Upload
troy-wesker
View
116
Download
2
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Semoga membantu
Citation preview
BAB II
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
2.1 Pendidikan Nasional dan Sistem Pendidikan Nasional
2.1.1 Definisi Sistem Pendidikan Nasional
Sistem Pendidikan Nasional adalah satu keseluruhan yang
terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang
berkaitan satu dengan lainnya untuk mengusahakan tercapainya
tujuan pendidikan nasional.
2.1.2 Dasar Sistem Pendidikan Nasional
Adanya tuntutan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31
ayat 3 yang berbunyi “Pemerintah mengusahakan dan
menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang
meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur
dengan undang-undang”, maka diberlakukannya Undang-
Undang No.2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2.2 Kelembagaan, Program, dan Pengelolaan Pendidikan
2.2.1 Kelembagaan Pendidikan
Berdasarkan UU RI No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem
Pendidikan Nasional, kelembagaan pendidikan dapat dilihat dari
segi jalur pendidikan dan program serta pengelolaan pendidikan.
a. Jalur Pendidikan
Penyelenggaraan Sisdiknas dilaksanakan melalui dua jalur
yaitu, jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar
sekolah yang sering disingkat dengan PLS.
1) Jalur Pendidikan Sekolah
Jalur pendidikan sekolah merupakan pendidikan yang
diselenggarakan di sekolah melalui kegiatan belajar
mengajar secara berjenjang dan bersinambungan
(pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan
pendidikan tinggi). Sifatnya formal, diatur berdasarkan
ketentuan-ketentuan pemerintah, dan mempunyai
keseragaman pola yang bersifat nasional.
2) Jalur Pendidikan Luar Sekolah
Jalur pendidikan luar sekolah (PLS) merupakan
pendidikan yang bersifat kemasyarakatan yang
diselenggarakan di luar sekolah melalui kegiatan belajar
mengajar yang tidak berjenjang dan tidak
bersinambungan, seperti kepramukaan, berbagai kursus,
dan lain-lain. PLS memberikan kemungkinan
perkembangan sosial, kultural seperti bahasa dan
kesenian, keagamaan, dan keterampilan yang dapat
dimanfaatkan oleh anggota masyarakat untuk
mengembangkan dirinya dan membangun
masyarakatnya.
b. Jenjang Pendidikan
Jenjang pendidikan adalah suatu tahap dalam
pendidikan berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan
1
tingkat perkembangan peserta didik serta keluasan dan
kedalaman bahan pengajaran (UU RI No. 2 Tahun 1989
Bab I, Pasal 1 Ayat 5).
Jalur pendidikan sekolah dilaksanakan secara berjenjang
yang terdiri atas jenjang pendidikan dasar, pendidikan
menengah, dan pendidikan tinggi. Sebagai persiapan untuk
memasuki pendidikan dasar diselenggarakan kelompok
belajar yang disebut pendidikan prasekolah (UU RI No. 2
Tahun 1989 Bab V, Pasal 2). Pendidikan prasekolah belum
termasuk jenjang pendidikan formal, tetapi baru merupakan
kelompok sepermainan yang menjembatani anak antara
kehidupannya dalam keluarga dengan sekolah.
1) Jenjang Pendidikan Dasar
Pendidikan dasar menyediakan kesempatan bagi
seluruh warga negara untuk memeperoleh pendidikan
yang bersifat dasar, dan tiap-tiap warga negara
diwajibkan menempuh pendidikan dasar sampai
pendidikan tinggi. UU RI No. 2 Tahun 1989
menyatakan dasar dan wajib belajar pada Pasal 14 Ayat
1 bahwa, “Warga negara yang berumur 6 tahun berhak
mengikuti pendidikan dasar”, dan ayat 2 menyatakan
bahwa, “Warga negara yang berumur 7 tahun
berkewajiban mengikuti pendidikan dasar atau
pendidikan yang setara sampai tamat.”
2) Jenjang Pendidikan Menengah
Pendidikan menengah yang lamanya tiga tahun
sesudah pendidikan dasar, diselenggarakan di SLTA
(Sekolah Lanjutan Tingkat Atas) atau satuan
pendidikan yang sederajat. Pendidikan menengah
dalam hubungan ke bawah berfungsi sebagai lanjutan
dan perluasan pendidikan dasar, dan dalam hubungan
ke atas mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti
pendidikan tinggi ataupun memasuki lapangan kerja.
3) Jenjang Pendidikan Tinggi
Pendidikan tinggi merupakan kelanjutan pandidikan
menengah, yang diselenggarakan untuk menyiapkan
peserta didik menjadi anggota masyarakat yang
memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional
yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau
menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau
kesenian.
Untuk dapat mencapai tujuan tersebut lembaga
pendidikan tinggi melaksanakan misi “Tridharma”
pendidikan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian,
dan pengabdian kepada masyarakat dalam ruang
lingkup tanah air Indonesia sebagai kesatuan wilayah
pendidikan nasional.
Satuan pendidikan yang menyelenggarakan
pendidikan tinggi disebut perguruan tinggi yang dapat
2
berbentuk akademik, politeknik, sekolah tinggi,
institut, dan universitas.
Output pendidikan tinggi diharapkan dapat mengisi
kebutuhan yang beraneka ragam dalam masyarakat.
Dari segi peserta didik kenyataan menunjukkan bahwa
minat dan bakat mereka beraneka ragam. Berdasarkan
faktor-faktor tersebut, maka perguruan tinggi disusun
dalam multistrata. Suatu perguruan tinggi dapat
menyelenggarakan satu strata atau lebih.
2.2.2 Program dan Pengelolaan Pendidikan
a. Jenis Program Pendidikan
Jenis pendidikan adalah pendidikan yang dikelompokkan
sesuai dengan sifat dan kekhususan tujuannya (UU RI No. 2
Tahun 1989 Bab 1 Pasal 1 Ayat 4).
1. Pendidikan Umum
Pendidikan umum adalah pendidikan yang
mengutamakan perluasan pengetahuan dan keterampilan
peserta didik dengan pengukhususan yang diwujudkan
pada tingkat tingkat akhir masa pendidikan .Pendidikan
umum berfungsi sebagai satuan umumbag jenis
pendidikan lainnya. Yang termasuk pendidikan umum
adalah SD, SMP ,SMA dan Universitas.
2. Pendidikan Kejuruan
Pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang
mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja pada
bidang pekerjaan tertentu, seperti bidang teknik, jasa
boga , busana, dan lain-lain . Lembaga pendidikannya
seperti STM, SMTK, SMIK, SMEA .
3. Pendidikan Luar Biasa
Pendidikan luar biasa merupakan pendidikan
khusus yang diselenggarakan untuk peserta didik yang
menyandang kelainan fisik dan/atau mental. Yang
termasuk pendidikan luar biasa adlah SDLB untuk
jenjang pendidikan menengah masing-masing memiliki
program khusus yaitu progrsm untuk anak tuna netra,
tuna rungu, dan tuna daksa serta tunagrahita. Untuk
pengadaan gurunya disediakan SGPLB setara dengan
Diploma III.
4. Pendidikan Kedinasan
Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan
khusus yang diselenggarakan untuk mningkatan
kemampuan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi
pegawai atau calon pegawwai suatu departemen
pemerintah atau lembaga pemerintah
nondepartemen .Yang termasuk pendidikan tingkat
menengah sperti SPK dan yang termasuk pendidikan
tingkat tinggi seperti APDN .
5. Pendidikan Keagamaan
Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan
khusus yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat
melaksanakan peranan yang menuntut penguasaan
pengetahuan khusus tentang ajaran agama . Pendidikan
3
keagamaan terdiri dari tingkat pendidikan dasar,
pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi .Yang
termasuk tingakat dasar misalnya madrasah ibtidayah,
tingkat pendidikan menengah seperti tsanawiyah, PGAN
dan tingkat yang tinggi adalah sekolah theologies, IAIN,
dan IHD .
b. Kurikulum Program Pendidikan
Kurikulum yang mengandung aspek kesatuan nasional,
memberikan bekal kesadaran dan kesatuan nasional,
semangat kebangsaan, kesetiaan social, serta mempertebal
rasa cinta tanah air disebut kurikulum nasional , dan yang
mengandung unsur-unsur lokal disebut muatan lokal dalam
kurikulum. Di dalam struktur kurikulum porsi muatan lokal
adalah 20% dari kurikulum nasional. UU RI No. 2 Tahun
1989 Pasal 38 Ayat 1 menyatakan adanya dua aspek
nasional dan lokal itu sebagai berikut “Pelaksanaan
kegiatan pendidikan dalam suatu satuan pendidikan
didasarkan atas kurikulum yang berlaku secara nasional dan
kurikulum yang disesuaikan dengan keadaan serta
kebutuhan lingkungan dan ciri khas suatu pendidikan yang
bersangkutan” .
1. Kurikulum Nasional
Kurikulum nasional memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
Diberlakukan sama pada setiap macam satuan
pendidikan di seluruh Indonesia.
Ditetapkan oleh pemerintah.
Tujuannya untuk menggalang kesatuan nasional dan
pengendalian mutu pendidikan secara nasional.
2. Kurikulum Muatan Lokal
UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah menuntut pelaksanaan Otonomi Daerah dan
wawasan demokrasi dalam penyelenggaraan
pendidikan. Hal ini berpengaruh pada sistem
pendidikan nasional dari sentralisasi ke desentralisasi.
Desentralisasi penyelenggaraan pendidikan ini
terwujud dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional. Salah satu substansi yang
didesentralisasi adalah kurikulum, dimana kurikulum
tingkat satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan
menengah dikembangkan oleh madrasah dan komite
madrasah berpedoman pada standar kompetensi lulusan
dan standar isi serta panduan penyusunan kurikulum
yang dibuat oleh BSNP. Untuk itu, madrasah dan
komite madrasah harus mempersiapkannya, karena
sebagian besar kebijakan yang berkaitan dengan
implementasi Standar Nasional Pendidikan
dilaksanakan oleh madrasah dan komite madrasah.
4
Berdasarkan pernyataan di atas, madrasah dan komite
madrasah memiliki kewenangan yang luas untuk
mengembangkan dan menyelenggarakan pendidikan
sesuai dengan kondisi peserta didik, keadaan madrasah,
potensi dan kebutuhan daerah.
2.3 Muatan Lokal
2.3.1 Pengertian Muatan Lokal
Muatan lokal adalah kegiatan kurikuler untuk
mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas
dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang
materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran
yang ada. Substansi mata pelajaran muatan lokal dapat
ditentukan oleh satuan pendidikan, tidak terbatas pada mata
pelajaran keterampilan.
2.3.2 Tujuan Muatan Lokal
Tujuan dilaksanakannya muatan lokal dalam kurikulum dapat
dilihat dari segi kepentingan nasional dan kepentingan peserta
didik. Dalam hubungannya dengan kepentingan nasional,
muatan lokal dapat :
a. Melestarikan dan mengembangkan kebudayaan khas daerah.
b. Mengubah nilai dan sikap masyarakat terhadap lingkungan
ke arah yang positif.
2.3.3 Faktor Penghambat Pelaksanaan Muatan Lokal
a. Sebagian besar Sifat dari pelajaran muatan lokal memberi
tekanan.
b. Dari segi ketenagaan, pelaksanaan muatan lokal
memerlukan pengorganisasian.
c. Dari segi proses BM, pelaksanaannya menggunakan
pendekatan keterampilan proses dan CBSA.
d. Pengajaran di sekolah lebih memberikan tekanan pada
mata pelajaran akademik.
e. Sarana penunjang bagi pelaksanaannya kebanyakan tidak
dimliki oleh sekolah, dan mungkin juga tidak tersedia di
masyarakat.
2.3.4 Faktor Penunjang Pelaksanaan Muatan Lokal
a. Adanya keinginan para peserta didik untuk cepat
memperoleh bekal kerja dan pekerjaan apapun yang
membawa hasil.
b. Materinya dapat dijadikan sebagai sasaran belajar .
c. Ketenagaan yang bervariasi.
d. Materinya sudah tercantum sebagai materi kurikulum.
e. Mudahnya pemanfaatan media sebagai penyebar informasi
khususnya yang berkaitan dengan muatan lokal.
2.4 Upaya Pembangunan Pendidikan Nasional
2.4.1 Pembaruan Landasan Yuridis
Suatu pembaruan pendidikan yang sangat mendasar ialah
pembaruan yang tertuju pada landasan yuridisnya, karena
5
pembaruan landasan yuridis berhubungan dengan hal-hal yang
bersifat mendasar (fundamental) dan yang bersifat prinsipal.
2.4.2 Pembaruan Kurikulum
Pembaharuan kurikulum yaitu sifatnya mempertahankan
dan mengubah. Ada dua faktor pengendali yang menentukan
arah pembaruan kurikulum, yaitu yang sifatnya
mempertahankan dan yang mengubah. Yang pertama ialah
landasan filosofis, yaitu falsafah bangsa Indonesia, yaitu
Pancasila dan UUD 1945 dan landasan histories (mencakup
unsur-unsur yang dari dahulu hingga sekarang menguasai hajat
hidup orang banyak). Yang kedua ialah yang bersifat mengubah
ialah landasan social (berupa kekuatan-kekuatan social di
masyarakat) dan landasan psikologis (yaitu cara peserta di
dalam belajar, mengenai hal ini banyak penemuan-penemuan
baru yang menopangnya).
2.4.3 Pembaruan Pola Masa Studi
Pembaruan pola masa studi termasuk pendidikan yang
meliputi pembaruan jenjang dan jenis pendidikan serta lama
waktu belajar pada suatu satuan pendidikan. Perubahan pola
masa studi sebagi suatu pertanda adanya pembaruan pendidikan
berupa penambahan (perpanjangan masa studi) ataupun
pengurangan (perpendekan masa studi). Perubahan pola tersebut
dilakukan untuk tujuan dan alasan-alasan tertentu. Misalnya
untuk mempersiapkan tenaga guru SD yang dahulunya dianggap
cukup tamatan SPG (jenjang pra-masa studi akademik),
sekarang harus berpendidikan Diploma II (jenjang akademik).
Tujuannya ialah untuk mendapatkan tenaga yang lebih
kompeten.
2.4.4 Pembaruan Tenaga Kependidikan
Tenaga kependidikan disini adalah tenaga yang bertugas
menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar, melatih, meneliti,
mengembangkan, mengelola, memberikan pelayanan teknis
dalam bidang pendidikan. Pembaruan terhadap komponen
tenaga kependidikan dipandang sangat penting karena
pembaruan tanpa ditunjang oleh tenaga-tenaga pelaksana yang
kompeten tidak akan ada artinya. Keberadaan tenaga
kependidikan yang bermacam-macam di samping guru ini
mempunyai landasan yuridis, yaitu UU RI No. 2 Tahun 1989
Bab VII Pasal 27 ayat 2 yang dijabarkan lebih rinci dalam PP RI
No. 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
6