• Home

  • Documents

  • sipuu.setkab.go.idsipuu.setkab.go.id/PUUdoc/6825/PP NO 17 TH 2001.pdfPengertian Kas Negara adalah...
12

sipuu.setkab.go.idsipuu.setkab.go.id/PUUdoc/6825/PP NO 17 TH 2001.pdfPengertian Kas Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: sipuu.setkab.go.idsipuu.setkab.go.id/PUUdoc/6825/PP NO 17 TH 2001.pdfPengertian Kas Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara
Page 2: sipuu.setkab.go.idsipuu.setkab.go.id/PUUdoc/6825/PP NO 17 TH 2001.pdfPengertian Kas Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara
Page 3: sipuu.setkab.go.idsipuu.setkab.go.id/PUUdoc/6825/PP NO 17 TH 2001.pdfPengertian Kas Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara
Page 4: sipuu.setkab.go.idsipuu.setkab.go.id/PUUdoc/6825/PP NO 17 TH 2001.pdfPengertian Kas Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara
Page 5: sipuu.setkab.go.idsipuu.setkab.go.id/PUUdoc/6825/PP NO 17 TH 2001.pdfPengertian Kas Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara
Page 6: sipuu.setkab.go.idsipuu.setkab.go.id/PUUdoc/6825/PP NO 17 TH 2001.pdfPengertian Kas Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara
Page 7: sipuu.setkab.go.idsipuu.setkab.go.id/PUUdoc/6825/PP NO 17 TH 2001.pdfPengertian Kas Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara
Page 8: sipuu.setkab.go.idsipuu.setkab.go.id/PUUdoc/6825/PP NO 17 TH 2001.pdfPengertian Kas Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara
Page 9: sipuu.setkab.go.idsipuu.setkab.go.id/PUUdoc/6825/PP NO 17 TH 2001.pdfPengertian Kas Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara
Page 10: sipuu.setkab.go.idsipuu.setkab.go.id/PUUdoc/6825/PP NO 17 TH 2001.pdfPengertian Kas Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara
Page 11: sipuu.setkab.go.idsipuu.setkab.go.id/PUUdoc/6825/PP NO 17 TH 2001.pdfPengertian Kas Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara
Page 12: sipuu.setkab.go.idsipuu.setkab.go.id/PUUdoc/6825/PP NO 17 TH 2001.pdfPengertian Kas Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara

Daerah. engingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 ... · Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Daerah. engingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 ... · Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Documents
Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 · PDF filea. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 · PDF filea. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Documents
Gagasan Amandemen Ulang Undang-Undang Dasar Negara

Gagasan Amandemen Ulang Undang-Undang Dasar Negara

Documents
Lembaga lembaga negara menurut undang-undang dasar 1945

Lembaga lembaga negara menurut undang-undang dasar 1945

Devices & Hardware
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG … · memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG … · memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Documents
{iB - sipuu.setkab.go.idsipuu.setkab.go.id/PUUdoc/175226/UU No 5 Tahun 2017.pdf · menimbang : {ib presiden repu blik indonesia undang-undang republik indonesia nomor 5 tahun 2017

{iB - sipuu.setkab.go.idsipuu.setkab.go.id/PUUdoc/175226/UU No 5 Tahun 2017.pdf · menimbang : {ib presiden repu blik indonesia undang-undang republik indonesia nomor 5 tahun 2017

Documents
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - sipuu.setkab.go.idsipuu.setkab.go.id/PUUdoc/16541/UU NO 23 TH 2006.pdf · Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manu (Lembaran Negara Republik

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - sipuu.setkab.go.idsipuu.setkab.go.id/PUUdoc/16541/UU NO 23 TH 2006.pdf · Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manu (Lembaran Negara Republik

Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN …...negara-negara yang paling terbelakang. Negara-negara maju juga tidak boleh mengharapkan tindakan timbal balik dari negara-negara

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN …...negara-negara yang paling terbelakang. Negara-negara maju juga tidak boleh mengharapkan tindakan timbal balik dari negara-negara

Documents
STUDI ANALISIS UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA …

STUDI ANALISIS UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA …

Documents
UNDANG-UNDANG NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3

UNDANG-UNDANG NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3

Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 … fileBank Umum milik Negara (1) Bank Umum milik Negara didirikan dengan Undang-undang berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 … fileBank Umum milik Negara (1) Bank Umum milik Negara didirikan dengan Undang-undang berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang

Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA - sipuu.setkab.go.idsipuu.setkab.go.id/PUUdoc/16340/UU 45 2007 APBN 2008.pdf · Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA - sipuu.setkab.go.idsipuu.setkab.go.id/PUUdoc/16340/UU 45 2007 APBN 2008.pdf · Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Documents
Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG …jdih.pom.go.id/produk/undang-undang/UU_NO.33 TAHUN 2004_Tentang... · Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ... Negara Republik

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG …jdih.pom.go.id/produk/undang-undang/UU_NO.33 TAHUN 2004_Tentang... · Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ... Negara Republik

Documents
Undang-Undang Intelijen Negara

Undang-Undang Intelijen Negara

Documents
Undang-Undang tentang Intelijen Negara

Undang-Undang tentang Intelijen Negara

Documents
UNDANG-UNDANG NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 …

UNDANG-UNDANG NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 …

Documents
Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Documents
RANCANGAN UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA

RANCANGAN UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA

Documents
Rancangan Undang-Undang tentang Keuangan Negara

Rancangan Undang-Undang tentang Keuangan Negara

Documents
I SALINAN - WordPress.com · Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara·(Lembaran Negara

I SALINAN - WordPress.com · Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara·(Lembaran Negara

Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA - sipuu.setkab.go.idsipuu.setkab.go.id/PUUdoc/16758/UU0262009.pdf · pemerintah dan restrukturisasi BUMN. 32. Privatisasi adalah penjualan saham persero,

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA - sipuu.setkab.go.idsipuu.setkab.go.id/PUUdoc/16758/UU0262009.pdf · pemerintah dan restrukturisasi BUMN. 32. Privatisasi adalah penjualan saham persero,

Documents
SALINAN - sipuu.setkab.go.idsipuu.setkab.go.id/PUUdoc/175564/UU Nomor 6 Tahun 2018.pdf · bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

SALINAN - sipuu.setkab.go.idsipuu.setkab.go.id/PUUdoc/175564/UU Nomor 6 Tahun 2018.pdf · bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

Documents
FUNGSI SOSIOLOGIS UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA …

FUNGSI SOSIOLOGIS UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA …

Documents
UNDANG-UNDANG MALAYSIA Akta 629 AKTA ARKIB NEGARA

UNDANG-UNDANG MALAYSIA Akta 629 AKTA ARKIB NEGARA

Documents
Sistem Pemerintahan Negara Berdasarkan Undang Undang Dasar

Sistem Pemerintahan Negara Berdasarkan Undang Undang Dasar

Documents
URGENSI UNDANG-UNDANG BATAS WILAYAH NEGARA KESATUAN

URGENSI UNDANG-UNDANG BATAS WILAYAH NEGARA KESATUAN

Documents
Tinjauan Kerugian Negara dari Sudut Undang-Undang Keuangan Negara Dalam Penyelesaian Kasus Korupsi

Tinjauan Kerugian Negara dari Sudut Undang-Undang Keuangan Negara Dalam Penyelesaian Kasus Korupsi

Government & Nonprofit
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT … · Menimbang : a. bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT … · Menimbang : a. bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Documents