Sisi positif dari 'perang' aliran tersebut adalah .. Kedua,repository.uksw.edu/bitstream/123456789/3331/2/ART_Yakub Adi... · untuk meniadakan aliran yang sudah ada, melainkan melengkapi

Jurnalllmu Hukum REFLEKSI HUKUM Edisi April2008

PENELITIAN HUKUM : TOLAK TARIK ANTARA POSITIVISME HUKUM DAN EMPIRISME HUKUM

. . .. Yakub Ad1 Knsanto

Abstact

Legal science growth in Indonesia very influenced by two legal thought that is legal positivism and legal empirism. Starting from different law paradigm [among/between} both yielding approach difference in doing study about law. Legal positivism to see that law represents a set method or norm arranging human life coming or source from state. While legal empirism will see to work in society, that is law getting meaningfully from society or [all] law actor. [Both/ second] legal thought cannot be united, but only can synergized to enrich the legal science in Indonesia. So that its development non to [is} to negating each other but strengthen the existence in studying law. And this article mean in its importance [is} last and as a means of to reflect to the usage of research method [in] FH UKSW

Keyword: Positivisme Hukum, Empirisme Hukum, Metode Penelitian Hukum Normatif, Metode Penelitian Sosiologi Hukum

Prawacana

Tulisan ini <ijpicu oleh kentalnya wacana mengenai 'aliran' nonnatif dan J

sosiologis yang sering mengemukakan dalam diskusi-diskusi di Fakultas Hukum UKSW. 1 Wacana aliran hukum di FH UKSW menjadi implikasi dikotomi yang tetjadi di lingkungan makro hukum baik di lembaga pendidikan (baca: Perguruan Tinggi), lembaga pemerintah maupun di kalangan Non Govermental Organization (NGO).

66

penulis adalah stafpengajar Fakultas Hukum UKSW Penulis tidak begitu yakin dengan penggunaan istilah 'aliran'yang cenderung bemuansa ideologis. Pada literatur hukum sering menggunakan istilah mashab yang mempunyai arti yang hampir sama.

Jurnalllmu Hukum REFLEKSI HUKUM Edisi April 2008

Sisi positif dari 'perang' aliran tersebut adalah pertama, kontekstualisasi 1su-isu hukum yang menjad1 obyek penelitian hukum. Kontekstualisas1 tersebut mengarahkan isu-isu hukum berkesesuaian dengan pendekatan penelitian hukum yang digunakan. Kedua, implikasi dari kontekstualisasi adalah lahimya eksplorasi otonom dari peneliti untuk menentukan pendekatan penelitian hukum yang sesuai dengan bidang ketertarikan. Eksplorasi otonom akan memperkaya khasanah perspektif hukum yang tidak tunggal dan bersifat monopolitis.

Ketiga, pemerkayaan khasanah akhimya memampukan FH UKSW untuk melakukan perenungan atas petjalanan keilmuan (hukum) dengan kemungkinan membentuk 'sesuatu yang berbeda & genuine' dalam pengembangan disiplin ilmu hukum. Keberbedaan dan ke-genuine-nan tersebut termanifestasi dalam pengajuan usulan altematif solusi atas keterpurukan hukum di Indonesia. Harapannya FH UKSW menjadi part of solution bukan sebaliknya, as a part of problem dalam menghasilkan para pengemban hukum.

Keterpurukan hukum dimaksud tidak hanya sekedar kadar keilmuan tetapi juga karakter lulusan FH UKSW yang mampu 'menggarami' dan "menerangi' dunia hukum dengan keberbedaan dan ke-genuine-an. Sinyalemen rendahnya kualitas penelitian hukum, khususnya kemampuan menuimgkan ide hukum ke dalam bentuk tulisan hukum (baca: skripsi) yang memenuhi standar metode penelitian hukum sering dilontarkan oleh para pakar hukum di FH UKSW harus menjadi 'warning' untuk melakukan rekonstruksi atas paradigma hukum.

Paradigma hukum dipengaruhi oleh aliran hukum yang diyakini oleh masing-masing individu dalam melihat hukum sebagai kajian keilmuan. Tidak ada yang salah dengan keyakinan tersebut, karena terkadang keengganan mahasiswa sebagai peserta didik sekaligus calon pengemban hukum untuk berkonsentrasi dalam mempelajari metode penelitian hukum menjadi kendala tersendiri. Yang dibutuhkan mahasiswa adalah support untuk melakukan latihan penelitian hukum sedini mungkin dengan membebaskan diri memilih berbagai pendekatan yang dimungkin dalam penelitian hukum.

Dan tulisan ini tidak bertendensi untuk melakukan pemihakan tetapi mencoba menegaskan kembali (reaffirm) keberlanjutan wacana 'perang' aliran tersebut. Wacana 'perang' akan menghasilkan kompetisi keilmuan yang akan mendorong progresifitas ilmiah dalam bidang hukum. Wacana 'perang' bukan dalam rangka sating membinasakan, melainkan sating memperkaya khasanah kajian hukum yang menempatkan hukum sebagai sinergi aktual antara kaidah yang terdiri atas norma-norma dan fakta yang berelasi dengan multi aspek kehidupan manusia.

67

Jurnalllmu Hukum REFLEKSI HUKUM Edisi April2008

PENELITIAN HUKUM : TOLAK TARIK ANTARA POSITIVISME HUKUM DAN EMPIRISME HUKUM

. . .. Yakub Ad1 Knsanto

Abstact

Legal science growth in Indonesia very influenced by two legal thought that is legal positivism and legal empirism. Starting from different law paradigm [among/between} both yielding approach difference in doing study about law. Legal positivism to see that law represents a set method or norm arranging human life coming or source from state. While legal empirism will see to work in society, that is law getting meaningfully from society or [all] law actor. [Both/ second] legal thought cannot be united, but only can synergized to enrich the legal science in Indonesia. So that its development non to [is} to negating each other but strengthen the existence in studying law. And this article mean in its importance [is} last and as a means of to reflect to the usage of research method [in] FH UKSW

Keyword: Positivisme Hukum, Empirisme Hukum, Metode Penelitian Hukum Normatif, Metode Penelitian Sosiologi Hukum

Prawacana

Tulisan ini <ijpicu oleh kentalnya wacana mengenai 'aliran' nonnatif dan J

sosiologis yang sering mengemukakan dalam diskusi-diskusi di Fakultas Hukum UKSW. 1 Wacana aliran hukum di FH UKSW menjadi implikasi dikotomi yang tetjadi di lingkungan makro hukum baik di lembaga pendidikan (baca: Perguruan Tinggi), lembaga pemerintah maupun di kalangan Non Govermental Organization (NGO).

66

penulis adalah stafpengajar Fakultas Hukum UKSW Penulis tidak begitu yakin dengan penggunaan istilah 'aliran'yang cenderung bemuansa ideologis. Pada literatur hukum sering menggunakan istilah mashab yang mempunyai arti yang hampir sama.

Jurnalllmu Hukum REFLEKSI HUKUM Edisi April 2008

Sisi positif dari 'perang' aliran tersebut adalah pertama, kontekstualisasi 1su-isu hukum yang menjad1 obyek penelitian hukum. Kontekstualisas1 tersebut mengarahkan isu-isu hukum berkesesuaian dengan pendekatan penelitian hukum yang digunakan. Kedua, implikasi dari kontekstualisasi adalah lahimya eksplorasi otonom dari peneliti untuk menentukan pendekatan penelitian hukum yang sesuai dengan bidang ketertarikan. Eksplorasi otonom akan memperkaya khasanah perspektif hukum yang tidak tunggal dan bersifat monopolitis.

Ketiga, pemerkayaan khasanah akhimya memampukan FH UKSW untuk melakukan perenungan atas petjalanan keilmuan (hukum) dengan kemungkinan membentuk 'sesuatu yang berbeda & genuine' dalam pengembangan disiplin ilmu hukum. Keberbedaan dan ke-genuine-nan tersebut termanifestasi dalam pengajuan usulan altematif solusi atas keterpurukan hukum di Indonesia. Harapannya FH UKSW menjadi part of solution bukan sebaliknya, as a part of problem dalam menghasilkan para pengemban hukum.

Keterpurukan hukum dimaksud tidak hanya sekedar kadar keilmuan tetapi juga karakter lulusan FH UKSW yang mampu 'menggarami' dan "menerangi' dunia hukum dengan keberbedaan dan ke-genuine-an. Sinyalemen rendahnya kualitas penelitian hukum, khususnya kemampuan menuimgkan ide hukum ke dalam bentuk tulisan hukum (baca: skripsi) yang memenuhi standar metode penelitian hukum sering dilontarkan oleh para pakar hukum di FH UKSW harus menjadi 'warning' untuk melakukan rekonstruksi atas paradigma hukum.

Paradigma hukum dipengaruhi oleh aliran hukum yang diyakini oleh masing-masing individu dalam melihat hukum sebagai kajian keilmuan. Tidak ada yang salah dengan keyakinan tersebut, karena terkadang keengganan mahasiswa sebagai peserta didik sekaligus calon pengemban hukum untuk berkonsentrasi dalam mempelajari metode penelitian hukum menjadi kendala tersendiri. Yang dibutuhkan mahasiswa adalah support untuk melakukan latihan penelitian hukum sedini mungkin dengan membebaskan diri memilih berbagai pendekatan yang dimungkin dalam penelitian hukum.

Dan tulisan ini tidak bertendensi untuk melakukan pemihakan tetapi mencoba menegaskan kembali (reaffirm) keberlanjutan wacana 'perang' aliran tersebut. Wacana 'perang' akan menghasilkan kompetisi keilmuan yang akan mendorong progresifitas ilmiah dalam bidang hukum. Wacana 'perang' bukan dalam rangka sating membinasakan, melainkan sating memperkaya khasanah kajian hukum yang menempatkan hukum sebagai sinergi aktual antara kaidah yang terdiri atas norma-norma dan fakta yang berelasi dengan multi aspek kehidupan manusia.

67

Jumalllmu Hukum REFLEKSI HUKUM Edisi April 2008

Substansi tulisan menjadi langkah awal pengembaraan di helantan1 ekosistem intelektual yang menjadi bagian dari upaya peningkatan personal capacity building. Titik tolak upaya peningkatan tersebut adalah minimnya pengetahuan dalam metode penelitian hukum yang sering 'bersliweran' pengaruh antara positivisme hukum dan empirisme hukum. Bagi FH UKSW tulisan ini dapat berguna untuk pemuktahiran 'amunisi' dalam wacana 'perang' aliran yang perlu didorong guna menghasilkan aliran yang bercorak 'UKSW'. AI iran yang bercorak 'UKSW' bukan untuk meniadakan aliran yang sudah ada, melainkan melengkapi wacana aliran dalam pengembangan ilmu hukum.

Dan tulisan ini menjadi langkah kecil yang masih tertatih-tatih dalam sumbangsihnya menemukan dan/atau menggali aliran hukum yang bercorak 'UKSW'. Namun paling tidak, paparan dalam tulisan ini dapat menambah 'kericuhan' wacana 'perang' aliran di FH UKSW sehingga menambah 'instrumen' dalam membentuk sebuah orkestra disiplin hukum khas FH UKSW. Yang juga dapat dipahami dari tulisan ini adalah sebagai bentuk ketidaktahuan penulis atas kedua aliran tersebut dan berkeinginan menambah wawasan atau cakrawala pengetahuan yang terlebih dahulu dimiliki oleh para pendekar hukum di Indonesia.

Positivisme Hukum Vs Empirisme Hukum

'Vs' digunakan hanya untuk menggambarkan pertentangan diantara keduanya, dimana empirisme hukum merupakan kritik terhadap positivisme hukum dan sebagai keberlanjutan perkembangan ilmu hukum (jurisprudence). Pada tataran praktis pertentangan keduanya masih dihegemoni oleh positivisme hukum yang terjadi berkaitan dengan perkembangan sejarah ilmu hukum di Indonesia. Istilah hegemoni disini mengacu pada pengertian Gramsci yaitu konsensus sebuah mata rantai kemenangan yang didapat melalui mekanisme konsensus ketimbang melalui peuindasan terhadap kelas sosial lain.2 Dalam pemahaman hegemoni yang demikian, hegemoni positivisme hukum menjadi konsekuensi logis dari perjalanan sejarah pendidikan hukum di Indonesia yang disepakati dalam melakukan kajian hukunt Indonesia. Hegemoni positivisme hukum lahir karena ada konformitas dari tingkah laku yang mempunyai kesadaran dan persetujuan tertentu dalam masyarakat.3

Perkembangan positivisme hukum terjadi secara silmultan dengan kehadiran institusi formal berupa sekolah tinggi hukum (rechtsogeschool)

2 Nezar Patria & Andi Arief, Antonio Gramsci: Negara & Hegemoni, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, hal. 120.

3 Ibid. 126.

68

I

. !

I !

I !

Jumalllmu Hukum REFLEKSI HUKUM Edisi Apri/2008

yang menghasilkan rf:?ehtsamhtenaren SehaQaimAn::l dikf'ml!bk;.n' nlPh

Soetandyo Wigjosoebroto,

Di sekolah tinggi ini matakuliah-matakuliah diberikan dengan tujuan utama agar para mahasiswa menguasai sejumlah kaidah hukum -- utamanya yang tertuang sebagai hukum perundang-undangan -- yang harus dipahami menurut tradisi reine Rechtslehre Kelsenian, yang memodelkan hukum sebagai suatu sistem normatif yang tertutup, yang dalam penggunaannya harus dipandang tak ada hubungannya yang logis dengan kenyataan-kenyataan empirik yang dialami orang di lapangan. Nyata bahwa program pendidikan hukum pada masa itu, di Rechtshogeschool itu, amat menonjolkan pula kemahiran berlogika deduksi sebagai satu-satunya cara berpikir yuridis.4

Positivisme hukum berakar pada filsafat positivisme. Setelah terlebih dahulu diturunkan kedalam ilmu sosial, filsafat positivisme kemudian dikembangkan dalam ilmu hukum yang menghasilkan aliran berpikir yang bemama positivisme hukum (legal positivism). 5 Identifikasi atas pengaruh filsafat positivisme pada positivisme hukum adalah pertama, positivisme hukum mengatakan bahwa di dalam dunia hukum juga berlangsung hubungan sebab akibat. Hukuman yang diberikan kepada seseorang adalah sebuah akibat dari adanya peraturan perundangundangan6 atau dalam hukum pidana dikenal asas nulla poena sine praevina lege.

Kedua, dalam positivisme hukum juga meyakini bahwa hanya sesuatu yang 'ada' yang bisa dikategorikan sebagai hukum. Aturan (rule) yang tidak ada bukanlah hukum melainkan moral. 7 Hukum dianggap ada hanya apabila dituliskan (written law), dan hukum yang tidak dituliskan bukanlah hukum (unnamed law). Sehingga dalam positivisme hukum mengedepankan pendapat bahwa hukum diidentikkan semata-mata dengan undang-undang (legisme).8

4 Soetandyo Wigjosoebroto, Perkembangan Hukum Nasional Dan Pendidikan Hukum di Indonesia Pada Era Pascakolonial, tanpa tahun, www.huma_,or.ig

Ricardo Simarmata, Positivisme Hukum Tidak Jauh-Jauh dari Kita, Forum Keadilan No. 41, 12 Februari 2006, hal.46-47.

6 Ibid. 7 ibid. 8 ibid.

69


Substansi tulisan menjadi langkah awal pengembaraan di helantan1 ekosistem intelektual yang menjadi bagian dari upaya peningkatan personal capacity building. Titik tolak upaya peningkatan tersebut adalah minimnya pengetahuan dalam metode penelitian hukum yang sering 'bersliweran' pengaruh antara positivisme hukum dan empirisme hukum. Bagi FH UKSW tulisan ini dapat berguna untuk pemuktahiran 'amunisi' dalam wacana 'perang' aliran yang perlu didorong guna menghasilkan aliran yang bercorak 'UKSW'. AI iran yang bercorak 'UKSW' bukan untuk meniadakan aliran yang sudah ada, melainkan melengkapi wacana aliran dalam pengembangan ilmu hukum.

Dan tulisan ini menjadi langkah kecil yang masih tertatih-tatih dalam sumbangsihnya menemukan dan/atau menggali aliran hukum yang bercorak 'UKSW'. Namun paling tidak, paparan dalam tulisan ini dapat menambah 'kericuhan' wacana 'perang' aliran di FH UKSW sehingga menambah 'instrumen' dalam membentuk sebuah orkestra disiplin hukum khas FH UKSW. Yang juga dapat dipahami dari tulisan ini adalah sebagai bentuk ketidaktahuan penulis atas kedua aliran tersebut dan berkeinginan menambah wawasan atau cakrawala pengetahuan yang terlebih dahulu dimiliki oleh para pendekar hukum di Indonesia.

Positivisme Hukum Vs Empirisme Hukum

'Vs' digunakan hanya untuk menggambarkan pertentangan diantara keduanya, dimana empirisme hukum merupakan kritik terhadap positivisme hukum dan sebagai keberlanjutan perkembangan ilmu hukum (jurisprudence). Pada tataran praktis pertentangan keduanya masih dihegemoni oleh positivisme hukum yang terjadi berkaitan dengan perkembangan sejarah ilmu hukum di Indonesia. Istilah hegemoni disini mengacu pada pengertian Gramsci yaitu konsensus sebuah mata rantai kemenangan yang didapat melalui mekanisme konsensus ketimbang melalui peuindasan terhadap kelas sosial lain.2 Dalam pemahaman hegemoni yang demikian, hegemoni positivisme hukum menjadi konsekuensi logis dari perjalanan sejarah pendidikan hukum di Indonesia yang disepakati dalam melakukan kajian hukunt Indonesia. Hegemoni positivisme hukum lahir karena ada konformitas dari tingkah laku yang mempunyai kesadaran dan persetujuan tertentu dalam masyarakat.3

Perkembangan positivisme hukum terjadi secara silmultan dengan kehadiran institusi formal berupa sekolah tinggi hukum (rechtsogeschool)

2 Nezar Patria & Andi Arief, Antonio Gramsci: Negara & Hegemoni, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, hal. 120.

3 Ibid. 126.

68

I

. !

I !

I !


yang menghasilkan rf:?ehtsamhtenaren SehaQaimAn::l dikf'ml!bk;.n' nlPh

Soetandyo Wigjosoebroto,

Di sekolah tinggi ini matakuliah-matakuliah diberikan dengan tujuan utama agar para mahasiswa menguasai sejumlah kaidah hukum -- utamanya yang tertuang sebagai hukum perundang-undangan -- yang harus dipahami menurut tradisi reine Rechtslehre Kelsenian, yang memodelkan hukum sebagai suatu sistem normatif yang tertutup, yang dalam penggunaannya harus dipandang tak ada hubungannya yang logis dengan kenyataan-kenyataan empirik yang dialami orang di lapangan. Nyata bahwa program pendidikan hukum pada masa itu, di Rechtshogeschool itu, amat menonjolkan pula kemahiran berlogika deduksi sebagai satu-satunya cara berpikir yuridis.4

Positivisme hukum berakar pada filsafat positivisme. Setelah terlebih dahulu diturunkan kedalam ilmu sosial, filsafat positivisme kemudian dikembangkan dalam ilmu hukum yang menghasilkan aliran berpikir yang bemama positivisme hukum (legal positivism). 5 Identifikasi atas pengaruh filsafat positivisme pada positivisme hukum adalah pertama, positivisme hukum mengatakan bahwa di dalam dunia hukum juga berlangsung hubungan sebab akibat. Hukuman yang diberikan kepada seseorang adalah sebuah akibat dari adanya peraturan perundangundangan6 atau dalam hukum pidana dikenal asas nulla poena sine praevina lege.

Kedua, dalam positivisme hukum juga meyakini bahwa hanya sesuatu yang 'ada' yang bisa dikategorikan sebagai hukum. Aturan (rule) yang tidak ada bukanlah hukum melainkan moral. 7 Hukum dianggap ada hanya apabila dituliskan (written law), dan hukum yang tidak dituliskan bukanlah hukum (unnamed law). Sehingga dalam positivisme hukum mengedepankan pendapat bahwa hukum diidentikkan semata-mata dengan undang-undang (legisme).8

4 Soetandyo Wigjosoebroto, Perkembangan Hukum Nasional Dan Pendidikan Hukum di Indonesia Pada Era Pascakolonial, tanpa tahun, www.huma_,or.ig

Ricardo Simarmata, Positivisme Hukum Tidak Jauh-Jauh dari Kita, Forum Keadilan No. 41, 12 Februari 2006, hal.46-47.

6 Ibid. 7 ibid. 8 ibid.

69

Juma/ 1/mu Hukum REFLEKSI HUKUM Edisi April 2008

Para tcoritisi nent.!anut aliran positivisme hukum tercitrflkan clt'rH:r~n

mengemukakan em-em dari ahran yang diikutinya sebagai berikut:'i

Lili Rasjidi & H.L.A Hart IB.Wyasa a. Tata hukum suatu

negara berlaku bukan karena mempunyai dasar dalam kehidupan sosial, maupun dalam jiwa bangsa, dan juga bukan berdasarkan hukum alam,namun karena mendapat bentuk positifnya dari suatu instansi yang berwenang;

b. Hukum harus dipandang sematamata dalam bentuk formalnya, dengan demikian harus dipisahkan dengan bentuk materialnya;

C. lsu hukum atau materi hukum diakui ada, tetapi bukan menjadi bahan ilmu hukum, karena hal terse but dapat merusak kebenfu.an ilmiah ilmu hukum

a. Hukum hanyalah perintah penguasa;

b. Analisa tentang konsepsi-konsepsi hukum dibedakan dari penyelidikan sejarah dan sosiologi;

C. Sistem hukum haruslah sistem yang logis, tetap dan bersifat tertutup yang diperoleh atas dasar logika, tanpa mempertimbangkan aspek sosial, politik,moral, rnaupun etik.

Austin

a. Satu-satunya sumber hukum adalah kekuasaan yang tertinggi pada suatu negara. Dengan demikian, hukum adalah perintah dari kekuatan politik di suatu negara yang memegang kekuasaan tertinggi (kedaulatan) di suatu negara;

b. Hukum merupakan sistem logika yang bersifat tetap dan tertutup (closed logical system). Oleh karena itu, sebagai objek kajian, maka hukum harus dilepas dari unsur

C. Hukum haruslah memenuhi unsur perintah, sanksi, kewajiban dan kedaulatan. Tidak terpenuhinya keempat unsur tersebut, berarti hal tersebut bukanlah hukum, tetapi moral positif.

9 Firman Muntaqo, Meretas Jalan bagi Pernbangunan Tipe Hukum ProgresifMelalui Pemahaman terhadap Peranan Mazhab Hukum Positivis dan Nonpositivis dalam Kehidupan Berhukum di Indonesia, da1am I. Gede A.B, dkk. (ed.), Membedah Hukum Progresif, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2007, hal. 162-163.

70


John Austin (I 790-1859) sebagai tokoh positivisme memberikan definisi tentang hukum yaitu tiap-tiap undang-undang positif yang ditentukan secara langsung atau tidak langsung oleh seorang pribadi atau sekelompok orang yang berwibawa bagi seorang atau anggota-anggota suatu masyarakat politik yang berdaulat, dimana yang membentuk hukum adalah yang tertinggi. 10 Yang merupakan hukum apabila dibuat oleh penguasa (baca: negara) dan disusun oleh manusia secara individu untuk melaksanakan hak-hak yang diberikan kepadanya. 11 Hukum yang demikian disebut dengan hukum positif.

Dari berbagai pendapat diatas maka dapat dinyatakan bahwa hukum adalah undang-undang yang menjadi wujud pelaksanaan kekuasaan negara. Hukum yang dipahami demikian mengesampingkan proses pergumulan terbentuknya hukum dan potensi altematif penerapan hukum pada aras faktual. Hukum terbentuk secara 'taken for granted' atau serta merta dan keberlakuannya didasarkan atas daya paksa (coercive) negara. Dengan demikian hukum menjadi bentuk otoritarian negara dalam melakukan pengelolaan kekuasaannya, karena diluar hukum bukan merupakan hukum.

Positivisme hukum dapat mendorong negara menjadi otoriter, karena 'produksi' hukum dikuasai secara tunggal oleh negara termasuk didalamnya penafsiran terhadap isi hukum demi kepentingan negara. Seperti teijadi dalam setiap konflik hukum antara negara dg masyarakat (warga negara), monopoli penafsiran hukum secara monopolistis dikuasai oleh negara. Dan altematif penafsiran di luar negara terhadap hukum menjadi tabu dan subversif. Dengan dalih menduduki tanah negara tanpa izin atau hak, satuan polisi pamong praja membongkar paksa bangunan yang telah pululan tahun ditempati. Pembokaran tersebut dilakukan sekalipun pemilik bangunan tersebut tergolong taat membayar pajak bumi dan bangunan (PBB), memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP), membayar tagihan listrik dan air atau bahkan memiliki kartu tanda penduduk (KTP).12 Pengaruh positivisme hukum menjadi 'tameng' negara untuk melakukan monopoli penafsiran atas teks peraturan perundang-undangan.

Pemahaman (atas) hukum yang dilakukan oleh aliran positivisme hukum melahirkan 'koreksi' sebagai bentuk upaya untuk melihat hukum dari

10 Theo Huibers, Filsafat Hukum, Penerbit Kanisius, 1995, hal. 42. 11 Darji Darmodihrujo dan Sidharta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, PT. Gramedia

Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hal. 114; Lili Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat Huk:um, PT. Citra Aditya Bakti, 1990, hal. 41.

12 Rikardo Simarmata, Positisme Hukum Tidak Jauh-Jauh dari Kita, Forum Keadilan No. 41, 12 Februari 2006.

71


Para tcoritisi nent.!anut aliran positivisme hukum tercitrflkan clt'rH:r~n

mengemukakan em-em dari ahran yang diikutinya sebagai berikut:'i

Lili Rasjidi & H.L.A Hart IB.Wyasa a. Tata hukum suatu

negara berlaku bukan karena mempunyai dasar dalam kehidupan sosial, maupun dalam jiwa bangsa, dan juga bukan berdasarkan hukum alam,namun karena mendapat bentuk positifnya dari suatu instansi yang berwenang;

b. Hukum harus dipandang sematamata dalam bentuk formalnya, dengan demikian harus dipisahkan dengan bentuk materialnya;

C. lsu hukum atau materi hukum diakui ada, tetapi bukan menjadi bahan ilmu hukum, karena hal terse but dapat merusak kebenfu.an ilmiah ilmu hukum

a. Hukum hanyalah perintah penguasa;

b. Analisa tentang konsepsi-konsepsi hukum dibedakan dari penyelidikan sejarah dan sosiologi;

C. Sistem hukum haruslah sistem yang logis, tetap dan bersifat tertutup yang diperoleh atas dasar logika, tanpa mempertimbangkan aspek sosial, politik,moral, rnaupun etik.

Austin

a. Satu-satunya sumber hukum adalah kekuasaan yang tertinggi pada suatu negara. Dengan demikian, hukum adalah perintah dari kekuatan politik di suatu negara yang memegang kekuasaan tertinggi (kedaulatan) di suatu negara;

b. Hukum merupakan sistem logika yang bersifat tetap dan tertutup (closed logical system). Oleh karena itu, sebagai objek kajian, maka hukum harus dilepas dari unsur

C. Hukum haruslah memenuhi unsur perintah, sanksi, kewajiban dan kedaulatan. Tidak terpenuhinya keempat unsur tersebut, berarti hal tersebut bukanlah hukum, tetapi moral positif.

9 Firman Muntaqo, Meretas Jalan bagi Pernbangunan Tipe Hukum ProgresifMelalui Pemahaman terhadap Peranan Mazhab Hukum Positivis dan Nonpositivis dalam Kehidupan Berhukum di Indonesia, da1am I. Gede A.B, dkk. (ed.), Membedah Hukum Progresif, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2007, hal. 162-163.

70


John Austin (I 790-1859) sebagai tokoh positivisme memberikan definisi tentang hukum yaitu tiap-tiap undang-undang positif yang ditentukan secara langsung atau tidak langsung oleh seorang pribadi atau sekelompok orang yang berwibawa bagi seorang atau anggota-anggota suatu masyarakat politik yang berdaulat, dimana yang membentuk hukum adalah yang tertinggi. 10 Yang merupakan hukum apabila dibuat oleh penguasa (baca: negara) dan disusun oleh manusia secara individu untuk melaksanakan hak-hak yang diberikan kepadanya. 11 Hukum yang demikian disebut dengan hukum positif.

Dari berbagai pendapat diatas maka dapat dinyatakan bahwa hukum adalah undang-undang yang menjadi wujud pelaksanaan kekuasaan negara. Hukum yang dipahami demikian mengesampingkan proses pergumulan terbentuknya hukum dan potensi altematif penerapan hukum pada aras faktual. Hukum terbentuk secara 'taken for granted' atau serta merta dan keberlakuannya didasarkan atas daya paksa (coercive) negara. Dengan demikian hukum menjadi bentuk otoritarian negara dalam melakukan pengelolaan kekuasaannya, karena diluar hukum bukan merupakan hukum.

Positivisme hukum dapat mendorong negara menjadi otoriter, karena 'produksi' hukum dikuasai secara tunggal oleh negara termasuk didalamnya penafsiran terhadap isi hukum demi kepentingan negara. Seperti teijadi dalam setiap konflik hukum antara negara dg masyarakat (warga negara), monopoli penafsiran hukum secara monopolistis dikuasai oleh negara. Dan altematif penafsiran di luar negara terhadap hukum menjadi tabu dan subversif. Dengan dalih menduduki tanah negara tanpa izin atau hak, satuan polisi pamong praja membongkar paksa bangunan yang telah pululan tahun ditempati. Pembokaran tersebut dilakukan sekalipun pemilik bangunan tersebut tergolong taat membayar pajak bumi dan bangunan (PBB), memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP), membayar tagihan listrik dan air atau bahkan memiliki kartu tanda penduduk (KTP).12 Pengaruh positivisme hukum menjadi 'tameng' negara untuk melakukan monopoli penafsiran atas teks peraturan perundang-undangan.

Pemahaman (atas) hukum yang dilakukan oleh aliran positivisme hukum melahirkan 'koreksi' sebagai bentuk upaya untuk melihat hukum dari

10 Theo Huibers, Filsafat Hukum, Penerbit Kanisius, 1995, hal. 42. 11 Darji Darmodihrujo dan Sidharta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, PT. Gramedia

Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hal. 114; Lili Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat Huk:um, PT. Citra Aditya Bakti, 1990, hal. 41.

12 Rikardo Simarmata, Positisme Hukum Tidak Jauh-Jauh dari Kita, Forum Keadilan No. 41, 12 Februari 2006.

71

Juma/1/mu Hukum REFLEKSI HUKUM Edisi Apri/2008

'optik' yang berbeda selain dari aspek normatif 13 Koreksi terhadap positivisme hukum dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang melihat fakta empiris tentang hukum di masyarakat ( empirisme hukum). Masyarakat sebagai 'wahana pertumbuhan' dan 'wahana penerapan' hukum menjadi obyek kajian yang menempatkan hukum tidak berdiri sendiri terpisah dari pengaruh aspek non-hukum. Hukum yang terdiri dari norma-norma yang hams ada (das sol/en) dilihat dalam perkembangannya di masyarakat.

Aliran yang melihat hukum dalam masyarakat meliputi sosiologi hukum dan sociological jurisprudence. Perbedaan diantara keduanya ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

Sosiologi Hukum a. Merupakan cabang sosiologi

yang mempelajari hukum sebagai gejala sosial; 14

b. Mempelajari pengaruh masyarakat kepada hukum dan sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam masyarakat dapat mempengaruhi hukum; 16

C. Pendekatannya dari masyarakat kehukum18

d. Berusaha menciptakan ilmu mengenai suatu ilmu mengenai kehidupan sosial sebagai suatu keseluruhan dan pembahasannya meliputi bagian terbesar dari sosiolof dan ilmu politik;20

Sociological Jurisprudence a. Merupakan mazhab dari filsafat

hukum yang mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum dan masyarakat dan sebaliknya; 15

b. Berangkat dari ilmu hukum yang mengarahkan refleksinya terhadap masalah-masalah praktis dari ketertiban hukum dengan melakukan penelitian yang bertolak dari lapangan ilmu hukum; 17

C. Pendekatannya dari hukum ke masyarakat; 19

d. Hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat. Dan melakukan pemisahan tegas antara hukum positif (positive law) dan hukum yang hidup (the living lawt

13 Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hal. 39.

14 Lili Rasjidi, op.cit. hal. 47; Darji Darmodiharjo & Shidarta, op.cit. hal. 127. 15 Lili Rasjidi, loc.cit; Johnny Ibrahim, op.cit. hal. 40. 16 Lili Rasjidi, Ibid. 17 Johnny Ibrahim, loc.cit. hal. 40. 18 Lili Rasjidi, op.cit. hal. 47; Darji Darmodihaljo & Shidarta, op.cit. hal. 127. 19 Lili Rasjidi, loc.cit. hal. 48. 20 ibid 21 Darji Darmodiharjo & Shidarta, loc.cit. hal. 128.

I Juma/1/mu Hukum REFLEKS/ HUKUM Edisi Apri/2008

George \Vhitecross member1kan perbedaan antara sosiologi hukum dan socio'togical jurisprudence sebagai berikut~L::

Pound's sociological jurisprudence, should be distinguished from what is now called the sociology of law. The natural confusion caused by the similarityof these terms is an added reason for prefering the name, functional school, as the best description of the work of Pound.

Sociology of Law is defined in many ways. but its main difference from functional jurisprudence is that it attempts to create a science of social life as a whole and to cover a great part of general sociology and political science. The emphasis of the study is on society and law as a mere manisfestation, whereas Pound rather concetrate on law consider society in relation to it.

Sosiologi hukum rnenjadi bagian dari studi sosiologi dan ilmu politik. Karena bertolak dari paradigma ilrnu sosiologi sebagai empiris yang membedakan antara fakta dan norma rnaka gejala hukurn hams rnumi empiris yaitu fakta sosial. Atas hal tersebut, Satjipto Raharjo berpendapat,

"sebagai ilrnu empiris, sosiologi hukurn mengamati bagairnana hukum dengan sekalian karakteristiknya diterapkan dan digunakan dalam dan dipakai oleh masyarakat. Pada saat hukum dijalankan ( dalam rnasyarakat) terjadilah interaksi antara hukurn dan perilaku rnasyarakat yang menggunakannya. Masyarakatpun rnemberikan rnakna-makna sendiri terhadap hukum. Pemaknaan rnasyarakat atau pernaknaan sosial terhadap hukurn rnernperoleh perhatian tersendiri dalarn sosiologi hukum.23

Zaenuddin Ali rnengernukakan karakteristik kajian sosiologi hukum adalah fenornena hukurn di dalam masyarakat dalam rnewujudkan: (i) deskripsi, (ii) penjelasan; (iii) pengungkapan; dan (iv) prediksi.

24

Elaborasi dari karakteristik tersebut antara lain; 1. , sosiologi hukum berusaha untuk rnemberikan deskripsi terhadap

praktek-praktek hukum, 2. sosiologi hukum bertujuan untuk menjelaskan: rnengapa suatu praktik

hukurn di dalam kehidupan sosial masyarakat tetjadi, sebabsebabnya, faktor-faktor apa yang berpengaruh, latar belakangnya,

22 Johnny Ibrahim, loc.cit. hal. 40. 23 Saijipto Raharjo, Sosiologi Hukum - Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah,

Universitas Muhammadiah Surakarta,2002, hal. I 09. 24 Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal. 8.

73

Juma/1/mu Hukum REFLEKSI HUKUM Edisi Apri/2008

'optik' yang berbeda selain dari aspek normatif 13 Koreksi terhadap positivisme hukum dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang melihat fakta empiris tentang hukum di masyarakat ( empirisme hukum). Masyarakat sebagai 'wahana pertumbuhan' dan 'wahana penerapan' hukum menjadi obyek kajian yang menempatkan hukum tidak berdiri sendiri terpisah dari pengaruh aspek non-hukum. Hukum yang terdiri dari norma-norma yang hams ada (das sol/en) dilihat dalam perkembangannya di masyarakat.

Aliran yang melihat hukum dalam masyarakat meliputi sosiologi hukum dan sociological jurisprudence. Perbedaan diantara keduanya ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

Sosiologi Hukum a. Merupakan cabang sosiologi

yang mempelajari hukum sebagai gejala sosial; 14

b. Mempelajari pengaruh masyarakat kepada hukum dan sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam masyarakat dapat mempengaruhi hukum; 16

C. Pendekatannya dari masyarakat kehukum18

d. Berusaha menciptakan ilmu mengenai suatu ilmu mengenai kehidupan sosial sebagai suatu keseluruhan dan pembahasannya meliputi bagian terbesar dari sosiolof dan ilmu politik;20

Sociological Jurisprudence a. Merupakan mazhab dari filsafat

hukum yang mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum dan masyarakat dan sebaliknya; 15

b. Berangkat dari ilmu hukum yang mengarahkan refleksinya terhadap masalah-masalah praktis dari ketertiban hukum dengan melakukan penelitian yang bertolak dari lapangan ilmu hukum; 17

C. Pendekatannya dari hukum ke masyarakat; 19

d. Hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat. Dan melakukan pemisahan tegas antara hukum positif (positive law) dan hukum yang hidup (the living lawt

13 Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hal. 39.

14 Lili Rasjidi, op.cit. hal. 47; Darji Darmodiharjo & Shidarta, op.cit. hal. 127. 15 Lili Rasjidi, loc.cit; Johnny Ibrahim, op.cit. hal. 40. 16 Lili Rasjidi, Ibid. 17 Johnny Ibrahim, loc.cit. hal. 40. 18 Lili Rasjidi, op.cit. hal. 47; Darji Darmodihaljo & Shidarta, op.cit. hal. 127. 19 Lili Rasjidi, loc.cit. hal. 48. 20 ibid 21 Darji Darmodiharjo & Shidarta, loc.cit. hal. 128.

I Juma/1/mu Hukum REFLEKS/ HUKUM Edisi Apri/2008

George \Vhitecross member1kan perbedaan antara sosiologi hukum dan socio'togical jurisprudence sebagai berikut~L::

Pound's sociological jurisprudence, should be distinguished from what is now called the sociology of law. The natural confusion caused by the similarityof these terms is an added reason for prefering the name, functional school, as the best description of the work of Pound.

Sociology of Law is defined in many ways. but its main difference from functional jurisprudence is that it attempts to create a science of social life as a whole and to cover a great part of general sociology and political science. The emphasis of the study is on society and law as a mere manisfestation, whereas Pound rather concetrate on law consider society in relation to it.

Sosiologi hukum rnenjadi bagian dari studi sosiologi dan ilmu politik. Karena bertolak dari paradigma ilrnu sosiologi sebagai empiris yang membedakan antara fakta dan norma rnaka gejala hukurn hams rnumi empiris yaitu fakta sosial. Atas hal tersebut, Satjipto Raharjo berpendapat,

"sebagai ilrnu empiris, sosiologi hukurn mengamati bagairnana hukum dengan sekalian karakteristiknya diterapkan dan digunakan dalam dan dipakai oleh masyarakat. Pada saat hukum dijalankan ( dalam rnasyarakat) terjadilah interaksi antara hukurn dan perilaku rnasyarakat yang menggunakannya. Masyarakatpun rnemberikan rnakna-makna sendiri terhadap hukum. Pemaknaan rnasyarakat atau pernaknaan sosial terhadap hukurn rnernperoleh perhatian tersendiri dalarn sosiologi hukum.23

Zaenuddin Ali rnengernukakan karakteristik kajian sosiologi hukum adalah fenornena hukurn di dalam masyarakat dalam rnewujudkan: (i) deskripsi, (ii) penjelasan; (iii) pengungkapan; dan (iv) prediksi.

24

Elaborasi dari karakteristik tersebut antara lain; 1. , sosiologi hukum berusaha untuk rnemberikan deskripsi terhadap

praktek-praktek hukum, 2. sosiologi hukum bertujuan untuk menjelaskan: rnengapa suatu praktik

hukurn di dalam kehidupan sosial masyarakat tetjadi, sebabsebabnya, faktor-faktor apa yang berpengaruh, latar belakangnya,

22 Johnny Ibrahim, loc.cit. hal. 40. 23 Saijipto Raharjo, Sosiologi Hukum - Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah,

Universitas Muhammadiah Surakarta,2002, hal. I 09. 24 Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal. 8.

73


3. sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris dari suatu peraturan atau pemyataan hukum, sehmgga mampu mempredikst suatu hukum yang sesuai dan/atau tidak sesuai dengan masyarakat tertentu,

4. sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Tingkah laku yang menaati hukum sama-sarna merupakan objek pengamatan yang setaraf. Perhatian yang utama hanyalah memberikan penjelasan terhadap objek yang dipelajari.

Berbeda dengan positivisme hukum, sosiologi hukum tidak melihat hukum itu sebagai peraturan-peraturan, sebagai prosedur, sebagai lembaga-lembaga hukum, melainkan sebagai pola hubungan antar man usia di dalam masyarakat. 25 Bidang kajian sosiologi hukum adalah memberikan penjelasan menfenai seluk-beluk kedudukan dan beketjanya hukum dalam masyarakat.2 Hukum bagi sosiologi hukum dipandang sebagai kenyataan yang terdapat dalam masyarakat sama seperti lembaga ekonomi, politik atau militer.27 Dalam hal mengkaji beketjanya hukum maka masalah efektifitas peraturan hukum (hukum positif dalam pemahaman positivisme hukum) atau apa saja yang berlaku sebagai hukum bagi pihak-pihak yang bersangkutan merupakan salah satu pokok telah hukum secara sosiologis.28

Sosiologi hukum harus dibedakan dengan sociological jurisprudence seperti sudah dikemukakan diatas bahwa titik tolak diantara keduanya berbeda, yaitu (i) sosiolgi hukum dalam penyelidikannya bermula dari masyarakat pada hukum sedangkan (ii) sociological jurisprudence bertolak dari hukum ke rnasyarakat. 29 Sociological jurisprudence mernandang pentingnya hukum yang hidup dalam masyarakat (the living law) yang menjadi hasil dari olah akal dan pengalaman.30

Hanya hukum yang sanggup menghadapi ujian akan dapat hidup terus. Yang menjadi unsur-unsur kekal dalam hukum hanyalah pemyataan-pemyataan akal yang berdiri diatas pengalaman dan diuji oleh pengalaman. Pe:ogalaman dikembangkan oleh akal dan akal diuji oleh pet\galarnan. Tidak ada sesuatu yang dapat bertahan sendiri dalam sistem hukum. Hukum adalah pengalaman yang diatur dan dikembangkan oleh akal, yang diumumkan dengan wibawa oleh badan-badan yang

2~ Satjipto Raharjo, Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial bagi Pengembangan Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 1977, hal.91.

16 Ibid. hal.92. 27 Ibid. hal.93. 18 ibid. hal. 100. 19 Lili Rasjidi, op.cit, hal. 19. 30 Ibid. hal. 48.

74


membuat undang-undang atau mensahkan undang-undang dalam masyarakat yang berorganisasi politik dan dibantu oleh kekuasaan masyarakat.31

Pengujian terhadap hukum oleh akal dan pengalaman menempatkan hukum berada tidak berada pada ruang kosong yang steril. Melainkan hukum menjalani dinamikanya sesuai dengan penemuan-penemuan progresif oleh akal dan pengalaman. Hukum yang sekarang ada meniscayakan mengalami perubahan sebagai konsekuensi penggunaan akal dan pengalaman. Perubahan yang dimaksud baik perubahan yang meniadakan hukum maupun memodifikasi hukum yang disesuaikan dengan penemuan progresif. Hukum yang tiada mengalami siklus pergantian karena sudah tidak compatible dengan keadaan masyarakat.

UU Pemerintah Daerah merupakan salah satu bentuk hukum yang tiada karena tidak sesuai dengan dinamika sosial-politik masyarakat. Semangat sentralisme tidak sejalan (uncompatible) dengan tuntutan masyarakat untuk melakukan desentralisasi sebagai bentuk pelaksanaan otonomi daerah. Sehingga diundangkannya UU No.22/l999 yang menjadi perubahan radikal sekaligus meniadakan undang-undang sebelumnya. Namun dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, tuntutan untuk melakukan modifikasi atau perubahan sebagai sarana perbaikan UU No, 22/1999 mengakibatkan lahimya UU No. 32/2004.

Sociological jurisprudence tetap mengakomodasi lembaga formal yaitu institusi negara sebagai lembaga yang mempunyai legitimasi untuk menghasilkan undang-undang (danlatau hukum). Tetapi penerapan dan pengembangannya diserahkan pada masyarakat untuk memberikan pemaknaan atas substansi hukum. Pemaknaan atas hukum akan berkonsekuensi pada varian interpretasi dan penegakan hukumnya. Berbagai varian interpretasi dan penegakan hukum melahirkan dinamika hukum sesuai dengan kehendak hukum rnasyarakat. Pada titik ini, peran penting dari lembaga formal adalah memberikan penafsiran formal dalam upaya memberikan kepastian hukum.

Judicial review atau constitusional review menjadi langkah untuk 'membangun pagar' interpretasi atas hukum. Uji materiil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar menjadi wahana olah akal dalam melakukan penemuan hukum untuk melihat kesesuaian konsep hukum dalam undang-undang dengan Undang-Undang Dasar. Olah akal menjadi sarana pembentukan hukum apabila pengajuan uji materiil atas undangundang terhadap Undang-Undang Dasar diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Pembentukan hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah

31 Ibid.

75


3. sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris dari suatu peraturan atau pemyataan hukum, sehmgga mampu mempredikst suatu hukum yang sesuai dan/atau tidak sesuai dengan masyarakat tertentu,

4. sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Tingkah laku yang menaati hukum sama-sarna merupakan objek pengamatan yang setaraf. Perhatian yang utama hanyalah memberikan penjelasan terhadap objek yang dipelajari.

Berbeda dengan positivisme hukum, sosiologi hukum tidak melihat hukum itu sebagai peraturan-peraturan, sebagai prosedur, sebagai lembaga-lembaga hukum, melainkan sebagai pola hubungan antar man usia di dalam masyarakat. 25 Bidang kajian sosiologi hukum adalah memberikan penjelasan menfenai seluk-beluk kedudukan dan beketjanya hukum dalam masyarakat.2 Hukum bagi sosiologi hukum dipandang sebagai kenyataan yang terdapat dalam masyarakat sama seperti lembaga ekonomi, politik atau militer.27 Dalam hal mengkaji beketjanya hukum maka masalah efektifitas peraturan hukum (hukum positif dalam pemahaman positivisme hukum) atau apa saja yang berlaku sebagai hukum bagi pihak-pihak yang bersangkutan merupakan salah satu pokok telah hukum secara sosiologis.28

Sosiologi hukum harus dibedakan dengan sociological jurisprudence seperti sudah dikemukakan diatas bahwa titik tolak diantara keduanya berbeda, yaitu (i) sosiolgi hukum dalam penyelidikannya bermula dari masyarakat pada hukum sedangkan (ii) sociological jurisprudence bertolak dari hukum ke rnasyarakat. 29 Sociological jurisprudence mernandang pentingnya hukum yang hidup dalam masyarakat (the living law) yang menjadi hasil dari olah akal dan pengalaman.30

Hanya hukum yang sanggup menghadapi ujian akan dapat hidup terus. Yang menjadi unsur-unsur kekal dalam hukum hanyalah pemyataan-pemyataan akal yang berdiri diatas pengalaman dan diuji oleh pengalaman. Pe:ogalaman dikembangkan oleh akal dan akal diuji oleh pet\galarnan. Tidak ada sesuatu yang dapat bertahan sendiri dalam sistem hukum. Hukum adalah pengalaman yang diatur dan dikembangkan oleh akal, yang diumumkan dengan wibawa oleh badan-badan yang

2~ Satjipto Raharjo, Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial bagi Pengembangan Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 1977, hal.91.

16 Ibid. hal.92. 27 Ibid. hal.93. 18 ibid. hal. 100. 19 Lili Rasjidi, op.cit, hal. 19. 30 Ibid. hal. 48.

74


membuat undang-undang atau mensahkan undang-undang dalam masyarakat yang berorganisasi politik dan dibantu oleh kekuasaan masyarakat.31

Pengujian terhadap hukum oleh akal dan pengalaman menempatkan hukum berada tidak berada pada ruang kosong yang steril. Melainkan hukum menjalani dinamikanya sesuai dengan penemuan-penemuan progresif oleh akal dan pengalaman. Hukum yang sekarang ada meniscayakan mengalami perubahan sebagai konsekuensi penggunaan akal dan pengalaman. Perubahan yang dimaksud baik perubahan yang meniadakan hukum maupun memodifikasi hukum yang disesuaikan dengan penemuan progresif. Hukum yang tiada mengalami siklus pergantian karena sudah tidak compatible dengan keadaan masyarakat.

UU Pemerintah Daerah merupakan salah satu bentuk hukum yang tiada karena tidak sesuai dengan dinamika sosial-politik masyarakat. Semangat sentralisme tidak sejalan (uncompatible) dengan tuntutan masyarakat untuk melakukan desentralisasi sebagai bentuk pelaksanaan otonomi daerah. Sehingga diundangkannya UU No.22/l999 yang menjadi perubahan radikal sekaligus meniadakan undang-undang sebelumnya. Namun dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, tuntutan untuk melakukan modifikasi atau perubahan sebagai sarana perbaikan UU No, 22/1999 mengakibatkan lahimya UU No. 32/2004.

Sociological jurisprudence tetap mengakomodasi lembaga formal yaitu institusi negara sebagai lembaga yang mempunyai legitimasi untuk menghasilkan undang-undang (danlatau hukum). Tetapi penerapan dan pengembangannya diserahkan pada masyarakat untuk memberikan pemaknaan atas substansi hukum. Pemaknaan atas hukum akan berkonsekuensi pada varian interpretasi dan penegakan hukumnya. Berbagai varian interpretasi dan penegakan hukum melahirkan dinamika hukum sesuai dengan kehendak hukum rnasyarakat. Pada titik ini, peran penting dari lembaga formal adalah memberikan penafsiran formal dalam upaya memberikan kepastian hukum.

Judicial review atau constitusional review menjadi langkah untuk 'membangun pagar' interpretasi atas hukum. Uji materiil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar menjadi wahana olah akal dalam melakukan penemuan hukum untuk melihat kesesuaian konsep hukum dalam undang-undang dengan Undang-Undang Dasar. Olah akal menjadi sarana pembentukan hukum apabila pengajuan uji materiil atas undangundang terhadap Undang-Undang Dasar diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Pembentukan hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah

31 Ibid.

75

Jumall/mu Hukum REFLEKSI HUKUM Edisi April 2008

Konstitusi mempunyai legalitas yang sama dengan (produk) undangundang yang dikeluarkan oleh DPR.32

Uji materiil di Mahkamah Konstitusi sebenamya menjadi sarana pengujian olah akal dan pengalaman yang terjadi di sidang-sidang atau rapat-rapat lembaga legislatif. Dimana dalam sidang atau rapat tersebut sebelum dituangkannya konsep-konsep politik atas suatu isu atau masalah ke dalam bahasa hukum terjadi pergumulan politik untuk melakukan agregasi kepentingan. Rumusan bahasa hukum menjadi bentuk pertarungan akal dan pengalaman di antara anggota legislatif.

Hakim dalam pandangan sosiological jurisprudence juga merupakan lembaga formal yang berkuasa untuk membentuk hukum. Bahkan menurut Firman Muntaqo konsep law-nya Roscoe Pond dalam "law as a tool of social engineering" bukan dalam pengertian undang-undang atau aturan yang dibuat oleh eksekutif. Tetapi yang dimaksud dengan law adalah hukum yang dibuat oleh hakim atau putusan hakim (judge made law).33

Dengan demikian, maka menggunakan hukum sebagai sarana rekayasa sosial dengan mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan tanpa dasar berpijak pada nilai-nilai yang dapat disarikan atau diambil dari berbagai keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan bemilai sebagai jurisprudensi (law as judge made law) yang merupakan wahana yang menampung perkembangan nilai-nilai yang ada di masyarakat merupakan tindakan yang sembrono dan tak dapat dipertanggungjawabkan. 34

Dalam konteks Indonesia, mungkinkah kita mengandalkan pembentukan hukum pada hakim yang berada pada lingkungan peradilan yang korup (judicial corruption)? Apabila hakim Mahkamah Agung telah disinyalir dapat melakukan 'jual beli' perkara, bagaimanakah watak hakim-hakim yang berada di aras bawah Mahkamah Agung? Pertanyaan tersebut menjadi sanl bagian dari pekerjaan rumah yang harus segera ditangani untuk membentuk suatu kewibawaan hukum. Satu bagian yang lain adalah melengkapi pandangan positivis para hakim dengan pendekatan yang lebih kontekstual dengan dinamika masyarakat.

Pendekatan yang kontekstual diharapkan dapat menjembatani antara teks tertulis dari hukum positif dengan cita hukum yang tinggal di benak masyarakat dan pemaknaan hukum dari masyarakat yang di gulo wenthah

32 I Pasa 57 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 33 •

Fmnan Muntaqo, op.cit. hal. 166. 34 Ibid. hal. 167.

76

l

I l


dalam kehidupan keseharian. Seperti diungkapkan oleh Kwantjik Saleh dalam melihat konsep perbuatan melawan hukum yang terdapat KUHP,

apa yang tercantum dalam KUHP pasti tidak dapat mengikuti perkembangan jaman. Selalu timbul berbagai perbuatan yang tidak disebut KUHP sebagai tindak pidana, tapi masyarakat merasakan sebagai suatu perbuatan yang merugikan masyarakat dan melawan hukum.35

Masyarakat mempunyai pemaknaan sendiri atas suatu perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan melawan hukum. Untuk itu dibutuhkan positivasi atas pemaknaan hukum oleh masyarakat, dimana langkah tersebut menempatkan hukum (baca: peraturan perundang-undangan) selalu tertinggal dengan dinamika masyarakat. Sebagai ilmu praktis, hukum mempunyai peran untuk melakukan penyelesaian pada masalahmasalah aktual dan · penyelesaiannya tidak dapat didasarkan pada pembacaan terhadap teks hukum (hukum tertulis) semata. Pembacaan teks hukum harus dikembalikan pada dinamika masyarakat yaitu cita hukum dan pemaknaan hukum oleh masyarakat. Menerapkan hukum itu jangan disamakan dengan mengeja pasal-pasal dalam undang-undang, harus ada aspek empati dan sebagainya. 36

Olah akal dan pengalaman menjadi penting dengan mengedepankan pendekatan pasca-displiner. Pendekatan pasca-indispliner memungkinkan pengkaji hukum mengikuti ide dan keterkaitannya kemanapun ide itu mengalir. Kajian yang pasca-indisplisiner mensyaratkan mengikuti pertalian-pertalian yang menjelaskan fenomena-fenomena dan juga kasus:-kasus kongkret di laparangan.37 Hukum yang tidak berada di ruang kosong harus didekati dengan melibatkan multi aspek. Hukum dan ruang sosial terjalin inter-relasi yang saling mempenfiaruhi, dalam hal demikian hukum adalah fakta maupun kaidah sekaligus.

Hukum memiliki sifat normatif yang bertujuan mempengaruhi perilaku manusia, sekaligus dapat dikonstasi dan dipaparkan sebagai data faktual. Pengertian

35 Indriyanto Seno Adji, Analisis Pergeseran Terbatas Fungsi Ajaaran Perbuatan ' Melawan Hukum Materiil dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Terhadap

Penerapan & Perkembangan Yurisprudensi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Pro Justitia Tahun XVII Nomor I Januari 1999, hal. 11.

36 Satiipto Raharjo, Hukum Harus Membaskan diri dari Mengeja Pasal-Pasal, Forum Keadilan No. 48, 2 April2006, hal. 47.

37 Rival Akhmad, Merayakan Pen(displin)an Ilmu Hukum,Forum Keadilan No.49, 9 April 2006, hal. 46-47.

38 Suparto Wijoyo, Hukum Dalam Perspektif System Approach (Sebuah Lensa Optikal Memahami Hukum Sebagai Suatu Sistem), Pro Justitia Tahun XVI Nomor 2 Aprill998, hal.l7-27.

77


Konstitusi mempunyai legalitas yang sama dengan (produk) undangundang yang dikeluarkan oleh DPR.32

Uji materiil di Mahkamah Konstitusi sebenamya menjadi sarana pengujian olah akal dan pengalaman yang terjadi di sidang-sidang atau rapat-rapat lembaga legislatif. Dimana dalam sidang atau rapat tersebut sebelum dituangkannya konsep-konsep politik atas suatu isu atau masalah ke dalam bahasa hukum terjadi pergumulan politik untuk melakukan agregasi kepentingan. Rumusan bahasa hukum menjadi bentuk pertarungan akal dan pengalaman di antara anggota legislatif.

Hakim dalam pandangan sosiological jurisprudence juga merupakan lembaga formal yang berkuasa untuk membentuk hukum. Bahkan menurut Firman Muntaqo konsep law-nya Roscoe Pond dalam "law as a tool of social engineering" bukan dalam pengertian undang-undang atau aturan yang dibuat oleh eksekutif. Tetapi yang dimaksud dengan law adalah hukum yang dibuat oleh hakim atau putusan hakim (judge made law).33

Dengan demikian, maka menggunakan hukum sebagai sarana rekayasa sosial dengan mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan tanpa dasar berpijak pada nilai-nilai yang dapat disarikan atau diambil dari berbagai keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan bemilai sebagai jurisprudensi (law as judge made law) yang merupakan wahana yang menampung perkembangan nilai-nilai yang ada di masyarakat merupakan tindakan yang sembrono dan tak dapat dipertanggungjawabkan. 34

Dalam konteks Indonesia, mungkinkah kita mengandalkan pembentukan hukum pada hakim yang berada pada lingkungan peradilan yang korup (judicial corruption)? Apabila hakim Mahkamah Agung telah disinyalir dapat melakukan 'jual beli' perkara, bagaimanakah watak hakim-hakim yang berada di aras bawah Mahkamah Agung? Pertanyaan tersebut menjadi sanl bagian dari pekerjaan rumah yang harus segera ditangani untuk membentuk suatu kewibawaan hukum. Satu bagian yang lain adalah melengkapi pandangan positivis para hakim dengan pendekatan yang lebih kontekstual dengan dinamika masyarakat.

Pendekatan yang kontekstual diharapkan dapat menjembatani antara teks tertulis dari hukum positif dengan cita hukum yang tinggal di benak masyarakat dan pemaknaan hukum dari masyarakat yang di gulo wenthah

32 I Pasa 57 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 33 •

Fmnan Muntaqo, op.cit. hal. 166. 34 Ibid. hal. 167.

76

l

I l


dalam kehidupan keseharian. Seperti diungkapkan oleh Kwantjik Saleh dalam melihat konsep perbuatan melawan hukum yang terdapat KUHP,

apa yang tercantum dalam KUHP pasti tidak dapat mengikuti perkembangan jaman. Selalu timbul berbagai perbuatan yang tidak disebut KUHP sebagai tindak pidana, tapi masyarakat merasakan sebagai suatu perbuatan yang merugikan masyarakat dan melawan hukum.35

Masyarakat mempunyai pemaknaan sendiri atas suatu perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan melawan hukum. Untuk itu dibutuhkan positivasi atas pemaknaan hukum oleh masyarakat, dimana langkah tersebut menempatkan hukum (baca: peraturan perundang-undangan) selalu tertinggal dengan dinamika masyarakat. Sebagai ilmu praktis, hukum mempunyai peran untuk melakukan penyelesaian pada masalahmasalah aktual dan · penyelesaiannya tidak dapat didasarkan pada pembacaan terhadap teks hukum (hukum tertulis) semata. Pembacaan teks hukum harus dikembalikan pada dinamika masyarakat yaitu cita hukum dan pemaknaan hukum oleh masyarakat. Menerapkan hukum itu jangan disamakan dengan mengeja pasal-pasal dalam undang-undang, harus ada aspek empati dan sebagainya. 36

Olah akal dan pengalaman menjadi penting dengan mengedepankan pendekatan pasca-displiner. Pendekatan pasca-indispliner memungkinkan pengkaji hukum mengikuti ide dan keterkaitannya kemanapun ide itu mengalir. Kajian yang pasca-indisplisiner mensyaratkan mengikuti pertalian-pertalian yang menjelaskan fenomena-fenomena dan juga kasus:-kasus kongkret di laparangan.37 Hukum yang tidak berada di ruang kosong harus didekati dengan melibatkan multi aspek. Hukum dan ruang sosial terjalin inter-relasi yang saling mempenfiaruhi, dalam hal demikian hukum adalah fakta maupun kaidah sekaligus.

Hukum memiliki sifat normatif yang bertujuan mempengaruhi perilaku manusia, sekaligus dapat dikonstasi dan dipaparkan sebagai data faktual. Pengertian

35 Indriyanto Seno Adji, Analisis Pergeseran Terbatas Fungsi Ajaaran Perbuatan ' Melawan Hukum Materiil dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Terhadap

Penerapan & Perkembangan Yurisprudensi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Pro Justitia Tahun XVII Nomor I Januari 1999, hal. 11.

36 Satiipto Raharjo, Hukum Harus Membaskan diri dari Mengeja Pasal-Pasal, Forum Keadilan No. 48, 2 April2006, hal. 47.

37 Rival Akhmad, Merayakan Pen(displin)an Ilmu Hukum,Forum Keadilan No.49, 9 April 2006, hal. 46-47.

38 Suparto Wijoyo, Hukum Dalam Perspektif System Approach (Sebuah Lensa Optikal Memahami Hukum Sebagai Suatu Sistem), Pro Justitia Tahun XVI Nomor 2 Aprill998, hal.l7-27.

77


hukum demikian akan menjadikan hukum sifat dialektis antara fakta dan kaidah, bentuk dan 1s1. Pengkajian hukum menjadi tidak akan berhenti pada antinomi sepihak: bentuk-isi, kaidah-fakta, melainkan berusaha untuk memikirkannya dalam suatu hubungan yang sistemik. 39

Hubungan yang sistemik inilah hukum memperoleh arti yang sebenarnya ketika inter-relasi mendialektiskan hukum baik mewujud dalam pelemahan maupun penguatan hukum. Hukum bukan sekedar perangkat kaidah abstrak-normatif melainkan terdapat keterkaitan dengan latar belakang masyarakat.

Metode Penelitian Hokum: Antara Pendekatan Normatif & Sosiologis

Dikotomi aliran hukum menghasilkan perbedaan dalam melakukan pendekatan atas hukum sebagai obyek kajian. Hukum sebagai obyek kajian keilmuan meniscayakan ditempuhnya metode atau prosedur atas hukum. Untuk itu kaidah-kaidah keilmuan dalam melakukan kajian (baca: penelitian hukum) berguna untuk menjaga wibawa hukum sebagai sebuah displin ilmu. Bambang Sunggono dengan mengutip pendapatnya Soeijono Soekanto mendefinisikan penelitian hukum adalah;

suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.40

Definisi penelitian hukum yang demikian masih terpengaruh dengan paradigma hukum dari aliran positivisme hukum. Penelitian hukum ditujukan untuk mengusahakan pemecahan atau solusi permasalahanpermasalahap hukum menempatkan hukum sebagai ilmu praktis. Padahal mengacu pa'da karakteristik sosiologi hukum yang hanya memberikan deskripsi atas praktek hukum di masyarakat tanpa melakukan penilaian hukum.

Morris L.Cohen sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan penelitian hukum atau legal research is the process of finding the law that governs activities in human societies. It involves locating both the rules which are enforced by the states and

39 Ibid. 40 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta,

1997, hal. 39.

78

I 1


commentaries which explain or analyses these rules.41 Definisi yang dikemukakan oleh Morris L.Cohen nampaknya mampu 'merangkul' dikotomi aliran hukum baik positivisme hukum dan empirisme hukum. Frasa 'the rules which are enforced by the states' menjadi pemaknaan hukum yang dipengaruhi pemikiran positivisme hukum. Sedangkan frasa 'commentaries which explain or analyses these rules' ini merepresentasi pemikiran empirisme hukum yaitu komentar yang menjelaskan atau menganalisis hukum berdasarkan bekeijanya hukum (baca: peraturan perundang-undangan) di masyarakat.

Hutchinson membedakan penelitian hukum menjadi 4 (empat) tipe, yaitu;42

Doctrinal research: research which provides a systematic exposition of the rules governing a particular legal category, analyses the relationship between rules, explain areas of difficulty and, perhaps, predicts future development.

Reform-Oriented Research: research which intensively evaluates the relationship the adequancy of existing rules and which recommends changes to any rules found wanting.

Theoretical Research: research which foster a more complete understanding of the conceptual bases of legal principles and combined efffects of a range of rules and procedures that touch on a particular area of activity.

Fundamental Research: research designed to secure a deeper understanding of law as a social phenomenon, including research on the historical, philosophical, linguistic, economic, social or political implication.

Wacana 'perang' aliran hukum berimbas pada dikotomi atau keterpisahan metode dalam melakukan kajian hukum atau penelitian hukum. Dari klasifikasi penelitian hukum Hutchinson dimaksudkan untuk penggunaan oleh para lawyer dalam memenuhi kebutuhan praktis yaitu permasalahan hukum yang sedang dihadapi di depan pengadilan.

Di Indonesia, muncul karakteristik penelitian hukum dalam mengkaji hukum sebagai obyek yaitu metode penelitian normatif dan sosiologis.43

Soetandyo Wignjosoebroto membagi penelitian hukum menjadi dua yaitu

41 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenada Media,Jakarta, 2005, hal. 29. 42 Peter Mahmud Marjuki, op.cit. Hal. 32. 43 Ibid. Hal. 42.

79


hukum demikian akan menjadikan hukum sifat dialektis antara fakta dan kaidah, bentuk dan 1s1. Pengkajian hukum menjadi tidak akan berhenti pada antinomi sepihak: bentuk-isi, kaidah-fakta, melainkan berusaha untuk memikirkannya dalam suatu hubungan yang sistemik. 39

Hubungan yang sistemik inilah hukum memperoleh arti yang sebenarnya ketika inter-relasi mendialektiskan hukum baik mewujud dalam pelemahan maupun penguatan hukum. Hukum bukan sekedar perangkat kaidah abstrak-normatif melainkan terdapat keterkaitan dengan latar belakang masyarakat.

Metode Penelitian Hokum: Antara Pendekatan Normatif & Sosiologis

Dikotomi aliran hukum menghasilkan perbedaan dalam melakukan pendekatan atas hukum sebagai obyek kajian. Hukum sebagai obyek kajian keilmuan meniscayakan ditempuhnya metode atau prosedur atas hukum. Untuk itu kaidah-kaidah keilmuan dalam melakukan kajian (baca: penelitian hukum) berguna untuk menjaga wibawa hukum sebagai sebuah displin ilmu. Bambang Sunggono dengan mengutip pendapatnya Soeijono Soekanto mendefinisikan penelitian hukum adalah;

suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.40

Definisi penelitian hukum yang demikian masih terpengaruh dengan paradigma hukum dari aliran positivisme hukum. Penelitian hukum ditujukan untuk mengusahakan pemecahan atau solusi permasalahanpermasalahap hukum menempatkan hukum sebagai ilmu praktis. Padahal mengacu pa'da karakteristik sosiologi hukum yang hanya memberikan deskripsi atas praktek hukum di masyarakat tanpa melakukan penilaian hukum.

Morris L.Cohen sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan penelitian hukum atau legal research is the process of finding the law that governs activities in human societies. It involves locating both the rules which are enforced by the states and

39 Ibid. 40 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta,

1997, hal. 39.

78

I 1


commentaries which explain or analyses these rules.41 Definisi yang dikemukakan oleh Morris L.Cohen nampaknya mampu 'merangkul' dikotomi aliran hukum baik positivisme hukum dan empirisme hukum. Frasa 'the rules which are enforced by the states' menjadi pemaknaan hukum yang dipengaruhi pemikiran positivisme hukum. Sedangkan frasa 'commentaries which explain or analyses these rules' ini merepresentasi pemikiran empirisme hukum yaitu komentar yang menjelaskan atau menganalisis hukum berdasarkan bekeijanya hukum (baca: peraturan perundang-undangan) di masyarakat.

Hutchinson membedakan penelitian hukum menjadi 4 (empat) tipe, yaitu;42

Doctrinal research: research which provides a systematic exposition of the rules governing a particular legal category, analyses the relationship between rules, explain areas of difficulty and, perhaps, predicts future development.

Reform-Oriented Research: research which intensively evaluates the relationship the adequancy of existing rules and which recommends changes to any rules found wanting.

Theoretical Research: research which foster a more complete understanding of the conceptual bases of legal principles and combined efffects of a range of rules and procedures that touch on a particular area of activity.

Fundamental Research: research designed to secure a deeper understanding of law as a social phenomenon, including research on the historical, philosophical, linguistic, economic, social or political implication.

Wacana 'perang' aliran hukum berimbas pada dikotomi atau keterpisahan metode dalam melakukan kajian hukum atau penelitian hukum. Dari klasifikasi penelitian hukum Hutchinson dimaksudkan untuk penggunaan oleh para lawyer dalam memenuhi kebutuhan praktis yaitu permasalahan hukum yang sedang dihadapi di depan pengadilan.

Di Indonesia, muncul karakteristik penelitian hukum dalam mengkaji hukum sebagai obyek yaitu metode penelitian normatif dan sosiologis.43

Soetandyo Wignjosoebroto membagi penelitian hukum menjadi dua yaitu

41 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenada Media,Jakarta, 2005, hal. 29. 42 Peter Mahmud Marjuki, op.cit. Hal. 32. 43 Ibid. Hal. 42.

79


penelitian doktrinal dan non doktrinal.44 Pertama, penelitian dokrinal terdiri dari (i) penelitian yang berusaha inventarisasi hukum positif; penelitian yang berupa usaha penemuan asas-asas dasar falsafah (dogma atau doktrin) hukum positif; (iii) penelitian yang berupa usaha penemuan hukum in concreto yang layak diterapkan untuk menyelesaikan suatu perkara hukum tertentu. Kedua, penelitian non doktrinal, yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Soetandyo mengklasifikasikan penelitian non doktrinal sebagai socio legal research.

Mengikuti model pengklasifikasian Hutchinson maka penelitian yang bersifat sosio-legal termasuk dalam penelitian tipe fundamental research.

45 Peter Mahmud Marzuki lebih jauh berpendapat bahwa apabila

dilihat dari segi keilmuan hukum yang bersifat preskriptif, fundamental research berada di luar penelitian hukum karena objek kajiannya adalah masalah hukum sebagai gejala sosial dan bukan hukum sebagai norma sosial.

46 Dengan demikian dimungkinkan penelitian hukum yang melihat

hukum sebagai gejala sosial, yaitu hukum dalam kenyataan di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Penelitian hukum yang demikian menjadi fokus dari sosiological jurisprudence, yaitu;

(i) the study of the actual social effects of legal institution and legal doctrines; (ii) the sociological study conection with the legal study in preparation for legislation; (iii) the study of them means of making legal rules effective; (iv) a means toward the end last considered is legal history: that is study not merely if how doctrines have evolve and developed considered solely as jural materials, but of what social effects the doctrine of the the law have produced in the past and how they have produced them; (v) another point is the importance of reasonable and just solution of individual causes: (vi) toward which the foregping point are but some of the means is to make effort more effective in achieving the purposes oflaw.47

44 Ibid. Hal. 43. Penyebutan 'Indonesia' untuk menunjukkan bahwa dikotomi penelitian hukum hanya mungkin terjadi di Indonesia. Karena menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa dikotomi penelitian hukum, normatif dan sosiologis merupakan penyesatan karena tidak mempunyai dasar berpijak. Bahkan beliau menyatakan bahwa yang membuat dikotomi semacam itu tidak paham akan ilmu hukum (Peter Mahmud Marjuki, loc.cit. hal, 33)

45 Ibid. 46 Ibid. 47

Saljipto Raharjo, op.cit, hal. 82-83.

80

l

I

I I 1


Pandangan bahwa mempelajari hukum dengan melihatnya secara normatif atau dogmatis tidak akan mampu memenuhi kuahfikas1 pendidikan keilmuan merupakan pandangan yang mengi~ginkan hukum dijadikan disiplin ilmu yang empiris. Dengan menguttp pendapatnya Sunatjati Hartono, Johnny Ibrahim mengemukakan bahwa,48

para satjana hukum memendam rasa khawatir, jika suatu penelitian hukum tidak menggunakan model peneliti~ sosial, maka basil penelitian mereka kurang obyekttf karena tidak diukur secara kuantitatif dan empiris.

Dengan pendekatan yuridis-empiris diarahkan untuk mempelajarJ fenomena sosial dalam masyarakat yang tampak aspek hukumnya. Sosiologi hukum dan ilmu empiris lainnya akan menempatkan kembali konstruksi hukum yang abstrak ke dalam struktur sosial yang ada sehingga menjadi lembaga yang utuh dan realistis.50 .. Pemyat~ Zaenuddin Ali senada dengan yang dikemukakan oleh SatJipto RahaiJo bahwa,

............ suatu karakteristik penting dari pendekatan sosiologi hukum terhadap obyeknya. Ia (sosiologi hukum, penulis) tidak berhenti pada dan menerima rumusan (formal) Undang-Undang melainkan memperhatikan faktor manusia secara lebih penuh. Memperhatikan manusianya berarti melihat apa yang dilakukannya dan dengan demikian sosiologi hukum pada akhim?'a memperhatikan variabel perlaku (behaviour), yattu perilaku hakim, jaksa, advokat, dan lain-lain pihak pengadilan. Barangkali hal ini merupakan salah satu karakteristik yang mendasar yang memberi cap kepada metode sosiologi hukum.

Selain metode penelitian sosiologis yang menekankan pada (bekerj~ra) hukum dalam realitas sosial atau masyarakat, terdapat metode penebttan normatif. Penelitian hukum normatif yang dipahami hanya sebagai penelitian terhadap tek~ hukum semata atau hanya

51 mela~an

kajianlanalisis atas buny1 peraturan perundang-undangan. Penehtlan yang demikian berarti melakukan p.ered~~ian atas pe~eliti~n .hukum normatif yang merupakan perbuatan ttdak btjaksana dan ttdak tlmtah dan mencerminkan kedangkalan pengetahuan hukum. 52

48 Johnny Ibrahim, op.cit. hal. 61. 49 Zaenuddin Ali, op.cit. hal. 13. 50 Ibid. hal. 14. 51 Johnny Ibrahim, op.cit., hal. 24. 52 Ibid.

81


penelitian doktrinal dan non doktrinal.44 Pertama, penelitian dokrinal terdiri dari (i) penelitian yang berusaha inventarisasi hukum positif; penelitian yang berupa usaha penemuan asas-asas dasar falsafah (dogma atau doktrin) hukum positif; (iii) penelitian yang berupa usaha penemuan hukum in concreto yang layak diterapkan untuk menyelesaikan suatu perkara hukum tertentu. Kedua, penelitian non doktrinal, yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Soetandyo mengklasifikasikan penelitian non doktrinal sebagai socio legal research.

Mengikuti model pengklasifikasian Hutchinson maka penelitian yang bersifat sosio-legal termasuk dalam penelitian tipe fundamental research.

45 Peter Mahmud Marzuki lebih jauh berpendapat bahwa apabila

dilihat dari segi keilmuan hukum yang bersifat preskriptif, fundamental research berada di luar penelitian hukum karena objek kajiannya adalah masalah hukum sebagai gejala sosial dan bukan hukum sebagai norma sosial.

46 Dengan demikian dimungkinkan penelitian hukum yang melihat

hukum sebagai gejala sosial, yaitu hukum dalam kenyataan di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Penelitian hukum yang demikian menjadi fokus dari sosiological jurisprudence, yaitu;

(i) the study of the actual social effects of legal institution and legal doctrines; (ii) the sociological study conection with the legal study in preparation for legislation; (iii) the study of them means of making legal rules effective; (iv) a means toward the end last considered is legal history: that is study not merely if how doctrines have evolve and developed considered solely as jural materials, but of what social effects the doctrine of the the law have produced in the past and how they have produced them; (v) another point is the importance of reasonable and just solution of individual causes: (vi) toward which the foregping point are but some of the means is to make effort more effective in achieving the purposes oflaw.47

44 Ibid. Hal. 43. Penyebutan 'Indonesia' untuk menunjukkan bahwa dikotomi penelitian hukum hanya mungkin terjadi di Indonesia. Karena menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa dikotomi penelitian hukum, normatif dan sosiologis merupakan penyesatan karena tidak mempunyai dasar berpijak. Bahkan beliau menyatakan bahwa yang membuat dikotomi semacam itu tidak paham akan ilmu hukum (Peter Mahmud Marjuki, loc.cit. hal, 33)

45 Ibid. 46 Ibid. 47

Saljipto Raharjo, op.cit, hal. 82-83.

80

l

I

I I 1


Pandangan bahwa mempelajari hukum dengan melihatnya secara normatif atau dogmatis tidak akan mampu memenuhi kuahfikas1 pendidikan keilmuan merupakan pandangan yang mengi~ginkan hukum dijadikan disiplin ilmu yang empiris. Dengan menguttp pendapatnya Sunatjati Hartono, Johnny Ibrahim mengemukakan bahwa,48

para satjana hukum memendam rasa khawatir, jika suatu penelitian hukum tidak menggunakan model peneliti~ sosial, maka basil penelitian mereka kurang obyekttf karena tidak diukur secara kuantitatif dan empiris.

Dengan pendekatan yuridis-empiris diarahkan untuk mempelajarJ fenomena sosial dalam masyarakat yang tampak aspek hukumnya. Sosiologi hukum dan ilmu empiris lainnya akan menempatkan kembali konstruksi hukum yang abstrak ke dalam struktur sosial yang ada sehingga menjadi lembaga yang utuh dan realistis.50 .. Pemyat~ Zaenuddin Ali senada dengan yang dikemukakan oleh SatJipto RahaiJo bahwa,

............ suatu karakteristik penting dari pendekatan sosiologi hukum terhadap obyeknya. Ia (sosiologi hukum, penulis) tidak berhenti pada dan menerima rumusan (formal) Undang-Undang melainkan memperhatikan faktor manusia secara lebih penuh. Memperhatikan manusianya berarti melihat apa yang dilakukannya dan dengan demikian sosiologi hukum pada akhim?'a memperhatikan variabel perlaku (behaviour), yattu perilaku hakim, jaksa, advokat, dan lain-lain pihak pengadilan. Barangkali hal ini merupakan salah satu karakteristik yang mendasar yang memberi cap kepada metode sosiologi hukum.

Selain metode penelitian sosiologis yang menekankan pada (bekerj~ra) hukum dalam realitas sosial atau masyarakat, terdapat metode penebttan normatif. Penelitian hukum normatif yang dipahami hanya sebagai penelitian terhadap tek~ hukum semata atau hanya

51 mela~an

kajianlanalisis atas buny1 peraturan perundang-undangan. Penehtlan yang demikian berarti melakukan p.ered~~ian atas pe~eliti~n .hukum normatif yang merupakan perbuatan ttdak btjaksana dan ttdak tlmtah dan mencerminkan kedangkalan pengetahuan hukum. 52

48 Johnny Ibrahim, op.cit. hal. 61. 49 Zaenuddin Ali, op.cit. hal. 13. 50 Ibid. hal. 14. 51 Johnny Ibrahim, op.cit., hal. 24. 52 Ibid.

81

Jurnal 1/mu Hukum REFLEKSI HUKUM Edisi April 2008

Penelitian hukum nommtif bertolak dari pemahaman terhadap ilmu hukum sebagat 1lmu tentang katdah (norma): · llmu tentang katdah bersifat preskriptif dan terapan yang selalu berkaitan dengan apa yang seyogyanya atau apa yang seharusnya seperi tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan normanorma hukum.54 Metode penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. 55 Logika keilmuan yang ajeg dalam penelitian hukum nommtif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif yaitu ilmu hukum yang obyeknya hukum itu sendiri.56

Terdapat berbagai pendekatan penelitian hukum normatif sebagai mana dikemukakan oleh Johnny Ibrahim57 dan Peter Marzuki58

, yaitu antara la\n:

Johnny Ibrahim Pendekatan perundang-undangan (statute approach) Pendekatan konsep (conceptual approach)

Peter Marzuki Pendekatan undang-undang (statute approach) Pendekatan kasus (case approach)

Pendekatan approach)

analitis (analitycal Pendekatan historis (historical

Pendekatan perbandingan (comparative approach) Pendekatan historis (historical approach) Pendekatan filsafat (philosophical approach) Pendekatan kasus (case aeproach)

approach) Pendekatan approach) Pendekatan approach)

komparatif (comparative

konseptual (conceptual

Peter Marzuki tidak memasukkan pendekatan filsafat dan pendekatan analitis sebagai pendekatan penelitian hukum normatif. Dari kedua ahli tersebut terdapat 'kesamaan' pemikiran dalam penelitian hukum normatif yaitu bahwa tidak dikenal istilah hipotesis, variabel bebas atau variabel terikat, data, sam pel a tau anal isis kualitatif maupun kuantitatif. 59 Dimana beberapa isjilah tersebut sering ditemukan pada metode penelitian sosiologi hukum. Bahkan Johnny Ibrahim menambahkan,

53 Johnny Ibrahim, loc.cit. hal. 50. 54 Peter Marzuki, op.cit. hal.22 & 26. 55 Johnny Ibrahim, op.cit. hal. 57. 56 Ibid. '

7 Ibid. hal. 299-322. 58 Peter Marzuki, op.cit. hal. 94-139 59 Ibid. hal. 89; Johny Ibrahim, op.cit. hal. 270-271.

R2

1 Jurnal 1/mu Hukum REFLEKSI HUKUM Edisi April 2008

Dalam penelitian normatif (pure legal). istilah-istilah sepeni sumber data, tehmk pengumpulan data, anahst~

data, serta perumusan masalah dalam kalimat tanya seperti bagaimana atau seberapa efekt(f, dan seberapa jauh adalah ex post sehingga istilah-istilah tersebut bermakna empms. Penerapannya dalam suatu penelitian memerlukan alat-alat ukur dan harus melewati tahap pengujian-pengujian yang biasa digunakan dalam format penelitian ilmu sosial. Dalam format penelitian normatif, istilah-istilah yang bersifat empms tersebut harus dihindari oleh peneliti.60

Bertolak dari pendapat diatas pertanyaan yang dapat dikemukakan berkaitan dengan (metode) penelitian hukum di FH UKSW adalah mengapa istilah-istilah tersebut masih digunakan dalam penulisan hukum (baca: skripsi) di FH UKSW? Argumentasi yang dapat dikemukakan adalah bahwa terminologi data atau tehnik pengumpulan data menjadi ciri atau karakteristik (metode) penelitian sosiologis, dan hal tersebut sah apabila diterapkan secara konsisten untuk mengetahui bekerjanya hukum dalam masyarakat. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana apabila istilah tersebut (data dan tehnik pengumpulan data) digunakan dalam metode penelitian hukum normatif? Apakah penggunaan tersebut merupakan bentuk inkonsistensi dalam penerapan metode penelitian ataukah merupakan 'karakteristik' dari metode penelitian hukum yang sedang dikembangkan oleh FH UKSW?

Konsisten dalam Inkonsistensi Metode Penelitian Hokum di FH UKSW (Studi Atas Proposal Penelitian Mahasiswa FH UKSW)

Belajar hukum di Perguruan Tinggi yang didominasi oleh wacana 'perang' aliran akan mengalami titik kulminasi pada saat mahasiswa melakukan penyelesaian tugas akhir (skripsi). Dan kecenderungan penulisan penyelesaian tugas akhir dipengaruhi oleh wacana 'perang' aliran telah menimbulkan sesat pikir dalam melakukan pilihan metode penelitian hukum. Sesat pikir tersebut termanifestasi dalam pencampuradukkan antara berpikir positivis dan empiris. Metode penelitian hukum yang digunakan oleh mahasiswa cenderung menjadi 'sinkretisme' aliran positivis dan empiris. Artinya dalam metode penelitian hukum masih ditemukan menggabungkan dua aliran dalam satu penelitian.

Meskipun bukan suatu kesalahan absolut apabila, dalam penulisan tugas akhir tersebut konsisten terhadap sinkretisme aliran dalam melakukan

60 Ibid.

83

Jurnal 1/mu Hukum REFLEKSI HUKUM Edisi April 2008

Penelitian hukum nommtif bertolak dari pemahaman terhadap ilmu hukum sebagat 1lmu tentang katdah (norma): · llmu tentang katdah bersifat preskriptif dan terapan yang selalu berkaitan dengan apa yang seyogyanya atau apa yang seharusnya seperi tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan normanorma hukum.54 Metode penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. 55 Logika keilmuan yang ajeg dalam penelitian hukum nommtif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif yaitu ilmu hukum yang obyeknya hukum itu sendiri.56

Terdapat berbagai pendekatan penelitian hukum normatif sebagai mana dikemukakan oleh Johnny Ibrahim57 dan Peter Marzuki58

, yaitu antara la\n:

Johnny Ibrahim Pendekatan perundang-undangan (statute approach) Pendekatan konsep (conceptual approach)

Peter Marzuki Pendekatan undang-undang (statute approach) Pendekatan kasus (case approach)

Pendekatan approach)

analitis (analitycal Pendekatan historis (historical

Pendekatan perbandingan (comparative approach) Pendekatan historis (historical approach) Pendekatan filsafat (philosophical approach) Pendekatan kasus (case aeproach)

approach) Pendekatan approach) Pendekatan approach)

komparatif (comparative

konseptual (conceptual

Peter Marzuki tidak memasukkan pendekatan filsafat dan pendekatan analitis sebagai pendekatan penelitian hukum normatif. Dari kedua ahli tersebut terdapat 'kesamaan' pemikiran dalam penelitian hukum normatif yaitu bahwa tidak dikenal istilah hipotesis, variabel bebas atau variabel terikat, data, sam pel a tau anal isis kualitatif maupun kuantitatif. 59 Dimana beberapa isjilah tersebut sering ditemukan pada metode penelitian sosiologi hukum. Bahkan Johnny Ibrahim menambahkan,

53 Johnny Ibrahim, loc.cit. hal. 50. 54 Peter Marzuki, op.cit. hal.22 & 26. 55 Johnny Ibrahim, op.cit. hal. 57. 56 Ibid. '

7 Ibid. hal. 299-322. 58 Peter Marzuki, op.cit. hal. 94-139 59 Ibid. hal. 89; Johny Ibrahim, op.cit. hal. 270-271.

R2

1 Jurnal 1/mu Hukum REFLEKSI HUKUM Edisi April 2008

Dalam penelitian normatif (pure legal). istilah-istilah sepeni sumber data, tehmk pengumpulan data, anahst~

data, serta perumusan masalah dalam kalimat tanya seperti bagaimana atau seberapa efekt(f, dan seberapa jauh adalah ex post sehingga istilah-istilah tersebut bermakna empms. Penerapannya dalam suatu penelitian memerlukan alat-alat ukur dan harus melewati tahap pengujian-pengujian yang biasa digunakan dalam format penelitian ilmu sosial. Dalam format penelitian normatif, istilah-istilah yang bersifat empms tersebut harus dihindari oleh peneliti.60

Bertolak dari pendapat diatas pertanyaan yang dapat dikemukakan berkaitan dengan (metode) penelitian hukum di FH UKSW adalah mengapa istilah-istilah tersebut masih digunakan dalam penulisan hukum (baca: skripsi) di FH UKSW? Argumentasi yang dapat dikemukakan adalah bahwa terminologi data atau tehnik pengumpulan data menjadi ciri atau karakteristik (metode) penelitian sosiologis, dan hal tersebut sah apabila diterapkan secara konsisten untuk mengetahui bekerjanya hukum dalam masyarakat. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana apabila istilah tersebut (data dan tehnik pengumpulan data) digunakan dalam metode penelitian hukum normatif? Apakah penggunaan tersebut merupakan bentuk inkonsistensi dalam penerapan metode penelitian ataukah merupakan 'karakteristik' dari metode penelitian hukum yang sedang dikembangkan oleh FH UKSW?

Konsisten dalam Inkonsistensi Metode Penelitian Hokum di FH UKSW (Studi Atas Proposal Penelitian Mahasiswa FH UKSW)

Belajar hukum di Perguruan Tinggi yang didominasi oleh wacana 'perang' aliran akan mengalami titik kulminasi pada saat mahasiswa melakukan penyelesaian tugas akhir (skripsi). Dan kecenderungan penulisan penyelesaian tugas akhir dipengaruhi oleh wacana 'perang' aliran telah menimbulkan sesat pikir dalam melakukan pilihan metode penelitian hukum. Sesat pikir tersebut termanifestasi dalam pencampuradukkan antara berpikir positivis dan empiris. Metode penelitian hukum yang digunakan oleh mahasiswa cenderung menjadi 'sinkretisme' aliran positivis dan empiris. Artinya dalam metode penelitian hukum masih ditemukan menggabungkan dua aliran dalam satu penelitian.

Meskipun bukan suatu kesalahan absolut apabila, dalam penulisan tugas akhir tersebut konsisten terhadap sinkretisme aliran dalam melakukan

60 Ibid.

83

Juma/1/mu Hukum REFLEKS/ HUKUM Edisi April 2008

kajian hukum yang sedang diteliti. Karena anti-konsistensi 1m membutuhkan pengetahuan yang mumpuni untuk mengelaborasi kedua aliran tersebut dalam satu penelitian hukum. Dan bagi para pengikut masing-masing aliran dapat menganggap metode penelitian hukum yang digunakan mahasiswa sebagai sesuatu yang ridiculous, karena pertama, ada beberapa terminologi yang tidak dikenal dalam salah satu aliran tetapi digunakan oleh aliran yang lain. Kedua, bahwa dari kedua aliran tersebut memiliki standpoint yang berbeda dalam melihat hukum sebagai objek kajian. Berkaitan dengan difference standpoint maka sinkretisme menjadi sesuatu yang tidak masuk akal (unreasonable) untuk dilakukan dalam satu penelitian dan hanya akan melahirkan absurditas penelitian hukum.

Paparan kemudian dari tulisan ini hendak menunjukkan adanya sinkretisme metode penelitian hukum yang terjadi di FH UKSW, khususnya dalam penulisan proposal penelitian (lihat Iampi ran). Upaya untuk menunjukkan sinkretisme metode penelitian hukum ini bertujuan agar lahir konsistensi ketika menggunakan salah satu aliran hukum. Konsistensi ini menjadi bentuk komitmen untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran hukum yang bertolak dari masing-masing aliran hukum tanpa itikad untuk melakukan penghakiman terhadap 'kebenaran' atau keilmiahan dari setiap aliran hukum. Karena seperti dikemukakan diatas bahwa hukum adalah fakta sosial dan kaidah atau norma sekaligus. Sehingga upaya pembenaran terhadap masing-masing standpoint akan menghilangkan salah satu sisi penting dari hukum dan pada saat itu hukum akan kehilangan jati dirinya.

Pertama, secara bersamaan digunakan metode penelitian hukum dan jenis penelitian yang berbeda aliran. Misalnya metode penelitian hukumnya menggunakan yuridis-normatif, tetapi jenis penelitiannya adalah deskriptif atau eksploratif. Bahwa hukum yang dikaji berdasarkan pendekatan normatif melihat hukum sebagai norma atau ilmu yang menelaah hukum sebagai kaidah atau sistem-sistem kaidah, dogmatik hukum atav sistematik hukum.61 Konsekuensi metode pendekatan yang demikian idalah (i) yang menjadi obyek adalah hukum yang terutama terdiri atas kumpulan peraturan-peraturan hukum yang tampaknya bercampur aduk merupakan chaos: tidak terbilang banyaknya peraturan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan setiap tahun. (ii) Hukum dipandang dalam perspektifintemal (dari dalam).62

Kedua, dalam hal bahan-bahan hukum yang digunakan dalam sub judul "pengumpulan data" menghasilkan kerancuan dalam penggunaan metode penelitian hukum. Istilah "data" dalam metode penelitian normatif tidak

61 Johnny Ibrahim, op.cit. hal. 57. 62 Ibid. hal. 58.

84

Jurna/1/mu Hukum REFLEKSI HUKUM Edisi April 2008

rlikrnal d:m hanv:l rlikenal dalam nenelitian vang: bercorak sosiologis.63

Dalam penelitia~ normatif digunakan istilah bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder, selain bahan-bahan non hukum.

64

Agar konsistensi dalam (metode) penelitian hukum terjadi maka (i) apabila metode yang digunakan adalah yuridis-sosiologis dapat menggunakan istilah data dan (ii) peneliti (baca: mahasiswa) mencantumkan sumber acuan- bahan pustaka- yang digunakan dalam menggunakan istilah terse but. Yang terakhir berguna untuk mengetahui sumber acuan yang digunakan ditengah beragamnya sumber acuan tentang metode penelitian hukum yang mungkin membingungkan para mahasiswa.

Ketiga, inkonsistensi dalam menentukan pilihan antara metode dan jenis penelitian menghasilkan kerancuan dalam menempatkan unit-unit amatan dan analisis. Terminologi unit amatan dan unit analisis mungkin khas (metode) penelitian hukum di FH UKSW. Namun berkaitan dengan inkonsistensi pilihan sering kali mahasiswa mengalami kesalahan dalam meletakkan 'obyek' unit amatan dan analisis. Misalnya metode penelitian hukumnya normatif tetapi unit analisisnya bukan peraturan perundangundangan melainkan lembaga pemerintahan. Padahal unit amatan dan analisis dapat menjadi 'batasan' dalam melakukan kajian hukum terhadap suatu masalah atau isu hukum tertentu.

63 Peter Marzuki, op.cit. hal.36; Johnny Ibrahim, op.cit. hal, 268. 64 Peter Marzuki, op.cit. hal. 141 & 163. Bahan hukum primer merupakan bahan

hukum yang bersifat otoritatif yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah se11_1ua publikasi ten tang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resm1.

Juma/1/mu Hukum REFLEKS/ HUKUM Edisi April 2008

kajian hukum yang sedang diteliti. Karena anti-konsistensi 1m membutuhkan pengetahuan yang mumpuni untuk mengelaborasi kedua aliran tersebut dalam satu penelitian hukum. Dan bagi para pengikut masing-masing aliran dapat menganggap metode penelitian hukum yang digunakan mahasiswa sebagai sesuatu yang ridiculous, karena pertama, ada beberapa terminologi yang tidak dikenal dalam salah satu aliran tetapi digunakan oleh aliran yang lain. Kedua, bahwa dari kedua aliran tersebut memiliki standpoint yang berbeda dalam melihat hukum sebagai objek kajian. Berkaitan dengan difference standpoint maka sinkretisme menjadi sesuatu yang tidak masuk akal (unreasonable) untuk dilakukan dalam satu penelitian dan hanya akan melahirkan absurditas penelitian hukum.

Paparan kemudian dari tulisan ini hendak menunjukkan adanya sinkretisme metode penelitian hukum yang terjadi di FH UKSW, khususnya dalam penulisan proposal penelitian (lihat Iampi ran). Upaya untuk menunjukkan sinkretisme metode penelitian hukum ini bertujuan agar lahir konsistensi ketika menggunakan salah satu aliran hukum. Konsistensi ini menjadi bentuk komitmen untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran hukum yang bertolak dari masing-masing aliran hukum tanpa itikad untuk melakukan penghakiman terhadap 'kebenaran' atau keilmiahan dari setiap aliran hukum. Karena seperti dikemukakan diatas bahwa hukum adalah fakta sosial dan kaidah atau norma sekaligus. Sehingga upaya pembenaran terhadap masing-masing standpoint akan menghilangkan salah satu sisi penting dari hukum dan pada saat itu hukum akan kehilangan jati dirinya.

Pertama, secara bersamaan digunakan metode penelitian hukum dan jenis penelitian yang berbeda aliran. Misalnya metode penelitian hukumnya menggunakan yuridis-normatif, tetapi jenis penelitiannya adalah deskriptif atau eksploratif. Bahwa hukum yang dikaji berdasarkan pendekatan normatif melihat hukum sebagai norma atau ilmu yang menelaah hukum sebagai kaidah atau sistem-sistem kaidah, dogmatik hukum atav sistematik hukum.61 Konsekuensi metode pendekatan yang demikian idalah (i) yang menjadi obyek adalah hukum yang terutama terdiri atas kumpulan peraturan-peraturan hukum yang tampaknya bercampur aduk merupakan chaos: tidak terbilang banyaknya peraturan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan setiap tahun. (ii) Hukum dipandang dalam perspektifintemal (dari dalam).62

Kedua, dalam hal bahan-bahan hukum yang digunakan dalam sub judul "pengumpulan data" menghasilkan kerancuan dalam penggunaan metode penelitian hukum. Istilah "data" dalam metode penelitian normatif tidak

61 Johnny Ibrahim, op.cit. hal. 57. 62 Ibid. hal. 58.

84

Jurna/1/mu Hukum REFLEKSI HUKUM Edisi April 2008

rlikrnal d:m hanv:l rlikenal dalam nenelitian vang: bercorak sosiologis.63

Dalam penelitia~ normatif digunakan istilah bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder, selain bahan-bahan non hukum.

64

Agar konsistensi dalam (metode) penelitian hukum terjadi maka (i) apabila metode yang digunakan adalah yuridis-sosiologis dapat menggunakan istilah data dan (ii) peneliti (baca: mahasiswa) mencantumkan sumber acuan- bahan pustaka- yang digunakan dalam menggunakan istilah terse but. Yang terakhir berguna untuk mengetahui sumber acuan yang digunakan ditengah beragamnya sumber acuan tentang metode penelitian hukum yang mungkin membingungkan para mahasiswa.

Ketiga, inkonsistensi dalam menentukan pilihan antara metode dan jenis penelitian menghasilkan kerancuan dalam menempatkan unit-unit amatan dan analisis. Terminologi unit amatan dan unit analisis mungkin khas (metode) penelitian hukum di FH UKSW. Namun berkaitan dengan inkonsistensi pilihan sering kali mahasiswa mengalami kesalahan dalam meletakkan 'obyek' unit amatan dan analisis. Misalnya metode penelitian hukumnya normatif tetapi unit analisisnya bukan peraturan perundangundangan melainkan lembaga pemerintahan. Padahal unit amatan dan analisis dapat menjadi 'batasan' dalam melakukan kajian hukum terhadap suatu masalah atau isu hukum tertentu.

63 Peter Marzuki, op.cit. hal.36; Johnny Ibrahim, op.cit. hal, 268. 64 Peter Marzuki, op.cit. hal. 141 & 163. Bahan hukum primer merupakan bahan

hukum yang bersifat otoritatif yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah se11_1ua publikasi ten tang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resm1.


Purnawacana

Penelitian hukum memiliki dinamika dalam wilayah ilmu hukum yang mampu memperkaya khazanah keilmuan bagi pengembangannya untuk waktu kedepan. Kedinamisan tersebut dipengaruhi oleh perkembangan dua aliran utama yang digunakan oleh para pengemban hukum di Indonesia. Bahwa kedua aliran tersebut tidak dapat disatukan dalam pengertian diperbandingkan untuk mengetahui keunggulan masingmasing metode dalam mencapai derajat keilmiahan sebuah ilmu. Namun masing-masing aliran dapat bersinergi untuk mengembangkan kekuatan (keilmuan) hukum dalam berkontribusi atas permasalahan baik yang berada didalam maupun diluar ruang lingkup hukum.

Pengembangan (ilmu) hukum dapat terjadi apabila kedua aliran hukum tersebut juga berkembang untuk 'mengasah' keilmiahan ilmu hukum dengan pendekatan atau standar yang khas dari masing-masing aliran. Dan FH UKSW sebagai bagian dari komunitas hukum di Indonesia mempunyai kesempatan untuk berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum. Salah satu kesempatan tersebut adalah melakukan praksis pemikiran dalam melakukan penelitian hukum dengan metode yang dipengaruhi oleh kedua aliran utama tersebut. Dengan praksis tersebut diharapkan dapat mempertajam masing-masing pendekatan yang menjadi pilihan oleh pengemban hukum di FH UKSW. Sehingga masalah metode penelitian hukum menjadi hanya merupakan penentuan pilihan dan sekaligus tindakan memilih tersebut menjadi perayaan hukum dalam memeriahkan pengembangan ilmu hukum di Indonesia. Perayaan hukum yang tidak meniadakan keberagaman namun mengapresiasi perbedaan dalam konsistensinya menggunakan metode penelitian hukum yang dipilih.

86

J I


Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1997.

Darji Darmodiharjo dan Sidharta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006.

Firman Muntaqo, Meretas Jalan bagi Pembangunan Tipe Hukum Progresif Melalui Pemahaman terhadap Peranan Mazhab Hukum Positivis dan Nonpositivis dalam Kehidupan Berhukum di Indonesia, dalam I. Gede A.B, dkk. (ed.), Membedah Hukum Progresif, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2007.

Indriyanto Seno Adji, Analisis Pergeseran Terbatas Fungsi Ajaaran Perbuatan Melawan Hukum Materiil dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Terhadap Penerapan & Perkembangan Yurisprudensi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Pro Justitia Tahun XVII Nomor 1 Januari 1999.

Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang, 2006.

Lili Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, 1990.

Nezar Patria & Andi Arief, Antonio Gramsci: Negara & Hegemoni, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenada Media,Jakarta, 2005.

Ricardo Simarmata, Positivisme Hukum Tidak Jauh-Jauh dari Kita, Forum Keadilan No. 41, 12 Februari 2006.

Rival Akhmad, Merayakan Pen(displin)an Ilmu Hukum,Forum Keadilan No.49, 9 April 2006.

Satjipto Raharjo, Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial bagi Pengembangan Ilmu Hukum, Alumni, Ban dung, 1977.

S'atjipto Raharjo, Sosiologi Hukum - Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah, Universitas Muhammadiah Surakarta, 2002.

Satjipto Raharjo, Hukum Harus Membaskan diri dari Mengeja PasalPasal, Forum Keadilan No. 48, 2 April2006 ..

Soetandyo Wigjosoebroto, Perkembangan Pendidikan Hukum di Indonesia tanpa tahun, www.huma.or.id

Hukum Nasional Dan Pada Era Pascakolonial,

87


Purnawacana

Penelitian hukum memiliki dinamika dalam wilayah ilmu hukum yang mampu memperkaya khazanah keilmuan bagi pengembangannya untuk waktu kedepan. Kedinamisan tersebut dipengaruhi oleh perkembangan dua aliran utama yang digunakan oleh para pengemban hukum di Indonesia. Bahwa kedua aliran tersebut tidak dapat disatukan dalam pengertian diperbandingkan untuk mengetahui keunggulan masingmasing metode dalam mencapai derajat keilmiahan sebuah ilmu. Namun masing-masing aliran dapat bersinergi untuk mengembangkan kekuatan (keilmuan) hukum dalam berkontribusi atas permasalahan baik yang berada didalam maupun diluar ruang lingkup hukum.

Pengembangan (ilmu) hukum dapat terjadi apabila kedua aliran hukum tersebut juga berkembang untuk 'mengasah' keilmiahan ilmu hukum dengan pendekatan atau standar yang khas dari masing-masing aliran. Dan FH UKSW sebagai bagian dari komunitas hukum di Indonesia mempunyai kesempatan untuk berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum. Salah satu kesempatan tersebut adalah melakukan praksis pemikiran dalam melakukan penelitian hukum dengan metode yang dipengaruhi oleh kedua aliran utama tersebut. Dengan praksis tersebut diharapkan dapat mempertajam masing-masing pendekatan yang menjadi pilihan oleh pengemban hukum di FH UKSW. Sehingga masalah metode penelitian hukum menjadi hanya merupakan penentuan pilihan dan sekaligus tindakan memilih tersebut menjadi perayaan hukum dalam memeriahkan pengembangan ilmu hukum di Indonesia. Perayaan hukum yang tidak meniadakan keberagaman namun mengapresiasi perbedaan dalam konsistensinya menggunakan metode penelitian hukum yang dipilih.

86

J I


Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1997.

Darji Darmodiharjo dan Sidharta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006.

Firman Muntaqo, Meretas Jalan bagi Pembangunan Tipe Hukum Progresif Melalui Pemahaman terhadap Peranan Mazhab Hukum Positivis dan Nonpositivis dalam Kehidupan Berhukum di Indonesia, dalam I. Gede A.B, dkk. (ed.), Membedah Hukum Progresif, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2007.

Indriyanto Seno Adji, Analisis Pergeseran Terbatas Fungsi Ajaaran Perbuatan Melawan Hukum Materiil dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Terhadap Penerapan & Perkembangan Yurisprudensi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Pro Justitia Tahun XVII Nomor 1 Januari 1999.

Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang, 2006.

Lili Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, 1990.

Nezar Patria & Andi Arief, Antonio Gramsci: Negara & Hegemoni, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenada Media,Jakarta, 2005.

Ricardo Simarmata, Positivisme Hukum Tidak Jauh-Jauh dari Kita, Forum Keadilan No. 41, 12 Februari 2006.

Rival Akhmad, Merayakan Pen(displin)an Ilmu Hukum,Forum Keadilan No.49, 9 April 2006.

Satjipto Raharjo, Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial bagi Pengembangan Ilmu Hukum, Alumni, Ban dung, 1977.

S'atjipto Raharjo, Sosiologi Hukum - Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah, Universitas Muhammadiah Surakarta, 2002.

Satjipto Raharjo, Hukum Harus Membaskan diri dari Mengeja PasalPasal, Forum Keadilan No. 48, 2 April2006 ..

Soetandyo Wigjosoebroto, Perkembangan Pendidikan Hukum di Indonesia tanpa tahun, www.huma.or.id

Hukum Nasional Dan Pada Era Pascakolonial,

87

00

'Jj

N

,....,

c: e.

::

r ,.,

('1)

~ ::s

0 s..

::r: 0

0..

c: ~

.....

.....

-r.-

::s g-

~ ('1

) c.::

:: >

...,

::t. ~

0 ,_

_

v.>

-~ '

<

:-·

"' ;·

0

00

en

!! ,.

..,c

~ 0

,__ ~~

v.>

v.>

-....

. ~

,_.,c

:

.... ,

e. S>

~gra

o .....

::

s_

s

~.

::r: ~ ~

~ ~

~ 3 ~

c: 3

0 ~ ~

t:

3 ~

3 ~

3 3

~ 0

3 "'0

9!

_ en

g

..., .... ,

('1)

:;:;

: ..

...

('1)

N

::I:

..., 3

::s ...,

v.>

c:::

~ d"

' >c:~

:;:t

..., -·

a ('1

) c::

0

..... ~

~

:oo;-

~

::::!.

3 ::t

. c:::

;;

s~,_

_...

...,

3

=n

2. ~

en c

n R::

gr

v.

>.

1.,0

('1

) <

..,

~

2 o

og

-;!l

. Iii

...

...

v.>

• ('1

)

~ :.

~-

3 ~

a. ~

fZl

)>

:::t

VI

=o

~

~ •

~'0

c::

~ s-

a s:::

o

en P

o)

rn

-.l

-·

(";)

Q.

v.> :r

Ci

)• .....

-·

('1)

-.,

~

3 cn

'-

't:'

ll

:=!:

~ :::r

1

\,)

"'0

=

8 Po

) a

:r

co

IlL

: ,....,.---~--

" "-

·--·

---

- LAM

PIR

AN

:

Ane

ka P

ropo

sal P

enel

.tia

n M

ahas

isw

a di

FH

UK

SW

Met

od

e P

enel

itia

n N

IM

Jud

ul

Pro

po

sal

Pen

elit

ian

Ru

mu

san

Mas

alab

Je

nis

Pen

elit

ian

Pen

gum

pula

n D

ata

Uni

t Arn

atan

& U

nit

Ana

lisi

s 31

2003

04X

D

asar

Per

tim

bang

an H

akim

F

akto

r-fa

ktor

apa

kah

yang

men

jadi

B

eror

ient

asi

sosi

o-•

data

pri

mer

: pe

neli

tian

•

unit

ana

lisi

s: d

asar

D

alam

Men

jatu

hkan

Put

usan

pe

rtim

bang

an M

ajel

is H

akim

Pen

gadi

lan

lega

l den

gan

jeni

s la

pang

an (

waw

anca

ra

pert

imba

ngan

hak

im

Pen

olak

an A

tas

Gug

atan

A

gam

a S

alat

iga

dala

m m

enja

tuhk

an

pene

liti

an y

urid

is

lang

sung

) •

unit

am

atan

P

erce

raia

n D

alam

Per

kara

pu

tusa

n pe

nola

kan

terh

adap

per

kara

no

rmat

if

• da

ta s

ekun

der:

lit

erat

ur,

peng

adil

an <

>gam

a, N

o.l3

01P

DT

/G/2

007

perc

erai

an N

o.

pera

tura

n pe

rund

ang-

rnaj

elis

hak

im,

piha

k 13

0/P

dt.G

/200

7/P

A.S

alat

iga?

un

dang

an,

putu

san

terk

ait

~ngadilan

----

3120

0400

X

Pen

gatu

ran

Kek

eras

an D

alam

•

Apa

kah

KU

HP

idan

a m

enga

ndun

g M

etod

e pe

ndek

atan

•

Bah

an h

ukum

pri

mer

: •

Uni

t am

atan

R

urna

h T

angg

a (K

DR

T)

di

asas

-asa

s ya

ng a

da p

ada

UU

No.

23

peru

ndan

g-be

rsif

at o

tori

tati

f yai

tu

KU

HP

idan

a. U

U

Indo

nesi

a T

ahun

200

4 te

ntan

g P

engh

apus

an

unda

ngan

(st

atut

e K

UH

Pid

ana

& U

U N

o.

No.

23/2

004

putu

san

KD

RT

? ap

proa

ch)

23 T

ahun

200

4 te

ntan

g pe

ngad

ilan

, ri

sala

h •

Bag

aim

ana

rasi

onal

isas

i dar

i K

DR

T

sida

ngK

DR

T

Pem

bent

ukan

UU

No.

23

Tah

un 2

004

• B

ahan

huk

um s

ekun

der:

•

Uni

t ana

lisi

' as

as-

tent

ang

KD

RT

? pu

blik

asi t

enta

ng h

ukum

as

as y

ang

ada

di

yang

buk

an d

okum

en

dala

m U

U

resm

i N

o.23

/200

4 &

K

UH

Pid

ana.

lan

dasa

n la

him

ya U

L N

o.23

T

ahu

n2

00

4

3120

0200

X

Tin

jaua

n Y

urid

is T

erha

dap

• B

agai

man

a ti

njau

an y

urid

is p

enga

kuan

P

enel

itia

n hu

kum

•

Dat

a pr

imer

: pr

oses

P

enga

kuan

Hut

ang

Dal

am

huta

ng d

alam

pel

janj

ian

kred

it B

ank

norm

atif

&

peng

akua

n hu

rang

, P

elja

njia

n K

redi

t B

ank

dala

m p

rakt

ek p

erba

nkan

? pe

neli

tian

huk

um

baga

iman

a pr

osed

ur

• B

agai

man

a ha

k da

n ke

waj

iban

par

a em

piri

s, d

enga

n pe

rjan

jian

kre

dit B

ank,

pi

hak

terh

adap

pen

gaku

an h

utan

g je

nis

pene

liti

an

dll.

dala

m p

elja

njia

n kr

edit

Ban

k?

eksp

lora

tif

• D

ata

seku

nder

: (i

) ba

han

• A

paka

h se

tiap

tran

saks

i pe

ngak

uan

huku

m p

rim

er &

(ii

)

00

'Jj N ,...., c: e. ::r ,., ('1)

~ ::s 0 s.. ::r: 0 0.. c: ~ ..... ..... - r.-::s g- ~ ('1) c.:::: > ..., ::t. ~ 0 ,__ v.> - ~ '< :-· "' ;· 0

00

en !! ,...,c~ 0 ,__ ~~ v.> v.> -..... ~ ,_.,c:

.... ,

e. S> ~gra o ..... ::s_s ~. ::r: ~ ~

~ ~ ~ 3 ~ c: 3 0 ~ ~ t: 3 ~ 3 ~ 3 3 ~ 0 3 "'0 9!_ en g ..., .... , ('1) :;:;: ..... ('1) N ::I: ..., 3 ::s ..., v.> c::: ~ d"' >c:~ :;:t ..., -· a ('1) c:: 0 ..... ~ ~ :oo;-

~ ::::!. 3 ::t. c::: ;;s~,__......, 3 =n 2. ~ en cn R:: gr v.>. 1.,0 ('1) < .., ~ 2 oog-;!l. Iii ...... v.> • ('1)

~ :. ~- 3 ~ a. ~ fZl )> :::t VI =o ~ ~ • ~'0 c::

~ s-a s::: o en Po) rn -.l -· (";) Q.

v.> :r Ci)• ..... -· ('1) -., ~ 3 cn '-'t:'ll :=!: ~ :::r 1\,)

"'0= 8 Po) a :r co

IlL: ,....,.---~-- " "-·--· ----

LAMPIRAN:

Aneka Proposal Penel.tian Mahasiswa di FH UKSW

Metode Penelitian NIM Judul Proposal Penelitian Rumusan Masalab Jenis Penelitian Pengumpulan Data Unit Arnatan & Unit

Analisis 31200304X Dasar Pertimbangan Hakim Faktor-faktor apakah yang menjadi Berorientasi sosio- • data primer : penelitian • unit analisis: dasar

Dalam Menjatuhkan Putusan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan legal dengan jenis lapangan (wawancara pertimbangan hakim Penolakan Atas Gugatan Agama Salatiga dalam menjatuhkan penelitian yuridis langsung) • unit amatan Perceraian Dalam Perkara putusan penolakan terhadap perkara normatif • data sekunder: literatur, pengadilan <>gama, No.l301PDT/G/2007 perceraian No. peraturan perundang- rnajelis hakim, pihak

130/Pdt.G/2007/P A.Salatiga? undangan, putusan terkait ~ngadilan ----

31200400X Pengaturan Kekerasan Dalam • Apakah KUHPidana mengandung Metode pendekatan • Bahan hukum primer: • Unit amatan Rurnah Tangga (KDRT) di asas-asas yang ada pada UU No. 23 perundang- bersifat otoritatif yaitu KUHPidana. UU Indonesia Tahun 2004 tentang Penghapusan undangan (statute KUHPidana & UU No. No.23/2004 putusan

KDRT? approach) 23 Tahun 2004 tentang pengadilan, risalah • Bagaimana rasionalisasi dari KDRT sidangKDRT

Pembentukan UU No. 23 Tahun 2004 • Bahan hukum sekunder: • Unit analisi' asas-tentang KDRT? publikasi tentang hukum asas yang ada di

yang bukan dokumen dalam UU resmi No.23/2004 &

KUHPidana. landasan lahimya UL No.23 Tahun2004

31200200X Tinjauan Yuridis Terhadap • Bagaimana tinjauan yuridis pengakuan Penelitian hukum • Data primer: proses Pengakuan Hutang Dalam hutang dalam peljanjian kredit Bank normatif & pengakuan hurang, Peljanjian Kredit Bank dalam praktek perbankan? penelitian hukum bagaimana prosedur

• Bagaimana hak dan kewajiban para empiris, dengan perjanjian kredit Bank, pihak terhadap pengakuan hutang jenis penelitian dll. dalam peljanjian kredit Bank? eksploratif • Data sekunder: (i) bahan

• Apakah setiap transaksi pengakuan hukum primer & (ii)

06

-·

·imiU:Ul:ifiliS::m Ul!Su::~p treSI!lCq.t:q

:Jw,{ t[IU::JI!P

-~ep depetpal 8JS::IUopUJ ql!lU~

trelJunpU!fJ:Id 'sva,m

lJtr!dd~t~aAO lfll!liS'W depetp:.ll (CUOJWUI:IJUJ

UQ.ltQIU:ld

.....

:s!S!(Ctre l!UG • lfll(esetu Ul!SnWtU

·np tre8uap tml!ID(J:X{ :Jw,{ 6L6l unqeJ. 8JSA8f8W !sd!-D(S-!Sd!D(S 'IU{Ilq

tne( lfllACJ!/1:\ smea -tn(nq :JapUIU(:.lS l!lea • m::~d '0~61 UlllfllJ. ~'~!S::IUOPUI

p ·oN did M 'L~61 w CJSAilfllW s.-.qnp::~)f epuenr Jstmlf:lf:.la ue:Ju::~p 8uns8tref

J!lelOJd:lj:.l Ull~JJ::IUOO S!uaftre:Juap

'J!JilWlOU S!IJ!JUA

i.llDIN !J!!p qeA:eJ!/1:\ gmfuaw deJ::~Jtnqasm qe,{et!M

.re8e lfll(llqWV qeA:e(l/1:\ sme I!JS::~uopur WJI!('f lJUfi:l(UpU::IW 8tre,{ (l:lUOJWUI:IlUJ

Wtn(UQ JaqUIDS-J:.lqWUS lfll:l(lldV • i,ll:l(CqUI\f JS::ISUO'f treW/1:\C:l(

!P L aN uep 9 aN 'f018 undnew te(eqwv qeA:eJ!M ueqrun,asa'l sme

JtnlOJWUl:.llUJ Wtn(nlJ W:ljll!S!!pJaq lfllS 8tre,{ WJC(:l( !'I!(JW::IW ll!sACJilW qe:ljlldy •

(leteqwv tne1 :lfOI8 ma:l{lJuas epro snse)f !PfilS) llJSAil(llW ueefeJa)f uep llJSauoput

:umewe l!UG • rue:>trell:\811:\ :J::IW!Jd eJCQ • l!ll!lUV seaJV WJil!J 8uJddepaAQ X~IOOOZI£ ·wmuata:l( .reSStre(aw ·np wSuepun-Suepiii:iliid

lJtre,{ W("lf!'·lref:l(! UlllfileJOO 'm"!Wtn(Op w:Jw,{euad depetpal -uawn:l(op 'IU{Ilq·IU{Ilq

Id)f tresell:\e8uad JJJadas 'Ul!l!:l(1!lsnda:l( treeUilS:l(llpd !PfilS :JapUIU(as mea •

:SJS!Jillre l!UG • JS!A:.l(:.ll WJ:l(! JSIA::IJ::IJ w8ue.<euoo JCU:.l8uaw

UUJWlS 'trelJuepun {d)f l!C:lflal :l(llqJd -'ilwpuruad UeJfileJ:.ld -:l(llQ!d w8uap 8uns8tref

J!llllO(dqa Ull!l!J::IUOO

SJUaf w:Juap 'SJlJO{OJSOS S!P!JUA

i.Id)f treselt\elluad ueeui:!S:lfll(ad tequre~uaw

8w,{ CAllS roe JOl:l(llJ-JOl:ljll .1 • i,ll!88tre(::IW Sue,{

Wf:lf!-Wl'f! Ul!SwA:euoo depetp::~J Id)f uese/1:\e:Juad ~tad truewJellea •

ISIA:.l!::IJ. WPfl treleJAU:.ld depeql::IJ. llJS::IUOpUJ trereJAU:.ld

'ld)f :umewe l!UG • rue:>tre/1:\llll:\ :J::IW!Jd mea • !SJWO)f tresell:\elJU:.ld tretrui!S"lfll{:.ld XVOWO<:I£ lfll!WI! eJGii:l(

1'flreq l!P:.ll:lf

WJftre!JOO WllJ!!p 8tretnq tretn(ll8uad lfll(esetu

WJilS::IJ:.lAUOO WfJpelJU:.ld WSUlfid 'Ul!SuniJ8treJ.

'lllHM '0981 pe[qpems 'tre:l(treqJad

M 'elepl'iJdG)f ~nd!Iaw 'JapUIU(aS wn:l(nq wqeq

l.l!p:.ll:l( tre!ftre!Jad ttruqJp qepns und!'ls.-.w (!ftref .re:ljlJu!)

!Wlsaldtre/1:\ Jnt!qap enqroe '!tre8 lJ::IJO trlJ.ll1l".lllll!P 8w,{ roe Wtn(nq e,{edn •

l,WUJW!lf tre:l{U(J:Id!P :lftre8 lJpal'f tre!ftre!Joo we(llp 8umnq

31200400X Status Hukum Benda Bergerak Yang Merupakan Hasil Tindak Pidana dalam Perkara Nomor 24/Pid.B/2001/PN .SAL yang disita oleh Penyidik Polres Salatiga

• Apakah status hukum benda bergerak (mobil) yang merupakan hasil tindak pidana Perkara Nomor 24/Pid.B/2007/PN.SAL yang disita oleh Penyidik Po !res Salatiga

Yuridis normatif, dengan jenis penelitian ekploratif

• Bahan hukum primer: KUHAP&KUHP

• Bahan hukum sekunder: putusan Perkara Nomor 24/Pid.B/2007 /PN .SAL, penetapan Pengadilan No. 89/Pen.Pid/ 2006

31200401X Perlindungan Hukum Terhadap • Apa yang dilakukan oleh Pemerintah Benda Cagar Budaya di Kota Kota Surakart.a dalam upaya

Surakarta memberikan perlindungan hukum benda-benda eagar budaya di Kota Surakarta?

• Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap benda-benda eagar budaya di Kota Surakarta oleh Pemkot Surakarta?

31200208X Pengadaan Tanah Untuk • Alasan-alasan apa yang Reklamasi Pantai Boulevard melatarbelakangi timbulnya reklamasi

Manado pantai boulevard Manado bagi kepentingan sektoral?

• Bagaimana bentuk-bentuk penyelesaian hukum terhadap warga dan usahanya?

Yuridis sosiologis, dengan jenis penelitian eksploratif

Yuridis sosiologis, dengan jenis penelitian deskriptif analisis

PN .SAL, sural tuntutan No. Reg. Perkara : PDM-03/SAL TI!ep.l/01/2007

• Data primer: wawaneara dan observasi dengan Dinas Pariwisata Kota Surakarta dll.

• Data sekunder: buku-buku, peraturan perundang-undangan & literatur ilmiah terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder & bahan hukum tersier.

• Data primer: wawaneara dengan pemilik tanah dan pemilik usaha.

• Data sekunder: pendapat-pendapat atau tulisan para ahli & peraturan perundang-undangan

"•iifi-&w· n•

• Unit amatan: l'erkara Nomor 24/Pid.B/200~ PN .SA L, penetapan Pengadilan N( 89/Pen.Pid/ 2006 PN.SAL

• Unit analisis: prosedur penyitaan benda bergerak, alasan/sebab tidak tercantumnya beberapa benda bergerak yang disita, status hukum henda bergerak

• Unit Analisis: Perlindungan l'!ukum Terhadap Benda Cagar Budaya Di Kota Surakan a

• Unit Amatan: Pemerintah K.lta Surakarta.

• Unit amatan: pemerintah Sulawesi Utara, korban penggusuran, Pamong Praja, Pemkor Mana do

• Unit analisis: perlindungan hukum bagiJ>ara pemilik

06

-·

·imiU:Ul:ifiliS::m Ul!Su::~p treSI!lCq.t:q

:Jw,{ t[IU::JI!P

-~ep depetpal 8JS::IUopUJ ql!lU~

trelJunpU!fJ:Id 'sva,m

lJtr!dd~t~aAO lfll!liS'W depetp:.ll (CUOJWUI:IJUJ

UQ.ltQIU:ld

.....

:s!S!(Ctre l!UG • lfll(esetu Ul!SnWtU

·np tre8uap tml!ID(J:X{ :Jw,{ 6L6l unqeJ. 8JSA8f8W !sd!-D(S-!Sd!D(S 'IU{Ilq

tne( lfllACJ!/1:\ smea -tn(nq :JapUIU(:.lS l!lea • m::~d '0~61 UlllfllJ. ~'~!S::IUOPUI

p ·oN did M 'L~61 w CJSAilfllW s.-.qnp::~)f epuenr Jstmlf:lf:.la ue:Ju::~p 8uns8tref

J!lelOJd:lj:.l Ull~JJ::IUOO S!uaftre:Juap

'J!JilWlOU S!IJ!JUA

i.llDIN !J!!p qeA:eJ!/1:\ gmfuaw deJ::~Jtnqasm qe,{et!M

.re8e lfll(llqWV qeA:e(l/1:\ sme I!JS::~uopur WJI!('f lJUfi:l(UpU::IW 8tre,{ (l:lUOJWUI:IlUJ

Wtn(UQ JaqUIDS-J:.lqWUS lfll:l(lldV • i,ll:l(CqUI\f JS::ISUO'f treW/1:\C:l(

!P L aN uep 9 aN 'f018 undnew te(eqwv qeA:eJ!M ueqrun,asa'l sme

JtnlOJWUl:.llUJ Wtn(nlJ W:ljll!S!!pJaq lfllS 8tre,{ WJC(:l( !'I!(JW::IW ll!sACJilW qe:ljlldy •

(leteqwv tne1 :lfOI8 ma:l{lJuas epro snse)f !PfilS) llJSAil(llW ueefeJa)f uep llJSauoput

:umewe l!UG • rue:>trell:\811:\ :J::IW!Jd eJCQ • l!ll!lUV seaJV WJil!J 8uJddepaAQ X~IOOOZI£ ·wmuata:l( .reSStre(aw ·np wSuepun-Suepiii:iliid

lJtre,{ W("lf!'·lref:l(! UlllfileJOO 'm"!Wtn(Op w:Jw,{euad depetpal -uawn:l(op 'IU{Ilq·IU{Ilq

Id)f tresell:\e8uad JJJadas 'Ul!l!:l(1!lsnda:l( treeUilS:l(llpd !PfilS :JapUIU(as mea •

:SJS!Jillre l!UG • JS!A:.l(:.ll WJ:l(! JSIA::IJ::IJ w8ue.<euoo JCU:.l8uaw

UUJWlS 'trelJuepun {d)f l!C:lflal :l(llqJd -'ilwpuruad UeJfileJ:.ld -:l(llQ!d w8uap 8uns8tref

J!llllO(dqa Ull!l!J::IUOO

SJUaf w:Juap 'SJlJO{OJSOS S!P!JUA

i.Id)f treselt\elluad ueeui:!S:lfll(ad tequre~uaw

8w,{ CAllS roe JOl:l(llJ-JOl:ljll .1 • i,ll!88tre(::IW Sue,{

Wf:lf!-Wl'f! Ul!SwA:euoo depetp::~J Id)f uese/1:\e:Juad ~tad truewJellea •

ISIA:.l!::IJ. WPfl treleJAU:.ld depeql::IJ. llJS::IUOpUJ trereJAU:.ld

'ld)f :umewe l!UG • rue:>tre/1:\llll:\ :J::IW!Jd mea • !SJWO)f tresell:\elJU:.ld tretrui!S"lfll{:.ld XVOWO<:I£ lfll!WI! eJGii:l( 1

'flreq l!P:.ll:lf WJftre!JOO WllJ!!p 8tretnq

tretn(ll8uad lfll(esetu WJilS::IJ:.lAUOO WfJpelJU:.ld

WSUlfid 'Ul!SuniJ8treJ. 'lllHM '0981

pe[qpems 'tre:l(treqJad M 'elepl'iJdG)f ~nd!Iaw

'JapUIU(aS wn:l(nq wqeq

l.l!p:.ll:l( tre!ftre!Jad ttruqJp qepns und!'ls.-.w (!ftref .re:ljlJu!)

!Wlsaldtre/1:\ Jnt!qap enqroe '!tre8 lJ::IJO trlJ.ll1l".lllll!P 8w,{ roe Wtn(nq e,{edn •

l,WUJW!lf tre:l{U(J:Id!P :lftre8 lJpal'f tre!ftre!Joo we(llp 8umnq

31200400X Status Hukum Benda Bergerak Yang Merupakan Hasil Tindak Pidana dalam Perkara Nomor 24/Pid.B/2001/PN .SAL yang disita oleh Penyidik Polres Salatiga

• Apakah status hukum benda bergerak (mobil) yang merupakan hasil tindak pidana Perkara Nomor 24/Pid.B/2007/PN.SAL yang disita oleh Penyidik Po !res Salatiga

Yuridis normatif, dengan jenis penelitian ekploratif

• Bahan hukum primer: KUHAP&KUHP

• Bahan hukum sekunder: putusan Perkara Nomor 24/Pid.B/2007 /PN .SAL, penetapan Pengadilan No. 89/Pen.Pid/ 2006

31200401X Perlindungan Hukum Terhadap • Apa yang dilakukan oleh Pemerintah Benda Cagar Budaya di Kota Kota Surakart.a dalam upaya

Surakarta memberikan perlindungan hukum benda-benda eagar budaya di Kota Surakarta?

• Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap benda-benda eagar budaya di Kota Surakarta oleh Pemkot Surakarta?

31200208X Pengadaan Tanah Untuk • Alasan-alasan apa yang Reklamasi Pantai Boulevard melatarbelakangi timbulnya reklamasi

Manado pantai boulevard Manado bagi kepentingan sektoral?

• Bagaimana bentuk-bentuk penyelesaian hukum terhadap warga dan usahanya?

Yuridis sosiologis, dengan jenis penelitian eksploratif

Yuridis sosiologis, dengan jenis penelitian deskriptif analisis

PN .SAL, sural tuntutan No. Reg. Perkara : PDM-03/SAL TI!ep.l/01/2007

• Data primer: wawaneara dan observasi dengan Dinas Pariwisata Kota Surakarta dll.

• Data sekunder: buku-buku, peraturan perundang-undangan & literatur ilmiah terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder & bahan hukum tersier.

• Data primer: wawaneara dengan pemilik tanah dan pemilik usaha.

• Data sekunder: pendapat-pendapat atau tulisan para ahli & peraturan perundang-undangan

"•iifi-&w· n•

• Unit amatan: l'erkara Nomor 24/Pid.B/200~ PN .SA L, penetapan Pengadilan N( 89/Pen.Pid/ 2006 PN.SAL

• Unit analisis: prosedur penyitaan benda bergerak, alasan/sebab tidak tercantumnya beberapa benda bergerak yang disita, status hukum henda bergerak

• Unit Analisis: Perlindungan l'!ukum Terhadap Benda Cagar Budaya Di Kota Surakan a

• Unit Amatan: Pemerintah K.lta Surakarta.

• Unit amatan: pemerintah Sulawesi Utara, korban penggusuran, Pamong Praja, Pemkor Mana do

• Unit analisis: perlindungan hukum bagiJ>ara pemilik

)ji(!W;;!• :UI1lt1W11lfUf1 • 11.m::lUI1MI1M :J~W!Jd 11111Q • UI18U~p 'J!llll!ll1n)l Cl~JtiJU~S Ull!CS~pAuxt CUCW!C~t18 • lll~:p!u~s UBiesap..<u~dJilCW~llV X tO !OOZl £ 8 flt1f

!Uld ut"!p op:J t,, qnljnp '!!llJ11M

t1l<IJt8U;J ; U'!!fCS~(<IAU<Id e..\edn U'!!)jqeqa..\u::>w

£.8 flllf Sunfuel Jllld ue8u~p OJ~SN qfl)(np eli!li1M llllUillll;)JjllU~S U'!!)jiES~p..\uaw

JtfilUfl e.recb{"qll)lllplli:ld Ull)jfl)jllJ !P qeJal lilm?A e..\edn-e..<edn RU11W!11lilll8 •

l,'lf!llq UllllU::lp Ul?)j!11S~J~Sl~l

;• .rn..< ede JOlJt1:lJ -JOIY c:J mq!ll~8U;JW )jfilUl :SISI{I1Uili!Uf1 •

OJd'ilN qn:-rnp 1 'f'!!Je,\se~'\1 u11p

8 ner ; nnfuq fll'1d (1?pll' :UBIPWI1 llUfl •

Jfill!l::ll!I 'oo3oopun-8m::p111U~d

Ul!lfil~d :J~pun)j~S lllBQ • op8N qn)jnp !1:J)j111t1ASilW

uep 8 ner Sunfuel n.L ld :J::>wpd mea •

JllElOJdS)j<l Ul?fl!PU~d

S!U~f UllllU~p

'Sf80(0fSOS SfP!JllA

wnpq 8 !lllf 8unfm?l fllld m?8u~p OJ:l8 N qn)jnp e81eA\ lll~:p!u~s

ue!esap..<uoo e..\edn ue}(qeq::>Au:lw 8ue..< qe)jlldllJOl:l(BJ-lOJJtetl •

fllld m?1lu~p eJed~J ·qe)l 8ueqwa~ 'J~){ 'm?ueqnl 'op8N

l.jll)jflQ e8Jil.M, EllllUV m?8un:p!uq llJ;;!)jllU~S snse){ !PfilS X60£00ZI £

11! IE)jllli1AS1:JW UI1Ul/'<\ll)jl:ld

wmp 1 Ulll.!UBS)j11pd Wl?JI" l!l1)(l:ll ljtn{ld

B.lF • :ut?IBWl:J liUJl •

wn)jnq Jfill!l~I!Il 'ellm?pun-llm?pu~d

m?JfileJ~d :1apun)j~S lllllQ • 11.m:lm?Mil.\\ :J~W!Jd llll:JQ •

JIJd!l)jS~p Ullll!PUOO S!U~f Ul?llU~

UllUfMI!Jtl~d

8ulllu~• vL6 I unqel I ·oN J111lli11Jep 11pll lllll?A Wll)jfiq llUlJOU Ull:l!!Rqe8u:lw

:lwllnwy fl)jnS lllP'!! lll:l(lllllASllW m?)jqeqaAU:lUJ lllll?A ede lOJ)jllJ-lO!)jl1 d •

ll)jflli!l u~tednqr.){ eJndejjeqw~l UlllEWR::l:l){ ;:~w8unwv nJtns lllPV

'S!80JO!SOS S!P!Jfl}i. ll!JtEl'11ASllW Ul?UIMll)jl~d UlllljflH X90£00Zl £ -- -I<!OjOUfWUJt

im?pued 1npns UBI 111l.lfJlP WllJllW

UlllfiQ•'.j SfUS!q Wll{tlp !PRIJJ am?,\ fl}(ll(!J~d UllEtmdWIAU~d Slllll

uen}(EF'I urueu~qw~d pesepu:1w 8m?A JOJ)jllJ

-JOP!B :SfSI{lllll? lfUfl • ilueJew~s uee)\Blsnd~)j

BZRJ 0 ;U~lliUflliJ::llU3 !PfilS :J;;~pun)j~S l:Jll:JQ • 1lunfunl1u:ld M~!Al~lUI

J!llllO(dS)j;) Ul:Jfl!(:lU~d SfU~f

ue8u~p 'l.j:l.rll:IS~

(llll~J-O!SOS

jjue.rewas '11ZEid JU:lWUflllJ;:IJU3 !P WlljllW Ul!lnqtq

llunfunllu;:~d fl)j'11(!J:ld uelluedw!,(u;:~d S'I1Jl! U!1n)jll(~)j Ul!lllU;:IqW;:Id

pesepu;:~w jjue,( ede JOlJtllJ-lOl:lt'l1tl •

llm?li1W:lS 1lZll(d JU~UlUflllJ~lU3 !P Wl!JBW Ul!lnqiH aunfunllU:ld n)jl:JIU~d Ul?llUlldUlfAU~d Wl:J)llQ

:UBlllllill IIU(} • JU:lpu~d:lpUl :J:lUl!Jd llli1Q • !80jOUfUlfl)l ISllS![llll~N flOOl XLOZOOZI £ 11 JIUnq

61 (l!'lld 666l/~'ON 1 ue1r.88uepd :SISijllUillfUfl•

·liP m?8uepun -8 uepuru~d Ul!lfill!lOO

'Uee)jRJsndlad fl}(nq J!ld!J)jS<Ip

l,(ll)J!Unt{ 6(Jl1Slld JIUnU~W t{R(RSJ:lq lflOJ~lll1;) Ul?'lflllEAUaUJ

lllll?A VW 'fl fldd){ m?Sfilnd l.jll:lfli1U~8 • JnOJ~E;) t{~JO U'l1'lffl)j'I11!P

············-·····-·---····

tanah & usaha, keputusan Mendagri dll.

31200. 70X Pencgakan Hukum Pemerintah • Bagaimana penegakan hukum Yuridis sosiologis, • Data primer: • Unit Amatan: PSK, Kota Semarang Terhadap PSK Pemerintah Kota Semarang terhadap dengnan jenis observasi/penelitian Perda Dan Satuan Jalanan (Studi Kasus di Jalan peketja seks komersial jalanan? penelitian lapangan dan wawancara Polisi Pamong Praja Pemuda, Jalan Ahmad Yani, • Faktor-faktor apa yang menajdi eksploratif • Data sekunder: Tawang, dan Jalan Pandanaran) penyebab PSK tetap menjajakan diri

meski telah sering tertangkap dalam razia (!Olisi pamong (!raja?

31200460X Tinjauan Yuridis Pelaksanaan • Bagaimana pelaksanaan waralaba di Yuridis normatif, • Data primer: wawancara • Unit amatan: Waralaba di Primagama Primagarna Y ogyakarta apabila dilihat jenis pcnelitian dengan Direktur Utama peraturan perundang-Y ogyakarta Berdasarkan dari ketentuan yang ada dalam PP No. deskriptif analitis Prirnagama dan Kadinas undangan tentang Peraturan Pemerintah No. 16 16 Tahun 1997 tentang Waralaba? Perindustrian & waralaba Tahun 1997 tentang Waralaba Perdagangan DIY • Unit analisis:

• Data sekunder: studi pelaksanaan waralaba pus taka di

Primagama Y ogyakart a -

31200:< lOX Studi Kasus Perlindungan Hukum • Bagaimana perlindungan hukum bagi Eksploratif • Bahan hukum primer: • Unit amatan: Korban Kecelakaan Tabrak: Lari korban kecelakaan tabrak lari oleh peraturan perundang- dokumen kasus tabrak di Wilayah Hukum Salatiga yang Satlantas Polres Salatiga? undangan lari, peraturan ditangani Satlantas Po Ires • Hambatan-hambatan apa saja yang • Bahan hukum sekunder: perundang-undangan Salatiga muncul dalam memberikan kepustakaan, buku-buku, • Unit analisis:

perlindungan hukum terhadap korban literatur hukum. perlindungan hukwu kecelakaan tabrak Iari yang ditangani terhadap korban oleh Satlantas Polres Salatiga? kecelakaan tabrak lari

• Bagaimana cara mengatasi hambatan- di wilayah hukum hambatan yang muncul dalam Polres Salatiga oleh memberikan perlindungan hukum Satlantas Polres terhadap korban kecelakaan tabrak Iari Salatiga yang ditangani oleh Satlantas Po Ires ....... Salati a? ----

Penelitian hukum 3120031J8X Analisis Terhadap Putusan KPPU • Bagaimana prak:tek persaingan usaha • Data primer: observasi • Unit amatan: putusan No.02/KPPU-LI2005 tentang minus margin yang dilakukan oleh normatif, dengan dan wawancara KPPU, PN, MAdan Kasus Minus Margin yang Carre four? jenis penilitian • Data sekunder: buku- UUNo.S/1999

92

j J

Jum

a/1/

mu

Huku

m R

EFLE

KSI H

UKU

M E

disi

Apr

il 200

8

EK

SA

MIN

AS

I P

UT

US

AN

PE

NG

AD

ILA

N

(Men

gem

baog

kan

Dis

kurs

us K

eadi

lan,

dar

i R

uan

g P

enga

dila

n ke

R

uan

g P

erk

uli

ahan

)

Tri B

udiy

ono

Abs

trac

t

Law

stu

dent

s w

ill

alw

ays

face

the

pro

blem

s o

f jus

tice

dur

ing

thei

r ac

adem

ic l

ife.

Mea

nwhi

le,

the

very

ide

a o

f jus

tice

its

elf

was

the

mos

t pro

min

ent

issu

e la

id o

n th

e ju

dici

al d

ecis

ions

. C

onco

mit

ant

with

th

is c

ondi

tion,

ca

se l

aw a

naly

sis

is

the

mos

t im

port

ant

part

of l

earn

ing

met

hod

in l

aw fa

cult

y.

The

reas

on i

s th

at la

w s

tude

nts

wil

l hav

e an

ins

ight

abo

ut h

ow th

e dy

nam

ic c

once

pt o

f jus

tice

whi

ch i

s ab

stra

ct i

n na

ture

to

be

appl

ied

in a

con

cret

e ca

se.

By

case

law

ana

lysi

s la

w s

tude

nts

wil

l be

enc

oura

ged

to s

tudy

cri

tica

lly

and

thor

ough

ly t

he

choo

sen

doct

rine

in

judi

cial

rea

soni

ng e

mpl

oyed

by

judg

es in

de

cidi

ng a

con

cret

e ca

se b

efor

e hi

m i

n or

der

to r

eali

ze t

he

idea

of ju

stic

e, n

ot o

nly

proc

edur

al b

ut a

lso

subs

tant

ive.

Key

W

ords

: C

ase

Law

A

naly

sis;

P

roce

dura

l Ju

stic

e;

Subs

tant

ive

Just

ice

Dal

am p

raks

is p

erad

ilan

, te

lah

dile

mba

gaka

n ek

sam

inas

i se

baga

i m

ekan

ism

e in

tern

al c

ontr

ol y

ang

dila

kuka

n ol

eh i

nsta

nsi

atau

pej

abat

at

asan

te

rhad

ap p

utus

an

yang

di

jatu

hkan

ol

eh m

ajel

is

haki

m.

Sec

ara

etim

olog

is,

eksa

min

asi

(exa

min

atio

n) b

erar

ti a

n in

vest

igat

ion,

se

arch

, in

spec

tion

atau

int

erro

gatio

n. 1

Dal

am k

onte

ks i

ni,

eksa

min

asi

bert

ujua

n un

tuk

men

geta

hui

seja

uh m

ana

pert

imba

ngan

huk

um d

ari

haki

m y

ang

mem

utus

per

kara

ter

sebu

t te

lah

sesu

ai d

enga

n pr

insi

p-pr

insi

p hu

kum

dan

ap

akah

pro

sedu

r hu

kum

aca

rany

a te

lah

dite

rapk

an d

enga

n be

nar,

ser

ta

apak

ah p

utus

an te

rseb

ut t

elah

men

yent

uh r

asa

kead

ilan

mas

yara

kat.

2 D

ari

opti

k in

i, ek

sam

inas

i di

pum

punk

an

pada

pe

men

uhan

kea

dila

n se

cara

pr

osed

ural

-ka

rena

huk

um t

undu

k pa

da k

e-ri

gid-

an p

rose

dur

yang

tel

ah

dite

tapk

anny

a se

ndir

i ag

ar le

gall

y se

cure

, dan

pem

enuh

an k

eadi

lan

seca

ra

subs

tans

ial -

kare

na h

akek

at h

ukum

ada

lah

men

ghad

irka

n ke

adil

an u

ntuk

2 G

ardn

er, B

ryan

A.,

Bla

ck's

La

w D

icti

onar

y, W

est G

roup

, USA

, 19

99.

Susa

nti

Adi

Nug

roho

, Se

jara

h da

n P

elak

sana

an E

ksam

inas

i di

Lin

gkun

gan

Per

adil

an,

dala

m W

asin

gatu

Zak

iyah

, et

. al

l. (e

dito

r),

Eks

amin

asi

Pub

lik

Par

tisi

pasi

Mas

yara

kllt

Men

gaw

asi P

erad

ilan

, IC

W, J

akar

ta,

2003

.

95

Documents

Sisi positif dari 'perang' aliran tersebut adalah .. Kedua,repository.uksw.edu/bitstream/123456789/3331/2/ART_Yakub Adi... · untuk meniadakan aliran yang sudah ada, melainkan melengkapi