DIBUAT OLEH :

NAMA : ARINI NURMALA SARI

NPM : 11210100

KELAS : 2EA21

UNIVERSITAS GUNADARMA

2011

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah kepada kita semua, sehingga berkat Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan makalah “Sistem Ekonomi Kerakyatan Melalui Wadah Gerakan Koperasi Indonesia”.

Dalam penyusunan makalah ini, penulis tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas buku ini sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan buku ini. Dan tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada Pembimbing yang telah membimbing kami.

Dalam penyusunan buku ini penulis berharap semoga buku ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun kepada para pembaca umumnya.

Bekasi, 24 Oktober 2011

Penyusun

DAFTAR ISI

Hal

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

BAB 1 PENDAHULUAN

Tujuan & Sasaran Sistem Ekonomi Kerakyatan 2

Tujuan yg diharapkan dari penerapan Sistem Ekonomi Kerakyatan 3

BAB 2 PEMBAHASAN 6

Ciri Sistem Ekonomi Kerakyatan 7

BAB 3 KESIMPULAN 9

REFERENSI 10

BAB 1 PENDAHULUAN

Ekonomi kerakyatan merupakan tata laksana ekonomi yang bersifat kerakyatan yaitu

penyelenggaraan ekonomi yang memberi dampak kepada kesejahteraan rakyat kecil dan

kemajuan ekonomi rakyat yaitu keseluruhan aktivitas perekonomian yang dilakukan oleh

rakyat kecil. Ekonomi kerakyatan lebih menunjuk pada sila ke-4 Pancasila, yang menekankan

pada sifat demokratis sistem ekonomi Indonesia. Dalam demokrasi ekonomi Indonesia,

produksi tidak hanya dikerjakan oleh sebagian warga tetapi oleh semua warga masyarakat,

dan hasilnya dibagikan kepada semua anggota masyarakat secara adil dan merata (penjelasan

pasal 33 UUD 1945).

Ekonomi rakyat memegang kunci kemajuan ekonomi nasional di masa depan, dan sistem

ekonomi Pancasila merupakan aturan main bagi semua perilaku ekonomi di semua bidang

kegiatan ekonomi.

Sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem Ekonomi Nasional Indonesia yang berasas

kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan menunjukkan pemihakan

sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat . Dalam ekonomi kerakyatan ini kemakmuran rakyat

lebih diutamakan daripada kemakmuran orang per orang

Ekonomi Kerakyatan adalah merupakan sebuah sistem perekonomian yang ditujukan untuk

mewujudkan kedaulatan rakyat di bidang ekonomi. Ekonomi Kerakyatan memiliki prinsip

bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan,selain

itu ekonomi kerakyatan juga menginginkan kemakmuran rakyat.

Sistem  Ekonomi kerakyatan memiliki fungsi yang kuat dalam membantu masyarakat karena

langsung berhubungan dengan urat nadi kehidupan masyarakat. Sistem ekonomi kerakyatan

perlu lebih diberdayakan agar mampu menjadi salah satu mesin bagi peningkatan

kesejahteraan rakyat dan sekaligus alat ampuh untuk lebih memeratakan ‘pembangunan’

sejalan dengan program pengentasan kemiskinan. System ekonomi kerakyatan di Indonesia

memang masih belum terlaksana dengan baik. Oleh karena itu pemerintah mengupayakan

untuk mendirikan koperasi sebagai wadah dalam memperlancar perekonomian rakyat.

Sebenarnya, ekonomi kerakyatan merupakan symbol dari suatu system yang memiliki

dampak terhadap perilaku ekonomi yang memang masih rendah dan memang layak untuk

mendapatkan prioritas utama penanganan pemerintah. Sebagaimana diketahui, perbedaan

koperasi dari perusahaan perseroan terletak pada diterapkannya prinsip keterbukaan bagi

semua pihak yang mempunyai kepentingan dalam lapangan usaha yang dijalankan oleh

koperasi untuk turut menjadi anggota koperasi.

Sistem Ekonomi kerakyatan dapat diperkuat dengan adanya koperasi, dengan adanya

koperasi kegiatan produksi dan konsumsi yang apabila dikerjakan sendiri-sendiri tidak akan

berhasil, tetapi melalui organisasi koperasi yang menerima tugas dari anggota untuk

memperjuangkannya ternyata dapat berhasil. Sistem Ekonomi kerakyatan merupakan usaha

ekonomi yang tegas-tegas tidak mengejar keuntungan tunai, tetapi dilaksanakan untuk

sekedar memperoleh pendapatan bagi pemenuhan kebutuhan keluarga secara langsung untuk

memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, dan kebutuhan-kebutuhan keluarga lain dalam

arti luas, yang semuanya mendesak dipenuhi dalam rangka pelaksanaan pekerjaan para

anggota koperasi.

Tujuan dan Sasaran Sistem Ekonomi Kerakyatan

Menurut San Afri Awang Kepala Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, tujuan utama

penyelenggaraan sistem ekonomi kerakyatan pada dasarnya adalah untuk mewujudkan

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui peningkatan kemampuan masyarakat

dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian. Bila tujuan utama ekonomi kerakyatan

itu dijabarkan lebih lanjut, maka sasaran pokok ekonomi kerakyatan dalam garis besarnya

meliputi lima hal berikut:

1. Tersedianya peluang kerja dan penghidupan yang layak bagi seluruh anggota

masyarakat.

2. Terselenggaranya sistem jaminan sosial bagi anggota masyarakat yang membutuhkan,

terutama fakir miskin dan anak-anak terlantar.

3. Terdistribusikannya kepemilikan modal material secara relatif merata di antara

anggota masyarakat.

4. Terselenggaranya pendidikan nasional secara cuma-cuma bagi setiap anggota

masyarakat.

5. Terjaminnya kemerdekaan setiap anggota masyarakat untuk mendirikan dan menjadi

anggota serikat-serikat ekonomi.

Agar tetap bisa mengikuti perkembangan zaman, koperasi harus bisa memberikan sumbangan

nyata kepada pemberdayaan ekonomi rakyat. Jika hal ini tidak dilakukan maka koperasi yang

diharapkan akan menjadi sokoguru perekonomian nasional tidak akan mampu untuk bersaing

dengan pelaku ekonomi lain baik pemerintah maupun swasta.

Tujuan yang diharapkan dari penerapan Sistem Ekonomi Kerakyatan 

1) Membangun Indonesia yang berdikiari secara ekonomi, berdaulat secara politik, dan

berkepribadian yang berkebudayaan

2) Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan

3) Mendorong pemerataan pendapatan rakyat

4) Meningkatkan efisiensi perekonomian secara nasional

Selain itu ada 5 hal pokok yang harus diperjuangkan agar sistem ekonomi kerakyatan

tidak menjadi wacana saja, yaitu :

1. Peningkatan disiplin pengeluaran anggaran dengan tujuan utama memerangi praktek

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam segala bentuknya

2. Penghapusan monopoli melalui penyelenggaraan mekanisme persaingan yang

berkeadilan (fair competition)

3. Peningkatan alokasi sumber-sumber penerimaan negara kepada pemerintah daerah

4. Penguasaan dan redistribusi pemilikan lahan pertanian kepada petani penggarap

5. Pembaharuan UU Koperasi dan pendirian koperasi-koperasi “ sejati” dalam berbagai

bidan usaha dan kegiatan. Yang perlu dicermati, peningkatan kesejahteraan rakyat

dalam konteks ekonomi kerakyatan tidak didasarkan pada paradigma lokomatif,

melainkan pada paradigma fondasi.

Koperasi dapat membantu terlaksanya sistem ekonomi kerakyatan di Indonesia. Apa

sebenranya koperasi itu ? Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan

hukum yang berlandaskan pada asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Jika kita lihat di

sistem ekonomi kerakyatan dan koperasi ada suatu kesaman yaitu berasas kekeluargaan. Oleh

karena itu sistem ekonomi melalui gerakan koperasi dapat dijadikan suatu cara meralisasikan

sistem ekonomi kerakyatan itu sendiri. Tujuan didirikannya koperasi adalah

mensejahterahkan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta membagi

tata perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju,adil,dan

makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Di koperasi tidak mengenal laba

melainkan SHU (Sisa Hasil Usaha). Jadi para anggota koperasi akan mendapatkan SHU

dalam suatu periode tertentu. Sistem ekonomi kerakyatan melalui gerakan koperasi ini sangat

membantu dan mensejahterahkan keadaan ekonomi   anggota koperasi pada khususnya dan

masyarakat pada umumnya. Masyarakat yang kurang mampu di Indonesia sangat terbantu

dengan adanya koperasi. Misalkan adanya koperasi simpan pinjam yang bunganya sangat

rendah dan koperasi yang menjual kebutuhan sehari-hari dengan harga yang murah. Jadi

kesimpulan yang dapat di ambil dalam tulisan ini yaitu sistem ekonomi kerakyatan melalui

gerakan koperasi sangat membantu dan dapat mensejahtrahkan anggotanya dan masyarakat

luas.

Tujuan utama dalam penyelenggaraan sistem ekonomi kerakyatan melalui gerakan koperasi

adalah untuk mewujudkan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia ( sebagaimana telah

tercantum dalam sila ke-5 ) melalui peningkatan kemampuan masyarakat terhadap

pengendaliannya roda perekonomian di Indonesia. Apabila setiap pelaku ekonomi

menerapkannya, kemungkinan tersedianya peluang kerja dan penghidupan yang layak baik

dari segi perekonomian bawah dapat diatasi dengan baik. Adanya jaminan social bagi

anggota masyarakat yang membutuhkan terutama fakir miskin dan anak-anak yang terlantar.

Yang lebih penting adalah terselenggaranya system belajar mengajar bagi setiap anggota

masyarakat.

Telah diketahui sebelumnya bahwa krisis ekonomi yang melanda Indonesia bahkan tentang

persoalan globalisasi dalam perekonomian, membuat pemerintah dan para pihak yang

bersangkutan mencari pengupayaan untuk mengatasi persoalan tersebut. Tidak mudah

memang menjalankan program yang telah di canangkan. Akan tetapi, dengan kehadirannya

system ekonomi kerakyatan di Indonesia memang sedikit membantu dalam mengatasi

permasalahan tersebut. Walaupun penggunaan ungkapan itu dalam realisasinya cenderung

belum terlaksana dengan ungkapan ekonomi rakyat, justru cenderung dipandang seolah-olah

merupakan idealisme baru dalam perekonomian Indonesia. Ekonomi kerakyatan dalam arti

yang lebih luas mencakup kehidupan petani, nelayan, tukang becak dan pedagang kaki lima,

yang kepentingan-kepentingan ekonominya selalu dapat lebih mudah dibantu dan

diperjuangkan melalui koperasi. Peranan koperasi di Indonesia sesungguhnya untuk

mengelola usaha dengan baik, menyejahterakan anggotanya dan sekaligus berfungsi sebagai

kekuatan pengimbang dalam sistem ekonomi kerakyatan di Indonesia, misalnya telah

memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian bangsa Indonesia. Dengan mendirikan

koperasi diharapkan masyarakat setempat mempunyai peluang besar untuk memanfaatkan

potensi dan asset ekonomi yang ada di daerahnya. Peran koperasi di pedesaan telah

menggantikan fungsi bank konvensional atau syariah sehingga koperasi sering disebut pula

sebagai banknya rakyat karena koperasi tersebut beroperasi dengan menerapkan sistem

perbankan yang sudah diatur oleh pemerintah di Indonesia. Agar tetap bisa mengikuti

perkembangan zaman, koperasi ahrus bisa memberikan sumbangan nyata kepada

pemberdayaan ekonomi rakyat. Dengan begitu, koperasi akan menjadi sokoguru

perekonomian nasional tidak akan mampu untuk bersaing dengan pelaku ekonomi lain baik

pemerintah maupun swasta.

BAB 2 PEMBAHASAN

Peranan Koperasi dalam Ekonomi Kerakyatan bisa dilihat dari penjabaran yang lebih

terperinci mengenai Pengertian Koperasi di Indonesia ( lihat Anonim,1989). Pengertianya

adalah sebagai berikut :

 Kopoerasi didirikan atas dasar adanya kesamaan kebutuhan diantara para anggotanya,

Kebutuhan yang sama ini lalu diusahakan pemenuhnya melalui pembentukan perusahaan.

Dengan adanya perusahaan yang dimilki secara bersama-sama, maka diharapkan kebutuhan

itu dapat dipenuhi dengan cara yang lebih baik disbanding dengan dilakukan oleh masing-

masinganggota secara perorangan.

Koperasi didirikan atas dasar kesadaran mengenai keterbatasan kemampuan. Oleh karena itu

dipandang perlu untuk menyatukan diri demi keepentingan bersama yang lebih besar. Usaha

itu dilandasi oleh suatu cita-cita yang luhur untuk menolong diri sendiri atas dasar keyakinan

akan harga diri, kesadaran pribadi serta rasa setia kawan

Koperasi didirikan atas dasar kesukarelaan dan keterbukaan, tidak boleh ada paksaan.

Prinsip-prinsip ekonomi kerakyatan itu seluruhnya terkandung dalam Koperasi.Dalam

konteks ekonomi kerakyatakan atau demokrasi ekonomi, kegiatan produksi dan konsumsi

dilakukan oleh semua warga masyarakat dan untuk warga masyarakat, sedangkan

pengelolaannya di bawah pimpinan dan pengawasan anggota masyarakat sendiri. Prinsip

demokrasi ekonomi tersebut hanya dapat diimplementasikan dalam wadah koperasi yang

berasaskan kekeluargaan. Hal ini menunjukan bahwa Koperasi memiliki peranan dalam

Ekonomi Keakyatan karena Koperasi merupakan bentuk perusahan, satu-satunya bentuk

perusahaan yang sesuai dengan Ekonomi Kerakyatan.

Ciri Sistem Ekonomi Kerakyatan

Menurut San Afri Awang, sistem ekonomi kerakyatan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Peranan vital negara (pemerintah). Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 33 ayat 2 dan

3 UUD 1945, negara memainkan peranan yang sangat penting dalam sistem ekonomi

kerakyatan. Peranan negara tidak hanya terbatas sebagai pengatur jalannya roda

perekonomian. Melalui pendirian Badan-badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu

untuk menyelenggarakan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang

menguasai hajat hidup orang banyak, negara dapat terlibat secara langsung dalam

penyelenggaraan berbagai kegiatan ekonomi tersebut. Tujuannya adalah untuk

menjamin agar kemakmuran masyarakat senantiasa lebih diutamakan daripada

kemakmuran orang seorang, dan agar tampuk produksi tidak jatuh ke tangan orang

seorang, sehingga memungkinkan ditindasnya rakyat banyak oleh segelintir orang

yang berkuasa.

2. Efisiensi ekonomi berdasar atas keadilan, partisipasi, dan keberlanjutan. Tidak benar

jika dikatakan bahwa sistem ekonomi kerakyatan cenderung mengabaikan efisiensi

dan bersifat antipasar. Efisiensi dalam sistem ekonomi kerakyatan tidak hanya

dipahami dalam perspektif jangka pendek dan berdimensi keuangan, melainkan

dipahami secara komprehensif dalam arti memperhatikan baik aspek kualitatif dan

kuantitatif, keuangan dan non-keuangan, maupun aspek kelestarian lingkungan.

Politik ekonomi kerakyatan memang tidak didasarkan atas pemerataan, pertumbuhan,

dan stabilitas, melainkan atas keadilan, partisipasi, dan keberlanjutan.

3. Mekanisme alokasi melalui perencanaan pemerintah, mekanisme pasar, dan kerja

sama (cooperatif). Mekanisme alokasi dalam sistem ekonomi kerakyatan, kecuali

untuk cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat

hidup orang banyak, tetap didasarkan atas mekanisme pasar. Tetapi mekanisme pasar

bukan satu-satunya. Selain melalui mekanisme pasar, alokasi juga didorong untuk

diselenggarakan melalui mekanisme usaha bersama (koperasi). Mekanisme pasar dan

koperasi dapat diibaratkan seperti dua sisi dari sekeping mata uang yang sama dalam

mekanisme alokasi sistem ekonomi kerakyatan.

4. Pemerataan penguasaan faktor produksi. Dalam rangka itu, sejalan dengan amanat

penjelasan pasal 33 UUD 1945, penyelenggaraan pasar dan koperasi dalam sistem

ekonomi kerakyatan harus dilakukan dengan terus menerus melakukan penataan

kelembagaan, yaitu dengan cara memeratakan penguasaan modal atau faktor-faktor

produksi kepada segenap lapisan anggota masyarakat. Proses sistematis untuk

mendemokratisasikan penguasaan faktor-faktor produksi atau peningkatan kedaulatan

ekonomi rakyat inilah yang menjadi substansi sistem ekonomi kerakyatan.

5. Koperasi sebagai sokoguru perekonomian. Dilihat dari sudut pasal 33 UUD 1945,

keikutsertaan anggota masyarakat dalam memiliki faktor-faktor produksi itulah antara

lain yang menyebabkan dinyatakannya koperasi sebagai bangun perusahaan yang

sesuai dengan sistem ekonomi kerakyatan. Sebagaimana diketahui, perbedaan

koperasi dari perusahaan perseroan terletak pada diterapkannya prinsip keterbukaan

bagi semua pihak yang mempunyai kepentingan dalam lapangan usaha yang

dijalankan oleh koperasi untuk turut menjadi anggota koperasi.

6. Pola hubungan produksi kemitraan, bukan buruh-majikan. Pada koperasi memang

terdapat perbedaan mendasar yang membedakannya secara diametral dari bentuk-

bentuk perusahaan yang lain. Di antaranya adalah pada dihilangkannya pemilahan

buruh-majikan, yaitu diikutsertakannya buruh sebagai pemilik perusahaan atau

anggota koperasi. Sebagaimana ditegaskan oleh Bung Hatta, “Pada koperasi tak ada

majikan dan tak ada buruh, semuanya pekerja yang bekerja sama untuk

menyelenggarakan keperluan bersama”. Karakter utama ekonomi kerakyatan atau

demokrasi ekonomi pada dasarnya terletak pada dihilangkannya watak individualistis

dan kapitalistis dari wajah perekonomian Indonesia. Secara mikro hal itu antara lain

berarti diikutsertakannya pelanggan dan buruh sebagai anggota koperasi atau pemilik

perusahaan. Sedangkan secara makro hal itu berarti ditegakkannya kedaulatan

ekonomi rakyat dan diletakkannya kemakmuran masyarakat di atas kemakmuran

orang seorang.

7. Kepemilikan saham oleh pekerja. Dengan diangkatnya kerakyatan atau demokrasi

sebagai prinsip dasar sistem perekonomian Indonesia, prinsip itu dengan sendirinya

tidak hanya memiliki kedudukan penting dalam menentukan corak perekonomian

yang harus diselenggarakan oleh negara pada tingkat makro. Ia juga memiliki

kedudukan yang sangat penting dalam menentukan corak perusahaan yang harus

dikembangkan pada tingkat mikro. Perusahaan hendaknya dikembangkan sebagai

bangun usaha yang dimiliki dan dikelola secara kolektif (cooperatif) melalui

penerapan pola-pola Kepemilikan Saham oleh Pekerja.

BAB 3 KESIMPULAN

A. Sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem Ekonomi Nasional Indonesia yang berasas

kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan menunjukkan pemihakan

sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat . Dalam ekonomi kerakyatan ini kemakmuran

rakyat lebih diutamakan daripada kemakmuran orang per orang

B. Sistem  Ekonomi kerakyatan memiliki fungsi yang kuat dalam membantu masyarakat

karena langsung berhubungan dengan urat nadi kehidupan masyarakat. Sistem

ekonomi kerakyatan perlu lebih diberdayakan agar mampu menjadi salah satu mesin

bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan sekaligus alat ampuh untuk lebih

memeratakan ‘pembangunan’ sejalan dengan program pengentasan kemiskinan. 

C. Tujuan utama dalam penyelenggaraan sistem ekonomi kerakyatan melalui gerakan

koperasi adalah untuk mewujudkan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia

( sebagaimana telah tercantum dalam sila ke-5 ) melalui peningkatan kemampuan

masyarakat terhadap pengendaliannya roda perekonomian di Indonesia.

D. Prinsip-prinsip ekonomi kerakyatan itu seluruhnya terkandung dalam Koperasi.Dalam

konteks ekonomi kerakyatakan atau demokrasi ekonomi, kegiatan produksi dan

konsumsi dilakukan oleh semua warga masyarakat dan untuk warga masyarakat,

sedangkan pengelolaannya di bawah pimpinan dan pengawasan anggota masyarakat

sendiri.

REFERENSI

http://www.ekonomirakyat.org/edisi_1/artikel_2.htm

http://www.ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/myweb/sanafri.htm

Indra Gunawan, 2006, Ideologi Koperasi Menatap Masa Depan: Pemberdayaan

Koperasi Sebagai Basis Pengembangan Ekonomi Rakyat, Universitas Sanata Dharma

& Pustaka Widyatama.

http://ksupointer.com/2009/pemberdayaan-koperasi-untuk-mengembangkan-

ekonomi-rakyat

Mubyarto, 2002. Membangkitkan Ekonomi Kerakyatan Melalui Gerakan

Koperasi:Peran Perguruan Tinggi, Jurnal Ekonomi Rakyat, Th.1, No. 6

(www.ekonomirakyat.org)

Mutis, T, 2001. Satu Nuansa, Demokrasi Ekonomi dan Ekonomi Kerakyatan,

Kompas, 29 September 2001.

Sumber lain :

www.wikipedia.us