• Home

  • Documents

  • sipuu.setkab.go.id Full (Bahasa Indonesia...Indonesia dan Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan...
8

sipuu.setkab.go.id Full (Bahasa Indonesia...Indonesia dan Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan yang ... yang diberitahukan kepada Pemerintah dari waktu ke ... Pajak Pertambahan

  • Upload
    domien

  • View
    233

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: sipuu.setkab.go.id Full (Bahasa Indonesia...Indonesia dan Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan yang ... yang diberitahukan kepada Pemerintah dari waktu ke ... Pajak Pertambahan
Page 2: sipuu.setkab.go.id Full (Bahasa Indonesia...Indonesia dan Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan yang ... yang diberitahukan kepada Pemerintah dari waktu ke ... Pajak Pertambahan
Page 3: sipuu.setkab.go.id Full (Bahasa Indonesia...Indonesia dan Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan yang ... yang diberitahukan kepada Pemerintah dari waktu ke ... Pajak Pertambahan
Page 4: sipuu.setkab.go.id Full (Bahasa Indonesia...Indonesia dan Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan yang ... yang diberitahukan kepada Pemerintah dari waktu ke ... Pajak Pertambahan
Page 5: sipuu.setkab.go.id Full (Bahasa Indonesia...Indonesia dan Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan yang ... yang diberitahukan kepada Pemerintah dari waktu ke ... Pajak Pertambahan
Page 6: sipuu.setkab.go.id Full (Bahasa Indonesia...Indonesia dan Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan yang ... yang diberitahukan kepada Pemerintah dari waktu ke ... Pajak Pertambahan
Page 7: sipuu.setkab.go.id Full (Bahasa Indonesia...Indonesia dan Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan yang ... yang diberitahukan kepada Pemerintah dari waktu ke ... Pajak Pertambahan
Page 8: sipuu.setkab.go.id Full (Bahasa Indonesia...Indonesia dan Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan yang ... yang diberitahukan kepada Pemerintah dari waktu ke ... Pajak Pertambahan

ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK RAKYAT …sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/1857/pp0201959.pdf · Indonesia sebagaimana dimaksud ... kepada Wakil diplomatik atau konsul Republik Indonesia,

ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK RAKYAT …sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/1857/pp0201959.pdf · Indonesia sebagaimana dimaksud ... kepada Wakil diplomatik atau konsul Republik Indonesia,

Documents
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 …sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/6264/PP0351994.pdf · presiden republik indonesia peraturan pemerintah republik indonesia nomor 35 tahun

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 …sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/6264/PP0351994.pdf · presiden republik indonesia peraturan pemerintah republik indonesia nomor 35 tahun

Documents
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 113 …sipuu.setkab.go.id/puu/buka_puu/4643/Keppres1131993.pdf · PENGESAHAN PERSETUJUAN ANGKUTAN UDARA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 113 …sipuu.setkab.go.id/puu/buka_puu/4643/Keppres1131993.pdf · PENGESAHAN PERSETUJUAN ANGKUTAN UDARA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 …sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/7128/UU0271997.pdf · presiden republik indonesia undang-undang republik indonesia nomor 27 tahun 1997 tentang

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 …sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/7128/UU0271997.pdf · presiden republik indonesia undang-undang republik indonesia nomor 27 tahun 1997 tentang

Documents
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - sipuu.setkab.go.id 75 Tahun 2007.pdfpresiden republik indonesia peraturan pemerintah republik indonesia nomor 75 tahun 2007 tentang jenis dan tarif atas

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - sipuu.setkab.go.id 75 Tahun 2007.pdfpresiden republik indonesia peraturan pemerintah republik indonesia nomor 75 tahun 2007 tentang jenis dan tarif atas

Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG …sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/173596/UU0202012.pdf · wilayah perbatasan dan pulau -pulau terluar , dipandang perlu meningkatkan penyeleng

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG …sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/173596/UU0202012.pdf · wilayah perbatasan dan pulau -pulau terluar , dipandang perlu meningkatkan penyeleng

Documents
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - sipuu.setkab.go.id Nomor 21 Tahun... · Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - sipuu.setkab.go.id Nomor 21 Tahun... · Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban

Documents
bahwa huruf dan huruf UNIT - sipuu.setkab.go.id Nomor 54 Tahun 2017.pdf · menimbang : mengingat menetapkan : presiden repu blik indonesia peraturan presiden republik indonesia nomor

bahwa huruf dan huruf UNIT - sipuu.setkab.go.id Nomor 54 Tahun 2017.pdf · menimbang : mengingat menetapkan : presiden repu blik indonesia peraturan presiden republik indonesia nomor

Documents
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - sipuu.setkab.go.id · dan pencegahan pengelakan pajak yang berhubungan dengan pajak atas penghasilan, dan ... Persetujuan ini harus diterapkan terhadap

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - sipuu.setkab.go.id · dan pencegahan pengelakan pajak yang berhubungan dengan pajak atas penghasilan, dan ... Persetujuan ini harus diterapkan terhadap

Documents
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG …sipuu.setkab.go.id/puu/buka_puu/16538/kp0021998.pdf · Lambock V. Nahattands PDF Create! 4 Trial . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 4

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG …sipuu.setkab.go.id/puu/buka_puu/16538/kp0021998.pdf · Lambock V. Nahattands PDF Create! 4 Trial . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 4

Documents
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Presiden …sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/3290/PP0061985.pdf · b. bahwa dalam rangka pengembangan Pelabuhan-pelabuhan Balikpapan, Samarinda, Tarakan,

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Presiden …sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/3290/PP0061985.pdf · b. bahwa dalam rangka pengembangan Pelabuhan-pelabuhan Balikpapan, Samarinda, Tarakan,

Documents
sipuu.setkab.go.id Nomor 39...FRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG

sipuu.setkab.go.id Nomor 39...FRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG

Documents
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA …sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/174095/Perpres0462014.pdf · SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA, TATA CARA PENGANGKATAN, PENGGANTIAN, DAN PEMBERHENTIAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA …sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/174095/Perpres0462014.pdf · SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA, TATA CARA PENGANGKATAN, PENGGANTIAN, DAN PEMBERHENTIAN

Documents
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA …sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/173768/PP0322013.pdf · setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran, menamatkan suatu program, atau menyelesaikan

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA …sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/173768/PP0322013.pdf · setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran, menamatkan suatu program, atau menyelesaikan

Documents
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA …sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/1839/PP0021957.pdf · pembagunan ekonomi dan masyarakat Desa pada khususnya. ... merupakan faktor yang penting

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA …sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/1839/PP0021957.pdf · pembagunan ekonomi dan masyarakat Desa pada khususnya. ... merupakan faktor yang penting

Documents
KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA - …sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/175145/lampiran 1 perpres 16 th...pemisah belasan ribu pulau-pulau Indonesia, dari Pulau Rondo hingga Merauke, dari Pulau

KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA - …sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/175145/lampiran 1 perpres 16 th...pemisah belasan ribu pulau-pulau Indonesia, dari Pulau Rondo hingga Merauke, dari Pulau

Documents
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA …sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/174573/PP0522015.pdf · PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2015 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA …sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/174573/PP0522015.pdf · PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2015 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS

Documents
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA …sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/173871/PP0592013.pdfUndang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA …sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/173871/PP0592013.pdfUndang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

Documents
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG …sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/2964/pp0461974.pdf · meninjau kembali ketentuan-ketentuan mengenai anggaran dasar dari Perusahaan Negara

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG …sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/2964/pp0461974.pdf · meninjau kembali ketentuan-ketentuan mengenai anggaran dasar dari Perusahaan Negara

Documents
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, - sipuu.setkab.go.id Nomor 46... · Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, - sipuu.setkab.go.id Nomor 46... · Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,

Documents
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - sipuu.setkab.go.id · (1) Panitia Pemilihan Indonesia terdiri dari unsur-unsur Pemerintah dan kekuatan sosial politik, sebanyak-banyaknya 20 (dua puluh)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - sipuu.setkab.go.id · (1) Panitia Pemilihan Indonesia terdiri dari unsur-unsur Pemerintah dan kekuatan sosial politik, sebanyak-banyaknya 20 (dua puluh)

Documents
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG ...sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/173663/PP0032013.pdf · PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI ... Penempatan dan Perlindungan

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG ...sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/173663/PP0032013.pdf · PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI ... Penempatan dan Perlindungan

Documents
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG …sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/337/UU NO 34 TH 2004.pdfPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 3 - 2. Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG …sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/337/UU NO 34 TH 2004.pdfPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 3 - 2. Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara

Documents
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 …sipuu.setkab.go.id/puu/buka_puu/4543/Keppres0131993.pdfdan Pemerintah Republik Polandia yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia,

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 …sipuu.setkab.go.id/puu/buka_puu/4543/Keppres0131993.pdfdan Pemerintah Republik Polandia yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia,

Documents
sipuu.setkab.go.id Nomor 20 Tahun... · menimbang: mengingat: presiden republik indonesia peraturan presiden republik indonesia nomor 20 tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja

sipuu.setkab.go.id Nomor 20 Tahun... · menimbang: mengingat: presiden republik indonesia peraturan presiden republik indonesia nomor 20 tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja

Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1992 ...sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/7041/UU NO 5 TH 1992.pdf · PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 5 - huruf b. Pasal 7 (1) Pengalihan pemilikan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1992 ...sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/7041/UU NO 5 TH 1992.pdf · PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 5 - huruf b. Pasal 7 (1) Pengalihan pemilikan

Documents
sipuu.setkab.go.id NO 5 TH 2001.pdfpresiden republik indonesia peraturan pemerintah republik indonesia nomor 5 tahun 2001 tentang pemberhentian pegawai negeri dan pembatalan surat

sipuu.setkab.go.id NO 5 TH 2001.pdfpresiden republik indonesia peraturan pemerintah republik indonesia nomor 5 tahun 2001 tentang pemberhentian pegawai negeri dan pembatalan surat

Documents
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG …sipuu.setkab.go.id/puu/buka_puu/174735/PP_Nomor_102_Tahun_2015.pdf · Tabungan Hari Tua yang selanjutnya disingkat THT adalah tabungan

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG …sipuu.setkab.go.id/puu/buka_puu/174735/PP_Nomor_102_Tahun_2015.pdf · Tabungan Hari Tua yang selanjutnya disingkat THT adalah tabungan

Documents
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR …sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/2291/PP0051964.pdf · dasar ekonomi Indonesia yakni untuk mengerahkan segenap potensi ... KETENTUAN-KENTENTUAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR …sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/2291/PP0051964.pdf · dasar ekonomi Indonesia yakni untuk mengerahkan segenap potensi ... KETENTUAN-KENTENTUAN

Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG …sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/17624/UU0122012_Full.pdf · dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG …sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/17624/UU0122012_Full.pdf · dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu

Documents