badollahi.
Penelitian ini dipergunakan metode penelitian seperti observasi,dokumentasi permasalahan. Data-data yang terkumpul berupa data yang bersifatkualitatif dan kuantitatif sehingga diolah menjadi data yang bersifat deskriftif,dengan jumlah sampel sebanyak 620 laporan keuangan. Tujuan penelitian iniadalah untuk mengetahui Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadapTingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gowa. Metodeyang digunakan adalah metode analisis kualitatif deskriptif dan kuantitatif, yaitumemaparkan dua variabel yang ada dimana untuk mencari Pengaruh PengaruhKarakteristik Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan LaporanKeuangan Pemerintah Kabupaten Gowa.
Berdasarkan hasil penelitian, maka 1) Uji t menunjukkan nilai t hitungvariabel X lebih besar dari pada nilai t tabel (8,506 > 1,659) dengan tingkatsignifikan dibawah 0,05 yaitu 0,00. 2) Uji F menunjukkan nilai F sebesar 72,360dengan besar f table 1,83, dimana ketentuan bahwa untuk menunjukkan bahwavariable Y berpengaruh terhadap variable Y menggunakan nilai F hitung maka Fhit > F table.
Kata kunci: Karakteristik pemerintah, Laporan Keuangan
ii
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa karena rahmat-
Nya kami dapat menyelesaikan Skprisi ini dengan judul Analisis Pengaruh
Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten Gowa. Skripsi ini disusun dengan maksud
memberikan gambaran mengenai Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah
terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten
Gowa. Dalam penulisan skripsi ini, penyusun melibatkan berbagai pihak untuk
memberikan bantuan pemikiran, bimbingan, kritikan serta petunjuk-petunjuk yang
sangat bermanfaat bagi penyusun. Olehnya itu, penyusun menyampaikan
penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang tak ternilai
harganya dan setulusnya kepada :
1. Bapak Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE, MM selaku Rektor Universitas
Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong, SE, MM selaku Dekan di Fakultas Ekonomi dan
Bisnis.
3. Bapak Ismail Badollahi, SE, M.Si,AK,CA selaku Ketua Prodi Akuntansi
4. Pembimbing 1 yaitu Bapak Dr. Agussalim, SE, MM dan Pembimbing 2 yaitu
Bapak Ismail Badollahi, Se, M.Si,AK,CA
5. Kedua Orang Tua yaitu Ayah Rusli dan Ibu Samira.
6. Serta semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat kami sebut satu
persatu.
iii
Kami menyadari sepenuhnya bahwa tidak ada sesuatu yang sempurna.
Olehnya itu, kami sangat mengharapkan saran dan kritikan dari semua pihak yang
berkompoten yang sifatnya konstruktif. Akhir salam, semoga skripsi ini bisa
bermanfaat bagi kita semua, Amin Ya Rabbal Alamin.
Makassar, 2017
Mahasiswa
iv
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ....................................................................................... ii
HALAMAN PERSETUJUAN......................................................................... iError! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN ......................................................................... iv
MOTTO............................................................................................................ v
ABSTRAK ....................................................................................................... i
KATA PENGANTAR....................................................................................... ii
DAFTAR ISI .................................................................................................... iv
BAB I PENDAHULUAN .............................................................................. 1
A. Latar Belakang .............................................................................. 1
B. Rumusan Masalah ......................................................................... 3
C. Tujuan Penelitian........................................................................... 4
D. Manfaat Penelitian......................................................................... 4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ...................................................................... 5
A. Pemerintahan Daerah di Indonesia................................................ 5
B. Karakteristik Pemerintah Daerah .................................................. 6
C. Perkembangan Regulasi Standar Akuntansi.................................. 9
D. Teori Agensi dalam Pemerintahan................................................. 11
E. Perkembangan Regulasi Terkait Keuangan Negara ...................... 12
F. Standar Akuntansi Pemerintahan .................................................. 14
G. Pengungkapan pada Laporan Keuangan & Catatan atas Laporan
Keuangan....................................................................................... 17
H. Pelaporan dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah................. 21
I. Penelitian Terdahulu...................................................................... 23
J. Kerangka Pikir............................................................................... 28
H. Hipotesis........................................................................................ 32
BAB III METODOLOGI PENELITIAN......................................................... 33
A. Lokasi dan Waktu Penelitian ......................................................... 33
B. Teknik Pengumpulan data ............................................................. 33
C. Jenis Dan Sumber Data ................................................................. 33
v
D. Populasi dan Sampel ..................................................................... 35
E. Metode Analisis Data .................................................................... 35
BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN ................................ 40
A. Struktur Organisasi........................................................................ 40
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN................................... 51
A. Analisis Deskriptif......................................................................... 51
B. Uji Regresi Linear Berganda......................................................... 60
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN ......................................................... 63
A. Kesimpulan.................................................................................... 63
B. Saran.............................................................................................. 64
DAFTAR REFERENSI ................................................................................... 65
LAMPIRAN
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pemerintah Daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dituntut untuk melakukan
transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangannya agar tercipta
pemerintahan yang bersih. Salah satu upaya konkrit Pemerintah Daerah untuk
mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangannya adalah
melalui penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah yang memenuhi prinsip
tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan yang
telah diterima secara umum. Standar Akuntansi Pemerintahan ini diatur dalam
Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2005. Dalam kerangka konseptual
Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan salah satu prinsip akuntansi adalah
pengungkapan lengkap (full disclosure), dimana laporan keuangan menyajikan
secara lengkap informasi-informasi yang berguna bagi pengguna laporan baik
pada lembar muka laporan keuangan ataupun pada Catatan atas Laporan
Keuangan (CaLK).
Dengan adanya Standar Akuntansi Pemerintahan, Undang-Undang dan
Peraturan Pemerintah yang mendukung maka Pemerintah Daerah telah menyusun
laporan keuangan sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.
Tetapi, apakah laporan keuangan tersebut telah mengungkapkan informasi yang
lengkap dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah. Beberapa penelitian yang
telah dilakukan untuk mengukur tingkat kepatuhan pengungkapan wajib Laporan
2
Hasil pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
yang masih terbilang rendah membuat peneliti ingin menganalisis lebih lanjut
tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan wajib LKPD.
Penelitian yang di lakukan oleh Dyah Setyaningrum dan Febriyani
Syafitri (2012) Meneliti tentang Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah
Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan, Hasil penelitiannya
menunjukkan bahwa Ukuran legislative, umur administrasi Pemda, kekayaan
Pemda, dan intergovernmental revenue. Variabel independen lainnya, yaitu
ukuran Pemda , diferensiasi fungsional, spesialisasi pekerjaan, pembiayaan utang,
dan Rasio kemandirian keuangan daerah tidak terbukti mempunyai pengaruh
terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemda Kabupaten/Kota di
Indonesia tahun anggaran 2008-2009.
Heri Atapson V Girsang (2015) Meneliti tentang Analisis Faktor-faktor
yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah, Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Tidak satupun dari variable
yang diuji yang menunjukkan adalanya pengaruh signifikan, atau dengan kata lain
variable ukuran pemerintah daerah, rasio kemandirian keuangan pemerintah
daerah, diferensiasi fungsional pemerintah daerah, pembiayaan utang pemerintah
daerah, tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, dan
umur pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat penhungkapan LKPD
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2010-2012.
Ririrn Hendriyani dan Afrizal Tahar (2015) Meneliti tentang Analisis
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan
3
Pemerintah Provinsi Di Indonesia, Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa
Tingkat ketergantungan berpengaruh negative terhadap tingkat pengungkapan
laporan Keuangan pemerintah provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya
Dana Alokasi Umum yang diterima daerah tidak mempengaruhi tingkat
pengungkapan, karena insentif pelaporan keuangan untuk mendapatkan opini
wajar, bukan dalam hal kualitas pengungkapan.
Mempertimbangkan hasil penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini
bermaksud untuk menganalisis lebih lanjut pengaruh karakteristik Pemerintah
Daerah terhadap pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
Dengan demikian, penelitian ini fokus kepada karakteristik Pemerintah Daerah di
Indonesia yang termasuk dalam kelompok struktur organisasi dan lingkungan
eksternal dari Pemerintah Daerah untuk menganalisis apakah faktor-faktor
tersebut mempengaruhi pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
(LKPD), maka penulis mengambil judul “ Analisis Pengaruh Karakteristik
Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa “
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan
sebelumnya, peneliti ingin menguji pengaruh faktor-faktor yang termasuk
karakteristik Pemerintah Daerah terhadap tingkat pengungkapan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Indonesia, sehingga rumusan masalah
dalam penelitian ini adalah: Apakah ukuran Pemerintah Daerah dan Ukuran
4
Legislatif berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah?
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini untuk
membuktikan secara empiris pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam rumusan
masalahan di atas yaitu: Untuk mengetahui pengaruh ukuran Pemerintah Daerah
dan Ukuran Legislatif terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah di Kabupaten Gowa.
D. Manfaat Penelitian
Adapun Manfaat yang di harapkan dari hasil penelitian ini adala :
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini di harapkan dapat mengetahuan mengenai karakteristik
Pemerintah Daerah yang mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan
keuangan Pemerintah Daerah.
2. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan sebagai suatu dorongan untuk meningkatkan
pengungkapan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, agar kualitas
pelaporan lebih baik.
3. Kebijakan
Penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi bagi para masyarakat
untuk mengetahui tingkat pengungkapan laporan keuangan Pemerintah
Daerah.
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Pemerintahan Daerah di Indonesia
Definisi Pemerintahan Daerah dalam Undang-Undang No. 32 Tahun
2004 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan
DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi, dan
daerah Provinsi itu dibagi lagi menjadi Kabupaten dan Kota yang masing-masing
mempunyai pemerintahan daerah. Setiap daerah dipimpin oleh kepala Pemerintah
Daerah yang disebut kepala daerah. Kepala daerah untuk Provinsi disebut
Gubernur, untuk Kabupaten disebut Bupati dan untuk Kota disebut Walikota.
Dalam menjalankan tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah, Gubernur
bertanggung jawab kepada DPRD Provinsi, sedangkan Bupati atau Walikota
bertanggung jawab kepada DPRD Kabupaten/DPRD Kota dan berkewajiban
memberikan laporan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dalam
rangka pembinaan dan pengawasan.
Sejak tahun 2001, Indonesia mulai menjalankan prinsip-prinsip
desentralisasi dan otonomi daerah. Kebijakan ini mengubah penyelenggaraan
pemerintahan dari yang sebelumnya bersifat terpusat menjadi terdesentralisasi
yang berarti adanya penyerahan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah
pusat kepada Pemerintah Daerah.
6
Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yangluas, nyata dan
bertanggung jawab, Pemerintah Daerah diberi kewenangan dan tanggung jawab
untuk mengurus rumah tangganya sendiri, baik dari segi administratif
pemerintahan maupun dari segi pengelolaan keuangannya yang dibutuhkan untuk
kegiatan operasionalnya dan pelayanan kepada masyarakat.
Dengan adanya desentralisasi dan otonomi daerah, diharapkan dapat
meningkatkan kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan daerah, namun pada
kenyataannya dengan adanya otonomi daerah malah menimbulkan potensi
munculnya agency problem karena adanya informasi yang asimetris. Pemerintah
Daerah menjadi agen yang harus menjalankan amanah yang diberikan oleh
masyarakat sebagai prinsipal. Dengan demikian, pihak agen cenderung memiliki
informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan prinsipal, sehingga agen dapat
melakukan sesuatu berdasarkan kepentingan pribadi dan mengabaikan
kepentingan prinsipal. Oleh karena itu, diperlukan transparansi dan
pertanggungjawaban keuangan LKPD.
B. Karakteristik Pemerintah Daerah
Karakteristik berarti memunyai sifat khas sesuai dengan perwatakan
tertentu (Suryani, 2016). Karakteristik adalah ciri-ciri khusus sesuai dengan
perwatakan tertentu yang membedakan sesuatu dengan sesuatu yang lain.
Karakteristik pemerintah daerah berarti sifat khas dari otoritas administratif
pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Elemen-elemen yang
terdapat dalam laporan keuangan pemerintah daerah dapat menggambarkan
karakteristik pemerintah daerah. Laporan keuangan merupakan suatu alat yang
7
memfasilitasi transparansi akuntabilitas publik,yang menyediakan informasi
yang relevan mengenai kegiatan operasionalnya, posisi keuangan, arus kas
dan penjelasan atas pos-pos yang ada di dalam laporan keuangan tersebut. Pada
penelitian-penelitian di sektor pemerintahan, karakteristik pemerintah daerah
sering digunakan sebagai proksi dalam item-item pada laporan keuangan
pemerintah daerah yang bersangkutan.
Setyaningrum dan Syafitri (2012) mendefinisikan karakteristik
pemerintah daerah dapat diwakili dengan ukuran pemerintah daerah, ukuran
legislatif, umur administratif pemerintah daerah, kekayaan pemerintah daerah,
diferensiasi fungsional, spesialisasi pekerjaan, rasio kemandirian keuangan
daerah dan intergovernmental revenue. Feriyanti dkk. (2015) mendefinisikan
karakteristik pemerintah daerah dengan diwakili oleh kekayaan daerah,
tingkat ketergantungan, umur administrative pemerintah daerah dan ukuran
legislatif. Hilmi dan Martani (2010) menggunakan proksi Kekayaan daerah,
tingkat ketergantungan daerah dan total aset sebagai karakteristik pemerintah
daerah.
Penelitian ini akan menguji secara komprehensif karakteristik pemerintah
daerah yang diduga mempengaruhi tingkat pengungkapan wajib LKPD.
Karakteristik pemerintah daerah yang akan diteliti di dalam penelitian ini adalah
kekayaan daerah, ukuran pemerintah daerah, rasio kemandirian keuangan daerah
serta rasio intergovernmental revenue.
Karakteristik berarti mempunyai sifat khas sesuai dengan perwatakan
tertentu. Lesmana (2010) mengatakan bahwa karakteristik Pemerintah Daerah
8
berarti sifat khas dari otoritas administratif Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kota. Elemen-elemen yang terdapat dalam laporan keuangan
Pemerintah Daerah dapat menggambarkan karakteristik Pemerintah Daerah.
Laporan keuangan merupakan suatu alat yang memfasilitasi transparansi
akuntabilitas publik, yang menyediakan informasi yang relevan mengenai
kegiatan operasionalnya, posisi keuangan, arus kas, dan penjelasan atas pos-pos
yang ada di dalam laporan keuangan tersebut.
Pada penelitian-penelitian di sektor pemerintahan, karakteristik
Pemerintah Daerah sering digunakan sebagai proksi dalam item-item pada laporan
keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Seperti penelitian Patrick
(2007), menjelaskan karakteristik Pemerintah Daerah Pennsylvania, dengan
membagi karakteristik ke dalam tiga kelompok. Pertama, budaya organisasi,
dengan menggunakan proksi kecenderungan Pemerintah Daerah dan tanggapan
terhadap konstituen. Kedua, struktur organisasi, dengan menggunakan proksi
spesialisasi pekerjaan, diferensiasi fungsional, administrative intensity,
ketersediaan slack resources dan ukuran organisasi.
Karakteristik yang terakhir, yaitu lingkungan eksternal, dengan
menggunakan proksi pembiayaan utang dan intergovernmental revenue.
Suhardjanto, et.al (2010) menguji tingkat kepatuhan pengungkapan LKPD
terhadap SAP dengan menggunakan modifikasi model Patrick (2007),
karakteristik Pemerintah Daerah yang digunakan adalah ukuran, kekayaan,
perbedaan fungsional, usia, pembiayaan utang, dana perimbangan dan latar
belakang pendidikan bupati.
9
C. Perkembangan Regulasi Standar Akuntansi
Otonomi daerah dan sistem pemerintahan desentralisasi mulai diterapkan
di Indonesia pada tahun 2001. Adanya pembaruan ini mengakibatkan adanya
transfer kewenangan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada
pemerintah daerah. Penyelenggaraan pemerintahan yang tadinya menggunakan
prinsip-prinsip sentralisasi (terpusat) berubah menjadi terdesentralisasi. Dengan
adanya pergeseran prinsip-prinsip pemerintahan ini, artinya pemerintah pusat
memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk bertanggung jawab
secara mandiri terhadap urusan rumah tangga masing-masing daerah, baik dari
segi administratif, pengelolaan keuangan maupun pelayanan terhadap
masyarakat. Dengan semakin bebasnya bagi pemerintah daerah dalam
mengurus rumah tangganya sendiri, maka semakin dibutuhkan pengawasan
yang lebih terhadap kinerja masing-masing pemerintah daerah. Oleh karena
itu, sejak diterapkannya sistem desentralisasi, pemerintah daerah semakin
dituntut untuk membuat laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan
yang relevan dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas
pemerintahan (Setyaningrum dan Syafitri, 2012).
Berdasarkan Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara dan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
dijelaskan bahwa baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam
membuat laporan keuangan harus sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi
Pemerintahan). Berdasarkan hal tersebut, maka ditetapkanlah Peraturan
Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang
10
berbasis kas menuju akrual. Berdasarkan PP No 24/2005, Standar Akuntansi
Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam
menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
SAP dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan yang
setidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas
dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dengan diberlakukan SAP dalam
pertanggungjawaban keuangan pemerintah, diharapkan akan menghasilkan
sebuah laporan pertanggungjawaban yang bermutu; memberikan informasi yang
lengkap; akurat dan mudah dipahami berbagai pihak terutama DPR dan BPK
dalam menjalankan tugasnya.
Pada bulan Oktober 2010, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah
No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dengan basis
akrual. PP ini dikeluarkan sebagai pengganti PP No. 24 Tahun 2005. Akan
tetapi dalam PP yang baru tidak hanya menerapkan basis akrual saja, namun
masih terdapat penerapan berbasis kas menuju akrual sebagaimana yang diatur di
dalam PP No. 24 Tahun 2005.
SAP kemudian disempurnakan dengan dikeluarkannya bulletin teknis
SAP. Bulletin teknis SAP berfungsi untuk mengatasi masalah teknis
akuntansi dan memberikan informasi yang berisi penjelasan teknis akuntansi
sebagai pedoman bagi pengguna yang diatur dalam Bulletin Teknis No. 3.
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus diaudit oleh BPK sebagai bentuk
11
pengawasan. Dari pemeriksaan tersebut BPK dapat memberikan opini atas
kewajaran informasi keuangan di dalam LKPD tersebut.
D. Teori Agensi dalam Pemerintahan
Teori keagenan adalah hubungan antara dua pihak atau lebih, dimana
satu pihak (agent) setuju untuk bertindak dengan persetujuan pihak yang lain
(principal). Zimmerman (1997), mengatakan bahwa agency problem muncul
ketika prinsipal mendelegasikan kewenangan pengambilan keputusan kepada
agen. Menurut Meisser (2006) dalam Endrianto (2010), hubungan keagenan ini
menyebabkan dua permasalahan, yaitu adanya informasi asimetris dimana agen
secara umum memiliki lebih banyak informasi dari prinsipal dan terjadinya
konflik kepentingan akibat ketidaksamaan tujuan, dimana agen tidak selalu
bertindak sesuai dengan tujuan kepentingan prinsipal. Dengan demikian, agency
problem muncul karena agen yang mempunyai informasi yang lebih baik,
berkesempatan untuk mengambil keputusan atau bertindak sesuai dengan
kepentingannya tanpa menghiraukan kepentingan principal.
Zimmerman (1997) menyatakan bahwa agency problem terjadi pada
semua organisasi. Pada perusahaan agency problem terjadi antara pemegang
saham sebagai principal dan manajemen sebagai agent. Pada sektor pemerintahan
agency problem terjadi antara pejabat yang terpilih rakyat sebagai agent dan para
pemilih (masyarakat) sebagai principal. Pejabat pada pemerintahan sebagai pihak
yang menyelenggarakan pelayanan publik, memiliki lebih banyak informasi
sehingga dapat melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat
12
sebagai principal seperti menggunakan kepentingan pribadi, termasuk korupsi
(Burki dan Perry, 2001; Sudorowerti, 2006 dalam Darmastuti, 2011).
Menurut Lane (2003) dalam Halim dan Abdullah (2006) juga
menyatakan bahwa teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi sektor
publik. Masalah keagenan yang terjadi pada pemerintahan, yaitu antara eksekutif
dan legislatif dan antara legislatif dengan publik. Dalam hubungan keagenan
antara eksekutif dan legislatif, eksekutif sebagai agen dan legislatif sebagai
prinsipal. Dalam hal ini, legislator ingin dipilih kembali, dan agar terpilih
kembali, legislator mencari program dan project yang membuatnya populer di
mata konstituen.
Dalam hubungan keagenan antara legislatif sebagai agen dan publik
sebagai prinsipal. Von Hagen (2003) dalam Abdullah (2006) berpendapat bahwa
hubungan prinsipal-agen yang terjadi antara pemilih (voters) dan legislatif pada
dasarnya menunjukkan bagaimana voters memilih politisi untuk membuat
keputusan-keputusan tentang belanja publik untuk mereka dan mereka
memberikan dana dengan membayar pajak. Ketika pejabat kemudian terlibat
dalam pembuatan keputusan atas pengalokasian belanja dalam anggaran, maka
diharapkan dapat mewakili kepentingan atau preferensi prinsipal atau
pemilihnya.Pada kenyataannya pejabat sebagai agen tidak selalu memiliki
kepentingan yang sama dengan publik.
E. Perkembangan Regulasi Terkait Keuangan Negara
Pada awalnya, pelaksanaan pengelolaan keuangan negara masih
menggunakan ketentuan perundang-undangan yang disusun pada masa
13
pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Akan tetapi, peraturan
perundangundangan tersebut tidak dapat mengakomodasi berbagai perkembangan
yang terjadi dalam sistem kelembagaan negara dan pengelolaan keuangan
pemerintahan negara Republik Indonesia. Kelemahan perundang-undangan dalam
bidang keuangan menjadi salah satu penyebab terjadinya bentuk penyimpangan
dalam pengelolaan keuangan negara.
Oleh karena itu, untuk menghilangkan penyimpangan tersebut diperlukan
suatu undang-undang yang mengatur pengelolaan keuangan negara. Sehingga,
dikeluarkanlah Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara yang memberikan perubahan pada pengelolaan keuangan daerah. Hal-hal
baru dan perubahan mendasar yang terdapat dalam peraturan ini dengan peraturan
sebelumnya meliputi pengertian dan ruang lingkup keuangan negara, asas-asas
umum pengelolaan keuangan negara, kedudukan Presiden sebagai pemegang
kekuasaan pengelolaan keuangan negara, pendelegasian kekuasaan Presiden
kepada Menteri Keuangan dan Menteri/Pimpinan Lembaga, susunan APBN dan
APBD, pengaturan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan bank sentral,
Pemerintah Daerah dan pemerintah/lembaga asing, pengaturan hubungan
keuangan antara pemerintah dengan perusahaan negara dan perusahaan swasta
dan badan pengelola dana masyarakat, serta penetapan bentuk dan batas waktu
penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan APBD.
Dengan adanya undang-undang ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi
dan akuntabilitas laporan keuangan Pemerintah Daerah.
14
Sejalan dengan perkembangan kebutuhan pengelolaan keuangan negara,
dirasakan pula semakin pentingnya fungsi perbendaharaan negara dalam rangka
pengelolaan sumber daya keuangan pemerintah yang terbatas secara efisien.
Perbendaharaan Negara diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004.
Dalam undang-undang ini diatur prinsip-prinsip yang berkaitan dengan
pelaksanaan fungsi-fungsi pengelolaan kas, perencanaan penerimaan dan
pengeluaran, pengelolaan utang piutang dan investasi serta barang milik
negara/daerah yang selama ini belum mendapat perhatian yang memadai.
Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan
ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003
tentangKeuangan Negara dan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara perlu dilakukan pemeriksaan oleh satu badan pemeriksa
keuangan yang bebas dan mandiri yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor
15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Pengelolaan Keuangan Negara. Pemeriksaan Negara meliputi pemeriksaan atas
pengelolaan keuangan Negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab negara.
Pemeriksaan terdiri atas pemeriksaan keuangan, yaitu pemeriksaan atas laporan
keuangan; pemeriksaan kinerja, yaitu pemeriksaan atas pengelolaan keuangan
Negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta
pemeriksaan aspek efektivitas; dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
F. Standar Akuntansi Pemerintahan
Dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
menyebutkan dengan jelas bahwa laporan pertanggungjawaban keuangan
15
pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah harus disajikan sesuai standar akuntansi
pemerintahan. Selanjutnya, Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 juga menyebutkan
arti penting standar akuntansi pemerintahan. Undang-Undang otonomi yang
terbaru, yaitu Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
juga menyebutkan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan
standar akuntansi pemerintahan.
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa standar akuntansi
pemerintahan sangat dibutuhkan sebagai pedoman pelaporan keuangan dalam
pemerintahan. Dengan demikian, pada tanggal 13 Juni 2005, Pemerintah
menetapkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan.
SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun
dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP mengatur mengenai
informasiyang harus disajikan dalam laporan keuangan, bagaimana menetapkan,
mengukurdan melaporkannya. Untuk selanjutnya, SAP dijadikan acuan wajib
dalam penyajian laporan keuangan entitas pemerintah, baik pemerintah pusat
maupun Pemerintah Daerah. Pengguna laporan keuangan termasuk legislatif juga
akan menggunakan SAP untuk memahami informasi yang disajikan dalam
laporan keuangan dan pihak auditor eksternal (BPK) akan menggunakan SAP
sebagai kriteria dalam pelaksanaan audit. Dengan demikian, SAP menjadi
pedoman untuk menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna dan auditor.
Laporan keuangan pokok yang harus disajikan oleh Pemerintah Daerah
berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 adalah:
16
1. Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah
pusat atau daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. Laporan
Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian
sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang
menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu
periode pelaporan. Unsur-unsur yang harus disajikan dalam Laporan Realisasi
Anggaran sekurang-kurangnya terdiri dari pendapatan, belanja, transfer,
surplus/pdefisit, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.
2. Neraca
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai
aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Neraca mencantumkan
sekurang-kurangnya pos-pos, yaitu kas dan setara kas, investasi jangka pendek,
piutang pajak dan bukan pajak, persediaan, investasi jangka panjang, aset tetap,
kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang, dan ekuitas dana.
3. Laporan Arus Kas
Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas
operasional, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan transaksi
nonanggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan
saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur yang
dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas.
4. Catatan atas Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi
penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi
17
Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan
juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh
entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk
diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-
ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan
secara wajar.
G. Pengungkapan pada Laporan Keuangan & Catatan atas LaporanKeuangan
Kata disclosure artinya tidak menutupi atau tidak menyembunyikan
(Ghozali dan Chariri, 2007:377). Pengungkapan (disclosure) berkaitan dengan
cara pembeberan atau penjelasan hal-hal informative yang dianggap penting
dan bermanfaat bagi pemakai selain apa yang dapat dinyatakan melalui laporan
keuangan utama (Suripto, 1999). Secara umum, tujuan pengungkapan adalah
menyajikan informasi yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pelaporan
keuangan dan untuk melayani berbagai pihak yang memunyai kepentingan
berbeda-beda (Suhardjanto dan Yulianingtyas, 2011).
Menurut Ghozali dan Chariri (2007:393) ada dua jenis pengungkapan
dalam hubungannya dengan persyaratan yang ditetapkan standar, yaitu:
1. Pengungkapan wajib (mandatory disclosure)
Pengungkapan wajib adalah pengungkapan minimum yang disyaratkan
oleh standar akuntansi yang berlaku. Untuk sector pemerintahan di
Indonesia, baik pemerintah pusat maupun daerah pengungkapan informasi
dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah mengacu pada Peraturan
18
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Dalam Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan
mengharuskan adanya pengungkapan lengkap (full disclosure), dimana
laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi-informasi yang
berguna bagi pengguna laporan baik pada lembar muka laporan keuangan
ataupun pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
2. Pengungkapan sukarela (voluntary disclosure)
3. Pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan butir-butir yang
dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh standar
atau peraturan yang berlaku (Daarough dalam Na’im dan Rakhman,
2000). Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan melebihi yang
diwajibkan (Na’im dan Rakhman, 2000). Dalam PP No 24 Tahun 2005
mengenai struktur Catatan atas Laporan Keuangan disebutkan CaLK
meliputi pengungkapan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian
yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
Salah satu alat untuk memfasilitasi terciptanya transparansi akuntabilitas
publik adalah melalui penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah. Pelaporan
keuangan dilakukan untuk kepentingan:
a. Akuntabilitas, berarti mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya
serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam
mencapai tujuan yang telah ditetapkan,
b. Manajemen, dimaksudkan membantu para pengguna untuk mengevaluasi
pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga
19
memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh
aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat,
c. Transparansi, yaitu memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur
kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak
untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban
pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan
ketaatannya pada peraturan perundang-undangan dan
d. Keseimbangan antar generasi, yaitu membantu para pengguna dalam
mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk
membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang
akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.
Seberapa banyak informasi yang dapat diterima oleh para pengguna
laporan keuangan tergantung dari sejauh mana tingkat pengungkapan yang
dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Chariri dan Ghozali (2003) dalam Lesmana
(2010), mengelompokkan pengungkapan (disclosure) menjadi dua macam.
Pertama, pengungkapan wajib (mandatory disclosure), merupakan pengungkapan
tentang informasi yang diharuskan oleh peraturan yang telah ditetapkan oleh
badan otoriter. Untuk sektor pemerintahan di Indonesia, baik pemerintah pusat
maupun daerah pengungkapan informasi dalam laporan keuangan Pemerintah
Daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam Kerangka Konseptual Standar Akuntansi
Pemerintahan menyebutkan mengharuskan adanya pengungkapan lengkap (full
disclosure), dimana laporan keuangan menyajikan secara lengkap
20
informasiinformasi yang berguna bagi pengguna laporan baik pada lembar muka
laporan keuangan ataupun pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Untuk
lebih mengoperasionalkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemerintah Daerah juga dapat melihat Peraturan
Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah.
Pengungkapan yang kedua yaitu, pengungkapan sukarela (voluntary
disclosure), merupakan informasi yang tidak diwajibkan oleh suatu peraturan
yang berlaku, tetapi diungkapkan oleh entitas karena dianggap relevan dengan
kebutuhan pemakai laporan keuangan. Dalam PP No 24 Tahun 2005 mengenai
struktur Catatan atas Laporan Keuangan disebutkan CaLK meliputi pengungkapan
informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak
disajikan dalam lembar muka Laporan Keuangan.
Salah satu komponen dalam laporan pokok adalah catatan atas laporan
keuangan (CaLK). Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan
keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk
pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. CaLK harus disajikan
secara sistematis, setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan
Laporan Arus Kas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait
dalam CaLK. Informasi yang harus disajikan oleh Pemerintah Daerah dalam
CaLK adalah sebagai berikut:
a) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro,
pencapaian target Undang-undang APBN/Perda APBD, berikut kendala dan
21
hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
b) Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;
c) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan
kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas
transaksitransaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
d) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Standar Akuntansi
Pemerintahan yang belum disajikan pada lembar muka (on the face) laporan
keuangan;
e) Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul
sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan
rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas; dan
f) Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang
wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan.
H. Pelaporan dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010, Laporan
Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan
transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelapor. Laporan
keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi
keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan
selama satu periode pelaporan Laporan keuangan terutama digunakan untuk
mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melakssanakan
kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi
22
efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan
ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan PP No. 71 tahun 2010, pelaporan keuangan pemerintah
seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam
menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, social
maupun politik dengan:
1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan
untuk membiayai seluruh pengeluaran.
2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memeroleh sumber daya
ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan.
3. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai
seluruh kegiatan dan mencukupi kebutuhan kasnya.
4. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang
digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah
dicapai.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas
pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka
pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak
dan pinjaman.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas
pelaporan, apakah mengalami kenaikan dan penurunan sebagai akibat yang
dilakukan selama periode pelaporan.
23
Berdasarkan pada PP No 71 2010, laporan keuangan pokok pemerintah
daerah terdiri dari:
1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);
3. Neraca;
4. Laporan Operasional (LO);
5. Laporan Arus Kas (LAK);
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
I. Penelitian Terdahulu
Penelitian yang di lakukan oleh Setyaningrum dan Syafitri (2012)
Meneliti tentang Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap
Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan, Hasil penelitiannya menunjukkan
bahwa Ukuran legislative, umur administrasi Pemda, kekayaan Pemda, dan
intergovernmental revenue. Variabel independen lainnya, yaitu ukuran Pemda ,
diferensiasi fungsional, spesialisasi pekerjaan, pembiayaan utang, dan Rasio
kemandirian keuangan daerah tidak terbukti mempunyai pengaruh terhadap
tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemda Kabupaten/Kota di Indonesia
tahun anggaran 2008-2009.
Girsang (2015) Meneliti tentang Analisis Faktor-faktor yang
Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah,
Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Tidak satupun dari variable yang diuji
yang menunjukkan adalanya pengaruh signifikan, atau dengan kata lain variable
24
ukuran pemerintah daerah, rasio kemandirian keuangan pemerintah daerah,
diferensiasi fungsional pemerintah daerah, pembiayaan utang pemerintah daerah,
tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, dan umur
pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat penhungkapan LKPD
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2010-2012.
Hendriyani dan Tahar (2015) Meneliti tentang Analisis Faktor-faktor
yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah
Provinsi Di Indonesia, Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Tingkat
ketergantungan berpengaruh negative terhadap tingkat pengungkapan laporan
Keuangan pemerintah provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya Dana
Alokasi Umum yang diterima daerah tidak mempengaruhi tingkat pengungkapan,
karena insentif pelaporan keuangan untuk mendapatkan opini wajar, bukan dalam
hal kualitas pengungkapan.
Suranta dan Siregar (2015) Meneliti tentang Pengaruh Karakteristik
Pemerintah Daerah Terhadap Kepatuhan Investasi Pemerintah Daerah, Hasil
penelitiannya Bertujuan untuk mengetahui pengaruh Karakteristik daerah terhadap
kepatuhan pengungkapan investasi serta membandingkan kepatuhan
pengungkapan investasi antara pemerintah daerah di pulau Jawa dan Sumatra.
Hasil penelitian ini Menyimpulkan Bahwa; (a) Umur administrasif pemerintah
daerah secara signifikan mempengaruhi pengungkapan investasi pemerintah
daerah, (b) Size investasi, jumlah SKPD, latar belakang pendidikan kepala daerah
dan intergovernmental Reevenue tidak berpengaruh signifikan terhadap
pengungkapan investasi pemerintah daerah, (c) Terdapat perbedaan antara
25
pengungkapan investasi pemerintah daerah di jawa dan pengungkapan investasi
pemerintah daerah di Sumatra.
Suhardjanto dan Yulianingtyas (2011) Meneliti tentang Pengaruh
karakteristik pemerintah daerah terhadap kepatuhan pengungkapan wajib dalam
laporan keuangan pemerintah daerah, karakteristik tersebut meliputi ; ukuran
daerah (size), jumlah SKPD, dan status daerah. Jumlah anggota DPRD dan lokasi
pemerintah daerah di gunakan sebagai variable control dalam penelitian ini.
Beberapa saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitiannya
adalah: (a) Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan wajib
pemerintah daerah diindonesia masih sangat rendah, oleh karena itu , penerapan
rewards and punishment secara tegas perlu dilakukan agar pemerintah daerah taat
terhadap peraturan perundangan yang telah ditetapkan.(b) Keberhasilan dalam
perwujudan prinsip goog governance dalam suatu daerah memerlukan kerjasama
yang baik antar pihak manajemen pemerintahan, salah satunya adalah satuan kerja
perangkat daerah.
Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa jumlah SKPD tidak
berpengaruh terhadap pengungkapan wajib, mengindikasikan bahwa tidak
terdapat koordinasi dan kerjasama yang baik antar SKPD.
Hasthoro dan Sunardi (2016) Meneliti tentang Tata kelola public dan
kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia, Hasil penelitian ini dapat
memberikan bukti empiris bahwa budaya hukum dan partisipasi merupakan
predictor bagi kinerja keuangan pemerintah daerah, dengan ukuran organisasi
(size) merupakan factor penting sebagai variable control. Dalam pengujian regresi
26
secara bersama-sama semua variable independen mempunyai pengaruh terhadap
variable dependen.penegakan hukum dan peningkatan partisipasi masyarakat
perluh di upayakan lebih intensif oleh pemerintah daerah untuk memperoleh
kepercayaan dan dukungan oleh masyarakat sehingga dapat maningkatkan kinerja.
Mustoffa (2015) Meneliti tentang Faktor-faktor Karakteristik pemerintah
daerah yang mempengaruhi belanja operasi, Hasil penelitian secara statiskik pada
penelitian ini antara lain: (a) Variabel Rasio kemandirian secara parsial tidak ada
pengaruh signifikan rasio kemandirian terhadap Belanja Operasi. (b) Variabel
HDI secara parsial tidak ada pengaruh signifikan HDI terhadap belanja operasi,
(c) Variabel ukuran Legislatif secara parsial ada pengaruh signifikan legislator
size terhadap belanja operasi. (d) Variabel Size secara parsial ada pengaruh
signifikan size terhadap belanja operasi, (e) Variabel Status secara parsial ada
pengaruh signifikan dtatus terhadap belanja operasi.
Mangkunegara (2015) Meneliti tentang Pengaruh karakteristik keuangan
dan hasil pemeriksaan pada kesejahteraan masyarakat di provinsi Sumatra utara,
hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Kinerja pemerintah daerah dapat diukur
dari tingkat kesejahteraan masyarakat. Kajian ini dilakukan untuk
menggambarkan hubungan karakteristik kauangan pemerintah daerah dan hasil
pemeriksaan BPK terhadap kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan
kesejahteraan masyarakat yang diproksikan dengan IMP. (a) Total asset
berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah dalam
mewujudkan kesejahteraan masyarakat. (b) Belanja modal berpengaruh negatiif
signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan
27
masyarakat. (c) Hasil pemeriksaan berpengaruh negative signifikan terhadap
kinerja pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Lesmana (2010) juga meneliti pengaruh karakteristik pemerintah daerah
terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD. Karakteristik pemerintah daerah
yang digunakan adalah ukuran pemerintah daerah, kewajiban, pendapatan
transfer, umur pemerintah daerah, jumlah satuan kerja perangkat daerah, rasio
kemandirian keuangan daerah. Hasil pengujiannya menunjukkan bahwa dua
variable karakteristik pemerintah daerah secara positif dan signifikan
mempengaruhi pengungkapan wajib LKPD, yaitu variable umur pemerintah
daerah dan rasio kemandirian keuangan daerah.
Puspita dan Martani (2005) menelti Analisis pengaruh kinerja dan
karakteristik pemda terdapat tingkat pengungkapan dan kualitas informasi dalam
website pemda. Hasil penelitiannya adalah Pemda mengungkapkan informasi
pada websitenya pada tingkat pada tingkat 44.84% (total pengungkapan), 47%
(pengungkapan konten) dan 42.61%. (presentasi pengungkapan).
Pengungkapan dalam website pemda di Indonesia masih tergolong
rendah, karena masih berada dibawah level 50%. Informasi yang paling banyak
disajikan adalah profil daerah, namun informasi tentang kegiatan pembangunan
dan keuangan masih sedikit diungkapkan, namun hal ini menandakan pemda
Indonesia dapat digolongankan telah mulai mengadopsi e-government.
28
Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu
No Peneliti/Ta
hun
Judul Penelitian Meteode
Penelitian
Hasil Penelitian
1 Dyah
Setyaningru
m &
Febriyani
Syafitri
(2012)
Analisis Pengaruh
Karakteristik
Pemerintah
Terhadap Tingkat
Pengungkapan
Laporan Keuangan
Pengujian
Menggunakan
Multiple
regression
dengan
menggunakan
Software E-
Views 6.0
Yaitu Ukuran legislatif,
umur adminastratif Pemda,
kekayaan Pemda, dan
Intergovernmental revenue.
Variabl independen lainnya,
yaitu ukuran Pemda,
diferensisasi fungsional,
spesialisasi pekerjaan,
pembiayaan utang, dan
Rasio kemandirian
keuangan daerah tidak
terbukti mempunyai
pengaruh terhadap tingkat
pengungkapan laporan
keuangan Pemda
Kabupaten/Kota di
Indonesia tahun anggaran
2008-2009
2 Heri
Atapson V
Girsang
(2015)
Analisis Faktor-
faktor yang
Mempengaruhi
Tingkat
Pengungkapan
Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah
Pengujian
Hipotesis
dilakukan
dengan
Menggunakan
Regresi data
Panel
Menunjukkam bahwa tidak
satupun dari Variabel yang
diuji yang menunjukkan
adalanya pengaruh
signifikan, atau dengan kata
lain Variabel ukuran
pemerintah daerah, rasio
kemandirian keuangan
29
pemerintah daerah,
diferensiasi fungsional
pemerintah daerah,
pembiayaan utang
pemerintah daerah, tingkat
ketergantungan pemerintah
daerah terhadap pemerintah
pusat, dan umur pemerintah
daerah tidak berpengaruh
terhadap tingkat LKPD
Kabupaten/Kota di Provinsi
Jawa Tengah periode 2010-
2012
3 Ririn
Hendriyani
dan Afrizal
Tahar
(2015)
Analisis Faktor-
faktor yang
Memengaruhi
Tingkat
Pengungkapan
Laporan Keuangan
Pemerintah
Provinsi Di
indonesia
Analisis yang
digunakan
adalah analisis
Regresi
Berganda
Menunjukkan bahwa
Tingkat ketergantungan
berpengaruh negative
terhadap tingkat
pengungkapan laporan
keuangan pemerintah
provinsi. Hal ini
menunjukkan bahwa
besarnyaDana Alokasi
umum yang diterima daerah
tidak mempengaruhi tingkat
pengungkapan, karena
insentif pelaporan keuangan
untuk mendapatkan opini
wajar, bukan dalam hal
kualitas pengungkapan.
4 Sri Suranta Pengaruh Deskripsi Bertujuan untuk mengetahui
30
Dan
Oktovian
Siregar
(2015)
Karakteristik
Pemerintah Daerah
Terhadap
Kepatuhan
Pengungkapan
Investasi
Pemerintah Daerah
Data, Uji
Statistik
Deskriptif, Uji
Statistik F, dan
Uji statistik T
pengaruh Karakteristik
daerah terhadap kepatuhan
pengungkapan investasi
serta membandingkan
kepatuhan pengungkapan
investasi antara pemerintah
daerah dipulau jawa dan
sumatra.
5 Djoko
Suharjanto
(2011)
Pengaruh
Karakteristik
Pemerintah Daerah
Terhadap
Kepatuhan
Pengungkapan
Wajib Dalam
Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah
Statistik
Deskriptif dan
analisis
Regresi
Berganda
Bertujuan untuk mengetahui
Ukuran daerah (size),
jumlah SKPD, dan Status
Daerah. Jumlah anggota
DPRD dan lokasi
pemerintah daerah
digunakan sebagai Variabel
control
6 Handoko A
Hasthoro
dan Sunardi
Tata kelola Publik
dan Kinerja
Keuangan
Pemerintah Daerah
Di indonesia
Analisi
Regresi
Berganda
Hasil penelitian ini dapat
memberikan bukti empiris
bahwa budaya hukum dan
partisipasi merupakan
predicktor bagi kinerja
keuangan pemerintah
daerah, dengan ukuran
organisasi (size) merupakan
faktor penting sebagai
variabel control.
7 Ardyan
Firdausi
Mustoffa
Faktor-faktor
Karakteristik
Pemerintah Daerah
Analisis Rasio
Kemandirian
dan Pemelihan
Variabel Rasio Kemandirian
secara parsial tidak ada
pengaruh signifikan
31
(2012) yang
Mempengaruhi
Belanja Operasi
sampel
menggunakan
metode
purposive
sampling.
terhadap belanja Operasi,
Variabel HDI secara parsial
tidak ada pengaruh
signifikan belanja Biaya
Operasi, variabel ukuran
Legislatif secara parsial ada
pengaruh signifikan
terhadap operasi, Variabel
Size secara parsial ada
pengaruh signifikan belanja
Operasi.
8 Irfan
Mangkuneg
ara (2015)
Pengaruh
Karakteristik
Keuangan dan
Hasil Pemeriksaan
Pada Kesejahteraan
Masyarakat
Diprovinsi
Sumatera Utara
Analisis Data
Statistik
dengan
Regresi Data
Panel
Kajian ini dilakukan untuk
menggambarkan hubungan
karakteristik keuangan
pemerintah daerah dan hasil
pemeriksaan BPK terhadap
kinerja pemerintah daerah
dalam mewujudkan
kesejahteraan masyarakat
yang diproksikan dengan
IMP.
9 Lesmana
(2010)
Pengaruh
Karakteristik
pemerintah daerah
terhadap tingkat
pengungkapan
wajib LKPD
Analisi
Regresi
berganda
Karakteristik pemerintah
daerah yang digunakan
adalah ukuran pemerintah
daerah, kewajiban,
pendapatan transfer, umur
pemerintah daerah, jumlah
satuan kerja perangkat
daerah, rasio kemandirian
keuangan daerah. Hasil
32
pengujiannya menunjukkan
bahwa dua variabel
karakteristik pemerintah
daerah secara positif dan
signifikan mempengaruhi
pengungkapan wajib LKPD,
yaitu variabel umur
pemerintah daerah dan rasio
kemandirian keuangan
daerah
J. Kerangka Pikir
Penelitian ini di laksanakan pada kantor Pemerintah Daerah Kabupaten
Gowa.
H. Hipotesis
Diduga bahwa Ukuran Pemerintah dan Ukuran Legislatif berpengaruh
terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah kabupaten gowa.
Ukuran Pemerintah DaerahTerhadap Tingkat PengungkapanLaporan Keuangan (X1)
Ukuran Legislatif PemerintahDaerah Terhadap TingkatPengungkapan LaporanKeuangan (X2)
Pengaruh KarakteristikPemerintah Daerah TerhadapTingkat PengungkapanLaporan KeuanganPemerintah Kabupaten Gowa(Y)
33
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten
Gowa. Penelitian ini akan dilakukan selama 2 bulan yakni dimulai tanggal 13
April 2017 sampai 12 Juni 2017.
B. Teknik Pengumpulan data
Dalam rangka mengumpulkan data-data yang diperlukan, penulis
menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:
1. Penelitian Lapangan (Field Research), yaitu mengadakan peninjaun langsung
atau tidak langsung ke lokasi penelitian terhadap aktivitas kantor Pemerintah
Daerah untuk memperoleh data-data sekunder yang diperlukan. Adapun
pelaksanaan penelitian lapangan ini, digunakan teknik pengamatan (Observasi)
yang dilakukan untuk menambah data-data yang actual.
2. Penelitian Kepustakaan, (Library Research), yaitu agar dapat mendekati
kebenaran. Dilakukan dengan cara mengumpulkan data-dat yang bersifat
teoritas dan relevan dengan topic penelitian.
C. Jenis Dan Sumber Data
1. Jenis Data
Menurut Ulum (2016:95) jenis data menurut sifatnya ada dua yaitu Data
Kualitatif dan Data Kuantitatif. Hal ini di njelaskan sebagai berikut:
34
a) Data Kualitatif adalah data yang merupakan pendapat atau judgment
sehingga tidak berupa angka akan tetapi berupa kata atau kalimat. Data
yang diambil langsung berkomunikasi langsung kepada kantor
Pemerintah Daerah.
b) Data Kuantitatif adalah data yang merupakan angka atau bilangan. Data
yang berisikan informasi mengenai pencatatan-pencatatan atas transaksi
keuangan Pemerintah Daerah pada tahun yang berjalan yang di peroleh
dari pengelola yang mempunyai peran penting.
2. Sumber Data
a) Data Primer
Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung
dari sumber pertama,. Menurut Sugiyono (2012:137) yang menyatakan
bahwa “ sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan
data kepada pengumpulan data “. Dalam penelitian ini yang termasuk
data primer adalah diperoleh dari wawancara langsung dengan pihak
yang terkait.
b) Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang di terbitkan atau di gunakan oleh
organisasi yang bukan pengolahnya. Menurut Sugiyono (2012:137) data
sekunder adalah “ sumber data yang tidak langsung memberikan data
kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.
Data sekunder merupakan data penelitian yang di peroleh secara
langsung melalui media perantara ( telah di peroleh dan di catat dari
35
pihak lain). Data ini pada umumnya berupa data statistik, atau pun
keterangan-keterangan dan publikasi lainnya serta bahan-bahan yang
berkaitan dengan topic permasalahan yang diteliti.
D. Populasi dan Sampel
1. Populasi
Populasi adalah wilayah generasi yang terdiri atas objek/ subjek yang di
tetapkan oleh peneliti untuk di pelajari kemudian di tarik kesimpulannya.
Yang menjadi populasi adalah 105 Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten
Gowa.
2. Sampel
Sampel adalah bagian dari populasi yang dapat mewakili seluruh populasi
atau sebagian unsur populasi yang di jadikan objek penelitian yakni 105
pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa.
E. Metode Analisis Data
Analisis data merupakan suatu rangkaian proses penyederhanaan dan
pengelompokkan data-data sesuai dengan alat yang di gunakan. Analisis data yang
di gunakan penulis adalah analisis data Kuantitatif. Metode pengumpulan data
adalah suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan
yang kemudian dikumpulkan sebagai bahan penelitian. Dalam penelitian ini
menggunakan sumber data sekunder, yaitu informasi yang diperoleh dari pihak
lain (Sekarang, 2010). Sesuai dengan tujuan penelitian ini, yaitu menganalisis
pengaruh karakteristik Pemerintah Daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan
36
keuangan Pemerintah Daerah untuk tahun anggaran 2008-2009. Dalam penelitian
ini menggunakan sumber data sekunder, yaitu informasi yang diperoleh dari pihak
lain (Sekarang, 2010).
1. Uji Kualitas Data
Sebelum data dianalisis lebih lanjut maka terlebih dahulu akan diuji
Validasi dan Reliabilitas, yaitu;
a) Uji Validasi di gunakan untuk mengukur seberapa nyata suatu pengujian
atau instrumen mengukur apa yang seharusnya diukur. Pengukuran
diikatkan Valid jika mengukur tujuannya dengan nyata dan benar. Karena
instrument yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk Kuesioner maka
uji validitas data dilakukan dengan uji validitas isi. Pengujian validitas isi
dilakukan dengan menghitung korelasi antara skor setiap item instrument
dengan skor total. Nilai koefisien korelasi antara skor setiap item dengan
skor total dihitung dengan analisis corrected item-total correlation. Suatu
instrument dinyatakan valid apabila koefisien korelasi r (hitung) lebih besar
dibandingkan koefisien korelasi r (tabel) pada taraf signifikan 5% atau 10%.
b) Uji Reliabilitas adalah alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner yang
merupakan indicator dari variabel. Butir pernyataan adalah konsisten. Suatu
alat ukur disebut mempunyai reliabilitas tinggi atau dapat dipercaya jika alat
ukur itu mantap dalam pengertian bahwa alat ukur tersebut stabil, dapat
diandalkan, dan dapat diramalkan. Pengujian reliabilitas dengan
menggunakan cronbach alpha (x). Pengujian cronbach alpha yang lebih
37
dari 0,06 menunjukkan keandalan ( reliabilitas) instrument. Selain itu, yang
semakin mendekati 1 menunjukkan semakin tinggi internal reliabilitasnya.
2. Uji Hipotesis
Sesuai dengan tujuan penelitian ini, yaitu menganalisis pengaruh
karakteristik Pemerintah Daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan
keuangan Pemerintah Daerah untuk tahun anggaran 2008-2009.
1) Uji Koefisien Determinasi (Uji R2)
Koefisien determinasi (Goodness of Fit) yang dinotasikan dengan
R2merupakan suatu ukuran yang penting dalam regresi, karena
dapatmenginformasikan baik atau tidaknya model regresi yang terestimasi.
Ataudengan kata lain, angka tersebut dapat mengukur seberapa dekatkah
garis regresi yang terestimasi dengan data yang sesungguhnya. Nilai
koefisien determinasi (R2) mencerminkan seberapa besar variasi
darivariabel dependen Y dapat diterangkan oleh variabel independen X.
Nilai R2mempunyai interval dari 0 sampai 1. Bila nilai koefisien
determinasi (R2) samadengan 0 berarti variabeldependen Y tidak dapat
diterangkan oleh variabelindependen X sama sekali. Sementara bila nilai
koefisien determinasi (R2) samadengan 1 berarti variabel dependen Y
secara keseluruhan dapat diterangkan olehvariabel independen X. Dengan
demikian, baik atau buruknya suatu persamaanregresi ditentukan oleh R2-
nya yang mempunyai nilai antara 0 dan 1.
2) Uji-F. Uji-F dilakukan untuk melakukan uji hipotesis koefisien regresi
secarabersamaan, melihat apakah seluruh variabel independen secara
38
bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Uji-F
dilakukan dengan membandingkan nilai F-statistik dengan F-tabel, jika F-
statistik lebih besar darinilai F-tabel maka model regresi tersebut signifikan.
Cara lainnya dapat dilakukandengan melihat nilai prob (F-statistik). Jika
nilai prob (F-statistik) lebih kecil dari α = 5%, maka seluruh variabel
independen secara bersama-sama berpengaruhsignifikan terhadap variabel
dependen.
3) Uji-t
Setelah melakukan uji koefisien secara keseluruhan maka selanjutnyaadalah
menghitung koefisien regresi secara individu, dengan menggunakan uji-
t.Uji-t dilakukan untuk melihat apakah masing-masing variabel
independenberpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Uji-t
dilakukan denganmembandingkan nilai t-statistik dengan t-tabel, jika t-
statistik lebih besar dari nilait-tabel maka variabel independen berpengaruh
secara signifikan terhadap variabeldependen. Uji-t juga dapat dilakukan
dengan melihat nilai prob (t-statistik). Jikanilai prob (t-statistik) lebih kecil
dari α = 5%, maka variabel independen secaraberpengaruh signifikan
terhadap variabel dependen.
4) Persamaan Regresi Berganda
Yaitu suatu metode yang digunakan untuk mengetahui pengaruh suatu
kejadian satu variabel bebas terhadap suatu kejadian satu variabel terikat.
Y= a+b1X1+b2X2+e
Keterangan :
39
Y = Pengungkapan laporan keuangan
X1 = Ukuran Pemerintah
X2 = Ukuran Legislatif
a = koefisien Regresi
b = Konstanta
e = Error
40
BAB IV
GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN
Aparat pemerintah dirasakan cukup profesional, terutama dalam mengatasi
keadaan dan lebih berorientasi kepada pelayanan masyarakat. Dalam era
reformasi diharapkan agar 3 hal tersebut yakni korupsi, kolusi dan nepotisme
(KKN) tidak terdapat di Kabupaten Gowa. Sikap aparat yang dipengaruhi oleh
sistem, kelembagaan dan budaya masyarakat yang dilayani perlu diubah. Dengan
demikian upaya perubahan dan pembaharuan manajemen pemerintah harus lebih
bersifat komprehensif dan integral.
A. Struktur Organisasi
1. Sekretariat Daerah
Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan berkewajiban membantu Bupati
dalam menyusun kebijakan dan mengkordinasikan Dinas-Dinas Daerah,
Lembaga Teknis Daerah dan Perangkat Daerah lainnya sesuai kewenangannya
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sekretariat Daerah mempunyai
fungsi sebagai berikut:
a. Penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah;
b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis
Daerah;
c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah;
d. Pembinaan Administrasi dan Aparatur Pemerintahan Daerah;
41
e. Pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum dan
Peraturan Perundang-undangan, keuangan, peralatan/perlengkapan dan
tata usaha di lingkungan Sekretariat Daerah;
f. Pembinaan kemasyarakatan dalam arti mengumpulkan dan menganalisa
data, merumuskan program dan petunjuk teknis serta memantau
perkembangan penyelenggaraan kemasyarakatan;
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
2. Sekretariat DPRD
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas
menyelenggarakan Administrasi dan Kesekretariatan, Administrasi Keuangan,
Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang
diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kemampuan
keuangan Daerah, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Untuk penyelenggaraan tugas, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah mempunyai fungsi :
a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah;
b. Penyelenggaraan administrasi keuangan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah;
c. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;
42
d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan
kewenangannya;
e. Penyelenggaraan rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
f. Pembinaan administrasi yang terdiri dari urusan tata usaha,
kepegawaian, keuangan dan perbekalan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah;
g. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugasnya.
3. Dinas-dinas Daerah
Dinas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berkedudukan
sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa terdiri atas :
a. Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda.
b. Dinas Kesehatan.
c. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
d. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
e. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
f. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
g. Dinas Pekerjaan Umum.
h. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
i. Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
j. Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
k. Dinas Pertanian.
43
l. Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan.
m. Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
n. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.
o. Dinas Pertambangan dan Energi.
4. Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lainnya
Badan daerah berkedudukan sebagai unsur pendukung tugas Bupati
yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretariat
Daerah dan dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan Inspektorat dipimpin oleh
seorang Inspektur, RSUD dipimpin oleh seorang Direktur dan berkedudukan
sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang berada
dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara Teknis
Administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Badan-Badan
Daerah atau yang setingkat Badan di Kabupaten Gowa berjumlah 7 buah
dengan rincian sebagai berikut:
a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Rumah Sakit Umum Daerah;
c. Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah;
d. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
e. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
f. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
g. Inspektorat Daerah;
h. Satuan Polisi Pamong Praja:
i. Badan Lingkungan Hidup Daerah;
44
Kantor dipimpin oleh seorang Kepala Kantor dan merupakan unsur
pendukung tugas Bupati yang berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kantor-kantor daerah di Kabupaten
Gowa berjumlah 2 buah yang terdiri dari:
a. Kantor Perpustakaan, Arsip dan PDE;
b. Kantor Ketahanan Pangan;
c. Sedangkan lembaga lain ada 2 yaitu Kantor Pe1ayanan Terpadu dan
Badan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
Dengan menggambarkan struktur organisasi maka akan dapat diketahui
hal-hal tentang organisasi yang meliputi
1. Besarnya organisasi yang bersangkutan termasuk pembagian tugas-tugasnya
dalam satuan-satuan organisasi.
2. Satuan-satuan pemerintah dan bertanggung jawab dari pucuk pimpinan dan
sebaliknya beserta hubungan-hubungan yang ada diantara satuan-satuan
organisasi
3. Perincian atau batas-batas tugas setiap satuan organisasi tersebut dalam garis
besarnya
4. Jabatan-jabatan yang terdapat pada organisasi tersebut dan bila perlu nama
pejabat masing-masing, tingkat peranan dan lain-lain.
Keempat poin diatas merupakan unsur yang dapat diketahui secara garis
besar. Dalam hal yang sangat mendasar adalah struktur organisasi dari suatu
pendirian organisasi/lembaga.
45
Sesuai Peraturan Bupati Gowa Nomor 2 Tahun 2008 tentang penjabaran
Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa, maka susunan dan
tata kerja sekretariat daerah Kabupaten Gowa terdir dari:
1. Sekretaris daerah kabupaten
2. Asisten sekretaris daerah kabupaten
3. Bagian
4. Sub bagian
5. Jabatan fungsional
1. Sekretariat Daerah
Sekretariat daerah kabupaten adalah merupakan unsur Pemerintah
Kabupaten ysng berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
Secretariat daerah Kabupaten dipimpin oleh seorang Sekretaris.
Sekretariat Daerah mempunyai Tugas dan Kewajiban membantu
bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan
lembaga teknis daerah. Dalam menjalankan tugas dan kewajiban tersebut,
sekretariat daerah memjalankan fungsi :
a. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
d. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
46
Organisasi Sekretariat Kabupaten Gowa terdiri atas tiga asisten, tujuh
bagian dan kelompok jabatan fungsional, yaitu :
a. Asisten :
1) Asisten Bidang Pemerintahan
2) Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan
3) Asisten Bidang Administrasi Umum
Asisten-asisten tersebut masing-masing diipimpin oleh seorang asisten
yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah
Kabupaten.
b. Bagian:
1) Bagian Pemerintahan
2) Bagian Hukum
3) Bagian Kesejahteraan Rakyat
4) Bagian Ekonomi dan Pembangunan
5) Bagian Umum dan perlengkapan
6) Bagian Humas
7) Bagian Organisasi dan Kepegawaian
2. Kelompok Jabatan Fungsional
2. Asisten Bidang Pemerintahan
Asisten bidang pemerintahan mempunyai tugas dan Kewajiban
membantu Sekretaris Daerah dalam penyelenggaraan tugas pengkoordinasian
kebijakan administrasi pemerintahan umum, administrasi kesejahteraan rakyat,
administrasi kemasyarakatan serta memimpin, merencanakan,
47
mengkoordinasikan, mengatur dan melaksanakan penyusunan pedoman dan
petunjuk teknis pembinaan hubungan masyarakat dan keprotokoleran. Dalam
melaksanakan tugas dan kewajiban tersebut Asisten Bidang Pemerintahan
mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan kesehajteraan rakyat,
Kemasyarakatan, Hubungan Masayarakat dan Keperotokoleran.
b. Pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan
kesehajteraan rakyat, Kemasyarakatan, Hubungan Masayarakat dan
Keperotokoleran.
c. Pembinaan pelaksanaan kebijakan bidang pemerintahan dan kesehajteraan
rakyat, Kemasyarakatan, Hubungan Masayarakat dan Keperotokoleran.
d. Pengawasan dan evaluasi kebijakan bidang pemerintahan dan kesehajteraan
rakyat, Kemasyarakatan, Hubungan Masayarakat dan Keperotokoleran.
Asisten Bidang Pemerintahan terdiri atas:
a. Bagian Pemerintahan
b. Bagian Hukum
Bagian-bagian tersebut masing-masing dipimpin oleh seorang
Kepala Bagian yang berada bawah dan bertanggungjawab kepada Asisten
Bidang Pemerintahan.
3. Asisten Bidang Perekonomi dan Pembangunan
Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas dan
Kewajiban merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan,
melaksanakan sebagian tugas sekretariat di bidang Administrasi Pembangunan,
Administrasi Sumber daya Alam, Administrasi Perekonomian. Dalam
menyelenggarakan tuhas dan kewajibannya mempunyai fungsi :
48
Perumusan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan;
a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang perekonomian dan
pembangunan;
b. Pembinaan pelaksanaan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan;
c. Pengawasan dan evaluasi kebijakan bidang perekonomian dan
pembangunan.
Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan terdiri atas
a. Bagian Kesejahteraan Rakyat
b. Bagian Ekonomi dan Pembangunan
Bagian-bagian tersebut masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala
Bagian yang berada bawah dan bertanggungjawab kepada Asisten Bidang
Perekonomian dan Pembangunan.
4. Asisten Bidang Administrasi Umum
Asisten Bidang Administrasi Umum mempunyai tugas dan kewajiban
merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan, melaksanakan
sebagian tugas sekretariat di bidang Hukum dan Perundang-undangan,
Organisasi dan Tatalaksana, Keuangan dan Umum. Dalam menyelenggarakan
tugas dan kewajibannya, Asisten Bidang Administrasi Umum menjalankan
fungsi :
a. Perumusan kebijakan bidang Hukum dan Perundang-undangan, Organisasi
dan Tatalaksana, Keuangan dan Umum;
b. Pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang Hukum dan Perundang-
undangan, Organisasi dan Tatalaksana, Keuangan dan Umum;
49
c. Pembinaan pelaksanaan kebijakan bidang Hukum dan Perundang-undangan,
Organisasi dan Tatalaksana, Keuangan dan Umum;
d. Pengawasan dan evaluasi kebijakan bidang Hukum dan Perundang-
undangan, Organisasi dan Tatalaksana, Keuangan dan Umum.
Asisten Administrasi Umum terdiri dari :
a. Bagian Umum dan Perlengkapan
b. Bagian Humas
c. Bagian Organisasi dan Kepegawaian
Bagian-bagian tersebut masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala
Bagian yang berada bawah dan bertanggungjawab kepada Asisten Bidang
Administrasi Umum.
5. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai
keahlian. Kelompok jabatan fungsional tersebut terdiri dari sejumlah tenaga
dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai
dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh
seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan
bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah. Jumlah jabatan fungsional
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan
fungsional di atur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Adapun struktur organisasi Kantor Sekretariantan Daerah Kabupaten
Gowa.
50
LAMPIRANPERATURAN BUPATI GOWANOMOR TAHUN 2016TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GOWA
STRUKTUR KELEMBAGAAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GOWA
51
BAB V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Karakteristik Pemerintah Daerah dan Laporan Keuangan PemerintahDaerah
Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah daerah Kabupaten Gowa
meliputi beberapa tahapan yakni:
1. Penyusunan rencana kerja pemerintah daerah
2. Penyusunan rancangan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon
anggaran sementara
3. Penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD
4. Penyusunan rancangan perda APBD
5. Penetapann APBD
Penyusunan APBD didasarkan pada perencanaan yang sudah ditetapkan terlebih
dahulu, mengenai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Bila dilihat dari
perspektif waktunya, perencanaan di tingkat pemerintah daerah dibagi menjadi tiga
kategori yaitu: (1) Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan perencanaan
pemerintah daerah untuk periode 20 tahun; (2) Rencana Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) merupakan perencanaan pemerintah daerah untuk periode 5 tahun; (3)
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan perencanaan tahunan daerah.
Dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan
Rencana APBD Kabupaten Kolaka terdapat tiga kebijakan utama yaitu, meliputi
kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Pendapatan daerah meliputi semua
penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana,
sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar
52
kembali oleh daerah. Kebijakan pendapatan berkaitan dengan target dari berbagai
sumber pendapatan dan upaya pencapaiannya.
Kebijakan belanja berkaitan dengan alokasi anggaran pemerintah daerah untuk
mencapai tujuan dan prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam
RKPD Tahun 2016 dan RPJMD tahun 2013-2018 serta untuk mendukung
pencapaian tujuan pembangunan nasional. Semua kebijakan dilakukan terutama
untuk melayani kebutuhan masyarakat dan mendukung penciptaan akselerasi
pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas. Kebijakan Pembiayaan berkaitan
dengan upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pengelolaan BUMD melalui
penyertaan modal serta kewajiban pemerintah daerah terkait dengan pembayaran
hutang serta menampung SILPA pada tahun berkenan.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah dan Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pusat dan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2015 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2016, sumber-sumber pendapatan daerah berasal dari (1) Pendapatan Asli Daerah
yang terdiri dari Pajak Daerah, Restribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; (2) Dana
Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana
Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK); (3) Lain-lain Pendapatan
Daerah yang Sah.
Secara keseluruhan target pendapatan daerah pada tahun 2016 sebesar Rp.
2,495,198,614,027 mengalami kenaikan sebesar 6,5 % dari tahun 2015. Kenaikan
tersebut bersumber dari PAD, Dana Perimbangan dan Lain lain Pendapan Daerah
yang Sah. Namun demikian apabila dilihat rincian obyek pendapatan beberapa obyek
53
pendapatan ada yang mengalami penurunan seperti, Restribusi Daerah, Lain lain PAD
yang Sah, serta Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Basil Bukan Pajak. Sedangkan yang
mengalami kenaikan adalah Pajak Daerah, DAU dan DAK.
Secara keseluruhan target pendapatan Tahun 2016 yang berasal dari PAD
mengalami kenaikan sebesar Rp 18,493,445,268 atau 3,4 % dari tahun sebelumnya,
sumber PAD yang mengalami penurunan adalah Restribusi Daerah menurun sebesar
39,6 %, sebagian besar berasal dari restribusi bandara Haluoleo yang akan diserahkan
pengelolaannya kepada pemerintah pusat. Disisi lain Pajak Daerah mengalami
peningkatan sebesar 9,7 %
Rencana target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2016 sebesar Rp.
558,392,945,027 dengan rincian sebagai berikut :
1. Pajak Daerah sebesar Rp 455,615,815,453
2. Retribusi Daerah sebesar Rp. 10,069,476,280
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar
Rp. 23,450,507,809
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp. 69,257,145,485
Pada tahun anggaran 2016 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah bersumber
dari Dana Pendapatan Hibah dan dana Penyesuaian dan otonomi Khusus sebesar Rp.
438,442,823,000 berupa dana BOS, dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD dan
Dana Insentif Daerah.
54
Tabel 4. 1. Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2015 dan 2016
NO URAIAN TARGET PENDAPATAN (Rp) BERTAMBAH/BERKURANG
(Rp)
NAIK/
Tahun 2015 setelahperubahan
Tahun 2016 TURUN(%)
1 Pendapatan Asli Daerah 539,899,499,759 558,392,945,027 18,493,445,268 3.4
1.1 Pajak Daerah 415,486,496,439 455,615,815,453 40,129,319,014 9.7
1.2 Retribusi Daerah 16,665,328,080 10,069,476,280 -6,595,851,800 -39.6
Hasil Pengelolaan KekayaanDaerah yang dipisahkan
1.3 23,450,507,809 23,450,507,809 - 0
Lain-lain Pendapatan AsliDaerah yang Sah
1.4 84,297,167,431 69,257,145,485 -15,040,021,946 -17.8
1,498,362,846,000
2 Dana Perimbangan 1,383,881,475,000 114,481,371,000 8.3
2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/BagiHasil Bukan Pajak
106,808,657,000
121,057,948,000 -14,249,291,000 -11.8
2.2 Dana Alokasi Umum 1,176,423,577,000 1,200,634,199,000 24,210,622,000 2.1
2.3 Dana Alokasi Khusus 86,399,950,000 190,919,990,000 104,520,040,000 121
3 Lain-lain Pendapatan Daerahyang Sah
438,442,823,000 4.6
419,010,527,171 19,432,295,829
3.1 Pendapatan Hibah 17,378,023,000 28,378,023,000 11,000,000,000 63.3
3.2 Dana Penyesuaian danOtonomi Khusus
410,064,800,000 8,432,295,829 2.1
401,632,504,171
JUMLAH PENDAPATAN 2,342,791,501,930 2,495,198,614,027 152,407,112,097 6.5
Suatu entitas yang mengajukan kebijakan baru harus dapat menghitung
pengaruhnya terhadap pengeluaran publik, baik pengaruhnya terhadap
pengeluaran sendiri maupun terhadap departemen pemerintah yang lain.b.
Semua skripsi harus dibicarakan/dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan
para pihak terkait: Ketua TAPD, Kepala Bappeda dan Kepala SKPD.Dalam
55
proses penyusunan anggaran, tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) harus
bekerjasama dengan baik dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk
menjamin bahwa anggaran disiapkan dalam koridor kebijakan yang sudah
ditetapkan (KUA dan PPAS); dan menjamin semua stakeholders terlibat dalam
proses penganggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Konsultasi dapat memperkuat legislatif untuk menelaah strategi
pemerintah dan anggaran. Dengan pendapat antara legislatif dan pemerintah,
demikian juga dengan adanya tekanan dari masyarakat, dapat memberi
mekanisme yang efektif untuk mengkonsultasikan secara luas kebijakan yang
terbaik. Pemerintah harus berusaha untuk mengambil umpan balik atas
kebijakan dan pelaksanaan anggarannya dari masyarakat, misalnya melalui
survey, evaluasi, seminar dan sebagainya. Akan tetapi, proses penyusunan
anggaran harus menghindari tekanan yang berlebihan dari pihak-pihak yang
berkepentingan dan para pelobi, agar penyusunan anggaran dapat diselesaikan
tepat waktu.
B. Kriteria Responden
Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data
primer yang diperoleh dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner)
yang telah disebarkan langsung kepada responden. Jumlah kuesioner yang
disebarkan adalah sebanyak 105 kuesioner.
Adapun kuesioner yang dibagikan terdiri dari 2 item yakni indikator
karakteristik dan tingkat pengungakapan laporan keuangan. Untuk indikator
56
karakteristik terdiri dari 7 indikator pertanyaan dan indicator tingkat
pengungkapan laporan keuangan terdir dari 11 indikator pertanyaan.
Adapun deskripsi mengenai jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan
dan masa kerja dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
No Jenis KelaminJumlah
RespondenPersentase
Laki-laki 45 42.6
Perempuan 60 57.4
Jumlah 105 100
Sumber: Data Primer diolah 2017
Berdasarkan jenis kelamin, sebagian besar responden yang ikut
berpartisipasi dalam penelitian ini adalah responden laki-laki yaitu sebanyak 45
orang (42.6%) sedangkan responden perempuan sebanyak 60 orang (57.4%).
Tabel 2. Karakteristik Responden Berdasarkan UsiaNo Usia Jumlah Responden Persentase
1 < 25 tahun 20 19.5
2 30-40 tahun 34 32.8
3 41-50 tanun 45 42.6
4 > 50 tahun 6 5.4
Jumlah 105 100
Sumber: Data Primer diolah 2017
Berdasarkan usia responden didominasi oleh responden yang berusia
30-40 tahun yaitu sebanyak 20 orang (10,5%), kemudian disusul oleh
responden yang berusia <26 tahun yaitu sebanyak 34 orang (32.8%) dan
responden yang berusia 41-50 tahun sebanyak 45 orang (42.6%) sedangkan
responden yang berusia >50 tahun hanya sebanyak 6 orang (5,4%).
57
Tabel 3. Karakteristik Responden Berdasarkan PendidikanNo Jenjang Jumlah Responden Persentase
1 SLTA Sederajat 3 2.72 D3 17 16.93 S1 51 48.74 S2/S3 34 32.8
Jumlah 105 100Sumber: Data Primer diolah 2017
Berdasarkan pendidikannya responden didominasi oleh yang
berpendidikan terakhir S1 yaitu sebanyak 51orang (48,7%), kemudian yang
berpendidikan D3 sederajat sebanyak 17 orang (16,9%), sedangkan yang
berpendidikan SMA sederajat sebanyak 3 orang (2,7%) dan sebanyak 34
orang (32,8%) responden yang berpendidikan terakhir S2/S3.
C. Analisis Deskriptif
Dari 7 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun
anggaran 2015-2016 yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh statistik
deskriptif yang dapat digunakan untuk mengetahui nilai rata-rata, standar deviasi,
nilai minimum dan nilai maksimum atas variabel-variabel penelitian. Tabel
4.2 merupakan statistik deskriptif atas variabel dependen, yaitu tingkat
pengungkapan LKPD pada tahun anggaran 2015-2016. Adapun uji validasi dan
uji reliability pada data laporan keuangan daerah disajikan sebagai berikut.
1. Uji Validasi
Kriteria pengujian adalah jika koefisien korelasi rxy lebih besar dari rtabel
product moment berarti item kuisioner dinyatakan valid dan dinyatakan sah
sebagai alat pengumpul data. Dengan jumlah responden n = 93 dan taraf
58
signifikansi (a) = 0.05, diketahui nilai rtabel = 0,205. Adapun ikhtisar hasil
perhitungan rxy sebagaimana output Program SPSS 13.0 for Windows dapat
dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 5. 1. Uji Validasi Data
Variabel Butir rXY a rtabel Keterangan
Karakteristik X 0.641 0,05 0.190 ValidX1 1 0.529 0.190 ValidX2 2 0.412 0.190 ValidX3 3 0.325 0.190 ValidX4 4 0.234 0.190 ValidX5 5 0.249 0.190 ValidX6 6 0.341 0.190 ValidX7 7 0.268 0.190 ValidX8 8 0.321 0.190 Valid
Pengungkapan Y 0.643 0,05 0.190 ValidY1 1 0.540 0.190 ValidY2 2 0.345 0.190 ValidY3 3 0.542 0.190 ValidY4 4 0.652 0.190 ValidY5 5 0.397 0.190 ValidY6 6 0.435 0.190 ValidY7 7 0.486 0.190 ValidY8 8 0.458 0.190 ValidY9 9 0.654 0.190 ValidY10 10 0.321 0.190 ValidY11 11 0.333 0.190 Valid
Sumber: Hasil Olah Data 2017
Berdasarkan pada hasil pengolahan data uji validasi data diperoleh bahwa
instrument yang digunakan secara keseluruhan adalah valid, yang dibuktikan
dengan koefisien rcy > dari nilai r table yakni 0.643> 0.190, dengan taraf
siginifkan 0.05 uji dua arah.
59
2. Uji Reliability
Pengujian reliabilitas kuisioner dilakukan dengan menggunakan rumus
Alpha-Cronbach. Kriteria pengujian menyebutkan apabila nilai Alpha-
Cronbach lebih besar dari 0.6 maka butir kuisioner tersebut dinyatakan
reliabel. Adapun rangkuman interpretasi reliabilitas kuisioner sesuai dengan
output SPSS dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 5. 2. Reliability Statistics
Variabel Nilai Alpha Keterangan
Karakteristik 0.651 ReliabelPelaporan 0.723 Reliabel
Atas dasar ikhtisar sebagaimana pada tabel di atas diketahui bahwa nilai
Alpha Cronbach untuk semua variabel lebih besar dari 0,6, dengan demikian
semua butir kuisioner dinyatakan reliabel sehingga layak dipergunakan sebagai
alat pengumpul data.
Variabel independen ukuran Pemerintah Daerah diukur dengan
menggunakan proksi total aset yang dimiliki Pemerintah Daerah tersebut.
Untuk memudahkan uji regresi, total aset diubah ke dalam bentuk natural
logaritma. Berdasarkan hasil statistik deskriptif pada tabel 4.3 diatas, dapat
dilihat bahwa total aset Pemerintah Daerah memiliki rata-rata sebesar Rp.
1.612.514.917.916,46 Sebelum dilakukan winsorize, nilai total aset tertinggi
dimiliki pada tahun 2016 sebesar Rp. 13.094.843.705.556,73 dan nilai total
aset terendah dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten pada tahun 2015 sebesar
Rp.11.882.888.964. Namun, setelah dilakukan winsorize, nilai total aset
60
tertinggi adalah sebesar Rp. 11.274.149.041.305,40, sedangkan nilai total aset
terendah adalah Rp. 142.557.863.305,32.
Variabel independen ukuran legislatif diukur dengan menggunakan
proksi jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Berdasarkan hasil statistik deskriptif dapat dilihat bahwa nilai rata-rata
jumlah anggota DPRD yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah adalah
sebanyak 33,74. Anggota DPRD yang paling sedikit berjumlah 20 orang
dimiliki oleh 36 Pemerintah Daerah pada tahun 2015 dan 26 orang pada tahun
2016, sedangkan anggota DPRD terbanyak berjumlah 55 orang dimiliki oleh
Pemerintah pada tahun 2016. Setelah dilakukan winsorize, ternyata tidak
terdapat data yang termasuk dalam outlier pada data jumlah anggota DPRD.
D. Uji Regresi Linear Berganda
Dalam penelitian ini, pengujian data dengan menggunakan program
SPSS. Berikut ini merupakan hasil pengujian metode regresi dengan
menggunakan software SPSS. Adapun hasil uji t dan uji F yang disajikan pada
table berikut:
1. Uji t
Uji t dikenal dengan uji parsial, yaitu untuk menguji bagaimana pengaruh
masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel
terikatnya. Uji ini dapat dilakukan dengan mambandingkan t hitung dengan t
tabel atau dengan melihat kolom signifikansi pada masing-masing t hitung
pada table berikut:
61
Tabel 5. 3. Coefficientsa
Model Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig.
B Std. Error Beta
1(Constant) 23.096 2.388 9.672 .000
Karakteristik .736 .087 .642 8.506 .000
a. Dependent Variable: PengungkapanBerdasarkan hasil output SPSS di atas kita dapat melihat dimana nilai t
hitung variabel X lebih besar dari pada nilai t tabel (8,506 > 1,659) dengan
tingkat signifikan dibawah 0,05 yaitu 0,00. Berdasarkan cara pengambilan
keputusan uji parsial dalam analisis regresi dapat disimpulkan bahwa variabel
karateristik secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan
laporan keuangan daerah Kabupaten Gowa. Adapun persamaan regresi adalah:
Y= 23.096 +0.736X+e
Dimana besar korelasi parsial untuk variable x (karakteristik) sebesar
0.736 dan koefisien konstanta sebesar 23,096. Selanjutnya untuk mengetahui
pengaruh variable karakteristik terhadap pengungkapan laporan keuangan
daerah maka akan dilakukan uji F, pengujian secara simultan.
Tabel 5. 4. ANOVAa
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1
Regression 323.233 1 323.233 72.360 .000b
Residual 460.100 103 4.467
Total 783.333 104
a. Dependent Variable: Pengungkapan
b. Predictors: (Constant), Karakteristik
Dari hasil output SPSS uji F yang telah dilakukan, diperoleh bahwa nilai
F sebesar 72,360 dengan besar f table 1,83, dimana ketentuan bahwa untuk
menunjukkan bahwa variable Y berpengaruh terhadap variable Y
62
menggunakan nilai F hitung maka F hit> F table. Dengan demikian variable
karakteristik berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan. Selain
nilai f, koefisien signifikan juga menunjukkan bahwa variable X berpengaruh
terhadap variable Y dimana 0.005>0.000.
Berdasarkan hasil pengujian regresi pada tabel dapat dilihat bahwa
ukuran Pemerintah Daerah (size) memiliki nilai signifikansi (prob) sebesar
0,000, lebih kecil dari nilai sig α=5%, yang berarti hipotesis H1 diterima.
Artinya, bahwa variabel ukuran karakteristik Pemerintah Daerah memiliki
pengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan Pemerintah
Daerah Kabupaten. Hasil penelitian ini sejalan dengan Lesmana (2010) yang
menyatakan bahwa karakteristik Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap
tingkat pengungkapan LKPD.
63
BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data mengenai pengaruh
karakteristik terhadap pengungkapan laporan keuangan daerah diperoleh bahwa:
1. Berdasarkan hasil output SPSS di atas kita dapat melihat dimana nilai t hitung
variabel X lebih besar dari pada nilai t tabel (8,506 > 1,659) dengan tingkat
signifikan dibawah 0,05 yaitu 0,00. Berdasarkan cara pengambilan keputusan
uji parsial dalam analisis regresi dapat disimpulkan bahwa variabel karateristik
secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan
keuangan daerah Kabupaten Gowa.
2. Besar korelasi parsial untuk variable x (karakteristik) sebesar 0.736 dan
koefisien konstanta sebesar 23,096. Berdasarkan hasil pengujian regresi pada
tabel dapat dilihat bahwa ukuran Pemerintah Daerah (size) memiliki nilai
signifikansi (prob) sebesar 0,000, lebih kecil dari nilai sig α=5%, yang berarti
hipotesis H1 diterima. Artinya, bahwa variabel ukuran karakteristik
Pemerintah Daerah memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib
laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten yang ditunjukkan dengan Uji
F menunjukkan nilai F sebesar 72,360 dengan besar f table 1,83, dimana
ketentuan bahwa untuk menunjukkan bahwa variable Y berpengaruh terhadap
variable Y menggunakan nilai F hitung maka F hit > F table.
64
B. Saran
1. Untuk penelitian-penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan
data laporan keuangan pemerintah daerah yang paling baru, misalnya
laporan keuangan pemerintah daerah pada tahun anggaran 2017 periode waktu
yang lebih panjang sehingga lebih kelihatan perkembangan tingkat
pengungkapan laporan keuangan pemerintah.
2. Untuk penelitian-penelitian selanjutnya, sebaiknya menambahkan variabel
penelitian lainnya yang diduga memiliki pengaruh terhadap tingkat
pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah, misalnya opini audit,
jumlah temuan pemeriksaan dan tingkat penyimpangan.
65
DAFTAR REFERENSI
A Hasthoro Handoko & Sunardi (2016) Tata Kelola Publik dan Kinerja KeuanganPemerintah Daerah Di Indonesia
Atapson V Girsang H, (2015) Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi TingkatPengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Ardyan Firdausi Mustoffa (2015) Faktor-faktor Karakteristik Pemerintah DaerahYang Mempengaruhi Belanja Operasi
Darmastuti, Dewi (2011) Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhipengungkapan Belanja Bantuan Sosial Pada Laporan Keuangan Pemda(LKPD) di Indonesia
Hafidh Susila Sudarsana (2013) Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah danTemuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (studi padapemerintah kabupaten/kota di indonesia)
Halim, A dan Abdullah, S (2006) Hubungan dan Masalah Keagenan diPemerintah Daerah
Hendriyani R & Tahar A, (2015) Analisis Faktor-faktor yang MempengaruhiTingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi diIndonesia
Hilmi, A Z (2011) Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi TingkatPengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi
Irfan Mangkunegara (2015) Pengaruh Karakteristik Keuangan dan HasilPemeriksaan Pada Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi sumatra Utara
Khasanah, Nur lailatul (2014) Pengaruh Karakteristik Kompliksitas dan TemuanAudit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan PemerintahDaerah
Lesmana (2010) Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap TingkatPengungkapan Wajib LKPD
66
Patrick, Patricia A(2007) The Determinants Of Organizational InnovativenessThe Adoption Of GASB 34 in Pensylvania Local Government Ph.Ddissertation.
Rora Puspita (2005) Analisis Pengaruh Kinerja dan Karakteristik Pemda TerhadapTingkat Pengungkapan dan Informasi Dalam Website Pemda
Setyaningrum D & Syafitri F, (2012) Analisis Pengaruh Karakteristik PemerintahDaerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan
Sinaga Y. F (2011) Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi PelaporanKeuangan di Internet Secara Sukarela Oleh Pemda
Suhardjanto Djoko (2010) Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah TerhadapKepatuhan Pengungkapan Wajib Dalam Laporan Keuangan PemerintahDaerah
Sumarjo, H (2010) Pengaruh Karakteristik Pemda Terhadap Kinerja KeuanganPemda
Suranta S, (2015) Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah KepatuhanPengungkapan Investasi Pemerintah Daerah
Wulandari, Etik (2009) Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan TerhadapPengungkapan Tanggung Jawab Sosial.
RIWAYAT HIDUP
JANUARI NINGSI , lahir di Ujung Pandang 1 januari 1994
dari pasangan Ayahanda Rusli Dg Ngempang dan Ibunda
Samira , merupakan anak kedua dari empat bersauadara. Pada
tahun 2000 penulis pertama kali memasuki pendidikan di SDN
No. 205 Kallungngerasa, Kecamatan Tamalatea dan tamat
pada tahun 2006. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan studi di SMPN 2
Binamu Kabupaten Jeneponto dan tamat pada tahun 2009. Pada tahun yang sama
penulis melanjutkan studinya di SMA Negeri 2 Binamu yang bertempat di Kabupaten
Jeneponto dan tamat pada tahun 2012. Setelah tamat Penulis kemudian melanjutkan
lagi kejenjang yang lebih tinggi yaitu kuliah di Universitas Muhammadiyah Makassar
(UNISMUH) pada tahun 2013 dengan mengambil Jurusan Akuntansi pada program
Strata satu (S1). Diakhir perkuliahan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan
Bisnis (FEBIS) Universitas Muhammadiyah Makassar penulis menyusun Skripsi
dengan judul :
“Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat
Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa”