Upload
ledien
View
229
Download
9
Embed Size (px)
Citation preview
Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas
Disampaikan dalam Musrenbang RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022Jakarta, 20 Juni 2017
SINERGITAS RPJM UNTUK PENCAPAIAN TARGET NASIONAL DI PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022
2
Target Makro Provinsi Banten1
4,27 5,25 4,852,20
6,10 5,16 5,57 5,02 4,92 5,21 5,37 5,82 5,43 4,70 5,43 5,60 5,413,78
5,193,77
8,59
5,27
-1,85
3,976,49
3,77
7,60 7,65 7,02 7,515,91 6,62
4,86
21,40Sumatera (4,46) Jawa (5,50) Bali – NT
(4,85) Kalimantan (1,34) Sulawesi (6,80)
Maluku – Papua (14,66)
Laju Pertumbuhan Ekonomi Per Provinsi Trw IV 2016
Peranan Pulau Dalam Pembentukan PDB Nasional 2010 s/d Trw-IV 2016
Wilayah 2010 2014 2015Tw-I2016
Tw-II 2016
Tw-III 2016
Tw-IV 2016
Sumatera 22,39 23,01 22,21 22,12 22,01 21,98 22,03
Jawa 57,28 57,39 58,29 58,86 58,82 58,47 57,95
Kalimantan 9,41 8,76 8,15 7,73 7,64 7,73 8,20
Sulawesi 5,19 5,65 5,92 5,89 6,06 6,13 6,06
Bali dan Nusa Tenggara 3,03 2,87 3,06 3,09 3,12 3,17 3,11
Maluku dan Papua 2,70 2,32 2,37 2,30 2,35 2,52 2,65
Kontribusi Wilayah Peranan pulau dalam pembentukan PDB Nasional masih
didominasi oleh Pulau Jawa dan Sumatera (> 80 persen).
Kontribusi PDRB Wilayah Jawa dalam PembentukanPDB nasional menurun menjadi 57,95 persen padatahun 2016.
Laju Pertumbuhan Laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten sekitar
5,60 persen pada Triwulan IV-2016.
Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Triwulan IV- 2016
3
Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Perkapita Banten
• Berdasarkan laju pertumbuhan PDRB ADHK (kumulatif), pertumbuhan ekonomi Banten cenderung mengalami perlambatan dari tahun 2014 hingga tahun 2016.
• Laju pertumbuhan PDRB Provinsi Banten 2011-2016 beradadi atas laju pertumbuhan nasional.
• PDRB Perkapita Provinsi Banten masih berada di bawah rata-rata PDB nasional.
• PDRB Perkapita Provinsi Banten mengalami peningkatan selama periode 2011 – 2015 seiring dengan peningkatan pendapatan nasional
Pertumbuhan Ekonomi (Persen) PDRB Perkapita (Ribu Rp/Jiwa)
Sumber data : BPS, 20174
7,03 6,83 6,67
5,47 5,37 5,266,17 6,03
5,565,02 4,79 5,02
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Banten Indonesia
27.977 30.202 32.992 36.606 39.977
32.364 35.105
38.366 41.900
45.176
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
2011 2012 2013 2014* 2015**
Banten PDB Nasional
Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran di Provinsi Banten
Tingkat Kemiskinan Provinsi Banten Tingkat Pengangguran Terbuka
5
690,87 648,25 682,71 649,19 690,67 657,74
6,26
5,71
5,89
5,51
5,75
5,36
5,30
5,40
5,50
5,60
5,70
5,80
5,90
6,00
6,10
6,20
6,30
6,40
620,00
630,00
640,00
650,00
660,00
670,00
680,00
690,00
700,00
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Jumlah Penduduk miskin (Ribu Jiwa) Presentase Penduduk Miskin (%)
680.564 519.210 509.286 484.053 509.383 498.596
13,06
10,13
4,33
9,07 9,55
8,92
0
2
4
6
8
10
12
14
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Jumlah Pengangguran Terbuka (Jiwa) Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)
Jumlah penduduk miskin Banten pada rentang tahun 2011-2016 mengalami perubahan yang fluktuatif dari segi jumlahmaupun persentase, tetapi pada tahun 2016 jumlah pendudukmiskin Jawa Barat mengalami penurunan dibandingkan tahun2015.
Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Baratmengalami perubahan yang fluktuatif pada tahun 2014 –2016, tingkat pengangguran terbuka mulai mengalamipenurunan pada tahun 2016.
6
Target Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Wilayah Jawa-Bali Tahun 2015-2019
WilayahPertumbuhan Ekonomi (Persen)
2015 2016 2017 2018 2019DKI Jakarta 5,4 6,5 7,2 7,3 7,9Jawa Barat 5,5 6,6 7,1 7,8 7,7Banten 4,9 5,6 6,4 6,8 7,7Jawa Tengah 5,7 6,7 7,1 7,5 7,7DI Yogyakarta 5,3 5,9 6,1 6,4 6,5Jawa Timur 6,2 6,6 7,1 7,3 7,9Bali 7,5 7,3 7,8 8,3 8,6
WilayahTingkat Kemiskinan (Persen)
2015 2016 2017 2018 2019DKI Jakarta 3,4 3,2 3 2,7 2,5
Jawa Barat 8,9 8,2 7,6 6,9 6,3
Banten 5,3 4,9 4,5 4,1 3,7
Jawa Tengah 13,1 12,2 11,3 10,4 9,5
DI Yogyakarta 13,8 12,8 11,8 10,9 9,9Jawa Timur 12 11,2 10,4 9,6 8,7
Bali 4 3,7 3,5 3,2 2,9
WilayahTingkat Pengangguran (Persen)2015 2016 2017 2018 2019
DKI Jakarta 9,3 9,1 8,8 8,5 8,3Jawa Barat 8,6 8,3 8 7,7 7,4Banten 9,6 9,2 8,8 8,4 8Jawa Tengah 5,4 5,2 5,1 4,9 4,7DI Yogyakarta 3,8 3,7 3,6 3,4 3,3Jawa Timur 4 3,9 3,7 3,6 3,5Bali 1,9 1,8 1,8 1,7 1,6
Sumber data : RPJMN 2015-2019
Sumber data : RPJMN 2015-2019
Sumber data : RPJMN 2015-2019
Sumber data : RPJMN 2015-2019
7
Target Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Wilayah Jawa-Bali Tahun 2015-2019
Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah
1 Pengembangan Kawasan Strategisa. Penyiapan kawasan industri jasa pariwisata berorientasi internasional di KEK Tanjung Lesung, Provinsi Bantenb. Pengembangan pusat-pusat industri jasa pariwisata berdaya saing internasionalc. Pengembangan industri kreatif penopang kawasan wisata Tanjung Lesung
2 Penguatan Kemampuan SDM dan IPTEKa. Peningkatan kualitas SDM Badan Pengelola kawasan dalam bidang perencanaan, penganggaran, dan pengelolaan
kawasanb. Pengembangan sarana prasarana pendidikan dan pelatihan profesi untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja,
khususnya di bidang pariwisata dan jasa penunjang pariwisatac. Peningkatan koordinasi antara Badan Pengelola kawasan, pemerintah pusat, dan pemerintah daerahd. Pembangunan Science Park berteknologi tinggi bidang jasa pariwisata dan logistik sebagai sarana peningkatan
kualitas SDM kawasane. Pembangunan Techno Park bidang pariwisata dan logistik untuk meningkatkan inovasi teknologi.
Sumber data : RPJMN 2015-2019
8
Target Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Wilayah Jawa-Bali Tahun 2015-2019
Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah
3 Percepatan Penguatan Konektivitasa. Pembangunan jalan penghubung kawasan strategisb. Pembangunan jaringan transmisi air baku suplai kawasan strategis
4 Penguatan Regulasi bagi Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usahaa. Penerapan regulasi insentif fiskal yang sesuai dengan karakteristik wilayah dan kompetitif, antara lain
fasilitas fiskal disemua bidang usaha, pembebasan PPN dan PPNBM untuk bahan dan barang impor yang akan diolah dan digunakan di Kawasan Ekonomi Khusus
b. Membuat regulasi terkait dengan pelimpahan kewenangan antara pusat, daerah, dan instansi terkait kepada administrator kawasan-kawasan pertumbuhan
c. Memberikan pelayanan terpadu satu pintu dan penggunaan Sistem Pelayanan Informasi dan PerijinanInvestasi secara Elektronik (SPIPISE) bidang perindustrian, perdagangan, pertanahan, penanaman modal
Sumber data : RPJMN 2015-2019
Sumber data : RPJMN 2015-2019
Analisis Sektor Prioritas Provinsi Banten
PDRB Lapangan Usaha
9
Provinsi Banten Share ADHB
Sektor 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 6,17 5,90 5,81 6,00 5,82 5,982Pertambangan dan Penggalian 0,96 1,07 1,08 0,90 0,87 0,813Industri Pengolahan 39,71 38,49 37,50 37,30 34,64 33,484Pengadaan Listrik dan Gas 1,49 1,65 1,71 1,44 2,55 2,745Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah 0,11 0,09 0,09 0,08 0,08 0,086Konstruksi 7,99 8,17 8,64 9,16 9,77 10,017Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil
dan Sepeda Motor12,68 13,34 13,40 12,91 12,48 12,08
8 Transportasi dan Pergudangan 5,99 6,45 6,99 7,60 9,25 10,229Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 2,28 2,25 2,28 2,27 2,40 2,45
10Informasi dan Komunikasi 4,14 4,07 3,85 3,59 3,64 3,5411Jasa Keuangan dan Asuransi 2,45 2,58 2,81 2,88 2,78 2,8012Real Estat 7,56 7,37 7,23 7,15 6,99 7,0313Jasa Perusahaan 0,91 0,92 0,93 0,97 0,99 1,0214Adm. Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan
Sosial Wajib1,84 1,95 1,97 1,91 1,89 1,94
15Jasa Pendidikan 3,03 3,02 3,13 3,16 3,14 3,1116Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1,25 1,22 1,21 1,16 1,15 1,1317Jasa lainnya 1,45 1,46 1,39 1,50 1,54 1,55
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Pertumbuhan ekonomiProvinsi Banten didukungoleh sektor industripengolahan; sektor perdagangan besar dan eceran; sektortransportasi danpergudangan; sektorkonstruksi; sektor real estat dan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Pemerintahdaerah perlu menjagapertumbuhan keenamsektor tersebut agar dapatmendukung pertumbuhanekonomi Banten.
Keunggulan Komparatif dan KompetitifAktivitas Sektor Ekonomi Provinsi Banten
*) Nilai Differential Shift (DS), nilai positif memiliki potensi dan berpeluang untuk dikembangkan
Lapangan Usaha 2011 2012 2013 2014 2015
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 0.44 0.44 0.45 0.44 0.45
Pertambangan dan Penggalian 0.09 0.09 0.08 0.09 0.10
Industri Pengolahan 1.61 1.59 1.59 1.47 1.41
Pengadaan Listrik dan Gas 4.98 5.01 4.68 7.07 7.55
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,
Limbah
1.08 1.03 1.00 0.97 0.96
Konstruksi 0.86 0.88 0.91 0.95 0.95
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi
Mobil dan Sepeda Motor
0.99 1.00 0.96 0.92 0.88
Transportasi dan Pergudangan 1.82 1.94 1.99 2.26 2.32
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 0.77 0.76 0.74 0.74 0.73
Informasi dan Komunikasi 1.07 1.01 0.95 0.98 0.94
Jasa Keuangan dan Asuransi 0.75 0.76 0.75 0.73 0.71
Real Estat 2.55 2.55 2.51 2.43 2.39
Jasa Perusahaan 0.63 0.63 0.61 0.63 0.62
Adm. Pemerintahan, Pertahanan dan
Jaminan Sosial Wajib
0.51 0.50 0.49 0.49 0.49
Jasa Pendidikan 1.02 1.01 0.99 0.96 0.91
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1.25 1.21 1.15 1.10 1.04
Jasa lainnya 0.97 0.94 0.98 0.98 0.94
Lapangan UsahaDifferential Shift
2010-2015
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 0.028
Pertambangan dan Penggalian -0.038
Industri Pengolahan -0.036
Pengadaan Listrik dan Gas -0.072
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah -0.015
Konstruksi 0.195
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan
Sepeda Motor 0.073
Transportasi dan Pergudangan -0.002
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 0.043
Informasi dan Komunikasi 0.115
Jasa Keuangan dan Asuransi 0.083
Real Estat 0.058
Jasa Perusahaan 0.016
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan
Jaminan Sosial Wajib 0.018
Jasa Pendidikan -0.155
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial -0.233
Jasa lainnya -0.099
10
Industri Pengolahan dengan Nilai Output danTenaga Kerja Terbesar di Provinsi Banten
10 Industri dengan output terbesar di Provinsi Banten
Sumber: Data Industri Menengah Besar, BPS 2013
10 Industri dengan jumlah tenaga kerja terbesar di
Provinsi Banten
Jenis IndustriNilai (Rp.000)
Input Output Nilai Tambah
Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber dari Minyak Bumi, Gas Alam dan Batu Bara 10.782.019.343 41.496.116.807 30.714.097.464
Industri Gula Pasir 18.598.675.612 29.360.514.372 10.761.838.760
Industri Kimia Dasar Anorganik Khlor dan Alkali 16.916.796.972 19.954.890.064 3.038.093.092
Industri Besidan Baja Dasar 7.648.430.517 19.198.036.269 11.549.605.752
Industri Sepatu Olah raga 9.150.150.309 17.104.393.816 7.954.243.507
Industri Ransum Makanan Hewan 10.077.424.318 14.225.034.557 4.147.610.239
Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga 8.497.041.587 11.581.384.544 3.084.342.957
Industri Damar Buatan (Resin Sintetis) dan Bahan Baku Plastik 9.195.235.150 11.514.871.651 2.319.636.501
Industri Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga 5.327.102.353 9.446.036.211 4.118.933.858
Industri Alas Kaki Untuk Keperluan Sehari-Hari 4.166.887.977 8.238.273.159 4.071.385.182
Jenis IndustriTenaga Kerja (Jiwa)
Laki-laki Wanita Jumlah
Industri Sepatu Olah raga 15.254 56.606 71.860
Industri Alas Kaki Untuk Keperluan Sehari-Hari 12.362 28.598 40.960
Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil 8.509 27.334 35.843
Industri Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga 10.474 2.140 12.614
Industri Barang dari Plastik Untuk Pengemasan 7.735 4.236 11.971
Industri Pemintalan Benang 5.507 4.259 9.766
Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga 4.773 4.087 8.860
Industri Kemasan dan Kotak dari Kertasdan Karton 6.856 1.614 8.470
Industri Ban Luar dan Ban Dalam 7.745 681 8.426
Industri Furniturdari Kayu 6.697 1.639 8.336 11
Secara nasional Provinsi Banten merupakan pusat produkjsi agroprimer untuk: Pangan : Padi dan
kacang tanahPerkebunan: Kelapa,
karet, kopi dan kakaoPerikanan dan
Kelautan: Perikanan Tangkap Laut dan perikanan budidaya (tambak dan kolam)
Sebaran Potensi Aktivitas Agroprimer Provinsi Banten
Aktivitas Primer: kacang tanah, kacanghijau, ubi jalar, perikanan laut, kolam, sapi
Aktivitas Primer: jagung, kedelai, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar, kelapa, perikanan laut, kolam, sawah, domba, kambing, kerbau
Aktivitas Primer: padi, ubikayu, karet, kelapa sawit, kakao, perikanan laut, kolam, keramba, jaring apung, kerbau, kambing, domba
Aktivitas Primer: padi, kelapa, budidaya laut, tambak, kolam, jaringapung, sapi, kambing, domba
Aktivitas Primer: padi, kacang tanah, kacanghijau, kopi, lada, kakao, perairan umum, budidaya laut, tambak, kerbau, kambing, domba
Aktivitas Primer: padi, ubi jalar, kolam, jaringapung, sapi, babi
Aktivitas Primer: jagung, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar, kolam, sapi
Aktivitas Primer: jagung, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar, kelapa, perikanan laut, budidaya laut, jaringapung, sapi, domba
12
Isu Kesenjangan di Provinsi BantenKesenjangan Antarindividu
Ratio Gini Provinsi 2015
< 0,35
Kep. Bangka Belitung 0,28Maluku Utara 0,28Kalimantan Utara 0,29Kalimantan Timur 0,32Aceh 0,33Kalimantan Barat 0,33Kalimantan Tengah 0,33Sumatera Utara 0,34Sumatera Barat 0,34Nusa Tenggara Timur 0,34Maluku 0,34
0,35 - 0,40
Kalimantan Selatan 0,35Riau 0,36Jambi 0,36Sumatera Selatan 0,36Kep. Riau 0,36Sulawesi Barat 0,36Nusa Tenggara Barat 0,37Sulawesi Utara 0,37Sulawesi Tengah 0,37Bengkulu 0,38Lampung 0,38Jawa Tengah 0,38Bali 0,38
> 0,40
Banten 0,40Sulawesi Tenggara 0,40Jawa Barat 0,41Jawa Timur 0,42Sulawesi Selatan 0,42Gorontalo 0,42Papua 0,42DKI Jakarta 0,43DI Yogyakarta 0,43Papua Barat 0,44
Ratio Gini Provinsi 2016
< 0,35
Kep. Bangka Belitung 0,28Maluku Utara 0,29Kalimantan Utara 0,30Sumatera Utara 0,32Kalimantan Timur 0,32Aceh 0,33Sumatera Barat 0,33Kalimantan Tengah 0,33Kalimantan Selatan 0,33Nusa Tenggara Timur 0,34Kalimantan Barat 0,34
0,35 - 0,40
Riau 0,35Jambi 0,35Sumatera Selatan 0,35Kep. Riau 0,35Maluku 0,35Bengkulu 0,36Lampung 0,36Nusa Tenggara Barat 0,36Sulawesi Tengah 0,36Sulawesi Barat 0,36Jawa Tengah 0,37Bali 0,37Papua Barat 0,37
> 0,40
Banten 0,39Sulawesi Utara 0,39Papua 0,39Jawa Timur 0,40Sulawesi Tenggara 0,40DKI Jakarta 0,41Jawa Barat 0,41DI Yogyakarta 0,42Gorontalo 0,42Sulawesi Selatan 0,43
• Kesenjangan antar individu di Provinsi Banten yaituberada pada klasifikasi > 0,40. Dalam perkembangannya, nilai ratio provinsi Banten mengalami perbaikan dari tahun 2015 yang sebesar 0,40 menjadi 0,39 di tahun 2016.
• Peran Wilayah Sumatera dan Jawa mendominasi PDB nasional. Kontribusi Provinsi Banten terhadap nasional mengalami peningkatan sebesar 0,13 persen pada tahun 2016, jika dibandingkan dengan kontribusi pada tahun 2010.
ProvinsiDistribusi
PDRB 2010Distribusi
PDRB 2016Perubahan (%)
DKI Jakarta 15,66 17,21 1,55
Jawa Barat 13,21 13,09 -0,12
Jawa Tengah 9,08 8,63 -0,45
DI Yogyakarta 0,94 0,87 -0,07
Jawa Timur 14,43 14,64 0,21
Banten 3,95 4,08 0,13
JAWA 11,45 11,70 0,25
13
14
Arah Pembangunan Provinsi Banten dalam RPJMN 2015-20192
Arah Pengembangan Provinsi Banten Dalam RPJMN 2015-2019
PKW /PKN• Revitalisasi Jaringan KA rangkasbitung-saketi-
labuhanPembangunan jalur ganda KA antara Solo –
Paron
• Revitalisasi Jaringan KA Saketi-Malimping-Bayah
• Pembangunan jalur ganda KA dan elektrifikasi antara
Maja - Rangkasbitung – Merak
• Pembangunan jalur KA antara Tonjong - Pelabuhan
Bojonegara
• Reaktivasi jalur KA antara Cilegon - Anyer Kidul
• Pembangunan Pelabuhan Petikemas Bojonegara
• Pembangunan Terminal 3 dan Pengembangan Bandara
Soekarno-Hatta
• Pembangunan Jalan Cikande – Rangkasbitung
• Peningkatan Kapasitas Jalan Cikande – Serang –
Cilegon
• Pembangunan Jalan Tol Serpong- Balaraja
• Pengembangan Dermaga Penyeberangan Merak
Dermaga 7
• Pengembangan Dermaga Penyeberangan Merak
Dermaga 4
• Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota
Tangerang
• Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota
Tangerang Selatan
• Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota
Serang
• Pembangunan Jalan Lintas Selatan Banten
KEK / Kawasan Industri• Pembangunan Jalan Tanjung Lesung - Sumur (24 Km)
INFRASTRUKTUR PENDUKUNG
15
Slide - 16
Evaluasi Paruh Waktu RPJMN sebagai Feedback
RPJMN2015 - 2019
2015 2017 2019 20242020
Mid TermEvaluation
RPJMDProvinsi Banten
2017 2022
Mid TermEvaluation
2012
Feedback
Feedback
Slide - 17
Sinergitas
1 + 1 = 21 + 2 = 20
AKUMULATIF
SINERGI
• KEGIATAN K/L DI PROVINSI BANTEN
• APBD PROVINSI BANTEN
STRATEGI PEMBANGUNAN
PROVINSI BANTEN
HASIL OPTIMAL SINERGI 1+1 = 20
• Agar Pemerintah Daerah mampu MEMAHAMI danMELAKSANAKAN kebijakan Pemerintah Pusat denganEFEKTIF dan EFISIEN, dilakukan melalui prosesMUSRENBANG berbagai tingkatan pemerintahan.
• SINKRONISASI :A. Kebijakan
B. Program dan Kegiatan :• Antar sektor;
• Antar waktu;
• Antar wilayah;
• Antara Pusat - Daerah
SINERGI – 1. Kerangka Kebijakan
• Harmonisasi peraturan perundang-undangan, mulaidari :• Undang-undang;
• Peraturan Pemerintah;
• Peraturan Presiden;
• Peraturan Menteri;
• Peraturan Daerah.
Harmonis substansi secara horisontal dan juga vertikal.
SINERGI – 2. Kerangka Regulasi
• Restrukturisasi dan penataan instrumen pendanaanmelalui transfer ke daerah.
1. Dana Perimbangan :• Dana Alokasi Umum (DAU);
• Dana Alokasi Khusus (DAK);
• Dana Bagi Hasil (DBH)
2. Dana Otonomi Khusus (Otsus)
Reformasi bidang anggaran (keuangan negara) :
• Mid Term Expenditure Framework (MTEF);
• Performance Based Bidgeting (Berbasis Kinerja) harussesuai tupoksi tidak lagi “titip anggaran”.
SINERGI – 3. Kerangka Anggaran
• Perbaikan tata kelola kelembagaan dan kapasitas aparaturuntuk percepatan reformasi organisasi pemda agar mampu:• Penyelenggaraan pemerintah yg efektif dan efisien;• Peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan publik sesuai
standar pelayanan minimum (SPM);• Good governance;• Daya saing daerah
Kesenjangan
Melalui :- Renstra- Tata Ruang
SINERGI – 3. Kerangka Pengembangan Wilayah (Pemerintahan)
Perencanaan, Pemanfaatan, Pengendalian
1. KeserasiankepentinganNasional danDaerah;
2. Keserasianantar daerah
Contoh Kasus IdealDENAH SITUASI Usulan Jembatan Kec Aekmel
JembatanUsulanPISEW
Jln Kab.
Perbaikan atas biaya APBDSebagai Activity Sharing
Jln Kab.
Gorong-gorong(usulanPISEW)
Perkerasan JlnDesa(Usulan PISEW)
ILUSTRASI SINERGI
Contoh Kasus Ideal :
Kecamatan Aekmel,
Kabupaten Lombok Timur.
Pembangunan Jembatan
kolaborasi antara :
- Swadaya Masyarakat;
- Pemda Kecamatan; dan
- PNPM PISEW
Jembatan ini menyambungkan
dua desa penghasil tomat
untuk meningkatkan akses
pemasaran dan produksi.
ILUSTRASI SINERGI
ILUSTRASI SINERGI – CONTOH KEGAGALAN SINERGI ANTAR WILAYAH
25
TERIMA KASIH
26
LAMPIRAN
Ringkasan Kegiatan Prioritas (1/4)
• Peningkatan Jalan Tg. Lesung – Sumur• Peningkatan Kapasitas Jalan Binangeun - Malimping - Bayah – Cibarenok• Preservasi Jalan Pasuruan - Sp Labuhan - Cibaliung dan Citeureup - Tanjung Lesung• Preservasi Jalan Sumur - Cibaliung - Cikeusik - Ma Binangeun• Pembangunan Jalan Parung Panjang - Kota Baru Maja (mendukung Pengembangan Kota Baru Maja)
Konektivitas Jalur Utama Logistik
• Pembangunan Fly Over Martadinata (Pamulang)• Pembangunan Jalur Ganda KA antara Maja - Rangkas Bitung (SBSN)• Reaktivasi Jalur KA Rngkasbitung – Pandeglang – Saketi – Labuhan
Infrastruktur Perkotaan
• Pembangunan Jaringan Air Baku Karian (MYC)
Pelayanan Dasar
• Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pamarayan Barat D.I. Ciujung;Kab. Serang• Rehabilitasi Sal. Induk dan Sekunder Cisadane Barat, D.I. Cisadane, Kab. Tangerang• Rehabilitasi bendung Pasar baru DI.Cisadane (MYC);Kab.Tangerang• Pembangunan Bendungan Karian• Pembangunan Bendungan Sindang Heula
Jaringan Irigasi dan Bendungan
27
Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan 35 GW
Ringkasan Kegiatan Prioritas (2/4)
28
Ringkasan Kegiatan Prioritas (3/4)
29
Ringkasan Kegiatan Prioritas (4/4)
30
Perkembangan PSN Provinsi Banten (1/2) NO PROYEK STRATEGIS PERMASALAHAN/PERKEMBANGAN SOLUSI
1 Jalan Tol Serang - Panimbang (83,6km)Investasi Total Rp 11,3 Triliun; Skema Pendanaan KPBU; Penanggung Jawab Proyek BPJT; Rencana Mulai Konstruksi 2017; Rencana Mulai Operasi 2018
2 Jalan Tol Kunciran - Serpong (11,19km)
• Investasi Total Rp 2,623 Triliun• Rencana Mulai Konstruksi 2017; Rencana Mulai Operasi 2019• Progres Tanah
• Seksi 1 (Kota Tangerang Selatan), 9,90 Km : 26,46%• Seksi 2 (Kota Tangerang), 4,30 Km : 63,23%• Total : 32,63%Progres KonstruksiBelum ada progres Konstruksi.
3 Jalan Tol Serpong - Cinere (10,14km)
• Investasi Total Rp 2,219 Triliun• Rencana Mulai Konstruksi 2017; Rencana Mulai Operasi 2019• Progres Tanah
• Seksi 1 (Serpong IC – Pamulang IC), 6,675 Km : 28,95%• Seksi 2 (Pamulang IC – Cinere IC), 3,647 Km : 1,66%• Total : 21,64%Progres KonstruksiBelum ada progres Konstruksi.
4 Jalan Tol Serpong - Balaraja (30km)
• Investasi Total Rp 6,040 Triliun• Rencana Mulai Konstruksi akhir 2016; Rencana Mulai Operasi 2019• Progres Tanah
• Seksi 1 (Serpong – Legok) : 100%• Seksi 2 (Legok – Tigaraksa Selatan) : 0%• Seksi 3 (Tigaraksa Selatan – Balaraja) : 0%
• Progres KonstruksiBelum ada progres Konstruksi.
5 Kereta api ekspres SHIA (Soekarno Hatta - Sudirman) • Di harapkan operasional Juni 2017
6 Bandara Banten Selatan, Panimbang
• Menindaklanjuti izin lokasi yang telah habis masa berlakunya telah disampaikan Surat Gubernur Banten No 550/5936 –DHKI/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Perpanjangan masa berlaku keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP 433 Tahun 2010 dan permohonan kepada Pemerintah Pusat untuk dapat memasukKan rencana Bandar Udara Banten Selatan Panimbang ke dalam Peraturan Presiden tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Strategis Nasional. Pada tanggal 8 Januari 2016 ditetapkan Perpres Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
31
NO PROYEK STRATEGIS PERMASALAHAN/PERKEMBANGAN SOLUSI
7Pengembangan Bandar Udara Soekarno Hatta, Jakarta (Termasuk Terminal 3)
• Terminal 3 sudah operasional• Penyusunan Detail Engineering Design untuk konstruksi pembangunan runway 3 BSH
8Pembangunan terminal LPG Banten kapasitas 1.000.000 ton/tahun
9Energi asal sampah kota-kota besar (Semarang, Makassar, Tangerang)
10 Bendungan Sindang Heula
1. Terjadi perbedaan kondisi geologi dan topografi antara desain dengan pelaksanaan.
2. Terjadi ketidaksesuaian lokasi Quarry & Borrow Material untuk Pekerjaan Timbunan
Zona 1, 2, dan 3 antara desain dengan pelaksanaan.
3. Revisi desain saddle dam
1. Mendorong & memonitor proses percepatan pembebasan lahan di
Provinsi Banten & BPN
2. Melakukan kajian desain Area Saddle Dam dengan hasil data Bor Log yang
baru
3. Mencari Lokasi Quarry dan Borrow Alternatif dan berkoordinasi dengan
DPRD Provinsi Banten untuk revisi RTRW
11 Bendungan Karian
1. Diperlukan tambahan anggaran pengadaan tanah sebesar Rp. 11,4M2. Terdapat 9 (sembilan) menara SUTT 70 KVA milik PT. PLN yang berada pada daerah
genangan Bendungan Karian dan harus dipindahkan, serta diusulkan menjadi 18 (delapan belas) yang berada di luar daerah genangan.
3. Terdapat sengketa kepemilikan lahan seluas ± 65 Ha di Desa Pasir Tanjung, Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak, antara masyarakat setempat dengan PT. Perkebunan Nusantara VIII yang sebagian lahan tersebut berada di dalam tapak Bendungan Karian.
4. Terdapat 39 Situs Makam yang perlu direlokasi,5. Terdapat tanah milik PT. Candipura yang sertifikatnya masih menjadi jaminan hutang
di Kementerian Keuangan (KPKNL II Jakarta).
1. Tambahan anggaran melalui SAL tahap 2 TA. 2016 telah direalisasikan.
2. Dalam proses SID untuk pemindahan Jalur SUTT ke luar daerah genangan.
3. Proses sidang perdata di Pengadilan Negeri Rangkasbitung untuk dua
bidang tanah seluas ± 3 Ha sudah ada keputusan, sedangkan sisanya
seluas ± 62 Ha belum ada sidang perdata lanjutan. Status saat ini yaitu
Tahapan Identifikasi dan Inventarisasi oleh Tim Pelaksana Pengadaan
Tanah.
4. Telah dilakukan relokasi untuk 1 (satu) situs makam keramat. Sisanya
menunggu kebijakan atau regulasi yang mengatur dengan detail mengenai
relokasi tersebut.
12Pembangunan Kawasan Industri Prioritas/Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung
13
Percepatan infrastruktur transportasi,listrik, dan air bersih untuk 10 kawasanstrategis pariwisata nasional (KSPN)Prioritas Danau Toba, Pulau Seribu,Tanjung Lesung dan 7 kawasan lainnya
Perkembangan PSN Provinsi Banten (2/2)
32
Jalan Bebas Hambatan
1. Tangerang - Merak 2. Cilegon - Bojonegara3. Serang - Panimbang
33
Arahan dalam RTRWN (PP No. 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas PP No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN)
Pelabuhan Utama
Banten/ Ciwandan
Bandar Udara Primer
Soekarno-Hatta
Pembangkit Listrik
1. Pembangkitan Tenaga Listrik di Kota Tangerang 2. Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten/Kota Serang3. Pembangkitan Tenaga Listrik Kota Cilegon4. Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Pandeglang 5. Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Lebak
Kawasan Strategis Nasional
1. Kawasan Selat Sunda: Pengembangan Kawasan Strategis Nasional dengan Sudut Kepentingan Ekonomi
2. Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon: Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan Strategis Nasional dengan Sudut Kepentingan Lingkungan Hidup
3. Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur termasuk Kepulauan: Rehabilitasi/Revitalisasi Kawasan Strategis Nasional dengan Sudut Kepentingan Ekonomi
Bandar Udara Pengumpul Sekunder
Panimbang
Pelabuhan Pengumpul
1. Cigading2. Bojonegara3. Karangantu
Pelabuhan Angkutan Penyeberangan
1. Merak2. Margagiri