Sistem kesehatan di Australia terkenal sebagai salah satu yang terbaik di duniaFasilitas Bertaraf Internasional

Fasilitas kesehatan yang dikelola oleh Healthscope adalah termasuk salah satu yang terbaik di dunia, dirancang secara khusus untuk memberikan pelayanan kesehatan spesialisasi yang mengutamakan kenyamanan bagi pasien.KETERANGAN LEBIH LANJUTKami akan mengurus semua keperluan Anda

Kami akan mengurus setiap detil perjalan anda sehingga perjalanan anda amat mudah dan bebas stres.KETERANGAN LEBIH LANJUTSistem kesehatan Australia merupakan system yang kompleks dan canggih, merupakan kombinasi antara pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta. Seluruh warga negara dan penduduk tetap Australia memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan bebas biaya yang dikelola oleh pemerintah, namun demikian hampir setengah penduduk Australia memiliki asuransi kesehatan swasta.Selama bertahun-tahun, sistem kesehatan milik swasta telah berkembang sedemikian rupa sehingga memiliki peran yang cukup besar dalam pelayanan kesehatan. Rumah sakit-rumah sakit swasta, termasuk didalamnya rumah sakit swasta yang dikelola oleh Healthscope, telah diperlengkapi untuk menyediakan hampir segala bentuk jenis perawatan kesehatan yang tersedia, mulai dari pelayanan sub akut seperti rehabiltasi hingga perawatan yang kompleks seperti pembedahan dan unit perawatan intensif.Sektor kesehatan swasta di Australia berdasarkan model pelayanan berdasarkan biaya, dengan berbagai pilihan dokter dan institusi pelayanan.AkreditasiPemerintah Australia telah menetapkan standard akreditasi secara nasional melalui Australian Council on Health Care Standards (ACHS) dan standar Evaluation and Quality Improvement (EquiP)Standar akreditasi rumah sakit Australia sejajar/setaraf dengan akreditasi US Joint Commission International (JCI); bahkan banyak yang mengakui bahwa standard akreditasi milik Australia lebih menyeluruh. Bahkan ACHS sendiri baru-baru ini telah mulai mengakreditasi rumah sakit-rumah sakit se Asia Tenggara dan Timur Tengah, akreditasi ini dibangun berdasarkan standar yang tinggi yang dipakai oleh rumah sakit di Australia.Pengukuran KualitasSektor Kesehatan Australia terkenal diseluruh dunia memiliki kualitas perawatan yang sangat tinggi. Sebuah studi komparatif internasional mengenai system kesehatan di enam negara (Australia, Kanada, Jerman, New Zealand dan Amerika Serikat), membuktikan bahwa Australia memilik ranking tertinggi dalam bidang hidup sehat, memiliki angka tertinggi/kedua tertinggi dalam semua indicator penilaian yang ditetapkan (The Commonwealth Fund, 2007).Secara jelas di setiap indikator hasil pelayanan kesehatan yang diukur oleh OECD, Australia meduduki peringkat yang sangat baik. Dalam pengukuran umum seperti angka harapan hidup keseluruhan, hingga pengukuran khusus seperti infrastruktur, tenaga kesehatan, pengukuran kualitas rumah sakit, Australia termasuk yang terbaik di dunia.Rumah sakit Australia, para dokter, universitas dan para penelitinya adalah yang terbaik di bidangnya. Australia memiliki lebih banyak rumah sakit yang menduduki rangking 500 rumah sakit penelitian terbaik di dunia dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara (Ranking dunia cybermatics).Institut kesehatan dan kesejahteraan Australia (sebuah badan pemerintah federal) bertugas mengukur dan memonitor kesehatan dan kesejahteraan di Australia. Badan itu pula yang menerbitkan data tentang rumah sakit di Australia yang dapat diakses secara bebas sehingga memungkinkan para pasien membandingkan rumah sakit yang akan mereka kunjungi dengan standar nasional rata-rata.http://healthscopeaustralia.com/id/australian-healthcare-system

SAMPANG: Penataan Sistem RujukanPenataan Sistem Rujukan Kesehatan Perorangan di Tingkat Pelayanan Kesehatan Dasar merupakan isu penting menjelang pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dimulai Januari 2014. Untuk antisipasi pelaksanaan JKN, Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang melaksanakan kegiatan Penataan Sistem Rujukan Perorangan Tingkat Pelayanan Kesehatan Dasar melalui Pembentukan Tim Penataan Sistem Rujukan pada tanggal 28 November 2013 di Grand Restaurant Camplong.Kegiatan Pembentukan Tim Penataan Sistem Rujukan ini dihadiri oleh semua pejabat Eselon III , Kepala Seksi yang berkaitan dengan Pelayanan Kesehatan dan Rujukan, Subag Perencanaan & Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang, RSUD dan Perwakilan dari Puskesmas Kamoning dan Omben serta dihadiri juga oleh Tim AIPHSS;Prof.Dr.Ascobat Gani, dr.Sandi Iljanto, dr.Frankie sebagai narasumber, PME Officer BUKD, PPMU Coordinator dan DPMU Sampang.Pertemuan diawali dengan pengarahan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang: dr.Firman Pria Abadi,MM, Beliau menyampaikan bahwa di Kabupaten Sampang belum ada Sistem Operasional Prosedur Rujukan (SOP) atau kalaupun sudah ada baru sebagian namun tidak lengkap, yang sudah jelas baru SOP kebidanan oleh karena itu penataan sistem rujukan perorangan ini sangat penting dilaksanakan dalam antisipasi pelaksanaan JKN/BPJS 2014. SOP perlu dibuat berdasarkan kesepakatan bersama dan diketahui oleh masyarakat.Proses selanjutnya adalah diskusi tentang pelaksanaan rujukan perorangan mulai dari tingkat masyarakat, Puskemas dan jaringannya dan rumah sakit. Proses berjalan dengan partisipatif aktif dari seluruh peserta. Sistem rujukan perorangan fokus pada Fasilitas Puskesmas sesuai dengan fungsinya yaitu sebagai Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pusat Pembangunan berwawasan Kesehatan dan Pusat Pelayanan Kesehatan.Yang menjadi akar masalah rujukan di Kabupaten Sampang adalah budaya masyarakat dimana rujukan atas permintaan sendiri (APS) masih tinggi yaitu sebesar 30 %. Oleh karena itu dalam menyusun Pedoman Sistem Rujukan agar memperhatikan isue-isue yang ada selama ini yaitu: Kriteria seperti kapan pasien harus dirujuk, Peningkatan Kapasitas Puskesmas, Puskesmas PONED, Networking berkaitan dengan transportasi, ambulance, Rujukan berbasis Masyarakat Dimensi Budaya:tiga (3) terlambatyaitu terlambat mengambil keputusan, terlambat transportasi dan terlambat penanganan.Kegiatan diakhiri dengan Pembentukan Tim Penataan Sistem Rujukan melalui SK Bupati yang atas saran Prof.Dr.Ascobat agar dijadikan satu dengan Tim DHA dan Tim SDM dan disepakati menjadi Kelompok Kerja (Pokja) Penguatan Sistem Kesehatan. Pokja Sistem Rujukan bersama dengantechnical assistancerujukan akan melaksanakan diagnostic managerial yaitu menyusun proposal teknis, desk analisis, kunjungan lapangan, draft awal dan Seminar draft Sistem Rujukan Perorangan Kabupaten Sampang dan finalisasi Model Sistem Rujukan Perorangan Kabupaten Sampang.Dengan terbentuknya Pokja Penataan Sistem Rujukan Perorangan Tingkat Pelayanan Kesehatan Dasar ini diharapkan dapat tersusunnya Model Sistem Rujukan Perorangan di Kabupaten Sampang untuk antisipasi pelaksanaan JKN Januari mendatang.(Titien Irawati & Team)http://aiphss.org/sampang-referral-systems-strengthening/?lang=id

Artikel

Persoalan kesehatan masyarakat miskin bukan hanya tanggung jawab RS, puskesmas, Dinas Kesehatan dan pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa. Kunci sukses membantu masyarakat miskin dalam bidang kesehatan adalah membangunsistemkesetiakawanansosialdan sistem pembiayaan kesehatan masyarakat yang dibangun dengan gotong royong secara pra-upaya dan sesuai dengan prinsip-prinsip asuransi.Solusi Pelayanan si Miskin di Rumah SakitOleh Ketut SanjanaKEMISKINANmenjadi lebih banyak diperdebatkan ketika angka kemiskinan diIndonesiayang dikeluarkan BPS berjumlah 49,5jutaatau 24,2%, sebaliknya BKKBN mengeluarkan angka 48% yang terdiri atas keluarga pra-sejahtera dan keluarga sejahtera I. Perbedaan yang cukup besar dari angka kemiskinan BPS (makro) dan BKKBN (mikro) ini berkepanjangan, dan pemerintah-pemerintah daerah berbeda-beda sikapnya terhadap perbedaan ini. Perbedaan angka dan kriteria kemiskinan tersebut berdampak pada banyaknya keluhan terhadap program-program pengentasan kemiskinan yang diluncurkan oleh pemerintah seperti program beras miskin (raskin), beasiswa dan asuransi kesehatan gakin terutama di RS.Sistem PelayananSistem KesehatanNasional(SKN) membagi pelayanan kesehatan menjadi dua; pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan perorangan. Pelayanan kesehatan masyarakat untuk penanggulangan masalah kesehatan masyarakat umum, sifatnya massal, yang apabila tidak dilaksanakan akan mengakibatkan banyak orang akan menderita. Misalnya, pelayanan pemberantasan penyakit menular seperti pemberantasan sarang nyamuk, kebersihan lingkungan, imunisasi dan lain-lain. Penyelenggara pelayanan kesehatan masyarakat adalah Dinas Kesehatan dan puskesmas. Pelayanan kesehatan publikiniharus sepenuhnya dibiayai pemerintah.Pelayanan kesehatan perorangan ditujukan langsung kepada individu yang menderita suatu kelainan tertentu yang apabila tidak dilaksanakan hanya akan menyerang individu itu sendiri. Contohnya, pelayanan penyakit-penyakit degeneratif seperti penyakit jantung,diabetes, kanker, cuci darah dan lain-lain. Penyelenggara pelayanan kesehatan individu adalah rumah sakit dan klinik puskesmas. Pelayanan kesehatan individu ini seharusnya dibiayai oleh individu bersangkutan kecuali untuk masyarakat miskin, yang harus dibiayai oleh negara dan menjadi tanggungan negara sebagaimana diamanatkan oleh pasal 34 UUD 45.Pelayanan kesehatan perorangan terus berkembang terutama di RS sejalan dengan kemajuan ilmu kedokteran modern. Berkembangnya penemuan obat baru, alat baru, prosedur pengobatan yang baru, mengakibatkan biaya pelayanan kesehatan perorangan menjadi makin mahal. Tingginya biaya RS juga dirasakan oleh negara-negara lain tidak hanya Indonesia. Namun, negara-negara lain sudah mengembangkan suatu sistem pembiayaan kesehatan warganya dengan sangat baik dengan prinsip-prinsip asuransi.Australia membiayai kesehatan masyarakatnya dengan cara mengembangkan asuransi kesehatan nasional (medicare) dan asuransi kesehatan swasta (medisave). Seluruh penduduk Australia wajib memiliki medicare dengan premi tertentu, sedangkan masyarakat yang tidak mampu preminya dibayar oleh pemerintah.Di Singapura sistem pembiayaan kesehatannya terstruktur dengan sangat jelas. Pasien kelas III-nya disubsidi pemerintah sebesar 80%, dan pasien kelas II disubsidi 50%. Namun, pasien kelas I dan VIP tidak diberi subsidi bahkan harus membayar mahal.Di Jepang, pemerintah mensubsidi biaya kesehatan masyarakat yang mendapatkan pelayanan standar minimal sebesar 70%, sedangkan 30% dibayar sendiri oleh masyarakat. Jika masyarakat tidak juga mampu membayar yang 30%, maka masyarakat datang ke Dinas Sosial untuk dicarikan donatur atau kaum dermawan yang menolong membayarkan biaya di RS, bukan sebaliknya memaksa RS menggratiskan biaya pelayanannya. Mereka sadar RS harus tetap mampu memberikan pelayanan dengan mutu yang baik dan prima.Dilema di RSIsu ''gratis all-risk'' untuk seluruh pasien kelas III di RS membuat kalang-kabut banyak pihak, terutama pengelola RS pemerintah. Pertanyaannya, apakah pemerintah sanggup menyediakan anggaran untuk itu? Jika seluruh pasien kelas III dibebaskan berarti Indonesia sudah lebih hebat dari Jepang. Jepang saja masih mewajibkan warganya membayar 30% unit cost RS di kelas III.Isu selanjutnya adalah pasien miskin di kelas III di RS dan puskesmas mendapat asuransi kesehatan yang dikelola oleh PT Askes dan mendapat pelayanan gratis all-risk. Sistem dan paket pelayanan askes gakin dibuat sama dengan askes wajib PNS, bahkan melebihi. Dilemanya, PT Askes memiliki paket pelayanan yang ada batasnya. Pelayanan di luar paket, pasti tidak akan dibayar oleh PT Askes. Lalu, siapa yang harus menanggung beban pelayanan di luar paket?Banyak pihak menganggap RS mampu memberikan pelayanan kesehatan gratis all-risk kepada masyarakat miskin dengan prinsip subsidi silang. Program subsidi silang dari masyarakat mampu kepada masyarakat miskin di RS belum berjalan karena tidak seimbangnya jumlah fasilitas yang menguntungkan di kelas I dan VIP dibanding dengan fasilitas merugi di kelas II dan kelas III. Dibutuhkan dana investasi yang cukup besar untuk mampu melakukan subsidi silang di RS, sementara itu saat ini banyak RS sudah tidak mendapat bantuan biaya operasional, biaya pemeliharaan dan biaya investasi dari pemerintah karena kemampuan pemerintah kita yang sangat terbatas.Sangat berbahaya menjanjikan pelayanan gratis all-risk di RS apabila sumber daya kita masih sangat terbatas. Jika dipaksakan, ibarat menjanjikan makan nasi gratis di sebuah warung, namun setelah sampai di warung tidak ada nasi yang bisa dimakan karena pemilik warung tidak cukup uang buat biaya menyiapkan nasi.Pelayanan BermutuMasalah kesehatan adalah masalah hidup dan mati. Persoalan kesehatan masyarakat miskin bukan hanya tanggung jawab RS, puskesmas, Dinas Kesehatan dan pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa. Kunci sukses membantu masyarakat miskin dalam bidang kesehatan adalah membangun sistem kesetiakawanan sosial dan sistem pembiayaan kesehatan masyarakat yang dibangun dengan gotong royong secara pra-upaya dan sesuai dengan prinsip-prinsip asuransi. Jangan terjebak pada euforia dan retorika sesaat, jangan terjebak pada solusi yang sifatnya mendadak dan jangka pendek, namun mari kita ciptakan solusi dan sistem yang kuat untuk masa depan. Masyarakat yang maju mempunyai ciri bagaimana merancang masa depan, masyarakat terkebelakang mempunyai ciri sekadar melewati hari ini.Untuk kelompok keluarga sangat miskin (gaskin) biaya kesehatannya harus dibantu pemerintah pusat dan daerah dengan cara membelikan asuransi kesehatan, atau menyiapkan biaya untuk membayar pelayanan kesehatan orang miskin di RS dan puskesmas secara layak berdasarkan unit cost. Akan lebih bijaksana jika dipakai prinsip-prinsip asuransi, sehingga akan tercipta suatu sistem membagi risiko (risk sharing) antara semua sektor dan tidak terjadi moral hazard oleh penyelenggara pelayanan maupun peserta.Untuk kelompok keluarga dengan penghasilan pas-pasan yang hanya cukup untuk hidup normal, tetapi tidak mampu membayar biaya berobat, atau masyarakat yang bila sakit jadi miskin, biaya kesehatannya harus ditanggung oleh mereka sendiri dengan jalan membeli premi asuransi kesehatan sukarela yang murah sebesar Rp 5.000 per orang per bulan. Jangan dibiasakan dengan budaya gratis. Berdayakan mereka agar menjadi masyarakat yang berbudaya pejuang, tahu hak dan kewajiban, serta masyarakat yang memikirkan dan menciptakan masa depannya.Pertanyaannya, bagaimana cara pembayaran preminya? Siapa yang memungut, di mana, kapan? Bagaimana jika masih ada yang tidak mampu membayar Rp 5.000 per bulan? Jawabannya adalah, sistem banjar. Sistem banjar yang ada di Bali sangat ampuh untuk menjalankan program ini karena telah terbukti berhasil menyukseskan program KB maupun Posyandu. Tiap bulan ada pertemuan rutin di banjar yang sangat ditaati warganya dan dapat dijadikan media untuk memungut premi dan memecahkan masalah. Dengan sistem banjar kita mengetahui siapa yang benar-benar miskin yang patut dibantu dan bantuan bisa datang dari warga banjar yang mampu karena rasa kesetiakawanan sosial antarwarga banjar yang kuat.Penulis, Wakil Ketua Arsada Wilayah Bali, Direktur BRSU Tabanan, konsultan manajemen RS, dosen Pascasarjana Manajemen Rumah Sakit FK-UGM Yogyakarta

http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2005/5/7/o1.htm Pelayanan Publik di Indonesia dan Australia, Serupa Tapi Tak SamaDIBUAT PADA 27 AGUSTUS 2013Dilihat: 1021

http://www.menpan.go.id/berita-terkini/1727-pelayanan-publik-di-indonesia-dan-australia-serupa-tapi-tak-sama JAKARTA Sejumlah Kementerian/Lembaga melaporkan hasil studi banding di Canberra-Australia yang telah dilaksanakan pada tahun 2012 di depan Wakil menteri PANRB Eko Prasojo. Studi banding itu terbagi menjadi dua kelompok, yakni bulan Februari, dan kelompok dua pada bulan Maret. Mereka melakukan perbandingan sistem pemerintahan antara Indonesia dan Australia.Pada kesempatan itu, Wakil Menteri PANRB mengungkapkan, Indonesia dan Australia memiliki perbedaan geografi, kebudayaan, iklim, populasi, dan sistem pemerintahan. Selain itu dalam urusan pelayanan, dapat dilihat secara langsung dari beberapa institusi. Australia menangani prosedur dalam perijinan secara lebih fokus, karena ditangani langsung oleh badan independen. Pemerintah Australia memberikan dukungan berupa pembinaan dan bantuan finansial. Di Indonesia, meskipun pemerintah telah mendelegasikan pemrosesan ke pemda, namun belum dapat dilakukan secara optimal karena belum memadainya SDM, serta pembinaan dan sosialisasi masih sangat minim, ujarnya di Jakarta (Senin (26/08).Proses perijinan di Australia, lanjut Wamen, dapat dilaksanakan dengan mudah karena masyarakat Australia sangat mudah mengakses informasi. Semua masyarakat Australia sampai di pelosok pun dapat melakukan komunikasi via internet maupunsmartphone. Sedangkan di Indonesia, masyarakat Indonesia belum dapat akses informasi secara baik, karena mungkin informasi itu sendiri belum tersedia secara lengkap di internet. Proses pembuatan SIUP dan TDP misalnya, belum dilakukan secaraonline. Kalaupun sudahonline, tidak semua masyarakat dapat melakukannya karena masihgaptekdan juga di daerah pelosok belum tentu ada internet, tambahnya.Dikatakan,one stop servicedi Australia dan di Indonesia pada prinsipnya sama. Hanya di Indonesia belum seluruh daerah memiliki PTSP. Proses penerbitan kebijakan di Indonesia pada prinsipnya juga sama dengan Australia. Di Indonesia sebelum menerbitkan UU maupun PP harus melakukan analisis akademi seperti di Australia yang melakukan analisisrisk management. Dukungan Pemda merupakan kunci utama, ujar Eko Prasojo.Sejumlah peserta K/L tersebut menerima arahan rekomendasi pada lingkup pekerjaan, berupa perubahan peraturan, peningkatan kualitas SDM, penyempurnaan sistem IT, penanganan konsultasi, dan komplain. Tujuannya untuk mempersingkat waktu dan penyederhanaan prosedur untuk memberikan pelayanan publik yang prima.Komitmen pimpinan terhadap implementasi reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Lembaga, dan pelayanan kepada masyarakat perlu ditingkatkan mengingat masyarakat belum cukup merasakan dampak dari reformasi birokrasi, imbuh Eko Prasojo mengakhiri rapat tersebut.Koordinator ICDBR Wahyu Sutiyono dan John Halligan dari University of Canberra mengikuti rapat pertanggungjawaban hasil kunjungan studi banding yang dipimpin oleh Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi Eko Prasojo. Acara tersebut juga dihadiri oleh peserta studi banding, antara lain dari Kementerian PANRB, Kementerian Pekerjaan Umum, Bappenas, Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Kesehatan, Direktorat Pengembangan Ekonomi Daerah Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Lembaga Administrasi Negara (LAN), Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kepala Unit PTSP Bidang Penanaman Modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Staf Khusus Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan BPKP.Peserta menyampaikan laporan implementasi reformasi birokrasi yang meliputi, manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM Aparatur, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain itu diperlukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan yang menjamin implementasi reformasi birokrasi telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dan target yang ditetapkan dalam road map masing-masing instansi. (bby/HUMAS MENPANRB)

Sekilas Perbedaan Perawat Indonesia dan AustraliaPosted by BissiE at8:24 PM

Semua orang akan memahami bahwa profesi keperawatan adalah sebuah profesi yang sangat menentukan bagi baik buruknya system pelayanan kesehatan di sebuah negara. Baik itu di negara yang sedang berkembang ataupun negara maju, system pelayanan kesehatan terutama di bidang keperawatan seharusnya sudah mempunyai peraturan perundang2an yang sama secara universal atau international. Karena pada intinya bidang ini akan memberikan suatu pelayanan kesehatan yang sama kepada masyarakat. Mungkin perbedaaan hanya bisa di lihat dari cara pelayanannya dan hasil akhirnya. Dan sebenarnya perbedaan itu bisa di hidari jika masing2 negara mempunyai suatu system/ peraturan yang sama baik itu dari segi pendidikannya maupun dari segi system pelayanan kesehatannya itu sendiri.

Dari hasil pengamatan secara sekilas perbedaan keperawatan di Indonesia dan Australia di bagi berbagai macam yang diantaranya dari system pendidikan.Hanya dari segi pendidikan, kita bisa lihat perbedaan yang sangat mencolok. Jenjang karier keperawatan di Indonesia sulit di bedakan antara SPK, AKPER dan Skep/S1. Walaupun pada dasarnya mereka mempunyai perbedaan tingkat pendidikan, namun di rumah sakit mereka mempunyai kesamaan dalam memberikan pelayanan kesehatan di bidang keperawatan. Hak dan tanggung jawab mereka hampir sama dalam memberikan obat baik itu injeksi maupun oral. Belum lagi kesamaan dalam melakukan tindakan seperti memasang infus, NGT ataupun catheterisation. Dari alasan kesamaan ini, banyak rumah sakit yang cenderung memilih mempekerjakan tenaga SPK atau Akper karena mereka mau di bayar lebih murah di banding mempekerjakan Lulusan Skep/S1 yang tentunya standart gajinya lebih tinggi. Sedangkan mereka sama2 bisa memberikan dan melalukan tindakan2 keperawatan pada umumnya. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa rumah sakit pun belum mau mendukung system pendidikan yang ada dan belum mau setingkat lebih maju dalam mempergunakan tenaga2 ahli lulusan sarjana keperawatan.

Sedangkan di Australia kita merasakan perbedaan yang jelas antara tugas dan tanggung seorang lulusan Sarjana keperawatan/ Bachelor of Nursing/RN ( Registered Nurse) dengan perawat bercertificate seperti AIN/ Assistant In Nursing, TEN/Trainee Enrolled Nurse, EEN/ Endorse Enrolled Nurse ataupun EN/Enrolled nurse dll. Seorang Registered Nurse dapat memberikan dan melalukan hampir mayoritas tindakan2 dalam keperawatan, sedangkan EN,EEN,TEN ataupun AIN tidak di berikan wewenang dalam memberikan obat terutama injeksi. Hanya terkecuali beberapa yang telah mengikuti pelatihan yang di perkenankan, itupun harus didampingi seorang Registered Nurse. Jadi pada intinya semua mempunyai tugas dan tanggung jawab masing2. Tetapi walupun demikian di ruang yang sama kita bekerja secara team, saling membantu dan meringankan.Masih banyak perbedaan2 yang lain yang diantaranya dari segi kelembagaan nursing itu sendiri yang di australia di kenal memilikiNursing Board.Sebuah lembaga yang mengatur, mengkoordinasi dan mengendalikan system keperawatan yang ada. Lembaga ini juga yang mengeluarkan Nursing Registration untuk bisa bekerja di rumah sakit, dan sebuah Registration harus di renew setiap tahun jika tetap mau bekerja di australia. Sedangkan di Indonesia, apakah kita sudah mempunyai sebuah lembaga yang mampu mengkoordinasi system keperawatan kita seperti halnya yang ada di Australia..? Jawab dalam hati saja ya..?http://bissienurse.blogspot.com/2008/12/sekilas-perbedaan-perawat-indonesia-dan.html