• Home

  • Documents

  • Situs Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan · Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan...
6

Situs Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan · Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan ... Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Situs Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan · Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan ... Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota
Page 2: Situs Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan · Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan ... Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota
Page 3: Situs Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan · Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan ... Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota
Page 4: Situs Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan · Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan ... Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota
Page 5: Situs Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan · Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan ... Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota
Page 6: Situs Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan · Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan ... Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA … · dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota ... Panitia Pengawas

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA … · dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota ... Panitia Pengawas

Documents
Lima Puluh Kota Regency · a.l. SPT (Surat Perintah Tugas) dan SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) Bupati/istri dan ditandatangani oleh Wakil Bupati/lstri Bupati. a.2. Surat Perintah

Lima Puluh Kota Regency · a.l. SPT (Surat Perintah Tugas) dan SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) Bupati/istri dan ditandatangani oleh Wakil Bupati/lstri Bupati. a.2. Surat Perintah

Documents
ppid.limapuluhkotakab.go.id · bupati lima puluh kota peraturan bupati lima puluh kota nomor tahun 2010 tentang pakaian dinas pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap di lingkungan

ppid.limapuluhkotakab.go.id · bupati lima puluh kota peraturan bupati lima puluh kota nomor tahun 2010 tentang pakaian dinas pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap di lingkungan

Documents
PPID Lima Puluh Kota · salinan bupati lima puluh kota provtnsi stjmatera barat peraturan bupati lima pvluh kota nomor 62 tahun 2016 tentang- kedudukan, susunan organisasi, tugas

PPID Lima Puluh Kota · salinan bupati lima puluh kota provtnsi stjmatera barat peraturan bupati lima pvluh kota nomor 62 tahun 2016 tentang- kedudukan, susunan organisasi, tugas

Documents
BELANJA NAGARI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESApadang.bpk.go.id/wp-content/uploads/2014/10/Perbup-6-2014-ok.pdf · bupati lima puluh kota peraturan bupati lima puluh kota nomor (o

BELANJA NAGARI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESApadang.bpk.go.id/wp-content/uploads/2014/10/Perbup-6-2014-ok.pdf · bupati lima puluh kota peraturan bupati lima puluh kota nomor (o

Documents
JANDA/DUDA SIPII - pta-bandung.go.id · bupati/wali kota, wakil bupati/wakil wali kota; 7l menjadi anggota ... sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2l wajib melakukan pemeriksaan

JANDA/DUDA SIPII - pta-bandung.go.id · bupati/wali kota, wakil bupati/wakil wali kota; 7l menjadi anggota ... sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2l wajib melakukan pemeriksaan

Documents
BUPATI LIMA PULUH KOTA - Audit Board of Indonesia · BUPATI LIMA PULUH KOTA PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG ... Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan,

BUPATI LIMA PULUH KOTA - Audit Board of Indonesia · BUPATI LIMA PULUH KOTA PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG ... Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan,

Documents
2 - kota-cirebon.kpu.go.idkota-cirebon.kpu.go.id/download/produkhukum-64-PKPU...Undang tentang Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati,

2 - kota-cirebon.kpu.go.idkota-cirebon.kpu.go.id/download/produkhukum-64-PKPU...Undang tentang Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati,

Documents
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK ......- 3 - Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK ......- 3 - Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Documents
jdih.kpu.go€¦ · dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis. jdih.kpu.go.id

jdih.kpu.go€¦ · dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis. jdih.kpu.go.id

Documents
PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 99 TAHUN …€¦ · Lampiran : Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor : 99 Tahun 2018 Tanggal : 14 Desember 2018 Tentang Rencana Strategis

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 99 TAHUN …€¦ · Lampiran : Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor : 99 Tahun 2018 Tanggal : 14 Desember 2018 Tentang Rencana Strategis

Documents
jdihpemkosiantar.or.idjdihpemkosiantar.or.id/administrator/uploads/rules/tim...Tim Penerapan SPM Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Wali Kota; b. bahwa berdasarkan pertimbangan

jdihpemkosiantar.or.idjdihpemkosiantar.or.id/administrator/uploads/rules/tim...Tim Penerapan SPM Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Wali Kota; b. bahwa berdasarkan pertimbangan

Documents
BUPATI MALANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI MALANG …jdih.malangkab.go.id/uploads/50_SOTK_Dinas_Penanaman_Modal.pdf · Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar

BUPATI MALANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI MALANG …jdih.malangkab.go.id/uploads/50_SOTK_Dinas_Penanaman_Modal.pdf · Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar

Documents
KPU Kabupaten Gresik...pernah menjabat sebagai Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/ Wakil Wali Kota*) selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sesuai

KPU Kabupaten Gresik...pernah menjabat sebagai Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/ Wakil Wali Kota*) selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sesuai

Documents
jdih.kpu.go 353 THN... · 2020. 4. 3. · dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;

jdih.kpu.go 353 THN... · 2020. 4. 3. · dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;

Documents
2020...Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; Peraturan

2020...Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; Peraturan

Documents
universitas diponegoro tugas akhir rando tungga dewa l2e 008 089

universitas diponegoro tugas akhir rando tungga dewa l2e 008 089

Documents
BUPATI BANYUWANGI SALINAN NOMOR 20 TAHUN 2013 … · BUPATI BANYUWANGI SALINAN PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG ... Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah

BUPATI BANYUWANGI SALINAN NOMOR 20 TAHUN 2013 … · BUPATI BANYUWANGI SALINAN PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG ... Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah

Documents
GUBERNUR JAWA TIMUR - jdih.surabaya.go.id · 4. Pemerintah Kabupaten/Kota, adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur. 5. Bupati/Walikota, adalah Bupati/Walikota di Jawa

GUBERNUR JAWA TIMUR - jdih.surabaya.go.id · 4. Pemerintah Kabupaten/Kota, adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur. 5. Bupati/Walikota, adalah Bupati/Walikota di Jawa

Documents
topmedia.co.id penetapan... · Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, ... PARTAI PENGUSUNG/JALUR PENCALONAN GOLKAR

topmedia.co.id penetapan... · Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, ... PARTAI PENGUSUNG/JALUR PENCALONAN GOLKAR

Documents
BUPATI LIMA PULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT … · 2018. 5. 15. · -1 - bupati lima puluh kota provinsi sumatera barat peraturan bupati lima puluh kota nomor 52 tahun 2016 tentang

BUPATI LIMA PULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT … · 2018. 5. 15. · -1 - bupati lima puluh kota provinsi sumatera barat peraturan bupati lima puluh kota nomor 52 tahun 2016 tentang

Documents
BUPATI LIMA PULUH KOTA

BUPATI LIMA PULUH KOTA

Documents
PROVINSI ACEH - ropeg.kemkes.go.id · Walikota Kota Pidie Jaya 17. Walikota Kota Banda Aceh 18. Walikota Kota Sabang 19. Walikota Kota Langsa ... 4. Bupati Kab. Sumbawa 5. Bupati

PROVINSI ACEH - ropeg.kemkes.go.id · Walikota Kota Pidie Jaya 17. Walikota Kota Banda Aceh 18. Walikota Kota Sabang 19. Walikota Kota Langsa ... 4. Bupati Kab. Sumbawa 5. Bupati

Documents
PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - lombokutarakab.go.id · 1. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur pelaksana pemerintahan daerah. 2. Bupati adalah

PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - lombokutarakab.go.id · 1. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur pelaksana pemerintahan daerah. 2. Bupati adalah

Documents
PERATURAN BUPATI DHARMASRAYAjdih.dharmasrayakab.go.id/photos/file/PERATURAN-BUPATI...Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka Peraturan

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYAjdih.dharmasrayakab.go.id/photos/file/PERATURAN-BUPATI...Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka Peraturan

Documents
infojambi.comcalon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Pemilihan Urnum. Surat Keterangan Domisili dari RT/RW

infojambi.comcalon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Pemilihan Urnum. Surat Keterangan Domisili dari RT/RW

Documents
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA · bupati lima puluh kota provinsi sumatera barat peraturan bupati lima puluh kota nomor 104 tahun 2018 tentang rencana strategis dinas sosial

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA · bupati lima puluh kota provinsi sumatera barat peraturan bupati lima puluh kota nomor 104 tahun 2018 tentang rencana strategis dinas sosial

Documents
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,...- 3 - Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,...- 3 - Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

Documents
BUPATI LIMA PULUH KOTApadang.bpk.go.id/wp-content/uploads/2014/10/Perbup-29-2014-ok.pdf · y bupati lima puluh kota peraturan bupati lima puluh kota nomor: ty tahun 2014 tentang tata

BUPATI LIMA PULUH KOTApadang.bpk.go.id/wp-content/uploads/2014/10/Perbup-29-2014-ok.pdf · y bupati lima puluh kota peraturan bupati lima puluh kota nomor: ty tahun 2014 tentang tata

Documents
BUPATI BADUNG PERATURAN BUPATI BADUNGbagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/PERBUP_67_2013.pdfJalan/Nomor/RT/RW/ Kelurahan/Desa Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi Nomor Telp/Hp/Faximile

BUPATI BADUNG PERATURAN BUPATI BADUNGbagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/PERBUP_67_2013.pdfJalan/Nomor/RT/RW/ Kelurahan/Desa Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi Nomor Telp/Hp/Faximile

Documents