Upload
achmad-murdiono
View
266
Download
4
Embed Size (px)
Citation preview
7/26/2019 Sistem pemerintahan sebelum dan sesudah amandemen uud 1945 ppt
1/33
ANGGOTA KELOMPOK
ACHMAD MURDIONNO (151910101005)
ANDREAS DWI FATONI (151910101001)
YOSSI CRISTANTO (151910101112)
7/26/2019 Sistem pemerintahan sebelum dan sesudah amandemen uud 1945 ppt
2/33
DALAM UU
KETATANEGARAAN
........
Sesud!A"#de
"e#
Hu$u#%#
A#&'K#s&&
us
Se$e*u"A"#de"
e#
7/26/2019 Sistem pemerintahan sebelum dan sesudah amandemen uud 1945 ppt
3/33
7/26/2019 Sistem pemerintahan sebelum dan sesudah amandemen uud 1945 ppt
4/33
SE+E,UM AMANDEMEN UUD 1
SEBELUM DIAMANDEMEN, UUD 1945 MENGATUR KEDUDUKAN LEMBATERTINGGI DAN LEMBAGA TINGGI NEGARA, SERTA HUBUNGAN ANTAR LE
LEMBAGA TERSEBUT. UNDANGUNDANG DASAR MERUPAKAN HUKUM TEKEMUDIAN KEDAULATAN RAKYAT DIBERIKAN SELURUHNYA KEPADA MPR (TERTINGGI). MPR MENDISTRIBUSIKAN KEKUASAANNYA (DISTRIBUTION OKEPADA 5 LEMBAGA TINGGI YANG SEJAJAR KEDUDUKANNYA, YAITU MAHKAGUNG (MA), PRESIDEN, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR), DEWANPERTIMBANGAN AGUNG (DPA) DAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK)
A
7/26/2019 Sistem pemerintahan sebelum dan sesudah amandemen uud 1945 ppt
5/33
SEBELUM AMANDEMEN UUD 194
7/26/2019 Sistem pemerintahan sebelum dan sesudah amandemen uud 1945 ppt
6/33
EM+UKAAN UUD 19-5
PEMBUKAAN UUD 1945 TIDAK DAPAT DIRUBAH KARENA DI DALAM PEMBUKAAN UTERDAPAT TUJUAN NEGARA DAN PAN"ASILA YANG MENJADI DASAR NEGARA INDON
PEMBUKAAN UUD 1945 INI DIRUBAH, MAKA SE"ARA OTOMATIS TUJUAN DAN DASAR NIKUT BERUBAH.
A
7/26/2019 Sistem pemerintahan sebelum dan sesudah amandemen uud 1945 ppt
7/33
MPR
MERUPAKAN LEMBAGA TERTINGGI NEGARA DAN SEBAGAI PEMEGANG DAN PESEPENUHNYA KEDAULATAN RAKYAT. MPR DIBERI KEKUASAAN TAK TERBATAS
POWER). KARENA KEKUASAAN ADA DI TANGAN RAKYAT DAN DILAKUKAN SEPENUMPR DAN MPR ADALAH PENJELMAAN DARI SELURUH RAKYAT INDONESIA YANG
MENETAPKAN UUD, GBHN, MENGANGKAT PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDE
A
7/26/2019 Sistem pemerintahan sebelum dan sesudah amandemen uud 1945 ppt
8/33
MA (MAHKAMAH AGUNG)
MERUPAKAN PEMEGANG KEKUASAAN KEHAKIMANBERSAMASAMA DENGMAHKAMAH KONSTITUSIDAN BEBAS DARI PENGARUH "ABANG"ABANG KEKUASA
MAHKAMAH AGUNG MEMBAWAHI BADAN PERADILAN DALAM LINGKUNGAN PERADLINGKUNGAN PERADILAN AGAMA, LINGKUNGAN PERADILAN MILITER, LINGKUNGAN
TATA USAHA NEGARA.
A
http://id.wikipedia.org/wiki/Kekuasaan_kehakiman_di_Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Konstitusi_Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Konstitusi_Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Kekuasaan_kehakiman_di_Indonesia7/26/2019 Sistem pemerintahan sebelum dan sesudah amandemen uud 1945 ppt
9/33
+KBADAN PEMERIKSA KEUANGAN (DISINGKAT BPK) ADALAH LEMBAGATINGG
DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIAYANG MEMILIKI WEWENANG MPENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA. MENURUT UUD
MERUPAKAN LEMBAGA YANG BEBAS DAN MANDIRI.
ANGGOTA DIPILIH OLEH DPRDENGAN MEMPERHATIKAN PERTIMBANGAN DDIRESMIKAN OLEH PRESIDEN.
A
http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_negarahttp://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_tinggi_negarahttp://id.wikipedia.org/wiki/Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/UUD_1945http://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyathttp://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Presiden_Republik_Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Presiden_Republik_Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyathttp://id.wikipedia.org/wiki/UUD_1945http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_tinggi_negarahttp://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_negara7/26/2019 Sistem pemerintahan sebelum dan sesudah amandemen uud 1945 ppt
10/33
DPRPRESIDEN TIDAK DAPAT MEMBUBARKAN DPR YANG ANGGOTAANGG
DIPILIH OLEH RAKYAT MELALUI PEMILIHAN UMUM SE"ARA BERKA
TAHUN SEKALI. MESKIPUN DEMIKIAN, PRESIDEN TIDAK BERTANGGU
KEPADA DPR.
A
7/26/2019 Sistem pemerintahan sebelum dan sesudah amandemen uud 1945 ppt
11/33
WEWENANG DPR MEMBERIKAN PERSETUJUAN ATAS RUU YANG DIUSULKAN PRESIDEN.
MEMBERIKAN PERSETUJUAN ATAS PERPU.
MEMBERIKAN PERSETUJUAN ATAS ANGGARAN.
MEMINTA MPR UNTUK MENGADAKAN SIDANG ISTIMEWA GUNA MEMINTA PERTANGGUNGJAWAB TIDAK DISEBUTKAN BAHWA DPR BERWENANG MEMILIH ANGGOTAANGGOTA BPK DAN TIGA H
MAHKAMAH KONSTITUSI.
A
7/26/2019 Sistem pemerintahan sebelum dan sesudah amandemen uud 1945 ppt
12/33
PRESIDENPresiden memegang kekuasaan eksekutif (executive power), memegang kekuasaan legislative (le
power) dan kekuasaan yudikatif (judicative power).
Presiden mempunyai hak prerogatif yang sangat besar.
Tidak ada aturan mengenai batasan periode seseorang dapat menjabat sebagai presiden serta mpemberhentian presiden dalam masa jabatannya, sehingga presiden bisa menjabat seumur hidup
Pemilihan presiden dan wakil presiden diangkat dan diberhentikan oleh P!.
A
7/26/2019 Sistem pemerintahan sebelum dan sesudah amandemen uud 1945 ppt
13/33
WEWENANG PRESIDEN
MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN ANGGOTA BPK.
MENETAPKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANGUNDANG (DKEGENTINGAN YANG MEMAKSA)
MENETAPKAN PERATURAN PEMERINTAH
MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN MENTERIMENTERI
A
7/26/2019 Sistem pemerintahan sebelum dan sesudah amandemen uud 1945 ppt
14/33
SESUDAH AMANDEMEN
UNDANGUNDANG DASAR MERUPAKAN HUKUM TERTINGGI DIMANAKEDAULATAN BERADA DI TANGAN RAKYAT DAN DIJALANKAN SEPENUHMENURUT UUD. UUD MEMBERIKAN PEMBAGIAN KEKUASAAN (SEPARA
POWER) KEPADA # LEMBAGA NEGARA DENGAN KEDUDUKAN YANG SSEJAJAR, YAITU PRESIDEN, MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPRPERWAKILAN RAKYAT (DPR), DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD), BAPEMERIKSA KEUANGAN (BPK), MAHKAMAH AGUNG (MA), MAHKAMAHKONSTITUSI (MK), DAN KOMISI YUDISIAL (KY).
A
7/26/2019 Sistem pemerintahan sebelum dan sesudah amandemen uud 1945 ppt
15/33
SESUDAH AMANDEMEN UUD 194
7/26/2019 Sistem pemerintahan sebelum dan sesudah amandemen uud 1945 ppt
16/33
MPRMPR $%&'%'*+ %$*-* /%0$*-* +-- +%-*&* 2*+- %+-*+ /%0$*-* +-- +%-*&* /*++2* %3%& /%0$*-*'%3&%%+*+, DPR, DPD, BPK, MA, *+ MK.
A
7/26/2019 Sistem pemerintahan sebelum dan sesudah amandemen uud 1945 ppt
17/33
DPR
"edudukan #P! diperkuat sebagai lembaga legislatif dan fungsi serta wewenan
lebih diperjelas seperti adanya peran #P! dalam pemberhentian presiden, pers
#P! atas beberapa kebijakan presiden, dan lain sebagainya.
A
7/26/2019 Sistem pemerintahan sebelum dan sesudah amandemen uud 1945 ppt
18/33
WEWENANG DPR
embentuk undang$undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapat
persetujuan bersama
embahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintah pengganti un
undang
enerima dan membahas usulan !%% yang diajukan #P# yang berkaitan debidang tertentu dan mengikutsertakannya dalam pembahasan
enetapkan &P' bersama presiden dengan memperhatikan pertimbangan
elaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan %%, &P', serta kebijaka
pemerintah.
A
7/26/2019 Sistem pemerintahan sebelum dan sesudah amandemen uud 1945 ppt
19/33
DPD
embaga negara baru sebagai langkah akomodasi bagi keterwakilan kepentingan da
badan perwakilan tingkat nasional setelah ditiadakannya utusan daerah dan utusan golon
diangkat sebagai anggota P!. "eberadaanya dimaksudkan untuk memperkuat kesatua
republik indonesia. #ipilih secara langsung oleh masyarakat di daerah melalui pemilu, me
kewenangan mengajukan dan ikut membahas !%% yang berkaitan dengan otonomi daer
hubungan pusat dan daerah, !%% lain yang berkait dengan kepentingan daerah.
A
7/26/2019 Sistem pemerintahan sebelum dan sesudah amandemen uud 1945 ppt
20/33
BPK
&nggota 'P" dipilih #P! dengan memperhatikan pertimbangan #P#. 'erw
mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan negara (&P') dan daerah (
serta menyampaikan hasil pemeriksaan kepada #P! dan #P# dan ditindaklanju
aparat penegak hukum. 'erkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakila
setiap provinsi. engintegrasi peran 'P"P sebagai instansi pengawas internal
departemen yang bersangkutan ke dalam 'P".
A
7/26/2019 Sistem pemerintahan sebelum dan sesudah amandemen uud 1945 ppt
21/33
PRESIDEN
"edudukan presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan dan berwenang membentuk unda
dengan persetujuan #P!. asa jabatan presiden adalah lima tahun dan dapat dipilih kembali selam
periode.
Pemilihan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik
pemilu sebelumnya. Pilpres pertama kali di indonesia diselenggarakan pada tahun *++.
-ika dalam pilpres didapat suara /+0 jumlah suara dalam pemilu dengan sedikitnya *+0 di setiap yang tersebar di lebih dari separuh jumlah provinsi indonesia, maka dinyatakan sebagai presiden da
presiden terpilih. -ika tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, maka pasangan
memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pilpres mengikuti pilpres putaran kedua. Pa
yang memperoleh suara terbanyak dalam pilpres putaran kedua dinyatakan sebagai presiden dan w
terpilih.
A
7/26/2019 Sistem pemerintahan sebelum dan sesudah amandemen uud 1945 ppt
22/33
WEWENANG PRESIDEN
112&2 "1"%&3&& P11!4T&5& 1%!%T %%#
P!134#1 T4#&" &24 12&2"&T 'P", T1T&P4 #4&2"&T 615 #P! #12& 1P1!5&T4"& #P# &% #4!13
P!134#1.
112&2 "1"%&3&& 7&2 T1!T4224 &T&3 &2"&T& #&!&T, &2"&T& &%T, #& &2"&T& %#&!&
12&-%"& !&8&2& %#&2$%#&2 "1P& #19& P1!9&"4& !&"7&T (#P!). P!134#1 1&"%"&
#& P1'1!4& P1!31T%-%& &T&3 !%% '1!3&& #P! 31!T& 1213&5"& !%% 1- %%.
11T&P"& P1!&T%!& P11!4T&5 P122&T4 %#&2$%#&2 (#&& "121T42& 7&2 1&"3&)
11T&P"& P1!&T%!& P11!4T&5
12&2"&T #& 1'1!51T4"& 1T1!4$1T1!4
17&T&"& P1!&2, 1'%&T P1!#&&4& #& P1!-&-4& #12& 12&!& &4 #12& P1!31T%-%& #P
1'%&T P1!-&-4& 4T1!&346& &47& #12& P1!31T%-%& #P!
17&T&"& "1&& '&5&7&
A
7/26/2019 Sistem pemerintahan sebelum dan sesudah amandemen uud 1945 ppt
23/33
MA (MAHKAMAH AGUNG)
& merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman dis
itu sebuah mahkamah konstitusi diindonesia (pasal * (*) %%# :;/ hasil aman
#alam melaksanakan kekusaan kehakiman , & membawahi beberapa macam
lingkungan peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer,
peradilan tata usaha negara( pasal * (*) %%# :;/ hasil amandemen).
A
7/26/2019 Sistem pemerintahan sebelum dan sesudah amandemen uud 1945 ppt
24/33
WEWENANG MA
7/26/2019 Sistem pemerintahan sebelum dan sesudah amandemen uud 1945 ppt
25/33
MK (MAHKAMAH KONSTITUSI)
"eberadaanya dimaksudkan sebagai penjaga kemurnian konstitusi (the gua
the constitution). empunyai kewenangan? menguji %% terhadap %%#, memutu
sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai polit
memutus sengketa hasil pemilu dan memberikan putusan atas pendapat #P! m
dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden menurut %%#. 5akim
konstitusi terdiri dari ; orang yang diajukan masing$masing oleh mahkamah agu
dan pemerintah dan ditetapkan oleh presiden, sehingga mencerminkan perwaki
cabang kekuasaan negara yaitu yudikatif, legislatif, dan eksekutif
A
7/26/2019 Sistem pemerintahan sebelum dan sesudah amandemen uud 1945 ppt
26/33
KY (KOMISI YUDISIAL)
Pasal *& ayat (>) dan pasal *' ayat (:) menegaskan bahwa calon hakim agung di
komisi yudisial kepada #P! untuk mendapat persetujuan. "eberadaan komisi yudisial tid
dipisahkan dari kekuasaan kehakiman. #ari ketentuan ini bahwa jabatan hakim merupaka
kehormatan yang harus dihormati, dijaga, dan ditegakkan kehormatannya oleh suatu lem
juga bersifat mandiri. #alam hubungannya dengan &, tugas "7 hanya dikaitkan dengan
pengusulan pengangkatan hakim agung, sedangkan pengusulan pengangkatan hakim laiseperti hakim " tidak dikaitkan dengan "7.#emikian beberapa catatan mengenai tugas
serta hubungan antar lembaga.
A
7/26/2019 Sistem pemerintahan sebelum dan sesudah amandemen uud 1945 ppt
27/33
HU+UNGAN ANTARA MR DENGAN DDD/ DAN MAHKAMAH KONSTITUS
#alam %%# :;/ P! merupakan salah satu lembaga negara (sebelum amandemen dikenal de
lembaga tertinggi negara). &nggota P! yang terdiri atas anggota #P! dan anggota #P# menun
P! masih dipandang sebagai lembaga perwakilan rakyat karena keanggotaannya dipilih dalam
umum. %nsur anggota #P! untuk mencerminkan prinsip demokrasi politik sedangkan unsur anggmencerminkan prinsip keterwakilan daerah agar kepentingan daerah tidak terabaikan.
7/26/2019 Sistem pemerintahan sebelum dan sesudah amandemen uud 1945 ppt
28/33
HU+UNGAN DR DENGAN RESIDEN/ DDAN MK.
&nggtota #P! terdiri dari #P! dan #P#. Perbedaan keduanya terletak pada hakikat kepentingan
diwakilinya, #P! untuk mewakili rakyat sedangkan #P# untuk mewakili daerah.
7/26/2019 Sistem pemerintahan sebelum dan sesudah amandemen uud 1945 ppt
29/33
HU+UNGAN DD DENGAN DR/ +K/
MK
T-* *+ %%+*+- DPD 2*+- $%&'**+ %+-*+ DPR **/* */*00%+-*6'*+ RUU %&%+ '%3** DPR, ' 0%0$** RUU %&%+%+-*+ DPR, 0%0$%&'*+ 3%&0$*+-*+ '%3** DPR ** RUU %&%0%+2*03*'*+ */ 3%+-***+ 3%/*'*+**+ UU %&%+ 3** DP
7/26/2019 Sistem pemerintahan sebelum dan sesudah amandemen uud 1945 ppt
30/33
HU+UNGAN MA DENGAN ,EM+AGANEGARA ,AINNYA
Pasal * ayat (*) menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebu
mahkamah agung dan badan peradilan dibawahnya serta oleh sebuah mahkamah kon
"etentuan tersebut menyatakan puncak kekuasaan kehakiman dan kedaulatan hukumdan ". ahkamah agung merupakan lembaga yang mandiri dan harus bebas dari pe
cabang$cabang kekuasaan yang lain.
7/26/2019 Sistem pemerintahan sebelum dan sesudah amandemen uud 1945 ppt
31/33
HU+UNGAN ANTARA MAHKAMAHKONSTITUSI DENGAN RESIDEN/ DR/
DD/ MA/ KY
"ewenangan mahkamah konstitusi sesuai dengan ketentuan pasal *8 ayat (:) da
untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji %% terhadap %%#, m
sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan %%#, memutu
pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. #
" juga wajib memberikan putusan atas pendapat #P! mengenai dugaan pelanggara
presiden atau wakil presiden menurut %%#.
7/26/2019 Sistem pemerintahan sebelum dan sesudah amandemen uud 1945 ppt
32/33
HU+UNGAN ANTARA +K DENGAN DR
DD
'P" merupakan lembaga yang bebas dan mandiri untuk memeriksa pengelolaan dan t
jawab tentang keuangan negara dan hasil pemeriksaan tersebut diserahkan kepada #
#P!#.
3elain dalam kerangka pemeriksaan apbn, hubungan bpk dengan dpr dan dpd adalah
proses pemilihan anggota bpk.
7/26/2019 Sistem pemerintahan sebelum dan sesudah amandemen uud 1945 ppt
33/33
HU+UNGAN ANTARA KOMISI YUDISDENGAN MA
Pasal *& ayat (>) dan pasal *' ayat (:) menegaskan bahwa calon hakim agung
komisi yudisial kepada #P! untuk mendapat persetujuan. "eberadaan komisi yudisial
dipisahkan dari kekuasaan kehakiman. #ari ketentuan ini bahwa jabatan hakim merupakehormatan yang harus dihormati, dijaga, dan ditegakkan kehormatannya oleh suatu le
juga bersifat mandiri.