SISTEM PERBANKANINDONESIA

BANK SEBAGAI LEMBAGA BANK SEBAGAI LEMBAGA KEUANGANKEUANGAN

BANK ADALAH SUATU BADAN YG BERTUJUAN UNTUK MEMUASKAN KEBUTUHAN KREDIT, BAIK DENGAN ALAT-ALAT PEMBAYARAN SENDIRI ATAU UANG YANG DIPEROLEHNYA DARI ORANG LAIN MAUPUN DENGAN JALAN MEMPEREDARKAN ALAT-ALAT PENUKAR BERUPA UANG GIRAL (STUART VERRYN)

UU 14/1967 TENTANG POKOK-POKOK PERBANKAN, “BANK ADALAH LEMBAGA KEUANGAN YG USAHA POKOKNYA MEMBERIKAN KREDIT DAN JASA-JASA DALAM LALU LINTAS PEMBAYARAN DAN PEREDARAN UANG”.

UU 7/1992 TENTANG PERBANKAN, “BANK ADALAH BADAN USAHA YANG MENGHIMPUN DANA DARI MASYARAKAT DALAM BENTUK SIMPANAN, DAN MENYALURKANNYA KEPADA MASYARAKAT DALAM RANGKA MENINGKATKAN TARAF HIDUP RAKYAT”.

UU 10/1998 TTG PERUBAHAN ATAS UU 7/1992, “BANK ADALAH BADAN USAHA YANG MENGHIMPUN DANA DARI MASYARAKAT DALAM BENTUK SIMPANAN, DAN MENYALURKANNYA KEPADA MASYARAKAT DALAM BENTUK KREDIT DAN / ATAU BENTUK-BENTUK LAINNYA DALAM RANGKA MENINGKATKAN TARAF HIDUP RAKYAT BANYAK”.

PERBANKANPERBANKANADALAH SEGALA SESUATU YANG ADALAH SEGALA SESUATU YANG MENYANGKUT TENTANG BANK, MENYANGKUT TENTANG BANK,

MENCAKUP KELEMBAGAAN, KEGIATAN MENCAKUP KELEMBAGAAN, KEGIATAN USAHA, SERTA CARA DAN PROSES USAHA, SERTA CARA DAN PROSES DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN

USAHANYAUSAHANYA(PASAL 1 (1) UU 10/1998)(PASAL 1 (1) UU 10/1998)

TUJUAN PERBANKANTUJUAN PERBANKAN

MENUNJANG PELAKSANAAN MENUNJANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL DALAM

RANGKA MENINGKATKAN RANGKA MENINGKATKAN PEMERATAAN, PEMERATAAN,

PERTUMBUHAN EKONOMI, DAN PERTUMBUHAN EKONOMI, DAN STABILITAS NASIONAL KE ARAH STABILITAS NASIONAL KE ARAH PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN

RAKYAT BANYAKRAKYAT BANYAK

BANKBANK

BANK BANK KOMERSIKOMERSI

ALAL

BANK BANK SENTRALSENTRAL

PENGERTIAN BANK PENGERTIAN BANK KOMERSIALKOMERSIAL

BADAN USAHA YANG MENGHIMPUN BADAN USAHA YANG MENGHIMPUN DANA DARI MASYARAKAT DALAM DANA DARI MASYARAKAT DALAM

BENTUK SIMPANAN DAN BENTUK SIMPANAN DAN MENYALURKANNYA KEPADA MENYALURKANNYA KEPADA

MASYARAKAT DALAM BENTUK MASYARAKAT DALAM BENTUK KREDIT DAN ATAU BENTUK KREDIT DAN ATAU BENTUK LAINNYA DALAM RANGKA LAINNYA DALAM RANGKA

MENINGKATKAN TARAF HIDUP MENINGKATKAN TARAF HIDUP RAKYAT BANYAKRAKYAT BANYAK

(PASAL 1 (2) UU 10/1998)(PASAL 1 (2) UU 10/1998)

FUNGSI PERBANKAN (PASAL 3)FUNGSI PERBANKAN (PASAL 3)

• SEBAGAI PENGHIMPUN DAN SEBAGAI PENGHIMPUN DAN PENYALUR DANA MASYARAKAT.PENYALUR DANA MASYARAKAT.

• PERANTARA PIHAK-PIHAK YANG PERANTARA PIHAK-PIHAK YANG MEMILIKI KELEBIHAN DANA (MEMILIKI KELEBIHAN DANA (SURPLUS SURPLUS OF FUNDSOF FUNDS) KE PIHAK YANG ) KE PIHAK YANG KEKURANGAN DAN PERLU DANA KEKURANGAN DAN PERLU DANA ((LACKS OF FUNDSLACKS OF FUNDS).).

JENIS BANK KOMERSIAL JENIS BANK KOMERSIAL DARI BEBERAPA SUDUT DARI BEBERAPA SUDUT

PANDANGPANDANG• JENIS BANK MENURUT BENTUK BADAN USAHAJENIS BANK MENURUT BENTUK BADAN USAHA– BANK UMUM: PT, KOPERASI, PDBANK UMUM: PT, KOPERASI, PD– BANK PERKREDITAN RAKYAT: PD, KOPERASI, PT, BENTUK LAIN BANK PERKREDITAN RAKYAT: PD, KOPERASI, PT, BENTUK LAIN

YANG DITETAPKAN DENGAN PPYANG DITETAPKAN DENGAN PP

• JENIS BANK MENURUT KEPEMILIKANJENIS BANK MENURUT KEPEMILIKAN– BANK MILIK PEMERINTAHBANK MILIK PEMERINTAH– BANK MILIK SWASTA NASIONALBANK MILIK SWASTA NASIONAL– BANK MILIK KOPERASIBANK MILIK KOPERASI– BANK MILIK ASINGBANK MILIK ASING– BANK CAMPURAN (SUDAH TIDAK DIKENAL DENGAN UU 10/1998)BANK CAMPURAN (SUDAH TIDAK DIKENAL DENGAN UU 10/1998)

• JENIS BANK MENURUT STATUSJENIS BANK MENURUT STATUS– BANK DEVISABANK DEVISA– BANK NON DEVISABANK NON DEVISA

• JENIS BANK BERDASAR CARA MENENTUKAN JENIS BANK BERDASAR CARA MENENTUKAN HARGAHARGA– BANK KONVENSIONAL: SPREAD, INTEREST, FEE BASED, BANK KONVENSIONAL: SPREAD, INTEREST, FEE BASED, – BANK SYARIAH: BAGI HASIL, JUAL BELI DLLBANK SYARIAH: BAGI HASIL, JUAL BELI DLL

JENIS BANK BERDASAR JENIS BANK BERDASAR UUUU

(PASAL 5 (1) UU 7/1992)(PASAL 5 (1) UU 7/1992)BANK UMUMBANK UMUM

BANK YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA SECARA

KONVENSIONAL DAN ATAU BERDASARKAN

PRINSIP SYARIAH YANG DALAM KEGIATANNYA

MEMBERIKAN JASA DALAM LALU LINTAS PEMBAYARAN(PASAL 1 (3) UU 10/1998)

BANK BANK PERKREDITAPERKREDITA

N RAKYATN RAKYATBANK YANG MELAKSANANA BANK YANG MELAKSANANA

KEGIATAN USAHA SECARA KEGIATAN USAHA SECARA KONVENSIONAL KONVENSIONAL ATAU ATAU BERDASARKAN PRINSIP BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH YANG DALAM SYARIAH YANG DALAM KEGIATANNYA KEGIATANNYA TIDAKTIDAK

MEMBERIKAN JASA DALAM MEMBERIKAN JASA DALAM LALU LINTAS PEMBAYARANLALU LINTAS PEMBAYARAN(PASAL 1 (4) UU 10/1998)(PASAL 1 (4) UU 10/1998)

PERBEDAAN ANTARA BANK PERBEDAAN ANTARA BANK UMUM DENGAN BANK UMUM DENGAN BANK

PERKREDITAN RAKYATPERKREDITAN RAKYAT

1.1. JENIS KEGIATAN/USAHAJENIS KEGIATAN/USAHA2.2. PERMODALANPERMODALAN3.3. ALOKASI KREDITALOKASI KREDIT4.4. BADAN HUKUM BADAN HUKUM 5.5. KEPEMILIKANKEPEMILIKAN6.6. DOUBLE PRINCIPLEDOUBLE PRINCIPLE

BANK UMUM BANK UMUM PERSEROAN TERBATASPERSEROAN TERBATAS KOPERASI KOPERASI PERUSAHAAN DAERAH.PERUSAHAAN DAERAH.

BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR)BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) PERSEROAN TERBATASPERSEROAN TERBATAS KOPERASI KOPERASI PERUSAHAAN DAERAH PERUSAHAAN DAERAH BENTUK LAIN YANG DITETAPKAN DENGAN PPBENTUK LAIN YANG DITETAPKAN DENGAN PP

BENTUK HUKUMBENTUK HUKUM

• BANK UMUM HANYA DAPAT DIDIRIKAN OLEH :BANK UMUM HANYA DAPAT DIDIRIKAN OLEH :WNI DAN ATAU BHI;WNI DAN ATAU BHI;WNI DAN ATAU BHI DENGAN WNA DAN ATAU BHA WNI DAN ATAU BHI DENGAN WNA DAN ATAU BHA SECARA KEMITRAANSECARA KEMITRAAN

• UNSUR KEMITRAAN DALAM KEPEMILIKAN BANKUNSUR KEMITRAAN DALAM KEPEMILIKAN BANK TETAP TERDAPAT UNSUR KEPEMILIKAN INDONESIA TETAP TERDAPAT UNSUR KEPEMILIKAN INDONESIA MAKSIMUM KEPEMILIKAN PIHAK ASING 99%MAKSIMUM KEPEMILIKAN PIHAK ASING 99%

• EMISI SAHAM MELALUI BURSA EFEKEMISI SAHAM MELALUI BURSA EFEK MAKSIMUM 99% DARI JUMLAH SAHAM BANK YBSMAKSIMUM 99% DARI JUMLAH SAHAM BANK YBS PEMBELIAN SAHAM OLEH ASING MELALUI BURSA PEMBELIAN SAHAM OLEH ASING MELALUI BURSA

DAPAT MENCAPAI 100% DARI YANG TERCATAT DI DAPAT MENCAPAI 100% DARI YANG TERCATAT DI BURSABURSA

KEPEMILIKAN BANK UMUMKEPEMILIKAN BANK UMUM

BPR HANYA DAPAT DIDIRIKAN DAN BPR HANYA DAPAT DIDIRIKAN DAN DIMILIKI :DIMILIKI :

WNI WNI BHI YANG SELURUH PEMILIKNYA WNI BHI YANG SELURUH PEMILIKNYA WNI PEMERINTAH DAERAHPEMERINTAH DAERAH BERSAMA DI ANTARA KETIGANYABERSAMA DI ANTARA KETIGANYA

TIDAK DIMUNGKINKAN ADANYA UNSUR TIDAK DIMUNGKINKAN ADANYA UNSUR KEPEMILIKAN ASINGKEPEMILIKAN ASING

KEPEMILIKAN BPRKEPEMILIKAN BPR

1.1. MENJALANKAN PRINSIP KEHATI-HATIAN (PRUDENTIAL MENJALANKAN PRINSIP KEHATI-HATIAN (PRUDENTIAL BANKING PRINCIPLE) (PASAL 2 UU 10/1998)BANKING PRINCIPLE) (PASAL 2 UU 10/1998)A. BMPKA. BMPKB. GWMB. GWMC. KYCPC. KYCPD. FIT AND PROPER TESTD. FIT AND PROPER TESTE. RENCANA KERJA DAN PENILAIANE. RENCANA KERJA DAN PENILAIANF. ANALISIS KREDITF. ANALISIS KREDIT

2.2. MENJAGA TINGKAT KESEHATAN (PASAL 29 AYAT (2) MENJAGA TINGKAT KESEHATAN (PASAL 29 AYAT (2) UU 10/1998)UU 10/1998)A. CAPITALA. CAPITALB. ASSETB. ASSETC. MANAGEMENTC. MANAGEMENTD. EARNINGD. EARNINGE. LIQUIDITYE. LIQUIDITY

KEWAJIBAN BANKKEWAJIBAN BANK

PRUDENTIAL BANKING PRINCIPLE DAN RISIKO PERBANKAN

• RISIKO KREDIT (CREDIT AND DEFAULT RISK):RISIKO KREDIT (CREDIT AND DEFAULT RISK): RISIKO YANG DIAKIBATKAN RISIKO YANG DIAKIBATKAN DEBITUR PENERIMA KREDIT TIDAK MAMPU MENGEMBALIKAN JUMLAH DEBITUR PENERIMA KREDIT TIDAK MAMPU MENGEMBALIKAN JUMLAH PINJAMAN YANG DITERIMA BESERTA BUNGANYA SESUAI DENGAN JANGKA PINJAMAN YANG DITERIMA BESERTA BUNGANYA SESUAI DENGAN JANGKA WAKTU YANG DITENTUKAN DAN DISEPAKATIWAKTU YANG DITENTUKAN DAN DISEPAKATI

• RISIKO INVESTASI (INVESTMENT RISK):RISIKO INVESTASI (INVESTMENT RISK): RISIKO KERUGIAN AKIBAT RISIKO KERUGIAN AKIBAT PENURUNAN NILAI PORTOFOLIO SURAT BERHARGA YANG DIMILIKI BANKPENURUNAN NILAI PORTOFOLIO SURAT BERHARGA YANG DIMILIKI BANK

• RISIKO LIKUIDITAS (LIQUIDITY RISK):RISIKO LIKUIDITAS (LIQUIDITY RISK): RISIKO UNTUK DAPAT MEMENUHI RISIKO UNTUK DAPAT MEMENUHI KEBUTUHAN LIKUIDITASNYA DALAM RANGKA MEMENUHI PERMINTAAN KEBUTUHAN LIKUIDITASNYA DALAM RANGKA MEMENUHI PERMINTAAN KREDIT DAN PENARIKAN DANA OLEH NASABAH DEPOSAN PADA SUATU KREDIT DAN PENARIKAN DANA OLEH NASABAH DEPOSAN PADA SUATU WAKTUWAKTU

• RISIKO OPERASIONAL (OPERATING RISK):RISIKO OPERASIONAL (OPERATING RISK): RISIKO AKIBAT KETIDAKPASTIAN RISIKO AKIBAT KETIDAKPASTIAN USAHA BANK, MISALNYA PENURUNAN KEUNTUNGAN, KEGAGALAN PRODUK USAHA BANK, MISALNYA PENURUNAN KEUNTUNGAN, KEGAGALAN PRODUK BARU DLLBARU DLL

• RISIKO PENYELEWENGAN (FRAUD RISK):RISIKO PENYELEWENGAN (FRAUD RISK): RISIKO AKIBAT KETIDAK JUJURAN, RISIKO AKIBAT KETIDAK JUJURAN, PENIPUAN, MORAL DLL OLEH PEJABAT, KARYAWAN DAN NASABAH BANKPENIPUAN, MORAL DLL OLEH PEJABAT, KARYAWAN DAN NASABAH BANK

• RISIKO REPUTASIRISIKO REPUTASI: : RISIKO HILANGNYA KEPERCAYAAN MASYARAKAT RISIKO HILANGNYA KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP BANK YANG DITANDAI DENGAN RUSH ATAU BANKS RUNSTERHADAP BANK YANG DITANDAI DENGAN RUSH ATAU BANKS RUNS

BANK SENTRALBANK SENTRAL

• SISTEM MONETER DI INDONESIASISTEM MONETER DI INDONESIA MELIPUTI: MELIPUTI: OTORITAS MONETEROTORITAS MONETER DAN DAN SISTEM PERBANKANSISTEM PERBANKAN..– OTORITAS MONETEROTORITAS MONETER MERUPAKAN LEMBAGA: MERUPAKAN LEMBAGA:

• BERWENANG DLM PENGAMBILAN KEBIJAKSANAAN DI BIDANG BERWENANG DLM PENGAMBILAN KEBIJAKSANAAN DI BIDANG MONETER, MONETER,

• SUMBER UANG PRIMER, BAIK UNTUK PERBANKAN, MASYARAKAT SUMBER UANG PRIMER, BAIK UNTUK PERBANKAN, MASYARAKAT MAUPUN PEMERINTAH. MAUPUN PEMERINTAH.

• OTORITAS MONETER DI SAMPING MENGELUARKAN UANG OTORITAS MONETER DI SAMPING MENGELUARKAN UANG KARTAL JUGA MENERIMA SIMPANAN GIRO DARI PERBANKAN KARTAL JUGA MENERIMA SIMPANAN GIRO DARI PERBANKAN DAN PEMERINTAH. DAN PEMERINTAH.

• DIATUR OLEH UU 23/1999 TENTANG BANK INDONESIA JO. UU DIATUR OLEH UU 23/1999 TENTANG BANK INDONESIA JO. UU 3/2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU 23/99, BAHWA: BANK 3/2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU 23/99, BAHWA: BANK INDONESIA (BI) ADALAH PENANGGUNG JAWAB OTORITAS INDONESIA (BI) ADALAH PENANGGUNG JAWAB OTORITAS KEBIJAKSANAAN MONETER UNTUK MEMELIHARA KESTABILAN KEBIJAKSANAAN MONETER UNTUK MEMELIHARA KESTABILAN NILAI RUPIAH.NILAI RUPIAH.

– SISTEM PERBANKANSISTEM PERBANKAN DIATUR OLEH UU 7/1992 JO. UU DIATUR OLEH UU 7/1992 JO. UU 10/1998 TENTANG PERBANKAN 10/1998 TENTANG PERBANKAN

BANK INDONESIA (BI) MEMPUNYAI TUGAS DAN BANK INDONESIA (BI) MEMPUNYAI TUGAS DAN WEWENANG DI BIDANG: OTORITAS MONETER DAN WEWENANG DI BIDANG: OTORITAS MONETER DAN SISTEM PERBANKANSISTEM PERBANKAN

PENGERTIAN BANK PENGERTIAN BANK SENTRALSENTRAL

1.1. BANK INDONESIA ADALAH BANK BANK INDONESIA ADALAH BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA SENTRAL REPUBLIK INDONESIA (PASAL 4 (1) UU 23/1998 JT PASAL (PASAL 4 (1) UU 23/1998 JT PASAL 4 (1) UU 3/2004)4 (1) UU 3/2004)

2. BANK INDONESIA ADALAH 2. BANK INDONESIA ADALAH BANK SENTRAL REPUBLIK BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA SEBAGAIMANA INDONESIA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM UNDANG-DIMAKSUD DALAM UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU (PASAL UNDANG YANG BERLAKU (PASAL 1 (20) UU 10/1998)1 (20) UU 10/1998)

PERUBAHAN POKOK DALAM UUBIPERUBAHAN POKOK DALAM UUBI

UU No. 13/1968UU No. 13/1968 UU No. 23/1999 jo UU No. 23/1999 jo UU No.3/2004UU No.3/2004

1. MULTIPLE OBJECTIVES

2. BAGIAN DARI PEMERINTAH

3. BERTANGGUNG JAWAB KEPADA PEMERINTAH

4. KURANG TRANSPARAN KEPADA PUBLIK

1.SINGLE OBJECTIVES

2. LEMBAGA NEGARA YG INDEPENDEN

3. BERTANGGUNG JAWAB KEPADA PUBLIK

4. LEBIH TRANSPARAN KEPADA PUBLIK

TUJUAN BANK TUJUAN BANK INDONESIAINDONESIA

(SINGLE OBJECTIVE)(SINGLE OBJECTIVE)

MENCAPAI DAN MEMELIHARA MENCAPAI DAN MEMELIHARA KESTABILAN NILAI RUPIAHKESTABILAN NILAI RUPIAH

(PASAL 7 UU 3/2004)(PASAL 7 UU 3/2004)

KEMANDIRIAN BANK KEMANDIRIAN BANK INDONESIA INDONESIA

(PASAL 4 (2) UU 3/2004)(PASAL 4 (2) UU 3/2004)

BANK INDONESIA ADALAH LEMBAGA BANK INDONESIA ADALAH LEMBAGA NEGARA YANG INDEPENDEN NEGARA YANG INDEPENDEN

DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN WEWENANGNYA, BEBAS DARI DAN WEWENANGNYA, BEBAS DARI

CAMPUR TANGAN PEMERINTAH CAMPUR TANGAN PEMERINTAH DAN/ATAU PIHAK LAIN, KECUALI DAN/ATAU PIHAK LAIN, KECUALI UNTUK HAL-HAL YANG SECARA UNTUK HAL-HAL YANG SECARA TEGAS DIATUR DALAM UU INITEGAS DIATUR DALAM UU INI

KEMANDIRIAN BANK KEMANDIRIAN BANK INDONESIAINDONESIA

• BERADA DI LUAR PEMERINTAHANBERADA DI LUAR PEMERINTAHAN• HUBUNGAN DENGAN PEMERINTAH ADALAH HUBUNGAN DENGAN PEMERINTAH ADALAH

BERTINDAK SEBAGAI PEMEGANG KAS BERTINDAK SEBAGAI PEMEGANG KAS PEMERINTAHPEMERINTAH

• KONSEKWENSI: MENGATUR, MEMBUAT, KONSEKWENSI: MENGATUR, MEMBUAT, MENERBITKAN PERATURAN YANG MERUPAKAN MENERBITKAN PERATURAN YANG MERUPAKAN PELAKSANAAN UU (BANDINGKAN DENGAN UU 13 PELAKSANAAN UU (BANDINGKAN DENGAN UU 13 TAHUN 1968 DIMANA BI BERTUGAS MEMBANTU TAHUN 1968 DIMANA BI BERTUGAS MEMBANTU PEMERINTAH DAN BERADA DI BAWAH KOORDINASI PEMERINTAH DAN BERADA DI BAWAH KOORDINASI DEWAN MONETER. KETERANGAN: DEWAN DEWAN MONETER. KETERANGAN: DEWAN MONETER SEKARANG SUDAH TIDAK DIPERLUKAN MONETER SEKARANG SUDAH TIDAK DIPERLUKAN LAGI)LAGI)

YURIDISUU-BI

TUJUAN(Ps.7)

TUGAS(Ps.8 & 9)

PERTANGGUNGJAWABANTRANPARANSI & AKUNTABILITAS

(Ps.58, 61, 63)

ANGGARAN(Ps.60)

PERSONALIA(Ps.41 & 48)

MANAJEMEN(Ps.36 & 38)

INDEPENDENSI

STATUS & KEDUDUKAN(Ps.4 (2))

KEMADIRIAN BANK KEMADIRIAN BANK INDONESIAINDONESIA

• ASPEK YURIDISASPEK YURIDIS: UU 23 TAHUN 1999 BAGAI LANDASAN : UU 23 TAHUN 1999 BAGAI LANDASAN YURIDIS INDEPENDENSI BANK INDONESIAYURIDIS INDEPENDENSI BANK INDONESIA

• ASPEK PERSONALIAASPEK PERSONALIA: PENGANGKATAN DEWAN : PENGANGKATAN DEWAN GUBERNUR OLEH PRESIDEN SELAKU KEPALA NEGARA GUBERNUR OLEH PRESIDEN SELAKU KEPALA NEGARA (BUKAN KEPALA PEMERINTAHAN) DENGAN (BUKAN KEPALA PEMERINTAHAN) DENGAN PERSETUJUAN DPR. PERSETUJUAN DPR. – PERSETUJUAN DPR PENTING UNTUK MENJAGA PERSETUJUAN DPR PENTING UNTUK MENJAGA

INTERVENSI PEMERINTAHINTERVENSI PEMERINTAH– ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TIDAK DAPAT ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TIDAK DAPAT

DIBERHENTIKAN OLEH PRESIDEN SELAMA MASA DIBERHENTIKAN OLEH PRESIDEN SELAMA MASA JABATANNYA KECUALI MENGUNDURKAN DIRI, JABATANNYA KECUALI MENGUNDURKAN DIRI, BERHALANGAN, ATAU MELAKUKAN TINDAK PIDANABERHALANGAN, ATAU MELAKUKAN TINDAK PIDANA

• ASPEK INSTITUSIASPEK INSTITUSI: INDEPENDEN DALAM : INDEPENDEN DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI DAN TUGASNYA, BEBAS DARI MELAKSANAKAN FUNGSI DAN TUGASNYA, BEBAS DARI INTERVENSI PIHAK LAIN, SECARA STRUKTURAL INTERVENSI PIHAK LAIN, SECARA STRUKTURAL BERADA DI LUAR PEMERINTAHBERADA DI LUAR PEMERINTAH

• ASPEK TUGASASPEK TUGAS: LARANGAN PIHAK LAIN UNTUK : LARANGAN PIHAK LAIN UNTUK MELAKUKAN SEGALA BENTUK CAMPUR TANGAN MELAKUKAN SEGALA BENTUK CAMPUR TANGAN PELAKSANAAN TUGAS BANK INDONESIAPELAKSANAAN TUGAS BANK INDONESIA

Lanjutan….Lanjutan….KEMANDIRIAN BANK KEMANDIRIAN BANK

INDONESIAINDONESIA• ASPEK TUJUANASPEK TUJUAN: FOKUS PADA : FOKUS PADA SINGLE OBJECTIVE SINGLE OBJECTIVE

YANG TERCERMIN PADA LAJU INFLASI YANG RENDAH YANG TERCERMIN PADA LAJU INFLASI YANG RENDAH DAN KESTABILAN NILAI TUKARDAN KESTABILAN NILAI TUKAR

• ASPEK MANAJEMENASPEK MANAJEMEN: BI DIPIMPIN OLEH DEWAN : BI DIPIMPIN OLEH DEWAN GUBERNUR YANG BERWENANG SEPENUHNYA GUBERNUR YANG BERWENANG SEPENUHNYA MENJALANKAN ORGANISASI BANK INDONESIAMENJALANKAN ORGANISASI BANK INDONESIA

• ASPEK ANGGARANASPEK ANGGARAN: ANGGARAN DITETAPKAN OLEH : ANGGARAN DITETAPKAN OLEH DEWAN GUBERNUR, YANG DISAMPAIKAN KEPADA DEWAN GUBERNUR, YANG DISAMPAIKAN KEPADA DPR (PASAL 60)DPR (PASAL 60)

• ASPEK TRANSPARANSIASPEK TRANSPARANSI: SEBAGAI KONSEKWENSI : SEBAGAI KONSEKWENSI DARI KEWENANGANNNYA MAKA BI HARUS DARI KEWENANGANNNYA MAKA BI HARUS TRANSPARAN DAN MEMPERTANGGUNGJAWABKAN TRANSPARAN DAN MEMPERTANGGUNGJAWABKAN KEPADA PUBLIK.KEPADA PUBLIK.

• ASPEK AKUNTABILITASASPEK AKUNTABILITAS: MENGANUT : MENGANUT PERTANGGUNGJAWABAN PUBLIKPERTANGGUNGJAWABAN PUBLIK

3 BIDANG TUGAS 3 BIDANG TUGAS BANK INDONESIABANK INDONESIA

• MELAKSANAKAN KEBIJAKAN MONETERMELAKSANAKAN KEBIJAKAN MONETER– LENDER OF THE LAST RESORTLENDER OF THE LAST RESORT: MEMBANTU : MEMBANTU

MENGATASI MENGATASI MISMATCHMISMATCH ATAS RESIKO KREDIT, ATAS RESIKO KREDIT, PEMBIAYAAN, MANAJEMEN, DAN PASAR.PEMBIAYAAN, MANAJEMEN, DAN PASAR.

– LAJU INFLASILAJU INFLASI– PENETAPAN CADANGAN WAJIB MINIMUMPENETAPAN CADANGAN WAJIB MINIMUM– PENGATURAN KREDIT/ PEMBIAYAANPENGATURAN KREDIT/ PEMBIAYAAN– MENGELOLA CADANGAN DEVISAMENGELOLA CADANGAN DEVISA

• MENGATUR DAN MENJAGA SISTEM MENGATUR DAN MENJAGA SISTEM PEMBAYARANPEMBAYARAN– MENGELUARKAN, MENCABUT, MENARIK, MENGELUARKAN, MENCABUT, MENARIK,

MEMUSNAHKAN UANGMEMUSNAHKAN UANG– KLIRING ANTAR BANKKLIRING ANTAR BANK

• PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERBANKANPERBANKAN

KEKUASAAN DAN HAK KEKUASAAN DAN HAK BANK INDONESIABANK INDONESIA

1.1. POWER AND RIGHT TO LICENCE POWER AND RIGHT TO LICENCE

2.2. POWER AND RIGHT TO REGULATEPOWER AND RIGHT TO REGULATE

3.3. POWER AND RIGHT TO CONTROLPOWER AND RIGHT TO CONTROL

4.4. POWER AND RIGHT TO IMPOSE POWER AND RIGHT TO IMPOSE SANCTIONSANCTION

SEJARAH PERBANKAN SEJARAH PERBANKAN INDONESIAINDONESIA

UU 14/1967UU 14/1967 PAGU KREDIT DAN TK BUNGA DIATUR BI,PAGU KREDIT DAN TK BUNGA DIATUR BI,

KREDIT WAJIB DENGAN JAMINAN/ COLLATERAL ORIENTEDKREDIT WAJIB DENGAN JAMINAN/ COLLATERAL ORIENTED

PAKJUN 1983PAKJUN 1983 PENGHAPUSAN PAGU KREDIT, KEBEBASAN TK BUNGA, PENGHAPUSAN PAGU KREDIT, KEBEBASAN TK BUNGA, HAPUS KLBIHAPUS KLBI

PAKTO 1988PAKTO 1988 KEMUDAHAN MENDIRIKAN BANKKEMUDAHAN MENDIRIKAN BANK

UU 7/1992UU 7/1992 KREDIT TANPA JAMINAN, 2 JENIS BANK (UMUM DAN BPR),KREDIT TANPA JAMINAN, 2 JENIS BANK (UMUM DAN BPR),

DUAL BANKING SYSTEM, DLLDUAL BANKING SYSTEM, DLL

UU 10/1998UU 10/1998 KEMANDIRIAN BI, BADAN KHUSUS, DUAL SYSTEM BANK, LPS, KEMANDIRIAN BI, BADAN KHUSUS, DUAL SYSTEM BANK, LPS, DLLDLL

PROG REKAPPROG REKAP BPPNBPPN

JAN 2004JAN 2004 ARSITEKTUR PERBANKAN INDONESIAARSITEKTUR PERBANKAN INDONESIA

PAKJAN 2005PAKJAN 2005

PAKJAN 2006PAKJAN 2006

PENGADUAN NASABAH, TRANSPARANSI PRODUK,PENGADUAN NASABAH, TRANSPARANSI PRODUK,

MEDIASI PERBANKANMEDIASI PERBANKAN

20082008 UU PERBANKAN SYARIAHUU PERBANKAN SYARIAH

UU NO. 7 TAHUN 1992 UU NO. 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKANTENTANG PERBANKAN

• MENGHAPUS UU NO. 14/1967 MENGHAPUS UU NO. 14/1967 TENTANG POKOK-POKOK PERBANKANTENTANG POKOK-POKOK PERBANKAN

• TERDIRI DARI 60 PASAL DALAM 10 BABTERDIRI DARI 60 PASAL DALAM 10 BAB• SUBSTANSI:SUBSTANSI:

– DUAL BANKING SYSTEMDUAL BANKING SYSTEM– 2 JENIS BANK (UMUM DAN BPR)2 JENIS BANK (UMUM DAN BPR)– NON COLLATERAL ORIENTEDNON COLLATERAL ORIENTED

• DIRUBAH DENGAN UU NO. 10 TAHUN DIRUBAH DENGAN UU NO. 10 TAHUN 19981998

UU NO. 10 TAHUN 1998 TENTANG UU NO. 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN UU NO. 7 TAHUN 1992 TENTANG PERUBAHAN UU NO. 7 TAHUN 1992 TENTANG

PERBANKANPERBANKAN

1.1. PENEGASAN KEMANDIRIAN BANK INDONESIAPENEGASAN KEMANDIRIAN BANK INDONESIA DALAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERBANKAN DALAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERBANKAN DENGAN MENGALIHKAN KEWENANGAN SELURUH DENGAN MENGALIHKAN KEWENANGAN SELURUH PERIJINAN YANG SEMULA BERADA DI MENTERI PERIJINAN YANG SEMULA BERADA DI MENTERI KEUANGAN KEPADA GUBERNUR BANK INDONESIAKEUANGAN KEPADA GUBERNUR BANK INDONESIA

2.2. PEMBENTUKAN BADAN KHUSUSPEMBENTUKAN BADAN KHUSUS SEBAGAI SEBAGAI PELAKSANA PROGRAM PENYEHATAN PERBANKANPELAKSANA PROGRAM PENYEHATAN PERBANKAN

3.3. PERUBAHAN CAKUPAN RAHASIA BANKPERUBAHAN CAKUPAN RAHASIA BANK UNTUK UNTUK MENINGKATKAN TRANSPARANSI DAN PENGAWASAN MENINGKATKAN TRANSPARANSI DAN PENGAWASAN TANPA MENGURANGI HAK-HAK KERAHASIAAN TANPA MENGURANGI HAK-HAK KERAHASIAAN NASABAH PENYIMPANNASABAH PENYIMPAN

4.4. PENYESUAIAN KETENTUAN PENYESUAIAN KETENTUAN PENDIRIAN DAN PENDIRIAN DAN KEPEMILIKAN BANKKEPEMILIKAN BANK: MENGHAPUS BANK CAMPURAN : MENGHAPUS BANK CAMPURAN

5.5. KEMUDAHAN PELAKSANAAN PRINSIP SYARIAHKEMUDAHAN PELAKSANAAN PRINSIP SYARIAH DALAM KEGIATAN USAHA BANK: DUAL SYSTEM BANKDALAM KEGIATAN USAHA BANK: DUAL SYSTEM BANK