Upload
lamnhan
View
281
Download
17
Embed Size (px)
Citation preview
SKEMA UMUM KPBU
Disampaikan pada Reform Leadership Training Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
5 Oktober 2018
Sri Bagus GuritnoDirektur Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun
Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional
REPUBLIK INDONESIA
Kerangka Pendanaan Infrastruktur (2015 - 2019) …mendorong swasta dan lembaga pengelola dana jangka panjang…
Swasta:
USD 131.1 Bn
(Rp. 1.751,5
Tn)
(36,5%)
Total Nilai
Investasi
yang
dibutuhkan
dalam
infrastruktur
2015-2019:
USD 359.2
Bn(IDR 4,796.2
Tn)
BUMN:
USD 79.8 Bn
(Rp. 1.066,2
Tn)
(22,2%)
APBN+APBD:
USD 148.2 Bn
(Rp. 1.978,6
Tn)
(41,3%)
Nilai Investasi
*) 1 : Kalkulasi berdasarkan investasi infrastruktur yang dibutuhkan untuk menjadi middle income country 2025.
Sumber: Bappenas- JICA, 2014: Latar belakang studi untuk RPJMN 2015-2019,, Analisis Tim Kementerian PPN/Bappenas
Source: BAPPENAS Internal Analysis
Weighted Average Cost of Capital (WACC)
• Jaminan
Sosial
• Jaminan
Pendidikan
• Jaminan
Kesehatan
• Bahan Baku Air Minum
• Transportasi Publik
Masal
• Jalan Tol
• Pelabuhans
Investasi yang tidak
memiliki imbal balik
investasi secara
langsung dari obyek
tersebut.
Investasi dengan imbal
hasil di bawah standar
kelayakan sehingga
membutuhkan
pengurangan sebagian
beban investasi melalui
investasi sosial
Pemerintah.
Investasi dengan imbal
hasil memenuhi standar
kelayakan investasi
namun dipandang
relatif kurang menarik
atau berisiko sehingga
diperlukan intervensi
Pemerintah.
Investasi dengan
imbal hasil relatif
menarik sehingga
peran Pemerintah
minim yaitu sebagai
regulator dan
promotor.
• Listrik
• Bandar
Udara
• Pipa Gas
Definisi
Contoh
Source of Funding
Kategorisasi
Investasi Publik
IRRrendah tinggi
APBN APBN + Dana
Komersial
Dana Komersial
dengan Dorongan
Pemerintah
Dana Komersial
Murni
PINA
Investasi Sosial KPBU Special Commercial InvestmentGeneral Commercial
Investment
KPBU
2
REPUBLIK INDONESIA
Posisi KPBU pada Pelayanan Publik
Government of Indonesia(Presiden)
KementerianTeknis
PenyelenggaraPelayananPublik
RegulasiPelayananPublik
KPBU :
Perjanjian Perdata
Pihak Berwenang :• Perizinan• Pengesahan• Penetapan
PendidikanSekolah
SDM/SDA
Kurikulum
InfrastrukturJalan
BangunanFisik
Spesifikasi
Contoh
.• Penugasan kepada BUMN/BUMD (PSO)
.• Pemda kepada UPT/BLU /BUMD
.
• Perizinan kepada BUMN/ BUMD/ Swasta
REPUBLIK INDONESIA
4
Pengertian KPBU
PENYEDIAAN INFRASTRUKTURPENYEDIAAN INFRASTRUKTUR
PERUBAHAN
PARADIGMA
PEMBENTUKAN ASET
(Pemerintah)
PELAYANAN MASYARAKAT
KONVENSIONAL
PENGADAAN ASET
DISERAHKAN SETELAH
KERJASAMA SELESAI
KEWAJIBAN PEMERINTAH
MELAYANI MASYARAKAT
KEWAJIBAN PEMERINTAHMELAYANI MASYARAKAT
• On schedule, on budget, on service
• Kesinambungan perencanaan , konstruksi, operasi
dan pemeliharaan.
• Mengatasi keterbatasan kapasitas pelaksanaan.
• Dengan dana yang sama, bisa me-leverage proyek yang
lebih banyak
Manfaat KPBU:
KPBU• Bukan privatisasi tetapi
pengelolaan aset
melalui konsesi
• Dapat berupa
kegiatan yang:
memiliki arus
pendapatan (palapa
ring), tidak memiliki
pendapatan (jalintim)
4
REPUBLIK INDONESIA
5
Swasta:
USD 131.1 Bn
(Rp. 1.751,5 Tn)
(36,5%)
Total Investasi
Infrastruktur
Tahun
2015-2019:
USD 359.2 Bn
(IDR 4,796.2
Tn)
BUMN:
USD 79.8 Bn
(Rp. 1.066,2 Tn)
(22,2%)
Anggaran
Negara
USD 148.2 Bn
(Rp. 1.978,6 Tn)
(41,3%)
Investasi Infrastruktur
Semua Resiko
teralokasi ke
Pemerintah
Pendanaan
Design
Kenaikan Biaya
Konstruksi
Kenaikan Biaya
Operasional
Resiko
Konstruksi
Pengadaan Lahan
Skema Konvensional
Alokasi resiko ke
Pemerintah
Alokasi resiko ke
Pihak Swasta
Pendanaan Design
Penetapan Tarif Pengadaan
LahanPeraturan Politik
Kenaikan Biaya
KOnstruksi
Kenaikan Biaya
OperasionalResiko
Konstruksi
Skema KPBU
Skema Pembiayaan Infrastruktur di Indonesia
Perbedaan Skema Konvensional dan Skema KPBU
REPUBLIK INDONESIA
Regulasi KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur
Aspek Pengaturan
Subyek Kerjasama
Pemerintah
1. Menteri
2. Kepala Lembaga
3. Kepala Daerah
4. BUMN/BUMD
Badan Usaha
1. BUMN/BUMD
2. Badan Usaha Asing
3. Perseroan Terbatas
4. Koperasi
Obyek KerjasamaInfrastruktur Ekonomi dan Infrastruktur Sosial
(19 Jenis Infrastruktur)
Kontribusi
Pemerintah
1. Pembiayaan Sebagian KPBU
2. Dukungan pemerintah
3. Jaminan pemerintah
Pengembalian
investasi Badan
Usaha
1. Pembayaran oleh pengguna dalam bentuk tarif
(User Charge).
2. Pembayaran ketersediaan layanan (Availability
Payment).
3. Bentuk lain sepanjang tidak bertentangan
dengan Perundang-undangan.
Tahapan
1. Tahap Perencanaan 4. Konstruksi
2. Tahap Penyiapan 5. Masa Konsesi
3. Tahap Transaksi
PENJAMINAN PEMERINTAH
• Peraturan Presiden No. 78/2010
• PMK 260/PMK.011/2010 Jo. PMK 8/PMK.08/2016
DUKUNGAN PEMERINTAH
PMK No. 223/PMK.11/2012 (VGF)
PERPRES 38/2015
PERMEN PPN NO. 4/2015
TENTANG PANDUAN UMUM
PERATURAN KEPALA LKPP NO 19 TAHUN
2015 TENTANG PENGADAAN BADAN USAHA
PEMBAYARAN KETERSEDIAAN LAYANAN
PMK NO. 260/2016
PERMENDAGRI No. 96/2016
KERJASAMA DAERAH
PP No. 28/2018
6
REPUBLIK INDONESIA
7
19 Jenis Sektor Infrastruktur
Kebandarudaraa
n
Kepelabuhanan
Perkeretaapian
Darat dan
penyeberangan
Jalan
Jalan Tol
Jembatan Tol
Pasar
Tradisional
Transportasi Jalan
Fasilitas Perkotaan
Pengelolaan LimbahSetempat
Air Minum PerumahanRakyat
PengelolaanSampah
Pengelolaan LimbahTerpusat
SDA & Irigasi Kawasan
Fasilitas PendidikanLembaga
Pemasyarakatan
KesehatanSarana Olah Raga,
Kesenian dan Budaya
Pariwisata
Pembangkit
Listrik
Transmisi
Penerangan
Jalan Umum
Ketenagalistrikan Konservasi EnergiMigas dan EBTTelekomunikasi &
Informatika
Fiber Optic
e-Gov
KONEKTIVITAS
FASILITAS
PERKOTAAN
FASILITAS SOSIAL
DapatmengajukankepadaMenteriBappernas
Dapat merupakan gabungan dari 2 sektordengan PJPK ditentukan berdasarkan besaranPeran
REPUBLIK INDONESIA
Kontribusi Pemerintah Dalam Kerjasama
8
Dasar Hukum :
ProyekPemerintah
Pusat(Tarif)
VGF(Kemenkeu)
PDF(Kemenkeu)
DukunganKonstruksi
(K/L Terkait)
JaminanPemerintah
(PT PII)
ProyekPemerintah
Pusat(AP)
PDF(Kemenkeu)
DukunganKonstruksi
(K/L Terkait)
JaminanPemerintah
(PT PII)
ProyekPemerintah
Daerah (AP/Tarif)
VGF(Kemenkeu)
PDF(Kemenkeu)
DukunganPemerintah
Daerah
JaminanPemerintah
(PT PII)
PMK No. 223/PMK.11/2012 tentang Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi
Pada Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
13
2
VGF (Viability Gap Fund) atauDukungan Kelayakan adalahDukungan Pemerintah dalambentuk kontribusi fiskal yangbersifat finansial atau insentifperpajakan yang disetujuiMenteri Keuangan.Maksimal pemberian VGF
sebesar 49% dari nilaiinvestasi proyek.
PDF (Project
Development Fund) atau
Dana Penyiapan Proyek
adalah dana yang
digunakan untuk
membiayai pelaksanaan
Fasilitas.
9
Pengembalian Investasi KPBU
Bundling dengan
kegiatan
komersial
Badan Usaha Investasi Operasi Pelayanan
Kompensasi
dari kegiatan
komersial
Ada Demand
Risk
User Fee Badan Usaha Investasi Operasi Pelayanan Pendapatan
Ada
Demand Risk Contoh:Jalan Tol Balikpapan-Samarinda (99 km): nilai proyek RP 10,4 triliun, masa konsesi 40 tahun, rencana tarif Rp1000/km
Availability Payment Badan Usaha Investasi Operasi Pelayanan Pembayaran AP
Tidak ada
Demand RiskContoh:
Palapa Ring: nilai proyek RP 7,4 triliun, masa konsesi 15 tahun, pembayaran AP= RP 588 milyar/tahun
Contoh:
Pemindahan Lapas Salemba ke Ciangir : nilai proyek RP 1,2 triliun, masa konsesi 15 tahun, Lapas Ciangir
dibundling dengan area komersial di Salemba.
REPUBLIK INDONESIA
Struktur Umum KPBU
Infrastructure Financing Fund
Project Development Fund
Dukungan Kelayakan (VGF)
Penjaminan Pemerintah
1.Membantu PJPK mengatasi keterbatasan
dana dan ekspertis infrastruktur dalam
penyiapan dan transaksi proyek KPBU
2.Memastikan proses lelang dilakukan
berdasarkan azas adil, kompetitif, dan
transparan
Untuk meningkatkan kelayakan finansial
proyek KPBU, diberikan dukungan fiskal
untuk sebagian dana konstruksi
“melalui anggaran BUN”
Diberikan pemerintah melalui PT PII
Melalui PT SMI dan PT IIF
Pengaturan mengenai
Pemanfaatan BMN untuk
infrastruktur
Pembayaran berkala kepada Badan
Usaha oleh Pemerintah (PJPK)
berdasarkan ketersediaan layanan
infrastruktur yang diberikan
Pembayaran
Ketersediaan Layanan
(Availability Payment)
Tarif/User Payment
Skema Pengembalian
Investasi
Perjanjian Regres Perjanjian Penjaminan
Bentuk lain sepanjang
tidak bertentangan dengan
Perundang-undangan
10
Pasal 26 Perpres 38/2015
• PJPK menganggarkan dana
perencanaan , penyiapan,
transaksi dan manajemen KPBU
Kementerian
Keuangan
PJPK Pengguna
Sponsor
EquitasPemberi
Dana
Proyek
KPBU
Badan
Usaha
Pelaksana
Ekuitas Debt
Kontrak
KPBU
Lahan/
Dukungan
/ AP
Biaya
Pengguna
Layanan
Infrastruktur
Dukungan Pemerintah
(Kementerian Keuangan)
PT PII
REPUBLIK INDONESIA
Alur Kerja KPBU Secara Umum
Identifikasi danusulan
TahapKonstruksi
dan Operasi
Studi Pendahuluan Penyusunan OBC PenyusunanFBC
Tahap Screening dan Seleksi Tahap Penyiapan Proyek
PQ RfP Bid Award
PPP Agreement
Signing
Financial Close
Tahap Transaksi
PJPK sebagai Pelaksana Proyek
PJPK – Bappenas
(Perencanaan)
Bappenas
menganggarkan
Dana OBC
PPP Unit di Kemenkeu sebagai
penyedia fasilitas PDF dan VGF
BKPM memastikan kelayakan investor
dan proses market sounding
LKPP bertindak sebagai
transaction probity
PT PII melakukan proses
penjaminan pemerintah
PT PII secara informal memberikan
masukan dalam penyusunan OBC dan
FBC
Kemenko Perekonomian sebagai Fasilitator Debottlenecking
KemendagriPertimbangan terhadap dokumen
rencana kegiatan KPDBU terkait AP
11
REPUBLIK INDONESIA
12
Prakarsa KPBU:Solicited
Dalam Pasal 26 Perpres 38/2015, perencanaan, penyiapan dan transaksi disiapkan oleh K/L/D
Disiapkan oleh K/LDidampingi Bappenas
Disiapkan oleh K/LKemenkeu sebagai penyedia fasilitas PDF • Mulai
pembayaran
AP• LKPP bertindak sebagai transaction probity• PT PII melakukan proses penjaminan pemerintah
BKPM memastikan kelayakan investor dan proses market sounding
KemendagriPertimbangan terhadap dokumen
rencana kegiatan KPDBU terkait AP
Capacity Building oleh Kantor Bersama KPBU
• VGF
Kemenkeu
• DAK
• Dukungan
sebagian
konstruksi
Contoh:
SPAM
Umbulan
Bappenas
mengamankan
alokasi
Identifikasi
Proyek
Studi
PendahuluanOutline Business
Case (OBC)Final Business
Case (FBC)Pra-
kualifikasi
Request for
ProposalBid Award
Tandatangan
PerjanjianFinancial
Close
PERENCANAAN PENYIAPAN TRANSAKSI
PR
AK
AR
SA
PE
ME
RIN
TA
H
(SO
LIC
ITE
D)
OperasiAkhir
KontrakPenyerahan
Aset
Konstruksi
MASA KONSESIKONSTRUKSI
REPUBLIK INDONESIA
13
Skema Prakarsa KPBU:Unsolicited
PR
AK
AR
SA
BA
DA
N
US
AH
A
(UN
SO
LIC
ITE
D)
Disiapkan oleh Pemrakarsa • Dilakukan oleh K/L
• PT PII melakukan proses penjaminan pemerintah
Sesuai dengan rencana kerjaPemerintah
Layak secara ekonomi dan financial
Perusahaan yang mengajukan memilikikapasitas yang memadai.
Operasi
Pemrakarsa proyek mengajukan
proposal dan dokumen pra-studi
kelayakan (FS) ke PJPK
Evaluasi dokumen Pra-FS untuk
mendapat persetujuan.
Badan Usaha
Pemrakarsa
menyerahkan FS
Evaluasi FS Pengadaan
Tandatangan
Perjanjian KPBU
.
Penerbitan Surat
PersetujuanFinancial
Close
Akhir Kontrak
dan Penyerahan
AsetKonstruksi
Pilihan Pemberian Kompensasi
kepada Badan Usaha Pemrakarsa
Pemberian tambahannilai 10% pada
dokumen pengadaanRight to match
Pembelianprakarsa KPBU
oleh PJPK
PERENCANAAN PENYIAPAN TRANSAKSI MASA KONSESIKONSTRUKSI
REPUBLIK INDONESIA
Success Story Proyek KPBU
Manado – Bitung
Toll RoadUSD 396 Milion
Serang - Panimbang
Toll RoadUSD 391.6 Milion
Umbulan
Water SupplyUSD 140.7 Milion
Palapa Ring
Central PackageUSD 71.5 Milion
Palapa Ring
East PackageUSD 386.5 Milion
Balikpappan -
Samarinda
Toll RoadUSD 767 Milion
Palapa Ring
West PackageUSD 87.6 Milion
Krian – Legundi –
Bunder - Manyar
Toll RoadUSD 940 Milion
Pandaan – Malang
Toll RoadUSD 461 Milion
Jakarta Cikampek Elevated II
Toll RoadUSD 1,249 Milion
Batang - Semarang
Toll RoadUSD 850 Milion
Serpong – Balaraja
Toll RoadUSD 464 Milion Central Java
Power PlantUSD 4,200 MilionCisumdawu
Toll RoadUSD 617.9 Milion
Ministry /
Agency
14projects
Sector GCA
Local
Government
10projects
Sector GCA
REPUBLIK INDONESIA
Solicited PPP Project Pipeline1 under operation project, 12 under construction projects, and 37 on progress projects
1. West Semarang Water Supply
1. South Sumatera Non-Toll Road
2. Sidoarjo General Hospital
3. Gorontalo Hospital4. Multifunction
Satellite
1. Trans Papua Road2. Yogya - Bawen Toll Road 3. Labuan Bajo Airport4. Proving Ground BPLJSKPB5. Surakarta Street Lighting6. National Integrated
Welfare System7. Correctional Facility
Relocation (Ciangir)8. Ciputat Market9. Bintuni Industrial Zone
1. Riau Non-Toll Road 2. Semarang – Demak Toll
Road3. Medan Municipal
Transport (LRT)4. Patimban Port5. Pekanbaru Regional
Water Supply6. Legok Nangka Regional
Waste Treatment 7. University of Sam
Ratulangi Teaching Hospital
8. Pirngadi Hospital9. Indonesia National
Cancer Center Dharmais Hospital
Preliminary study
Outline Business Case(OBC)
Final Business Case(FBC)
PQ Request forProposal
Bid AwardPPP Agreement
SigningFinancial Close
TenderPreparation
1. Trans Java Main Bridges
2. Central and Western Sumatera Road Corridor
3. Baubau Port4. Anggrek Port5. Kapet Kulon Progo
Water Supply6. Jatiluhur DKI Jakarta
Water Supply Distribution
7. Development of Piyungan Sanitary Landfill
8. DKI Jakarta Training Center
9. Development of Jogja Agro Techno Park
10.Tanjung Adikarto Fishery Zone
1. Jakarta -CikampekSouth Toll Road
2. ProbowangiToll Road
3. NamboRegional WasteManagement
TOTAL: USD 3,456 M + 12 Projects Under Calculation TOTAL: USD 3,722 M
PLANNING PREPARATION TRANSACTION
CONSTRUCTION OPERATION
1. West Palapa Ring
TOTAL: USD 8,829 M TOTAL: USD 87.6M
Included in PPP Book 2018National Strategic Project (PSN)
1. Manado - Bitung Toll Road
2. Balikpapan - Samarinda Toll Road
3. Pandaan - Malang Toll Road
4. Batang - Semarang Toll Road
5. Serpong - Balaraja Toll Road
6. Cisumdawu Toll Road7. Serang -Panimbang Toll
Road 8. Umbulan Water Supply9. Bandar Lampung Water
Supply10. Central Java Power Plant11. Central Palapa Ring12. East Palapa Ring
Data per 04/10/2018
1. Makassar-Pare-pare Railway
REPUBLIK INDONESIA
Unsolicited* PPP Project Pipeline2 under construction projects and 5 on progress projects
.
Financial
Close
Construction
2 Toll Road Projects
1. Krian-Legundi-Bunder-Manyar(US$ 0.9 billion)
2. Jakarta – Cikampek Elevated II(US$ 1.3 billion)
2.2 Billion USD
Construction
1. Jatiluhur I Water Supply (US$ 142.2 million)
1. Tanjung Jabung Bridge (US$ 13.5 million)
2. Karian Water Supply (under calculation)
3. Marine Observation and Modeling (US$ 95.9 million)
Project proponent submits
a proposal and pre-FS
document to GCA
Pre-FS document evaluation
to get pre-FS approval
Business Entity
submits FSFS evaluation Procurement
PPP
Agreement
Signing
Issuing approval letter
Data per 18/09/2018
Technically integrated with the sector’s master plan
Economically and financially viable
The business entity that proposes the initiative has adequate financial capability to finance the project.
Compensation option
to the project initiator
Additional mark of 10% on the
procurement scoreRight to match
The GCA purchase the PPP initiative
Evaluation Criteria:
1. TOD Poris Plawad(US$ 125.9 million)
*The unsolicited project is when the project is initiated by the private sector
Include in PPP Book 2018National Strategic Project (PSN)
REPUBLIK INDONESIA
TERIMA KASIH
Koordinasi
Kantor Bersama KPBU Republik
Indonesia
PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia
(Persero)
Capital Place, 7th & 8th Floor
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 18,
Jakarta 12710 - Indonesia
Fasilitasi
Capacity
Building
Percepatan
Pelaksanaan
KPBU di
Indonesia
17
REPUBLIK INDONESIA
Ketersediaan Layanan (Availability Payment)
19
Pengeluaran Publik dalam AP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12
28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
Total Pengeluaran
280
Rp
Tahun
Tidak ada pembayaran
konstruksiRisiko ditransfer ke swasta
dan diatur oleh swasta.Availability Payment (AP)
Pengeluaran Publik dalam Skema Konvensional
Pembayaran Konstruksi
Pembayaran
Operasi &
Pemeliharaan)
Risiko/ Biaya tak terduga
ditanggung publik
Total Pengeluaran
290
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
40
100 100 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5
Rp
Tahun
40
4
0
SLA
Standard
Minimum
yang diatur
SLA
Aktual
Badan
Usaha
Penalti
AP Penuh AP Penuh – Penalti
Standar Pelayanan Minimal atas
tersedianya:
1.Kondisi Jalan Mantap
2.Jalan yang berkeselamatan sesuai
kecepatan rencana
• Berkesinambungan: Tahap
perencanaan-konstruksi-operasi -
pemeliharaan
• Mengoptimalkan kapasitas fiskal
• On schedule, on budget, on
service
Manfaat AP:
Pembayaran Terhadap SLA:
REPUBLIK INDONESIA
20
Skema KPBU Dengan Pengembalian Investasi MelaluiTarif dan VGF
• VGF: fasilitas pemberian dukungan pemerintah dalambentuk kontribusi fiskal yang bersifat finansial.
• VGF diberikan kepada proyek infrastruktur yang dibangun dengan skema KPBU dan bertujuan untukmeningkatkan kelayakan finansial proyek.
• Maksimal pemberian VGF sebesar 49% dari nilaiinvestasi proyek
• Tarif ditetapkan oleh PDAB berdasarkan perjanjianjualbeli air curah dengan 5 PDAM
Dasar Hukum :PMK No. 223/PMK.11/2012 tentang PemberianDukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya KonstruksiPada Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
Contoh : Proyek SPAM Umbulan
20
REPUBLIK INDONESIA
21
Skema KPBU Dengan Pengembalian InvestasiMelalui Availability Payment/AP
Skema pengembalian investasi melalui:
Availability Payment (AP)
Availability Payment (AP)
Pembayaran secara berkala oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala
Daerah kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan
Infrastruktur yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana
ditentukan dalam Perjanjian KPBU
Dasar Hukum :
• Perpres 38/2015 tentang KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur.
• PMK Nomor 260/PMK.08/2015 tentang Tatacara Pembayaran
Ketersediaan Layanan Pada Proyek KPBU dalam rangka
Penyediaan Infrastruktur.
Kriteria Umum Proyek KPBU AP:
• Proyek infrastruktur yang secara komersial masih marginal• Proyek infrastruktur ekonomi atau infrastruktur sosial yang memiliki
manfaat besar bagi masyarakat• Proses pengadaan proyek dilakukan melalui tahapan pemilihan yang adil,
terbuka dan transparan, serta memperhatikan prinsip persaingan usahayang sehat
• Moda pengembalian investasi kepada badan usaha tidak berasal dari tarif pengguna layanan
• Tarif tetap dapat dikenakan kepada pengguna layanan, dimana pengelolaannya dilaksanakan oleh PJPK
EKUITAS:
• Paket Barat:
Konsorsium Mora
Telematika
Indonesia –
Ketrosden
Triasmitra (Rp 425
Milyar
• Paket Tengah:
Konsorsium
Pandawa Lima (Rp
425 Milyar)
• Paket Timur:
Konsorsium
Moratelindo, IBS,
dan Smart Telecom
Kominf
o-BP3TI
Badan
Usaha
PINJAMAN:
•Paket Barat:
Bank Mandiri
(Rp 875 Milyar)
• Paket
Tengah: IIF,
BNI, SMI (Rp
975 Milyar)
• Paket Timur: -
Perjanjian Penjaminan
Penggu
na
Jaringa
n
Access Charge
LayananJaringan
Availability
Payment
Perjanjian Regres
Proyek Palapa
Ring
21
REPUBLIK INDONESIA
2222
Keuntungan Availability Payment (AP)Alternatif Relokasi Pembiayaan Pembangunan
Masa operasiMasa
konstruksi
Profil Belanja Pemerintah jika
Proyek dibangun dengan
skema AP
Pengadaan Infrastruktur
dengan Belanja Modal
s/d 32 tahun
s/d 32 tahun
Suku bunga obligasi 2017 7.5%
Inflasi 2010-2017 5.4%
Analisis Potensi Government Saving Pada Proyek Palapa RingPSC PPP
Government Expenditure
-CAPEX 4.743.922.993.248 0
-OPEX 3.369.789.444.263 0
-Availability Payment 0 8.823.556.862.337
-Financing 332.074.609.527 0
-Ancillary 474.392.299.325 711.588.448.987
-Competitive Neutrality 0 (792.398.703.159)
-Retained Risk 2.049.442.259.087
10.969.621.605.450 8.742.746.608.165
20,30%Government Saving
Total Government
Expenditure including Risk
Risk Value
PSC = Public Sector Comparator
PPP = KPBU - AP=
CAPEX Cost
Overrun
OPEX Cost
Overrun
RETAINED RISK = CAPEX Cost
Overrun + OPEX Cost Overrun
Untuk Ancillary cost, yang sebagian besar dari biaya penyiapan proyek. Untuk
PPP perkirakan 1.5 kali lebih besar dari PSC
Competitive Neutrality, pada PPP terdapat potensi pembayaran PPh 25 dari
Earning Before Tax (EBT) berdasarkan proyeksi keuangan untuk masing-
masing Paket.
• Masa konstruksi tepat waktu
• Kinerja pelayanan terjamin
REPUBLIK INDONESIA
Exercise Tarif melalui KPBU
Service LevelCAPEX
/OPEX
Tarif Keekonomian
IAtoP WtoP Gap
xxx AA/BB 10 8 6,5 -3,5
xy CC/DD 20 18 17 -3
xyy EE/FF 25 26 25 0
1000 Pedagang
I 600
II 200
III 200
Studi Kasus:
Opsi A: Subsidi Pemerintah Opsi B: Bantuan Pemerintah
Subsidi Pedagang
I
Subsidi Pedagang
II
Subsidi Pedagang
III
3,5 3 0
Pemerintah Daerah harus
membayar subsidi setiap bulan
sebagai upaya dalam menutupi
gap funding.
Pemerintah daerah memberikan dukungan pada
tahapan konstruksi/operasi (CAPEX/OPEX) yang
mengurangi tarif dari T.EK I menjadi T.EK II
sehingga pada kolom Gap merupakan keuntungan
kepada Badan Usaha.
Dukungan Pemerintah
untuk CAPEX/OPEXWtoP T.EK II Gap
60 M 6,5 6 +0,5
17 17 0
25 24 +1