ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM OTONOMI DAERAH

(Studi Kasus di Kota Malang)PROPOSAL SKRIPSI Disusun Oleh: DWIKA NURNANINDYA 0810213014

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Derajat Sarjana Ekonomi

JURUSAN ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI & BISNIS UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2011

BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Dalam perekonomian suatu daerah tentu mengalami perubahan di setiap

kegiatan

ekonominya

untuk

mencapai

titik

maksimal

dalam

peningkatan

pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi tersebut dapat dilakukan secara terpadu sesuai prioritas serta potensi yang dapat digali secara maksimal oleh masing-masing daerah. Oleh karena itu, sistem pemerintahan Republik Indonesia mengatur asas desentralisasi sehingga terbentuklah daerah otonom. Sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 3 yang berisi Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat 5 mengenai otonomi daerah yaitu : Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Serta ayat 6 mengenai daerah otonom yaitu Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan

masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tercapainya pelaksanaan otonomi daerah, terjadi melalui proses penyerahan sejumlah kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah di mana pelaksanaan kebijakan desentralisasi memerlukan banyak faktor pendukung. Salah satu faktor pendukung yang menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah kemampuan daerah untuk membiayai pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya. Pelaksanaan otonomi daerah yang dititikberatkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewewenangan (urusan) pembiayaan yang dikenal dengan istilah PAD(Pendapatan Asli Daerah) di mana komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan,serta lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah. Berikut merupakan data mengenai tingkat realisasi dari PAD Kota Malang dan Kabupaten Malang periode tahun 2006 sampai 2010: Kota Malang No 1 2 3 4 5 Tahun 2006 2007 2008 2009 2010 Realisasi PAD 62953423518,44 87115734710,46 83403547594,61 92476383151,21 104802485741,16

Sumber : BPS Kota Malang

Kabupaten Malang No 1 2 3 4 5 Tahun 2006 2007 2008 2009 2010 Realisasi PAD 69651783859,98 84353897087,92 100591047740,99 153526441537,99 123402470377,00

Sumber : BPS Kabupaten Malang Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu modal penting untuk mendukung proses pembangunan di suatu daerah sehingga hal ini berkenaan dengan kepentikan masyarakat daerah tersebut. Menurut Halim (2004:67), Pendapatan Asli Daerah(PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Oleh karena itu kebijakan dalam usaha penerimaan dan pengelolaan pendapatan daerah sangat diperlukan. Berdasarkan undang-undang yang telah diterbitkan pemerintah dan disepakati mengenai otonomi daerah, maka daerah yang mempunyai pendapatan besar akan mempermudah untuk melakukan pembangunan secara cepat dalam berbagai sektor suatu daerah yang sangat vital dimana untuk kesejahteraan masyarakat daerah itu sendiri. Penerimaan dari PAD sendiri berasal dari 4 jenis pungutan, yaitu : pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan,serta lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah. Akan tetapi, pajak daerah dan retribusi daerah mempunyai peran yang penting dalam penerimaan daerah PAD karena kedua faktor tersebut mempunyai sumbangan terbantak dalam PAD. Hal tersebut dapat diketahui dari tabel berikut ini :

Kota Malang : Keterangan PAD Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yamg Dipisahkan Lain-lain PAD 12804748212 yang sah Sumber : BPS Kota Malang Keterangan PAD Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yamg Dipisahkan Lain-lain PAD yang sah Sumber : BPS Kabupaten Malang 21783463493 17258766693 46909988455 90310301775 53481554147 2006 69651783860 23684589331 20842042481 3341688556 2007 84353897088 26393015873 36285420549 4416693972 2008 100591047741 30357571883 18479089957 4844397446 2009 153526441538 33782874886 24512496389 4920768488 2010 123402470377 31275000000 32331912700 6314003530 19620400743 8647460275 7852389017 10974325835 0 6749044427 9411884204 11623194755 11706439124 2006 62953423518 32123673031 18025002276 2007 87115734710 37581796779 23164492762 2008 83403547595 42727420351 22616782765 2009 92476383151 49467066283 23533733096 2010 104802485741,16 56142003283 25979717499

Akan tetapi, pada penulisan ilmiah ini, penulis hanya akan menjabarkan dan menganalisis mengenai pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli

daerah terkait dengan adanya otonomi daerah. Berdasarkan tabel diatas mengenai realisasi PAD di Kota dan Kabupaten Malang dimana adanya pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah serta adanya tatacara pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan dapat menjaga ketertiban dan kedisiplinan di dalam menjalankan sistem pemungutan pajakdaerah dan retribusi daerah. Dengan berjalanya pemungutan pajak dan retribusi daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, penulis mengambil judul Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dalam Otonomi Daerah Pada Tahun 2006-2011 (Studi Kasus Di Kota dan Kabupaten Malang).

1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dibuat beberapa perumusan masalah sebagai berikut : 1. 2. Bagaimana tingkat pertumbuhan PAD di Kota dan Kabupaten Malang. Bagaimana kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kota dan Kabupaten Malang. 3. Bagaimana kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kota dan Kabupaten Malang.

1.3 Tujuan Penelitian Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah : 1. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan PAD di Kota dan Kabupaten Malang.

2.

Untuk mengetahui tingkat kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kota dan Kabupaten Malang.

3.

Untuk mengetahui tingkat kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kota dan Kabupaten Malang.

1.4 Manfaat penulisan 1. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai

pendapatan asli daerah wilayah Kota dan Kabupaten Malang. 2. Sebagai bahan studi dan tambahan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian mengenai pendapatan asli daerah. 3. Dapat digunakan sebagai informasi untuk bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait terutama pemerintahan daerah wilayah Kota dan Kabupaten Malang, sehingga dapat mengetahui kebijakan apa yang harus diambil dalam pengelolaan pendapatan asli daerah.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut Mardiasmo (2002:132), pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengeloalaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Pendapatan Asli Daerah sendiri terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah,hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah. Klasifikasi PAD yang terbaru berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 terdiri dari: Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut objek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaaan modal pada perusahaan milik daerah/ BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/ BUMN, dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. Jenis lain-lain PAD yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan / atau jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi. Pendapatan hasil eksekusi atau jaminan, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

2.2 Pajak Kemajuan suatu daerah akan adanya otonomi daerah dapat dilihat dari pembangunan atas wilayah tersebut. Untuk merealisasikan pembangunan tersebut tentu diperlukan pembiayaan pembangunan tersebut. Salah satunya dapat diperoleh melalui pemungutan pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna untuk kepentingan bersama demo kesejahteraan masyarakat daerah tersebut. Pajak merupakan iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung. Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa pembayar pajak tidak akan mendapat imbalan langsung. Manfaat dari pajak akan dirasakan oleh seluruh masyarakat baik yang membayar pajak maupun yang tidak membayar pajak. Banyak para ahli yang memberikan definisi mengenai pajak, diantaranya menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani yaitu pajak adalah iuran masrayakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayararnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas-tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Sedangkan menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SHyaitu pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan)

dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Berdasarkan pengertian dan definisi mengenai pajak diatas dapat disimpulkan ciri-ciri pajak yang terdapat dalam pengertian pajak antara lain sebagai berikut : 1. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaannya. 2. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor negara (pemungut pajak/administrator pajak). 3. Pemungutan pajak diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan. 4. Tidak dapat ditunjukan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak. 5. Berfungsi sebagai budgeter atau mengisi kas negara/anggaran negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan

pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur / regulatif).

2.3 Retribusi Daerah Retribusi daerah merupakan pembayaran yang dilakukan dengan tujuan mendapatkan fasilitas tertentu. Jenis pungutan ini berbeda dengan pajak,

pembayaran iuran tersebut memiliki hubungan langsung terhadap kembalinya prestasi. Hal ini dimaksudkan, dalam pembayaranyasemata-mata untuk

mendapatkan prestasi kembali dari pemerintah, seperti retribusi parkir, retribusi karcis masuk. Jenis pos retribusi daerah dapat dikelompokkan menjadi: 1. Retribusi Jasa Umum. Retribusi ini terdiri dari Reribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Pelayanan Pemakaman, Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum, Retribusi Pengganian Biaya Cetak Peta, Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pelayanan Kesehatan. 2. Retribusi Jasa Usah: Retribusi Pemakaian Alat-alat berat, Retribusi Pemakaian Gedung, Sewa Truk, Pemakaian tanah atau rumah yang dikuasi oleh Pemerintah. 3. Retribusi Perizinan: Retribusi Ijin Jasa Konstruksi, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Perizinan.

2.4 Penelitian Terdahulu Berbagai hasil penelitian sebelumnya mengenai kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah berkenaan dengan otonomi daerah menghasilkan penelitian yang beragam. Seperti yang telah dilakukan oleh Amry Siregar (2009) yang telah melakukan penelitian mengenai tingkat efektifitas pajak dan retribusi daerah terhadap PAD di Sumatera Utara. Data yang digunakan dalam penelitian tersebut menggunakan data skunder dalam kurun waktu 1998-2007. Penelitian ini menggunakan metode

analisis kontribusi dan efektifitas. Hasil dari penelitian ini sebagai berikut yaitu bahwa

tingkat efektifitas pada tahun 2003-2007 adalah tinggi yaitu berkisar diatas 100%. Hal ini berbanding terbalik dengan kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap PAD pada tahun 2003-2007 menunjukkan penurunan. Hasil penelitian tersebut berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Riduansyah (2003). Penelitian tersebut menghasilkan Kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap perolehan PAD Pemerintah Kota Bogor dalam kurun waktu Tahun Anggaran (TA) 1993/1994 2000 cukup signifikan dengan rata-rata kontribusi sebesar 27,78% per tahun. Kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total perolehan penerimaan Pemda Bogor tercermin dalam APBD-nya, dikaitkan dengan kemampuannya untuk melaksanakan otonomi daerah terlihat cukup baik. Komponen pajak daerah dalam kurun waktu TA 1993/1994 2000 rata-rata pertahunnya memberikan kontribusi sebesar 7,81% per tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 22,89% pertahunnya. Sedangkan pendapatan yang berasal dari komponen retribusi daerah, pada kurun waktu yang sama, memberikan kontribusi rata-rata per tahunnya sebesar 15,61% dengan rata-rata pertumbuhan pertahunnya sebesar 5,08% per tahun. Penelitian ini untuk membandingka dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Amry Siregar. Namun, perbedaan dari penelitian tersebut terletak pada kurun waktu yang diteliti.

2.5 Kerangka Berfikir Pendapatan Asli Daerah

Pajak Daerah

Retribusi Daerah

Kota

Kabupaten

Kabupaten

Kota

Kontribusi Terhadap PAD

2.6 Hipotesis 1. Tingkat pertumbuhan pajak daerah dan retribusi daerah mengalami peningkatan setiap tahunya berkenaan adanya otonomi daerah. 2. Tingkat kontribusi pajak daerah memberikan pengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah di Kota dan Kabupaten Malang. 3. Tingkat kontribusi retribusi daerah memberikan pengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah di Kota dan Kabupaten Malang.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah langkah dan prosedur yang dilakukan dalam mengumpulkan informasi empiris guna memecahkan masalah dan menguji dari hipotesis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif ini merupakan pendekatan dengan menggunakan data-data yang akan diuji dengan bantuan aplikasi program SPSS dalam penelitian ini.

3.1 Ruang Lingkup Penelitian Ruang lingkup penelitian disini adalah menganalisis bagaimana kontribusi pajak daerah serta retribusi daerah sebagai pendapatan asli daerah setiap tahunya. Setelah itu, meneliti bagaimana kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah itu sendiri.

3.2 Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan adalah data sekunder (time series) dengan kurun waktu yang diperoleh dari Bappeda Kota dan Kabupaten Malang. Selain itu juga dari buku-buku dan sumber-sumber yang berkaitan dengan pendapatan asli daerah.

3.3 Tekhnik Pengumpulan Data Tekhnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pencatatan langsung yang berupa data time series dalam periode tertentu. Dan data tersebut digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dalam PAD.

3.4 Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan secara manual,yaitu dengan aplikasi Microsoft Excel dan program komputer e-views 4.1.

3.5 Model Analisis - Analisis Kontribusi Analisis kontribusi merupakan analisis yang digunkan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak daerah serta retribusi daerah terhadap PAD dalam periode tertentu. Oleh karena itu membandingkan realisasi penerimaan pajak serta penerimaan retribusi daerah dalam PAD. Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi daerah adalah sebagai berikut :

Keterangan : Pn = Kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD (dalam rupiah) QY = Jumlah penerimaan PAD (rupiah) QX = Jumlah penerimaan pajak dan retribusi daerah (rupiah) n = Tahun (periode tertentu) Dengan menggunakan analisis ini, kita dapat mengetahui seberapa besar analisis kontribusi pajak daerah serta retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Dengan membandingkan analisis selama beberapa periode tertentu dapat diketahui perubahan kontribusi setiap tahunya sehingga dapat dibandingkan kontribusi terbesar dan kontribusi terkecil. Dengan begitu dapat diketahui seberapa besar peran pajak daerah dan retribusi daerah dalam kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

3.6 Definisi Operasional y Menurut Mardiasmo (2002:132), pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengeloalaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. y Pajak merupakan iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung. y Retribusi daerah merupakan pembayaran yang dilakukan dengan tujuan mendapatkan fasilitas tertentu. DAFTAR PUSTAKA y Siregar Amri,2009. Analisis Efektivitas Pajak dan Retribusi Daerah Sebagai Pendapatan Asli Daerah 1998-2007.Medan y Riduansyah Mohammad,Desember 2003.Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah.Volume7No2.Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. y Sentosa Purbayu Budi.Rahayu Retno Puji, Juli 2005. Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Faktor- Faktor yang Mempengaruhinya Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Kediri. Vol2/No 1:9-18 y Rahmawati Dyah,2009. Kontribusi Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah.Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadyah Surakarta. y Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. y Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. y Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. y http://kedanta.tripod.com/karya.html y http://maksumpriangga.com/pengertian-dasar-dan-ciri-ciri-pajak-definisipajak.html y http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak

y http://dudiwahyudi.com/pajak/pajak-penghasilan/pajak-pengertian-danfungsinya.html y http://id.shvoong.com/business-management/accounting/2143307-pengertianpajak-dan-retribusi/ y http://pendapatan.malangkota.go.id/kontak.php

Disetujui Staf Dosen Jurusan EP

Malang, 21 September 2011 Mahasiswa

FERRY PRASETYA, SE, M App. Ec. Int NIP. 132 310 387

DWIKA NURNANINDYA NIM. 0810213014